MATERI SOSIALISASI PENGAJUAN USUL KJP TAHUN ANGGARAN 2015
MATERI SOSIALISASI PENGAJUAN USUL KJP TAHUN ANGGARAN 2015
PESERTA DIDIK YANG TIDAK BISA DIBERIKAN KJP ATAU
DIBATALKAN SEBAGAI PENERIMA KJP
1. Peserta didik merokok;
2. Peserta didik menggunakan narkoba dan/atau miras;
3. Peserta didik terlibat tawuran/bullying/kekerasan;
4. Peserta didik terlibat balap liar/geng motor;
5. Peserta didik menjadi penghasut/provokator/aktor intelektual tawuran/bullying/kekerasan;
6. Peserta didik terlibat tindak kriminal;
7. Peserta didik mempunyai rekening KJP ganda;
8. Peserta didik menggunakan ponsel yang harganya di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
PESERTA DIDIK YANG TIDAK BISA DIBERIKAN KJP ATAU
DIBATALKAN SEBAGAI PENERIMA KJP
9. Peserta didik berpakaian mewah (kemeja, celana/rok, sepatu, tas, perhiasan/asesoris);
10.Peserta didik sering membolos tidak masuk sekolah minimal satu kali seminggu tidak masuk sekolah;
11. Peserta didik anak dari wiraswastawan/ti dengan penghasilan cukup;
12.Peserta didik anak dari Pegawai/Karyawan Swasta yang berkecukupan;
13.Peserta didik anak asuh dari orang berada;
14.Peserta didik menggunakan mobil/motor sendiri;
15.Orang tua peserta didik memiliki rumah mewah dan/atau beberapa kontrakan;
PESERTA DIDIK YANG TIDAK BISA DIBERIKAN KJP ATAU
DIBATALKAN SEBAGAI PENERIMA KJP
16.Orang tua peserta didik memiliki mobil angkot/kapal penumpang, dan jemputan;
17.Peserta didik telah menerima/peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP);
18.Peserta didik tidak mentaati peraturan/tata tertib sekolah;
19.Peserta didik terlibat/melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas;
20.Peserta didik terlibat pornoaksi/pornografi;
21.Orang tua peserta didik memiliki motor lebih dari 1 (satu); dan
22.Peserta didik mempunyai uang jajan Rp 10.000,00 atau lebih perhari.
ALUR PENGAJUAN USUL KJP TAHUN ANGGARAN 2015SESUAI INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 159 TAHUN 2014
Rapat Kepsek + Walas + Ortu DNS I
+ Komtes, untuk
menetapkan DNS II
Tinjauan lapangan/verifikasi faktual
Ortu DNT mengurus
SKTM
Orang Tua DNT :1. Menyerhkan SKTM asli2. Menyerahkan copy KK3. Membuat SPTM kebenaran Miskin4. Surat Permohonan Bansos KJP
Kepsek membuat Surat Rekomendasi Calon Penerima KJP
Kasudin menyampaikan hasil verifikasi
pendataan calon penerima KJP
kepada Gubernur melalui Kadisdik
Keluarga Tidak
Mampu
Kepsek menugaskan wali kelas/guru kelas
mengamati & mendata calon
1
5
Keluarga Mampu
Stop
Data Calon dari
Walas/Guru Kelas
6
12DNT KJP
Dientry Online ke SIM KJP
oleh Operator
Sudin mengesahkan DNT
yang lengkap dengan persyaratan administrasi
9
8 Rapat Kepsek + Walas + Komtes + Ortu DNS II, untuk menetapkan
DNT
7
Rapat Kepsek +
wali kelas menetapkan
DNS I
2
Publikasi DNS II
selama 7 hari
3
Kepsek menyerahkan DNT + persyaratan
administrasi, yg diketahui Kasidikcam
kepada Kasudin
Sudin verifikasi ulang persyaratan administratif DNT
10
11
4
131415
DOKUMEN ADMINISTRASI PERSYARATAN USULAN KJP :
DISIAPKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN :
1. Berita Acara (BA) verifikasi faktual/tinjauan lapangan;
2. Surat Pernyataan Kepala Sekolah (SPKS) tentang kebenaran telah dilakukan verifikasi faktual/tinjauan lapangan ke rumah calon penerima KJP untuk menetapkan siap saja yang memenuhi kriteria keluarga tidak mampu sebagai persyaratan calon penerima bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP);
3. Surat Rekomendasi Kepala Sekolah (SRKS) tentang Daftar Tetap peserta didik calon penerima KJP untuk diberikan kepada ortu/wali siswa guna mengurus SKTM dari Kelurahan.
DISIAPKAN OLEH ORANG TUA/WALI CALON PENERIMA KJP :
1. SKTM asli dari Kelurahan;2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
Penduduk DKI Jakarta;3. Surat Pernyataan Tanggung
jawab Mutlak (SPTM) orang tua peserta didik calon penerima KJP tentang kebenaran kondisi keluarga tidak mampu;
4. Surat Permohonan Orang Tua (SPOT) kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang permohonan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial (Bansos) KJP;
5. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTM) orang tua peserta didik penerima KJP tentang kesediaan menggunakan dana KJP sesuai dengan ketentuan.
KJP ONLINE DKI JAKARTA
Sistem KJP berbasis NIK dan NPSNDINAS PENDIDIKAN
DKI JAKARTA
http://kjp.disdikdki.info
Apa yang baru di KJP 2014?
1. Sistem NIK terintegrasi langsung dengan DUKCAPIL Online, sehingga bagi masyarakat yang bermasalah dengan administrasi kependudukan bisa segera menyelesaikan di dipihak terjait.
2. Layanan 1 pintu, input, edit, hapus hanya bisa dari sekolah, dinas pendidikan hanya bisa memonitoring saja.
3. Menggunakan 2 key, NIK dan NPSN, sehingga tidak bisa sembarangan input data siswa, jika ada yang bermasalah maka akan terlihat dari log operatornya.
4. Terintegrasi dengan Bank DKI, laporan dana yang sudah cair bisa langsung di update dan terbaca oleh khalayak umum.
Halaman beranda
Login Operator Sekolah
Input data KJP ( NIK & KK )
Melengkapi data siswa
Rekap data peserta KJP
Menu public pencarian
Hasil pencarian berdasar NIK
Biodata Sekolah
Pencarian berdasarkan NISN
Demikian Akses Operator Sekolah
http://kjp.disdikdki.info