-
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SESUAI
UU No. 2 Thn 2012, PERPRES No. 71 Thn 2012, PER.KBPN No. 5 Thn
2012
Oleh : Kasubdit Bimbingan dan Fasilitasi Penanganan Pengadaan
Tanah Wilayah I
DIREKTORAT PENGADAAN TANAH WILAYAH IDEPUTI BIDANG PENGADAAN
TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUMBADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
-
KETENTUAN UMUM1.Pengadaan Tanah Adalah kegiatan menyediakan
tanah dgn cara memberi Ganti Kerugian yang layak & adil kepada
Pihak yang Berhak.2.Kepentingan UmumAdalah kepentingan bangsa,
negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.3.Ganti
KerugianAdalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang
Berhak dalam proses Pengadaan tanah.
-
PENGADAAN TANAHDasar Hukum
1.Undang-Undang No. 2 thn 2012.2.Peraturan Presiden No. 71 thn
2012.3.Peraturan Kepala BPN No. 5 thn 2012.4.Permendagri No. 72 thn
2012.5.Peraturan Menkeu No. 13/PMK/2013.
-
INSTANSI PENGADAN TANAH
1.Lembaga Negara.2.Kementerian.3.Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.4.Pemerintah Provinsi.5.Pemerintah
Kabupaten/Kota.6.Badan Hukum Milik Negara (penugasan
khusus).7.Badan Usaha Milik Negara (penugasan khusus).
-
OBJEK PENGADAAN TANAH1.Tanah.2.Bangunan.3.Tanaman.4.Ruang atas
tanah dan bawah tanah.5.Benda yang berkaitan dengan tanah.
6.Lainnya yang dapat dinilai.
-
PIHAK YANG BERHAK1.Pemegang hak atas tanah.2.Pemegang
HPL.3.Nadzir utk tanah wakaf.4.Pemilik tanah milik
adat.5.Masyarakat hukum adat.6.Pihak yang menguasai tanah negara
dgn itikad baik.7.Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yg
berkaitan dgn tanah.8.Pemegang dasar penguasaan atas tanah.
-
18 JENIS KEPENTINGAN UMUM1.Pertahanan dan keamanan
nasional2.Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.3.Waduk,
bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, aluran pembuangan
air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.4.Pelabuhan,
bandar udara dan terminal.5.Infrastruktur minyak, gas, dan panas
bumi. 6.Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi
tenaga listrik.7.Jaringan telekomunikasi & informatika
pemerintah.8.Tempat pembuangan & pengolhan sampah.9.Rumah sakit
pemerintah/ pemerintah daerah.10.Fasilitas keselamatan
umum11.Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah
daerah12.Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau
publik.13.Cagar alam & cagar budaya.14.Kantor
pemerintah/pemerintah daerah/desa.15.Penataan permukiman kumuh
perkotaan &/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.16.Prasarana
pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah.17.Prasarana
olahraga pemerintah/pemeritah daerah dan18.Pasar umum dan lapangan
parkir umum
-
TAHAPAN PENGADAAN TANAH
1.Perencanaan (Instansi)
2. Persiapan (Pemprov/instansi)
3.Pelaksanaan (BPN RI)
4.Penyerahan hasil (BPN RI)
-
PERENCANAANDibuat oleh instansi yang memerlukan tanah,
dituangkan dlm Dokumen Perencanaan yang memuat :1.Maksud dan tujuan
rencana pembangunan.2.Kesesuaian dgn RTRW, Rencana Pemb. Nasional
& daerah.3.Luas tanah.4.Letak tanah.5.Status tanah.6.Perkiraan
waktu pelaksanaan7.Perkiraan Nilai Tanah.8.Penganggaran
-
DOKUMEN PERENCANAANDisusun berdasarkan :1.Studi kelayakan sesuai
peraturan perundangan.2.Ditetapkan oleh instansi yang memerlukan
tanah.3.Koordinasi dgn dinas teknis & lembaga professional.
4.Dokumen diserahkan kpd Pemprov/Gubernur.
-
PERSIAPANInstansi & Pemprov melaksanakan :1.Pemberitahuan
rencana pembangunan kpd. masyarakat (langsung/tidak
langsung).2.Pendataan Awal lokasi renc. pembangunan(dalam jw. 30
hari)3.Konsultasi Publik renc. pembangunan(dalam jw. 60 hari kerja,
konsultasi publik ulang jw. 30 hari kerja apabila ada pihak yang
keberatan)
-
TIM PERSIAPANDibentuk Gubernur terdiri :1.Bupati /
Walikota.2.SKPD Provinsi.3.Instansi yang memerlukan
tanah.4.Instansi terkait.
-
TIM KAJIAN1.Dibentuk oleh Gubernur.2.Apabila terdapat keberatan
masyarakat.3.Tugas Tim Kajian :a.menginventarisasi
masalah.b.melakukan pertemuaan dgn masyarakat.c.membuat rekomendasi
diterima/ditolak keberatan kpd Gubernur.d.keberatan diterima
Gubernur, maka lokasi pembangunan batal dilaksanakan, instansi
harus cari lokasi lain. e.Penetapan Lokasi keberatan PTUN MA
-
PENDELEGASIAN PERSIAPAN
1.Gubernur dpt mendelegasikan persiapan kpd Bupati/walikota
(pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, SDM &
pertimbangan lainnya) 2.Penetapan lokasi oleh
Bupati/Walikota.3.Perpanjangan penetapan lokasi oleh instansi kpd
Bupati/Walikota (minimal 2 bln sebelum berakhir, atas pertimbangan
Kakan Pertanahan.
-
PELAKSANAAN
1.Oleh Kakanwil BPN Provinsi selaku Ketua.
2.Dapat memobilisasi pegawai Kanwil BPN.
3.Kakanwil BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sbg.
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
-
TAHAPAN PELAKSANAAN1.Penyiapan pelaksanaan2.Inventarisasi &
identifikasi3.Penetapan penilai4.Musyawarah bentuk ganti
kerugian5.Pemberian ganti kerugian/dalam keadaan khusus6.Penitipan
ganti kerugian7.Pelepasan obyek pengadaan tanah8.Pemutusan hubungan
hukum9.Dokumentasi peta bidang, daftar nominatif & data adm.
Pengadaan tanah
-
PENUGASAN KAKAN SBG KETUA1.Dgn pertimbangan efisiensi,
efektifitas, kondisi geografis dan SDM.2.Pengadaan tanah dalam 1
(satu) wilayah Kab/Kota.3.Dgn keputusan Kakanwil BPN
Provinsi.4.Tembusan SK kpd. Gubernur, Bupati/Walikota, instansi yg
memerlukan tanah.5.Dilaporkaan kpd Kepala BPN RI.
-
SATGAS PENGADAAN TANAH
Dibentuk oleh ketua terdiri :1. Satgas A. inventarisasi dan
identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah.2. Satgas B. inventarisasi dan identifikasi data
Pihak yang Berhak & Objek Pengadaan Tanah.
-
Satgas A,B terdiri dari 1 Ketua dan paling kurang 2 orang
anggota.
1. Satgas AKetua dan anggota pegawai BPN, kemampuan dibidang
survei, pengukuran dan pemetaan. Bila diperlukan Ketua Pengadaan
Tanah dpt mengangkat surveyor berlisensi.2.Satgas B Ketua dan
anggota pegawai BPN, kemampuan di bidang pertanahan, hukum,
manajemen dan pemetaan. Bila diperlukan Ketua Pengadaan Tanah dpt
menambah anggota dari instansi teknis terkait.
-
Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Satgas, diumumkan selama 14
hari kerja pada :
1.Kantor kelurahan/desa/nama lain.2.Kantor kecamatan.3.Lokasi
pembangunan.
Apabila ada keberatan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan
verifikasi & perbaikan Peta Bidang Tanah/atau Daftar
Nominatif.
-
PENILAI PERTANAHAN(Yang telah mendapat izin praktek dari Menkeu
& lisensi dari K.BPN RI)
1 Ditetapkan oleh Ketua, setelah menang pelelangan (pengadaan
barang/jasa).2. Pengadaan Penilai dilakukan seleksi, jw 30 hari
kerja.3.Apabila jw 30 hari kerja tidak dapat dilaksanakan, Ketua PT
menunjuk Penilai Publik.
-
MUSYAWARAH GK
1. Kepada pihak yang berhak.2.Dilokasi pengadaan tanah/tempat yg
disepakati.3.Secara langsung utk menentukan bentuk ganti kerugian,
sesuai hasil penilaian oleh penilai.
-
BENTUK GANTI KERUGIAN
1. Uang.2.Tanah pengganti.3.Pemukiman kembali.4.Bentuk lain yang
disetujui kedua pihak.5.Kepemilikan saham (BUMN).
-
PENITIPAN UANG GK
1. Pada PN di lokasi Pengadaan Tanah.2.Dilakukan dalam hal :a.
pihak yang berhak menolak bentuk dan/besar GK hasil musyawarah
& tidak ajukan keberatan ke PN. b. pihak yang berhak menolak
bentuk dan/besar GK atas putusan PN/MA yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. c. pihak yang berhak tdk diketahui
keberadaannya.
-
d. Obyek PT yang akan diberikan GK-sedang menjadi obyek perkara
di pengadilan. -masih disengketakan kepemilkan. -diletakan sita
oleh pjbt yang berwenang. -menjadi jaminan di bank/jaminan utang
lainnya.
Penitipan GK di PN, dilakukan oleh instansi yang memerlukan
tanah dgn surat permohonan kepada Ketua PN.
-
PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH
1.Dihadapan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, bersamaan pemberian
ganti kerugian.2.Dilakukan dengan pelepasan hak.3.Penyerahan bukti
penguasaan/kepemilikan obyek pengadaan tanah.4.Pelepasan obyek
Datan dalam bentuk BA ditandatangani dihadapan Kepala Kantor
Pertanahan.
-
PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUMPIHAK YANG BERHAK, OBJEK DATAN
Pada saat pemberian GK & pelepasan hak dihadapan Kepala
Kantor Pertanahan setempat, kepemilikan/hak atas tanah menjadi
hapus, alat bukti dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
-
GANTI KERUGIAN YANG DITITIPKAN DI PN
Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang berhak dengan obyek
pengadaan tanah yang GK dititipkan di PN, kepemilikan/hak atas
tanah menjadi hapus, dan alat bukti hak dinyatakan tidak berlaku
& tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara,
sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai ganti kerugian.
-
PENYERAHAN HASILPENGADAAN TANAH1.Ketua menyerahkan 1 rangkap
fotokopi kepada instansi yang memerlukan tanah (7 hari), 1 rangkap
untuk permohonan hak atas tanah. 2.Dgn Berita Acara Penyerahan
Hasil Pengadaan Tanah.3.Instansi yang memerlukan tanah, 30 hari
kerja menerima hasil PT, mengajukan permohonan sertipikat kepada
Kantor Pertanahan.
-
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
1.Luas tanah tidak lebih dari 5 (lima) ha, dilakukan
langsung.2.Merupakan : - satu hamparan. - dalam 1 (satu) thn
anggaran.3. Tanpa tahapan pengadaan tanah.4. Dapat memakai jasa
penilai.5. Sesuai tata ruang wilayah.
-
TERIMA KASIH