Sosialisasi Pemilihan

Komisi Pemilihan UmumJl. Iman Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759-

Komisi Pemilihan UmumJl. Iman Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759-

Sistematika Peraturan• Ketentuan Umum• Sosialisasi Pemilihan

– Sasaran Sosialisai Pemilihan;– Materi Sosialisasi Pemilihan;– Metode Sosialisasi;– Pendidikan Politik;

• Partisipasi Masyarakat– Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan;– Hak dan Kewajiban Masyarakat;– Bentuk Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan; Sosialisasi Pemilihan; Pendidikan Politik Bagi Pemilih; Pemantauan Pemilihan; Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat.

• Akses Data dan Informasi• Pedoman Teknis• Ketentuan Penutup

Sasaran Sosialisasi

SasaranSosialisasiOrganisasi Keagamaan;

Materi Sosialisasi Pemilihan

Seluruh Tahapan, Programdan Jadwal PelaksanaanPemilihan

Seluruh Tahapan, Programdan Jadwal PelaksanaanPemilihan

Materi Lain terkaitTahapan PenyelenggaraanPemilihan.

Materi Lain terkaitTahapan PenyelenggaraanPemilihan.

Metode Sosialisasi

Komunikasi Tatap MukaPapan Pengumuman KPU

Provinsi/KIP Aceh dan/atauKPU/KIP Kabupaten/Kota

Media Sosial

Mobilisasi Sosial;

Pemanfaatan BudayaLokal/ Tradisional

Bentuk lain yangmemudahkan masyarakat

untuk dapat menerimaInformasi Pemilihan dengan

baik

Media Massa

Bahan Sosialisasi

Laman KPU Provinsi/KIPAceh dan/atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota

Media Kreasil

Pendidikan Politik

Media Lokal atauTradisional;

Pembentukan Agen-Agen atauRelawan Demokrasi;

Bentuk Lain yang MembuatTujuan dari Pendidikan

Pemilih tercapai

Mobilisasi Sosial

Pemanfaatan JejaringSosial;

Kemitraan/Kerjasama dalam PendidikanPolitik

Kelompok atau Organisasi Kemasyarakatan;

Komunitas Masyarakat;

Organisasi keagamaan;

Kelompok Adat;

Badan Hukum;

Lembaga Pendidikan; dan/atau

Media Massa Cetak dan Elektronik.

Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh danKPU/KIP Kabupaten/Kota

Wewenang KPUProvinsi/KIP Aceh

dan KPU/KIPKabupaten/Kota

mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalampengambilan kebijakan publik;

mengatur pihak yang dapat berpartisipasi; dan

menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat.

Kewajiban KPUProvinsi/KIP Aceh

dan KPU/KIPKabupaten/Kota

memberikan informasi;

memberikan kesempatan kepada setiap orang/pihak untukberpartisipasi; dan

mendorong Partisipasi Masyarakat

Hak Masyarakat

memeroleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturanperundang-undangan;

menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait denganPemilihan;

berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;

ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;

ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;

ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau PemantauanPemilihan; dan

memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau PemantauanPemilihan.

1

2

3

4

5

6

7

8

Kewajiban Masyarakat

menghormati hak orang lain;

bertanggung jawab atas pendapat dantindakannya dalam berpartisipasi;

menjaga prinsip-prinsip dalamPartisipasi Masyarakat; dan

menjaga etika dan sopan santunberdasarkan budaya masyarakat.

1

2

3

4

Bentuk Partisipasi Masyarakat

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan

pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan

Sosialisasi Pemilihan

Pendidikan Politik bagi Pemilih

Pemantauan Pemilihan; dan

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan PenghitunganCepat hasil Pemilihan

Ketentuan Partisipasi Masyarakat

Tidak Melakukan Keberpihakan yang Menguntungkan atauMerugikan Pasangan Calon;

Tidak Mengganggu proses penyelenggaraan TahapanPemilihan;

Bertujuan meningkatkan Partisipasi Politik masyarakatsecara luas;

Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagipenyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib danlancar.

Sosialisasi Pemilihan oleh Masyarakat

Bertujuan menyebarluaskan informasiTahapan, Jadwal, dan ProgramPemilihan;

Bertujuan meningkatkan pengetahuan,pemahaman, dan kemampuanmasyarakat tentang Pemilihan; dan

Bertujuan meningkatkan partisipasiPemilih.

1

2

3

Pendidikan Politik bagi Pemilih olehMasyarakat

Membangunpengetahuan politik;

Menumbuhkan kesadaranpolitik; dan

Meningkatkan partisipasipolitik.

1

2

3

Siapa Pemantau Pemilihan?

organisasikemasyarakatan

dalam negeriyang terdaftar di

Pemerintah

lembagaPemantau

Pemilihan asing

Syarat Pemantau

1. Independen

2. Mempunyaisumber danayang jelas

3. Terdaftar danmemperolehAkreditasi dariKPU, KPUProvinsi/KIPAceh, dan/atauKPU/KIPkabupaten/Kota

Pemantau Luar Negeri

Mempunyai kompetensi danpengalaman sebagai Pemantau

Pemilihan di negara lain

Memperoleh visauntuk menjadi

Pemantau Pemilihandari perwakilan

Republik Indonesiadi luar negeri

Mendaftar danmelapor kepada KPUdengan rekomendasi

kementerian luarnegeri

Pemantau Pemilihan

Pemantau

pencabutan

terakreditasi

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau mendaftar ke KPU, KPU Provinsi/KIPdan KPU/KIP Kabupaten/Kota:

1 MEI 2015 s.d 2 NOVEMBER 2015

Lingkup Survey

PerilakuPemilih

HasilPemilihan

LembagaPemilihan

CalonPeserta

Pemilihan

Laporan Masyarakat tentang hasil Survey

Dewan Etik

Asosiasi Lembaga Survey

Sanksi

1. Surat pernyataanlembaga tidakkredibel;

2. Peringatan;3. Larangan

MelakukanKegiatan Survei.

Akses Data dan Informasi

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota memberikan aksesdata dan informasi yang bersifatterbuka kepada Pemilih;

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota memberikan aksesdata dan informasi yang bersifatterbuka kepada Pemilih;

Akses data dan informasi dapatditayangkan pada laman KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, dan/atauKPU/KIP Kabupaten/Kota.

Akses data dan informasi dapatditayangkan pada laman KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, dan/atauKPU/KIP Kabupaten/Kota.

09/06/2015

NASKAHPERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANGSOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURBUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DAPAT DIUNDUH DI:

http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu

©Biro Hukum Setjen KPU 2015www.jdih.kpu.go.id