Ditjen Penataan Ruang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI Tata Ruang
Ditjen Penataan Ruang
PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN ZONASI
Tata Ruang
A. PendahuluanB. Ketentuan Teknis Muatan
Peraturan ZonasiC. Proses dan Prosedur
Penyusunan Peraturan Zonasi
OUTLINE
● Latar Belakang● Maksud dan Tujuan● Definisi● Kedudukan Peraturan Zonasi● RDTR vs Peraturan Zonasi vs
RTBL● Sistematika Pedoman
A. PENDAHULUAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PERATURAN ZONASI PERIZINAN
PEMBERIAN INSENTIF
DAN DISINSENTIF
PENGENAAN SANKSI
UUPR Psl 35
Disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
Disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang
UUPR Psl 36
LATAR BELAKANG
PERATURAN ZONASI
PP 15/2010 Psl 149
INDIKASI ARAHANPERATURAN ZONASISISTEM NASIONAL(dalam RTRWN)
INDIKASI ARAHANPERATURAN ZONASI
SISTEM PROVINSI(dalam RTRWP)
RENCANA RINCI TR
KETENTUAN UMUMPERATURAN ZONASI
KABUPATEN/KOTA(dalam RTRWK/K)
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Dasar dalam pemberian insentif, dan disinsentif, izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten/kota
Arahan Peraturan ZonasiSistem Nasional
Ketentuan Zonasi Sektoral Pada Sistem Nasional
Ketentuan Zonasi Sektoral Pada Sistem Provinsi
Arahan Peraturan ZonasiSistem Provinsi
... lanjutan
● Latar Belakang● Maksud dan Tujuan● Definisi● Kedudukan Peraturan Zonasi● RDTR vs Peraturan Zonasi vs
RTBL● Sistematika Pedoman
A. PENDAHULUAN
MAKSUD Sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun peraturan zonasi kabupaten/kota.
Mewujudkan peraturan zonasi kabupaten/kota sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .
TUJUAN
Dalam rangka untuk memandu penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, perlu disusun Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi semua pihak terkait, baik kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya.
MAKSUD DAN TUJUAN
● Latar Belakang● Maksud dan Tujuan● Definisi● Kedudukan Peraturan Zonasi● RDTR vs Peraturan Zonasi vs
RTBL● Sistematika Pedoman
A. PENDAHULUAN
Zona Sub kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik
Pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain
Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang (PP 15/2010)
Zonasi
Peraturan Zonasi
DEFINISI
● Latar Belakang● Maksud dan Tujuan● Definisi● Kedudukan Peraturan Zonasi● RDTR vs Peraturan Zonasi vs
RTBL● Sistematika Pedoman
A. PENDAHULUAN
KEDUDUKAN PERATURAN ZONASI DALAM SISTEM PENATAAN RUANGUU 26/2007 Psl 14
• Melengkapi RTRWK/RDTRK agar lebih operasional
• Perangkat pengendalian
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Provinsi
RPJM Provinsi
RPJP Kab/Kota
RPJM Kab/Kota
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
RTR Pulau
RTR Kawasan Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RDTR Kabupaten
RTR Kawasan Strategis Kabupaten
RDTR Kota
RTR Kawasan Strategis Kota
Peraturan Zonasi
● Latar Belakang● Maksud dan Tujuan● Definisi● Kedudukan Peraturan Zonasi● RDTR vs Peraturan Zonasi vs
RTBL● Sistematika Pedoman
A. PENDAHULUAN
• Struktur ruang • Pola ruang • Transportasi• Prasarana• Tahapan
pelaksanaan• Penanganan
Lingkungan
AturanPemanfaatan
Ruang
RDTRK
Peraturan Zonasi
Tidak diatur dalam Peraturan Zonasi
Tidak diatur dalam RDTRK
Tata MassaBangunan
• Rencana Rancangan• Panduan Rancang Kota• Panduan Administrasi• Panduan Investasi
RTBL
(= program ruang RTBL)
Pola Ruang/Guna Lahan
(=zoning map)
Intensitas
13
Aturan wajib meliputi :a. Peruntukan ruangb. Intensitas ruangc. Kepadatan pendudukd. Pemecahan blok dan sub bloke. Kebutuhan sarana dan
prasarana kawasanf. Kualitas lingkungan
a. Visi Pembangunanb. Konsep Perancangan Struktur
Tata Bangunan dan Lingkungan
c. Konsep Komponen Perancangan Kawasan
d. Blok-blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya,
RDTRK VS PERATURAN ZONASI VS RTBL
Sumber: Denny Zulkaidi, Ir., MUP dan Petrus Natalivan, ST, MT. Tanggapan terhadap pedoman penyusunan peraturan zonasi. Diskusi Eksternal 1 di Jakarta, 18 November 2010
● Latar Belakang● Maksud dan Tujuan● Definisi● Kedudukan Peraturan Zonasi● RDTR vs Peraturan Zonasi vs
RTBL● Sistematika Pedoman
A. PENDAHULUAN
SISTEMATIKA PEDOMANBAB 1PENDAHULUAN
1. Latar Belakang2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup4. Istilah dan Definisi5. Acuan Normatif6. Kedudukan Pedoman Peraturan Zonasi7. Fungsi dan manfaat
BAB 2KETENTUAN TEKNIS MUATAN PERATURAN ZONASI
1. Muatan Peraturan Zonasi2. Lingkup Wilayah3. Format Penyajian Peraturan Zonasi4. Masa Berlaku5. Jangka Waktu Penyusunan Peraturan Zonasi
BAB 3PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
1. Proses Penyusunan Peraturan Zonasi2. Prosedur Penyusunan Peraturan Zonasi3. Proses dan Prosedur Penetapan Peraturan
Zonasi
● Muatan Peraturan Zonasi● Lingkup Wilayah● Format Penyajian● Masa Berlaku● Jangka Waktu Penyusunan
B.KETENTUAN TEKNIS MUATAN PERATURAN ZONASI
Muatan Peraturan Zonasi
(Sesuai PP 15/2010 Psl. 154 ayat 3)
Muatan Peraturan Zonasi(Konsep Pedoman Penyusunan
Peraturan Zonasi Kab/Kota)
Tujuan Klasifikasi zona Daftar kegiatan
Ketentuan Teknis/Aturan
dasar
Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang (I, T, B, X)
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB, ketinggian bangunan, KDH)
Ketentuan prasarana dan sarana minimum
Ketentuan khusus
Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang (I, T, B, X)
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB, ketinggian bangunan, KDH)
Ketentuan tata massa bangunan Ketentuan prasarana dan sarana
minimum Ketentuan lain/tambahan Ketentuan khusus
Ketentuan standar teknis
dan teknik pengaturan
zonasi
Standart teknis Teknik pengaturan zonasi
Ketentuan pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan Ketentuan dampak pemanfaatan
ruang Ketentuan kelembagaan Perubahan peraturan zonasi
MUATAN PERATURAN ZONASI
1. Tujuan Peraturan Zonasi2. Klasifikasi Zonasi3. Daftar Kegiatan4. Deliniasi Blok Peruntukan5. Ketentuan Teknis Zonasi
a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
c. Ketentuan Tata Masa Bangunand. Ketentuan Prasarana Minimume. Ketentuan Tambahanf. Ketentuan Khusus
6. Penentuan Standar Teknis7. Teknik Pengaturan Zonasi8. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Zonasia. Ketentuan Variansi Pemanfaatan
Ruangb. Ketentuan Insentif dan Disinsentifc. Ketentuan Penggunaan Lahan yang
Tidak Sesuai dengan Peraturan Zonasi
9. Ketentuan Dampak Pembangunan10.Ketentuan Kelembagaan11.Perubahan Peraturan Zonasi
MUATAN PERATURAN ZONASI
MUATAN PERATURAN ZONASI
1. Tujuan TUJUAN peraturan zonasi adalah: Menjamin hak masyarakat secara berkualitas dan
bermukim secara sehat, aman, nyaman dan mendorong masyarakat sejahtera.
Mengembalikan fungsi utama zona secara berangsur-angsur sesuai dengan arah pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap RTRW. Menjamin dan menjaga kualitas lokal minimum yang
ditetapkan. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan
meminimalkan kegiatan/penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona.
Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang
Menjamin tersedianya pelayanan umum yang memadai dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan masyarakat.
Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong partisipasi masyarakat
2.Klasifikasi Zonasi
KLASIFIKASI ZONASI adalah jenis dan hirarki zona penggunaan lahan yang dominan dan memiliki karakter dan/atau dampak yang sejenis atau yang relatif sama, yang disajikan dalam bentuk kode zonasi.Tujuan klasifikasi zonasi adalah menetapkan zonasi yang akan dikembangkan pada suatu wilayah.
Dasar klasifikasi zonasi adalah:1. Jenis pola ruang eksisting2. Kesepakatan pemangku kepentingan
Klasifikasi zonasi dirumuskan berdasarkan:1. Pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW
dan/atau RDTR kabupaten/kota2. Fungsi utama zonasi yang ditetapkan dalam
RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota3. Kode zonasi yang mencerminkan fungsi zonasi
yang dimaksud (sesuai yang digunakan dalam RTRW/RDTR)
MUATAN PERATURAN ZONASI
2.Klasifikasi Zonasi (… lanjutan)
Komponen klasifikasi zonasi minimum:
Wilayah Kabupaten Wilayah Kota
1. Zona pertanian 1. Zona perumahan
2. Zona hutan 2. Zona perdagangan dan jasa
3. Zona perkebunan 3. Zona perkantoran
4. Zona pertambangan
4. Zona industri
5. Zona industri 5. Zona pariwisata
6. Zona pariwisata 6. Zona ruang terbuka hijau dan non hijau7. Zona permikiman
Klasifikasi zonasi dirumuskan dengan kriteria:1. Harus sesuai dengan pola ruang yang
ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota yang bersangkutan
2. Kode zonasi harus sesuai dengan kode zonasi yang ada di RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
MUATAN PERATURAN ZONASI
3. Daftar Kegiatan
DAFTAR KEGIATAN adalah suatu daftar yang berisi rincian kegiatan yang ada, mungkin ada, atau prospektif dikembangkan pada suatu zona yang ditetapkan.Tujuan daftar kegiatan adalah menetapkan kegiatan-kegiatan yang seharusnya ada di zonasi berdasarkan dampak yang dihasilkan.
Daftar kegiatan dirumuskan berdasarkan:1. Karakter kegiatan di kabupaten/kota yang
bersangkutan2. Kondisi obyektif kegiatan yang ada di
kabupaten/kota yang bersangkutan3. Literatur studi-studi yang telah dilakukan4. Kajian dari berbagai contoh5. Skala/tingkat pelayanan kegiatan berdasarkan
standar pelayanan yang berlaku
Dasar daftar kegiatan adalah:1. Jenis kegiatan eksisting2. Kegiatan yang potensial/prospektif3. Kesepakatan pemangku kepentingan
MUATAN PERATURAN ZONASI
3.Daftar Kegiatan(… lanjutan)
Daftar kegiatan dirumuskan dengan kriteria :1. Sesuai dengan kondisi objektif kegiatan yang ada
di kabupaten/ kota yang bersangkutan2. Tidak bertentangan dengan peraturan dan
perundang-undanganKomponen daftar kegiatan minimum:1. Fungsi bangunan eksisting2. Lokasi kegiatan
MUATAN PERATURAN ZONASI
4. Deliniasi Blok Peruntukkan
DELINIASI BLOK PERUNTUKAN adalah pembagian blok berdasarkan peruntukan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata maupun yang belum nyata.Tujuan deliniasi blok peruntukan adalah membatasi wilayah untuk menyusun peraturan zonasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Deliniasi blok peruntukan dirumuskan berdasarkan:1. Batasan fisik yang nyata, antara lain jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ektra) tinggi, pantai, gang, danau/situ, jalur gas, jaringan kereta api, kavling bangunan
2. Batasan yang belum nyata, antara lain rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota
Dasar deliniasi blok peruntukkan adalah:1. Rencana pola ruang2. Kapling bangunan3. Kepemilikan lahan4. Fungsi Zona
MUATAN PERATURAN ZONASI
4.Deliniasi Blok
Peruntukkan(… lanjutan)
Deliniasi blok peruntukan dirumuskan dengan kriteria:
1. Jelas , realistis dan dapat diimplementasikan pada kondisi nyata
2. Mengikuti ketentuan pemetaan system informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang
3. Dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
4. Ketelitian peta dengan skala minimal 1 : 5.0005. Tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan6. Harus mengikuti peraturan perundang-undangan
terkait
MUATAN PERATURAN ZONASI
5. Ketentuan Teknis Zonasi
KETENTUAN TEKNIS ZONASI adalah aturan dasar yang berlaku sama untuk jenis zona yang sama di wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan.Tujuan ketentuan teknis zonasi adalah menetapkan aturan dasar yang disesuaikan dengan karakteristik, tujuan pengembangan dan permasalahn yang dihadapi pada zona tertentu.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan:1. Peraturan yang berlaku dan kualitas lokal
minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi yang tercantum dalam RTRW dan/atau RDTR kabupaten/kota
Dasar ketentuan teknis zonasi adalah:1. Klasifikasi zonasi2. Daftar kegiatan3. Blok peruntukan
MUATAN PERATURAN ZONASI
Ketentuan teknis zonasi dirumuskan dengan kriteria:1. Mengakomodasi klasifikasi zona dan kegiatan
yang sudah tersusun2. Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan pada
kegiatan perijinan3. Mengacu pada ketentuan pemanfaatan ruang,
yang terdiri atas: ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata massa bangunan, ketentuan prasarana minimum, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus
Komponen ketentuan teknis zonasi:1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang3. Ketentuan tata massa bangunan4. Ketentuan prasarana minimum5. Ketentuan tambahan6. Ketentuan khusus
5. Ketentuan Teknis Zonasi(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
1. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHANKetentuan kegiatan dan penggunaan ruang adalah ketentuan yang berisi kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, dan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.Komponen ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahanKlasifikasi ”I” = Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Sifatnya sesuai dengan peruntukan tanah yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemanfaatan tersebut).
b. Klasifikasi ”T”= Pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas Pembatasan dilakukan melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Ketentuan Teknis Zonasi(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
c. Klasifikasi ”B” = Pemanfaatan diperbolehkan secara bersyarat. Pengenaan persyaratan dilakukan sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya (menginternalisasi dampak); dapat berupa AMDAL, RKL dan RPL.
d. Klasifikasi ”X” = Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan Karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
5. Ketentuan Teknis Zonasi(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
2. KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANGKetentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan berdasarkan batasan KDB, KLB, KDH atau kepadatan penduduk.Komponen ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari:a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum c. Ketinggian bangunan maksimum d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum.e. Intensitas pemanfaatan ruang lain yang dapat
menjadi kelengkapan peraturan zonasi, adalah: Koefisien Tapak Basemen (KTB) maksimum, Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum, kepadatan bangunan atau unit maksimum (jumlah bangunan/Ha), kepadatan penduduk minimum
5. Ketentuan Teknis Zonasi(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
3. KETENTUAN TATA MASA BANGUNANKetentuan tata massa bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak yang dikuasai.Komponen ketentuan tata massa bangunan minimum, terdiri atas:a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum b. tinggi bangunanc. jarak bebas antar bangunan
5. Ketentuan Teknis Zonasi(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
4. KETENTUAN PRASARANA MINIMUMKetentuan prasarana minimum adalah ketentuan mengenai prasarana yang harus disediakan terkait kegiatan yang telah ditetapkan pada zonasi tertentu.Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi, dapat berupa:a. prasarana parkir, b. bongkar muat, c. dimensi jaringan jalan dan kelengkapan jalan,
sertad. kelengkapan prasarana lainnya yang dianggap
perlu yang mendukung berfungsinya zona secara optimal.
5. Ketentuan Teknis Zonasi(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
5. Ketentuan Teknis Zonasi(… lanjutan)
5. KETENTUAN TAMBAHANKetentuan tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zonasi dan belum terakomodasi dalam aturan dasar.
6. KETENTUAN KHUSUSKetentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karateristik zona dan kegiatannya.Komponen ketentuan khusus, berupa:a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) b. Kawasan cagar budaya/adat c. Kawasan rawan bencana d. Kawasan militere. Kawasan pusat penelitianf. Kawasan pengembangan nuklirg. Kawasan PLTA/PLTU/gardu induk listrikh. Kawasan sumber air bakui. Kawasan BTS
MUATAN PERATURAN ZONASI
6. PENENTUAN STANDAR TEKNIS
STANDAR TEKNIS adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku yang berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai denga kebutuhan.Standar teknis dirumuskan berdasarkan :1. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan
– ketentuan lain yang bersifat sektoral dan lokal. 2. Penelitian untuk aspek yang belum diatur dalam
standar.
MUATAN PERATURAN ZONASI
7. TEKNIK
PENGATURAN ZONASI
TEKNIK PENGATURAN ZONASI adalah berbagai varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan zonasi.
Teknik pengaturan zonasi berfungsi;
a. Memberikan keluwesan pada penerapan peraturan dasar yang disesuaikan dengan karakteristik, tujuan pengembangan dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu; dan
b. Memberikan pilihan penanganan zona pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik dan tujuan pengembangan zona.
MUATAN PERATURAN ZONASI
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN
Ketentuan teknis peraturan zonasi dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya. KETENTUAN PELAKSANAAN peraturan zonasi terdiri dari:1. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang
berkaitan dengan keluwesan/kelonggaran aturan 2. Ketentuan insenstif/disinsentif 3. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak
sesuai karena dibelakukannya peraturan zonasi.
MUATAN PERATURAN ZONASI
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
PERATURAN ZONASI
Ketentuan diberlakukan
secara langsung
Sudah Terbangun?
Akan direhabilitasi/pembangunan kembali
oleh pemilik?
Ketentuan diberlakukan
Pemberian tenggang waktu untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang
ditetapkan (mis. 5 tahun)Do Nothing
Sudah mengikuti
ketentuan?
Berhenti
Penertiban
Pengenaan denda progresif/
disinsentif
Pembongkaran
T
Y
Y
Y
T
T
Pencabutan ijin
Sesuai Ketentuan ?
Berhenti Y
T
PROSES PELAKSANAAN PERATURAN ZONASI
1. KETENTUAN VARIANSI PEMANFAATAN RUANGKetentuan variansi pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur kelonggaran/keluwesan yang diberikan untuk tidak mengikuti aturan zonasi yang ditetapkan pada suatu persil tanpa perubahan berarti (signifikan) dari peraturan zonasi yang ditetapkan.Ketentuan variansi pemanfaatan ruang, dirumuskan dengan kriteria:a. Keluwesan yang diberikan tetap tidak
bertentangan dengan aturan dasar yang berlaku
b. Keluwesan diberikan apabila aturan dasar zonasi tidak dapat diterapkan pada suatu persil
c. Kelonggaran diberikan tidak mengubah secara signifikan karakteristik pemanfaatan yang ditetapkan dalam peraturan zonasi
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN(… lanjutan)
Komponen ketentuan variansi pemanfaatan ruang terdiri dari:a. Penilaian dampak penyimpanganb. Pertimbangan penanganan penyimpangan
persilc. Prosedur pemberian ijin perubahan
MUATAN PERATURAN ZONASI
2. KETENTUAN INSENTIF/DISINSENTIFKetentuan insentif adalah ketentuan yang memberikan insentif bagi pembangunan yang sejalan dengan tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sedangkan ketentuan disinsentif adalah ketentuan yang memberikan disinsentif bagi pembangunan yang menyimpang atau yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat.Komponen ketentuan insentif/disinsentif
mencakup:a. Perangkat/mekanismenya (regulasi, keuangan,
kepemilikan)b. Obyek pengenaannya (guna lahan, pelayanan
umum. prasarana)c. Prosedur penerapan insentif/disinsentif
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN(… lanjutan)
Alternatif bentuk insentif antara lain: kemudahan izin, penghargaan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, pola pengelolaan, subsidi prasarana, bonus/insentif, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Alternatif bentuk disinsentif antara lain perpanjang prosedur, perketat/tambah syarat, pajak tinggi, retribusi tinggi, denda, pembatasan prasarana, dan lain-lain.
MUATAN PERATURAN ZONASI
a. Hanya pemerintah daerah yang berhak memberikan insentif dan disinsentif
b. Pemerintah daerah menetapkan kegiatan/pemanfaatan ruang yang akan diberikan insentif atau disinsetif pada suatu kawasan/wilayah tertentu, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan berdasarkan kriteria pengenaan insentif dan disinsentif yang ditetapkan.
c. Pemerintah daerah menetapkan jenis insentif dan disinsentif pada jenis kegiatan/pemanfaatan ruang pada kawasan/wilayah tersebut di atas.
d. Pemerintah memberlakukan/menerapkan insentif dan disinsentif tersebut pada saat permohonan pembangunan diajukan, baik oleh perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukum.
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
PROSEDUR PENERAPAN INSENTIF/DISINSENTIF
3. KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN YANGTIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN ZONASIKetentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai adalah ketentuan yang mengatur penggunaan lahan yang berbeda dari peraturan yang ditetapkan dalam peraturan zonasi dan peta zonasi, dimana penggunaan lahan tersebut sudah ada sebelum ketetapan diberlakukan.Ketentuan ini dirumuskan dengan kriteria:a. Mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan
dan arah kebijakan penataan ruang dalam dokumen rencana tata ruang
b. Tidak mengurangi hak masyarakatc. Tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di
dalam proses penerapan ketentuan
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN(… lanjutan)
MUATAN PERATURAN ZONASI
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN(… lanjutan)
Ketentuan yang dapat diberlakukan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai akibat diberlakukannya peraturan zonasi antara lain:
a. Apabila penggunaan lahan yang tidak sesuai tersebut terbukti memiliki izin yang sah:
i. Diperbolehkan untuk tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan lahan yang ditetapkan (sejak peraturan zonasi diberlakukan), sebelum harus mengikuti peraturan zonasi yang ditetapkan dengan dibatasi perkembangan dan pembangunan penggunaan lahan selama jangka waktu peralihan sampai kemudian mengikuti ketetapan yang ada
ii. Ditarik ijinnya dengan memberikan ganti rugi sesuai peraturan perundangan yang berlaku
b. Apabila penggunaan lahan yang tidak sesuai tersebut tidak memiliki izin yang sah, maka penggunaan lahan yang tidak sesuai tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan zonasi yang telah ditetapkan
MUATAN PERATURAN ZONASI
8. KETENTUAN
PELAKSANAAN(… lanjutan)
Komponen ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi, terdiri atas:
a. Ketentuan terkait penyimpangan penggunaan lahan
b. Ketentuan terkait penyimpangan intensitas pemanfaatan lahan
c. Ketentuan terkait penyimpangan ketentuan tata massa bangunan
d. Ketentuan terkait penyimpangan ketentuan prasarana minimum
e. Ketentuan terkait penyimpangan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan blok/subblok peruntukan
f. Ketentuan terkait pertimbangan penanganan penyimpangan
MUATAN PERATURAN ZONASI
9. KETENTUAN DAMPAK
PEMBANGUNAN
DAMPAK PEMBANGUNAN adalah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada sebelum adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah adanya pembangunan.Ketentuan dampak pembangunan dirumuskan dengan kriteria:1. Dampak ekonomi
a. Analisis biaya dampak pembangunanb. Analisis peningkatan kesempatan kerjac. Analisispersaingan kegiatan
2. Dampak Sosial a. Tingkat pemanfaatan air tanah dan
menggunakan analisis infiltrasi air tanahb. Dampak akibat buanganc. Penyimpangan pengaturan pencahayaan
kawasan sekitar, pertimbangan keselamatan penerbangan, pertimbangan keselamatan dari bahaya kebakaran
d. Analisis dukungan listrik PLN dan analisis dukungan penyediaan air bersih
MUATAN PERATURAN ZONASI
9. KETENTUAN DAMPAK
PEMBANGUNAN(… lanjutan)
e. Analisis dampak lalulintas, analisis dampak terhadap penyediaan parkir, analisis dampak terhadap keamanan pengguna lalu lintas
3. Dampak Lingkungan yaitu dampak terhadap kegiatan sekitar melalui analisis dampak lingkungan
Komponen ketentuan dampak pembangunan terdiri atas:
1. Obyek perkiraan dampak ekonomi, sosial, lingkungan dan lalu lintas
2. Biaya pengenaan dampak
3. Prosedur penilaian, penanganan dan pengenaan biaya dampak
MUATAN PERATURAN ZONASI
Proses penilaian/penetapan dampak pembangunan mempertimbangkan:a. Rencana kegiatan yang tergolong berdampak
besar dan penting diatur dengan Peraturan Walikota/Bupati atau berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
b. Fakta empiris bahwa kegiatan tersebut menimbulkan dampak merugikan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.
Dilakukan perhitungan untuk penilaian dampak pembangunan, dengan didasarkan pada:a. Perhitungan biaya dan manfaat dari suatu
pembangunan atau pemanfaatan ruang. b. Kriteria dampak yang terkait dan yang telah
ditetapkan
MUATAN PERATURAN ZONASI
9. KETENTUAN DAMPAK
PEMBANGUNAN(… lanjutan)
10.KETENTUAN
KELEMBAGAAN
KETENTUAN KELEMBAGAAN adalah ketentuan lembaga serta badan yang terlibat dalam penyelenggaraan peraturan zonasi.Kelembagaan berfungsi:
1. Mengatur tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan peraturan zonasi di kabupaten/kota
2. Menentukan lembaga/badan yang terkait dalam peyelenggaraan peraturan zonasi.
Kelembagaan dirumuskan dengan kriteria:
1. Prosedur penyelenggaraan peraturan zonasi yang berlaku
2. Tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) setiap lembaga terkait di kabupaten/kota.
MUATAN PERATURAN ZONASI
11. PERUBAHAN PERATURAN
ZONASI
PERUBAHAN PERATURAN ZONASI merupakan tambahan dan/atau perubahan peraturan zonasi yang dimungkinkan.
Tujuan dari perubahan peraturan zonasi untuk mengakomodasi dinamika perkembangan dikarenakan peraturan zonasi yang ada sudah tidak dapat lagi mengakomodasi dinamika perkembangan tersebut
Perubahan peraturan zonasi dirumuskan dengan kriteria:1. Mengutamakan kepentingan publik yang lebih
luas2. Mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan
merupakan antisipasi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang cepat
3. Tidak mengurangi kualitas lingkungan, tidak mengganggu ketertiban dan keamanan, tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi derajat kesehatan
4. Cukup beralasan, karena:a. Terdapat kesalahan peta dan informasib. Peraturan yang dibuat berpotensi
menimbulkan kerugian skala besarc. Peraturan menyebabkan kerugian pada
masyarakatd. Memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat
MUATAN PERATURAN ZONASI
11. PERUBAHAN PERATURAN
ZONASI(… lanjutan)
Komponen Perubahan peraturan zonasi, terdiri atas:
1. Syarat Perubahan
2. Obyek Perubahan
3. Prakarsa Perubahan
4. Prosedur Perubahan
MUATAN PERATURAN ZONASI
● Muatan Peraturan Zonasi● Lingkup Wilayah● Format Penyajian● Masa Berlaku● Jangka Waktu Penyusunan
B.KETENTUAN TEKNIS MUATAN PERATURAN ZONASI
LINGKUP WILAYAH
Peraturan zonasi dapat disusun untuk seluruh wilayah kabupaten/kota atau bagian wilayah kota sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
● Muatan Peraturan Zonasi● Lingkup Wilayah● Format Penyajian● Masa Berlaku● Jangka Waktu Penyusunan
B.KETENTUAN TEKNIS MUATAN PERATURAN ZONASI
FORMAT PENYAJIAN
Format penyajian peraturan zonasi disajikan dalam bentuk dokumen dan peta, yang terdiri dari:
1. Materi peraturan zonasi
a. Buku peraturan zonasi yang disajikan dalam format A4
b. Peta zonasi merupakan peta yang menggambarkan pengaturan pemanfaatan ruang, minimal mencakup peta blok berisi ketentuan teknis zona. Peta zonasi disajikan dalam format A1 dengan skala peta minimal 1:5.000
2. Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) peraturan zonasi
a. Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku peraturan zonasi sebagaimana dimaksud angka 1) di atas dan disajikan dalam format A4
b. Lampiran yang terdiri atas dokumen peta zonasi.
CONTOH PETA RDTR YANG MENJADI DASAR PETA ZONASI
CONTOH BAGIAN KAWASAN DI DALAM RDTR YANG AKAN DISUSUN PERATURAN ZONASINYA
CONTOH ILUSTRASI PETA ZONASI
● Muatan Peraturan Zonasi● Lingkup Wilayah● Format Penyajian● Masa Berlaku● Jangka Waktu Penyusunan
B.KETENTUAN TEKNIS MUATAN PERATURAN ZONASI
MASA BERLAKU
Masa berlaku peraturan zonasi tidak dibatasi waktu.
Amandemen dapat dilakukan apabila:
1. Terjadi perubahan dalam RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota. Peninjauan peraturan zonasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan karakter dasar zona
2. Terjadi perubahan lingkungan strategis seperti bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah. Peninjauan kembali ini harus tetap memperhatikan RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota
● Muatan Peraturan Zonasi● Lingkup Wilayah● Format Penyajian● Masa Berlaku● Jangka Waktu Penyusunan
B.KETENTUAN TEKNIS MUATAN PERATURAN ZONASI
JANGKA WAKTU PENYUSUNAN
Peraturan zonasi disusun selama jangka waktu maksimal12 bulan untuk proses teknis penyusunan peraturan zonasi, yang meliputi kegiatan pra persiapan, persiapan, pengumpulan data/informasi, pengolahan data dan analisis data dan perumusan rancangan peraturan zonasi.
● Proses Penyusunan Peraturan Zonasi
● Prosedur Penyusunan Peraturan Zonasi
● Proses dan Prosedur Penetapan Peraturan Zonasi
C.PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Proses penyusunan peraturan zonasi, terdiri atas:
1. Pra Persiapan
2. Persiapan
3. Pengumpulan Data/Informasi
4. Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis
5. Penyusunan Raperda tentang Peraturan Zonasi
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
1.PRA PERSIAPAN
Kegiatan dalam tahap pra persiapan yang dilakukan Pemda, meliputi:1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)2. Penganggaran kegiatan penyusunan peraturan
zonasi3. Penetapan Tim Penyusun4. Persyaratan dokumen tender, terutama
penetapan tenaga ahli sebagai berikut : Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Ahli Arsitek , Ahli Sipil , Ahli Lingkungan, Ahli Hukum, Ahli Sosial, dan Ahli dengan keahlian khusus lainnya yang sesuai dengan karateristik kawasan.
Kegiatan dalam tahap pra persiapan yang dilakukan tim teknis, meliputi:1. Penyusunan usulan teknis2. Penyusunan anggaran biaya3. Metodologi4. Penyusunan rencana kerja5. Persiapan tim pelaksana sesuai dengan
persyaratan tender
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
2. PERSIAPAN
1. Persiapan awal pelaksanaan, mencakup pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Kajian awal data sekunder, mencakup peninjauan kembalia. RTRW kabupaten/kotab. RDTR (apabila ada)c. RTBL (apabila ada)
3. Persiapan teknis pelaksanaan, yang meliputi:1. Penyimpulan data awal2. Penyiapan metodologi pendekatan
pelaksanaan pekerjaan3. Penyiapan rencana kerja rinci4. Penyiapan perangkat survei (checklist data
yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dsb.) dan mobilisasi peralatan serta personil yang dibutuhkan.
4. Pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukan penyusunan peraturan zonasi
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
3.PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
Pengumpulan data primer meliputi :1. Wawancara atau temu wicara terhadap
masyarakat2. Peninjauan ke lapangan untuk pengenalan
kondisi fisik wilayah kabupaten/kota secara langsung
Data sekunder yang harus dikumpulkan untuk penyusunan peraturan zonasi sekurang-kurangnya meliputi :1. Peta-peta rencana kawasan dari
RTRW/RDTR/RTBL2. Data dan informasi, meliputi:
a. Jenis penggunaan lahan yang adab. Jenis dan intensitas kegiatan yang adac. Identifikasi masalah untuk setiap kegiatan dan
kondisi fisik d. Kajian dampak terhadap kegiatan yang
ada/akan adae. Standar teknis dan administratif f. Peraturan Pemerintah dan pemerintah daerah
yang sudah diterbitkan mengenai pemanfaatan lahan
g. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di kabupaten/kota
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
4.ANALISIS DAN
PERUMUSANKETENTUAN TEKNIS
Kegiatan analisis dan perumusan ketentuan teknis:1. Tujuan peraturan zonasi 2. Klasifikasi zonasi 3. Daftar kegiatan4. Delineasi blok peruntukan5. Ketentuan teknis zonasi, meliputi:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahanb. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruangc. Ketentuan tata massa bangunan d. Ketentuan prasarana minimum e. Ketentuan tambahanf. Ketentuan khusus
6. Standar teknis7. Teknik pengaturan zonasi8. Ketentuan Pelaksanaan9. Ketentuan dampak pemanfaatan ruang 10. Ketentuan Kelembagaan11. Perubahan Peraturan Zonasi
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
5.PENYUSUNANRAPERDATENTANG PERATURAN ZONASI
Kegiatan penyusunan naskah Raperda tentang peraturan zonasi merupakan proses penuangan materi teknis peraturan zonasi ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TahapPra Persiapan
TahapPersiapan
TahapPengumpulan Data/Informasi
TahapAnalisa & Perumusan
Ketentuan TeknisPenyusunan
RaperdaPembahasan dan
Penetapan Raperda
PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI PENETAPAN
Keterlibatan masyarakat dalam menerima informasi
Peran Masyarakat 1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten/kota;
2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun pengendaliannya;3. Bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan lahan yang akan atau telah dikembangkan di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan;4. Bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian wilayah kabupaten/kota, misalnya mengusulkan pembatasan lingkungan
peruntukan;5. Bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan terbatas dan pemanfaatan bersyarat;6. Pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan);7. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli;8. Ketentuan lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.
• Penyusunan KAK
• Metodologi yang digunakan
• Penganggaran kegiatan peraturan zonasi
Persiapan awal• Pemahaman KAK• Penyiapan RAB
a. Kajian awal data sekunder:
• Review RTRW• Review RDTR• Review RTBL• Review studi/
peraturan terkait
b. Persiapan teknis:
• Penyimpulan data awal
• Penyiapan metodologi
• Penyiapan rencana kerja rinci
• Penyiapan perangkat survei
Data primer:• Wawancara
menjaring aspirasi masyarakat
• Peninjauan lapangan
Data sekunder:• Peta rencana
kawasan (RTRW/RDTR/RTBL)
• Jenis penggunaan lahan dan bangunan
• Jenis kegiatan• Standar teknis dan
administratif• Peraturan2 terkait
pemanfaatan lahan dan bangunan , dan prasarana lingkungan
• Peraturan perundang-undangan lainnya.
a. Tujuan peraturan zonasib. Klasifikasi zonac. Daftar kegiatand. Deliniasi blok
peruntukane. Ketentuan teknis zonasi
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
Ketentuan tata massa bangunan
Ketentuan prasarana minimum
Ketentuan tambahan Ketentuan khusus
f. Standar teknisg. Teknik pengaturan
zonasih. Ketentuan pelaksanaani. Ketentuan dampak
pembangunanj. Ketentuan kelembagaank. Perubahan peraturan
zonasi
Penyusunan rancangan Perda tentang peraturan zonasi mengikuti kaidan penyusunan peraturan perundangan yang berlaku
a. Pembahasan Raperda
b. Penetapan peraturan zonasi
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
● Proses Penyusunan Peraturan Zonasi
● Prosedur Penyusunan Peraturan Zonasi
● Proses dan Prosedur Penetapan Peraturan Zonasi
C.PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
Prosedur penyusunan peraturan zonasi merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan peraturan zonasi sampai dengan proses legalisasi peraturan zonasi yang melibatkan instansi terkait pemerintah daerah kabupaten/kota, dewan perwakilan rakyat daerah, dan masyarakat.Prosedur penyusunan peraturan zonasi kota, meliputi:1. Pembentukan tim penyusun peraturan zonasi
yang beranggotakan unsur-unsur dari instansi penyusun peraturan zonasi kabupaten/kota, instansi pemberi izin terkait pemanfaatan ruang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dan Komisi Pembuat Rekomendasi
2. Pelaksanaan penyusunan peraturan zonasi3. Pelibatan peran mayarakat di tingkat
kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan zonasi meliputi hak, kewajiban dan perannya
● Proses Penyusunan Peraturan Zonasi
● Prosedur Penyusunan Peraturan Zonasi
● Proses dan Prosedur Penetapan Peraturan Zonasi
C.PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI
PROSES DAN PROSEDUR PENETAPAN PERATURAN ZONASI
Proses dan prosedur penetapan peraturan zonasi merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan peraturan zonasi.
Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar proses dan prosedur penetapan peraturan zonasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Disesuaikan dengan tingkatan rencana tata ruang
2. Peraturan zonasi yang telah ditetapkan merupakan dokumen peraturan perundangan yang mengikat secara hukum bagi masyarakat dan menjadi acuan bagi pembangunan
3. Untuk mengoperasionalisasikan peraturan zonasi, perlu adanya suatu penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah
4. Dalam hal terjadi perubahan bentuk lingkungan sebagai akibat dari dinamika perkembangan wilayah yang cukup tinggi, maka substansi perubahan dilakukan melalui amandemen
TERIMA KASIH
Tata Ruang