√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP
Sertifikasi Profesi
1. Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten.
2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi.
3. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of attainment, berlaku selamanya
KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSISERTIFIKASI SERTIFIKASI KOMPETENSIKOMPETENSI
PENDIDIKAN & PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSIKOMPETENSI
REGISTRASI/ REGISTRASI/ LISENSI PROFESILISENSI PROFESI
LEMDIKLATLEMDIKLAT LSPLSP OTORITAS KOMPETEN/OTORITAS KOMPETEN/ORGANISASI PROFESIORGANISASI PROFESI
SKKNISKKNI
TUJUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Untuk Industri:1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa
produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga yang kompeten.
2. Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi meningkatkan efisiensi pengembangan SDM efisiensi nasional.
3. Memastikan industri mendapatkan tenaga yang kompeten.
4. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.
5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas.
Tujuan Sertifikasi Kompetensi
Untuk tenaga kerja:• Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada
organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
• Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
• Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya. • Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian
kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
• Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
• Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
• Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja
Tujuan Sertifikasi Kompetensi
Untuk LEMDIKLAT:• Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
• Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
• Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
• Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.
Tujuan Sertifikasi Kompetensi
Untuk Pemerintah:• Membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya.
• Membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya.
• Membantu memastikan sasaran perencanaan program pembangunan pada sektornya.
Bab 2 Pasal 2 Ayat 1BNSP merupakan lembaga yang independen dalammelaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada PresidenBab 2 Pasal 3
BNSP mempunyai tugas melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
PP NO. 23 TAHUN 2004 tentang BNSP
(atas amanat UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Guna terlaksananya tugas tersebut BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan BNSP.
Lanjutan ….BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAINPasal 18
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bersangkutan.
13
VISI DAN MISI1. VISI
MENJADI LEMBAGA OTORITAS YANG TERPERCAYA DALAM MENJAMIN KOMPETENSI TENAGA KERJA SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
2. MISI♣ MEWUJUDKAN TENAGA KERJA YANG MEMILIKI KOMPETENSI DAN DAYA SAING TINGGI DI PASAR KERJA GLOBAL
♣ MENJAMIN DAN MENGEMBANGKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA YANG OBYEKTIF DAN TRANSPARAN DI SEMUA BIDANG PROFESI
14
FUNGSI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI BNSP
BNSP dapat memfasilitasi untuk memberikan jaminan sistim sertifikasi yang kredibel dan traceable.
BNSP dapat membantu di dalam mengembangkan dan memelihara kompetensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja Indonesia (pendidikan & pengalaman) yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global.
BNSP akan memfasilitasi kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.
15
PRINSIP DASAR : PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA INDONESIA
TERUKUR Mengacu pada SKKNI, STANDAR INTERNASIONAL, STANDAR KHUSUS
OBYEKTIF Tidak terjadi konflik kepentingan
TERTELUSURI Keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali
KEBERTERIMAAN (ACCEPTABLE)
Dapat diterima semua stakeholders
ACCOUNTABLE Tanggung jawab dan tanggung gugat
Certification
Verification
Asesor KompetensiTAA, SKKNI
BNSP Guidelines
FasilitasiKoordinasi
Ketelusuran Sistem SertifikasiKetelusuran Sistem Sertifikasi
Asesor LisensiISO 19011, ISO 17024,
BNSP Guidelines 201 & 202
Licensing Accreditation
LSPLSP(PROFESSIONAL CERTIFICATION BODY)
ISO 17024, BNSP Guidelines
Instansi Teknis, KADIN,
BKSP dll
TTUKUKBNSP Guidelines, QMS
ASESIASESISKKNI/International Standard/ Harmonised
Standard
Asesor LisensiISO 19011, ISO 17024,
Specific StandardBNSP Guidelines
BNSPBNSP(INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY)
PP, ISO 17011, BNSP Guidelines
Memilih TUK2
LSP
PESERTA di TUK
KOMITE TEKNIK TIM ASSESSOR KOMPETENSI
MEMBENTUK 6
ASSESSMEN4
PEMBERI AN SERT IFIKAT KOMPETE NSI
8
SURVAILEN
9
LAPORAN ASSESSMEN
5MENUNJUK ASSESSOR
3
MENGAJUKAN PERMOHONAN
1
REKOMENDASI7
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI
PESERTA UJI KOMPETENSI
PESERTA DI TUK
JENIS LISENSI YANG DIKELUARKAN JENIS LISENSI YANG DIKELUARKAN BNSPBNSP
Sertifikasi Profisiensi
Profesi:•Memenuhi Persyaratan Surveilance LSP•Menjaga Kompetensi
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu
Profesi di Perusahaan:
Memastikan Kompetensi Tenaga Kerjanya
Sertifikasi Kompetensi Diklat tertentu
Profesi di Diklat:Memastikan Kompetensi Peserta Didiknya
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu utk Industri tertentuProfesi di Perusahaan:Memenuhi Permintaan Asesmen dari Klien
Sertifikasi Kompetensi Kerja
Profesi:•Memenuhi Bukti Kompetensi •Memenuhi Permintaan Klien•Memenuhi Regulasi
Lisensi LSP
LSP: III
Lisensi Provider Uji Profisiensi TenagaLSP PROFISIEN
SI
Lisensi 1st CertificationLSP PIHAK
I : INDUSTRI
Lisensi 2nd Certification LSP PIHAK
II
Lisensi 1st CertificationLSP PIHAK
I : DIKLAT
11/16/22
LISENSI LEMBAGA LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESISERTIFIKASI PROFESIPengakuan formal dan pemberian Pengakuan formal dan pemberian lisensi lembaga-lembaga lisensi lembaga-lembaga sertifikasi profesi melalui sertifikasi profesi melalui proses akreditasi oleh BNSP proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP yang menyatakan bahwa LSP telah memenuhi persyaratan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi sertifikasi profesi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMITE TEKNIK*
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/RE-ASSESSMEN
3
PEMBER IAN L ISENS I
7
SURVAILEN
8
LAPORAN ASSESSMEN
4MENUNJUK ASSESSOR
2
MENGAJUKAN PERMOHONAN
1
REKOMENDASI 6
PROSES PEMBERIAN LISENSI PROSES PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESILEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BNSP
ASESOR LISENSI
Ruang Lingkup Lisensi Ruang lingkup Lisensi adalah pendelegasian kewenangan melaksanakan sertifikasi yang diberikan BNSP kepada LSP berkaitan dengan skema sertifikasi yang diajukan/ dikembangkan LSP
SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI NASIONAL
PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI
Ruang Lingkup Lisensi LSP
Sertifikasi
Harmonisasi Notifikasi
Kooperasi
Verifikasi Standar
KompetensiPerbaikan Berlanjut
Regulasi:
•Wajib,•Disarankan•Sukarela
Skema sertifikasi Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.