SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (PENGHAPUSAN BMD) Pemerintah Daerah Kota Malang Hotel Trio Indah 2 Malang, 20 Juni 2019
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SOSIALISASI
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
(PENGHAPUSAN BMD)
Pemerintah Daerah Kota Malang
Hotel Trio Indah 2
Malang, 20 Juni 2019
SUWADI, S.H., L.L.M.
PATI, 18 OKTOBER 1976
EDUCATIONAL BACKGROUND:
• D1 PRODIP STAN 1996
• S1 FAK. HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2002
• S2 TILBURG UNIVERSITY, BELANDA 2016
(MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS LAW)
CAREER BACKGROUND:
• KP3N MALANG 1996 – 2005 JURU SITA PIUTANG NEGARA
• KP2LN BATAM 2006 – 2009 PENILAI PEMERINTAH
• KPKNL MADIUN 2010 – 2012 PEJABAT LELANG
• KPKNL KUPANG 2012 – 2015 KASI PELAYANAN LELANG
• DIREKTORAT KND 2016 – 2017 LEGAL KND
• KPKNL MALANG 2017 – SKRG KASI PELAYANAN LELANG
OUTLINE
1. DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMD
2. LINGKUP BMN/BMD
3. PERBEDAAN BMN DAN BMD
4. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
5. SIKLUS PENHELOLAAN BMN/D
6. REGULASI TERKAIT PENJUALAN SECARA LELANG
7. KEUNGGULAN LELANG
8. PROSES BISNIS ADMINISTRASI LELANG
9. JENIS/VARIAN LELANG BMD
10. PNBP LELANG
11. PERSYARATAN LELANG BMD
12. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM LELANG BMD
Dasar Hukum Pengelolaan BMD
Dasar hukum pengelolaan BMD antara lain:1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D;
4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
BMD;
5. PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan BMN/D Berupa
Kendaraan Dinas Perorangan; dan
6. Perda dan/atau Pergub/Perwali/Perbub tentang Pengelolaan BMD.
Definisi : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
LINGKUP BMN/D
ASAL PEROLEHAN
Jenis belanja:
- Belanja barang (52)
- Belanja modal (53)
- Belanja hibah (56)
- Bantuan sosial (57)
- Belanja Lain-lain (58)
Hibah/sumbanganPerjanjian/kontrakPeraturan perundang-undanganPutusan pengadilan
APBN
Perolehan Lain yang
sah
Slide 5
BMD dengan BMN (Overview)
PRESIDEN:PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA (ps 6 UU 17/2003)
MENTERI KEUANGANPENGELOLA BARANG
MENTERI/PIMP.LBGPENGGUNA BARANG
GUB/BUPT/WALKOTAPEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD
DISERAHKANDIKUASAKAN
KEPALA KANTOR
KUASA PENGGUNA BMN SEKRETARIS DAERAH
PENGELOLA BMD
KEPALA SKPD
PENGGUNA BMD
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Slide 7
INSIDENTIL:
o PENJUALANo HIBAHo TUKAR MENUKARo PMN
REGULER:
o Perencanaan Kebutuhan
o Penganggaran
o Penjualano Hibaho Tukar Menukaro Penyertaan Modal
Pen
daftaran
PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN
– Sewa– Pinjam Pakai– Kerja Sama
Pemanfaatan– Bangun Guna Serah/
Bangun Serah Guna
PEMANFAATAN
PENILAIAN
PENGAMANAN & PEMELIHARAAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
PENATAUSAHAAN
PENGHAPUSAN
Slide 8
SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D
Slide 8
Regulasi Penjualan secara lelang
Pasal 48 ayat (1) UU No.1 tahun 2004
Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang,
kecuali dalam hal-hal tertentu.
Pasal 68 ayat (1) PP No.27 tahun 2014
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali
dalam hal tertentu.
Pasal 339 ayat (1), (2) & (3) Permendagri No.19 tahun 2016(1)Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
(2)Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan barang milik daerah
yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
(3)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan
pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
KEUNGGULAN LELANG
Objektifdilaksanakan di muka umum, hak dan kewajiban diantara
peserta lelang sama.
Kompetitifpenawaran yang khas sehingga tercipta kompetisi dan harga
yang optimal.
Built in Controldilakukan di bawah pengawasan umum dengan adanyapengumuman lelang.
Otentikdibuat Risalah Lelang sebagai berita acara yang otentik danalat bukti yang sempurna serta dapat digunakan langsunguntuk balik nama (tidak perlu AJB yang dibuat oleh Notaris/PPAT).
PROSES BISNIS
ADMINISTASILELANG
PENGUMUMAN
LELANG
BANK/
BENDAHARA/PLKAS
NEGARA
KPKNLPEMOHON
LELANG
PESERTA
LELANG
1a1b
5c
4
5a
5b
2 5c 3
Balai Lelang
Penjelasan Prosedur Lelang
1. a. Penjual mengajukan permohonan lelang.
b. Kepala KPKNL menetapkan Jadwal Lelang.
2. Pengumuman Lelang oleh Penjual.
3. Peminat menyetor uang jaminan agar sah sebagai peserta
lelang.
4. Peserta lelang melakukan konfirmasi ke KPKNL bahwa
telah menyetorkan uang jaminan dan KPKNL
memberitahukan bahwa uang jaminan telah diterima.
5. a. Peserta lelang melakukan penawaran.
b. KPKNL melalui Pejabat Lelang menetapkan
Pemenang Lelang.
c. KPKNL menyetorkan Hasil Bersih Lelang ke
Penjual dan Bea Lelang dan Pajak-pajak ke Kas Negara.
Jenis / Varian Lelang terkait BMD
(1) Lelang Non Eksekusi Wajib BMD
(2) Lelang Noneksekusi Wajib Berupa Barang Bergerak Sisa Proyek (atas
permohonan Satuan Kerja Perangkat Daerah)
PNBP – Lelang (PP Nomor 3 Tahun 2018)
-
No Jenis Lelang Jenis Barang BL Penjual *) BL Pembeli *)
1. Lelang Eksekusi Barang yang Dirampas Untuk
Negara
Barang Tidak Bergerak 0% 2%
Barang Bergerak 0% 3%
2. Lelang Eksekusi Selain Barang Yang Dirampas
Untuk Negara a.l. Lelang Eksekusi Hak
Tanggungan dan Lelang Eksekusi Fidusia
Barang Tidak Bergerak 1,5% 2%
Barang Bergerak 2% 3%
3. Lelang Noneksekusi Sukarela yang
dilaksanakan oleh PL I
Barang Tidak Bergerak 1% 1,5%
Barang Bergerak 1,5% 2%
4. Lelang Noneksekusi Sukarela yang
dilaksanakan PL II di luar Kawasan Berikat
Barang Tidak Bergerak 0% 0,4%
Barang Bergerak 0% 0,5%
5. Lelang Noneksekusi Sukarela yang
dilaksanakan PL II di dalam Kawasan Berikat
Barang Tidak Bergerak 0% 0,2%
Barang Bergerak 0% 0,3%
6. Lelang Batal karena permohonan Penjual selain
BMN
Barang Tidak Bergerak
dan/atau Barang
Bergerak
Rp250.000,- per Nomor
Register Pembatalan
--
*) Per pokok lelang per frekuensi Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada semua jenis lelang, untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 paket, ditetapkan sebesar tarif Bea Lelang Barang Bergerak.
DOKUMEN PERSYARATAN LELANG (UMUM)
1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah
perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual.
2. Daftar barang yang akan dilelang.
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah
dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas
tanah Hak Pengelolaan.
4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa:
1) data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-
kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan
(MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas
Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau
2) nomor rekening Pemohon Lelang, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon
Lelang.
5. SK dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.
6. SK dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5
(apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.
7. Surat Penetapan Nilai Limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit.
8. Surat Pernyataan/SK dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal
objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud.
9. Foto berwarna objek lelang dalam 4 sisi yang berbeda dalam hal lelang melalui internet.
DOKUMEN PERSYARATAN LELANG (KHUSUS BMD)
1. Salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola
Barang atau Pengguna Barang atau Pimpinan Badan Layanan Umum (BLU)
sesuai delegasi kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang.
2. Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal
peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut.
3. Salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan
Lelang.
4. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan
perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti
kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat
keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan
bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya
Syarat khusus
permohonan lelang
(sesuai jenis lelang)
Syarat khusus
pelaksanaan lelang
(pasca penetapan)
1. SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan
bangunan.
2. Bukti pengumuman lelang.
3. Berita Acara pelaksanaan aanwijzing (barang yang dilelang berupa barang
bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
DOKUMEN PERSYARATAN LELANG (KHUSUS
BMD) SISA PROYEK
1. SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan
bangunan.
2. Bukti pengumuman lelang.
3. Berita Acara pelaksanaan aanwijzing (barang yang dilelang berupa barang
bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Syarat khusus
pelaksanaan lelang
(sesuai jenis lelang)
Syarat khusus
pelaksanaan lelang
(Pasca Penetapan)
1. fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang
atau Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Komisaris.
2 salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan
lelang.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Lelang Barang Milik
Daerah
1. Masa berlaku laporan penilaian (disesuaikan regulasi BMD)
2. Dokumen kepemilikan tidak dikuasai (hilang).
3. Terdapat perubahan bentuk BMD yang tidak dilaporkan ke instansi berwenang
(samsat) khususnya ranmor.
4. Jangka waktu pengambilan barang oleh pemenang.
5. Perubahan mindset terkait lelang barang milik daerah / inventaris terutama
terkait mekanisme lelang dengan menggunakan e-auction
6. Permintaan Kutipan Risalah Lelang yang terlalu lama.
Related Documents
