20/05/2015 1 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS CIPTA KARYA BIDANG PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG BALI Engineering and Management Consultant MATERI PEMBAHASAN I. PENDAHULUAN II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS V. MUATAN PERDA PKP VI. PENUTUP LAMPIRAN RANPERDA PKP KAB. BADUNG
33
Embed
SOSIALISASI AKHIR PKP Badung-5 · 2017. 6. 6. · Tersusunya Draft Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP. PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS RANPERDA PEDOMAN PELAKSANAAN PERUMAHAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
20/05/2015
1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS CIPTA KARYABIDANG PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGANJALAN RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG BALI
Engineering and Management Consultant
M A T E R I P E M B A H A S A N
I. PENDAHULUAN
II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
V. MUATAN PERDA PKP
VI. PENUTUP
LAMPIRAN RANPERDA PKP KAB. BADUNG
20/05/2015
2
I. pendahuluan
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
1.3. TARGET DAN SASARAN KEGIATAN
1.4. OUTPUT/KELUARAN
1.5. METODOLOGI
1.6. PEMAHAMAN PKP
1.7. PENTINGNYA PERDA PKP
II . KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
2.1. KAJIAN TEORITIS
2.2. KAJIAN AZAS/PRINSIP
2.3. KONDISI EKSISTING PKP
2.4. PERMASALAHAN PKP
20/05/2015
3
III . EVALUASI DAN ANALISIS PARATURAN
3.1. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK TEKNIS
3.2. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK ADMINISTRASI
3.3. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK YURIDIS
3.4. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK KELEMBAGAAN
Back NextMenu
IV . LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
4 1 LANDASAN FILOSOFIS4.1. LANDASAN FILOSOFIS
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS
4.3. LANDASAN YURIDIS
Back NextMenu
20/05/2015
4
V . LINGKUP MATERI PERDA PKP
5.1. KETENTUAN UMUM
5.2. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PKP
5.3 KAWASAN PRIORITAS PKP
5.4 INDIKASI PROGRAM
5.5 PENYELENGGARAAN PKP
5.6 PERAN SERTA MASYARAKAT
5.7 PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
5 8 SANKSI ADMINISTRATIF5.8 SANKSI ADMINISTRATIF
5.9 KETENTUAN PERALIHAN
5.10 KETENTUAN PENUTUP
Back NextMenu
1.1 lATAR BELAKANG
1. Sejalan dgn telah disahkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentangperumahan dan kawasan permukiman, kabupaten/kota mempunyaiwewenang menyusun peraturan daerah terkait dengan bidangperumahan dan kawasan permukiman (Pasal 18 huruf b).
2. Sebagian besar muatan pengaturan yang terkandung dalamperaturan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman(PKP) l bih b if t d l h d i i t tif d k t(PKP) lebih bersifat pada masalah administratif, sedangkan muatanpengaturan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan PKP masihsangat minim. Hal tersebut, salah satunya dikarenakan sebagian besarkabupaten/kota masih menggabungkan pedoman pelaksanaan PKP kedalam Perda RTRW.
3. Diperlukan kajian akademis peraturan daerah tentang Perumahandan Kawasan Permukiman, yang muatan substansinya telahmenyesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman.
4. Penyusunan kajian akademis diperlukan guna menjadi dasar yangkuat dalam menyusun Ranperda PKP untuk disahkan sebagaipedoman Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman diKabupaten Badung, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Back NextMenu Sub Menu
20/05/2015
5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
MAKSUD KEGIATAN :
1. Penyusunan kajian akademis sebagai landasan ilmiahdalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PKP.
2. Sebagai petunjuk bagi konsultan perencana untuk yangmemuat masukan, asas, kriteria proses yang harus, , p y g
dipenuhi, diperhatikan dan selanjutnya diinterpretasikandalam pelaksanaan.
TUJUAN KEGIATAN :
1. Menyusun Ranperda PKP, sesuai kajian danpertimbangan akademis dan peraturan perundang-
DASAR HUKUM Keputusan Menteri Negara Perumahan danPermukiman Nomor: 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (R P 4 D)
1. Skenario penyelenggaraan pengelolaan
bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintassektoral dan lintas wilayah administratif.
2. Jabaran pengisian rencana pola ruang
kawasan permukiman dalam RTRW.
1. RP4D Provinsi;
2. RP4D Kota;
3. RP4D Kabupaten
LI NGKUP WI LAYAH RP4D
1. PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Lamp. D bahwa Pemprov dan PemKab/Kota bertugasmenyusun RP4D Provinsi, Kabupaten, Kota)
2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 97 Ayat (1) Huruf f tentang Rencana
• Perumahan kumpulan rumah sebagai bagian daripermukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yangdilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umumsebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (UU RINo. 1 Tahun 2011).
PengertianPerumahan
• Kawasan Permukiman bagian dari lingkungan hidup di luarkawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupunperdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggalatau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 1 Tahun 2011).
PengertianKawasan
Permukiman
• Perumahan dan Kawasan Permukiman satu kesatuansistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraanPengertian
y g p , p y ggperumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatankualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, sertaperan masyarakat (UU RI No. 1 Tahun 2011).
gPerumahan dan
Kawasan Permukiman
2.1 KAJIAN TEORITIS
• Prasarana kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman (UU RI No. 1 Tahun 2011).
Pengertian Prasarana
• Sarana fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, danekonomi (UU RI No. 1 Tahun 2011).
• Utilitas umum kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian (UU RI No. 1 Tahun2011).
Pengertian Utilitas
20/05/2015
11
2.1 KAJIAN TEORITIS
• 1. Kasiba sebidang tanah yang fisiknya telahdipersiapkan untuk pembangunan perumahan skala besar,yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebihyang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap denganlebih dahulu dilengkapi dengan jaringan utama (lokalsekunder) dan jalan lingkungan serta prasarana dalamli k i d t tKa asan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
• 2. Lisiba sebidang tanah yang merupakan bagian darikawasan siap bangun maupun berdiri sendiri yang telahdipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana kawasan.
• 3. Lisiba BS lisiba yang bukan merupakan bagian darikasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yangtelah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan denganfungsi-fungsi lain.
• Bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kotauntuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khususseperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan,pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawanbencana.
KawasanKhusus
2.1 KAJIAN TEORITIS
• Kawasan perumahan dan permukiman yang tidaktermasuk kategori Kawasan Skala Besar danKawasan Khusus.
Kawasan Non Skala Besar
• Kumpulan dari beberapa rumah yang didalamlingkungannya, baik yang berupa kawasan perkotaanmaupun pedesaan, terjadi interaksi sosial dimanalingkungan tersebut memiliki tingkat ekonomi, sosialdan budaya yang masih rendah dan belummemenuhi standar kelayakan lingkungan huni.
• Pola permukiman Tradisional Bali secara fungsional fungsi elemenruang dalam kaitannya dengan orientasi kosmologis, yang tercermin padakomposisi dan formasi ruang. Dari konsep Sanga Mandala yang bersifatabstrak diterjemahkan ke dalam kosep fisik, baik dalam skala rumah danperumahan (N.K. Acwin Dwijendra).
Pengertian
PolaPermukimanTradisional
Bali
• Type Bali Aga, merupakan perumahan penduduk asli Bali yang kurangdipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa.p g j
• Lokasi perumahan ini terletak di daerah pegunungan yang membentang membujur di tengah-tengah Bali, sebagian beralokasi diBali Utara dan Selatan.
• Bentuk fisik pola perumahan Bali Aga dicirikan dengan adanyajalan utama berbentuk linear yang berfungsi sebagai ruang terbukamilik komunitas dan sekaligus sebagai sumbu utama desa.
• Contoh perumahan Bali Aga : Desa Julah (di Buleleng), Tenganan, Timbrah dan Bugbug (di Karangasem).
• Type Bali Dataran, merupakan perumahan tradisional yang banyakdipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa.
• Lokasi perumahan tersebar di dataran bagian selatan Bali yang b d d k l bih b dib di k t t
berpenduduk lebih besar dibandingkan type pertama.
• Ciri utama perumahan ini adalah adanya pola perempatan jalanyang mempunyai 2 sumbu utama, sumbu pertama adalah jalan yang membujur arah Utara-Selatan yang memotong sumbu kedua berupajalan membujur Timur-Barat.
• (Parimin, 1986)
2.1 KAJIAN TEORITIS
• Berada maupun tidak berada pada peruntukkan daerahperumahan dalam RUTR atau RDTR Kota atau Kabupaten.
• Sangat kumuh seperti tidak terdapat atau sangat sedikitterdapat prasarana atau sarana dasar.
• Kepadatan penduduk diatas 500 jiwa/ha untuk kota besardan sedang dan diatas 750 jiwa/ha untuk kota metro
KawasanKumuh DiatasTanah Legal dan sedang, dan diatas 750 jiwa/ha untuk kota metro.
• Lebih dari 60% hunian tidak atau kurang layak huni denganangka penyakit akibat buruknya lingkungan permukimancukup tinggi.
• Intensitas pemasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi.
Tanah Legal (Slum)
• Perumahan kumuh yang berada pada peruntukkan bukanperumahan pada RUTR, baik merupakan kepemilikan
negara, perorangan, maupun badan hukum yang dihunisecara tidak sah.
• Kawasan perumahan yang tumbuh secara sporadis didaerah TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sepanjangbantaran sungai, dan dibelakang bangunan umum dalamsuatu kawasan fungsional.
KawasanKumuh DiatasTanah Tidak
Legal (Squatters)
20/05/2015
13
2.2 KAJIAN ASAS/PRINSIP
1. Ranperda PKP merupakan penjabaran lebih lanjutperaturan perundangan di atasnya yg mengatur fungsi,
persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat dan
pembinaan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuanpenutup.
2. Azas/ Prinsip yang menjadi dasar penyusunan RanperdaPKP dilandasi oleh :
Sumber : Kajian Database PKP Provinsi Bali Tahun 2014
20/05/2015
16
2.3.6 JENIS RUMAH
1. Komposisi rumah di Provinsi Bali, yaitu permanen 94,90% (905.126 unit), semi permanen 1,62% (15.472 unit), tidak permanen 3,47% (33.128 unit).
2. Rumah permanen terbanyak berada di Kab. Badung 18,08% (163.674 unit),
terendah di Kab. Klungkung 2,98% (26.950 unit).3. Rumah semi permanen terbanyak berada di Kab. Bangli 28,70% (4.440 unit),
terendah di Kab. Klungkung 0,37% (57 unit).4 Rumah tidak permanen terbanyak berada di Kab Jembrana 34 47% (11 429 unit)4. Rumah tidak permanen terbanyak berada di Kab. Jembrana 34,47% (11.429 unit),
Sumber : Kajian Database PKP Provinsi Bali Tahun 2014
2.4.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Adanya kecenderungan perubahan fungsi perumahan yangada menjadi kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalurjalan utama;
2. Perumahan oleh pengembang banyak yang tidakterintegrasi dgn kawasan sekitar;
3. Banyaknya pengembang perumahan skala kecil dengany y p g g p gpenguasaan lahan memanjang;
4. Rendahnya fasilitas umum permukiman terutama ruangterbuka hijau publik;
5. Permasalahan yg dihadapi dlm kehidupan terkait dgnperumahan dan kawasan permukiman sebagai tempatmanusia melakukan berbagai aktivitas demi menjagakenyamanan penghuni dan lingkungan sekitarnya, harusdiselenggarakan secara tertib sesuai persyaratan teknis dan
6. Mengapa perlu Ranperda ini, sebagai dasar pemecahanpermasalahan yg nantinya membenarkaan pelibatan daerah dlmpenyelesaian masalah perumahan dan kawasan permukiman.
1. ASPEK TEKNIS, pentingnya Perda PKP adalah untuk menjamin Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah, dalam hal Pelaksanaan dan
Pengawasan.
• Pada gambar dapat dilihat beberapa potret yang memperlihatkan berbagai kondisi
terkait dengan penyelenggaraan PKP, seperti misalnya penataan permukiman kumuh,penataan kawasan perumahan dan bangunan perumahan area tebing yangpenataan kawasan perumahan dan bangunan perumahan area tebing yang
3. ASPEK YURIDIS, pentingnya Perda PKP adalah merupakan amanah dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
• Berdasarkan penjelasan umum UU-PKP disebutkan bahwa UU menjaga fungsi PKP agar dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas kehidupan orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan huniam p , p , p , g gdan kawasan permukiman.
• Sedang pada batang tubuh, pasal 18 huruf b, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyusun peraturan daerah terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman
Rancangan Peraturan Daerah tentang PKP di Kabupaten Badungmempertimbangkan :
1. Falsafah Tri Hita Karana,
2. Masyarakat adil sejahtera dan ajeg,
3. Jiwa dan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung ,
4 Kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah4. Kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafahbangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-
1. Setiap orang berhak untuk:a. mendapatkan informasi terkait dengan keseluruhan aktivitas rencana pembangunan
dan pengembangan PKP;b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah daerah dalam rencana pembangunan dan
pengembangan PKP;c. berperan serta dalam proses penyelenggaraan PKP.
2. Pemberian informasi yang menjadi hak masyarakat dalam rencana pembangunan dan2. Pemberian informasi yang menjadi hak masyarakat dalam rencana pembangunan danpengembangan PKP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan PKP meliputipelayanan terhadap warga masyarakat sebagai pemilik dan/atau pengembang PKPmaupun terhadap warga masyarakat yang berperan serta dalam proses pembangunandan pengembang PKP.
4. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan PKPdilaksanakan dalam bentuk:a. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan
j p y gg ;b. keikursertaan dalam kegiatan penyelenggaraan PKP melalui pengawasan sosial; danc. Pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang dalam rangka perlindungan
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5. Memberikan peluang dalam peran serta masyarakat dalam melibatkan peran serta desa
pekraman melalui majelis adat setempat.
20/05/2015
30
5.7 PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PKP
1. Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan PKP secara langsung, tidak
langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.
2. Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Pengendalian pembangunan PKP meliputi :
a. Pengendalian pada tahap pembangunan; dan
b. Pengendalian pada tahap pemanfaatan.
4 Pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan4. Pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan
PKP yang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
5. Pengendalian dilakukan untuk menjaga kualitas kawasan permukiman.
6. Pengendalian pada tahap pemanfaatan dilakukan dengan :
a. Pemberian insentif;
b. Pengenaan disinsentif; dan
c. Pengenaan sanksi.
7. Pemberian insentif berupa:
a. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
d. Pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
e. Kemudahan prosedur perizinan.
f. Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa :
g. Pengenaan retribusi daerah;
h. Pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
i. Pengenaan kompensasi; dan
j. Pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang ini.
5.8 SANKSI ADMINISTRATIF
1. Ketentuan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :a. Pembangunan dan pengembangan PKP yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; danb. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan permukiman yang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.2. Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pembangunan dan pengembangan PKP akan dilakukan
dengan pemberian sanksi administratif.3. Sanksi administratif dapat berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan kegiatan pembangunan;c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;d. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
e. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);f. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;g. Pembatasan kegiatan usaha;
h. Pembekuan izin mendirikan bangunan;i. Pencabutan izin mendirikan bangunan;j. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
k. Perintah pembongkaran bangunan rumah;l. Pembekuan izin usaha;
n. Pengawasan;o. Pembatalan izin;p. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
q. Pencabutan insentif;r. Pengenaan denda administratif; dan
s. Penutupan lokasi.
20/05/2015
31
5.9 KETENTUAN PENYIDIKAN
1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana.
2. Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat PNS, berwenang :a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana pelanggaran;p p gg ;b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenaldiri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
sanksi;
f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalah hubungannya denganpemeriksaan perkara; dan
1. Permohonan izin Pembangunan dan Pengembangan PKP yang telahmasuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai
dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.
2. Pemilik/ pengembang yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belummemiliki izin Pembangunan dan Pengembangan PKP wajib mengajukan
permohonan rencana pembangunan dan pengembangan selambat lambatnyapermohonan rencana pembangunan dan pengembangan selambat-lambatnya ......( ................ ) hari setelah peraturan daerah ini dinyatakan berlaku sesuai dengan
peruntukan ruang.
3. Dalam hal PKP melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya, diatur lebihlanjut oleh Bupati.
4. Pemilik/pengembang PKP yang mengubah fungsi peruntukan yang telah memilikiizin rencana pembangunan dan pengembangan PKP wajib mengajukan
permohonan IMB baru.
5. Dalam hal PKP yang sudah memiliki izin pembangunan dan pengembangantid k i d / t tid k hi t NSPM PKP
namun tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan NSPM PKP
sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka pembangunan danpengembangan PKP tersebut perlu di lakukan perbaikan (retrofitting) secara
bertahap, yang di atur lebih lanjut oleh Bupati.
5.12 KETENTUAN PENUTUP
1. Pembangunan dan Pengembangan PKP berlaku selama 20 (dua puluh)tahun.
2. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangandan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan
Undang-Undang Pembangunan dan Pengembangan PKP dapat ditinjau kembaliUndang Undang, Pembangunan dan Pengembangan PKP, dapat ditinjau kembalilebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.