Sos dak 2012 infrastruktur

KEBIJAKAN DAK INFRASTRUKTUR

BIRO PERENCANAAN DAN KLNKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1

KOORDINASI PENGELOLAAN DAK NO PROSES BAPPENAS KEMEN

TEKNISKEMENDAGRI

KEMENKEU

1 Perencanaan V

2 Penyedia Data Fiskal V

3 Penyedia Data Teknis V

4 Koordinasi Petunjuk Teknis V

5 Penyusunan Petunjuk Teknis V

7 Penetapan Alokasi V

8 Penyaluran Dana V

9 Monev V V V V

10 Audit

2

PERAN KEMENTERIAN PUBerdasarkan PP No. 55 Tahun 2005, peran Kementerian PU mencakup: Mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK Bidang

Infrastruktur. Kegiatan Khusus bidang infrastruktur adalah prasarana Jalan, prasarana Irigasi, dan prasarana dan sarana Air Minum dan Sanitasi.

Menyusun dan menyampaikan kriteria teknis untuk pengalokasian dan penggunaan dana DAK Bidang Infrastruktur.

Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK sebagai pedoman bagi Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.

Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK.3

HARAPAN TERHADAP PERAN BAPPEDA

BAPPEDAKAB/KOTA

■ KONFIRMASI KESESUAIAN ANTARA RKA DENGAN PETUNJUK TEKNIS MASING-MASING BIDANG

■ KONFIRMASI KETERSEDIAAN DANA PENDAMPING 10% BERUPA FISIK

BAPPEDAPROVINSI

■ KONFIRMASI KESESUAIAN ANTARA RKA DENGAN PETUNJUK TEKNIS BIDANG JALAN DAN IRIGASI PROV

■ KONFIRMASI KETERSEDIAAN DANA PENDAMPING 10% BERUPA FISIK

■ MENCERMATI PENGANGGARAN KEGIATAN DAK PADA SAAT EVALUASI RAPBN KAB/KOTA

5

Alokasi DAK Infrastruktur TA 2003 - 2012

6

No Uraian2010 2011 2012

Jml Alokasi Jml Alokasi Jml Alokasi

1 Jalan Provinsi 31 421 32 585 32 602

2 Jalan Kab/Kota 458 2.388 428 3.315 448 3.410

3 Irigasi Provinsi 31 290 30 393 29 404

4 Irigasi Kab/Kota 387 677 378 918 389 944

5 Air Minum Kab/Kota 452 357 433 419 445 502

6 Sanitasi Kab/Kota 449 357 428 419 449 463

TOTAL 4.493 6.051 6.327

(dalam Rp. milyar)

JUMLAH PENERIMA DAN ALOKASI DAK

7

PERMEN PU No. 15/PRT/M/2010, tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur

RUJUKAN DAK INFRASTRUKTUR

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP Merupakan pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur;

Ruang lingkupnya meliputi perencanaan dan pemrograman, koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, pelaporan kegiatan fisik dan keuangan, serta penilaian kinerja.

8

TUJUAN Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang

Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota;

Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional;

Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan air minum, dan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.

9

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN Kementerian melalui Unit Kerja Eselon-1 terkait untuk masing-

masing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal:

Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;

Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalam bentuk pendampingan dan konsultasi;

Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

10

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Menteri Keuangan,

Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat Rencana Kegiatan (RK) secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharuskan memenuhi kriteria prioritas nasional.

Penyusunan RK harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu dikonsultasikan ke Unit Kerja Eselon-1 dan/atau Dinas Provinsi terkait tentang kesesuaian dengan prioritas nasional.

11

RPIJM Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program Bidang

Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur.

RPIJM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, baik yang dilaksanakan Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang harus mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu

Pemerintah provinsi harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan dan Subbidang Irigasi.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi, Subbidang Air Minum, dan Subbidang Sanitasi.

Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPIJM yang telah disepakati.

12

RTRWN

RPJMN / RENSTRA PU

RTRWPROV.KAB/KOTA

SPW – P/K

RIS-PU

RPIJM-PU

RPJMD

Arahan Penyusunan Rencana Jangka Menengah Bidang PU

11

• SPW = Strategi Pengembangan Wilayah;

• RIS = Rencana Induk Strategis

PRIORITAS NASIONAL Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan

akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi dan terpencil, mendukung pengembangan kawasan perbatasan, dan pariwisata;

Subbidang Irigasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) di provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung program ketahanan pangan;

Subbidang Air Minum memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh perkotaan dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan;

Subbidang Sanitasi memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

15

Arah Kebijakan dan Ruang Lingkup

DAK Infrastruktur TA-2012

Arah KebijakanMempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi/kab/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan target “Surplus Beras Minimal 10 juta ton dalam jangka waktu 5-10 tahun”.

Bidang Irigasi

Ruang Lingkupa. REHABILITASI jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar

kualitas layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala.b. PENINGKATAN jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah

terhadap pemenuhan target nasional ‘surplus 10 juta ton’. c. Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi, dialokasikan melalui APBD sesuai dengan pembagian wewenang dan tanggung jawabnya.

Bidang Jalan 2012Arah KebijakanMembiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional yang terintegrasi di bidang jalan.

Ruang Lingkupa. Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan

provinsi/kabupaten/kotab. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan

provinsi/kabupaten/kotac. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota,

hanya untuk daerah pemekaran.

Arah KebijakanMeningkatkan cakupan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum.

Bidang Air Minum 2012

Ruang Lingkupa. Peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.b. Peningkatan pelayanan air minum di kawasan nelayan.

Bidang Sanitasi 2012Arah KebijakanMeningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi.Ruang Lingkupa. Sub-bidang air limbah: pengembangan prasarana dan sarana air limbah

komunal dan Sambungan Rumah (SR);b. Sub-bidang persampahan: pengembangan fasilitasi pengurangan sampah

dengan pola 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan alat transportasi secara selektif;

c. Sub-bidang drainase: pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan, ecodrainage, drainase skala kawasan.

Koordinasi dan

Pelaporan

Tim Teknis Sub Bidang Irigasi

Tim Teknis Sub Bidang Jalan

Tim Teknis Sub Bidang Air

Minum

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Kementerian PU

MENTERI PU

Balai/SatkerPSDA

SatkerP2JJ

SatkerPKPAM dan PPLP

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Provinsi

Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota

SKPD DAKKabupaten/Kota

GUBERNUR

BUPATI / WK

Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan

21

Tim Teknis Sub Bidang Sanitasi

TIM KOORDINASI KEMENTERIAN Dibentuk oleh Menteri

Terdiri dari unsur Sekjen, Itjen, dan Eselon-1 terkait.

Tugas dan tanggung jawab meliputi:

• Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Infrastruktur;

• Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, serta pembinaan pelaksanaan;

• Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK Infrastruktur;

• Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri PU;

• Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan.

22

TIM TEKNIS UNIT ESELON-1 Dibentuk oleh Direktur Jenderal terkait. Tugas dan tanggung jawab meliputi:

◦ Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah-daerah;

◦ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK;

◦ Menyiapkan laporan tahunan subbidangnya, untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Kementerian.

23

TIM KOORDINASI PROVINSI Dibentuk oleh Gubernur Terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Dinas teknis terkait, dan Balai/Satuan Kerja

Pusat yang ada di daerah terkait. Tugas dan tanggung jawab meliputi:

◦ Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis,◦ Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan,◦ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi,◦ Memberikan saran dan masukan atas RK yang disusun Pemerintah

Kabupaten/Kota,◦ Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Operasional Tim dibantu oleh Satker Pusat terkait: ◦ Subbidang Jalan oleh SNVT P2JJ, ◦ Subbidang Irigasi oleh Balai Wilayah Sungai atau Satker PSDA.◦ Subbidang Air Minum dan Sanitasi oleh Satker Pengembangan PAM, dan

Satker PPPLP. 24

TIM KOORDINASI KAB/KOTA Dibentuk oleh Bupati/Walikota Terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait. Tugas dan tanggung jawab meliputi:

◦ Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis;

◦ Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan;

◦ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi;

◦ Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi didukung oleh SKPD DAK

di kabupaten/kota yang bersangkutan.

25

26

Mekanisme Koordinasia. SKPD DAK tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota Tim

Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun laporan DAK Daerah Kabupaten/Kota;

b. Satuan Kerja/Balai kementerian sebagai anggota Tim Koordinasi Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun laporan DAK Provinsi;

c. Tim Teknis Sub Bidang sebagai anggota Tim Koordinasi Pusat melakukan koordinasi dalam menyusun laporan Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur ;

MONEVSEB Kepala Bappenas, Menkeu dan Mendagri No. 0239/M.PPN/11/2008

tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan

Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

27

28

Pelaporana. Laporan disampaikan secara berkala triwulanan:

Triwulan I pada minggu ke dua bulan April Triwulan ke II pada minggu ke dua bulan Juli Triwulan ke III pada minggu ke dua bulan Oktober Triwulan ke IV pada minggu ke dua bulan Januari tahun

berikutnyab. Substansi Laporan:

Data Umum (1 Kali kecuali berubah) Data Dasar (1 Kali kecuali berubah) Data Kesesuaian Program (1 Kali setahun) Data Pelaksanaan Pekerjaan (Triwulanan) Data Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Triwulanan) Masalah dan Upaya Pemecahan (Triwulanan)

c. Penyampaian Laporan Triwulanan: SKPD kepada Bupati/Walikota tembusan Tim Koordinasi

Provinsi Bupati/Walikota kepada Gubernur Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Teknis Eselon I terkait Gubernur kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal

29

Lingkup Pemantauan dan Evaluasia. Persiapan

Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan (RK) Kesesuaian RK dengan Program Prioritas Nasional

b. Pelaksanaan Kesesuaian Pekerjaan dengan RK Kesesuaian hasil dengan NSPM Pencapaian Sasaran

c. Pelaporan Tingkat Kepatuhan Substansi Laporan sesuai Format dalam Juknis

d. Evaluasi Evaluasi Dampak dan Manfaat Evaluasi Kinerja

KENDALA EFEKTIVITAS MONEV Sesuai Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 45 Tahun 2008 tentang APBN TA 2008

DAK disampaikan dalam bentuk belanja transfer Pencairan anggaran DAK dapat dilakukan secara langsung oleh Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota) karena telah disampaikan ke Kas Daerah dalam bentuk belanja transfer

Tidak ada keharusan mempunyai acuan berupa Rencana Kegiatan (RK) dalam pemanfaatannya

Pemantauan agak sulit dilakukan mengingat tidak terdapat acuan dalam pemanfaatannya

Kurangnya kerjasama Daerah dalam penyusunan rencana pemanfaatannya mengingat tidak ada keharusan mempunyai RD/RK

SKPD lebih fokus untuk melaporkan laporan penyerapan keuangan DAK ke Kemen Keuangan saja dibandingkan laporan triwulanan ke Kementerian Teknis.

Implementasi PP 55/2005 pasal 63 (3) tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan, berakibat tidak seluruh Daerah penerima DAK melaporkan laporan triwulan secara disiplin;

30

Gambaran Kondisi PENYELENGGARAAN DAK

SAAT INI

31

Perencanaan■ Sebagian daerah belum siap dengan sistem data base untuk

proses perencanaan yang optimal,■ Sebagian kegiatan masih belum mengikuti kaidah-kaidah

perencanaan yang baik dan benar,■ Keterbatasan SDM, terutama untuk daerah-daerah pemekaran,■ Adanya perbedaan prioritas antara para pemangku kepentingan,■ Penentuan program (paket, lokasi, dan besaran biaya), belum

melalui justifikasi teknis dan ekonomis yang semestinya,■ Sangat bervariasinya kondisi dan kebutuhan daerah, ■ Masih ada kegiatan yang kurang efektif (tidak segera fungsional).

Kondisi Penyelenggaraan DAK

32

Pelaksanaan■ Masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk

teknis,■ Penggunaan DAK dirasakan masih belum optimal,■ Masih ada daerah yang kesulitan menyediakan dana

pendamping,■ Jenis pekerjaan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

lapangan,■ Masih terdapat kegiatan yang tidak selesai pada waktunya,■ Kualitas pekerjaan masih substandar, ■ Kualitas dan substansi pelaporan kurang memadai,■ Waktu pelaporan terlambat terlalu jauh dari yang semestinya,

sehingga sulit dievaluasi,■ Monev masih sulit dilakukan (kemampuan pusat terbatas

sedang jumlah daerah terlalu banyak),■ Peran provinsi dalam koordinasi dan monev kurang optimal.

Kondisi Penyelenggaraan DAK

33

■ Perlu dilakukan mapping dan update database yang lebih baik mengenai kebutuhan daerah sehingga kegiatan yang didanai dari DAK sesuai dg kondisi dan kebutuhan,

■ Menyempurnakan petunjuk teknis yang lebih lengkap, sederhana, dan mudah diimplementasikan,

■ Mengintensifkan sosialisasi dan desiminasi Petunjuk Teknis dan proses perencanaan,

■ Mengintensifkan pembinaan teknis terhadap SDM-SDM di daerah untuk meningkatkan kapasitasnya,

■ Diatur lebih lanjut mengenai : Mekanisme penentuan program/kegiatan, agar penggunaan DAK lebih

optimal, Mekanisme pemantauan, monitoring, dan evaluasi, Peningkatan peran Pemerintah Provinsi, Mekanisme Audit yang lebih optimal, Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi daerah;

■ Mengoptimalkan institusi fungsional pengawas/pemeriksa dalam pelaksanaan DAK,

■ Penyederhanaan format pelaporan, dan Memanfaatkan teknologi informasi seperti e-monitoring, sehingga pelaporan lebih mudah, cepat, dan murah.

Usulan Perbaikan

34

Penutup, Saran Kebijakan DAK ke depan:

• Konsisten pada tujuan : mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional;

• Tingkatkan efektifitas, efisiensi, & akuntabilitas penggunaan DAK;

• Tetapkan IKU bersama sesuai dengan tujuan tersebut, terutama dalam kinerja outcomes,

• Bappenas agar berperan lebih besar, sebagai penjuru penyelenggaraan DAK;

• Perbesar peran, wewenang, dan tanggung jawab K/L dan Pemerintah Provinsi dalam koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan DAK;

• Sesuaikan peraturan perundangan untuk mencapainya, atau perlu ada format baru penyelenggaraan DAK. 35

36