Sorge Magazine - Bulletin Special Edition - June 2012 - sorgemagz.com

Aksi itu terjadi lagi: pelarangan sebuah diskusi. Irshad Manji, penulis wanita asal Kanada gagal memaparkan hasil pemikirannya yang telah dituangkan dalam sebuah buku. Kehadirannya ditolak oleh segelintir ormas Islam yang dikenal radikal. Bukunya yang berjudul “Allah, Liberty, and Love” dianggap akan membawa pengaruh buruk. Diskusi dibubarkan secara paksa.

Ia memilih tempat lain, Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta. Letaknya lintas provinsi dari tempat diskusi sebelumnya dibubarkan. Tapi apa dinyana, rektor Universitas tersebut melarang diskusi bahkan sebelum itu dilaksanakan.

Selang beberapa hari, seorang kawan membagikan link video. Isinya memprihatinkan, sekelompok umat Kristen dihadang untuk

beribadah di Gereja miliknya. Alasannya, bangunan itu tidak mendapat izin dari pemerintah. Mereka lalu melakukan ibadahnya di tepi jalan, diiringi gangguan teriakan atau lagu kencang yang sengaja diputar oleh mereka yang melarang.

Ada kekhawatiran mendalam dalam kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Keberagaman di negara ini semakin terancam, mereka yang berjumlah lebih banyak merasa leluasa untuk menghalangi kebebasan milik yang lain dalam jumlah lebih sedikit. Demokrasi yang semestinya berdasarkan keadilan dan kesetaraan justru mengarah pada tirani mayoritas.

Ruang dialog yang semestinya dijadikan ajang refleksi pula dihalangi, bahkan di ruang terbebas laiknya perguruan tinggi.

Buletin Sorge Magazine edisi kali ini akan membahas perihal isu-isu yang berkaitan dengan kasus di atas. 1 Juni dipilih untuk memperingati tragedi Monas empat tahun silam, aksi damai menuntut kebebasan beragama dikacaukan oleh aksi ormas Islam yang menggunakan cara kekerasan.

Pertukaran gagasan jadi sulit terjadi, akal sehat lagi dipertanyakan. Kebenaran mengerucut menjadi milik mayoritas, kekerasan berkedok agama marak terjadi. Yang lebih menyedihkan lagi: Pemerintah diam dan tidak berbuat apa-apa.

Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam muatan edisi ini. Saran dan kritik amat sangat kami tunggu. Apa yang sedikit kami harapkan, semoga setelah membacanya pikiran akan lebih terbuka. Selamat membaca.

Tim Penyusun:Mirza Fahmi

Egi PrimayoghaFransiskus Adi Pramono

Kontributor:Daywin Prayogo

Rara Sekar Larasati

Kritik, saran, atau pertanyaan [email protected]

Kontribusi tulisan, gambar, dll [email protected]

Marketing dan [email protected]

Didukung olehKoperasi Keluarga Besar Mahasiswa

Universitas Katolik Parahyangan

Juni dan Tragedi

Minggu Pagi di Jejalen Jaya

Minggu, 13 Mei 2012 – 08.34 pagiRombongan jemaat berkumpul kurang dari tiga puluh orang pagi itu. Beriringan, mereka bergerak menuju sebuah bangunan yang belum rampung. Tempat yang dituju berjarak sekitar 300 meter dari lokasi mereka berkumpul. Berkaus putih-putih dan beberapa mengenakan topi, mereka berjalan sembari para polisi dan Satpol PP mengawal. Para aparat itu berjaga di sepanjang rute menuju gereja HKBP Filadelfia, Jejalen Jaya, Tambun Utara. Hari itu mereka hendak berangkat beribadah, ritual yang seharusnya biasa mereka lakukan tiap minggu. Tujuan ibadah itu mungkin mencari kesejukan rohani, namun yang tampak adalah deretan wajah lesu dan tertunduk.

Belum sampai di depan gereja, mereka dihadang sekelompok orang yang mengatasnamakan warga desa Jejalen Jaya. Di jarak yang tinggal 200 meter lagi, warga menyuruh mereka pulang. Dengan tegas mereka menolak aktivitas peribadatan minggu pagi yang belum lagi terlaksana. “Pulang loe, dasar gak tahu diri! Sudah tahu gak dikasih ibadah, masih aja kesini!”, teriak seorang warga. Di tengah keributan itu, beberapa jemaah diam tak bergeming.

***Cerita diatas hanya sebuah ilustrasi singkat bagaimana sikap intoleransi terus merebak. Tidak hanya kisah desa kecil di Tambun Utara itu, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu lima bulan di tahun 2012, tercatat beberapa kelompok agama terpaksa berhenti beribadah. Beberapa kelompok tersebut adalah HKBP Filadelfia, kelompok Syiah di Sampang, serta dua kelompok Ahmadiyah di Singaparna dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Semuanya berhenti beribadah akibat serangan kelompok yang lebih populer disebut sebagai kelompok intoleran.

Selain tidak mentolerir agama lain beribadah, mereka juga tidak bisa menerima suara yang mengkritisi. Bahkan ketika suara kritis itu hanya tertera di selembar kaos. Tulisan kaos itu singkat, padat dan mengena: “Lawan Tirani Mayoritas”. Dari pesan singkat itu, salah satu kelompok intoleran menjadi berang seketika. Seorang yang memakai kaos itu adalah aktivis yang bertugas meliput penolakan ibadah HKBP Filadelfia. Seketika kelompok intoleran menyeretnya untuk dihakimi bersama.

Lalu kalimat itu bertranformasi sebagai simbol. Sebuah simbol penolakan atas penindasan terhadap kelompok yang tidak sepakat dengan kehidupan toleransi di Indonesia. Tetapi apakah benar kelompok ini hanya menjadi satu-satunya pendorong maraknya kasus kekerasan belakangan ini?

Toleransi dalam “Tangan Besi”

“If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all..”

(Noam Chomsky)

Syiar kebencian(hatred speech) dan tindakan kekerasan belakangan ini, tidak hanya berkembang karena kelompok intoleran menjadi ancaman terhadap keberagaman. Salah satu faktor yang harus dicermati juga adalah peran negara sebagai pemegang kekuasan. Negara harusnya mampu mempengaruhi tingkah laku orang sesuai dengan cita – cita negara yang berkeadilan. Juga lewat perangkat hukum untuk menindak tegas aksi – aksi tersebut.

Kasus penyerangan di atas merupakan bukti nyata bahwa hukum tidak lagi mampu memfasilitasi toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia. Di luar konteks keagamaan, tindakan yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan dengan peraturan yang berlaku.

Tetapi apa yang sudah terjadi justru berseberangan. Negara yang memiliki peran penegakan hukum malah melakukan pembangkangan terhadap peraturan yang mereka buat sendiri. Dalam kasus HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin, putusan hukum yang mendukung pendirian gedung ibadah, “diabaikan” oleh pemerintah. Seolah – olah ada kolaborasi disengaja dengan kelompok intoleran, dan terus melakukan penolakan ibadah para jemaat.

Toleransi kemudian hanya jadi poster usang di pinggir jalan. Setiap hari dilihat namun tanpa makna dalam keseharian.Masyarakat awam pun tak ubahnya penonton yang hanya memuntahkan sinisme kepada yang tiran. Hampir tak ada yang sadar bahwa ada yang salah dalam tanggung jawab negara memfasilitasi kebebasan dalam beragama.

Dalam era komunikasi dan informasi digital, pesan – pesan kebencian lewat media sosial bergerak dalam hitungan detik. Berulang – ulang pesan kebencian dibaca oleh para pengguna media sosial, menjadikannya semakin mudah mengendap didalam kepala. Ide dan gagasan toleransi dengan mudah terabaikan, termasuk dalam kasus yang terjadi belakangan ini.

Semangat perubahan menuju toleransi umat beragama makin lama makin terkubur. Gagasan itu tergantikan oleh provokasi murahan yang menempatkan kita dalam pusaran kebencian tanpa ujung. Toleransipun seperti terkurung dalam sebuah tangan besi.

(bersambung ke halaman 12)

(lanjutan dari halaman 9)

Katakan Lawan! kepada “Tirani Mayoritas”Serangan oleh kelompok tirani mayoritas semakin menegaskan bahwa toleransi dalam kehidupan berdemokrasi berada didalam ancaman. Kesempatan untuk siapapun mengekspresikan ide dan gagasan masing – masing seakan tak terjamin. Namun sering muncul kebingungan ketika kita berada di antara kelompok intoleran dengan penonton yang semangat mengutuk tindakan kekerasan. Lalu kepada siapa seharusnya perlawanan dialamatkan? Tirani mayoritaskah?

Mungkin kita bisa tidak sepakat bahwa slogan “Lawan Tirani Mayoritas” hanya ditujukan kepada kelompok intoleran. Sekali lagi, negara juga bisa dibilang berada dibalik tumbuh pesatnya kelompok yang bertindak vigilan. Menjadikan mereka imun terhadap hukum dan memberi kesempatan kasus seperti di Jejalen akan kembali terulang di wilayah lain di Indonesia.

Selain abai, negara juga menunjukkan pemahaman toleransi yang banal. Seperti halnya ketika Menteri Agama Suryadharman Ali menanggapi isu diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah 21 September 2012. Dengan picik dia mengatakan bahwa pembangunan Masjid di Indonesia mencapai 64%, sedangkan Gereja 152%, maka tidak ada diskriminasi. Kebanalan pemahaman negara tampak ketika menakar kebebasan beribadah hanya lewat banyaknya jumlah rumah ibadat.

Dalam konstitusi jelas tertulis, bahwa perlindungan warga terhadap tindakan melawan hukum merupakan domain negara. Apalagi terhadap tindakan yang sengaja merusak bangunan toleransi keberagaman atas nama suatu kelompok. Dengan demikian, menjamin kebebasan beribadah warga negara adalah harga mati dalam sebuah republik demokratis. Pendiaman negara atas tindak kekerasan adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan landasan negara.

(Daywin Prayogo)

Surat Untuk Teman

Temanku,

Sudah lama kita tak berjumpa. Apa kabarmu di sana? Berita buruk, kabarku tidak baik. Setiap hari aku terbangun dengan perasaan gelisah, terutama setelah menonton televisi atau membaca berita di koran. Aku tidak tahu denganmu, tapi sebagai orang Indonesia, aku sudah sampai di tahap dimana aku merasa sangat miris. Bukan pesimis, hanya sangat miris.

Ingat hari ini, 4 tahun yang lalu? Ratusan massa berpakaian putih-putih dengan atribut Front Pembela Islam menyerbu Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Tuntutan aksi damai di Monas kala itu sederhana: agar nilai Pancasila dilaksanakan di Indonesia. Ibu-ibu yang tergabung dalam aksi itu berhamburan, menjerit ketakutan, bahkan ada terluka. Ingatkah kamu? Mungkin beberapa dari kita sudah lupa. Namun hari-hari ini rasanya tidak terlalu penting apakah kita ingat atau tidak. Cukup dengan melihat keadaan Indonesia saat ini, kita jadi lebih berduka, karena banyak hal tidak kunjung berubah.

Kekerasan atas nama agama justru kian meningkat di negeri ini. Dari 135 kasus pada tahun 2007 menjadi 244 pada tahun 2011. Tahun 2012? Hm.. Beberapa dari kamu mungkin mendengar pernyataan Menteri Luar Negeri di Sidang UPR PBB 23 Mei lalu. Ia mengaku Indonesia sepenuhnya melindungi kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah. Pernyataan yang aneh. Karena nyatanya sudah ada 30 masjid Ahmadiyah dipaksa ditutup oleh pemerintah daerah. Belum lagi kasus GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia yang tak kunjung selesai.

Kenapa pemerintah kita senang memelihara ruang untuk syiar kebencian atas nama agama ya? Menurutmu, pemerintah yang tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal, apakah masih layak disebut pemerintah?

Lalu belakangan ini, aku juga mengamati reaksi masyarakat Indonesia. Aku ingin tahu, apa cuma aku yang merasa miris atau banyak juga yang peduli dan merasa sedih melihat Indonesia hari ini? Aku melihat teman-temanku banyak yang reaktif, terutama di media sosial seperti twitter dan facebook. Pada mulanya aku senang sekali, melihat reaksi teman-temanku sebagai wujud kepedulian mereka. Namun

lama-lama aku menemukan sebuah pola, dimana aku turut terjebak di dalamnya, sebuah pola bernama collective amnesia. Hari ini terjadi sesuatu, hari ini kita bereaksi. Besok? Kembali lupa dan tidak peduli. Dan begitulah seterusnya.

Apa mungkin hal ini terjadi karena kita merasa tidak saling terhubung? Ketika saudara kita terluka, dilempar telur busuk, ditimpuk batu, kita tidak merasa terluka? Kalau begitu, apalah arti nasionalisme yang kita agung-agungkan ini? Kamu mungkin bisa bantu aku, teman.

Aku juga takut dengan hanyutnya kita di dalam pola ini. Sering aku melihat kita terjebak dalam empati dan simpati yang semu, dalam pseudo-empathy, pseudo-sympathy. Kita peduli karena kita tahu ada orang yang akan menilai kepedulian kita. Ada yang akan memberi pengakuan, karena kita dapat menunjukkan kepedulian di depan umum. Aku takut kita semakin jauh dengan rasa kepedulian yang tulus. Aku takut kalau semua ini hanya etalase kepedulian untuk memberi nilai tambah pada eksistensi siapapun yang dapat melontarkannya. Aku takut kalau rasa kepedulian kita hanya berhenti sampai di mulut. Bahkan malah jadi roda penggerak mewabahnya amnesia kolektif di kalangan pemuda seperti kita.

Lalu aku berpikir, adakah jalan keluar untuk kekacauan ini? Di tingkat pemerintah, jelas dibutuhkan kepatuhan serta penegakkan hukum. Pemerintah tidak bisa lagi memberikan toleransi terhadap perbuatan melawan hukum. Apalagi dengan cara-cara kekerasan dan mengancam keselamatan, termasuk atas nama agama.

Menurutku pendidikan juga sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran bertoleransi antar sesama. Toleransi tidak bisa terwujud dengan hati yang ingin membalas benci dengan benci. Toleransi hanya mungkin, ketika kita berhenti mempersoalkan atribut keagamaan, kepercayaan, ras, dan budaya lalu melihatnya sebagai seorang manusia. Seorang manusia yang setara, sehingga kita akan memperlakukan mereka layaknya kita ingin diperlakukan.

Tapi aku ragu kalau pendidikan di Indonesia mengajarkan nilai toleransi dengan baik. Aku ingat ketika kelas 5 SD, mungkin ada kamu duduk di sebelahku pada kelas agama. Pak guru sedang menjelaskan tentang surga dan neraka. Waktu itu ia berujar di depan kelas, “Siapapun yang bukan Islam agamanya, pasti masuk neraka.” Lalu kuberanikan bertanya kepada pak guru, “Pak, Ibu saya Katolik. Ibuku juga akan masuk neraka?” Lalu pak guru menjawab dengan tegas, “Iyalah!” Aku masih ingat temanku memegang tanganku dan mencegah aku keluar dari kelas lalu kabur dari sekolah. Dan seperti di ruang kelas itu, hatiku sekarang masih terluka. Bukan lagi karena ucapan pak guru, tapi melihat pendidikan yang mematikan kemanusiaan masih terus dilanjutkan.

Aku juga sedih, melihat sekolah malah menjadi pabrik penghasil manusia yang hanya menguasai baca-tulis-hitung. Manusia mekanistis yang menganggap hidup hanyalah sebuah kompetisi, siap menghantam siapapun yang dianggap sebagai musuh. Mereka tak sadar pikiran mereka hanya digunakan negara sebagai objek ekonomi, lalu dipamerkan lewat angka GDP di komunitas internasional.

Menurutmu, apa yang akan terjadi bila kita terus diam melihat pembiaran negara atas tindak kekerasan? Setiap hari yang terlewati dengan diam, bagiku seperti penghinaan atas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Aku rasa setiap detik dari ketidakpedulian kita seperti mengubur perjuangan para founding parents. Perasaanmu seperti ini jugakah?

Jujur, aku ingin melakukan sesuatu. Dan aku percaya kamu juga. Saat ini, aku memang belum bisa berjanji kepadamu apa-apa. Namun kepedulianku itu akan aku wujudkan dalam kerja dan hidupku. Aku ingin hidup merasakan perbedaan, dan mencoba mencari pemahaman atas kemanusiaan yang melampaui perbedaan. Tanpa benci, tanpa caci maki, namun dengan kekuatan rasio dan empati (belum tahu persis bagaimana tapi aku harap aku sedang berjalan ke arah sana, haha..). Aku ingin bekerja menyuarakan kebenaran. Tak henti menuntut negara menegakkan HAM, melawan kekerasan. Lalu suatu hari membangun sekolah yang mendidik manusia yang saling memanusiakan. Dan alasanku menuliskan ini kepadamu, agar suatu hari ketika aku lupa, entah disengaja atau tidak, kamu bisa mengingatkanku.

Teman, aku sangat menunggu balasanmu. Jangan khawatir, kalau kamu juga takut lupa, kelak aku bisa mengingatkanmu jika kamu membalas tulisan ini. Lagipula, apalah artinya ketika kita meminta negara untuk melawan lupa, tapi kita sendiri sering lupa untuk peduli. Ya? :)

Jakarta, 1 Juni 2012Salam dari temanmu,

Rara Sekar Larasati