Pemerintah Kabupaten Gorontalo Badan Ketahanan Pangan Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Telp. 0435-881052 Limboto Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013 Tanggal Pembuatan Februari 2013 Tanggal Revisi (ditinjau kembali) Tanggal Efektif Maret 2013 Disahkan Oleh Kepala Badan Sub Bagian Penyusunan Program / Sekretariat Nama SOP 1. Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 2. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo. 5. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyetujui Kontrak Kinerja Pegawai. Memiliki kemampuan untuk menyerahkan antara Kontrak Kinerja Pegawai dengan Tujuan Organisasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jln. Jusuf Hasiru No. 271 Telp. 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program / Sekretariat Nama SOP 1. Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai Badan
Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008.
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
5. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyetujui Kontrak Kinerja
Pegawai.
Memiliki kemampuan untuk menyerahkan antara Kontrak Kinerja Pegawai
dengan Tujuan Organisasi
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pengarsipan
Renstra, Renja, RKA/DPA SKPD
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Kontrak akan dijadikan dasar untuk pemberian penghargaan dan sanksi. Apabila
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pemberian reward dan sanksi tidak dapat
berjalan lancar.
Buku Kontrak Kinerja.
Prosedur Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Pegawai Kasubag Kaban Arsiparis Kelengkapan Waktu Out put
1. Mengundang pegawai Badan
Ketahanan Pangan untuk rapat
pembahasan kontrak kinerja dalam
rangka pelaksanaan tugas yang
dimiliki
Surat Undangan
Rapat 30
menit
Tanda terima surat
dan siap hadir rapat
serta konsumsi
rapat
Rapat ini adalah
rapat internal, bisa
dengan surat
resmi atau lisan
2. Melaksanakan Rapat pembahasan
kontrak kinerja
Renstra, Renja, RKA /
DPA Badan Ketahanan
Pangan dan Uraian
Tugas/Tupoksi
2 jam
Notulen hasil rapat SOP Pelaksanaan
rapat
3. Menugaskan pegawai untuk
menyiapkan dokumen kontrak kinerja
berdasarkan hasil rapat
Notulen hasil rapat
dan format Kontrak
Kinerja
30
menit
Disposisi penugasan
Sekban kepada
pegawai
SOP alur surat
masuk dan keluar
4. Melengkapi Dokumen Kontrak Kinerja
Pegawai
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai 2 hari
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai
SOP Pencarian
data dan informasi
5. Mengoreksi dan memutuskan
dokumen kontrak kinerja Pegawai
Tidak
Ya
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai 1 hari
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai yang
disempurnakan
-
6. Menghimpun dokumen kontrak kinerja
Pegawai
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai 1 jam
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai -
7. Menyampaikan Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai kepada Kaban untuk
memintakan persetujuan
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai 30
menit
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai -
8. Memberikan persetujuan dan
memerintahkan untuk melakukan
penandatanganan Kontrak Kinerja
Pegawai kepada Seluruh Pegawai
Tidak
Ya
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai 30
menit
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai SOP alur surat
masuk dan keluar
9. Mengundang seluruh Pegawai BKP
untuk menandatangani Kontrak
Kinerja
Surat Undangan
Rapat 30
menit
Surat Undangan dan
konsumsi rapat SOP Pelaksanaan
rapat
10. Melakukan penandatanganan Kontrak
Kinerja Pegawai
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai
30
menit
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai -
11. Mendokumentasikan Kontrak Kinerja
Pegawai
Dokumen Kontrak
Kinerja Pegawai 10
menit
Dokumentasi Kontrak
Kinerja Pegawai
SOP pengarsipan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat
Nama SOP 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Ketahanan Pangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008.
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
5. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja
SKPD.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Penetapan Kinerja
SOP pengadaan barang dan jasa
SOP Pengarsipan
Renstra SKPD
Format penyusunan LAKIP
Dokumen Penetapan Kinerja
Format Pengukuran Kinerja
Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan
lancar.
Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban
Kasubag
Penyusun Program
Arsipa-
ris Kaban Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
LAKIP Badan Ketahanan Pangan
Disposisi Surat
5
menit
Disposisi surat
SOP alur surat
masuk dan surat
keluar
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi kinerja dari
masing-masing bidang dan
secretariat
Format penyusunan
LAKIP Badan Ketahanan
Pangan
1 jam Format penyusunan
LAKIP Badan
Ketahanan Pangan
3 Menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi
kinerja kepada masing-masing
bidang dan secretariat
Format penyusunan
LAKIP Badan Ketahanan
Pangan
30
menit
Format penyusunan
LAKIP Badan
Ketahanan Pangan
4 Menghimpun format data dan
informasi kinerja dari masing-
masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan
LAKIP BKP
1 jam Format penyusunan
LAKIP BKP
SOP pencarian
data dan informasi
5 Menganalisis dan mengevaluasi
data dan informasi kinerja yang
telah terkumpul
Format penyusunan
LAKIP BKP
5
menit
Draft LAKIP BKP SOP penetapan
kinerja
6. Membuat dokumen LAKIP BKP Draft LAKIP BKP 1 hari Dokumen LAKIP
BKP
SOP penetapan
kinerja
7. Mengoreksi Dokumen LAKIP
BKP
Tidak
Dokumen LAKIP BKP 2 jam Dokumen LAKIP
BKP
Hasil analisis dan
evaluasi capaian
kinerja, dan
realisasi keuangan
8. Menyampaikan Dokumen LAKIP
kepada Kaban untuk memintakan
persetujuan
Dokumen LAKIP BKP 3 jam Dokumen LAKIP Konsep LAKIP
9. Penandatanganan dokumen
LAKIP Badan Ketahanan Pangan
oleh Kepala Badan
Dokumen LAKIP Badan
Ketahanan Pangan
5
menit
Disposisi
persetujuan
dokumen LAKIP
Dokumen LAKIP
Badan Ketahanan
Pangan
10. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Konsep surat pengantar 10
menit
Surat Pengantar SOP alur surat
masuk dan keluar
11 Penggandaan Dokumen LAKIP
Dokumen LAKIP Badan
Ketahanan Pangan
30
menit
Dokumen LAKIP
Badan Ketahanan
Pangan
SOP pengadaan
barang dan jasa
12. Pengiriman dokumen LAKIP
Badan Ketahanan Pangan ke
BAPPPPEDA dan pengarsipan
Dokumen LAKIP Badan
Ketahanan Pangan
10
menit
Dokumen LAKIP
Badan Ketahanan
Pangan
SOP pengarsipan
selesai
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 3. Penyusunan Laporan Tahunan Badan
Ketahanan Pangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008.
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
5. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Gorontalo.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Tahunan SKPD
Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan
informasi bahan laporan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP pengadaan barang dan jasa
SOP Pengarsipan
Format Laporan Tahunan
Laporan Realisasi Keuangan
Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Laporan tahunan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program
dan kegiatan SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusunan laporan tahunan ini tidak akan berjalan lancar.
Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan SKPD
Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Kasubag
Penyusun
Program
Arsipa-
ris Kaban Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Laporan Tahunan BKP
Disposisi surat
5
menit
Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan surat
keluar
2 Membuat format laporan tahunan
dari masing-masing bidang dan
secretariat
Format penyusunan
Laporan Tahunan BKP
1 jam Format penyusunan
Laporan Tahunan
BKP
3 Menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi
laporan tahunan kepada masing-
masing bidang dan secretariat
Format penyusunan
Laporan Tahunan BKP
15
menit
Format penyusunan
Laporan Tahunan
BKP
4 Menghimpun format data dan
informasi kinerja dari masing-
masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan
Laporan Tahunan BKP
1 jam Format penyusunan
Laporan Tahunan
BKP
SOP pencarian
data dan informasi
5 Menganalisis dan mengevaluasi
data dan informasi laporan
tahunan yang telah terkumpul
Format penyusunan
Laporan Tahunan BKP
1 hari Draft laporan
tahunan
6. Membuat konsep Laporan
Tahunan BKP
Draft laporan tahunan
BKP
1 hari Dokumen laporan
tahunan BKP
7. Mengoreksi konsep Dokumen
Laporan Tahunan BKP
Tidak
Dokumen laporan
tahunan BKP
30
menit
Dokumen laporan
tahunan BKP
8. Menyampaikan Dokumen
Laporan Tahunan kepada Kaban
untuk memintakan persetujuan
Ya Dokumen laporan
tahunan BKP
10
menit
Dokumen laporan
tahunan BKP
9. Penandatanganan dokumen
Laporan Tahunan Badan
Ketahanan Pangan oleh Kepala
Badan
Dokumen Laporan
Tahunan Badan
Ketahanan Pangan
5
menit
Disposisi
persetujuan dokumen
Laporan Tahunan
10. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Konsep surat pengantar 10
menit
Surat Pengantar SOP alur surat
masuk dan keluar
11 Penggandaan Dokumen Laporan
Tahunan BKP
Dokumen laporan
tahunan BKP Tahunan
Badan Ketahanan
Pangan
30
menit
Dokumen Laporan
Tahunan Badan
Ketahanan Pangan
SOP pengadaan
barang dan jasa
12. Pengiriman dokumen Laporan
Tahunan Badan Ketahanan
Pangan ke BAPPPPEDA dan
pengarsipan
Dokumen Laporan
Tahunan Badan
Ketahanan Pangan
5
menit
Dokumen Laporan
Tahunan Badan
Ketahanan Pangan
SOP pengarsipan
selesa
i
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 4. Penyusunan Renstra Badan Ketahanan
Pangan Kabupaten Gorontalo
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra SKPD
Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan
kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan
8. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pengadaan barangdan jasa
SOP Pengarsipan
Dokumen RPJMD
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan
Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.
Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan
Prosedur Penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Kasubag
Penyusun
Program Kabid Kaban
Arsipa-
ris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Renstra BKP
Disposisi surat
5
menit
Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan
surat keluar
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi rencana
strategi lima tahunan dari masing-
masing bidang dan secretariat
Format
penyusunan
Dokumen Renstra
SKPD
1 jam Format penyusunan
Dokumen Renstra
SKPD
3 Menyampaikan format pengumpul-
an data dan informasi renstra lima
tahunan kepada masing-masing
bidang dan sekretariat
Format
penyusunan
Dokumen Renstra
SKPD
15
menit
Format penyusunan
Dokumen Renstra
SKPD
4 Mengundang Kaban dan Pejabat
Esselon III Badan Ketahanan
Pangan untuk rapat pembahasan
renstra lima tahunan
Undangan rapat 10
menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan
rencana strategi lima tahunan
Draft Renstra
SKPD
2 jam Draft Renstra SKPD SOP Pelaksana-
an rapat
6 Menghimpun format data dan
informasi renstra lima tahunan dari
masing-masing bidang dan
secretariat
Draft Renstra
SKPD
2 jam Draft Renstra SKPD SOP pencarian
data dan
informasi
7 Menganalisis data dan informasi
renstra yang telah terkumpul
Draft Renstra
SKPD
1 hari Draft Renstra SKPD
8. Membuat konsep rencana strategi
lima tahunan BKP
Draft Renstra
SKPD
1 hari Draft Renstra SKPD
9. Mengoreksi konsep Dokumen
rencana strategi lima tahunan BKP
Tidak
Draft Renstra
SKPD
1 jam Dokumen Renstra
SKPD
10. Menyampaikan Dokumen
rencana strategi lima tahunan
kepada Kaban untuk memintakan
persetujuan
Ya Dokumen Renstra
SKPD
10
menit
Dokumen Renstra
SKPD
11 Penandatanganan dokumen
rencana strategi lima tahunan
Badan Ketahanan Pangan oleh
Kepala Badan
Dokumen Renstra
SKPD
5
menit
Disposisi
persetujuan
dokumen Renstra
12. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Konsep surat
pengantar
10
menit
Surat Pengantar SOP alur surat
masuk dan
keluar
13 Penggandaan Dokumen rencana
strategi lima tahunan BKP
Dokumen Renstra
SKPD
30
menit
Dokumen Renstra
SKPD
SOP
pengadaan
barang dan
jasa
14. Pengiriman dokumen rencana
strategi lima tahunan Badan
Ketahanan Pangan ke
BAPPPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Laporan
Tahunan Badan
Ketahanan Pangan
10
menit
Dokumen Renstra
SKPD
SOP
pengarsipan
seles
ai
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Ketahanan Pangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Pengarsipan
Renstra Badan Ketahanan Pangan
Format penyusunan Renja
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Renja Badan Ketahanan Pangan akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun,
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD
ini tidak akan berjalan lancer
Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan
untuk periode satu tahun
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Kasubag
Penyusun
Program Kabid Kaban
Arsipa-
ris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Rencana Kerja (Renja) BKP
Disposisi surat
5
menit
Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan
surat keluar
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi rencana kerja
tahunan dari masing-masing
bidang dan secretariat
Format
penyusunan
Dokumen Renja
1 jam Format penyusunan
Dokumen Renja
3 Menyampaikan format pengumpul-
an data dan informasi rencana
kerja tahunan kepada masing-
masing bidang dan secretariat
Format
penyusunan
Dokumen Renja
15
menit
Draft Renja
BKP
4 Mengundang Kaban dan Pejabat
Esselon III Badan Ketahanan
Pangan untuk rapat pembahasan
rencana kerja
Undangan rapat 10
menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan
rencana kerja tahunan
Draft Renja
BKP
2 jam Draft Renja
BKP
SOP pelaksana-
an rapat
6 Menghimpun format data dan
informasi rencana kerja tahunan
dari masing-masing bidang dan
secretariat
Draft Renja
BKP
2 jam Draft Renja
BKP
SOP pencarian
data dan
informasi
7 Menganalisis data dan informasi
renja yang telah terkumpul
Draft Renja
BKP
1 hari Draft Renja
BKP
SOP penetapan
kinerja
8. Membuat konsep rencana kerja
(Renja) tahunan BKP
Draft Renja
BKP
1 hari Draft Renja SOP penetapan
kinerja
9. Mengoreksi konsep Dokumen
rencana kerja (Renja) tahunan
BKP
Tidak
Draft Renja
BKP
1 jam Dokumen Renja
BKP
10. Menyampaikan Dokumen Ya Dokumen Renja 10 Dokumen Renja
rencana kerja tahunan kepada
Kaban untuk memintakan
persetujuan
BKP menit BKP
11. Penandatanganan dokumen
rencana kerja tahunan Badan
Ketahanan Pangan oleh Kepala
Badan
Dokumen Renja
BKP
5
menit
Disposisi
persetujuan
dokumen Renja
BKP
12. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Konsep surat
pengantar
10
menit
Surat Pengantar SOP alur surat
masuk dan
keluar
13 Penggandaan Dokumen rencana
kerja (Renja) tahunan BKP
Dokumen Renja
BKP
30
menit
Dokumen Renja
BKP
SOP
pengadaan
barang dan jasa
14. Pengiriman dokumen rencana
kerja tahunan Badan Ketahanan
Pangan ke BAPPPPEDA dan
pengarsipan
Dokumen Renja
BKP
10
menit
Dokumen Renja
BKP
SOP
pengarsipan
selesai
ai
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat
Nama SOP 6. Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) Tahunan Badan Ketahanan
Pangan Kabupaten Gorontalo
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun PPAS SKPD
Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran SKPD untuk periode 1
tahun anggaran.
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Penetapan kinerja
SOP Pengarsipan
Surat permintaan PPAS dari Dinas PPKAD
DPA, RKA
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
PPAS ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan PPAS ini tidak akan berjalan lancar.
Program, kegiatan dan jumlah anggaran
Prosedur Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Kasubag
Penyusun
Program Kabid Kaban
Arsipa-
ris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Prioritas Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) BKP
Disposisi surat
5
menit
Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan
surat keluar
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi tentang PPAS
dari masing-masing bidang dan
secretariat
Format penyusunan
PPAS
30
menit
Format penyusunan
PPAS
3 Menyampaikan format pengumpul-
an data dan informasi tentang
PPAS kepada masing-masing
bidang dan secretariat
Format penyusunan
PPAS bidang dan
sekretariat
15
menit
Draft usulan PPAS
dari masing-masing
bidang dan
sekretariat
4 Mengundang Kaban dan Pejabat
Esselon III Badan Ketahanan
Pangan untuk rapat pembahasan
PPAS
Undangan rapat 30
menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan rapat pembahasan
Prioritas Pagu Anggaran
Sementara (PPAS)
Draft usulan PPAS
BKP
2 jam Draft usulan PPAS
BKP
6 Menghimpun format data dan
informasi tentang PPAS dari
masing-masing bidang dan
secretariat
Draft usulan PPAS
dari masing-masing
bidang dan
sekretariat
1 jam Draft usulan PPAS
dari masing-masing
bidang dan
sekretariat
SOP pencarian
data dan
informasi
7. Membuat konsep Prioritas Pagu
Anggaran Sementara (PPAS)
Draft usulan PPAS
BKP
1 jam Dokumen PPAS
BKP
SOP penetapan
kinerja
8. Mengoreksi konsep Dokumen
Prioritas Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) BKP
Ya
Tidak
Dokumen PPAS BKP 1 jam Dokumen PPAS
BKP
9. Menyampaikan Dokumen Prioritas
Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) kepada Kaban untuk
Dokumen PPAS
BKP
10
menit
Dokumen PPAS
BKP
memintakan persetujuan
10. Penandatanganan dokumen
Prioritas Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) Badan
Ketahanan Pangan oleh Kepala
Badan
Dokumen PPAS
BKP
5
menit
Dokumen PPAS
BKP
11. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Konsep surat
pengantar
10
menit
Surat Pengantar SOP alur surat
masuk dan
keluar
12 Penggandaan Dokumen Prioritas
Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) BKP
Dokumen PPAS
BKP
30
menit
Dokumen PPAS
BKP
SOP
pengadaan
barang dan jasa
13. Pengiriman dokumen Prioritas
Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) Badan Ketahanan
Pangan ke DPPKAD dan
pengarsipan
Dokumen PPAS
BKP
10
menit
Dokumen PPAS
BKP
SOP
pengarsipan
selesai
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 7. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran SKPD
Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan
dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Penetapan kinerja
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pengarsipan
Dokumen Renstra
Program, kegiatan dan anggaran
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
RKA Badan Ketahanan Pangan akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKA SKPD ini tidak akan berjalan lancer
Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Kasubag
Penyusun
Program Kabid Kaban
Arsipa-
ris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
BKP
Disposisi surat
30
menit
Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan
surat keluar
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dari masing-
masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan
RKA BKP
30
menit
Format penyusunan
RKA BKP
3 Menyampaikan format pengumpul-
an data dan informasi rencana
kerja anggaran kepada masing-
masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan
RKA BKP
15
menit
Draft usulan RKA
dari masing-masing
bidang dan
sekretariat
4 Mengundang Kaban dan Pejabat
Esselon III Badan Ketahanan
Pangan untuk rapat pembahasan
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Undangan rapat 30
menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan rapat pembahasan
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Draft usulan RKA
BKP
2 jam Draft usulan RKA
BKP
SOP pelaksana-
an rapat
6 Menghimpun format data dan
informasi Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dari masing-
masing bidang dan secretariat
Draft usulan RKA
dari masing-masing
bidang dan
secretariat
1 jam Draft usulan RKA
dari masing-masing
bidang dan
sekretariat
SOP pencarian
data dan
informasi
7. Membuat konsep Rencana Kerja
Anggaran (RKA) BKP
Draft usulan RKA
BKP
1 jam Draft usulan RKA
BKP
SOP penetapan
kinerja
8. Mengoreksi konsep Dokumen
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
BKP
Ya
Tidak
Dokumen RKA
BKP
1 jam Dokumen RKA
BKP
9. Menyampaikan Dokumen Renca-
na Kerja Anggaran kepada Kaban
untuk memintakan persetujuan
Dokumen RKA
BKP
10
menit
Dokumen RKA
BKP
10. Penandatanganan dokumen
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Badan Ketahanan Pangan oleh
Kepala Badan
Dokumen RKA
BKP
5
menit
Dokumen RKA
BKP
11. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Konsep surat
pengantar
10
menit
Surat Pengantar SOP alur surat
masuk dan
keluar
12 Penggandaan Dokumen
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
BKP
Dokumen RKA
BKP
30
menit
Dokumen RKA
BKP
SOP
pengadaan
barang dan jasa
13. Pengiriman dokumen Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Badan
Ketahanan Pangan ke
BAPPPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Laporan
Tahunan Badan
Ketahanan Pangan
10
menit
Dokumen RKA
BKP
SOP
pengarsipan
selesai
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 8. Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan
Anggaran
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun usulan
pergeseran/perubahan anggaran SKPD
Memiliki kemampuan untuk menyusun menyusun usulan
pergeseran/perubahan anggaran SKPD
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Pengarsipan
DPA, RKA SKPD BKP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Pergeseran/ perubahan anggaran ini sebagai acuan dalam penyesuaian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan anggaran untuk periode 1
(satu) tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
pergeseran/perubahan anggaran ini tidak akan berjalan lancar.
Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) BKP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masrakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
6. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Gorontalo.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD SKPD
Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan
informasi bahan laporan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pengarsipan
Format LPPD
Laporan Realisasi Keuangan
Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Data dan Informasi asset SKPD
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah
daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusunan LPPD ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Kasubag
Penyusun
Program
Arsipa-
ris Kaban Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
Disposisi surat
5 menit
Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan
surat keluar
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi LPPD dari
masing-masing bidang dan
secretariat
Format penyusunan LPPD
BKP
30
menit
Format penyusunan
LPPD BKP
3 Menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi
LPPD kepada masing-masing
bidang dan sekretariat
Format penyusunan LPPD
BKP
15
menit
Format penyusunan
LPPD BKP
4 Menghimpun format data dan
informasi LPPD dari masing-
masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan LPPD
BKP
30
menit
Format penyusunan
LPPD BKP
5 Menganalisis dan mengevaluasi
data dan informasi LPPD yang
telah terkumpul
Format penyusunan LPPD
BKP
1 hari Format penyusunan
LPPD BKP
6. Membuat konsep Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) BKP
Draft LPPD BKP 1 hari Draft LPPD BKP
7. Mengoreksi Dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
Tidak
Dokumen LPPD
BKP
1 jam Dokumen LPPD
BKP
8. Menyampaikan Dokumen
Laporan Tahunan kepada Kaban
untuk memintakan persetujuan
Ya Dokumen LPPD
BKP
10
menit
Dokumen LPPD BKP
9. Penandatanganan dokumen
LPPD Badan Ketahanan Pangan
oleh Kaban
Dokumen LPPD
BKP
5 menit Dokumen LPPD
BKP
10. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
Konsep surat pengantar 10
menit
Surat pengantar SOP alur surat
masuk dan
surat keluar
11 Penggandaan Dokumen LPPD
BKP
Dokumen LPPD
BKP
30
menit
Dokumen LPPD
BKP
SOP
pengadaan
barang dan jasa
12. Pengiriman dokumen LPPD
Badan Ketahanan Pangan ke
Bagian Pemerintahan dan
pengarsipan
Dokumen LPPD
BKP
10
menit
Dokumen LPPD
BKP
SOP
Pengarsipan
selesai
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 10. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan
Ketahanan Pangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
2. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan
korupsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
8. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan penetapan kinerja SKPD
Memiliki kemampuan dalam menyusun penetapan kinerja SKPD
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pengarsipan
Renstra Badan Ketahanan Pangan
Renja Badan Ketahanan Pangan
Format Penetapan Kinerja
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Penetapan Kinerja BKP akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penetapan
Kinerja ini tidak akan berjalan lancar.
Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran Badan
Ketahanan Pangan untuk periode satu tahun anggaran
Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket Sekban Kasubag
Penyusun
Program Kabid Kaban
Arsipa-
ris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Penetapan Kinerja BKP
Disposisi surat 5
menit
Disposisi surat
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi Penetapan
Kinerja dari masing-masing bidang
dan secretariat
Format penetapan
kinerja
30
menit
Format penetapan
kinerja
3 Menyampaikan format pengumpul-
an data dan informasi Penetapan
Kinerja kepada masing-masing
bidang dan secretariat
Format penetapan
kinerja
15
menit
Draft usulan
penetapan kinerja
4 Mengundang Kaban dan Pejabat
Esselon III Badan Ketahanan
Pangan untuk rapat pembahasan
Penetapan Kinerja
Undangan rapat 30
menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan
Penetapan Kinerja
Draft penetapan
kinerja BKP
1 jam Draft penetapan
kinerja BKP
SOP Pelaksa-
naan rapat
6 Menghimpun format data dan
informasi Penetapan Kinerja dari
masing-masing bidang dan
secretariat
Draft penetapan
kinerja BKP
1 jam Draft penetapan
kinerja BKP
7 Menganalisis data dan informasi
Penetapan Kinerja yang terkumpul
Draft penetapan
kinerja BKP
1 jam Draft penetapan
kinerja BKP
8. Membuat konsep Penetapan
Kinerja BKP
Draft penetapan
kinerja BKP
30
menit
Dokumen
penetapan kinerja
9. Mengoreksi konsep Dokumen
Penetapan Kinerja BKP
Tidak
Ya
Dokumen penetapan
kinerja BKP
10
menit
Dokumen
penetapan kinerja
BKP
10. Menyampaikan Dokumen
Penetapan Kinerja kepada Kaban
Dokumen penetapan
kinerja BKP
5
menit
Dokumen
penetapan kinerja
untuk memintakan persetujuan BKP
11. Penandatanganan dokumen
Penetapan Kinerja Badan
Ketahanan Pangan oleh Kepala
Badan
Konsep surat
pengantar
10
menit
Surat Pengantar
12. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Dokumen penetapan
kinerja BKP
30
menit
Dokumen
penetapan kinerja
BKP
SOP alur surat
masuk dan
keluar
13 Penggandaan Dokumen
Penetapan Kinerja BKP
Dokumen penetapan
kinerja BKP
10
menit
Dokumen penetapan
kinerja BKP
SOP pengada-
an barang dan
jasa
14. Pengiriman dokumen Penetapan
Kinerja Badan Ketahanan
Pangan ke BAPPPPEDA dan
pengarsipan
Dokumen penetapan
kinerja BKP
5
menit
Dokumen
penetapan kinerja
BKP
SOP
pengarsipan
selesai
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Badan Ketahanan Pangan
Jl. Jusuf Hasiru No 271 Telp 0435-881052
Limboto
Nomor SOP /SOP/BKP/II/2013
Tanggal Pembuatan Februari 2013
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Tanggal Efektif Maret 2013
Disahkan Oleh Kepala Badan
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat Nama SOP 11. Penyusunan evaluasi kinerja BKP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja
Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.
8. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Gorontalo.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan evaluasi kinerja BKP
Memiliki kemampuan dalam menyusun evaluasi kinerja BKP
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
SOP penetapan kinerja BKP
SOP Pelaksanaan rapat
SOP Pengadaan barang dan jasa
SOP Pengarsipan
Renstra BKP
Renja BKP
Penetapan Kinerja BKP
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Evaluasi kinerja BKP dimaksudkan untuk melihat pencapaian target kinerja
program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Apabila
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Evaluasi Kinerja ini tidak akan
berjalan lancar.
Rumusan rencana program dan kegiatan, target dan capaiannya untuk
periode satu tahun anggaran
Prosedur Penyusunan evaluasi kinerja BKP Kabupaten Gorontalo