DOKUMEN MASTER SOP SUB BAGIAN UMUM 1. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK 2. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR 3. SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK & ART) 4. SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN 5. SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR 6. SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR 7. SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 8. SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000, - dan > Rp. 200.000.000,- 9. SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) 10. SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 11. SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN TINGKAT KORWIL
79
Embed
SOP SUB BAGIAN UMUM - ptun-bandung.go.idptun-bandung.go.id/assets/ISO/SOP UMUM DAN KEUANGAN... · Agenda Surat Keluar 1 Hari Tercatatn ya surat keluar dinas pada agenda surat keluar.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
10. SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
11. SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN
TINGKAT KORWIL
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Telp. 022-7272189
Nomor SOP : SOP/001/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub.
UM &KU
Ketua Panitera Sekretaris
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Menerima surat, membuka surat, memberi lembar disposisi, dan mencatat pada buku agenda surat masuk.
- Buku Agenda Surat Masuk
1 Hari
Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk& tercatat dalam buku agenda surat masuk
2. Menyortir surat sesuai peruntukan dan memberi paraf
- Lembar Disposisi
- Surat Masuk
Terklasifikasinya surat masukdan diberi paraf.
3. Memberi disposisi pada surat masuk
- Buku Ekspedisi Surat
Terdisposisinya Surat & berkas perkara yang masuk
4. Mencatat dalam kartu kendali dan mendistribusikan ke masing-masing bagian
- Kartu Kendali - Buku
Ekspedisi Surat
Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola
Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disposisi dan
jawaban atas surat-surat penting akan terlambat
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. S1 - Hukum 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Buku Ekspedisi Surat 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Ekspedisi Surat Masuk
No. Formulir : FM/001/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
EKSPEDISI SURAT MASUK
NO URUT NOMOR AGENDA
- ASAL SURAT - NO. SURAT - TGL.SURAT
DITERIMA KETUA/WAKIL/P
LH KETUA
DITERIMA PANSEK
DITERIMA WAPAN
DITERIMA WASEK
- DITERIMAPENGELOLA
- CATATAN KETERANGAN
Judul Formulir : Agenda Surat Masuk No. Formulir : FM/002/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
DOKUMEN MASTER
AGENDA SURAT MASUK
NO TGL.SURAT NO AGENDA - ASAL SURAT - NO.SURAT - TGL.SURAT
Nomor SOP : SOP/002/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub.
UM&KU Sekretaris Bendahara Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1. Memberi nomor surat keluar
- Buku Agenda Surat Keluar
1 Hari
Tercatatnya surat keluar dinas pada agenda surat keluar.
2. Mengajukan biaya pengiriman pos
- Form. Pengajuan biaya pengirimanpos
Tersedianya Biaya pengiriman pos
3. Mengirim surat menggunakan jasa pos.
- Buku ekspedisi pengiriman pos
Terkirimnya surat dinasdengan jasa pos.
Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka surat-surat
pentingakan terlambat dikirim.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. S1 - Admistrasi 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Agenda Surat Keluar No. Formulir : FM/004/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
AGENDA SURAT KELUAR
NO URUT
NOMOR AGENDA
TANGGAL SURAT
NO. SURAT KELUAR
DITUJUKAN PERIHAL TEMBUSAN KETERANGAN
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Ekpedisi Pengiriman Pos
No. Formulir : FM/005/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
EKSPEDISI PENGIRIMAN POS
NO TANGGAL NO SURAT DITUJUKAN KEPADA TANDA TERIMA
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG
Jl. Diponegoro No.34 Bandung
Telp. 022-7272189
Nomor SOP : SOP/003/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
1. Mendistribusikan Form Pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.
- Form Pengajuan ATK & ART.
1 Hari
Terdistribusinya form pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.
2. Mengisi Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum
Sda Terisinya form pengajuan ATK & ART.
3. Mengaju-kan anggaran pengadaanATK & ART sesuai dengan HPS.
Sda Tersedianya anggaran untuk belanja ATK & ART
4. Melakukan belanja ATK & ART
- Form Pengajuan ATK & ART.
- Dana belanja
2 Hari
Tersedianya ATK & ART
5. Mendistribusikan ATK& ART sesuai yang dibutuhkan
- Form Pengajuan ATK & ART.
Diterimanya barang oleh unit pengelola/user.
6. Mencatat pada kartu stok data persediaan yang masuk dan keluar.
- Kartu Stok Tercatatnya data persediaan masuk dan keluar pada stok opname.
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyediaan
kebutuhan sehari-hari perkantoranakan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Format Pengajuan ATK & ART 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK dan ART Hakim / Pegawai No. Formulir : FM/006/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
PENGAJUAN ATK DAN ART
HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TAHUN ANGGARAN _____________
NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG
Bandung,…………………………….
…………………………………………….
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK, ART & Bahan No. Formulir : FM/007/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
FORMULIR
PENGAJUAN BELANJA ATK, ART & BAHAN Tanggal :
NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL
TOTAL
Menyetujui / Melaksanakan
Pejabat Pengadaan
( )
Menyetujui Bendahara Pengeluaran
( )
Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen
( )
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
( )
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Buku Pengeluaran ATK & ART No. Formulir : FM/008/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
BUKU PENGELUARAN ATK & ART
TANGGAL NAMA BARANG JML PENERIMAAN PARAF
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Kartu Persediaan No. Formulir : FM/009/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
K A R T U P E R S E D I A A N
UAPB : MAHKAMAH AGUNG RI NAMA BAARANG : UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI SATUAN : UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG METODE : FIFO/MPKP TAHUN A NGGARAN : 2016
NO TANGGAL URAIAN PERUNTUKAN MASUK KELUAR SISA PARAF INPUT
DALAM APLIKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022-7272189
Nomor SOP : SOP/004/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 20160 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator Persediaan
Kasub.
UM&KU Sekretaris
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Menginput Data
Persediaan Masuk & Keluar pada Aplikasi Persediaan.
- Nota
Pembelian. - Buku
Pengeluaran
ATK/ART - Kartu Stok
1 hari
Terinputnya data
barang persediaan
2. Melakukan opname fisik persediaan di
gudang persediaan.
- Laporan mutasi
barang persediaan.
- Buku
Pengeluaran ATK/ART
- Kartu Stok
Terdapatnya kesesuaian data
persediaan antara aplikasi persediaan dan di gudang.
3. Menginput hasil
opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan
- Laporan
opname fisik.
Terinputnya data
hasil opname fisik aplikasi dan barang dalam gudang.
4. Membuat BA Opname Fisik.
Tidak
- Laporan opname fisik.
1 hari
Tersedianya BA Opname Fisik.
5. Menerima,
mengoreksi dan menandatangani BA Opname Fisik.
Ya
- BA Opname
Fisik
Tersedianya BA
Opname Fisik
6. Mengirim ADK
Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN
- Aplikasi
Persediaan
Tersedianya Laporan
Persediaan dan terkirimnya ADK Persediaan ke
Aplikasi SIMAK-BMN.
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 3. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012
Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan
Keterangan : lantai 1 : Lantai 2 : Luar : 1. Informasi & Lobi 1. Ruang Ketua 1. Halaman Depan 2. Ruang sidang utama 2. Ruang Wakil Ketua 2. Halaman Belakang 3. Ruang sidang 1 3. Ruang Ruang Server 4. Ruang sidang 2 4. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 5. Ruang wakil Panitera 5. Ruang Umum dan Keuangan 6. Ruang Kepaniteraan Muda Perkara 6. Ruang Kepegawaian dan Ortala 7. Ruang Panel Bawah 7. Ruang Sekretaris 8. Ruang Panitera 8. Ruang Panitera Pengganti
Nomor SOP : SOP/006/IM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Staf UM&KU
Kasub. UM&KU
Sekretaris Bendahara
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Melakukan kontrol kondisi bmn/inventaris kantor.
- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor
1 Hari
Terdatanya kondisi bmn/inventaris kantor.
2. Menyampaikan data kondisi bmn/inventaris kantor
- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor
Tersampaikannya data kondisi bmn/inventaris kantor
3. Mengajukan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor sesuai dengan HPS
Tidak
- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
Tersedianya form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
4. Menerima,mengoreksi dan menandatangani biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
ya
- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
Tersedianya anggaran untuk perbaikan bmn/inventaris kantor.
5. Mengirim/melakukan perbaikan bmn/inventaris kantor di tempat servis.
- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor
- Dana perbaikan
1 Hari
Tersedianya bmn/inventaris kantor untuk digunakan kembali.
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014
Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
pemeliharaan dan perawatan bmn/inventaris kantor.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Check List Kondisi Barang No. Formulir : FM/015/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
CHECK LIST KONDISI BARANG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
Nomor SOP : SOP/007/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal RevisI : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf
Umum/Petugas Perpustakaan
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.
- Buku register induk
- Buku register klasifikasi
1 Hari
Tercatatnya buku-buku dan majalah.
2. Menempatkan buku-buku dan majalah yang diterima ke dalam lemari perpustakaan
- Lemari perpustakaan
Tersimpannya buku-buku dan majalah ke dalam lemari perpustakaan
3. Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan.
- Buku peminjaman
- Kartu peminjaman
Tercatatnya buku yang dipinjam dan dikembalikan.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.
- Kain Lap - Kemoceng. - Box Buku. - Kapur barus
Terpeliharanya buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.9 Tahun 2004 2. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 3. Undang-undang No.3 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012
Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Pengelolaan Perpustakaanakan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Administrasi 2. SMA/SMK Manajemen Admin Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Register Penerimaan 3. Buku Register Klasifikasi 4. Kartu Peminjaman Pencatatan dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.
NO TANGGAL NO INDUK JUDUL PENGARANG KOTA TERBIT PENERBIT
TAHUN TERBIT
JUMLAH ASAL BUKU
NO. KLASIFIKASI
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Buku Register Peminjaman No. Formulir : FM/018/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
BUKU REGISTER PEMINJAMAN
NO JUDUL BUKU NAMA/NIP PARAF TGL.
PEMINJAMAN TGL.
KEMBALI PARAF KETERANGAN
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Kartu Peminjaman No. Formulir : FM/019/UM/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
KARTU PEMINJAMAN
NO NAMA JUDUL BUKU PEMENJAMAN PENGEMBALIAN PARAF
PETUGAS KETERANGAN
TANGGAL PARAF TANGGAL PARAF K TK P
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG
Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Telp. 022-7272189
Nomor SOP : SOP/008/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Staf UM
&KU/Pejabat Pengadaan/ Ketua Pokja
Kasub. UM&KU/PPK
Sekretaris/KPA Ketua Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Menyusun TOR RAB
Tidak
- Brosur, price list, surat penawaran
2 Hari Tersedianya TOR RAB
2. Menerima, Mengoreksi dan menandatangani TOR RAB
Ya
- TOR & RAB
1 Hari
Tersedianya TOR RAB
3. Menerima TOR & RAB,BA Perintah Pengadaan,RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja / ULP
- BA Perintah Pengadaan
- RUP - TOR RAB - HPS
Tersedianya BA Perintah Pengadaan,RUP,TOR RAB dan HPS.
4. Menyusun jadwal pengadaan & dokumen pengadaan
- BA Perintah Pengadaan
Tersedianya jadwal pengadaan & dokumen pengadaan.
5. Melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual/melalui SPSE
Tidak
- Dokumen penawaran calon penyedia
1 Minggu
Tersedianya BA-BA Pengadaan
6. Menyampaikan laporan hasil pengadaan & mengusulkan calon penyedia
Ya
- Laporan Hasil Pengadaan
1 Hari Tersampaikannya laporan hasil pengadaan.
7. Menggandakan,Menjilid dan mengarsipkan dokumen pengadaan.
- Dokumen
pengadaan
- BA Pengadaan
- Filing Kabinet Kayu
2 Hari Dokumen pengadaan terarsip.
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 3. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 5. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 6. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015
Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas
Pengadaan Barang/Jasaakan terhambat.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : -
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG
Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Telp. 022-7272189
Nomor SOP : SOP/009/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Staf UM & KU
Pejabat Humas
Ketua
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Melakukan permintaan atau permohonan untuk bertemu dengan pejabat yang ditunjuk sebagai humas.
- Formulir Permohonan
1 Hari
Tersedianya Form Permohonan Permintaan Informasi.
2. Melaporkan kepada pejabat humas.
- Formulir Permohonan
3. Memutuskan menerima atau menolak permintaan pemohon informasi
Tidak
Ya
- Formulir Permohonan
4. Memberikan informasi kepada pemohon informasi
- Formulir Permohonan
Data / Informasi yang dibutuhkan
5. Menyampaikan
Laporan kepada Ketua
1 Hari Data / Informasi
Dasar Hukum : 2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 4. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 5. Pola Bindalmin MA-RI Buku I
Keterkaitan: SOP Kesekretariatan
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas Hubungan Masyrakat tidak berjalan.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG
Jl. Diponegoro No. 34 Bandung
Telp. 022-7272189
Nomor SOP : SOP/10/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung
SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf UM &
KU/Operator
SIMAK BMN
Panitia Penghapu
san/ Panitia
Penjualan
Kasub Bag UM
& KU
Sekretaris/Kuasa
Pengguna Barang
Ketua Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1. Membuat usul pembentukan panitia penghapusan BMN
- Data BMN rusak berat
1 hari
Surat usulan penghapusan oleh Ketua
2. Mengirimkan usul pembentukan panitia penghapusan BMN ke PTTUN Jakarta
- Surat Permohonan - Daftar BMN yang
akan dihapuskan
Surat Usulan
3. Membuat SK Pejabat Penjualan BMN
- SK KPT.TUN ttng Panitia Penghapusan BMN
SK Ketua PTUN Bandung
4. Mendata dan menilai BMN yang akan dijual
- BMN yg akan dihapuskan
3 hari
Dokumen evaluasi barang
5. Membuat surat permohonan penilaian BMN kepada instansi terkait
- Data BMN yg akan dihapuskan
1 hari
Surat Permohonan
6. Membuat usul penjualan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN Jakarta
- Data BMN yg akan dihapuskan, SK Panitia Penghapusan, SK Pejabat Penjualan BMN, Hasil penilaian BMN
Surat Usulan
7. Penjualan BMN
- BMN yg akan dihapuskan, Persetujuan penjualan BMN dari KPKNL
Risalah lelang
8. Menyetorkan hasil lelang pada kas Negara melalui bank yang ditunjuk
- Uang hasil penjualan, rek KPPN Bandung 2
Surat Setoran Bukan Pajak
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 2. PP No. 27 Tahun 202014 3. PMK No. 50 Tahun 2014 4. KMA No. 145 Tahun 2007 5. KMA No. 137 Tahun 2012
Keterkaitan: SOP Kesekretariatan
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka BMN untuk belanja modal tidak ada peremajaan aset.
Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN
DOKUMEN MASTER
9. Mengusulkan Penghapusan BMN Ke BUA melalui
PTTUN Jakarta
- Data BMN yg akan dihapuskan, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan.
Surat Usulan Penghapusan
10. Melaporkan hasil penjualan dan
penghapusan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN
Jakarta
- SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN
TINGKAT KORWIL
TUJUAN : Prosedur pengendalian dokumen ini antara lain dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pelaporan aplikasi SIMAK-BMN per semester/per tahun tingkat korwil, alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pembuatan surat pengantar laporan BMN ke Korwil pengiriman ADK ke Korwil pembuatan BA Rekon Internal semester/tahunan, penyusunan CALBMN, pengkompilasian laporan-barang kuasa pengguna, BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan, BAR KPKNL dan CALBMN, kegiatan menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN, penjilidan Laporan BMN dan dikirim ke KORWIL, penggandaan dan penjilidan laporan-laporan dan diarsipkan. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMARI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2014 4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 5. Peraturan DJKN KMK RI No.PER-1/KN/2014
1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 – Administrasi 4. SMU/SMK 5. Mampu mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Bidang Kesekretariatan
1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan rekonsiliasi eksternal akan terhambat.
Dokumen Barang Milik Negara
DEFINISI : 1. KORWIL : Koordinator Wilayah; 2. CALBMN : Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengelolaan gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pembayaran gaji pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-
11/PB/2011 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan administrasi persuratan tidak terlaksana dengan baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu
aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai.
2. Gaji Induk : Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Gaji Susulan : Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji induk dikarenakan pegawai tersebut pindah atau gaji CPNS yang diajukan pembayarannya pertama kali
4. Kekurangan Gaji : Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru (kekurangan gaji) yang disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan pangkat, KGB, menduduki jabatan.
5. KGB : Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI
6. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang
dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
7. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
8. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
9. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN.
10. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
11. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
12. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik.
14. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
15. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana.
16. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-
11/PB/2011 4. Peraturan Sekretaris MARI No.002 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang makan hakim dan pegawai akan terlambat..
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai.
2. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. Aplikasi PIN PPSPM
: Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik
4. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
5. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
6. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
7. SSP PPh 21 : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008 3. Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak dapat dibayarkan
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi Komdanas : Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu
aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
2. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
3. LPJ : Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Bendahara Kasub
Umum & Keuangan
Sekretaris Ketua / WK
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Pencetakan daftar nominatif pembayaran remunerasi dari aplikasi Komdanas
- Aplikasi Komdanas
- Laptop/PC
1 Hari
Daftar Nominatif Permintaan Remunerasi dan Absensi
2 Pengecekan dan penandatanganan berkas permintaan remunerasi
- Surat Pengantar
- SPTJM - Kwitansi - Tanda
Terima - Daftar
Pajak - Rekap
Grade - Rekap LPJ
di muka - Daftar
Nomor Rek.penerima tunjangan
- Rek.Koran
Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi
3 Mengirim berkas rekapitulasi dan LPJ di muka pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI
Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi
Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi
4 Proses Pencairan Dana
Cek Giro Bri Uang Remunerasi masuk ke rek.pegawai
5 Membuat LPJ Pembayaran Remunerasi
- Surat Pengantar
- SPTJM - Kwitansi - Tanda
Terima - Daftar
Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ - Daftar
Nomor Rekening
Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung siap dikirim ke Biro Keuangan MARI
DOKUMEN MASTER
6 Mengirim berkas LPJ pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI
- Berkas LPJ permintaan remunerasi
- Rek.Koran
1 Hari
Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung diterima oleh Biro Keuangan MARI
7 Mengarsipkan dokumen
- Berkas LPJ permintaan dan pembayaran remunerasi
- Lemari File
Dokumen tersimpan dalam file keuangan
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi
No. Formulir : FM/001/KU/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
KOP SURAT ___________________________________________________________________________________________ Nomor : Bandung, …………. Lampiran : 1 Bundel Perihal : Tunjangan Kinerja Bulan ……………….
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Salam Sejahtera,
Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bulan ………. tahun 2016 untuk …..pegawai dengan jumlah bruto sebesar Rp. ………… (………………. )_sebagaimana daftar terlampir.
Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.
NOMOR KWITANSI : TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI DITERIMA PADA NOMOR REKENING : UANG SEJUMLAH : UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA
BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT : JUMLAH NETTO : Rp. PPH : Rp. JUMLAH BRUTTO : Rp. TERBILANG : Rp.
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui, Sekretaris
…………………………
Bandung, …………………. Bendahara
……………………………
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/007/KU/2016
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ………………
(………………) untuk …… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari.
3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 0329.01.001809.30.2. pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh
tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Mengetahui, Bandung, …………………. Ketua Kuasa Pengguna Anggaran
…………………………. ……………………………
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/008/KU/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA
BULAN ……….. TAHUN ………..
NO NAMA PEGAWAI NO. REK REK. A.N NAMA BANK
JUMLAH
Mengetahui, Bandung, …………………. Sekretaris Bendahara
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan uang persediaan ke KPPN. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan uang persediaan ke KPPN. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Pengajuan Uang Persediaan
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik
3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
4. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.
7. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
8. ADK
:
Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
9. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
10. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
12. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik
13. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
14. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana.
15. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN
16. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya.
17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 3. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik
3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
4. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.
7. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)
8. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang
diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
9. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
10. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
11. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik
12. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
13. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana.
14. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN
15. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya.
16. Uang Persediaan (UP) : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya.
17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja.
18. SPM GUP : Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi SAS 4. Aplikasi PIN PPSPM 5. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi keterlambatan pembayaran kepada Pihak Ketiga dan penyerapan realisasi anggaran akan terhambat.
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik
3. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
4. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.
5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.
7. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA
8. PPSPM :
Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
9. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
10. SPM LS : Merupakan Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya..
11. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana.
12. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/2014 5. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)
1. Komputer/Laptop 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Aplikasi Komdanas 3. Aplikasi SIMPONI 4. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan Kas Negara tidak berjalan dengan baik.
DEFINISI : 1. Aplikasi SIMPONI : Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi
yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara
2. SSBP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Bukan Pajak, SSBP adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara. SSBP digunakan untuk menyetor pendapatan negara selain pendapatan pajak.
3. NTPN : Merupakan singkatan dari Nomor Tanda Penerimaan Negara, yaitu nomor unik yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi penerimaan setoran ke kas Negara.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP LRA 2. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual
(Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) 3. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi SAS/SILABI 4. Koneksi Internet 5. Aplikasi KOMDANAS
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak bisa mengajukan SPM Non Gaji
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi SAS
(SILABI) : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
3. ADK LPJ : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer Laporan Pertanggungjawaban yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan (aplikasi SILABI) yang digunakan untuk pengiriman data komputer ke KPPN
4. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 5. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 6. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan penyerapan realisasi anggaran tidak terlaksana dengan baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
3. LRPA : Merupakan singkatan dari Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran belanja, dalam satu periode.
4. DRPP : Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 5. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi Komdanas 4. Aplikasi SAIBA 5. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan CALK akan terhambat.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
3. Aplikasi SAS (SILABI)
Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. DRPP : Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar.
5. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
6. SPM
:
Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
7. Aplikasi SIMAK BMN
: Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.
8. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana
9. BAR : Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara penyamaan data dengan KPPN
10. LHR : Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil penyamaan data dengan KPPN
11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL
WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual wilayah (SAIBA-W) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CALK-W). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual wilayah (SAIBA-W) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CALK-W). DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 6. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga 3. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual
(Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi Komdanas 4. Aplikasi SAIBA 5. Aplikasi SAIBA-W 6. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan CALK akan terhambat.
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
3. Aplikasi SAIBA-W : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (SAIBA-W), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL
WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH
4. ADK :
Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN / Kanwil DJPB
5. Aplikasi SIMAK BMN W
: Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.
6. BAR : Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara penyamaan data dengan Kanwil DJPB
7. LHR : Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil penyamaan data dengan DJPB
8. Kanwil DJPB : Merupakan singkatan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
9. Aplikasi SAIBA-W : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (SAIBA-W), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL
WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf / Operator
SAIBA-W
Kasubag Umum
dan Keuang
an
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima Arsip Data Komputer SAIBA satker tingkat I
Arsip data computer (ADK) Aplikasi SAIBA
1 hari
Terekam ADK SAIBA aplikasi SAIBA Willayah
2 Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN Wilayah
- Aplikasi SIMAK BMN Wilayah
BAR Internal SIMAK BMN
3 Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPB)
- Berkas Laporan Rekonsiliasi
1 hari
Berita Acara Rekonsiliasi
4 Mengecek, memparaf dan menandatangani BAR
- Berkas LHR dan BAR
1 hari
BAR ditandatangani
5 Menyerahkan BAR ke DJPB
- Berkas LHR dan BAR
BAR ditanda tangani DJPB
6 Upload ADK SAIBA-W hasil Rekonsiliasi dengan DJPB dan SIMAK BMN ke KOMDANAS
- ADK SAIBA Wilayah hasil rekonsiliasi dengan SIMAK BMN Wilayah dan DJPB
1 hari
ADK tersimpan dalam Komdanas
7 Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CaLK) dalam KOMDANAS (Dilakukan 2 kali di Triwulan 2 dan 4)
- BAR DJKN - Data dukung
laporan - Data aplikasi
SIMAK BMN
5 hari Draf CaLK
8 Mengecek dan menandatangani CaLK Wilayah
- Draf CaLK
1 hari
CaLK siap dikirm
9 Mengirimkan Laporan Keuangan CaLK Wilayah kepada Ditjen Badilmiltun
- Surat Pengantar Pengiriman
- CaLK dan data dukung
Terkirimnya CaLK ke Ditjen Badimiltun
10 Mengarsipkan BAR dan CaLK Wilayah
- Berkas LHR, BAR, CaLK
- Lemari Arsip
Tersimpannya Berkas CaLK Wilayah,LHR dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
DOKUMEN MASTER
Judul Formulir : Berita Acara Rekonsiliasi Koorrdintor Wilayah
No. Formulir : FM/011/KU/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016
BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor: BAR- /WPB.11/BD.05/
Pada hari ini …….. tanggal …. bulan ….. tahun …… telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan …. dan Neraca per ……. antara Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah ……….. Kementerian Negara/Lembaga .......... selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUNKanwil).
UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Triwulan ….. Tahun Anggaran …..
Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:
No Uraian SIAP (Rp) SAI (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 = 3 + 4
1 Pagu Belanja 2 Belanja 3 Pengemb Belanja 4 Estimasi Pendapatan PNBP 5 Pendapatan PNBP 6 Pengembalian Pendapatan PNBP 7 Mutasi Uang Persediaan 8 Kas di Bendahara Pengeluaran 9 Kas pada Badan Layanan Umum
10 Kas Lainnya di K/L dari Hibah Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Bendahara Umum Negara a.n. Pembantu Pengguna Kepala Bidang PAPK Anggaran Wilayah ………………………. …………………………
DOKUMEN MASTER
Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor : Tanggal :
Laporan Hasil Rekonsiliasi UAPPA-W: ... Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SiAP bulan ... 2016… dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. Pagu Anggaran Belanja
SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
2. Estimasi Pendapatan PNBP SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
3. Realisasi Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
4. Pengembalian Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
5. Realisasi Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
6. Pengembalian Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
7. Mutasi Uang Persediaan. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
8. Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp . SAI= Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
9. Kas pada Badan Layanan Umum SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah SiAP =Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.
11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan: a.n. Bendahara Umum Negara, a.n. Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
Kepala Bidang yang menangani KepalaKantor akuntansi dan pelaporan pada Kanwil Selaku Pejabat Penanggungjawab Ditjen Perbendaharaan Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN
TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan menggunakan aplikasi online yang dilaksanakan per triwulan. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan pelaporan PP No.39 Tahun 2006 Aplikasi Bappenas per Triwulan DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Laporan Realisasi Anggaran
1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Koneksi Internet 4. Aplikasi BAPPENAS
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan Realisasi PP 39 Tahun 2006 tidak berjalan dengan baik
Dokumen Keuangan
DEFINISI : 1.1 Aplikasi E-Monev
Bappenas : Merupakan singkatan dari Elektronik Monitoring Evaluasi, aplikasi secara
online yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)