Sop Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DANPERTAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGIJl. Jenderal A. Yani No. 96 Banyuwangi Telp. 0333-412100 Fax. 0333-412110

Http:/www.banyuwangikab.go.id E-mail : [email protected]

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(S.O P.)PERSYARATAN PERIZINAN USAHA

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAMDAN/ATAU BATUAN

Edisi Juli 2014

DINAS PERINDUSTRIANPERDAGANGAN DAN

PERTAMBANGAN KABUPATENBANYUWANGI

Nomor : 01/SOP/429.108/2014

Tanggal : 16 Juli 2014

STANDAR OPERASIONALPROSEDUR (SOP)

PERSYARATAN PERIZINANUSAHA PERTAMBANGAN

MINERAL BUKAN LOGAM DANBATUAN

Revisi : 0

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PADA

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGANKABUPATEN BANYUWANGI

Banyuwangi, 16 Juli 2014

KEPALA DINAS PERINDUSTRIANPERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN

KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. HARY CAHYO PURNOMO, M.Si.Pembina Utama Muda

NIP. 19610109 199103 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulilah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, dan karunianya semata Pokja Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) telah selesai menyusun SOP Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha )Pertambangan )Mineral )Bukan )Logam )dan )Batuan, )dengan )tidak menutup )kemungkinan )masih )adanya )beberapa )revisi )penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan regulasi.

Kami )menyampaikan )penghargaan )yang )sebesar-besarnya )kepada kepada )Kepala )Bidang )Pertambangan )selaku )Project )Leader )dari )Proyek Perubahan )instansional )pada )Dinas )Perindustrian )Perdagangan )dan Pertambangan yang telah segenap menginisiasi dan meimipin proyek ini sehingga SOP ini bisa dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. )Tentu )saya )juga )mengucapkan )terimakasih )kepada )segenap anggota )Pokja, )maupun )pihak-pihak )yang )telah )membantu )dalam peyusunan SOP ini. Semoga tetap kompak dan tulus ikhlas apabila nantinya diperlukan tenaga dan Pikiranya untuk penyempurnaan yang akan datang.

Dengan )telah )ditetapkannya )Standar )Operasional )Prosedur )ini diharapkan )akan )menjadi )acuan )oleh )staf )pelaksana )dan )pejabat )untuk memberikan )pelayanan )permohonan )izin )usaha )Pertambangan )oleh masyarakat )sehingga )dapat )tercapainya )transparasi, )akuntabilitasi, )dan sinkronisasi serta dapat meningkatkan kinerja pelayanan public pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

Besar )harapan )kami )dengan )telah )ditetapkannya )SOP )ini )dapat mendukung, mendorong dan dapat meningkatkan pelayanan perizinan/ pelayanan )publik, )sehingga )dimasa-masa )yang )akan )datang )dapat )lebih professional, efektif dan efesien.

Akhirnya guna menyempurnakan segala kekuranagan, kami mengharapkan dan menerima kritik, saran serta masukan yang membangun, )sehingga )tujuan )pelayanan )public )yang )prima )dapat )kita wujudkan bersama.


KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI Ir. HARY CAHYO PURNOMO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19610109 199103 1 005

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

A.)LATAR BELAKANG B.)RUANG LINGKUP C. VISI D. MISI E.)Motto dan Komitmen F.)Tujuan G.)Manfaat

BAB II PELAYANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

A.)Dasar Hukum B.)Jangka waktu pelayanan C. Persyaratan pelayanan D. Biaya / restribusi E.)Tinjau Lokasi

BAB III LOKASI DAN PROSEDUR PELAYANAN

A.)LOKASI PELAYANAN B.)PROSEDUR PELAYANAN C. Makna dan Simbul SOP

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran I SOP )Pemberian )Wilayah )Izin )Usaha )Pertambangan (WIUP)

Lampiran II )SOP )Pemberian )Rekomendasi )Teknis )Penerbitan )Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Lampiran III )SOP )Pemberian )Rekomendasi )Teknis )Penerbitan )Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

- 1-

BAB I

PENDAHULUAN

A.)LATAR BELAKANG

Di dalam organisasi publiK / pemerintah visi utama yang diemban adalah tercapinya kesejahteraan masyrakat melalui pemberian pelayanan yang )prima )kepada )masyrakat )sebagai )pemangku )kepentingan, )baik pelayanan )yang )diberikan )secara )langsung )maupun )pelayanan )yang dinikmati )masyrakat )secara )tidak )langsung. )Namun )demikian )citra pelayanan masih belum memberikan kepuasan.

Kondisi )demikian )tidak )dapat )dibiarkan )terus )berlangsung, )oleh karena itu upaya Pemerintah untuk mereformasi system penyelenggaran Pemerintahan )terus )dilakukan )melalui )berbagai )macam )kebijakan )yang mendorong ke arah perbaikan.

Pemerintahan )telah )mencanangkan )penerapan )prinsip-prinsip )tata penyelenggaran )pemerintah )yang )baik )(good )governance) )sejak )tahun 1998. )Salah )satu )prinsip )tersebut )adalah )penerapan )transparansi )dan akuntabilitasi )kegiatan )penyelenggaraan )pemerintahan. )Perwujudan )dari transparansi )dan )akuntabilitas )dimaksud )antara )lain )adalah )penyusunan pelayanan standar bagi setiap jenis pelayanan publik. Proses penyusunan pelayanan )standar )agar )lebih )mudah, )haruslah )diketahui )secara )pasti prosedur itu dari setiap jenis pelayanan publik. Melalui prosedur yang jelas akan lebih mudah diketahui berapa biaya yang diperlukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat, peralatan apa saja yang diperlukan, dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa pelayanan.

Prosedur )tersebut )harus )distandarkan )agar )pelayanan )yang )di hasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pembakuan prosedur dimaksud lebih )dikenal )dengan )Standar )Operasional )Prosedur )(SOP) )yang )secara sederhana dapat diartikan sebagai pedoman atau petunjuk prosedural bagi

- 2-

seluruh individu yang ada dalam unit pelayanan dalam proses pemberian pelayanan )kepada )masyarakat )atau )pelanggan )yang )ditetapkan )secara tertulis. )Dengan )demikian )SOP )akan )bermanfaat )sebagai )pedoman )bagi setiap )pegawai )atau )pejabat )dalam )memberikan )pelayanan )rutin, membantu )penelusuran )terhadap )kesalahan-kesalahan )prosedur )dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai )macam )situasi, )mambantu )informasi )yang )diperlukan, )sekaligus dapat memberikan informasi bagi pelayanan dan maningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pelayanan.

Berdasarkan )Peraturan )Daerah )Kabupaten )Banyuwangi )Nomor )6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, )Fungsi )dan )Tata )Kerja )Dinas )Perindustrian, )Perdagangan )dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi, )dengan tugas poko yakni Membantu )bupati )melaksanakan )kewenangan )Pemerintah )Kabupaten Banyuwangi di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangandan pertambangan.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian,perdagangan dan pertambangan Pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur )organisasi )Dinas )Perindustrian )Perdagangan )dan )Pertambangan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagaiman bagan di bawah ini:

- 3-

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas perlu di ciptakan sebuah system yang memungkinkan dan dapat menjadi jembatan dalam )mensinergikan )tugas )dan )fungsi )pokok )serta )kewenangan )yang

KEPALA DINAS

BIDANG PERINDUSTRIAN

1.Seksi Industri,

Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka

2.Seksi Industri

Kimia, Agro dan Hasil Hutan

BIDANG PERTAMBANGAN

1.Seksi

Pertambangan Umum dan Energi

2.Seksi

Pengolahan Air Dalam Tanah

SEKRETARIS

BIDANG PERDAGANGAN

1.Seksi

Perdagangan Dalam Negeri

2.Seksi

Perdagangan Luar Negeri

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Sub Bag Penyusunan

Program

Sub Bag Keuangan

dan Perlengkapan

Sub Bag Adm Umum dan

Kepegawaian

BIDANG STANDARISASI DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

1.Seksi Standarisasi dan HAKI

2.Seksi

Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

UPTD

- 4-

dijalankan di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya untuk menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan kinerja dalam memberika pelayanan kepada masyrakat, maka diperlukan sebuah pedoman kerja yang dapat dijadikan acuan bagi semua jajaran staf dan pejabat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana )Peraturan )Menteri )Pendayagunaan )Aparatur )Negara dan )Reformasi )Birokrasi )Nomor )35 )Tahun )2012 )tentang )Pedoman Penyusunan )Standar )Operasional )Prosedur )Administrasi )Pemerintahan, Secara eksplisit dinyatakan bahawa SOP adlah pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut harus dilakukan, dan siapa melakukan, )sehingga )dalam )pelaksanaan )tugas )tidak )ada )keterlambatan, tidak ada saling menunggu, tidak ada tumpang tindih, tidak ada saling serobot, dan sebagainya.

Diharapkan dengan adanya SOP ini akan tercipta standarisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari segenap jajaran staf )dan )pejabat )dilingkungan )Dinas )Perindustrian )Perdagangan )dan Pertambangan )Kabupaten )Banyuwangi )di )dalam )memberikan )pelayanan kepada masyarakat.

B.)Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Standar Operasional (SOP) ini adalah pelayanan )Pemberian )Wilayah )Izin )Usaha )Pertambangan )Mineral Bukan )Logam )dan )Batuan, )Pemberian )Rekomendasi )Teknis Penerbitan )Izin )Usaha )Pertambangan ) )Ekasplorasi )Mineral )Bukan Logam dan Batuan dan Pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan )Batuan. )SOP )ini )bersifat )internal )maupun )eksternal )dan

- 5-

penyelenggaraan administrasinya pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi

C. VISI

Visi )merupakan )arah )pandangan )kedepan )ke )arah )kemana )Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi )harus )dibawa )dan )diarahkan )sesuai )dengan )tuntutan masyarakat )dan )tujuan )otonomi )daerah )yaitu )harus )melayani masyarakat secara maksimal, efektif, berdaya guna, tranparan dan akuntabel.

Visi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi adalah Terwujudnya sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan )lingkungan )dengan )bertumpu )pada )pendayagunaan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian menuju masyarakat yang sejahteraan

D. MISI

1. Membangun kemandirian melalui peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pengelola usaha di sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

2. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produksi, standarisasi, teknologi, sarana dan prasarana usaha, manajemen, fasilitasi permodalan, promosi dan pemasaran serta kerjasama kemitraan sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

3. Memperluas pemanfaatan sumber daya lokal dan pendayagunaan )kekuatan )potensi-potensi )wilayah )di )sektor perindustrian, perdagangan dan pertambangan.

- 6-

4. )Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk kegiatan usaha di sektor )perindustrian, )perdagangan )dan )pertambangan )untuk memperlancar pergerakan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

5. )Meningkatkan )pembinaan )dan )pengembangan )pasar, )distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

6. )Melaksanakan pembinaan penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan.

7. )Melaksanakan penataan kawasan pertambangan, penyiapan sistem informasi geografis (SIG), dan meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.

E.)TUJUAN

Tujuan disusunya SOP ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai pedoman dan penyelenggaraan pelayanan persyaratan perizinan usaha pertambangan;

2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan dan mensinergikan )tugas )dan )fungsi )pokok )dalam )penyelenggaran pelayanan persyaratan perizinan;

3. Tercapainya system yang terindefikasi, disusun dan dirumuskan berdasarkan proses perizinan yang prima.

4. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitasi.

- 7-

F.)MANFAAT

Dengan disusunnya SOP ini diharapkan dapat diambil manfaatnya antara lain;

1. Menjamin )proses )pelayanan )pemberian )rekomendasi )teknis penerbitan IUP berlangsung sesuai dengan ketentuan

2. Sebagai )standarisasi )cara )yang )dilakukan )pegawai )dalam menyelesaikan tugas-tugasnya;

3. Menghindari ketikjelasan prosedur pelayanan;

4. Terjaminya seluruh prosedur pelayanan melalui prosedur yang meliputi alur persyaratan, kelengkapan, output, yang dihasilkan dalam waktu yang tepat;

5. Membantu )pegawai )agar )lebih )mandiri )dan )tidak )tergantung pada intervensi manajemen sehingga mengefektif dan mngefesienkan tugas pimpinan dalam proses kerja sehari-hari

6. Memudahkan penelusuran berbagai tindak )penyimpangan dan ketidak sesuain dalam pelaksanaan tugas;

7. Menjamin )tersedianya )data )untuk )penyempurnaan )proses pemberian rekomendasi teknis penerbitan IUP

8. Membantu )dan )memudahkan )pegawai )dalam )memperbaiki, mengevaluasi dan menignkatkan kinerja;

9. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas;

10. Meningkatkan kualitas pelayanan ;

11.Menignkatkan kualitas kinerja pelayanan;

12.Memastikan )pelaksanaan )tugas )berlangsung )dalam )berbagai situasi;

- 8-

13.Memberikan jalan bagi implementasi pemerintahan yang beersih (clean government) yang pada akhirnya juga akan mamberikan jalan bagi terwujudnya good government pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi

14.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pelayanan

- 9-

BAB II

PELAYANAN PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

A.)Dasar Hukum

Dasar hukum persyaratan Perizinan usaha pertambangan

1. Undang-Undang )Nomor )5 )Tahun )1990 )tentang )Konservasi Sumber )Daya )Alam )Hayati )dan )Ekosistemnya )(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan )Daerah ) )(Lembaran )Negara )Tahun )2004 Nomor )125, )Tambahan )Lembaran )Negara )Nomor )4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 )Nomor )59, )Tambahan )Lembaran )Negara )Nomor 4844);

3.)Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan )Mineral )dan )Batubara )(Lembaran )Negara Republik )Indonesia )Tahun )2009 )Nomor )4, )Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5.)Undang-Undang )Nomor )28 )Tahun )2009 )tentang )Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

- 10-

Negara )Tahun )2009 )Nomor )140 ), )Tambahan )Lembaran Negara Nomor 5059);

7.)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia )Tahun )2011 )Nomor )22, )Tambahan )Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.)Peraturan )Pemerintah )Nomor )19 )Tahun )1973 )tentang Pengaturan )dan )Pengawasan )Keselamatan )Kerja )di )bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 )Nomor )25, )Tambahan )Lembaran )Negara )Republik Indonesia Nomor 3003);

9.)Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai )Dampak )Lingkungan )Hidup )(Lembaran )Negara Tahun 1999 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

10.Peraturan )Pemerintah )Nomor )38 )Tahun )2007 )tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara )Perubahan )Peruntukan )dan )Fungsi )Kawasan )Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

12. Peraturan )Pemerintah )Nomor )22 )Tahun )2010 )tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia )Tahun )2010 )Nomor )28, )Tambahan )Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

- 11-

13.Peraturan )Pemerintah )Nomor )23 )Tahun )2010 )tentang Pelaksanaan )Kegiatan )Usaha )Pertambangan )Mineral )dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

14. Peraturan )Pemerintah )Nomor )24 )Tahun )2010 )tentang Penggunaan )Kawasan )Hutan )(Lembaran )Negara )Republik Indonesia )Tahun )2010 )Nomor )30, )Tambahan )Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

15.Peraturan )Pemerintah )Nomor )55 )Tahun )2010 )tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaranan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik )Indonesia )Tahun )2010 )Nomor )85, )Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

16. Peraturan )Pemerintah )Nomor )78 )Tahun )2010 )tentang Reklamasi )dan )Pascatambang )(Lembaran )Negara )Republik Indonesia )Tahun )2010 )Nomor )138, )Tambahan )Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

17.Peraturan )Menteri )Dalam )Negeri )Nomor )53 )Tahun )2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

19.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 275.K/2019/ DDJP/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Usaha Jasa Pertambangan di Bidang Pertambangan Umum;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pertambangan Bahan Galian;

- 12-

21.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan )Hidup, )Upaya )Pengelolaan )Lingkungan )Hidup dan )Upaya )Pemantauan )Lingkungan )Hidup )Bagi )Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2/E);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 )tentang )Organisasi )Perangkat )Daerah )Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);

24.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian )Tugas, )Fungsi )dan )Tata )Kerja )Dinas )Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

25.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan )Kegiatan )Usaha )Pertambangan )Mineral )Bukan Logam dan/atau Batuan di Kabupaten Banyuwangi;

B.)JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Jangka )waktu )pelayanan )untuk )penerbitan )SK )Pemberian Wilayah )Izin )Usaha )Pertambangan )(WIUP) )Mineral )Bukan Logam dan Batuan adalah 5 (lima) hari kerja, mulai saaat berkas permohonan dengan persyaratan yang lengkap;

2. Jangka waktu pelayanan penerbitan SK Pemberian Rekomendasi )Teknis )Penerbitan )Izin )Usaha )Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 6 (enam) hari kerja, mulai saaat berkas permohonan dengan persyaratan yang lengkap;

- 13-

3. Jangka waktu pelayanan penerbitan SK Pemberian Rekomendasi )Teknis )Penerbitan )Izin )Usaha )Pertambangan (IUP) )Operasi )Produksi )Mineral )Bukan )Logam )dan )Batuan adalah 7 (tujuh) hari kerja, mulai saaat berkas permohonan dengan persyaratan yang lengkap;

4. Apa )bila )masih )ada )kekurangan )/ )tidak )lengkap )berkas dikembalikan kepada pemohon;

5. Petugas pelaksana memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan.

C. PERSYARATAN PELAYANAN

NO. )JENIS URAIAN persyaratan 1. Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP) 1. Surat permohonan; 2. Peta Wilayah 3. Daftar Koordinat eografis

Lintang dan Bujur 4. Advice Planning

2. Rekomendasi Teknis Penerbitan IUP Eksplorasi

1. Surat Pengantar BPPT 2. Surat permohonan; 3. Akte pendirian badan

usaha/koperasi )yang )bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

4. Kartu )tanda )penduduk )untuk orang perseorangan.

5. Nomor pokok wajib pajak. 6. Surat keterangan domisili. 7. Daftar riwayat hidup dan surat

pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi )yang )berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

8. Peta )WIUP )yang )dilengkapi dengan batas koordinat

- 14-

geografis )yang )berlaku )secara nasional.

9. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10.Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk.

11. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran )pencetakan )peta WIUP )mineral )bukan )logam atau )batuan )atas )permohonan wilayah

3. Rekomendasi Teknis Penerbitan )IUP )Operasi Produksi

1. Surat Pengantar BPPT 2. Surat Permohonan 3.)Akte Pendirian badan

usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang )telah )di )sahkan ) )oleh pejabat yang berwenang;

4. Kartu )tanda )penduduk )untuk orang perseorangan;

5.)Nomor pokok wajib pajak; 6. Surat keterangan domisili; 7.)Peta )wilayah )yang )dilengkapi

dengan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system geografis yang berlaku secara nasional;

8.)Laporan lengkap eksplorasi; 9.)Laporan study kelayakan; 10. Rencana reklamasi dan

pascatambang; 11. Rencana )kerja )dan )anggaran

biaya; 12. Rencana )pembangunan )sarana

dan prasarana penunjang kegiatan;

13.)Pernyataan )bahwa )tersedianya tenaga ahli pertambangan

- 15-

dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

14. Pernyataan )kesanggupan )untuk mematuhi )ketentuan )peraturan perundang-undangan )di )bidan perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup;

15.)Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik; dan

17.)Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun [dalam hal ini Bukti setor PBB]

D. BIAYA / RETRIBUSI

Retribusi Daerah yang dikenakan adalah Biaya Biaya Penggantian Cetak Peta untuk wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebesar Rp. 150.000 per lembar.

E. TINJAU LOKASI / SURVEY LAPANGAN

Pelayanan untuk penerbitan SK Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pelayanan )penerbitan )SK )Pemberian )Rekomendasi )Teknis Penerbitan )Izin )Usaha )Pertambangan )(IUP) )Operasi )Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan memerlukan tinjau lokasi atau survey lapangan oleh Tim Teknis yang dikoordinir oleh Kepala Seksi yang membidangi Pertambangan Mineral, sebagai salah satu prosedur yang harus dilaksanakan .

Adapun keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut ;

- 16-

No )Jabatan Kedinasan Jabatan Dalam Tim 1. Kepala Seksi Pertambangan

Umum dan Energi Ketua tim

2. Kepala )Seksi )Pengelolaan Dalam Tanah

Sekretaris

3. Staf Anggota tetap 4. Staf Anggota tetap 5. Staf Anggota tetap 6. INSTANSI Teknis Terkait Anggota tidak tetap untuk

Rekomtek Penerbitan IUP Operasi Produksi

- 17-

BAB III

LOKASI DAN PROSEDUR PELAYANAN

A.)LOKASI PELAYANAN

Lokasi pelayanan persyaratan perizinan usaha pertambangan )yang )meliputi )Pemberian )Wilayah )Izin )Usaha Pertambangan (WIUP), Pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan )Izin )Usaha )Pertambangan )(IUP) )Eksplorasi )dan Pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, penyelenggaraan administrasinya )dilakukan )di )Kantor )Dinas )Perindustrian Perdagangan )dan )Pertambangan )Kabupaten )Banyuwangi, )JL. Jenderal A. Yani No. 96 Banyuwangi, Telpon: 0333 412100 dan Fax. 0333-412110, email: disperindagtam.banyuwangikab.go.id. )Untuk )tinjau )lapangan sesuai dengan lokasi permohonan.

B.)PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur Pelayanan sebagaimana di atur dalam Lampiran I s.d. III Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi ini.

C. MAKNA DAN SIMBOL SOP

No. SIMBOL ARTI KETERANGAN

1. Awal Proses

2. Kembali ke Awal Proses

3.

Proses

MULAI

- 18-

4. Dokumen/berkas

5. Multi dokumen

6. Pengambilan Keputusan, Ya atau Tidak

7. Arsip Akses cepat

8. Penyimpanan data/arsip

9. Halaman berakhir dan berlanjut ke halaman berikut

10. Garis Alur Proses

11. Akhir proses

SELESAI

1

- 19-

BAB IV

PENUTUP

Alhamdulilah segala puji syukur kita pada )Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan Hidayahnya, bahwa standar operasional dan prosedur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi dapat selesai dengan baik, karena akan menjadi acuan dan pedoman )proses )pelayanan )prizinan )prima )kepada )masyarakat )yang diberikan oleh aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

Maksud )dan )tujuan )standar )operasional )dan )prosedur )ini )adalah sinergitas dan upaya menyelaraskan pelayanan perizinan dengan visi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu maka pada tahun 2014 ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi mempersiapkan dan melaksanakan perubahan dan paradigm pelayanan perizinan terkait dengan prosedur, dan mekanisme perizinan yang mudah dan sederhana, cepat, dan menjunjung tinggi profesionalitas yang dimuat dalam SOP ini.

SOP ini merupakan implementasi dari proyek perubahan pada area pelayanan public di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten )Banyuwangi )dan )dapat )diakses )melalui )website )resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi : www.banyuwangikab.go.id subdomain: www.disperindagtam.banyuwangikab.go.id

Atas selesainya penyusunya SOP ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tekah membantu dari awal sampai akhir dan semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan.

- 20-

Demikian )semoga )Allah )SWT )selalu )meridhoi )dan )senantiasa menberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua.


KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI ttd Ir. HARY CAHYO PURNOMO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19610109 199103 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 21-

- 1-

Lampiran I - PELAYANAN PEMBUATAN SK WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN

PERTAMBANGAN BIDANG PERTAMBANGAN

Nomor SOP : A01/SOP.01/429.108/2014 Tgl Pembuatan : A16 Juli 2014 Tgl Revisi : A- Tgl Pengesahan : A16 Juli 2014 Disahkan Oleh

: AKepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan

Nama SOP : APelayanan Pembuatan SK Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) MIneral Bukan Logam dan Batuan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 3. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 5. Peraturan Pemerintah Nomor78 Tahun 2010 6. Peraturan Menteri ESDM nomor 12 Tahun 2011 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2012

1.Pendidikan Minimal S1 Teknik Geologi/Teknik Pertambangan/Teknik Sipil 2. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 4. Memahami Konsep Dasar Pelayanan 5. Memahami Konsep Dasar Proses Pemberian Izin 6. Memahami tatalaksana Administrasi Perkantoran 7. Memahami Konsep Dasar Sistem operasi Komputer 8. Menguasai Software GIS

Keterkaitan Peralatan/Kelengkapan 1. SOP Pelayanan Pembuatan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi MIneral Bukan Logam

Batuan 2. SOP Pelayanan Pembuatan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan

Logam dan Batuan

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Alat Komunikasi 5. PS dan Peta Rupa Bumi 6. Buku Agenda 7. Nota Dinas dan Lembar Disposisi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Permohonan yang tidak lengkap dapat menghambat proses penyelesaian izin 2. Pengadministrasian Surat Permohonan tidak tertib yang mengakibatkan informasi tidak bisa

dilanjutkan tepat waktu 3. Diperlukan Koordinasi dengan pihak perusahaan terkait kelengkapan bahan untuk proses

penyelesaian izin Pertambangan 4. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada

ditempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.

- 2-

No Uraian ProsedurPelaksana

PemohonMutu Baku

Ket. Kadis Sekdis Kabid. Kasi TimTeknis

Stafbidang

StafTU Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima suratpermohonan besertakelengkapanpersyaratan, mencatatdi agenda suratmasuk, memberilembar disposisi danmenyediakan ke Kadis

1.2.3.4.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiBuku Agenda

10 Menit 1.2.

3.

Nomor AgendaTercatat dalamBuku AgendaLembar Disposisi

2 Memberikan arahandisposisi kepada KabidPertambangan

1.2.3.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisi

10 Menit 1 Disposisi padalembar disposisi

3 Meneruskan DisposisiKadis kepada KabidPertambangan

1.2.3.



4. Menerima danmengagendakandisposisi suratpermohonan danmenyampaikannyakepada KabidPertambangan

1.2.3.4.


10 Menit 1. Disposisi Tercatatdalam BukuAgenda

5 Menerima, menelaahdisposisi Kadis danmempelajaripermohonan sertamemberikan arahandisposisi ke Kasiterkait untuk ditindaklanjuti

1.2.3.



MULAI

1

- 3-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Menerima danmenelaah disposisikabid, membaca danmempelajari,melakukan cheklistberkas persyaratandan mendisposisi stafuntuk menyiapkansurat menerima ataumenolak permohonanWIUP kepada Kadis

1.2.3.4.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklist

30 Menit 1.

2.

Disposisi padalembar disposisiChecklist berkaspersyaratan

7 Menyiapkan draft suratbalasan untukmenerima ataumenolak permohonanWIUP sesuai disposisiKasi

1.2.3.4.5.6.7.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklistKomputer/LaptopPrinterATK

30 Menit 1. Draft surat balasan

8 Menelaah, verifikasidan memberikan parafkoordinasi

1.2.3.4.5

Draft Surat BalasanSurat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklist

10 Menit 1. Paraf pada Draftsurat balasan

9 Melakukan verifikasidan atas nama Kadismenandatangani suratjawaban menerimaatau menolakpermohonan WIUP,jika diterima akanditeruskan untukdiproses lebih lanjutdan jika ditolak berkasakan dikembalikankepada pemohon

1.2.3.4.5.

Draft Surat BalasanSurat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklist

10 Menit 1. Surat balasanPermohonan

1

Tidak

2.a 2.b

Ya

- 4-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 Menyampaikan suratpenolakan sekaligusmengembalikan berkaspermohonan kepadapemohon danmengarsipkan suratpenolakan

1.

2.3.4.

Surat BalasanPenolakanPermohonanSurat PermohonanBerkas PersyaratanOdner

1 hari 1.2.

Data SuratTanda kirim atauterima surat

11 Memberi arahantindaklanjut hasilevaluasi berkaspermohonan yangditerima danmemerintahkan TimTeknis untukmelakukan survey ataupemeriksaan lapangan

1.

2.3.

Surat BalasanMenerimaPermohonanSurat PermohonanBerkas Persyaratan

1 hari 1. Surat Perintah

12 Melakukan koordinasidan pelaksanaansurvey lapangan danpemetaan lokasi izinserta membuat BAP

1.

2.3.4.5.6.7.8.9.

Surat BalasanMenerimaPermohonanSurat PermohonanBerkas PersyaratanPeta DasarGPSATKKomputer/LaptopPrinter A3Kendaraan 4WD

2 hari 1. BAP

13 Menerima danmenelaah hasil BAPserta memberikandisposisi /arahanpenyusunan SK WIUPbeserta peta WIUP-nya

1.2.

3.4.

BAPSurat BalasanMenerimaPermohonanSurat PermohonanBerkas Persyaratan

30 menit 1. Disposisi

2.a 2.b

3

- 5-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 Menerima danmenindaklanjutidisposisi/arahan dariKabid, menyusun draftSK dan membuat PetaWIUP, paraf koordinasiverifikasi oleh Kasi

1.2.

3.4.

BAP disposisiSurat BalasanMenerimaPermohonanSurat PermohonanBerkas Persyaratan

2 hari 12.

3.

Draft SK diparafDraft Peta WIUPdiparafDraft Nota Dinasdiparaf

15 Menelaah aspek legal,melakukan koordinasidan koreksi untukperbaikan, menyiapkanDraft SK dan PetaWIUP, melakukanverifikasi, parafkoordinasi oleh Kabid

1.2.3.4.5.

6.7.

Draft SKDraft Peta WIUPDraft Nota DinasBAP disposisiSurat BalasanMenerimaPermohonanSurat PermohonanBerkas Persyaratan

1 hari 12.3.

Nota DinasDraft SK diparafDraft Peta WIUPdiparaf

16 Menelaah danmemberi parafkoordinasi

1.2.3.


10 menit 1. Paraf koordinasi

17 Memberi persetujuandan menandatanganiDraft SK dan PetaWIUP

1.2.3.


15 menit 1.

2.

Dokumen SKWIUPDokumen PetaWIUP

18 Koordinasi PemberianNomor dan tanggal SKdan Peta WIUP

1.2.

3.

Dokumen SK WIUPDokumen PetaWIUPBuku Agenda

30 menit 1. Dokumen SKWIUPPeta WIUPbernomor danbertanggal

3

4

- 6-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 Menggandakan SKdan Peta Lampirannyadan memberi stempel

1.2.

3.4.5.

Dokumen SK WIUPDokumen PetaWIUPMesin PhotocopyStempelStaples

30 menit 1. SK WIUP denganPeta WIUP

20 Koordinasi/korespondensi kepadaPemohon untukmembayar retribusibiaya pencadanganwilayah dan cetak petaWIUP

1. Alat komunikasi/korespondensi

10 menit 1. Informasi kepadaPemohon

21 Menerima buktipembayaran retribusibiaya pencadanganwilayah dan cetak petaWIUP, sertamenyerahkan SKbeserta lampirannyakepada Pemohon

1.

2.3.4..

Bukti setor retribusidaerahSK WIUPPeta WIUPMap

15 menit 1.2.

Data SuratTanda PenyerahanSK dan Peta WIUP

22 Pengarsipan dokumenperizinan

1. Odner 5 menit 1. Arsip

4

SELESAI

- 1-

Lampiran II - PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN

PERTAMBANGAN BIDANG PERTAMBANGAN



Nama SOP : APelayanan Pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MIneral Bukan Logam dan Batuan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 3.Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 5.Peraturan Pemerintah Nomor78 Tahun 2010 6.Peraturan Menteri ESDM nomor 12 Tahun 2011 7.Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2012

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik Geologi/Teknik Pertambangan/Teknik Sipil 2. Menguasai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 4. Memahami Konsep Dasar Pelayanan 5. Memahami Konsep Dasar Proses Pemberian Izin 6. Memahami tatalaksana Administrasi Perkantoran 7. Memahami Konsep Dasar Sistem operasi Komputer 8. Menguasai Software GIS

Keterkaitan Peralatan/Kelengkapan 1.SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Banyuwangi 2.SOP Pelayanan Pembuatan SK Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan

Logam dan Batuan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Alat Komunikasi 5. PS dan Peta Rupa Bumi 6. Buku Agenda 7. Nota Dinas dan Lembar Disposisi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1.Permohonan yang tidak lengkap dapat menghambat proses penyelesaian izin 2.Pengadministrasian Surat Permohonan tidak tertib yang mengakibatkan informasi tidak bisa

dilanjutkan tepat waktu 3.Diperlukan Koordinasi dengan pihak perusahaan terkait kelengkapan bahan untuk proses

penyelesaian izin Pertambangan 4.Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait

ada ditempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.

- 2-


BPPTMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima suratpermohonan besertakelengkapanpersyaratan, mencatatdi agenda surat masuk,memberi lembardisposisi danmenyediakan ke Kadis

1.2.3.4.


10 Menit 1.2.

3.



1.2.3.




1.2.3.




1.2.3.4.



5 Menerima, menelaahdisposisi Kadis danmempelajaripermohonan sertamemberikan arahandisposisi ke Kasi terkaituntuk di tindaklanjuti

1.2.3.



MULAI

1

- 3-


BPPTMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Menerima danmenelaah disposisikabid, membaca,mempelajari, danmendisposisi staf untukmelakukan cheklistberkas persyaratan

1.2.3.


10 Menit 1. Disposisi padalembar disposisi

7 Melakukan Checklistberkas persyaratan,korespondensi ke BPPTuntuk melengkapiberkas karena berkastidak lengkap. (dalamwaktu 24 Jam sejakkorespondensi dokumenbelum diterima, makadinyatakan tidaklengkap)

1.2.3.4.5.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklistAlat Komunikasi/Korespondensi

1 Jam 1

2..

Checklist berkaspersyaratanLembar KonfirmasiBerita Per Telpon

8 Membuat Draft SuratPengembalian berkas

1.2.3.4.


10 Menit 1. Draft suratpengembalianberkas

9 Melakukan verifikasidan atas nama Kabiddan Kadismenandatangani suratpengembalian berkas

1.

2.3.4.5.

Draft SuratPengembalianBerkasSurat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklist

10 Menit 1. Suratpengembalianberkas

10 Mengagendakan surat,memberi nomor, tanggaldan stempel; mengirimSurat Pengembalianberkas

1. Surat pengembalianberkas

30 Menit 1. Data Surat

1

Tidak Lengkap

2

- 4-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 Melakukan pengkajianawal substansi berkaspermohonan

1.2.3.4.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanDisposisiChecklist

30 menit 1. Kajian awalpermohonan

12 Membuat draft suratundangan presentasikepada Pemohon

1.2.3.45.6.7.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanDisposisiChecklistKomputer/LaptopPrinterATK

10 menit 1. Draft SuratUndangan

13 Memeriksa draft suratdan paraf koordinasi

1. Draft SuratUndangan


14 Melakukan verifikasidan paraf koordinasi


10 menit 1. Dokumen SuratUndangan

15 Melakukan verifikasidan atas nama Kadismenandatangani draftsurat Undangan

16 Mengagendakan surat,memberi nomor, tanggaldan stempel

1.

2.

Dokumen SuratUndanganBuku Agenda

10 Menit 1. Surat Undangan

17 Mengirim suratundangan ke Pemohon

1.2.

Surat UndanganPerangko

1 hari 1. Tanda kirim/terima surat

2

3

- 5-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 Persiapan RapatPresentasi dan evaluasiPermohonan

1.2.3.45.6.7.8.9.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanRuang RapatMamiriLaptopPrinterATKInfocusLembar Evaluasi

2 Jam 1. Kesiapan rapat

19 Rapat presentasi danevaluasi terhadaprencana eksplorasi sertaverifikasi dan penilaiankompetensi tenaga ahli

1.2.3.45.6.7.8.9.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanRuang RapatMamiriLaptopPrinterATKInfocusForm Evaluasi

2 Jam 1.2.

3.

Lembar EvaluasiBerita Acara hasilEvaluasi (BAHE)Daftar Hadir

PemohonmenghadirkanTenaga AhliGeologi/Pertambangan

20 Menyusun Nota Dinasdan draft suratrekomendasi

1.2.3.4..

BAHEKomputer/LaptopPrinterATK

2 hari 1.2.

Nota DinasDraft SuratRekomendasi

21 Verifikasi BAHE dandraft surat rekomendasiserta memberi parafkoordinasi

1.2.

BAHEDraft SuratRekomendasi

10 menit 1. Draft SuratRekomendasitelah diparaf

22 Menelaah danmenandatangan NotaDinas, memberi parafkoordinasi/persetujuandraft surat rekomendasi

1.2.3.

BAHEDraft Nota DinasDraft SuratRekomendasi

20 menit 1.2.

Nota DinasDraft SuratRekomendasitelah diparaf

23 Memberi persetujuandan menandatanganiDraft SuratRekomendasi

1.2.


15 menit 1. Dokumen SuratRekomendasi

4

3

- 6-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 Koordinasi PemberianNomor , tanggal danStempel SuratRekomendasi

1.

2.

Dokumen SuratRekomendasiBuku Agenda

30 menit 1. SuratRekomendasi

25 Mengirimkan suratrekomendasi

1.2.

Surat RekomendasiMap

30 menit 1.2.

Data SuratTanda Penyerahan/pengiriman Surat



SELESAI

4

- 1-

Lampiran III - PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

DAN PERTAMBANGAN BIDANG PERTAMBANGAN



Nama SOP : APelayanan Pemberian Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 10.GPeraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 11.GPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 12.GPeraturan Pemerintah Nomor78 Tahun 2010 13.GPeraturan Menteri ESDM nomor 12 Tahun 2011 14.GPeraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2012

9. Pendidikan Minimal S1 Teknik Geologi/Teknik Pertambangan/Teknik Sipil 10.GMenguasai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 11.GMemahami Tugas Pokok dan Fungsi 12.GMemahami Konsep Dasar Pelayanan 13.GMemahami Konsep Dasar Proses Pemberian Izin 14.GMemahami tatalaksana Administrasi Perkantoran 15.GMemahami Konsep Dasar Sistem operasi Komputer 16.GMenguasai Software GIS

Keterkaitan Peralatan/Kelengkapan 3. SOP Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Banyuwangi 4. SOP Pelayanan Pembuatan SK Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral

Bukan Logam dan Batuan 5. SOP Pelayanan Pemberian rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

8. Komputer/Laptop 9. Printer 10.GATK 11.GAlat Komunikasi 12. PS dan Peta Rupa Bumi 13.GBuku Agenda 14.GNota Dinas dan Lembar Disposisi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 5. Permohonan yang tidak lengkap dapat menghambat proses penyelesaian izin 6. Pengadministrasian Surat Permohonan tidak tertib yang mengakibatkan informasi

tidak bisa dilanjutkan tepat waktu 7. Diperlukan Koordinasi dengan pihak perusahaan terkait kelengkapan bahan untuk

proses penyelesaian izin Pertambangan 8. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat

terkait ada ditempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.

- 2-


BPPTMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima suratpermohonan besertakelengkapanpersyaratan, mencatatdi agenda surat masuk,memberi lembardisposisi danmenyediakan ke Kadis

1.2.3.4.


10 Menit 1.2.

3.



1.2.3.




1.2.3.




1.2.3.4.



5 Menerima, menelaahdisposisi Kadis danmempelajaripermohonan sertamemberikan arahandisposisi ke Kasi terkaituntuk di tindaklanjuti

1.2.3.



MULAI

1

- 3-


BPPTMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 Menerima danmenelaah disposisikabid, membaca,mempelajari, danmendisposisi staf untukmelakukan cheklistberkas persyaratan

1.2.3.


10 Menit 1. Disposisi padalembar disposisi

7 Melakukan Checklistberkas persyaratan,korespondensi ke BPPTuntuk melengkapiberkas karena berkastidak lengkap. (dalamwaktu 24 Jam sejakkorespondensi dokumenbelum diterima, makadinyatakan tidaklengkap)

1.2.3.4.5.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklistAlat Komunikasi/Korespondensi

1 Jam 1

2..

Checklist berkaspersyaratanLembar KonfirmasiBerita Per Telpon

8 Membuat Draft SuratPengembalian berkas

1.2.3.4.


10 Menit 1. Draft suratpengembalianberkas

9 Melakukan verifikasidan atas nama Kabiddan Kadismenandatangani suratpengembalian berkas

1.

2.3.4.5.

Draft SuratPengembalianBerkasSurat PermohonanBerkas PersyaratanLembar disposisiChecklist

10 Menit 1. Suratpengembalianberkas

10 Mengagendakan surat,memberi nomor, tanggaldan stempel; mengirimSurat Pengembalianberkas

1. Surat pengembalianberkas

30 Menit 1. Data Surat

1

Tidak Lengkap

2

- 4-

No Uraian ProsedurPelaksana Pemohon/

BPPT

Mutu BakuKet.

Kadis Sekdis Kabid. Kasi TimTeknisStaf

bidangStafTU Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 Melakukan pengkajianawal substansi berkaspermohonan

1.2.3.4.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanDisposisiChecklist

30 menit 1. Kajian awalpermohonan

12 Membuat draft suratundangan presentasikepada Pemohon

1.2.3.45.6.7.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanDisposisiChecklistKomputer/LaptopPrinterATK


13 Memeriksa draft suratdan paraf koordinasi



14 Melakukan verifikasidan paraf koordinasi


10 menit 1. Draft SuratUndangan diparaf

15 Melakukan verifikasidan atas nama Kadismenandatangani draftsurat Undangan


10 menit 1. Surat Undangan

16 Mengagendakan surat,memberi nomor, tanggaldan stempel

1.

2.

Dokumen SuratUndanganBuku Agenda

10 Menit 1. Surat Undangan

17 Mengirim suratundangan ke Pemohon

1.2.

Surat UndanganPerangko

1 hari 1. Tanda kirim/terima surat

2

3

- 5-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 Persiapan RapatPresentasi dan evaluasiPermohonan

1.2.3.45.6.7.8.9.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanRuang RapatMamiriLaptopPrinterATKInfocusLembar Evaluasi

2 Jam 1. Kesiapan rapat

19 Rapat presentasi danevaluasi terhadap hasilkegiatan eksplorasiserta persyaratan lain

1.2.3.45.6.7.8.9.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanRuang RapatMamiriLaptopPrinterATKInfocusForm Evaluasi

2 Jam 1.2.

Lembar EvaluasiDaftar Hadir


20 Peninjauan Lapangan 1.2.3.4.5.

Surat PermohonanBerkas PersyaratanForm EvaluasiKendaraan 4WDPakaian Lapangan

2 hari 1.2.

3.

Lembar EvaluasiBerita Acara hasilEvaluasi (BAHE)Daftar Hadir


20 Menyusun Nota Dinasdan draft suratrekomendasi

1.2.3.4..

BAHEKomputer/LaptopPrinterATK

2 hari 1.2.


21 Verifikasi BAHE dandraft surat rekomendasiserta memberi parafkoordinasi

1.2.

BAHEDraft SuratRekomendasi

10 menit 1. Draft SuratRekomendasitelah diparaf

22 Menelaah danmenandatangani NotaDinas, memberi parafkoordinasi/persetujuandraft surat rekomendasi

1.2.3.

BAHEDraft Nota DinasDraft SuratRekomendasi

20 menit 1.2.

Nota DinasDraft SuratRekomendasitelah diparaf

3

4

- 6-


PemohonMutu Baku


Stafbidang


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 Memberi persetujuandan menandatanganiDraft SuratRekomendasi

1.2.


15 menit 1. Dokumen SuratRekomendasi

24 Koordinasi PemberianNomor , tanggal danStempel SuratRekomendasi

1.

2.

Dokumen SuratRekomendasiBuku Agenda

20 menit 1. SuratRekomendasi

25 Mengirimkan suratrekomendasi

1.2.

Surat RekomendasiMap

30 menit 1.2.

Data SuratTanda Penyerahan/pengiriman Surat



SELESAI

4

Sop Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan

Documents