Sop Narkoba

8/19/2019 Sop Narkoba

1/67

1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PENYELIDIKAN

SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Perkembangan teknologi dan perkembangan peradapan masyarakat di dunia yang mencakup

beberapa aspek meliputi tumbuhnya bentuk kejahatan baru, makin kompleksnya modus

operandi kejahatan baik secara konvensional maupun dimensi baru, kecanggihan pearalatan

yang digunakan pelaku kejahatan dan luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan.

b. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, setiap penyelidik dituntut untuk mengetahui dan

mengerti langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Hukum ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan ke dalam langkah-langkah penyelidikan

agar diperoleh keseragaman dan ketepatan bertindak, diperlukan suatu acuan/pedoman,

sehingga diperoleh kesamaan persepsi;

d. Dalam rangka menyamakan persepsi ke dalam pola tindak yang benar, maka dibuatlah

Standar Operasional Prosedur (SOP) guna dijadikan pedoman bagi seluruh penyelidik dalam

menjalankan kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Narkoba.

2. D a s a r

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP);

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri);

c. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Negara Republik Indonesia

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana


2/67

2

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Penyelidik Satuan Reserse Narkoba

dalam melakukan persiapan / pelaksanaan penyelidikan dan penyelenggaraan Administrasi

penyelidikan yang mendukung dalam penyelidikan tindak pidana.

b. Tujuan :Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menyatukan persepsi diantara para Penyelidik Satuan

Reserse Narkoba, agar diperoleh kesatuan arah dalam rangka penyelidikan Tindak Pidana di

lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Standard Operating Procedure (SOP) di bidang Penyelidikan ini diberikan

skala prioritas terhadap kemampuan dalam melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Investigasi,

Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, Tersangka, Psychologi, Konfrontasi dan Rekontruksi.

II.

1. Tugas Pokok Penyelidik :

TUGAS POKOK

a. Kegiatan penyelidikan dilakukan :

1) Sebelum ada Laporan Polisi / Pengaduan

2) Sesudah ada Laporan Polisi / Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

b. Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

c.

Kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan

untuk :

1) menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.

2) membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya

3) dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

d. Kegiatan penyelidikan meliputi :

1) Pengolahan TKP

2)

Pengamatan ( Observasi )

3) Wawancara ( Interview )

4) Pembuntutan ( Surveilance )

5) Penyamaran ( Undercover )

6) Pelacakan ( Tracking )

7) Penelitian dan Analisis dokumen

e. Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan

kegiatan.

f. Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat

perintah penyelidikan yang ditanda tangani oleh atasan penyelidik selaku penyidik

g. Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi

perintah.

h. Laporan hasil penyelidikan disampaikan secara tertulis, atau lisan yang di tindak lanjuti

dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam.


3/67

3

III.

a. Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.

PERENCANAAN

b. Rencana penyelidikan sekurang-kurangnya memuat :

1) Surat Perintah Penyelidikan.

2) Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan

3) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan.

4) Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5) Kesiapan peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

penyelidikan.

6) Waktu yang di perlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan.

7) Kebutuhan anggaran penyelidikan.

IV. PELAKSANAAN

a. Penyelidikan

Penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pengolahan TKP :

a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka,

saksi dan korban untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

b) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka dan barang bukti

c) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi

2) Pengamatan ( Observasi ) :

a) Melakukan pengawasan terhadap orang, barang, objek, tempat dan lingkungan

tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan

b) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan

pengetahuan dan gagasan yang di ketahui sebelumnya

3) Wawancara ( Interview ) :

a) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara

tertutup maupun terbuka

b) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas

pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana

4) Pembuntutan ( surveilance ) :

a) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang

dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana.

b) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana.

c)

Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.5) Pelacakan ( tracking ) :

a) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan

teknologi informasi.

b) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol,

Kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait.

c) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.


4/67

4

6) Penyamaran ( Undercover ) :

a) Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk

memperoleh bahan keterangan atau informasi.

b) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut,

guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana.

c) Untuk khusus kasus peredaran Narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai

calon pembeli ( Undercover Buy ), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam

distribusi narkoba sampai tempat tertentu ( Controlled Delivery ), penyamaran di

sertai penindakan / pemberantasan ( Raid Planning Execution ).

7) Penelitian dan analisis Dokumen :

Dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara :

a) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana.

b) Meneliti dan menganalisa dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara

tindak pidana serta modus operandinya.

b. Urutan Tindakan Penyelidik :

1) Kanit atau anggota menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan

Narkotika di suatu tempat, anggota melaporkan kepada Kasat selanjutnya dituangkan

dalam Laporan Informasi.

2) Laporan Informasi tersebut di sampaikan kepada Kasat Res Narkoba yang disertakan

Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan informasi tersebut.

3)

Kanit memerintahkan dan atau bersama unitnya melaksanakan penyelidikan guna

penajaman informasi dilapangan.

4) Dalam penajaman laporan informasi anggota telah dilengkapi dengan surat perintah

penangkapan, penggeledahan dan penyitaan serta surat tanda terima barang bukti yang

diduga ada kaitannya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan bahan berbahaya

lainnya.

5) Apabila dianggap A1 Kanit melaksanakan tindakan upaya hukum yaitu penangkapan,

penggeledahan dan penyitaan yang dilengkapi dengan administrasi penyidikan.6) Apabila terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana dan ditemukan adanya bukti

permulaan yang cukup maka dilaksanakan introgasi atau pemeriksaan awal untuk

mengungkap jaringan Narkotika.

c. Sarana Peralatan :

Sarana Peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan antara lain :

1) Peta Geografi, Denah, Data, Letak Lokasi, dan ciri-ciri Identitas sasaran

2) Alat Penyadap Sebagai perekam pembicaraan sasaran baik secara terbuka maupuntertutup

3) Alat tulis sebagai sarana pencatatan hasil Penyelidikan.

4) Teropong dan Kamera/Handycam untuk melakukan pengamatan jarak jauh.

d. Investigasi

Investigasi dilaksanakan bilamana sasaran di duga berada di luar wilayah hukum Polda

Gorontalo dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


5/67

5

1) Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo melakukan permintaan secara tertulis

dengan alamat langsung kepada kantor Kepolisian terkait dimana keberadaan sasaran

telah terdeteksi dengan mencamtumkan :

a) Komposisi Tim Investigasi

b) Tanggal kedatangan Tim Investigasi

c) Lama kunjungamn Tim Investigasi

2) Permintaan secara tertulis dilengkapi dengan Biodata tersangka dan resume singkat dari

hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh Penyidik.

e. Ketentuan Larangan dan Kewajiban

1) Penyelidik Dilarang :

a) Melakukan tindak kekerasan (penyiksaan fisik) dalam melaksanakan Penyelidikan.

b) Melakukan diskriminasi pelayanan dalam kegiatan penyelidikan.

c) Menerima dan/atau meminta imbalan sebelum, selama, dan/atau setelah kegiatan

Penyelidikan.

d) Menyebarkan rasa takut kepada terperiksa baik dengan menggunakan ancaman

kekerasan atau dengan menunjukkan senjata (api).

2) Kewajiban Dalam Penyelidikan :

1) Memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang (pihak) dalam kegiatan

Penyelidikan.

2) Menjalankan kegiatan Penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3) Penggunaan senjata (api) sesuai dengan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor : Protap/01/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

a. Pengawasan

Pengawasan terhadap kegiatan Penyelidikan dilakukan oleh :

1) Atasan Penyelidik, yaitu :

a) Kasat; dan/atau

b) Kaur Bin Ops.

2) Pengawas Penyelidik yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pengawasan

Penyelidik.

b. Pengendalian

Pengendalian Penyelidikan dilakukan dalam bentuk :

1) Tata Naskah (Takah) yang berisikan komunikasi tertulis antara Penyelidik dan Atasan

Penyelidik.

2) Penyelidikan dengan mengikutsertakan Pengawas Penyelidik

3) Penyelidikan dengan mengikutsertakan Satuan lain yang dipimpin oleh Kapolres atau

Kasat Resnarkoba.

4) Mengikutsertakan institusi pengawasan di lingkungan internal Polres Gorontalo.


6/67

6

VI. ADMINISTRASI

Administrasi penyelidikan meliputi :

a. Surat Perintah Tugas ( Sprin Gas )

b. Surat Perintah Penyelidikan ( Sprin Lidik )

c. Laporan Hasil Penyelidikan.

VII.

a. Anggaran penyidikan menyesuaikan dengan DIPA Polri untuk program penyelidikan dan

penyidikan yang disediakan bagi Polres Gorontalo.

ANGGARAN

b. Anggaran yang digunakan untuk kepentingan Penyelidikan menyesuaikan dengan kriteria

tingkat kesulitan atas Penyelidikan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau

Atasan Penyidik.

c. Penggunaan anggaran dalam kegiatan Penyelidikan sesuai dengan standar biaya khusus

(SBK) Penyelidikan / penyidikan yang disahkan oleh Kapolri.

VIII.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) digunakan sebagai petunjuk dan arahan agar setiap

personel yang bertugas pada Fungsi Reserse Narkoba mempunyai pengetahuan yang cukup

tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang ada

kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana.

PENUTUP

b. Standard Operating Prosedure (SOP) diharapkan kepada setiap personil mempunyaikemampuan yang Profesional dan Terampil dalam melaksanakan Fungsi teknis Kepolisian

dibidang penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana terutama dalam melakukan Taktik dan

Tehnik Penyelidikan, Investigasi dan Pemeriksaan baik terhadap Tersangka, Saksi maupun

Ahli.

c. Kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Sat Resnarkoba mempedomani

Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

d. Hal-hal yang belum ditentukan dan atau diatur di dalam SOP di bidang penyelidikan ini,

maka penyelidik tetap mempedomani aturan hukum acara yang berlaku.

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak

Pidana Narkoba sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Limboto, Februari 2016

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

KASAT RESNARKOBA

T T D

ASLI, SH

AKP NRP 80110618


7/67

7


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PENYIDIKAN


I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, setiap penyidik dituntut untuk mengetahui

dan mengerti langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. Untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan ke dalam langkah-langkah penyidikan agar

diperoleh keseragaman dan ketepatan bertindak, diperlukan suatu acuan/pedoman, sehingga

diperoleh kesamaan persepsi;

c. Dalam rangka menyamakan persepsi ke dalam pola tindak yang benar, maka dibuatlah

Standar Operasional Prosedur (SOP) guna dijadikan pedoman bagi seluruh penyidik dalam

menjalankan kegiatan penyidikan.

2. D a s a r

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP);

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri);

c. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Negara Republik Indonesia

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Penyidik Satuan Reserse Narkoba

dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Berkas Perkara serta penyenggaraan

Administrasi Penyidikan yang mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana.


8/67

8

b. Tujuan :

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menyatukan persepsi diantara para Penyidik Satuan

Reserse Narkoba, agar diperoleh kesatuan arah dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana di


4. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur di bidang Penyidikan ini meliputi kegiatan Perencanaan dan

Penganggaran Penyidikan, Pelaksanaan Penyidikan, (Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan,

Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan), Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan,

Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara serta Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan pada


II. TUGAS POKOK

5. Tugas Pokok Penyidik :

a. Tugas Pokok Penyidik Sat Reserse Narkoba adalah :

1) Penyidik Sat Resnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan,

pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

berikut prekursornya serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka

pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

2) Dalam melaksanakan tugas di atas, Penyidik Sat. Reskrim menyelenggarakan fungsi :

a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba dan prekursor;

b) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban

penyalahgunaan Narkoba.

c) pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

penyalahgunaan Narkoba.

d) penganalisa kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaantugas Sat Resnarkoba.

e) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta

identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

f) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun

administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PELAKSANAAN

6. Personel

a. Penyidik Satuan Reserse Narkoba adalah personel Polri yang bertugas di lingkungan Satuan

Reserse Narkoba Polres Gorontalo.

b. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat IPDA sampai

dengan Komisaris Besar Polisi yang berada di lingkungan Direktorat Narkoba yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur oleh

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.


9/67

9

c. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena

diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan sebagaimana diatur oleh UU

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

d. Atasan Penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, Surat

Perintah Penyelidikan, dan Surat Perintah Penyidikan di daerah hukum Atasan Penyidik

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Petugas Lainnya adalah personel yang bertugas dan/atau bekerja di lingkungan Polres

Gorontalo dan atau setidak-tidaknya di lingkungan Satuan Resnarkoba serta diberikan tugas

oleh Penyidik Sat. Resnarkoba untuk membantu atau mendukung pelaksanaan tugas-tugas

penyidikan, seperti pembuatan administrasi penyidikan, penyusunan Berkas Perkara dan

sejenisnya.

7. Sarana-Prasarana yang Digunakan

a. Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk kepentingan penyidikan adalah yang tersedia

di lingkungan Satuan Resnarkoba.

b. Sarana dan Prasarana lain yang menunjang untuk kepentingan penyidikan yang digunakan

apabila telah mendapat persetujuan dari Atasan Penyidik.

8. Urutan Tindakan

a. Tindakan penyidikan mempedomani UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan

Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara

Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Urut-urutan tindakan penyidikan sebagai berikut :

1) Membuat tata naskah (takah) yang terdiri dari :

a) Laporan Polisi;

b) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) apabila didahului dengan penyelidikan;

c) Surat Perintah Penyidikan;

d) Surat Perintah Tugas

e) Rencana Penyidikan;

f) Rencana Kebutuhan Anggaran Penyidikan;

g) Gambar Skema Pokok Perkara; dan

h) Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.

2) Menyusun rencana penyidikan dan penganggaran penyidikan, meliputi :

a) Rencana Kegiatan;

b) Rencana Kebutuhan Anggaran Penyidikan;

c) Target pencapaian kegiatan;d) Skala prioritas penindakan; dan

e) Target penyelesaian perkara.

3) Melakukan upaya hukum dalam rangkaian kegiatan penyidikan, meliputi :

a) Pemanggilan saksi-saksi;

b) Pemeriksaan saksi-saksi;

c) Penyitaan barang bukti;

d) Pemanggilan tersangka;

e) Penangkapan tersangka (jika diperlukan);


10/67

10

f) Pemeriksaan tersangka;

g) Menawarkan bantuan Penasihat Hukum terhadap Tersangka yang tidak mampu, yang

ancaman hukumannya diatas 4 tahun

h) Penggeledahan (jika diperlukan) dan ditindaklanjuti dengan penyitaan (jika ditemukan

barang bukti baru);

i) Penahanan tersangka (jika diperlukan); dan

j) Pemeriksaan Ahli (jika diperlukan).

4) Menyelenggarakan Administrasi Penyidikan dengan kegiatan meliputi :

a) Membuat Surat Perintah Penyidikan;

b) Membuat Surat Perintah Tugas;

c) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

d) Membuat Surat Perintah Penyitaan;

e) Mengajukan Ijin Penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat;

f) Membuat Berita Acara Penyitaan;

g) Membuat Surat Tanda Terima Penyitaan

h) Mengajukan Surat Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat (jika

penyitaan yang dilakukan mendahului permintaan ijin sita atau dalam keadaan

mendesak);

i) Membuat Surat Perintah Penggeledahan (jika diperlukan);

j) Membuat Berita Acara Penggeledahan;

k) Mengajukan Surat Ijin Penggeledahan Rumah dan/atau tempat tertutup lainnya ke

Pengadilan Negeri Setempat;

l) Mengajukan Surat Pemberitahuan Penggeledahan Rumah dan/atau Tempat tertutup

lainnya (apabila penggeledahan dilakukan mendahului permintaan ijin geledah atau

dalam keadaan mendesak)

m) Membuat Surat Panggilan;

n) Membuat Surat Perintah Penangkapan (jika diperlukan);

o) Membuat Berita Acara Penangkapan;

p) Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga

Tersangka;

q) Membuat Surat Perintah Penahanan (jika diperlukan);

r) Membuat Berita Acara Penahanan;

s) Membuat dan menyampaikan Pemberitahuan Penahanan disertai Surat Perintah

Penahanan kepada Keluarga Tersangka;

t) Mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Negeri setempat (jika

masa penahanan penyidik telah berakhir dan masih diperlukan perpanjangan

penahanan);

u) Membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan;

v) Membuat dan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penahanan disertai Surat

Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri setempat;

w) Mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Negeri setempat

(jika masa penahanan yang diberikan Kejaksaan Negeri telah berakhir dan masih

diperlukan perpanjangan penahanan);


11/67

11

x) Membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan;

y) Membuat dan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penahanan dengan

disertai Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri setempat;

z) Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan berikut

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Surat Penetapan Perpanjangan

Penahanannya setiap kali ada perpanjangan penahanan

5) Menyelenggarakan kegiatan penyidikan dengan urutan kegiatan yang meliputi :

a) Menganalisis perkara yang ditangani/disidik;

b) Menyusun rencana penyidikan dan rencana kebutuhan anggaran;

c) Melakukan kegiatan penyidikan dalam bentuk upaya hukum;

d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Tahap Pertama, kepada :

(1) Pelapor atau Korban atau Keluarga Pelapor/Korban untuk perkara kriminal

umum;

(2) Tersangka atau keluarga tersangka untuk perkara kriminal khusus yang tidak

memiliki korban (victimless crime).

e) Melakukan Gelar Perkara untuk menentukan :

(1) Tersangka, utamanya bagi penanganan / penyidikan perkara tindak pidana

khusus sebelum dikirimkannya SPDP ; atau

(2) Ditemukan dua atau lebih alat bukti yang cukup dan bersesuaian, sehingga dapat

diteruskan kegiatan penyidikannya atau tidak ditemukan dua alat bukti yang

cukup dan bersesuaian sehingga dapat dihentikan penyidikannya.

(3) Melibatkan Ahli untuk keterangan Ahli sebagai Alat Bukti

f) Melakukan upaya hukum lanjutan setelah ditentukan tersangkanya atau

penghentian penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti yang cukup;

g) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Tahap Kedua, kepada :


umum;



h) Menyusun Berkas Perkara dan siap untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum;

i) Memperbaiki Berkas Perkara apabila dinyatakan kurang lengkap oleh Penuntut

Umum dan mengirimkan kembali Berkas Perkara yang telah diperbaiki kepada

Penuntut Umum;

j) Menyerahkan Berkas Perkara beserta barang bukti dan tersangkanya kepada

Penuntut Umum; dan

k) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Tahap Ketiga, kepada :


umum;




12/67

12

9. Ketentuan Larangan dan Kewajiban

a. Penyidik Dilarang :

1) Melakukan tindak kekerasan (penyiksaan fisik) dalam melaksanakan penyidikan;

2) Melakukan diskriminasi pelayanan dalam kegiatan penyidikan;

3) Menerima dan/atau meminta imbalan sebelum, selama, dan/atau setelah kegiatan

penyidikan;

4) Menyebarkan rasa takut kepada terperiksa baik dengan menggunakan ancaman atau

ancaman kekerasan atau dengan menunjukkan senjata (api).

b. Kewajiban Dalam Penyidikan :

1) Memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang (pihak) dalam kegiatan

penyidikan;

2) Menjalankan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

3) Penggunaan senjata (api) sesuai dengan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor : Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;

10. Pengawasan dan Pengendalian

a. Pengawasan

Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan dilakukan oleh :

1) Atasan Penyidik, yaitu :

a) Kasat; dan/atau

b) Kaur Bin Ops.

2) Pengawas Penyidik yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pengawasan Penyidik.

b. Pengendalian

Pengendalian penyidikan dilakukan dalam bentuk :

1) Tata Naskah (Takah) yang berisikan komunikasi tertulis antara penyidik dan Atasan

Penyidik;

2) Gelar Perkara yang dilakukan dengan melibatkan :a) Penyidik di lingkungan Sat. Reskrim;

b) Penyidik dengan mengikutsertakan Pengawas Penyidik;

c) Penyidik dengan mengikutsertakan Satuan lain yang dipimpin oleh Kapolres atau

Kasat Reskrim;

d) Penyidik dengan mengikutsertakan institusi pengawasan di lingkungan internal

Polres Gorontalo.

IV. ADMINISTRASI

11. Kelengkapan Administrasi

Segala administrasi adalah administrasi yang menunjang terselenggaranya penyidikan, berupa :

a. Administrasi Penyidikan yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

dan/atau yang diatur oleh perundang-undangan lainnya; atau

b. Administrasi Perkantoran yang menunjang kegiatan penyidikan sebagaimana diatur oleh

Hukum Administrasi dan/atau Peraturan Kapolri serta peraturan administrasi lainnya.

12. Anggaran


13/67

13

a. Anggaran penyidikan menyesuaikan dengan DIPA Polri untuk program penyelidikan

dan penyidikan yang disediakan bagi Polres Gorontalo ;

b. Anggaran yang digunakan untuk kepentingan penyidikan menyesuaikan dengan kriteria

tingkat kesulitan atas penyidikan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau Atasan

Penyidik;

c. Penggunaan anggaran dalam kegiatan penyidikan sesuai dengan standar biaya khusus

(SBK) penyidikan yang disahkan oleh Kapolri.

V.

13. Ketentuan Lain-Lain

PENUTUP

a. Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas

penyidikan :

1) Sangat sulit ;

2) Sulit ;

3) Sedang ; atau

4) Mudah

b. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan,

meliputi :

1) 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;

2) 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;

3) 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau

4) 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

c. Penentuan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan dilakukan oleh pejabat yang

berwenang atau Atasan Penyidik;

d. Apabila penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria tingkat kesulitan di atas,

maka penyidik mengajukan alasan tentang kesulitan dan/atau hambatan yang dihadapi

dalam bentuk Laporan Kemajuan kepada Atasan Penyidik (Kasat) untuk mendapatkan

persetujuan.14. Ketentuan Penutup

a. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan tetap mengacu pada UU No. 8

Tahun 1981 tentang KUHAP dan/atau undang-undang tertentu yang mengatur hukum

acaranya sendiri.

b. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Resnarkoba mempedomani Perkap

No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Hal-hal yang belum ditentukan dan/atau diatur di dalam SOP di bidang penyidikan ini,

maka penyidik tetap mempedomani aturan hukum acara yang berlaku.



KASAT RESNARKOBA

T T D

ASLI, SHAKP NRP 80110618


14/67

14


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANGGILAN


A. Pendahuluan

Guna menjamin pelaksanaan tugas penyelidikan yang benar, perlu disusun standar operasional

prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan upaya hukum pemanggilan. Standar

Operasional Prosedur ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas

pemanggilan yang harus dilaksanakan dalam proses penyidikan.

B. Tujuan

Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses penyidikan guna

memperoleh suatu keterangan baik terhadap saksi, ahli maupun terhadap tersangka didalam

proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Standar

Operasional Prosedur ini dibuat bertujuan guna menghindari pelanggaran hukum baik pelanggaran

HAM maupun pelanggaran terhadap hukum acara pidana serta menghindari kesalahan prosedur

dalam proses pemanggilan.

C. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur pemanggilan memuat petunjuk tentang tatacara dari mulai pemenuhan

syarat formil, syarat materil pembuatan surat panggilan, pengajuan atau penandatanganan surat

panggilan pencatatan dalam register surat panggilan, penyampaian surat panggilan, serta bagaimana

orang yang dipanggil apabila tidak memenuhi panggilan tersebut. Standar Operasional Prosedur ini

berlaku bagi penyidik Polri khususnya pada lingkungan Penyidik Sat Resnarkoba Polres

Gorontalo.

D. Pengertian Pemanggilan

1. Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi / tersangka guna didengar

keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

2. Tenggang waktu yang wajar adalah antara tanggal, hari, diterimanya surat panggilan dengan

hari, tanggal orang yang di panggil diharuskan memenuhi panggilan harus ada tenggang waktu

yang layak dan wajar serta surat panggilan yang disampaikan selambat-lambatnya tiga (3)

hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan.

3. Alasan yang tidak patut dan wajar adalah seseorang yang dipanggil sebagai saksi/tersangkadimana dapat diyakinkan bahwa surat panggilan tersebut tidak dapat hadir dengan

menyampaikan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan.

4. Surat panggilan ke II adalah surat yang diterbitkan oleh penyidik dalam menindak lanjuti surat

panggilan pertama apabila yang dipanggil diyakini telah menerima panggilan pertama namun

yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan-alasan yang patut dan wajar.

5. Surat perintah membawa adalah surat perintah yang ditandatangani oleh penyidik guna

membawa saksi atau tersangka dikarenakan yang dipanggil tidak dapat memenuhi surat

panggilan baik panggilan kesatu dan kedua tanpa alasan yang patut dan wajar.


15/67

15

6. Ijin adalah permohonan atau pemberitahuan yang isampaikan oleh penyidik kepada lembaga

tinggi Negara atau instansi pemerintahan / lembaga lain, guna memperoleh ijin yang diberikan

kepada penyidik dalam rangka proses pemanggilan.

E . Petunjuk dan Koordinasi

1. Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka bukan lembaga tinggi Negara dan pejabat

pemerintahan.

a. Syarat formil :

1) Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119, Pasal 120

KUHAP;

2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4) Undang-undang yang dipersangkakan

5) Laporan Polisi6) Surat Perintah Tugas

7) Surat Perintah Penyidikan

8) Buku Register surat panggilan

9) Agenda tanda terima surat panggilan

b. Langkah-langkah membuat surat panggilan :

1) Surat Panggilan dibuat dengan jelas tentang ; dasar pemanggilan, alasan, waktu

pemanggilan, identitas lengkap orang yang dipanggil, kapasitas yang dipanggil (saksi

atau tersangka), perkara apa.

2) Untuk waktu pemanggilan diberikan tenggang waktu yang wajar (dengan

memperhitungkan diluar kota /luar negeri), apabila alamat tidak diketahui

dicantumkan alamat terakhir yang ada pada penyidik (berdasarkan hasil penyelidikan).

3) Surat panggilan ditanda - tangani oleh Kasat Resnarkoba atau pejabat yang berwenang /

penyidik yang memanggil.

2. Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka untuk Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat

Pemerintah.

a. Syarat formil :

1) Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119, Pasal

120 KUHAP.

2) Pasal 66, 220, 289, 340, 391 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD.

3) Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang

Nomor 8 tahun 2005.

4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

5) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6) Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris.

7) Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

b. Langkah-langkah membuat surat panggilan saksi dan tersangka pejabat Lembaga Tinggi


16/67

16

Negara dan Pejabat Pemerintahan, Non Pemerintah (Notaris).

1) Pemanggilan terhadap Pejabat-pejabat Negara, anggota-anggota MPR / DPR / DPD /

BPK / Mentri kabinet, Gubernur, Bupati / Walikota, Deputi Gubernur BI, sebelum

dipanggil mengajukan surat permohonan ijin kepada Presiden RI, pengajuan

permohonan kepada Kapolri melalui Kapolda diteruskan ke Kabareskrim.

2) Anggota DPRD/DPD tingkat I, sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan izin

kepada Mentri Dalam Negeri pengajuan permohonan kepada Kapolri melalui Kapolda

diteruskan ke Kabareskrim.

3) Anggota DPRD/DPD tingkat II Kabupaten/kota sebelum dipanggil mengajukan surat

permohonan izin kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kapolda.

4) Untuk memanggil Lurah/Kepala Desa sebelum dipanggil penyidik mengajukan surat

permohonan izin kepada Bupati/Walikota.

5) Untuk pemanggilan terhadap Ketua dan Majelis Hakim, sebelum dipanggil mengajukan

surat permohonan izin kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Kabareskrim.

6) Untuk pemanggilan Notaris, sebelum dipanggil penyidik mengajukan surat kepada

Majelis Pengawas Daerah, guna mendapat persetujuan/ijin.

3. Pengajuan Penandatanganan Surat Panggilan.

a. Surat Panggilan diajukan secara berjenjang (diparaf oleh para pejabat yang terkait) sampai

dengan ditanda tangani oleh Kasat Resnarkoba atau Pejabat yang berwenang dan oleh

Penyidik yang memanggil.

b. Mencatat surat panggilan untuk saksi dan tersangka pada register surat panggilan serta

mencatat dalam buku ekspedisi.

c. Membuat surat guna mendapatkan ijin dalam rangka pemanggilan (saksi/tersangka) yang

termasuk lingkup pejabat Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintah, Non

Pemerintah (Notaris).

d. Penyampaian surat panggilan ke satu/ ke dua untuk saksi dan tersangka.

F. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur ( Sop ) ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.



KASAT RESNARKOBA

T T D

ASLI, SHAKP NRP 80110618


17/67

17


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGKAPAN


A. Pendahuluan

Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar, perlu disusun standar operasional

prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penangkapan terhadap tersangka. SOP ini

merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas penangkapan yang dilaksanakan

terhadap tersangka.

Standar operasional ini merupakan panduan untuk menghindarkan penyidik terhadap hal-hal yang

kontra produktif yang dapat menghalangi kelancaran proses penyidikan. Dalam pelaksanaan upaya

paksa melalui penangkapan ini, ketentuan hukum acara yang ada dalam KUHAP maupun hukum

acara Undang-Undang lainnya, menjadi dasar SOP ini sebagai otorisasi operasional penyidik.

B. Tujuan

Tindakan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang.

Penangkapan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan, untuk mencegah tersangka

menghilangkan barang bukti dan mencegah tersangka melarikan diri.

Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini dibuat sebagai standar atau panduan bagi Penyidik

dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka sebagai langkah antisipasi terhadap

kemungkinan adanya kesalahan prosedur yang dapat mengakibatkan gugatan hukum atau hal-

hal yang kontra produktif saat pelaksanaan penyidikan.

Standar Operasional Prosedur Penangkapan dirancang untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi

terhadap penyidikan dan koordinasi baik dalam lingkungan internal Polri (penyidik, atasan penyidik

dan petugas penyimpan barang bukti) maupun dalam lingkungan eksternal yang berwenang.

C. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini memuat petunjuk dan koordinasi meliputi

syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penangkapan dalam rangkaian penyidikan, maupun

tertangkap. Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini dapat menjadi panduan bagi seluruh

Penyidik Polri.

D. Definisi

1. Pengertian penangkapan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian

penangkapan dalam KUHAP.

2. Pengertian tertangkap tangan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian

tertangkap tangan dalam KUHAP.

E. Petunjuk dan Koordinasi


18/67

18

Tindakan penangkapan merupakan rangkaian proses penyidikan perkara yang termasuk dalam

kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penangkapan, penyidik melakukan

berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum acara lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan melibatkan penyidik / petugas Kepolisian lainnya

maupun pihak di luar institusi Kepolisian antara lain penyidik pegawai negeri sipil, saksi, Kepala

Desa / Kepala Lingkungan, Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa lainnya,

Pengadilan Negeri, pemilik atau yang menguasai barang dan lain-lain.

Penangkapan dalam rangkaian kegiatan penyidikan

Syarat formal yang harus dipenuhi :

1) Dalam Surat Perintah Penangkapan harus mencantumkan dasar dilakukan penangkapan

yaitu :

a) Pasal 1 butir 2 KUHAP.

b) Pasal 1 butir 20 KUHAP.c) Pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 16 KUHAP.

d) Pasal 17 KUHAP.

e) Pasal 18 KUHAP.

f) Pasal 19 KUHAP.

g) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h) Undang-Undang yang dipersangkakan, yang sifatnya LezSpecialist penyidik harus

menyesuaikan dengan hukum acara pada undang-undang tersebut. Contoh yaitu

Undang-Undang Narkotika dan Teroris yang mengatur berbeda dalam hal masa

penahanan, serta Undang-Undang ITE yang mengatur berbeda dalam hal mendapatkan

penetapan penahanan dari pengadilan, dan harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam.

Untuk hal ini maka ijin penangkapan harus diminta kepada pihak Pengadilan sebelum

penangkapan dilakukan.

i) Undang-Undang lain yang terkait.

j) Laporan Polisi.

k) Surat Perintah Penyidikan.

l) Surat Perintah Penggeledahan.

m) Surat Perintah Penyitaan.

n) Surat Perintah Tugas.

2) Penyidik membuat berita acara penangkapan dan surat pemberitahuan penangkapan dan

disampaikan kepada keluarga tersangka.

3) Petugas yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam

Surat Perintah Penyidikan.

Syarat materiil yang harus dipenuhi :

Penangkapan dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian alat bukti, hasil

penyelidikan yang dianalisis dan menyimpulkan bahwa seseorang adalah tersangkanya dan

perlu dilakukan upaya paksa (penangkapan).


19/67

19

Langkah-langkah Penangkapan :

1) Sebelum penangkapan dilakukan, penyidik wajib melakukan gelar perkara dan melaporkan

kepada atasan Penyidik kegiatan penangkapan yang akan dilakukan;

2) Penyidik sebelum melakukan penangkapan agar melakukan briefing dan diskusi untuk

membahas kegiatan penangkapan termasuk menilai resiko yang mungkin berdasarkan

informasi, dan mendapatkan cara untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi;

3) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sudah

disiapkan terlebih dahulu kepada orang yang akan ditangkap atau orang yang mempunyai

hubungan dengan tersangka atau pihak lain yang berada di TKP.

4) Penyidik, sedapat mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait baik kepolisian setempat

termasuk pejabat setingkat RT/RW untuk menyampaikan kegiatan penangkapan yang

akan dilakukan;

5) Penyidik wajib memberikan peringatan agar tersangka bekerja sama untuk menyerahkan

diri secara baik- baik;

6) Penyidik setelah memberikan peringatan kepada tersangka untuk bekerjasama namun tidak

mendapat respon, maka langkah paksa secara terukur dan melindungi penyidik untuk

menangkap Tersangka segera dilakukan. Upaya paksa yang dilakukan sifatnya

melumpuhkan, dan dapat ditingkatkan dengan melihat penilaian resiko berkembang

dilapangan;

7) Penyidik melakukan identifikasi dan dokumentasi serta pemeriksaan kesehatan terhadap

tersangka yang ditangkap;

8) Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik membuat Berita Acara Penangkapan dan

permohonan penetapan penangkapan dari Pengadilan Negeri;

9) Setelah tersangka ditangkap, pada kesempatan pertama segera dilakukan pemeriksaan

dengan menggunakan berita acara pemeriksaan tersangka.

Terhadap penangkapan yang menemukan benda/barang bergerak maka dapat langsung

dilakukan penyitaan, sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak tidak dilakukan penyitaan,

melainkan disegel / diblokir. Untuk penangkapan yang dilanjutkan dengan penyitaan bukti

digital, hal ini diatur dalam SOP khusus Subdit Fismondev. Demikian juga bahwa dalam

penyidikan cyber crime, metode penangkapan harus menghindarkan tersangka dari perangkat

IT yang digunakan untuk menjamin keaslian data dan informasi yang didapatkan pada

komputer dan menghindari terjadinya kerusakan barang bukti.

Hal-hal khusus dalam Penangkapan Tersangka

1) Setiap orang dapat yang menemukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan,

berhak menangkap tersangka, untuk kemudian segera melaporkan atau menyerahkan

tersangka tersebut beserta barang bukti yang ada kepada kesatuan Polri terdekat. Demikian

juga, Anggota Polri atau Penyidik yang menemukan tindak pidana dapat melakukan

penangkapan dan segara menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Perwira siaga

atau Ka SPK dan diteruskan kepada Penyidik. Hal penting dalam hal ini adalah barang

bukti dari tindak pidana yang didapatkan tidak boleh tidak harus diserahkan kepada

Penyidik untuk disita.


20/67

20

2) Penangkapan atas dasar permintaan melalui Interpol dengan dilengkapi Surat permintaan

penangkapan yang dikeluarkan oleh negara peminta harus dikoordinasikan dengan pihak

terkait untuk kepastian hukum yang menjadi dasar otoritas penangkapan;

3) Penangkapan terhadap tersangka yang keberadaannya diluar yuridiksi Penyidik yang

melakukan penyidikan, dapat dilakukan oleh penyidik setempat dengan dilengkapi surat

perintah penangkapan dengan dasar surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh

Penyidik atau dasar surat DPO. Hal ini dapat juga dilakukan oleh penyidik yang menangani

dengan dibantu oleh penyidik setempat;

4) Penangkapan terhadap pejabat dan penyelenggara Negara harus mendapatkan ijin melalui

permintaan yang diajukan oleh penyidik, kepada Presiden untuk anggota DPR/MPR, DPD,

BPK, Menteri, Gubernur dan Deputy Gubernur BI, Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk

anggota DPR tingkat provinsi harus seijin Menteri Dalam Negeri. Untuk anggota DPR

setingkat kabupaten atas seijin Gubernur Kepala Daerah. Untuk Ketua dan Majelis Hakim,

permohonan kepada Mahkamah Agung RI, melalui Kapolda yang akan ditujukan kepada

Kabareskrim dan diteruskan oleh Jaksa Agung.

F. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur ( Sop ) Penangkapan ini dibuat sebagai pedoman dan

panduan bagi penyidik / penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan

Limboto, Februari 2016An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

KASAT RESNARKOBA

T T D

ASLI, SH

AKP NRP 80110618


21/67

21


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAHANAN


A. Pendahuluan


prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penahanan. SOP ini merupakan pedoman

bagi penyidik dalam melaksanakan tugas yang wajib dilaksanakan.

B. Tujuan

Tindakan penahanan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penahanan dilakukan

dengan mempertimbangkan alasan obyektif dan alasan subyektif, alasan obyektif adalah penahanan

dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5

(lima) tahun sesuai pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP atau terhadap pasal pengecualian yang diatur

dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, sedangkan alasan subyektif adalah adanya kekhawatiran

tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penahanan adalah pengekangan kebebasan

seseorang, sehingga harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat

mengganggu proses penyidikan. Standar Operasional Prosedur penahanan ini dibuat sebagai standar

bagi Penyidik dalam melakukan tindakan penahanan dan sebagai langkah antisipasi terhadap

adanya kesalahan prosedur yang mengakibatkan gugatan hukum. Standar Operasional Prosedur

penahanan disusun untuk mengefektifkan koordinasi baik dalam lingkungan internal Polri

(Penyidik, Atasan penyidik dan pejabat rutan) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain Jaksa

Penuntut Umum ,Pengadilan dan instansi terkait lainnya.

C. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur Penahanan memuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang

harus dipenuhi dan langkah–langkah penahanan. Standar Operasional Prosedur Penahanan ini

berlaku bagi seluruh Penyidik Sat Resnarkoba Polres Gorontalo.

D. Definisi

1. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau

Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatur dalam

undang – undang.

2. Penangguhan Penahanan adalah ditundanya atau tidak dilanjutkannya seorang tersangka /

terdakwa baik dengan jaminan orang atau jaminan uang berdasarkan syarat-syarat lain yang

ditentukan.

3. Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari jenis penahanan yang

satu kejenis penahanan yang lain oleh penyidik atau penuntut umum.


22/67

22

4. Pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena

alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan

dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

5. Pemindahan tempat penahanan adalah memindahkan tersangka dari rutan yang satu ke rutan

yang lain dengan pertimbangan - pertimbangan tertentu guna mempermudahkan penyelesaian

perkara.

6. Penahanan lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditangguhkan

penahanannya dengan pertimbangan atau alasan tertentu kedalam Rumah Tahanan Negara guna

kepentingan penyidikan.

E . Petunjuk dan koordinasi

Tindakan penahanan merupakan salah satu bagian dari rangkaian penyidikan yang termasuk dalam

kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penahanan, penyidik melakukan berdasarkan

ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya. Dalam melaksanakankegiatan penahanan akan melibatkan penyidik / petugas kepolisian lainnya maupun pihak di luar

institusi kepolisian antara lain Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pejabat Rutan.

1. Penahanan di Rutan/Cabang Rutan

a. Syarat yang harus dipenuhi

1) Dalam Surat Perintah Penahanan harus mencantumkan dasar dilakukan penahanan

yaitu :

a) Pasal 1 butir 21 KUHAP b) Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22 a yat (1) KUHAP.

c) UU R I No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang – Undang yang dipersangkakan.

e) Undang – Undang lain yang terkait;

f) Laporan Polisi;

g) Surat perintah penyidikan;

h) Surat Perintah Tugas;

2) Penyidik membuat surat pemberitahuan penahanan tersangka kepada keluarga

tersangka/penasehat hukum;

3) Petugas yang melaksanakan penahanan adalah penyidik yang mendapat perintah

dalam surat perintah penahanan.

b. Langkah – langkah penahanan di Rutan/Cabang Rutan :

1) Membuat Berita Acara penahanan sesaat segera setelah melakukan penahanan dan

ditanda tangankan kepada tersangka.

2) Membuat Berita Acara Penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menanda

tangani Berita Acara Penahanan.

3) Menyerahkan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka untuk tanda

tangan.

4) Surat perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka dan

pejabat rutan.

5) Meminta Dokter Tahanan untuk memeriksa kesehatan tersangka.

6) Memfoto dan mengambik sidik jari tersangka.

7) Menyerahkan tersangka kepada pejabat rutan untuk dimasukkan ke dalam rutan,


23/67

23

dengan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka.

8) Memberitahukan kepada keluarga tersangka/ penasehat hukum dengan surat resmi

dan tanda penerimaan surat.

2. Perpanjangan penahan

Surat perintah penahanan yang diterbitkan kasatker selaku penyidik sebagaimana dimaksud

pasal 20 KUHAP berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari.

Apabila selama 20 (dua puluh) hari penyidikannya belum selesai dan masih diperlukan

penahanan tersangka maka penyidik dapat meminta kepada JPU untuk menerbitkan Surat

Perpanjangan Penahanan yang berlaku paling lama 40 (empat puluh) hari dan apabila masih

belum selesai dan masih diperlukan penahanan tersangka maka penyidik dapat meminta

kepada pengadilan Negeri untuk menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan yang berlaku

selama 30 (tiga puluh) hari dan perpanjangan penahanan dari pengadilan negeri dapat

diperpanjang kembali apabila diperlukan.

Langkah – Langkah perpanjangan penahanan :

a. Penyidik mengirimkan surat permintaan perpanjangan penahanan tersangka kepada

Kejaksaan Negeri/Pengadilan Negeri dengan mencantumkan rujukan :

1) Pasal 24 ayat (2) KUHAP

2) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3) Laporan Polisi;

4) SPDP;

5) Surat Perintah penahanan;

Dan melampirkan :

1) Resume singkat;

2) Laporan Polisi;

3) Surat Perintah penyidikan;

4) SPDP;

5) Surat Perintah Penahanan;

6) Perpanjangan penahanan dari JPU ( untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri)

b. Dengan dasar surat perintah perpanjangan dari JPU / penetapan penahanan dari Pengadilan

Negeri tersebut, maka penyidik dapat melakukan perpanjangan penahanan tersangka.

c. Penyidik membuat surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga

tersangka atau penasehat hukum.

d. Penyidik membuat berita acara perpanjangan penahanan dan ditanda tangankan kepada

tersangka.

e. Membuat Berita Acara penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menanda

tangani Berita Acara Perpanjangan penahanan.

f. Menyerahkan surat perpanjangan penahanan kepada tersangka, keluarga tersangka /

Penasehat hukum dan pejabat rutan.

g. Memberitahukan kepada keluarga tersangka/penasehat hukum dengan surat resmi dan

tanda penerimaan surat.

3. Pengalihan Jenis Penahanan

Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai dan tidak dikhawatirkan akan


24/67

24

melarikan diri serta tidak menyulitkan dalam pengawasannya, atau dalam hal kehadiran

tersangka sangat diperlukan oleh masyarakat karena profesi / keahliannya, maka terhadap

tersangka dapat dilakukan pengalihan penahanan.

Jenis penahanan dapat berupa : penahanan rutan, penahanan rumah, penahan kota.

a. Persyaratan

1) Adanya pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangka /

keluarganya / penasehat hukumnya yang diketahui oleh RT/RW/Kepala desa.

2) Wajib untuk melapor diri kepada penyidik selama menjalani penahanan.

b. Langkah – langkah pengalihan jenis penahanan :

1) Apabila kasatker mengabulkan permohonan tersangka/ keluarganya/penasehat

hukumnya, maka penyidik membuat :

a) Surat Perintah Pengalihan je nis pena hanan

b) Berita Acara pengalihan jenis Penahanan

c) Surat Keterangan Wajib lapor

d) Resume Singkat

2) Penyidik menyerahkan surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tersangka

untuk ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.

3) Penyidik menyerahkan surat perintah pengalihan jenis penahanan kepada tersangka,

keluarga tersangka dan pejabat rutan.

4) Kasatker menugaskan anggota untuk melakukan pengawasan terhadap tersangka.

4. Pemindahan tempat penahanan

Dalam hal penyidikan berlangsung dan dibutuhkan tindakan untuk memindahkan penahanan

tersangka dari satu rutan ke rutan lain guna melancarkan penyidikan, maka penyidik dapat

melakukan pemindahan tempat penahanan, dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Penyidik mempertimbangkan alasan pemindahan tempat penahanan.

b. Pemindahanan tempat penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan yang cepat, mudah dan murah.

c. Penyidik menempatkan keamanan dan keselamatan tersangka yang ditahan sebagai prioritas utama

d. Melakukan koordinasi dengan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan

kasus tersebut.

e. Menentukan waktu pemindahan tahanan.

f. Menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan :

- Surat perintah tugas

- Surat Perintah penyerahan tersangka

- Berita acara penyerahan tersangka

- Surat Perintah Pemindahan tempat penahanan

- Berita Acara pemindahan tempat penahanan

g. Membuat laporan pelaksanaan tugas pemindahan tempat penahanan.

5. Pembantaran Penahanan

a. Meminta Dokter untuk memeriksa kesehatan tersangka untuk memastikan tersangka masih

bisa ditahan atau tidak.

b. Apabila kondisi tersangka tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka


25/67

25

penyidik melakukan pembantaran agar tersangka dirawat/opname.

c. Membuat surat perintah pembantaran dan berita acara pembantaran

d. Selama masa perawatan/opname, penyidik melakukan pengawasan dan pengamanan

terhadap tersangka.

6. Penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan dapat dilakukan atas jaminan uang atau orang :

Jaminan Uang

a. Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukum dengan

mencantumkan uang jaminan dan syarat – syarat lainnya.

b. Pemohonan menyetorkan uang jaminan kepanitera Pengadilan Negeri dengan formulir

penyetoran yang dilakukan oleh penyidik

c. Berdasarkan bukti setor uang, maka penyidik mengeluarkan surat perintah

penangguhan penahanan.

Jaminan Orang

a. Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukum dengan

mencantumkan identitas penjamin, besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin

syarat – syarat lainnya.

b. Berdasarkan surat jaminan, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penangguhan

penahanan.

7. Penahanan Lanjutan

a. Membuat surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan penahanan lanjutan

kepada keluarga tersangka.

b. Mengajukan surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan lanjutan

kepada keluarga tersangka

c. Mencatat dalam register surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan

penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka

d. Melaksana kan penahanan lanjutan

e. Membuat berita acara penahanan lanjutan ditanda tangankan kepada tersangka

f. Membuat berita acara penolakan tanda tangan, apabila tersangaka menolak menanda

tangani berita acara penahanan lanjutan

g. Menyerahakan surat perintah penahanan lanjutan kepada tersangka untuk ditanda tangani

h. Surat Perintah penahanan lanjutan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka dan

pejabat rutan

i. Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka j. Menyerahkan tersangka kepada pajabat rutan untuk dimasukkan kedalam rutan, dengan

dituangkan dalam berita acara penyerahan tersangka.

k. Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat hukum dengan surat resmi dan

tanda penerimaan surat.

8. Pengeluaran Tahanan

a. Membuat Surat Perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan pengeluaran

tahanan kepada keluarga tersangka

b. Mengajukan surat perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan pengeluaran


26/67

26

tahanan kepada keluarga tersangka

c. Mencatat dalam register surat perintah pengeluaran tahanan dan surat pemberitahuan

pengeluaran tahanan kepada keluarga tersangka

d. Melaksanakan pengeluaran tahanan

e. Membuat Berita Acara pengeluaran tahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka

f. Membuat berita acara penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menanda

tangani.

g. Menyerahkan surat perintah pengeluaran tahanan kepada tersangka untuk ditanda tangani

h. Surat Perintah pengeluaran tahanan disampaikan kepada terangka, keluarga tersangka dan

pejabat rutan

i. Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka

j. Mengeluarkan tersangka dari Rutan

k. Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat hukum dengan surat resmi dan

tanda penerimaan Surat.

F. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur ( Sop ) Penahanan ini dibuat sebagai pedoman dan

panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan



KASAT RESNARKOBA

T T D

ASLI, SH

AKP NRP 80110618


27/67

27


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGELEDAHAN


A. Pendahuluan


prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan Penggeledahan. SOP ini merupakan pedoman

bagi penyidik dalam melaksanakan tugas penggeledahan yang wajib untuk dilaksanakan.

Standar operasional ini merupakan panduan untuk menghindarkan penyidik terhadap hal-hal yang

kontra produktif yang dapat menghalangi kelancaran proses penyidikan. Dalam pelaksanaan upaya

paksa melalui penggeledahan ini, ketentuan hukum acara yang ada dalam KUHAP maupun hukum

acara Undang-Undang lainnya , menjadi dasar SOP ini sebagai otorisasi operasional penyidik

B. Tujuan

Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penggeledahan

dilakukan dengan pertimbangan untuk mencari barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang

terjadi untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penggeledahan

dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dengan berawal dari praduga bahwa

pada tempat tinggal, tempat tertutup lainnya, pakaian, badan, atau tempat lain yang ada

hubungannya dengan tersangka guna mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan

dengan tindak pidana yang terjadi.

Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap

proses dapat meruntuhkan pembuktian.

Standar Operasional Prosedur penggeledahan ini dibuat sebagai standar bagi penyidik/penyidik

pembantu/penyelidik dalam melakukan tindakan penggeledahan untuk mencari barang bukti dan

sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya kesalahan Proses yang dapat

mengakibatkan gugatan hukum.

Standar Operasional Prosedur penggeledahan didesain untuk mengefektifkan koordinasi baik dalam

lingkungan Polri (penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dan atasan penyidik) maupun dalam

lingkungan eksternal antara lain Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

C. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur Penggeledahan membuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat

yang harus dipenuhi, langkah-langkah penggeledahan dalam rangkaian tindakan penyidik untuk

melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal yang diatur

dalam KUHAP. Standar Operasional Prosedur penggeledahan ini berlaku bagi seluruh penyidik

Polri di wilayah Polres Gorontalo


28/67

28

D. Definisi

1. Pengertian penggeladahan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian

penggeledahan dalam KUHAP.

2. Penggeledahan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah penggeledahan rumah,

penggeledahan pakaian maupun penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam

KUHAP.

3. Pengertian penggeledahan rumah dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian

penggeledahan rumah dalam KUHAP.

4. Pengertian penggeledahan pakaian maupun penggeledahan badan dalam Standar Operasional

Prosedur ini adalah pengertian penggeledahan badan dalam KUHAP.

E. Petunjuk dan Koordinasi

Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam

kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penggeledahan, penyidik melakukan

berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan akan melibatkan penyidik/penyidik pembantu dan

petugas Kepolisian lainnya maupun pihak diluar institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala Desa /

Kepala Lingkungan, penghuni rumah dan Pengadilan Negeri.

Penggeledahan rumah, halaman rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan

a. Syarat formal yang harus dipenuhi :

1) Dalam Surat Perintah Penggeledahan harus mencantumkan dasar dilakukan

penggeledahan yaitu :

a) Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud

penggeledahan;

b) Pasal 5 (1) huruf b pa sal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP

mengatur tentang kewenangan penyidik/penyidik pembantu dalam hal

penggeledahan.

c) Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.d) Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari Ketua

PN serta tindakan yang tidak diperkenankan.

e) Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah diluar

daerah hukum penyidik/penyidik pembantu.

f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

g) Undang-Undang yang dipersangkakan;

h) Undang-Undang lain yang terkait;

i) Laporan Polisi;

j) Surat Perintah Penyidikan;

k) Surat Perintah Tugas.

2) Petugas yang melaksanakan penggeledahan adalah penyidik yang mendapat perintah

dalam surat perintah penyidikan;

3) Ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

4) Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan


29/67

29

tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera

sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengdilan Negeri

yang bersangkutan;

5) Penggeledahan yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang yang mengharuskan

dimintakan izin lebih dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka

peyidik/penyidik pembantu terlabih dahulu memenuhi ketentuan dimaksud misalnya

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektrik.

b. Syarat materiil yang harus dipenuhi

Penggeledahan dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian alat bukti yang telah

ditemukan penyidik/penyidik pembantu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, keterangan tersangka dengan hasil olah TKP. Adapun bentuk-bentuk alat bukti

dimaksud meliputi keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi yang dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli (pemeriksaan forensik),

petunjuk, berita acara pemeriksaan dan pengolahan TKP serta berita acara pemeriksaan

tersangka.

c. Langkah-langkah penggeledahan

1) Penyidik menunjukan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan dan Surat

Izin Pengeledahan Rumah dari Ketentuan Pengadilan Negeri setempat kepada orang

yang akan digeledah atau orang yang menguasai tempat tertutup serta penyampaian

maksud bahwa akan dilakukan penggeledahan;

2) Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi selama penggeledahan, terhadap

penggeledahan yang tidak disetujui oleh tersangka atau penghuni menghadirkan

Kepala Desa atau Ketua Lingkungan.

3) Bila menemukan barang bukti yang terkait tindak pidana disita, langsung diberikan

Surat Tanda Penerimaan (STP) dan dibuatkan berita acara penggeledahan dengan

blangko yang telah disiapkan.

4) Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan penyidik dan dibuatkan berita acara

penggeledahan.

5) Dalam penggeledahan hal tertangkap tangan tidak perlu Surat Perintah Penggeledahan

dan surat izin penggeledahan dari Ketentuan Pengadilan Negeri setempat, dua hari

setelah penggeledahan segera dibuatkan BA penggeledahan dan membuat surat

persetujuan tentang telah dilakukan penggeledahan kepada ketua Pengadilan Negeri.

Standar Operasional Prosedur tentang penggeledahan ini dikeluarkan untuk dijadikan pedoman

didalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.

Ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur ini agar dilakukan penyesuaian seperlunya.

Format administrasi penyidikan berpedoman kepada Buku Petunjuk Administrasi yang berlaku.


30/67

30

G. Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur ( Sop ) ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi

penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan



KASAT RESNARKOBA

T T D

ASLI, SH

AKP NRP 80110618


31/67

31


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYITAAN


A. Pendahuluan


prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penyitaan barang bukti. SOP ini merupakan

pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas.

B. Tujuan

Tindakan penyitaan merupakan rangkaian atau bagian penyidikan. Penyitaan dilakukan

pertimbangan diperlukannya barang bukti terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk

pembuktian kasus dan sebagai persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam

proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan

dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian. Standar

operasional prosedur penyitaan ini dibuat sebagai standar bagi penyidik dalam melakukantindakan penyitaan terhadap barang bukti dan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkianan

adanya kesalahan proses yang dapat mengakibatkan gugatan hukum. Standar operasional prosedur

penyitaan didesain untuk mengefektifkan koordinasi baik didalam lingkungan internal polri

(Penyidik, atasan penyidik dan petugas penyimpan barang bukti) maupun dalam lingkungan

eksternal antara lain Pengadilan Negeri, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainya

serta instansi lain yang terkait.

C. Ruang lingkup

Standar operasional prosedur penyitaan memuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang harus

dipenuhi, langkah-langkah penyitaan dalam rangkaian penggeledahan, penangkapan tertangkap

tangan telah ditentukan oleh penyidik dalam rangkaian pemblokiran harta kekayaan ,terhadap

benda tidak bergerak dan penyimpanan benda sitaan, standar operasional penyitaan ini berlaku

bagi penyidik polri di seluruh wilayah Polres Gorontalo.

D. Definisi

1. Pengertian penyitaan dalam standar prosedur ini adalah pengertian penyitaan dalam KUHAP.

2. Penggeledahan dalam standar prosedur ini adalah penggeledahan rumah, maupun

penggeledahan badan serta pakaian.

3. Pengertian penangkapan dalam standar operasional ini adalah penangkapan dalam KUHAP.

4. Pengertian tertangkap tangan dalam standar operasional prosedur ini adalah tertangkap tangan

dalam KUHAP.

5. Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau

jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, lembaga


32/67

32

Pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kostodian, wali amanat, lembaga

penyimpanan dan penyelesaian, pedagang Valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan

kantor pos.

6. Penyegelan adalah suatu tindakan guna mempertahankan suatu barang atau benda sitaan

dengan menggunakan garis polisi atau segel.

7. Pemblokiran adalah suatu tindakan dimana suatu rekening, sertipikat, situs dan lain-lain untuk

dicegah melakukan kegiatan.

8. Benda yang dapat dilakukan penyitaan meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa

yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan secara

langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang

dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus atau

diperuntukan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempuanyai hubungan langsung

dengan tindak pidana yang dilakukan.

9. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau

oleh Undang-undang dianggap sebagai benda bergerak.

10. Benda tidak bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau

dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak.

E. Petunjuk dan koordinasi.

Tindakan penyitaan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam

kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penyitaan, penyidik melakukan berdasarkan

ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP dan hukum lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyitaan akan melibatkan penyidik/petugas kepolisian lainnya

maupun pihak luar institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala desa/Kepala lingkungan, Penyedia

jasa keuangan, Penyedia barang dan jasa lainnya, Pengadilan Negeri, Pemilik atau yang menguasai

barang.

1. Penyitan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan

a. Syarat yang harus dipenuhi:

1) Syarat formil:

(a) Dalam surat perintah penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan

yaitu :

(1) Pasal 1 butir 16 KUHAP;

(2) Pasal 5 ayat (1) huruf B angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40,

pasal 41 dan pasal 42 KUHAP;

(3) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(4) Undang-Undang yang di persangkakan;

(5) Undang-Undang lain yang terkait;

(6) Laporan Polisi;

(7) Surat perintah penyidikan;

(8) Surat perintah tugas.

(b) Penyidik membuat surat tanda penerimaan;

2) Syarat materill :

(a) Petugas yang melaksakan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah

dalam surat Perintah Penyidik.


33/67

33

(b) Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai

hasil dari tindak pidana, benda yang telah digunakan secara langsung untuk

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang

dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana, benda yang

khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yang

bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain.

b. Langkah-langkah penyitaan :

1) Penyidik menunjukan surat perintah tugas dan surat penggeledahan kepada orang yang

akan digeledah atau orang yang menguasai tempat tertutup;

2) Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi selama penggeladahan, terhadap

penggeledahan yang tidak disetujui oleh tersangka atau penghuni menghadirkan

kepala desa atau kepala lingkungan;

3) Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan

disita dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

4) Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam surat Tanda Penerimaan (STP);

5) Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang di sita;

6) Penyidik memasukan barang yang disita ke dalam kantong barang bukti yang disegel,

terhadap barang/benda yang tidak dimasukan dalam kantong di segel;

7) Peyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada pemilik/yang menguasai

benda/barang sitaan;

8) Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita acara Penyitaan dan permohonan

penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri. Terhadap penggeledahan yang

menemukan benda/barang bergerak maka dapat langsung dilakukan penyitaan, sedang

terhadap benda tidak bergerak tidak dilakukan penyitaan, melainkan di segel/blokir.

c. Langkah penyimpanan benda sitaan :

1) Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpanan barang bukti (Sat tahti);

2) Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpanan barang bukti dan di buatkan Berita acara serah terima.

2. Penyitaan dalam rangkaian kegiatan penangkapan

a. Syarat yang harus dipenuhi :

1) Syarat formil :

(a) Dalam Surat Perintah Penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan

yaitu :

(1) Pasal 1 butir 16 KUHAP;(2) Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40,



(4) Undang-Undang yang dipersangkakan;


(6) Laporan Polisi;

(7) Surat Perintah Penyidikan;

(8) Surat Perintah Tugas.


34/67

34

(b) Penyidik membuat Surat Tanda Terima.

2) Syarat Materil :

(a) Petugas yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang mendapat surat Perintah

penyidikan.

(b) Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau

sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah digunakan secara langsung

untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang

dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang


mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yang


b. Langkah-Langkah Penyitaan :

(1) Penyidik menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada

tersangka;

(2) Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan

disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

(3) Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

(4) Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita. Penyidik memasukkan benda

sitaan kedalam kantong barang bukti dan disegel;

(5) Penyidik memasukkan barang yang disita kedalam kantong barang bukti yang disegel,

terhadap barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam kantong disegel;

(6) Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka yang memiliki atau

menguasai benda/barang sitaan;

(7) Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara Penyitaan dan permohonan

penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

c. Penyimpanan benda sitaan :

1) Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan barang bukti (Kasat Tahti)

2) Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan

barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima

3. Penyitaan dalam rangkaian kegiatan tertangkap tangan


1) Penyidik membuat Surat Tanda Penerimaan;

2) Penyidik membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.

b. Langkah-langkah penyitaan :



2) Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

3) Penyidik mendokumentasikan benda /barang yang disita;

4) Penyidik memasukkan barang yang disita dalam kantong barang bukti yang disegel,


5) Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka selaku pemilik/yang

menguasai benda/barang sitaan;

6) Penyidik menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti apabila yang


35/67

35

menangkap tangan bukan Penyidik;

7) Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara Penyitaan dan permohonan

penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

c. Langkah Penyimpanan benda sitaan :

1) Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan barang bukti (Kasat Tahti);


barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

4. Penyitaan terhadap barang bukti yang sudah diketahui/ditentukan oleh penyidik


1) Syarat Formil :

(a) Terhadap barang bukti benda tidak bergerak memerlukan Surat Izin/Surat Izin

Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(b) Membuat Surat Perintah Penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan

penyitaan yaitu :


(2) Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40,




(5) Undang-Undang lain yang terkait;(6) Laporan Polisi;


(8) Surat Perintah Tugas;

(9) Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat.

(c) Penyidik membuat Surat Tanda Penerimaan ;

2) Syarat Materil :

(a) Petugas yang melaksanakan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah

dalam Surat Perintah penyidikan.

(b) Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau

sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung

untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang

dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda….

yang khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang



b. Langkah-langkah Penyitaan :

1) Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada

orang yang memiliki atau orang yang menguasai barang bukti yang akan disita;



3) Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);


36/67

36

4) Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita;

5) Penyidik memasukkan barang yang disita dalam kantong barang bukti yang disegel,


6) Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada Pemilik/yang menguasai

benda/barang sitaan;

7) Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan.

c. Penyimpanan benda sitaan

1) Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan barang bukti (Kasat Tahti);


barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

5. Penyitaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemblokiran harta kekayaan


1) Syarat Formil :

(a) Memerlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat.

(b) Membuat surat perintah penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan

yaitu :


(2) Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40,





(6) Laporan Polisi;


(8) Surat Perintah Tugas;

(9) Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat.(10) Penyidik membuat Berita Acara Penitipan dan Perawatan Barang Bukti

2) Syarat Materil :

(a) Petugas yang melaksanakan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah

dalam Surat Perintah penyidikan.

(b) Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai

hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang

dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang



bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau

Sop Narkoba

Documents