Solusi , Kasus Simulator SIM Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) , . Pelimpahan perkara ini pun dimungkinkan selain karena praktik pernah dilakukan KPK dalamkasus korupsi lain baik kepada kepolisian maupun kepada kejaksaan, juga mengikuti MOU hat ini dibenarkan. --------- I{ lip i n g Hum a 5 U n pad 2 0 , :2 asus simulator SIM menuai "bencana" karena berita terakhir dikabarkan Mabes Polri tidak memperpanjang masa tugas duapuluhpenyidikdiKPKdari 48 orang penyidik yang ditem- patkandiKPK.Jikadibanding- kan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK-ter- ~ masuk yang sulit pernbuktian- nya seperti kasus Century, Hambalang, pengadaan Alqur- an, kasus Banggar dan kasus lawas, BLBI ditambah dengan tekanan publik dan media- dapat dipahami betapa sulit- nya kondisi KPK termasuk pimpinannya saat ini. Karena dengan jumlah penyidik leng- kat>sekalipun terbukti nyata bagaimana KPK sangat lam- ban menyelesaikan kasus- . kasus korupsi, Semakin menumpul ujung tombak penyidikan, semakin jauh harapan masyarakat me- nempatkan KPK sebagai lem- baga superbody dengan kewe- nangan yang amat luas, Bahkan semakin memprihatinkan fung- si dan peranan KPK terhadap Polri dan kejaksaan pasca- penandatangan MOD Kerja Sama Percepatan Pemberan- tasan Korupsi antara Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPKtertanggal29 Maret 2012. Sekalipun pimpinan KPK menolak pendapat MOD me- mandulkan taji KPK, secara . moral kewajiban kelima KPK mematuhi MOD diyakini "me- lebihi" kepatuhan KPK ter- hadap DD pembentukannya sekaligus. Hal terse but me- rupakaI!- hambatan psikologis untuk tidak kooperatif ter- hadap apa yang dicantumkan dalamMOD. Kasus simulator SIM me- rupakan bukti kegagalan fung- si koordinasi dan supervisi KPK terhadap kepolisian. Ke- gagalan ini terpulang kepada sikap kelima pimpinan KPK yang berasaskan kolektif kole- gial dan sejatinya seharusnya memperhatikan bunyi asas- asasyangtercantumdalam DD RI Nomor 28 Tahun 2009 ten- tang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN. Ada tiga hambatan serius KPK dalam menyelesaikan kasus simulator SIM. Pertama, keberadaan MOD. Kedua, kese- pakatan penanganan barang bukti yang rentan terhadap ketidaksepakatan cara mena- nganinya. Ketiga, tidak diper panjangnya masa tugas kedua puluh penyidik Polri diKPK. - Dalam konteks kemelut ini tentu menjadi perhatian kita nasib Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bareskrim dalamkasus tersebut ke Kejaksaan Agung. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda bagaimana Kejaksaan Agung menyikapiSPDPtersebut. Kegamangan Kejaksaan Agung dapat dipahami karena SPDP ini bak "buah simala- kama"; dilanjutkan terasa menyentuh hubungan baik dengan KPK selama ini seperti penanganan kasus mantan Gu- bernur Sumut, SA;yang dapat diselesaikan melalui MOD. Jika tidak disikapi segera SPDP Bareskrim, menyentuh sesama instansi penegak hu-