SOCIAL PRODUCTION OF SPACE” DI KAWASAN PANTAI … · 2018. 5. 11. · Konflik sosial terjadi dengan adanya penggusuran masyarakatyang telah lama bermukim disana dan gangguan sumber

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

502

“SOCIAL PRODUCTION OF SPACE” DI KAWASAN PANTAI UTARAJAKARTA

Sahala Simatupang

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Universitas Kristen Indonesia Kampus UKI, Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta

[email protected] ABSTRACT Jakarta city has experienced urban growth toone of its fringe regions locating in north that is the coastal zone. This district even become one of new centersof city development. This paper analyzes the social production of space of Jakarta related to that region. This is addressed through the investigation of urban transformation using secondary data from different sources and field observation. This paper discusses that the capitalist modernization manifestedin the urban development that drives socio-spatial transformation and strengthens cultural hegemony of space by dominant socio economy class and displacing the people who are powerless, and also declinenatural environment in the surrounding of that region. Keyword: sosial production of space, coastal areas, Jakarta ABSTRAK Kota Jakarta telah mengalami pertumbuhan perkotaannyake salah satukawasan pinggirannya yang berada di sebelah utara yang merupakan kawasan pesisir pantai. Kawasan ini bahkan menjadi pusat baru perkembangan kota.Tulisan ini menganalisis produksi secara sosial ruang kota Jakarta yang terkait dengan kawasan itu.Hal ini dibahas lewat investigasitransformasi perkotaan di kawasan ini dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber dan obersavasi lapangan. Tulisan ini mendiskusikan bahwa cara produksi modernisasi kapitalis dalam pembangunan kembali kota mendorong tranformasi sosial-spatial danmemperkuat hegemoni ruang terkait budaya oleh kelas sosial ekonomi yang dominandan menggusur masyarakat yang tidak berdaya, dan juga menurunkan lingkungan alam di sekitar kawasan itu. Kara kunci:produksi ruang secara sosial, kawasan pantai, Jakarta 1. PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya kota Jakarta terus mengalami pertumbuhan dan perluasan secara fisik. Perubahan ini terjadi sejalan dengan proses urbanisasi, modernisasi dan globalisasi yang terus terjadi disana.Perlahan-lahanlingkungan terbangun meluas, menempatikawasan lingkungan alamnya,termasuk juga yang ada di kawasan pinggirannya dan bahkan juga melampaui daerah administrasinya untuk memenuhi kebutuhan lahan kota.Kawasan pantai utara juga menjadi daerah pengembangan. Di atas kawasan ini telah dibangun berbagai fasilitas kota seperti pelabuhan internasional, industri, dan rekreasi, termasuk juga tempat bermukim sebagian penduduk Jakarta. Setelah sempat kurang diperhatikan beberapa dekade waktu, kawasan ini dalam dua dan tiga dekade ini kembali menjadi perhatian pemerintah dan investor untuk menjadi kawasan pembangunan karena menyadari potensinya.Pada awalnya kawasan ini dibangun permukiman elit skala besar yaitu Pluit dan kawasan rekreasi Anacol.Namun menyadari potensi ekonominya kemudian kawasan

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

503

inidirencanakanmenjadi salah satu sentra baru pembangunan, bahkan kawasan ini menjadi zona ekonomi khusus.Kawasan ini dikategorikan sebagai KawasanAndalan, yaitukawasan yangmempunyainilai strategisdipandang darisudut ekonomidanperkembangankota.Reklamasi telah menjadi cara untuk menyediakan lahan untuk menyediakan lahan pembangunannya.Berbagai perangkat perundang-undangan dibuat mengikuti Kepres Nomor 52 tahun 1995 tentangreklamasi pantai utara Jakarta yang memeloporinya untuk mendukung rencana ini. Namun sampai sekarang reklamasi masih mengalami pertentangan karena di dalamnya ada masalah lingkungan dan sosial. Fenomena perkembangan kota dengan menuju sentra baru kota menunjukan adanya konflik lingkungan dan sosial di kawasan ini dalam pembangunan permukiman perkotaan baru di kawasan ini. Konflik sosial terjadi dengan adanya penggusuran masyarakatyang telah lama bermukim disana dan gangguan sumber mata pencahariannya akibat pembangunan baru yang dilaksanakan di sana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apa yang mendasari produksi ruang yang terjadi di kawasan pantai utara Jakarta dan apa penyebab konflik terjadi. Proses produksi ruang kota ini dalamnya terlibat berbagai pihak yaitu pemerintah, pengembang, dan popular. Analisis produksi ruang dilakukan dengan melihat spatial practice, representation of space, dan space of representation. 2. SOCIAL PRODUCTION OF SPACE DAN DIALEKTIKA SENTRALITAS Perubahan bentuk kota dan masalah yang terjadi ini dapat dihubungkan dengan sosial production of space yang terjadi di sana. Lefebvre dalam bukunya Urban Revolution (1970/2003) dan The Production of Space (1991)berargumen bahwa proses pembangunan perkotaan telah pindah dari produksi lahan sebagai kapital menuju ruang yang dikonsep sebagai hubungan tiga aspek yaitu ruang, waktu,sosial. Lefevbre memandang masyarakat perkotaan sebagai keseluruhan organik dalam kontinuitas/diskontinuitas historis yang berkembang lewat transformasi hubungan sosial (Nasongkhla dan Sintusingha, 2013). Konsep ini mengkonstruksi bentuk perkotaan dan bermanifestasi dalam ruang yang dipersepsi (perceived space), yaitu produksi material lewat praktik spatial (spatial practice), ruang yang dikonsep (conceived space), yaiturepresentasi ruang terkaitideologis dan institusional yang dinyatakan dalam bentuk konsep (representation of space),dan ruang yang dihidupi (lived space) yaitu representasi dinyatakan di dalam ruang melalui simbol-simbol fisik (space of representation)(Kipfer et al., 2008). Menurut Lefebvre (1991)produksi ruang adalah manisfestasi konkret dari'dialectic of centrality'yang abstrakdengan "the center gathering things together only to the extent that it pushes them away and disperse them". Dialektika sentralitas berlaku dalam ruang yang dikonsep yang dibuat kaum kapitalis, urbanisasi burjois yang bermanifestasi secara dialektikal, yang memediasi antara proses sentralisasi dan dispersi sosial, inklusi dan ekslusi ke pinggiran terkait ruang yang dipersepsi dan ruang yang dihidupi. Sentralisasi adalah produk dari bentuk kota yang terkonsentrasi dan dialektika proses-proses 'homogenisation-differentiation' yang sosio-spasial yang memperuncing kontradiksi, memisahkan dan mengasingkan kehidupan keseharian. Dialektika sentralitas juga bermanifestasi dalam ideologi individual dan institutional konseptual yang melibatkan penegasan otoritas dan perebutan kekuasaaan di antara kelompok-kelompok yang berkonflik, sistem-sistem nilai dan pandangan-pandangan mendunia yang sering direpresentasikan dalam lanskap perkotaan. Disini ruang dipandang sebagai produk dari konsepsi kelas sosial yang dominan, dan representasi keinginan kelas atas untuk mengendalikan lewat manipulasi ekonomi, negara, dan ideologi (Castells, 1998) dan pencitraan (Nasongkhla dan Sintusingha, 2013).Pengendalian dan ideologi yang demikian sering menyebabkan eksklusi, menolak “right to difference” yang bermanifestasi pada tingkat yang berbeda seperti pemisahan

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

504

sosio-spasial dan gentrifikasi—termasuk eksklusi dari aksesibilitas perumahan dan matapencaharian, kemiskinan, ketiadaan rumah, imigrasi dan kejahatan(Nasongkhla dan Sintusingha, 2013). Isu-isu eksklusi sosial dalam ruang-ruang perkotaan di Indonesia telah diinvestigasi dalam banyak studi.Melengkapi studi-studi ini, penulis mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana membaca dan menginterpretasikan produksi ruang secara sosial dan bagaimana hal ini berhubungan dengan dialektikal sentralitas di evolusi perkotaan di Jakarta khususnya untuk kawasan pantai utara Jakarta. Penulis berpendapat bahwa isu-isu ini terlihat di Jakarta, proyek-proyek besar dengan kerja sama publik dan swasta yang mendorong ekspansi Jakarta dari inti ke pinggiran—praktik-praktik yang membalik pinggiran menjadi sentralitas 'yang dicitrakan' baru dalam hal hegemoni kelas atau golongan. 3. CONCEIVED SPACE: PUSAT PEREKONOMIAN BARU Bagian ini mendiskusikan produksi ruang yang dikonsep (conceived space) dari modal swasta yang berkolusi dengan pemerintah pusat dan daerah yang bermanifestasi dalam dialektika sentralitas kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan khusus, kawasan yang dikembangkan dan ditangani secara khusus karena potensi ekonominya yang tinggi.Kawasan ini dijadikan pusat perkonomian baru berskala internasional. Sejak kemerdekaan sampai tahun 1980-an kawasan pantai utara direncanakan hanya sebagai kawasan pendukung kota, dimana disana direncanakan untuk fungsi pelabuhan,bangunan campuran (mixed-used), industri, pasar ikan, dan juga perumahan.Pengembangannya sentralitas dimana pusat pengembangan kota adalah kawasan di sekitar Medan Merdeka. Sampai dengan RTRW 2005 kawasan pengembangan ekonomi prespektif berada di sekitar tengah kota, tidak di pinggirannya Gambar 1. Konsep ruang di kawasan pantai utara Jakarta yang dinyatakan dalam tata guna lahan pada tahun 1965-1985 (Gambar 2) memperlihatkan bahwa peruntukan kawasan pesisir adalah hutan lindung (mangrove), perumahan hanya sedikit, bangunan campuran dan industri. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang DKI Tahun 2005 dinyatakan, dalam pasal 4.2.1.1, bahwa arah pengembangan kota adalah ke arah barat dan timur. Dinyatakan juga, dalam pasal 4.2.2.h, rencana pembangunan Maunda sebagai pusat industri kayu.Dalamtata guna lahan 1985-2005 (Gambar 3) peruntukan kawasan pesisir adalah hutan lindung (mangrove) yang mengecil, perumahan yang membesar, bangunan campuran dan industri. Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta Tahun 2010 wilayah utara menjadi wilayah pengembangan kota disamping barat dan timur, dan juga selatan tapi terbatas. Sebelah utara mencakup Kepulauan Seribu, Pantai Utara.Pantai Utara mencakup Pantai Lama dan Pantai Baru.Pantai Baru adalah pulau reklamasi. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta Tahun 2010 pasal 8a bagian 2:

a. Pantai Lama: 1. meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan Jakarta Utara; 2. Mempertahankan pemukiman nelayan; 3. Mengembangkan fungsi pelabuhan dan perniagaan

b. Pantai Baru: melalui pengembangan reklamasi yang terpisah secara fisik dari pantai lama dengan kegiatan utama jasa dan perdagangan internasional, perumahan, pelabuhan, serta parawisata

Tata guna lahan 2005-2010 (Gambar 4) hutan lindung luasnya semakin kecil, sementara peruntukan lingkungan buatan meningkat.Juga terlihat perluasan lahan dengan tambahan pulau-pulau di atas teluk Jakarta reklamasi lahan yang terpisah dari darat.

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

505

Gambar 1. Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 2005

(Sumber: Jakarta 2005)

Gambar 2. Rencana Peruntukan Tanah 1965-1985 (Sumber: Rencana Induk Kota 1965-1985)

Keterangan

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

506

Gambar 3. Rencana Peruntukan Tanah 1985-2005 (Sumber: Jakarta 2005)

Gambar 4. Rencana Peruntukan Tanah 2005-2010 (Sumber: Jakarta 2010)

Pertambahan penduduk yang tinggi dan peningkatan yang terus menerus kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan yang sangat tinggi akan lingkungan buatan sementara lahan pembangunan semakin terbatas, di samping juga ingin memperbaiki kondisi lahan dan lingkungannya yang buruk yaitu terjadi penurunan tanah dan banjir dari laut maka kawasan pantai utara Jakarta telah menjadi alasan pemerintah sebagai salah satu daerah pengembangan karena kemungkinan lahanuntuk diperbaiki dan direklamasi sambil dibuat tanggul-tanggul. Untuk hal ini pada tahun 1995, pemerintah pusat merencanakanreklamasi Teluk Jakarta dengan dikeluarkannya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995. Keppres tersebut menetapkan Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. Keppres tersebut telah mendorong untuk menjadikan kawasan pantai utara menjadi kawasan pengembangan kota Jakarta dengan menambah lahan bukan hanya melalui reklamasi pantai tetapi juga melalui reklamasi teluk Jakarta sehingga diperoleh lahan yang luas sekali. 17 pulau besar direncanakan dibuat untuk menampung beberapa peruntukan yaitu permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan industri dan pergudangan.Pemerintah Daerah mengembangkan kawasan Panturamenjadi kawasan

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

507

strategis kepentingan ekonomi,lingkungan, dan sosial budaya. Rencana ini dituangkan dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2030 (Gambar 5).Total luas lahan reklamasi sebesar 5100 hektar, dengan luas yang berbeda untuk masing-masing pulau (Gambar 6).

Gambar 5. Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara

(Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2030)

Gambar 6. Rencana Reklamasi 17 Pulau

(Sumber: tataruangpertanahan.com)

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

508

Gambar 7. Pengembang-pengembang yang Membangun 17 Pulau

(Sumber: Kompas, 30 November 2015)

Kawasan reklamasi ini dibagi dalam tiga subkawasan, bagian barat yang terdiri dari pulau A, B, C, D, E, F, G, dan H untuk permukiman; bagian tengan yang tediri dari pulau I, J, K, L, dan M untuk pusat perdagangan; dan bagian timur industri/pergudangan. Pengembang yang akan menggarap pulau ini juga sudah ditentukan sebagaimana terlihat pada Gambar 7. Perencanaan reklamasi ini juga diberangi dengan pembangunan tanggul besar yang disebut Giant Sea Wall (Gambar 8).Tujuan tanggul ini adalah untuk pengendalian banjir akibat air pasang laut, karena sebagian besar wilayah pesisir ini di bawah muka laut.Tanggul ini tingginya 6 meter di atas permukaan laut. Bahkan juga akan dibuat reservoir atau penampungan air tawar (Detik, 2014).

Gambar 8. Giant Sea Wall Jakarta

(Sumber: Merdeka.com)

Kawasan kawasan pantai utara Jakarta ini kemudian bahkan direncanakan menjadi kawasan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atauPembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) (Gambar 9). NCICD/PTPIN akhirnyadiresmikan sebagai nama terakhir untuk proyek ini setelah sebelumnya beberapakali berganti nama, mulai dari Jakarta Coastal Defence Strategies (JCDS), laluberubah menjadi Jakarta Coastal Development Strategies (JCDS), kemudianberubah lagi menjadi Giant Sea Wall, hingga akhirnya pada tahun 2014diresmikanlah nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) (Kementerian Koordinator Perekonomianet al., 2014).Ini merupakan rencana yang ambisius dan utopia membangun kota baru Jakarta yang berbentuk burung garuda di lepas pantai (teluk Jakarta) sebagai pengembangan lebih

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

509

jauh dari pengembangan kawasan kota dengan 17 pulau sebelumnya. Reklamasilahan yang menciptakan daratan baru adalah seluas 1.250 ha untuk mengakomodasi infrastrukturdan pengembangan perkotaan (Kementerian Koordinator Perekonomian et al., 2014).

Gambar 9.National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

(Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomianet al., 2014)

4. PERCEIVED SPACE: EVOLUSI SEGRESI SOSIAL Meskipun berdirinya kota Jakarta dimulai di pesisir yaitu di awasan pelabuhan Sunda Kelapa, namun pada jaman sebelum kemerdekaan, yaitu jaman kolonial Belanda,arah perkembangan kota menuju ke arah selatan dari kota lama yaitu kota Batavia, ke kawasan Weltevreden dan menempatkan pusat kota nya di kawasan itu. Pemindahan ini dilakukan karena kondisi lingkungan di sekitar pesisir dan kota Bativia merosot yang ditandai berjangkitnya penyakit malaria. Kawasan pesisirmenjadi pinggiran kota, dengan kawasan Sunda Kelapa sebagai penunjang kotayaitu pelabuhan.Pada jaman ini pula Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kawasan Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru Batavia pada akhir abad kesembilan belas untuk menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di sebelah baratnya karena telah menjadi terlalu kecil untuk menampung peningkatan lalu lintas perdagangan yang terjadi akibat pembukaan Terusan Suez. Daerah lain di kawasan pesisir ini ditelantarkan. Di sebelah barat pesisir Jakarta ini ada hutan mangrove atau hutan bakau. Pada jaman pemerintahan Sukarno, meskipun sempat ada dilakukan upaya perbaikan lahan melalui penimbunan lahan yang awalnya rawa-rawa dan hutan belukar untuk mengembangkan daerah Ancol menjadi kawasan wisata, namun upaya ini terhenti, tidak sampai melakukan pembangunan fisik terjadi karena terjadi peristiwa G-30-S dan kemudian terjadi pergantian pimpinan pemerintahan dari Sukarno ke Suharto pada tahun 1966. Pada era Sukarno ini kawasan pesisir belum mendapat perhatian untuk menjadi pusat pengembangan kota. Pada pertengahan pemerintahan Suharto, kawasan di sekitar selatan pesisir utara Jakartamengalami pembangunan yang cepat. Kawasan yang masuk kecamatan-kecamatan Penjaringan, Pademangan, Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priuk, dan Cilincing sejalan dengan waktu terus dipenuhi dengan permukiman baik yang formal maupun informal. Akses ke kawasan pesisir pantai ini dipermudah dengan dibangunnya tol lingkar luar Jakarta yang mendorong pengembangan kawasan ini (Gambar 10).Ini mempengaruhi peningkatan pembangunan permukiman di kawasan ini.

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

510

Gambar 10. Jaringan Jalan Tol Jakarta dan Sekitarnya

Pada era ini di wilayah timurpesisir menjadi perhatian pihak pengembang besar untuk menjadi lahan pembangunannya.Keinginan ini juga disambut oleh pemerintah dengan pemberian ijin.Lahan ini dibangunpermukiman, bangunan komersial maupun parawisata.Dimulai oleh pembangunan perumahan Pluit pada tahun 1980 kemudian diikuti oleh perumahan-perumahan lainnya. Bekerja sama dengan pemerintah daerah yang waktu itu Gubernurnya adalah Ali Sadikin, Ciputramendirikan perusahaaan bersama yaitu PT Pembangunan Jaya, kemudian membangun di kawasan Ancol di bagian tengah pesisir utara Jakarta pusat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol. Setelah itu di kawasan Ancol ini juga dibangun taman bermain anak-anak Dunia Fantasi, Apartemen, Hotel dan Resort. Perumahan estat elit skala besar seluas 1.162 ha yang disebut Pantai Indah Kapuk juga dibangun pada tahun 1988 di sebelah barat pesisir utara Jakarta.Permukiman ini menggantikan sebagian kawasan hutan mangrove yang merupakan hutan lindung.Keberadaan permukiman ini diklaim ini telah menyebabkan banjir di sekitar jalan bandara Sukarno Hatta.Perumahan yang mewah dan mahal ini menjadi hunian masyarakat kaya. Selain untuk permukiman kawasan pesisir direklamasi buat kepentingan industri yakni Kawasan Berikat Marunda pada tahun 1995.Industri ini dikelola oleh PT Kawasan Berikat Nusantara perusahaan persero (BUMN) yang didirikan pada tahun 1986 (PT. KBN, 2014).Berdirinya kawasan industri ini menyebabkan telah memusnahkan hutan mangrove yang sebelum ada.Pembangunan KBN Marundamemerlukan tanah yang relatif luas sehingga mengakibatkan ribuan nelayan terusir dari kawasanitu. Pada era reformasi pembangunan permukiman di pesisir pantai utara Jakarta terus terjadi mengisi lahan-lahan di sekitar pesisir pantai Jakarta.Selain perumahan dan bangunan-bangunan komersil dan penunjang lainnya juga ikut dibangun. Lahan diperoleh dengan melakukan perbaikan lahan lama dan perluasan lahan dengan cara menimbun dan mereklamasi pantai. Permukiman baru ini hampir mengisi penuh lahan pesisir, menggusur hutan mangrove dan permukiman lama yaitu kampung yang ada disana. Reklamasi yang besar telah dilakukan oleh PT Intilandpengembang properti untuk mengembangkan kawasan Pantai Mutiara seluas 100 hektar sejak 1989 yang pada masa itu belum ada pengembang lain yang melakukan reklamasi untuk membangun kawasan perumahan (Rini, 2014).Di kawasan Pantai Mutiara pertama kali dibangun superblok dengan bangunan-bangunan tinggi.Pengembang ini telah membangun kondominium yang dinamai Regatta.Di kawasan reklamasi ini direncanakan dibangun 10 tower apartemen dan satu hotel.Saat ini telah dibangun empat tower apartemen dan pembangunan tahap II yang terdiri dari tiga tower sedang dilakukan.Ini

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

511

juga adalah kawasan mewah. Pembangunan bangunan-bangunan tinggi di pinggir pantai lain juga terjadi. Superblok Green Bay Pluit kawasan mewah dibangun oleh PT. Kencana Unggul Sukses anak perusahaan pengembang terkemuka Agung Podomoro Land Tbk., berdiri di atas lahan 12,3 hektare dengan jumlah tower sebanyak 12.Kawasan ini berdiri di kawasan Pluit yang berada di pinggir pantai Teluk Jakarta diklaim tidak melakukan reklamasi. Namun pembangunan ini juga meniadakan hutan mangrove. Sesuai dengan yang direncanakan, reklamasi untuk membuat 17 pulau (Pulau A samap Q) di lepas pantai kawasan yang terpisah dari kawasan daratan di sebelah utara pantai mulai dilaksanakan (Gambar 11).Reklamasi pulau D sudah dilaksanakan dan sedang membangun bangunan-bangunan di atasnya (Gambar 12).Pulau C sedang dilakukan reklamasi sebagian sudah dibuat.Namun terlihat pulau ini menempel dengan pulau E padahal seharusnya ada celah.Pulau G juga sedang direklamasi (Gambar 13).

Gambar 11. Reklamasi Pulau E dan D

(Foto: Google Map)

Gambar 12. Pembangunan di atas Lahan Reklamasi Pulau D

(Foto: Antara/Andika Wahyu)

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

512

Gambar 13. Aktivitas Reklamasi Pulau G

Pembangunan lahan reklamasi ini menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan.Reklamasi membuat hilangnya hutan mangrove dan rusaknya ekosistem karena penimbunan.Pasir untuk bahan penimbunan dalam reklamasi juga menjadi persoalan. Pasir didapat dari daerah lain dengan memotong atau mengambil lahan. Diduga pasir penimbunan ini ini didapat dengan menyedot pasir dari pulau-pulau di Kepulauan Seribu (Tempo, 2015).Dalam aspek sosial reklamasi ini adalah mahalnya harga lahan karena mahalnya biaya reklamasi. Sebagai perbandingan harga lahan di Pantai Mutiara adalah antara Rp. 30 juta sampai Rp. 40 juta per meter persegi (Kompas.com, 2016).Harga tanah di lahan pulau yang direklamasi diperkirakan Rp. 40 juta per meter persegi (Gaban, 2016). Hal ini menyebabkan hanya orang-orang yang kaya saja yang bisa tinggal di lahan ini. 5. LIVED SPACE DALAM KAMPUNG KOTA Kawasan pesisir pantai utara Jakarta sudah lama menjadi tempat bermukim penduduk yang mata pencahariannya adalah nelayan.Bahkan kampung-kampung tertentu sudah ada sejak jaman kolonial. Pengembangan kawasan pesisir ini menjadi kawasan pengembangan kota Jakarta telah mempengaruhi permukiman para nelayan yang mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat itu di kawasan ini khususnya yang berada di dekat pantai. Permukiman nelayan yang terpengaruh oleh pengembangan dan pembangunan kota di kawasan pesisir adalah Kapal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang, dan Marunda Pulo (Marwanta, 2003). Pengembangan kawasan ini dengan terus bertambahnya pembangunan permukiman elitdan fasilitas-fasilitas komersial dan industri yang modern dan bertaraf internasional mempengaruhi menghendaki lahan-lahan yang mempunyai potensi ekonomi dan enak-tinggal (livable) di lahan di kawasan pesisir pantai. Lahan-lahan diperoleh dengan menggantikan lahan hijau atau lahan basah yang sebelum ada, menggeser permukiman penduduk yang telah lama ada yang sebagian besar nelayan dan berpenghasilan kecil dengan cara menggusur paksa karena dianggap lahan bukan miliknya atau dengan cara membelinya. Permukiman penduduk lama di kawasan pesisir yang masih bertahan mengalami dampak dari pembangunan selain pencemaran air laut yang telah dialami selama ini juga banjir oleh air laut yang meluap karena lahan sudah lebih rendah dari air

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

513

pasang akibat penurunan tanah.Para nelayan juga kehilangan mata pencaharian sebagai dampak dari pencemaran laut atau kerusakan ekosistem dan juga penutupan aliran perahu atau kapal dan penutupan akses ke penangkapan akibat reklamasi.Kondisi kemiskinan dari masyarakat pesisir nyata terlihat dari besarnya penghasilan yang mereka peroleh dari bekerja sebagai nelayan, pedagang atau pengolah ikan, pedagang dan pengeolah kerja maupun pekerjaan lainnya yang mereka mampu lakukan di sekitar lingkungan mereka seperti industri. 6. KESIMPULAN Analisis ‘sosial production of perceived, conceived dan lived space’ di Jakarta mengungkapkan ‘dialectic of centrality’ (dialiektikal sentralitas) yang dimanisfestasikan dalam eksklusi sosial dan privatisasi yang sering menghasilkan segresi dan ketegangan sosial-spasial. Makalah ini telah memeriksa secara garis besar fenomena ini dalam pengembangan kawasan pantai utara Jakarta, yang dicirikan oleh segresi sebagai hasil dari polarisasi sosioekonomi.Pasca kemerdekaan, kebijakan perencanaan determisitik pemerintah dan pembangunan publik-privat telah mengupayakan moderinisasi, ruang-ruang privat, yang diberi hak estimewa kepada yang mempunyai modal. Konsisten dengan ‘dialectic of centrality’ nya Lefebvre, transformasi kawasan pantai utara Jakarta dari pesisir yang didominasi nelayan tradisonal ke kota baru yang modern dan internasional yang dikonsep mengungkapkan pengumpulan dan dispersi kelompok sosioekonomi. Sesuai dengan argumennya Lefebvre hegemoni budayanya kekuasan atas ruang, conceived space sering mengalahkan lived space di dalam negara yang mengagungkan paham kapitalis. Nilai ekologi dan budaya dari ruang dihancurkan pada waktu urbanisasi yang cepat mengubah kampung dan lingkungannya ke bentuk kota yang baru seperti hunian bertingkat tinggi di kawasan pesisir. Penyediaan perumahan dalam apartemen densitas tinggi pada kenyataannnya hanya terjangkau kepada kelompok pendapat tertentu dan pastilah bukan yang miskin.Nelayan juga ditolak ke sumber daya alam yang mengancam mata pencaharian mereka.Kurangnya keamanan kepemilikan dan akses ke sumber daya untuk kelompok yang kurang beruntung menyebabkan perampasan, stigmatisasi dan ketidakadilan sosial yang menyebabkan konsentras kemiskinan, ketiadaan rumah, memaksa eksklusi mereka yang kelas bawah. DAFTAR PUSTAKA Detik, 2014.Belajarlah Sampai Negeri Korea. Artikel pada Majalah Detik, tanggal 29

September-5 Oktober 2014 Gaban, F., 2016.Ahok dan Ambisi Garuda di Teluk Jakarta. Artikel

padahttp://geotimes.co.id/ahok-dan-ambisi-garuda-di-teluk-jakarta/ Gür, B. F., 2002. "Spatialisation of power/knowledge/discourse: transformation of urban

space through discursive representations in Sultanahmet, Istambul", Space and Culture, Vol. 5, No. 3, hal. 237-252

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2014. Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kompas, 2015.Reklamasi Uabah Wajah Jakarta. Artikel pada Koran Kompas tanggal 30 November 2015

SCALE ISSN : 2338 - 7912 Volume 4 No. 1, Agustus 2016

514

Kompas.com, 2016.Reklamasi Hanya untuk Orang-orang Berkocek Tebal. Artikel pada http://properti.kompas.com/read/2016/04/05/081401821/Reklamasi.Hanya.untuk.Orang-orang.Berkocek.Tebal

Lefebvre, H., 1991. The Production of Space. Diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Maiden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing

Marwanta, B. 2003. “Dampak Bencana pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, Alami, Vo..8, No. 2, Hal. 47-53

Nasongkhla, S. dan Sintusingha, S., 2013. "Social production of space in Johor Baru", Urban Studies, Vol. 50, No. 9, hal. 1836-1853

Pratiwo dan Nas, P.J.M., 2005. “Jakarta: Conflicting directions”. Dalam: Directors of Urban Chage in Asia. New York: Routledge, hal. 68-82

Rini, A.S., 2014. Intiland Development Giat Kembangkan Kawasan Pantai Utara Jakarta. Artikel pada http://www.intiland.com/id/category/news/ind-intiland-development-dild-giat-kembangkan-kawasan-pantai-utara-jakarta

Schmid, C., 2008. "Henry Lefebvre's theory of the production of space: toward a three-dimensional dialectic". Dalam: Goonewardane, K., Kipler, S., Milgrom, R., Schmid, C. (editor), Space, Difference, Everyday Life: Reading Henry Lefebvre. New York and London: Routledge, hal. 28-43

Tempo, 2015.Ancaman Bencana di Teluk Jakarta.Opini di Majalah Tempo hal 27.