REPUBLlKA OSelasa eRabu o Kamis o Jumat O·Sabtu 14 15 29 30 31 OSenin @)56 7891011 20 21 22 23 2425 26 12 13 27 28 23 17 18 19 o Minggu OSep OOkt ONov ODes OMar eApr QMeiQJun OJulOAgs OJan OPeb - Soal Status Anak Luar Kawin Keputusan MK Masih Perlu Amandeinen Banyak permasalahan yang timbul dari keputusan itu. itu, telah memicu kontroversi karena dikhawatirkan bisa mem- beri pengakuan terhadap berba- gai hubungan tidak sah dipan- dang dari sisi agama dan norma sosial. Meski keputusan MK bersi- fat final dan mengikat, Sonny berharap, UU Perkawinan hasil perubahan di MK bisa diaman- demen kembali di parlemen. "Keputusan MK masih harus dikoreksi dengan berbagai cara dan jangan berlangsung lama karena banyak permasalahan yang timbul dari keputusan ter- sebut," tegasnya. Keputusan MK itu, lanjut dia, telah menimbulkan berbagai masalah hubungan seperti status anak luar kawin terhadap bapak biologis dan keluarganya, status anak luar kawin terhadap anak kandung bapak biologisnya, ser- ta kedudukan anak luar kawin terhadap pewarisan. Sonny juga menilai, keputusan MK tersebut telah menjungkirbalikkan tata hukum yang sudah mapan ka- rena konstitusi dalam pasal 28B ayat 1 yang ditegaskan kembali dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU itu, kata dia, menyatakan setiap orang mempunyai hak BANDUNG -- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan per- data dengan ayahnya, dinilai masih memerlukan penyempur- naan melalui amandemen di par- Iernen. Langkah ini diperlukan, karena seharusnya, keputusan MK tersebut hanyaberlaku bagi anak luar kawin dari perka- winan yang tidak tercatat. "Ini mengingat pemohon uji materil dari UU Perkawinan tersebut adalah pelaku perka- winan yang tidak tercatat karena sesuatu hal," kata Dosen Fakul- tas Hukum Universitas Padja- djaran (Unpad), Sonny Dewi Judiasih, dalam seminar nasional 'Kedudukan Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan MK' di kampus Unpad, Selasa (3/4). MK melalui keputusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah meng- ubah pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974tentang perkawinan menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya untuk berkeluarga dan melan- jutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah. "Jadi per- kawinan yang sah itu adalah prinsip yang utama. Sedangkan perkawinan yang sah menurut aturan hukum adalah yang menurut ketentuan agama dan tercatat dalam administrasi ne- gara. Itu harus dibaca dalam satu helaan nafas," tuturnya. Kitab Hukum Undang-un- dang Perdata, lanjut dia, juga telah mengatur dalam pasal 272 dan pasal 238 bahwa anak-anak yang dibenihkan dari zina tidak dapat disahkan dan diakui. Tidak perlu dikhawatirkan Sedangkan Ketua KomisiNa- sional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait yang mengapre- siasi keputusan MKsebagai pem- belaan terhadap hak konstitusio- nal anak berpendapat, bahwa keputusan MK yang dinilai kon- torversial itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan.· Menurut dia, pasal yang mengakui hu- bungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya itu tidak akan berjalan apabila pihak ayah tidak bersedia menjalani tes bio- logis untuk membuktikan, hu- bungan arah. _ antara/mj04 ed: agus Kllplng Hu m a s Unpild 2012