BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian hukum dagang dan pengaturanya.
Pengertian hukum dagang menurut beberapa tokoh :
1. M .Ikhsan, mendifinisikan hukum dagang adalah hukum yang
mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena
tingkah laku manusia dalam perdagangan / perniagaan.
2. Purwosutjiptomengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan
yang timbul dalam lapangan perusahaan
3. CST. Kansil,menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan,
sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku
manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh
keuntungan
4. Sunaryati Hartono, lebih khusus lagi mensinonimkan hukum
dagang dengan hukum ekonomi yaiitu, keseluruhan peraturan putusan
pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan
kehidupan ekonomi.
5. Munir Fuadi mengartikan Hukum Bisnis, suatu perangkat kaidah
hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan
dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi
atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam
resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk
mendapatkan keuntungan tertentu.
Adapun dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang
diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan
membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang
dipadankan dengan jual beli atau niaga. Hukum dagang ialahhukumyang
mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan
untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan
hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam
lapangan perdagangan
Hukum dagang dapat diartikan sebagai hukum perdata khusus.
Istilah perdagangan atau perniagaan adalah terjemahan dari istilah
handel dalam bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai dagang,
niaga atau perniagaan. Sehingga hendels recht diartikan sebagai
hukum dagang, hukum niaga atau hukum perniagaan.
Atas dasar ini, maka sumber utama dari hukum dagang ini
adalahWetboek v. Koophandelyang kita kenal sebagai Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. Suatu hal yang sangat penting
mengetahui bahwa hukum dagang atau hukum perniagaan itu merupakan
bagian khusus dari hukum perdata, karena tidak mungkin kita
mempelajari hukum dagang tanpa mengetahui pengertian-pengertian
keperdataan yang tercakup dalam sumber hukumnya yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengaturan hukum dagang
Sumber hukum dagang Indonesia terutama bersumber pada,
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
A. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van
Koophandel Indonesia (W.v.K);
KUHD Indonesia telah kira-kira satu abad yang lalu di bawa orang
Belanda ke tanah air kita, mula-mula ia hanya berlaku bagi
orang-orang Eropa di indonesia (berdasarkan asas konkordansi).
Kemudian juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang timur Asing, akan
tetapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang di Indonesia.
KUHD yang berlaku di indonesia pada 1 mei 1848 terbagi atas dua
Kitab dan 23 bab: Kitab I terdiri dari 10 bab dan Kitab II terdiri
dari 13 bab. Isi pokok dari KUHD Indonesia itu ialah :
1. Kitab Pertama berjudul: "Tentang Dagang Umumnya
2. Kitab Kedua berjudul: Tentang Hak-Hak dan Kewajiban yang
Terbit dari Pelajaan, yang memuat B. Kitab undang-Undang Hukum
Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetbok Indonesia (BW).
Berdasarkan asas konkordansi maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia
diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS
Nederland yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 da mulai berlaku di
Nederland pada tanggal 31 Desember 1830. KUHS Belanda ini
berasal/bersumber pula pada KUHS Perancis (Code Civil) dan Code
Civil ini bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi "Corpus Iuris
Civillis" dari Kaisar Justinianus (527-565). KUHS Indonesia ini
terbagi atas 4 kitab, yakni:
a) Kitab I berjudul : Perihal Orang (Van Personen); yang
memuathukum tentang diri seseorang dan hukun kekeluargaan,termasuk
hukum perkawinan.
b) Kitab II berjudul : Perihal Benda (VAn Zaken); yang memuat
Hukum Perbendaan serta hukum warisan.
c) Kitab III berjudul : Perikatan (Van Verbintenis); yang memuat
hukum d) kekayaan yang mengenal hak-hak dan kewajiban yang berlaku
terhadap irang-orang atau pihak-pihak yang
tertentu(perjanjian-perjanjian).
d) Kitab IV berjudul : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (Van
Bewijs en Verjaring); yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan
akibat-akibat liwat-waktu terhadap hubungan-hubugan hukum.
Bagian-bagian dari KUHS yang mengatur tetang Hukum Dagang ialah
sebagian terbesar dari Kitab III dan sebagian kecildari Kitab II.
Hal-hal yang diatur dalam Kitab III KUHS ialah mengenai
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan
undag-undang seperti:
a. Persetujuan jual beli (contract of sale)
b. Persetujuan sewa menyewa (contract of hire)
c. Persetujuan pinjaman uang (contract of loan)
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan
perundang-undangan khususyang mengatur tentang hal-hal yang
berhubungan dengan perdagangan. Hukum Dagang selain diatur dalam
KUHD dan KUHS juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan
khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti,
a. Peraturan tentang Koperasi :
dengan Badan Hukum Eropa (Stb.1949/179);
dengan badan Hukum Indonesia (Stb.1933/108)
Kedua peraturan ini sekarang tidak berlaku lagi karena telah
digantikan oleh Undang-Undang No.79 tahun 1958 dan UU No.12 Tahun
1967 tentang Koperasi.
b. Peraturan Palisemen (Stb.1905/217 yo. Stb. 1906/348)
c. Undang-Undang Oktroi (Stb.1922/54);
d. Peraturan Hak milik Industri (Stb. 1912/545);
e. Peraturan lalu lintas (Stb.1933/66 yo./ 249);
f. Peraturan Maskapai andil Indonesia (Stb.1939/589 yo.
717);
g. Undang-undang No.1 tahun 1961 dan UU No.9 tahun 1969 tetang
Bentuk-bentuk usaha Negara (Perum,Persero, Perjan).
2.2 Pembukuan dan rahasia dagang
Pembukuan
Makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan
perusahaan agar membuat catatan mengenai kekayaan dan semua hal
yang berkaitan dengan perusahaan (Pasal 6 KUHD). Isi pasal 6 KUH
Dagang, mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya
membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang
berkaitan dengan perusahaan sehingga dari catatan tersebut dapat
diketahui hak dan kewajiban para pihak.Berbeda dengan Pasal 6 KHU
Dagang yang menggunakan istilah pembukuan, sementara di Pasal 8
tahun 1997 menggunakan istilah dokumen perusahaan. Berdasarkan
Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 merupakan data,
catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh
perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis
diatas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak
apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.
Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen
lainnya:
Dokumen keuangan.
Terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba rugi
tahunan, rekening, jurnal transaksi harian), bukti pembukuan dan
data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan
kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
Dokumen lainnya.
Terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan
yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait
langsung dengan dokumen keuangan.
Jangka waktu untuk dokumen keuangan selama 10 tahun terhitung
sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan sedangkan data
pendukung administrasi keuangan disimpan sesuai dengan kebutuhan
perusahaan yang bersangkutan serta nilai guna dokumen tersebut.
Dokumen perusahaan perlu disimpan sekurang-kurang selama 30 tahun.
Setelah lewat masa 30 tahun kepentingan dokumen tidak mempunyai
fungsi sebagai alat bukti. Selain itu sifat pembukuan yang dibuat
oleh seorang pengusaha bersifat rahasia.
Berdasarkan Pasal 12 KUH Dagang, tiada seorang pun dapat dipaksa
akan memperlihatkan buku-bukunya. Akan tetapi kerahasiaan yang
dimaksud tidaklah mutlak, artinya dapat dilakukan terobosan dengan
beberapa cara, misalnya representation dan communication.
RepresentationRepresentation artinya melihat pembukuan pengusaha
dengan perantara hakim.
CommunicationCommunication artinya pihak-pihak yang disebutkan
dibawah ini dapat melihat pembukuan pengusaha secara langsung tanpa
perantara hakim, hal ini disebabkan yang bersangkutan mempunyai
hubungan kepentingan langsung perusahaan, yakni:
a. Para ahli waris
b. Para pendiri perseroan/persero
c. Kreditur dalam kepailitan
d. Buruh yang upahnya ditentukan pada maju mundurnya
perusahaan
Sebagaimana telah ditetapkan untuk membuat pembukuan bagi
pengusaha, tentunya baginya pengusaha yang tidak melakukannya akan
dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang
nomor 8 tahun 1997 dan pasal 396, 397, 231 (1) (2) KUH Pidana.
Rahasia dagang
Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia
Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/
atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan
usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam
Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa
lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak
diketahui masyarakat umum.
Sistem Perlundungan Rahasia Dagang
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu,
Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara
umum oleh masyarakat,Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan
untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau
dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,Dijaga kerahasiaannya apabila
pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan
langkah-langkah yang layak dan patut. , kecuali untuk lisensi
Rahasia Dagang yang diberikan
Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang.
Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka
menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu
perlindungan, karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia
dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari
informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan
rahasia dagang.2.3 Sejarah dan hubungan antara hukum dagang dengan
hukum perdata.
Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling
berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15
KUHD. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan
kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut
beberapa pengertian dari Hukum perdata :
1. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang
lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
2. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan
membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentinganya.
3. Hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur
dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk
memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.
Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia
yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau
hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan
hukum satu sama lainya dalam lapangan perdagangan. Sistem hukum
dagang menurut arti luas dibagi menjadi dua yaitu, tertulis dan
tidak tertulis tentang aturan perdagangan. Hukum dagang Negara
Indonesia terutama bersumber pada :
a. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yang meliputi,
1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van
Koophandel Indonesia (W.v.K)
2) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk
Wetboek Indonesia (BW)
b. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan
perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan
dengan perdagangan (C.S.T. Kansil. 1985:7)
Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat
pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pada awalnya hukum dagang
berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum
dagang mengkodifikasi (mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya
sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sekarang
telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Antara KUHP dengan KUHD mempunyai hubungan yang erat.
Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini
sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan
hukum perdata.
Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum
dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya
sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan
keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis,
artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang
bersifat umum. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab
undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan
penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang
disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHP
sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan
hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Selain itu, dagang
bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian
perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah
berdasarkan sejarah saja, karena dalam hukum romawi belum terkenal
peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab
perdagangan antar negara baru berkembang dalam abad
pertengahan.
2.4 Subyek hukum dan objek hukum
Subjek Hukum
Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa
hak, yakni manusia dan badan hukum.
1. Manusia (Naturlife Person)
Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek
hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun
sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak
mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi
yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek
hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya.
Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai
subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan
perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh
orang lain.
2. Badan Hukum (Recht Person)
Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang
yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dann
kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai
pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai
kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya.
Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah
badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi
hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat
dibubarkan.
Obyek Hukum
Obyek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari
subyek hukum. Atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek suatu
perhubungan hukum. Obyek hukum dapat pula disebut sebagai benda.
Merujuk pada KUHPerdata, benda adalah tiap-tiap barang atau
tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda itu sendiri
dibagi menjadi:
1. Berwujud / Konkrit
A.) Benda bergerak
- Bergerak sendiri, contoh : hewan.
- Digerakkan, contoh : kendaraan.
B.) Benda tak bergerak
- Contoh tanah, pohon-pohon dsb.
2. Tidak Berwujud/ Abstrak
- Contoh gas, pulsa dsb.
2.5 Jual Beli Perniagaan
Perniagaan adalah sebuah bentuk organisasi yang sah dan
diiktiraf untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan , atau
kedua-duanya, kepada pelanggan, perniagaan dan entitas kerajaan.
Selain itu, usaha perniagaan adalah suatu usaha kegiatan baik yang
aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi
perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya dimaksudkan untuk
mencapai tujuan memperoleh keuntungan.
Usaha perniagaan itu meliputi :
1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti
:
a. Gedung/ kantor perusahaan.
b. Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat
lainnya.
c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya.
d. Penagihan-penagihan
e. Hutang-hutang
2. Para pelanggan
3. Rahasia-rahasia perusahaan.
Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha
perniagaan :
1. Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan
tidak terpisah dari kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak
berdasarkan Ps 1131 dan 1132 KUHS
Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta
tetap dari seorang debitur, merupakan tanggungan bagi
perikatan-perikatan pribadi.
Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi
semua kreditur.
2. Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang
keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni
keharusan mngadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha,
baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.
2.5.1 Penawaran dan penerimaan
Yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak
adalah teori offer and acceptance yang dapat dimaksudkan bahwa pada
prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya
penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan
penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak
tersebut. Teori ini diakui secara umum diretiap system hokum,
sungguhpun pengembangan dari teori ini banyak dilakukan di
negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law.2.5.2 Cara
Pembayaran dan penyerahan barang
Cara Pembayaran
Pembayaran pada transaksi dunia perdagangan di samping dilakukan
dengan cara tunai (cash payment), dikenal pula beberapa cara lain,
yaitu :
1. Pembayaran dimuka (Advance Payment)
Pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli kepada
penjual sebelum barang diterima, bahkan barang tersebut belum
dikapalkan. Dalam pembayaran ini kedudukan antara pembeli dengan
penjual tidak seimbang, artinya kedudukan penjual sangat
diuntungkan karena penjual telah menerima pembayaran dari barang
yang belum dikirim sedang pembeli menghadapi risiko pengiriman
barang yang sepenuhnya tergantung dari penjual.
2. Pembayaran Kemudian (Open Payment)
Pembayaran ini kebalikan dari pembayaran dimuka, dimana
pembayaran baru akan dilakukan oleh pembeli setelah menerima barang
yang dipesannya. Dalam pembayaran ini kedudukan pembeli lebih
diuntungkan karena pembeli telah menerima barang yang belum dibayar
sehingga penjual akan menghadapi risiko pembayaran yang sepenuhnya
tergantung pada pembeli. Pembayaran ini sering juga dikenal dengan
istilah Open Account.
3. Collection Draft (Wesel Inkasso)
Pembayaran hanya akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual jika
pembeli telah menerima dokumen-dokumen barang baik berupa financial
document maupun commercial document yang dikirim oleh penjual.
4. Konsinyasi (Consigment)
Pembayaran akan dilakukan oleh pembeli jika barang yang
dititipkan oleh penjual sudah terjual semuanya. Jadi pembeli dalam
hal ini hanya sebagai tempat penitipan untuk menjualkan barang.
Apabila barang yang dititip jual tersebut belum terjual maka
penjual tidak bisa menuntut pembayaran dari pembeli meskipun barang
tersebut telah lama berada ditangan pembeli. Pembayaran ini jelas
lebih menguntungkan pembeli, karena pembeli tidak perlu menyediakan
modal dan tidak menghadapi risiko kerugian akibat barang yang
dijualnya tidak laku. Kebalikannya, penjual menghadapi risiko
pembayaran yang sangat tergantung kepada niat baik pembeli.
5. Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit)
Surat Kredit Berdokumen atau Letter of Credit yang biasa
disingkat dengan L/C, merupakan surat yang diterbitkan oleh bank
atas nama nasabahnya yang bertindak sebagai pembeli untuk
kepentingan penjual/beneficiary, yang berisikan kesanggupan
membayar sejumlah tertentu kepada penjual/beneficiary melalui bank
beneficiary jika beneficiary melengkapi semua dokumen yang
disebutkan dalam L/C tersebut dan menyerahkannya kepada bank
beneficiary.
Cara penyerahan barang
Dalam kontrak jual beli perdagangan dimuat cara-cara yang
dilakukan berdasarkan syarat penyerahan yang sudah dibakukan.
Berikut syarat-syarat dalam penyerahan barang:a. Syarat LocoLoco
artinya gudang penjual. Syarat ini mengandung makna bahwa pembeli
menerima penyerahan di gudang penjual. Dengan demikian, tempat
terjadi penyerahan barang adalah di gudang penjual. Hak milik dan
risiko atas barang beralih kepada pembeli sejak barang diserahkan
untuk diangkut ke luar gudang penjual. Semua biaya dan kerugian
yang timbul dari gudang penjual sampai di tempat pembeli menjadi
tanggung jawab pembeli. Dengan kata lain dalam kontrak yang
bersyarat loco, semua biaya dan risiko atas barang menjadi tanggung
jawab pembeli.b.Syarat FASFAS adalah singkatan dari Free Along side
Ship, artinya bebas di samping kapal. Syarat ini mengandung makna
bahwa penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang
disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Jadi, tempat
penyerahan barang adalah di dermaga di samping kapal. Hak milik dan
risiko atas barang beralih kepada pembeli sejak barang ditempatkan
di dermaga di samping kapal. Semua biaya dan kerugian yang timbul
dari gudang penjual sampai di dermaga di samping kapal menjadi
tanggung jawab penjual. Sedangkan semua biaya dan kerugian yang
timbul dari dermaga sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab
pembeli.
c.Syarat FOBFOB adalah singkatan dari Free On Board, artinya
bebas di atas kapal. Syarat ini mengandung makna bahwa penyerahan
barang dilakukan di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di
pelabuhan embarkasi. Jadi, tempat penyerahan barang adalah di
geladak kapal. Hak milik dan risiko atas barang beralih kepada
pembeli sejak barang berada di geladak kapal. Semua biaya dan
kerugian yang timbul dari gudang penjual sampai di geladak kapal
menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan semua biaya dan kerugian
yang timbul sejak di geladak kapal sampai di gudang pembeli menjadi
tanggung jawab pembeli.d.Syarat CIFCIF adalah singkatan dari Cost,
Insurance, and Freight, artinya ongkos, premi asuransi, dan biaya
angkutan. Syarat ini mengandung makna bahwa semua ongkos, premi
asuransi, dan biaya angkutan barang sampai di pelabuhan tujuan
(pembongkaran) menjadi tanggung jawab pejual. Ini berarti penjual
wajib mengantarkan barang sampai di pelabuhan tujuan. Tetapi
penyerahan barang terjadi di atas kapal di pelabuhan embarkasi.
Jadi, tempat penyerahan barang adalah di atas kapal. Hak milik atas
barang beralih kepada pembeli sejak barang berada di atas kapal.
Semua biaya dan kerugian yang timbul dari gudang penjual sampai di
pelabuhan tujuan (disembarkasi) menjadi tanggung jawab penjual.
Sedangkan semua biaya dan kerugian yang timbul sejak di pelabuhan
tujuan (disembarkasi) sampai di gudang pembeli menjadi tanggung
jawab pembeli. Perlu diperhatikan bahwa jika sesudah pemuatan
terjadi pejualan barang, maka hak milik atas barang beralih pada
saat penyerahan konosemen kepada pembeli.e. Syarat CFCF adalah
singkatan dari Cost and Freight, artinya ongkos dan biaya angkutan.
Syarat ini sama dengan syarat CIF, bedanya hanya pada premi
asuransi. Pada syarat CF premi asuransi menjadi tanggung jawab
pembeli, sedangkan pada syarat CIF menjadi tanggung jawab penjual.
Tempat penyerahan barang adalah di atas kapal di pelabuhan
embarkasi. Semua ongkos dan biaya angkutan sampai di pelabuhan
tujuan menjadi tanggung jawab penjual. Tetapi risiko kerugian
menjadi tanggung jawab pembeli. Untuk menghindari risiko tersebut
pembeli sendiri yang dapat mengasuransikan barangnya atau jika
diasuransikan oleh penjual, biaya asuransi menjadi tanggung jawab
pembeli.
f. Syarat FrancoFranco artinya bebas di gudang pembeli. Syarat
ini mengandung makna bahwa penjual wajib mengantarkan barang sampai
di tempat yang ditunjuk oleh pembeli (gudang pembeli). Ini berarti
penyerahan barang terjadi di tempat (gudang) pembeli. Dengan
demikian, penjual baru bebas dari tanggung jawab atas biaya dan
risiko setelah barang sampai di tempat (gudang) pembeli. Dengan
kata lain, dalam kontrak yang bersyarat franco, semua biaya dan
risiko atas barang sampai di tempat tujuan menjadi tanggung jawab
penjual
2.6 Perantara Dagang
2.6.1 Pengertian
Merupakan penghubung antara pengusaha yang memberi kuasa di mana
perantara ini yang akan melakukan perjanjian atau perikatan dengan
pihak ketiga. Perantara yang terlibat langsung dalam menjalankan
operasi perusahaan seperti: manajer, wakil manajer,
karyawan/karyawati, pramuniaga, pedagang kecil, yang berada dalam
lingkupnya. Peran mereka amat penting dan dibutuhkan dalam
pengembangan perusahaan utuk masa sekarang dan masa mendatang.2.6.2
Jenis-jenis perantara dagang berikut hak dan kewajibanya
1. Di dalam perusahaan.
Perantara yang terlibat langsung dalam menjalankan operasi
perusahaan seperti: manajer, wakil manajer, karyawan/karyawati,
pramuniaga, pedagang kecil, yang berada dalam lingkupnya. Peran
mereka amat penting dan dibutuhkan dalam pengembangan perusahaan
untuk masa sekarang dan masa mendatang. Hubungan hukum antara
prinsipal dengan perantara dagang di dalam perusahaan adalah:
a.Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian seseorang memberikan
kuasanya kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi
kuasa menyelenggarakan suatu kuasa. Perjanjian pemberian kuasa
untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dasar
hukumnya adalah pasal 1792-1819 BW. Penentuan upah (pasal 1794 BW)
yaitu, perjanjian kuasa bersifat cuma-cuma, kecuali diperjanjikan
sebaliknya. Jika upah tidak ditentukan dengan tegas, maka tidak
boleh lebih dari yang ditentukan pasal 411 BW. Kedudukan principal
sejajar dengan perantara, yaitu untuk dan atas nama principal,
untuk kepentingan principal, dan terdapat unsur perwalian.
b.Perjanjian perburuhan, yaitu perjanjian yang mengatur tentang
hak dan kewajiban antara prinsipal dan perantara dagang dalam
perusahaan. Berdasarkan perjanjian perburuhan. Terdapat dalam pasal
1601 BW. Kedudukan principal lebih tinggi dari perantara yaitu,
majikan sebagai pemberi perintah dan perantara sebagai buruh yang
diperintah. Contoh: pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan
perusahaan, sales dan sebagainya.
2. Di luar perusahaan.
Perantara dagang di luar perusahaan adalah orang atau badan yang
tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan, tetapi memiliki
peran yang amat besar dalam kesinambungan perusahaan tersebut.
Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Terdapat dalam pasal 1792
1819 BW yang contohnya seperti,
1.Agen perusahaan
Agen adalah orang atau badan yang melayani beberapa pengusaha
sebagai perantara dengan pihak ke-3. Beberapa pendapat mengenai
hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha yaitu:
a. Ia menyatakan bahwa hubungan itu bersifat pelayanan berkala/
molenggraff
b.Tidak menyatakan dengan tegas sifat hubungan hukum antara agen
perusahaan dengan pengusaha.
2.Pengacara
Pengacara adalah orang yang mewakili pengusaha sebagai pihak
dalam berperkara di muka hakim. Hubungan antara pengacara dengan
pengusaha adalah hubungan tidak tetap, sedangka hukumnya berbentuk
pelayanan berkala dan pemberian kuasa.
3.Notaris
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
mengenai segala perbuatan hukum, perjanjian-perjanjian dan
ketetapan-ketetapan yang diperintahkan menurut peraturan
perundangan atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan.
4.Akuntan Publik
Akuntan publik adalah suatu usaha independen yang memiliki tugas
memeriksa atau mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut.
Keterlibatan akuntan publik dalam perusahaan dipandang amat penting
karena dari hasil pemeriksaannya dapat diketahui posisi keuangan
perusahaan tersebut melalui opininya.
5. Makelar
Dasar hukumnya adalah pasal 62-73 KUHD. Menurut undang-udang
seorang makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan
pengusaha dengan pihak ketiga untuk megadakan berbagai
perjanjian.
Ciri-ciri makelar sebagai berikut:
a.Diangkat oleh pemerintah dan disumpah di pengadilan
b.Menjalankan perusahaan atas nama orang lain
c.Membuat buku suku da buku harian
d.Tidak boleh menjamin transaksi tertentu
e.Dagangan yang dijual tidak boleh sama dengan barang
prinspalnya
f.Memiliki hak menahan barang (hak retensi)
Hak makelara. Hak atas upah atau provisi dari principal
b.Hak retensi atau menahan barang
Kewajiban makelara.Pasal 66 KUHD yaitu membuat pembukuan (buku
saku dan buku harian), berisi:
Nama para pihak
Waktu transaksi
Waktu levering
Macam atau jenis dan jumlah barang
b.Pasal 67 ayat (1) KUHD
Membuat kutipan pembukuan kepada pihak yang berkepentingan.
c.Pasal 67 ayat (2) KUHD
Melakukan pembukaan pembukuan atas perintah hakim guna
pemeriksaan perkara di pengadilan.
d. Pasal 69 KUHD
Menyimpan contoh barang
e.Pasal70 KUHD
Bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan surat berharga.
f. Pasal 71 KUHD
Membayar ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga.
Larangan bagi makelar (pasal 65 ayat (2) KUHD)
1. Berdagang atau berusaha jenis barang yang sama dengan mata
usaha principal yang diperantarainya.
2. Menjadi penjamin atas perjanjian atau perikatan yang
diperantarainya.
Sanksi bagi makelar1. Dibebastugaskan (pasal 71 KUHD)
- Melanggar buku I, bab IV, bagian II KUHD.
-Oleh pejabat yang mengangkat.
-Masih dapat diangkat kembali.
2. Dilepas dari jabatannya (pasal 72 KUHD)
-Melanggar pasal 65 ayat (2) KUHD dan jatuh pailit.
-Tidak dapat diangkat kembali (ppasal 73 KUHD)
6.Komisioner
Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan
membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri serta mendapat
provisi atas perintah dan atas nama pembiayaa orang lain (pasal
67). Pasal 76 KUHD yaitu, orang yang menjalankan perusahaan dengan
membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas
amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau
provisi.
Orang yang memberi perintah kepada komisioner disebut komiten.
Hubungan hukumnya antara komiten dengan komisioner adalah
perjanjian pemberi kuasa dan perjanjian layanan berkala.
Ciri-ciri khusus komisioner adalah:
a.Tidak ada syarat pengankatan resmi dan penyumpahan seperti
halnya makelar
b.Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ke tiga atas
namanya sendiri (pasal 67)
c.Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut namanya komiten
(pasal 77 ayat 1)
d. Tetapi komisioner dapat bertindak atas nama pemberi kuasanya
(pasal 79)
Konsekuensi bagian komisioner1.Bertindak atas nama sendiri
(pasal 76 KUHD)Keterangan:-Komisioner terikat langsung dengan
perikatan (pasal 77 ayat (2) KUHD)
-Principal tidak dapat menuntut pihak ketiga (pasal 78 KUHD),
karena principal bukan termasuk para pihak, sehingga dasar untuk
menuntut tidak ada.
-Komisioner bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga
jika wanprestasi. (pasal 1800 ayat (1) BW)
2.Bertindak dengan nama principal (pasal 79
KUHD)Keterangan:-Jika atas nama principal, maka hanya berlaku
perjanjian pemberian kuasa biasa.
-Dia hanya sebagai perantara biasa dan bukan termasuk para
pihak.
-Dia tidak memiliki hak mendahului
Perjanjian komisiMerupakan perjanjian pemberian kuasa khusus
dari principal kepada komisioner. Diatur dalam pasal 76-85 KUHD.
Pengaturan ini berbeda dengan pasal 1792 -1819 BW tentang pemegang
kuasa. KUHD mengatur secara khusus tentang komisioner. Berikut
perbandingannya:
1.Pasal 1792 BW : pemegang kuasa bertindak atas nama
principal
Pasal 76 KUHD : komisioner bertindak atas nama sendiri
2.Pasal 1794 BW : pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali
diperjanjikan
3. Pasal 76 KUHD : komisioner mendapatkan upah
Berlakulah asas lex specialis derogat legi generalis. Jika
terdapat perbedaan antara BW dengan KUHD, maka yang dipergunakan
adalah KUHD.
Hak khusus komisioner1.Hak mendahului
- Dasar hukum : pasal 80-83 KUHD
- Pengertian:
Hak istimewa komisioner atas barang-barang principal yang ada di
tangan komisioner dalam rangka pemenuhan hutang atau penagihan
komisioner:
a.Untuk dijual
b.Untuk ditahan guna kepentingan yang akan datang
c.Yang dibeli dan diterima untuk kepentingan principal
2.Hak retensi
- Dasar hukum : pasal 86 KUHD jo pasal 1812 BW
- Pengertian :
Hak kuasa untuk menahan barang sampai upah atau provisi dan
biaya-biaya lain dibayar oleh principal.
Apabila terjadi pailitPrincipal diwakili oleh curator dan
komisioner akan didahulukan pelunasan upahnya daripada kreditur
lain di mana pembayarannya dari budel pailit.
Berakhirnya pemberian kuasa1.Meninggalnya si pemberi kuasa dan
pemegang kuasa
2.Dicabutnya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa
3.Pengembalian pemberian kuasa oleh pemegang kuasa
4.Pengampuan, pailit, ketidak mampuan pemberi atau pemegang
kuasa
Berakhirnya perjanjian komisi-Pasal 1813 ayat (3) BW
Jika principal meninggal dunia, sedangkan tugas komisinya belum
selesai, maka komisioner wajib menyelesaikan tugasnya sampai
tuntas.
-Pasal 1819 BW
Jika komisioner meninggal dunia, maka ahli warisnya yang wajib
meneruskan tugas komisioner yang belum terselesaikan.
7. EkspediturEkspeditur menurut pasal 86 ayat 1 KUHD yaitu,
orang yang pekerjaannya menyuruh pihak pengangkut untuk
menyelenggarakan pengangkutan atas nama sendiri dan untuk
kepentingan principal. Dasar hukum hukumnya adalah pasal 86-90
KUHD.
Tugas ekspediturEkspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut
yang tepat untuk mengirim barang.
Kewajiban ekspediturEkspeditur wajib membuat pembukuan (pasal 86
ayat (2) KUHD)
Tanggung jawab ekspeditur1.Ekspeditur bertanggung jawab pada
principal.
2.Ekpeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang
tepat.
Ciri-ciri ekspeditur-Bertindak atas nama sendiri (pasal 86 ayat
(1) KUHD)
-Untuk kepentingan principal. (pasal 86 ayat (1) KUHD)
-Bertanggung jawab pada principal (pasal 87, 88 KUHD)
-Bertanggung jawab terhadap ekspeditur antara yang dipakainya.
(pasal 89 KUHD)
Contoh ekspeditur : TIKI, Pos Indonesia, Fed Ex
Hubungan hukum
1. Ekspeditur Principal
Tunduk pada BW tentang perjanjian pemberian kuasa (pasal
1792-1819 BW)
2. Ekspeditur Pengangkut
Tunduk pada KUHD tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian
pengangkutan atau perjanjian pemindahan barang ialah perjanjian
yang berupa hubungan hukum yang timbul karena pemindagan barang dan
atau orang dari satu tempat ke tempat lain.
Para pihaka.Ekspeditur dan pengangkut : merupakan pihak dalam
perjanjian pengangkutan
b.Pengirim dan penerima : BUKAN para pihak dalam perjanjian
pengangkutan
8.Lembaga keuangan
Peranan lembaga ini sangat penting karena jika perusahaan
membutuhkan permodalan, maka perusahaan tersebut dapat berhubungan
dengan lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan itu antara
lain:
Bank.
Pegadaian.
Perusahaan pembiayaan, dll
2.6.1 Pengangkutan
2.6.2 Pengertian dan pengaturan
Suatu proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat
pengangkutan membawa barang/ penumpang dari pemuatan ke tempat
tujuan dan dan menurunkan barnag/penumpang dari alat pengangkutan
ke tempat yang ditentukan. Disini sering menimbulkan tanggungjawab
dari pengangkut.
Pengangkutan di atur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas angkatan darat di jalan dan angkutan jalan. UU ini bersifat
umum, yang lebih rinci diatur dalam peraturan menteri/PP. diatur
dalam Bab X dari pasal 137 ada peran serta pemerintah dalam
pengadaan jalan, angkutan umum, terminal tapi peraturannya masih
umum, perizinan, dll.UU No.23 Tahun 2007 tentang
perkeretaapian.2.7.2 Para pihak yang menjalankan
Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses
perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka itu
adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen
perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan.
.a. Pengangkut (Carrier)Dalam perjanjian pengangkutan barang,
pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan
jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif
angkutan sesuai yang telah diperjanjikan
b. Pengirim (Consigner, Shipper)Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan
tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim
adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan
barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan
pengangkutan barang dari pengangkut
c. Penumpang (Passanger)Penumpang adalah pihak yang berhak
mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban
untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan.59
Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status,
yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan
sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.
2.7.3 Hak dan kewajiban para pihakMenurut H.M.N Purwosutjipto,
kewajiban-kewajiban dari pihak
pengangkut adalah,1. Menyediakan alat pengangkut yang akan
digunakan untuk
menyelenggarakan pengangkutan.2. Menjaga keselamatan orang
(penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka
sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang
akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai
bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata).
3. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang
meliputi:a. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau
peranakbuahan
alat pengangkutnya;b. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut
itu untuk dipakai
menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
BAB III
PENUTUP3.1 Kesimpulan
Seperti yang telah sampaikan tadi kalau perdagangan itu adalah
pekerjaan membeli barang dari suatu temapat dan kita juga dapat
menjual kembali barang tersebut dengan maksud memperoleh
keuntungan. Dan hukum dagang itu memiliki beberapa sumber dan
sistematika serta undang-undang yang di sebut KUHD (Kitab
Undang-undang Hukum Dagang)
3.2 Saran
1. Sebaiknya dalam berdagang kita harus mengetashui beberapa
aspek yang mengatur tentang hukum dagang itu sendiri. Dan semua
hal-hal itu sudah di atur didalam KUHD.
2. Sebaiknya berdagang kita harus jujur dan semua dagangan harus
bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita.DAFTAR PUSTAKA1. Hasyim,
Farida. Hukum dagang. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.2. Head, John
W. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Bandung: Elips. 2004.
3. Khairandy, Ridwan dkk, S.H., M.H., Pengantar Hukum Dagang
Indonesia, Yogyakarta: Gama Media. 1999.3. Kansil, C.S.T.
Pokok-Pokok Pengetahuan Hokum Dagang Indonesia. Jakarta : Sinar
Grafika. 1994.4. Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hokum
Dagang Indonesia. Jakarta : Djambatan. 1991.5. Soetami, Siti,
SH.Pengantar Tatat Hukum Indonesia,Bandung: Refika Aditama.
2001.