Slide Pendaftaran Kpl2.A

KHL 1982Ps. 91 & 94(UUNo17/1985)

UU No. 17/2008Ps. 158 & 163

•Hubungan yang sungguh-sungguh (genuine link) antara negara dan kapal yang mengibarkan benderanya

•Negara bendera harus melaksanakan yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang adm, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya

IDENTITAS KAPAL

IDENTITAS PEMILIKKAPAL

KELAIK-LAUTANKAPAL

BENDERA KEBANGSAAAN

NAMA KAPAL

TANDA PANGGILAN

PENDAFTARAN HAK MILIK

(GROSSE AKTA)

SERTIFIKAT KESELAMATAN

STATUS HUKUM

PENGAWAKAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM

NEGARA BENDERA

KEBANGSAAN KAPAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA BENDERA

KELAIKLAUTAN KAPALKELAIKLAUTAN KAPAL

STATUS HUKUM KAPAL

KESELAMATAN KAPAL

KEPELAUTAN

KAPAL INDONESIA• Bendera Indonesia• Berlaku hukum positif• Dibedakan satu dengan yang

lain berdasarkan : pemilik, nama, nama panggilan, ukuran dan tonase kapal

KAPAL MEMENUHI PERSYARATAN NAUTIS, TEKNIS DAN RADIO SERTA PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL :• Diperiksa oleh Marine Inspector• Memenuhi ketentuan nasional dan internasional

KAPAL DIAWAKI OLEH ABK YANG MEMPUNYAI KWALIFIKASI SESUAI DENGAN KETENTUAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

• Surat Ukur• Surat Tanda

Kebangsaan Kapal

SERTIFIKAT• Keselamatan konstruksi• Keselamatan

perlengkapan• Keselamatan radio• DOC dan SMC

(Document of Compliance dan Safety Management Certificate)

KAPAL LAIK LAUT DAN MEMENUHI PERSYA-RATAN KESELAMATAN UNTUK DIOPERASIKAN BAGI PELAYARAN NASIONAL SERTA KETENTUAN ISM CODE

SERTIFIKAT PENGAWAKAN

PENGUKURAN PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PENGUKURAN PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPALKAPAL

PENGUKURAN KAPAL• UU NO.17/2008• PP NO.51/2002• KEPPRES No. 5/1989• TMS. 1969• PERMENHUB NO.6/2005

PENDAFTARAN KAPAL• UU NO.17/2008• PP NO.51/2002• KUHD Ps. 314• Stbl. 1933 NO. 48• PERMENHUB NO.KM.26/2006

KEBANGSAAN KAPAL• UU NO.17/2008• PP NO.51/2002• KUHD Ps. 311• PEN.SL&PK.STBL 1935 NO.78• ORD.SI&PK.STBL.1935 NO.492• PER.SL&PK.STBL.1935 NO.564• KEPMENHUB NO. KM.46/1996• PERMENHUB NO.KM.26/2006

ADPEL/KANPELYang punya

Kode Pengukuran• BUKTI PEMILIKAN• GAMBAR RENCANA

UMUM

ADPEL/KANPEL(Yang ditunjuk)

• SURAT UKUR• BUKTI PEMILIKAN• IDENTITAS PEMILIK• BBN 1)

• DELETION CERT.2)

KETERANGAN1) Sesuai Kep. Menkeu.2) Eks. Kapal berbendera asing3) Diterbitkan oleh DITKAPEL4) Untuk Pas Kecil cukup bukti

milik5) Sesuai SE Menhub No.SE. 7 tgl

24-08-2000, dilimpahkan ke PEMDA

ADPEL/KANPEL(Yang berwenang)

• SURAT UKUR• GROSSE AKTA 4)

• RELAAS

SURAT UKUR(GT>7)

-DN.P < 24 m-INT.P > 24 m

GROSSE AKTA

PEND/BN

S T K K• SURAT LAUT 3)

(GT≥175)• PAS TAHUNAN

(GT.7 S/D 174)• PAS KECIL 5)

(GT<7)

SURAT SURAT KAPAL

PENGUKURAN KAPALPENGUKURAN KAPAL

I.I. DASAR HUKUMDASAR HUKUM

1.1. Undang-Undang No. Undang-Undang No. 1717 Tahun Tahun 20082008 tentang Pelayaran tentang Pelayaran2.2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang

PerkapalanPerkapalan3.3. KEPPRES No. 5 Tahun 1989 Tanggal 25 Januari 1989 KEPPRES No. 5 Tahun 1989 Tanggal 25 Januari 1989

tentang Ratifikasi TMS 1969tentang Ratifikasi TMS 19694.4. PERMENHUB NO. KM 6 Tahun 2005 Tanggal 20 Januari PERMENHUB NO. KM 6 Tahun 2005 Tanggal 20 Januari

20052005

IIII.. INSTANSI DAN PEJABAT YANG BERWENANGINSTANSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG

1.1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan.Perkapalan dan Kepelautan.

2.2. ADPEL/KAKANPEL yang ditunjukADPEL/KAKANPEL yang ditunjuk..3.3. Ahli Ukur Kapal.Ahli Ukur Kapal.

III.III. PERSYARATAN MEMPEROLEH SURAT PERSYARATAN MEMPEROLEH SURAT UKURUKUR

1.1. Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat, atauSurat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat, atau2.2. Surat keterangan tukang yang dilengkapi dengan surat Surat keterangan tukang yang dilengkapi dengan surat

keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, dandiketahui oleh Camat, dan

3.3. Identitas Pemilik, danIdentitas Pemilik, dan4.4. Gambar kapal.Gambar kapal.

IV.IV. JENIS SURAT UKURJENIS SURAT UKUR

1.1. SURAT UKUR DALAM NEGERISURAT UKUR DALAM NEGERI Untuk kapal-kapal berukuran panjang < 24 m Untuk kapal-kapal berukuran panjang < 24 m

2.2. SURAT UKUR INTERNASIONALSURAT UKUR INTERNASIONAL Untuk kapal-kapal berukuran panjang ≥ 24 m Untuk kapal-kapal berukuran panjang ≥ 24 m Untuk kapal-kapal berukuran panjang < 24 m, atas Untuk kapal-kapal berukuran panjang < 24 m, atas

permintaan pemilikpermintaan pemilik

V.V. SURAT UKUR TIDAK BERLAKU, APABILA : SURAT UKUR TIDAK BERLAKU, APABILA :

1.1. Kapal berubah bangunanKapal berubah bangunan2.2. Kapal ganti namaKapal ganti nama3.3. Kapal tenggelamKapal tenggelam

IV.IV. PROSEDUR PENERBITAN SURAT UKURPROSEDUR PENERBITAN SURAT UKUR

1.1. Permohonan tertulis dari pemilik kapalPermohonan tertulis dari pemilik kapal2.2. Pelaksanaan pengukuranPelaksanaan pengukuran3.3. Pembuatan Daftar Ukur dan dikirim ke DITKAPELPembuatan Daftar Ukur dan dikirim ke DITKAPEL4.4. Penerbitan Surat Ukur Sementara oleh ADPEL/KAKANPELPenerbitan Surat Ukur Sementara oleh ADPEL/KAKANPEL5.5. Penerbitan Surat Ukur Tetap oleh ADPEL/KAKANPEL Penerbitan Surat Ukur Tetap oleh ADPEL/KAKANPEL

setelah mendapat persetujuan Daftar Ukur dari DITKAPELsetelah mendapat persetujuan Daftar Ukur dari DITKAPEL6.6. Pemasangan Tanda Selar pada kapalPemasangan Tanda Selar pada kapal7.7. Penyerahan Surat Ukur Tetap kepada pemilik kapalPenyerahan Surat Ukur Tetap kepada pemilik kapal

PROSES PENERBITAN SURAT UKURPROSES PENERBITAN SURAT UKURPermohonan pemilik ke Ditjen Hubla*) atau Adpel/Kanpel

yang mempunyai Kode Pengukuran disertai :1.Surat keterangan tukang/galangan 2.Surat Keterangan Pemilikan3.Identitas pemilik4.Gambar kapal

Pengukuran oleh Ahli Ukur Kapal

Pengiriman Daftar Ukur sebanyak 2 set ke Ditkapel

DAFTAR UKUR

Penerbitan Surat Ukur Tetap

Metode Dalam Negeri : Panjang Kapal < 24,00 m

Metode Internasional : Panjang Kapal ≥ 24,00 m

PengesahanDaftar Ukur oleh Ditkapel

Pemasangan Tanda SelarSURAT UKUR diserahkan ke kapal

Penerbitan Surat Ukur Sementara oleh Dirkapel*)

Adpel/Kakanpel

*) untuk pengukuran yang dilakukan di luar negeri

PENGUKURAN KAPAL DALAM NEGERIPENGUKURAN KAPAL DALAM NEGERI

Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) ditentukan dengan rumus :Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) ditentukan dengan rumus :

GT = 0.25 x VGT = 0.25 x V

GT = Gross Tonnage / Tonase KotorGT = Gross Tonnage / Tonase Kotor

V = Jumlah isi dari ruangan di bawah geladak atas ditambah V = Jumlah isi dari ruangan di bawah geladak atas ditambah ruangan-ruangan di atas geladak atas yang tertutup ruangan-ruangan di atas geladak atas yang tertutup sempurna yang berukuran tidak kurang dari 1 msempurna yang berukuran tidak kurang dari 1 m33

(V1 + V2 …………….. + Vn)(V1 + V2 …………….. + Vn)

Volume ruangan di bawah geladak atas dihitung Volume ruangan di bawah geladak atas dihitung dengan menggunakan rumus :dengan menggunakan rumus :

V1 = P x L x D x F*)V1 = P x L x D x F*)

*) F = Faktor, ditentukan menurut bentuk *) F = Faktor, ditentukan menurut bentuk penampangpenampang melintang dan atau jenis kapal yaitu, untuk :melintang dan atau jenis kapal yaitu, untuk :

Kapal Layar Motor (KLM) Kapal Layar Motor (KLM) 0.500.50Kapal Motor (KM)Kapal Motor (KM) 0.700.70Kapal Tongkang (TK)Kapal Tongkang (TK) 0.850.85

Volume ruangan-ruangan di atas geladak atas Volume ruangan-ruangan di atas geladak atas dihitung dengan menggunakan rumus :dihitung dengan menggunakan rumus :

P1 L1 T1P1 L1 T1Vn = Vn = P2 x L2 x T2P2 x L2 x T2 P3 L3 T3P3 L3 T3 (P) x (L) x (T)(P) x (L) x (T)

Volume/isi ruangan-ruangan di atas geladak atas Volume/isi ruangan-ruangan di atas geladak atas adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang adalah hasil perkalian majemuk dari ukuran panjang rata-rata, lebar rata-rata dan tinggi rata-rata yang rata-rata, lebar rata-rata dan tinggi rata-rata yang umurannnya diambil dari sisi sebelah luar penegar.umurannnya diambil dari sisi sebelah luar penegar.

Tonase Bersih/Net Tonnage (NT) ditentukan Tonase Bersih/Net Tonnage (NT) ditentukan sebagai berikut :sebagai berikut :

Kapal Motor (KM)Kapal Motor (KM) NT = 0.60 x GTNT = 0.60 x GT

Kapal Layar Motor (KLM) NT = 0.80 x GTKapal Layar Motor (KLM) NT = 0.80 x GT

Kapal Tongkang (TK)Kapal Tongkang (TK) NT = GTNT = GT

L.O.A.

WL

D 85% D

LPP (LBP)

LWL

V2

V2 V2 V2

V1

Volume ruangan dibawah geladak atas, dihitung dengan menggunakan rumus :

0,50 untuk KLM/PLM

f = 0,70 untuk KM

0,85 untuk Tongkang.

V1 = p x l x d x f *)

L.O.A.

d (dalam)

p (panjang geladak)

l (lebar)

pisang-

pisang

d (dalam)

± 25,70 M

L.O.A.

WL

D 85% D

LBP (LPP)

LWL

± 27,00 m

L.O.A.

WL

D 85% D

LPP (LBP)

LWL

TANDA SELARTANDA SELAR

Adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan Tonase Adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan Tonase Kotor (GT) kapal, nomor Surat Ukur serta Kode pengukuran Kotor (GT) kapal, nomor Surat Ukur serta Kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur kapal tersebut.dari pelabuhan yang menerbitkan Surat Ukur kapal tersebut.

Contoh :Contoh : GT. 175 No. 100/BaGT. 175 No. 100/Ba

GT GT = Gross Tonnage= Gross Tonnage

175175 = besarnya Tonase Kotor kapal= besarnya Tonase Kotor kapal

No.No. = Nomor= Nomor

100100 = nomor Surat Ukur= nomor Surat Ukur

BaBa = Kode Pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan = Kode Pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan SuratSurat

UkurUkur

PENDAFTARAN KAPALPENDAFTARAN KAPAL

I.I. DASAR HUKUMDASAR HUKUM

1.1. Undang-Undang No.Undang-Undang No.1717 Tahun Tahun 20082008 tentang Pelayaran, tentang Pelayaran, Pasal Pasal 158158

2.2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 200Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 20022 tentang tentang PerkapalanPerkapalan

3.3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 314Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 3144.4. Peraturan Pendaftaran dan Baliknama Kapal Stbl; 1933 Peraturan Pendaftaran dan Baliknama Kapal Stbl; 1933

No. 48 No. 48 5.5. Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. Menteri Perhubungan No.KM. 2626 Tahun Tahun 20062006

IIII.. KAPAL YANG DAPAT DIDAFTARKAN SEBAGAI KAPAL KAPAL YANG DAPAT DIDAFTARKAN SEBAGAI KAPAL INDONESIAINDONESIA

1.1. Kapal dengan tonase kotor (GT) 7 atau lebih, danKapal dengan tonase kotor (GT) 7 atau lebih, dan2.2. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum

yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.berkedudukan di Indonesia.

III.III. RUANG LINGKUP PENDAFTARAN KAPALRUANG LINGKUP PENDAFTARAN KAPAL

Pendaftaran kapal meliputi :Pendaftaran kapal meliputi :a.a. Pendaftaran hak milik atas kapalPendaftaran hak milik atas kapal

b.b. Pendaftaran pembebanan hipotek atas Pendaftaran pembebanan hipotek atas kapalkapal

c.c. Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapalkapal

IV.IV. TATA CARA PENDAFTARAN KAPALTATA CARA PENDAFTARAN KAPAL

1.1. Membuat Akta Pendaftaran di Kantor Pusat Direktorat Membuat Akta Pendaftaran di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau di salah satu pelabuhan Jenderal Perhubungan Laut atau di salah satu pelabuhan yang telah ditunjuk sebagai tempat pendaftaran kapal yang telah ditunjuk sebagai tempat pendaftaran kapal (Pemilik bebas memilih salah satu tempat pendaftaran)(Pemilik bebas memilih salah satu tempat pendaftaran)

2.2. Mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen, Mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen, yaitu :yaitu :

a.a. Foto copy Surat UkurFoto copy Surat Ukurb.b. Bukti PemilikanBukti Pemilikanc.c. Identitas PemilikIdentitas Pemilikd.d. Bukti pelunasan bea baliknama (dengan memperhatikan Bukti pelunasan bea baliknama (dengan memperhatikan

Keputusan Menteri Keuangan No. 432/KMK.04/1996 tanggal Keputusan Menteri Keuangan No. 432/KMK.04/1996 tanggal 19 Juni 1996)19 Juni 1996)

e.e. Surat Keterangan Penghapusan dari daftar kapal Surat Keterangan Penghapusan dari daftar kapal (Deregistration/ Cancellation) khusus kapal yang pernah (Deregistration/ Cancellation) khusus kapal yang pernah didaftarkan di negara lain.didaftarkan di negara lain.

3.3. Sebagai bukti kapal telah didaftar, diterbitkan Grosse Akta Sebagai bukti kapal telah didaftar, diterbitkan Grosse Akta Pendaftaran Pendaftaran untukuntuk diserahkan kepada Pemilik setelah tanda diserahkan kepada Pemilik setelah tanda pendaftaran dipasang pada kappendaftaran dipasang pada kapal.al.

V.V. TATA CARA BALIKNAMA KAPALTATA CARA BALIKNAMA KAPAL

1.1. Bila pemilikan atas kapal yang telah terdaftar Bila pemilikan atas kapal yang telah terdaftar dialihkan kepada pihak lain, pemilik yang baru wajib dialihkan kepada pihak lain, pemilik yang baru wajib mengurus baliknama di tempat kapal tersebut mengurus baliknama di tempat kapal tersebut didaftarkan untuk memperoleh Akta Baliknama.didaftarkan untuk memperoleh Akta Baliknama.

2.2. Mengajukan permohonan dengan melampirkan Mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen, yaitu :dokumen, yaitu :a.a. Foto copy Surat UkurFoto copy Surat Ukur

b.b. Asli Grosse Akta Pendaftaran/Akta BaliknamaAsli Grosse Akta Pendaftaran/Akta Baliknama

c.c. Bukti peralihan hak milik (Bukti Pemilikan)Bukti peralihan hak milik (Bukti Pemilikan)

d.d. Identitas PemilikIdentitas Pemilik

e.e. Bukti pelunasan bea baliknama (dengan Bukti pelunasan bea baliknama (dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan No. memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan No. 432/KMK.04/1996 tanggal 19 Juni 1996)432/KMK.04/1996 tanggal 19 Juni 1996)

VI.VI. TATA CARA PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPALTATA CARA PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL

1.1. Membuat Akta Hipotek di tempat kapal didaftarkan.Membuat Akta Hipotek di tempat kapal didaftarkan.2.2. Permohonan yang diajukan oleh Kreditur dengan Permohonan yang diajukan oleh Kreditur dengan

melampirkan dokumen, yaitu :melampirkan dokumen, yaitu :a.a. Asli Grosse Akta Pendaftaran/ Akta BaliknamaAsli Grosse Akta Pendaftaran/ Akta Baliknamab.b. Akta Kuasa Memasang HipotekAkta Kuasa Memasang Hipotekc.c. Perjanjian KreditPerjanjian Kreditd.d. Surat Kuasa Penghadap (bila diperlukan)Surat Kuasa Penghadap (bila diperlukan)

3.3. Permohonan yang diajukan oleh Pemilik kapal dan Permohonan yang diajukan oleh Pemilik kapal dan Kreditur dengan melampirkan dokumen, yaitu :Kreditur dengan melampirkan dokumen, yaitu :a.a. Asli Grosse Akta Pendaftaran/ Akta BaliknamaAsli Grosse Akta Pendaftaran/ Akta Baliknamab.b. Perjanjian KreditPerjanjian Kreditc.c. Surat Kuasa Penghadap (bila diperlukan)Surat Kuasa Penghadap (bila diperlukan)

4.4. Bila Debitur telah melunasi hutangnya dan kapal Bila Debitur telah melunasi hutangnya dan kapal tidak lagi menjadi agunan atas kredit, Kreditur tidak lagi menjadi agunan atas kredit, Kreditur memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat Pendaftar yang menerbitkan Akta Hipotek dan Pendaftar yang menerbitkan Akta Hipotek dan meminta agar dilakukan Roya (pencoretan meminta agar dilakukan Roya (pencoretan hipotek).hipotek).

VII.VII. TEMPAT PENDAFTARAN KAPALTEMPAT PENDAFTARAN KAPAL

Pendaftaran kapal dapat dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Pendaftaran kapal dapat dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau di salah satu dari pelabuhan Jenderal Perhubungan Laut atau di salah satu dari pelabuhan berikut :berikut :

1. Ambon1. Ambon 15. Jambi15. Jambi 29. Panjang29. Panjang2. Bagansiapi-api2. Bagansiapi-api 16. Jayapura16. Jayapura 30. Pekanbaru30. Pekanbaru3. Balikpapan3. Balikpapan 17. Kendari17. Kendari 31. Pontianak31. Pontianak4. Banjarmasin4. Banjarmasin 18. Kupang18. Kupang 32. Sabang32. Sabang5. Batam5. Batam 19. Lembar19. Lembar 33. Samarinda33. Samarinda6. Belawan6. Belawan 20. Lhokseumawe20. Lhokseumawe 34. Sampit34. Sampit7. Bengkulu7. Bengkulu 21. Luwuk21. Luwuk 35. Sibolga35. Sibolga8. Benoa8. Benoa 22. Makassar22. Makassar 36. Sorong36. Sorong9. Bitung9. Bitung 23. Manado23. Manado 37. Teluk Bayur37. Teluk Bayur10. Cilacap10. Cilacap 24. Manokwari24. Manokwari 38. Ternate38. Ternate11. Cirebon11. Cirebon 25. Maumere25. Maumere 39. Tanjung Emas39. Tanjung Emas12. Donggala12. Donggala 26. Meneng26. Meneng 40. Tanjung Perak40. Tanjung Perak13. Dumai13. Dumai 27. Merauke27. Merauke 41. Tanjung Pinang41. Tanjung Pinang14. Gorontalo14. Gorontalo 28. Palembang28. Palembang 42. Tanjung Priok42. Tanjung Priok

43. Tual43. Tual

BUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKAN

I.I. KAPAL YANG DIBANGUN DI DALAM NEGERIKAPAL YANG DIBANGUN DI DALAM NEGERI1.1. Secara tradisionalSecara tradisional

a.a. Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat, atauSurat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat, ataub.b. Surat keterangan tukang yang dilengkapi dengan surat keterangan hak Surat keterangan tukang yang dilengkapi dengan surat keterangan hak

milik yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh milik yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.Camat.

2.2. Oleh galanganOleh galangana.a. Kontrak pembangunan kapalKontrak pembangunan kapalb.b. Berita Acara Serah Terima KapalBerita Acara Serah Terima Kapalc.c. Surat keterangan pembangunan kapal (Builder’s Certificate)Surat keterangan pembangunan kapal (Builder’s Certificate)

II.II. KAPAL YANG DIPEROLEH DARI LUAR NEGERIKAPAL YANG DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI1.1. Bangunan baruBangunan baru

a.a. Kontrak pembangunan kapalKontrak pembangunan kapalb.b. Berita Acara Serah Terima KapalBerita Acara Serah Terima Kapalc.c. Surat keterangan pembangunan kapal (Builder’s Certificate)Surat keterangan pembangunan kapal (Builder’s Certificate)

2.2. Bekas bendera asingBekas bendera asinga.a. Bill of SaleBill of Saleb.b. Protocol of Delivery and AcceptanceProtocol of Delivery and Acceptance

III.III. KAPAL YANG AKAN DIBALIKNAMAKAPAL YANG AKAN DIBALIKNAMA

1.1. Asli Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama Asli Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama 2.2. Bukti peralihan hak milik yang dapat berupa :Bukti peralihan hak milik yang dapat berupa :

a.a. Surat Perjanjian atau Akta Jual BeliSurat Perjanjian atau Akta Jual Belib.b. Akta HibahAkta Hibahc.c. Surat WarisSurat Warisd.d. Penetapan Pengadilan NegeriPenetapan Pengadilan Negerie.e. Alat bukti yang dapat berfungsi sebagai bukti Alat bukti yang dapat berfungsi sebagai bukti

kepemilikankepemilikan

Catatan :Catatan :Perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan harus Perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan harus diperhatikan apakah pihak-pihak yang melakukan perjanjian diperhatikan apakah pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli adalah pihak yang berwenang menurut hukum dan jual beli adalah pihak yang berwenang menurut hukum dan sudah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sudah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (komisaris perusahaan atau pengawas atau para untuk itu (komisaris perusahaan atau pengawas atau para pemegang saham badan hukum dimaksud).pemegang saham badan hukum dimaksud).

IDENTITAS PEMILIKIDENTITAS PEMILIK

I.I. PEMILIK PERORANGANPEMILIK PERORANGAN1.1. Warga Negara Indonesia asliWarga Negara Indonesia asli

a.a. Kartu Tanda PendudukKartu Tanda Penduduk

2.2. Warga Negara Indonesia KeturunanWarga Negara Indonesia Keturunana.a. Kartu Tanda PendudukKartu Tanda Pendudukb.b. Surat Keterangan/bukti kewarganegaraanSurat Keterangan/bukti kewarganegaraan

II.II. PEMILIK BERBADAN HUKUM INDONESIAPEMILIK BERBADAN HUKUM INDONESIA1.1. Anggaran dasar, berupa Akta Pendirian yang Anggaran dasar, berupa Akta Pendirian yang

dibuat di hadapan notaris berikut perubahan dibuat di hadapan notaris berikut perubahan terakhir yang memuat susunan terakhir yang memuat susunan Direksi/pengurus yang terbaru.Direksi/pengurus yang terbaru.

2.2. Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Surat Keterangan dari Asasi Manusia atau Surat Keterangan dari notaris yang membuat Anggaran Dasar bahwa notaris yang membuat Anggaran Dasar bahwa pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang dalam proses.Manusia sedang dalam proses.

PROSES PENDAFTARAN KAPALPROSES PENDAFTARAN KAPAL

DOKUMEN YANG DISYARATKAN

1.Permohonan2.Surat Ukur3.Bukti pemilikan4.Identitas pemilik5.Bukti pelunasan BBN (1)

6.Deregistration/Cancellation (eks.kapal asing)

DAFTAR HARIAN

DAFTAR INDUK

DAFTAR PUSAT

PEJABAT PENDAFTAR(DITKAPEL/PELAB)

MINUT AKTA

GROSSE AKTA

PENANDATANGANPegawai Pembantu

PENANDATANGAN1. Pejabat Pendaftar2. Pegawai Pembantu3. Penghadap/Pemilik

PEMILIK

(2)

(1) Dgn memperhatikan SK Menteri Keuangan No.432/ KMK.04/1996 tgl 19 Juni 1996

(2) Penyerahan Grosse Akta setelah tanda pendaftaran dipasang (adanya Berita Acara Pemasangan)

PROSES BALIKNAMA KAPALPROSES BALIKNAMA KAPAL


•Permohonan •Asli Grosse Akta •Surat Ukur•Bukti pemilikan•Identitas pemilik•Bukti Pelunasan BBN (*)

TEMPAT KAPAL DI DAFTAR

GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL

DAFTAR HARIAN

MINUT AKTA

DICATAT DALAM DAFTAR INDUK

Ditandatangani oleh• Penghadap• Pejabat Pendaftar• Pegawai Pembantu

• Ditandatangani Peg. Pembantu

• Diserahkan kepada Pemilik

(*) Dengan memperhatikan SK Menteri Keuangan No.432/KMK.04/1996 tgl 19 Juni 1996

PROSES PENERBITAN AKTA HIPOTEKPROSES PENERBITAN AKTA HIPOTEK


• Permohonan • Akta Surat Kuasa Memasang

Hipotek (*)

• Akta Pendaftaran/Akta Baliknama

• Perjanjian Kredit


GROSSE AKTA HIPOTEK

MINUT AKTA

DICATAT DALAM DAFTAR INDUK

Ditandatangani oleh• Pemilik kapal• Kreditur• Pejabat Pendaftar • Pegawai Pembantu

• Ditandatangani Peg. Pembantu

• Diserahkan kepada Kreditur

DAFTAR HARIAN

(*) Bila permohonan pembebanan hipotek hanya diajukan oleh Kreditur

PROSES ROYA HIPOTEKPROSES ROYA HIPOTEK


• Permohonan dari Kreditur untuk pencoretan/roya

• Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama

• Grosse Akta Hipotek


Dicatat dalam grosse akta hipotek dan

diserahkan kepada pemilik kapal

Dicatat dalam daftar induk

Ditandatangani olehPegawai Pembantu

Foto copy catatan diberkas dalam Daftar

Harian

SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIAINDONESIA

DASAR HUKUMDASAR HUKUM1.1. Pasal 311 KUHDPasal 311 KUHD

1.1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PelayaranUndang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran1.1. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang PerkapalanPeraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan2.2. Stbl. 1934 No. 78 tentang Penetapan Surat-surat Laut dan Stbl. 1934 No. 78 tentang Penetapan Surat-surat Laut dan

Pas-pas KapalPas-pas Kapal3.3. Stbl. 1935 No. 492 tentang Ordonansi Surat-surat Laut dan Stbl. 1935 No. 492 tentang Ordonansi Surat-surat Laut dan

Pas-pas KapalPas-pas Kapal4.4. Stbl. 1935 No. 564 tentang Peraturan Surat-surat Laut dan Stbl. 1935 No. 564 tentang Peraturan Surat-surat Laut dan

Pas-pas KapalPas-pas Kapal5.5. KEPMENHUB No. KM. 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi KEPMENHUB No. KM. 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi

Kelaiklautan Kapal Penangkap IkanKelaiklautan Kapal Penangkap Ikan

TUJUANTUJUANMemberikan hak kepada kapal untuk berlayar mengibarkan Memberikan hak kepada kapal untuk berlayar mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan (Pasal 7, bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan (Pasal 7, Penetapan Surat-surat Laut dan Pas-pas Kapal, Stbl. 1934). Penetapan Surat-surat Laut dan Pas-pas Kapal, Stbl. 1934). Pengibaran bendera ini penting sebab berlaku umum bagi lalu Pengibaran bendera ini penting sebab berlaku umum bagi lalu lintas pelayaran internasional sebagai Tanda Kebangsaan bagi lintas pelayaran internasional sebagai Tanda Kebangsaan bagi kapal yang bersangkutan.kapal yang bersangkutan.

JENIS, PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK JENIS, PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKANMENDAPATKAN

SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA (STKKI)SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA (STKKI)

SURAT LAUTSURAT LAUTDiberikan kepada kapal dengan tonase kotor (GT) 175 atau Diberikan kepada kapal dengan tonase kotor (GT) 175 atau lebih. Permohonan ditujukan kepada DIRJEN HUBLA cq. lebih. Permohonan ditujukan kepada DIRJEN HUBLA cq. DIRKAPEL dengan melampirkan :DIRKAPEL dengan melampirkan :1. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama 1. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama 2. Foto copy Surat Ukur 2. Foto copy Surat Ukur 3. Relaas (formulir keterangan yang telah diisi)3. Relaas (formulir keterangan yang telah diisi)

PAS TAHUNAN PERTAMAPAS TAHUNAN PERTAMADiberikan kepada kapal dengan tonase kotor (GT) 7 s/d Diberikan kepada kapal dengan tonase kotor (GT) 7 s/d 174. Permohonan ditujukan kepada ADPEL/KAKANPEL yang 174. Permohonan ditujukan kepada ADPEL/KAKANPEL yang ditunjuk dengan melampirkan :ditunjuk dengan melampirkan :1. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama 1. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama 2. Foto copy Surat Ukur2. Foto copy Surat Ukur3. Relaas (formulir keterangan yang telah diisi)3. Relaas (formulir keterangan yang telah diisi)

PEMBAHARUAN PAS TAHUNANPEMBAHARUAN PAS TAHUNAN

Permohonan ditujukan kepada ADPEL/KAKANPEL dengan Permohonan ditujukan kepada ADPEL/KAKANPEL dengan melampirkan :melampirkan :

1.1. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama Foto copy Grosse Akta Pendaftaran / Akta Baliknama

2.2. Foto copy Surat UkurFoto copy Surat Ukur

3.3. Foto copy Pas Tahunan yang lama Foto copy Pas Tahunan yang lama

MASA BERLAKU SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPALMASA BERLAKU SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

1.1. Menurut ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) PP No. 51 Tahun Menurut ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, masa berlaku Surat Tanda 2002 tentang Perkapalan, masa berlaku Surat Tanda Kebangsaaan Kapal ditetapkan 5 (lima) tahun.Kebangsaaan Kapal ditetapkan 5 (lima) tahun.

2.2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal dinyatakan tidak berlaku, Surat Tanda Kebangsaan Kapal dinyatakan tidak berlaku, apabila :apabila :

a.a. masa berlakunya telah habismasa berlakunya telah habis

b.b. data yang tercantum di dalamnya berubah, termasuk data yang tercantum di dalamnya berubah, termasuk penggantian pemilik kapal.penggantian pemilik kapal.

PROSES PENERBITAN SURAT PROSES PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPALTANDA KEBANGSAAN KAPAL

I. DASAR HUKUM :•KUHD Psl 311•UU No. 21/1992

II. PELAKSANAAN •STB 1935 No.78•STB 1935 No. 492•STB 1935 No. 564•PP No. 51/2002•KM.46/1996

III. PROSEDURDokumen untuk Surat Laut dan Pas Tahunan-Grosse Akta-Surat Ukur-Keterangan Penjelas/Relaas

Dokumen untuk Pas Kecil-Jual beli/hibah/waris-Surat tukang disahkan Pemda-Surat Keterangan Milik-KTP

Surat Laut untuk kapal GT. 175 atau lebih

ADPEL/KANPEL yang ditunjuk :•Pas Tahunan PertamaGT. 7 s/d GT. 174Kantor ADPEL/KANPEL•Pembaruan Pas Tahunan

DITJEN HUBLA

TIDAK BERLAKU, jika kapal :

•Tenggelam•Dibajak•Dimusnahkan•Dipakai sebagai kapal perang•Dipergunakan untuk membajak•Dijual ke luar negeri•Berubah ukuran, ganti nama dan ganti pemilik

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN KAPALPENGADAAN KAPAL

Perusahaan yang melakukan impor kapal niaga dan Perusahaan yang melakukan impor kapal niaga dan atau kapal ikan dapat bebas mengimpor kapal niaga atau kapal ikan dapat bebas mengimpor kapal niaga dan atau kapal dalam keadaan baru dan bukan baru.dan atau kapal dalam keadaan baru dan bukan baru.

Untuk mengadakan kapal dari luar negeri tidak Untuk mengadakan kapal dari luar negeri tidak diperlukan izin, namun diwajibkan memenuhi diperlukan izin, namun diwajibkan memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan pencegahan persyaratan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta memiliki dokumen kapal pencemaran dari kapal, serta memiliki dokumen kapal yang sah dan masih berlaku dari negara bendera asal yang sah dan masih berlaku dari negara bendera asal kapal, untuk digunakan dalam pelaksanaan penilaian kapal, untuk digunakan dalam pelaksanaan penilaian teknis dan status hukum kapal.teknis dan status hukum kapal.

Penggantian bendera kapal hanya dapat dilakukan bila Penggantian bendera kapal hanya dapat dilakukan bila telah ada perpindahan pemilikan yang nyata atau telah ada perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran.perubahan pendaftaran.

PROSEDUR PENGGANTIAN BENDERA KAPAL MENJADI PROSEDUR PENGGANTIAN BENDERA KAPAL MENJADI KAPAL BERBENDERA INDONESIAKAPAL BERBENDERA INDONESIA

Permohonan penggantian bendera ditujukan kepada Direktur Jenderal Permohonan penggantian bendera ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dengan Perhubungan Laut cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :melampirkan dokumen sebagai berikut :1.1. Bill of Sale yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan Bill of Sale yang dilegalisasi oleh notaris yang menyaksikan

penandatanganan Bill of Sale tersebut atau Pejabat Pemerintah yang penandatanganan Bill of Sale tersebut atau Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapalberwenang dari negara bendera asal kapal

2.2. Protocol of Delivery and AcceptanceProtocol of Delivery and Acceptance3.3. Deletion Certificate dari negara bendera asal kapalDeletion Certificate dari negara bendera asal kapal4.4. Foto copy dokumen/surat kapal dari negara bendera asal kapalFoto copy dokumen/surat kapal dari negara bendera asal kapal5.5. Gambar rencana umum (General Arrangement) kapalGambar rencana umum (General Arrangement) kapal6.6. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan khusus untuk kapal Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan khusus untuk kapal

ikanikan

Penggantian bendera dilaksanakan oleh ADPEL/KAKANPEL atau Perwakilan Penggantian bendera dilaksanakan oleh ADPEL/KAKANPEL atau Perwakilan R.I di luar negeri tempat kapal berada dengan mengganti surat/sertifikat R.I di luar negeri tempat kapal berada dengan mengganti surat/sertifikat kapal yang ditebitkan oleh pemerintah negara bendera asal kapal dengan kapal yang ditebitkan oleh pemerintah negara bendera asal kapal dengan surat/sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.surat/sertifikat kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Setelah memperoleh surat/sertifikat kapal Indonesia, pemilik harus segera Setelah memperoleh surat/sertifikat kapal Indonesia, pemilik harus segera mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Grosse Akta mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Grosse Akta Pendaftaran Kapal. Pendaftaran Kapal.

TATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPAL TATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPAL DARI LUAR NEGERI SESUDAH DEREGULASI DARI LUAR NEGERI SESUDAH DEREGULASI

(SESUAI KEPMENHUB NO. KM.14 TH. 1996 TGL 29 MARET (SESUAI KEPMENHUB NO. KM.14 TH. 1996 TGL 29 MARET 1996)1996)

PEMBERITAHUAN TENTANG PENGADAAN KAPAL EKS. KAPAL ASING UNTUK DIDAFTARKAN SEBAGAI KAPAL INDONESIA

DITJEN HUBLA

KAPAL BEROPERASI SEBAGAI KAPAL INDONESIA DENGAN SERTIFIKAT DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL YANG PERMANEN

PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN (SOLAS & MARPOL)

PENDAFTARAN SEBAGAI KAPAL INDONESIA DI KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA ATAU DI SALAH SATU DARI 43 PELABUHAN PENDAFTARAN DENGAN PERSYARATAN DOKUMEN :1. SURAT UKUR2. BUKTI PEMILIKAN3. DEREGISTRATION CERT.4. IDENTITAS PEMILIK

• GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL

• SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL YANG PERMANEN

PEMERIKSAAN PERTAMA DI ATAS DOK

KAPAL BEROPERASI SBG KAPAL INDONESIA DENGAN SERTIFIKAT DAN TANDA KEBANGSAAN KAPAL SEMENTARA (3 BULAN)

PENGGANTIAN BENDERA DI PELABUHAN/TEMPAT KAPAL BERADA

PENGESAHAN DAFTAR UKUR

TATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPALTATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPALDARI LUAR NEGERIDARI LUAR NEGERI

(SESUAI KM. 26/2006 TTG PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL DAN (SESUAI KM. 26/2006 TTG PENYEDERHANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN KAPAL DAN PENGGUNAAN/PENGGANTIAN BENDERA KAPAL)PENGGUNAAN/PENGGANTIAN BENDERA KAPAL)

PEMBERI-TAHUAN TTG PENGADAAN KAPAL (*)

DITJEN HUBLA CQ. DITKAPEL

PENGGANTIAN BENDERA DI PELABUHAN TEMPAT KPL BERADA1.MENELITI :•DOKUMEN KEPEMILIKAN•DELETION CERT.2.MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN NAUTIS, TEKNIS, RADIO DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN

KPL BEROPERASI SBG KPL INDONESIA DGN SERTIFIKAT DAN TANDA KEBANGSAAN KPL SEMENTARA 3 BLN

PENDAFTARAN KPL DI KANTOR PUSAT DJPL ATAU DI SALAH SATU PELABUHAN PENDAFTARANDOKUMEN YG DISYARATKAN :•Surat Ukur•Bukti Kepemilikan•Deletion Cert.•Identitas Pemilik

• GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL

• SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL YG PERMANEN

KPL BEROPERASI

SBG KPL INDONESIA

DGN SERTIFIKAT DAN SURAT

TANDA KEBANGSAAN

KPL YG PERMANEN

(*) Khusus unt kapal penangkap ikan harus dilengkapi rekomendasi dari Ditjen Perikanan Tangkap.

Slide Pendaftaran Kpl2.A

Documents