Slide park ru rozi

PROSEDUR PENANGKAPAN KAPAL YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN BERLAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG PERIKANAN(Analisis Putusan N0. 70/Pid. B/2011/PN Mdn)

A N A L I S I S H U K U M T E R H A D A P K A S U S E T N I S R O H I N G Y A M Y A N M A R S E B A G A I E T N I S Y A N G T I D A K M E M I L I K I K E W A R G A N E G A R A A N O L E H :

F A H R U R O Z IN P M : 0 9 0 6 2 0 0 5 4 6

F A K U L T A S H U K U MU N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H S U M A T E R A U T A R A

M E D A N2 0 1 3

OLEH

M PADLINUR SAGALANPM 0906200530

FAKULTAS HUKUM

B.Latar Belakang :

1. RUMUSAN MASALAH

A. Apakah yang menjadi syarat utama dalam hal

penangkapan kapal yang tidak memiliki izin

berlayar?

B. Bagaimana prosedur penangkapan kapal yang tidak

memiliki surat izin berlayar menurut undang-undang

perikanan?

C. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan dalam

hal penangkapan kapal yang tidak memiliki izin

berlayar?

C. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui syarat utama dalam hal penangkapan kapal yang tidak memiliki izin berlayar.

B. Untuk mengetahui prosedur penangkapan kapal yang tidak memiliki surat izin berlayar menurut undang-undang perikanan.

C. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal penangkapan kapal yang tidak memiliki izin berlayar.

D. Defenisi Oprasional

1.Penangkapan2.Kapal menurut pasal 1

butir 36 UU No. 17 Tahun 2008

3.Izin berlayar

Tinjauan Putaka

1. Pengertian Izin

2. Jenis dan Bentuk Izin

3. Izin Berlayar

4. Pengertian Kapal

•.

•.

F. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

2. Sumber Data

3. Alat Pengumpul Data

4. Analisis Data

G. Jadwal

Penelitian;

Terima Kasih