SLIDE MAKALAH BAPPEDA JAWA TIMUR.pptx

PENGUATAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM

MEWUJUDUKAN PENDIDIKAN TINGGI PRO POOR

Oleh:Suko Wiyono

KETUA ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIAJAWA TIMUR

1

• Perguruan tinggi yang ideal dan sehat ditandai dengan kualitas perguruan tinggi yang semakin mengkedepankan mutu, relevansi, terbuka terhadap partisipasi masyarakat, serta adanya kesetaraan akses disemua lapisan dan golongan masyakarat.

2

• Untuk merealisasikan maksud tersebut, pemerintahan pasca reformasi, dengan pendekatan normatif telah berhasil membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk memberikan arah, panduan dalam proses reformasi pendidikan nasional,antara lain UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan UU No.9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP)

3

UU BHP dibatalkan MK• Bertentangan dengan UUD 1945 yang

mengamanatkan agar pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh masyarakat;

• Karena secara yuridis UU BHP tidak sejalan dengan UU lainnya dan subtansi yang saling bertabrakan;

• UU BHP melakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan yang telah berdiri lama di Indonesia, seperti yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan lain-lain.

4

• Pemerintah c.q Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menyusun Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). Dengan maksud sebagai upaya untuk membuat suatu kebijakan yang otonom, dinamis dan akuntabel. Kekurangan-kekurangan pada UU BHP telah dihilangkan, sehingga RUU PT akan mampu menjadi payung hukum PT yang menggantikan UU BHP.

RUU PENDIDIKAN TINGGI

5

• RUU PT ini dinilai oleh masyarakat sebagai RUU yang kontroversial, sama kontroversialnya dengan UU BHP. RUU PT dianggap sebagai metamorfosis dari UU BHP, yaitu UU yang membawa misi liberalisasi pendidikan dengan semangat komersialisasi pendidikan.

• UU BHP sejak awal ditentang dengan keras karena diyakini adanya nuansa neo liberalisasi yang bisa menghilangkan kewajiban pemerintah sebagai penanggungjawab upaya mencerdaskan bangsa dengan menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas dan murah. Dikuatirkan privatisasi akan membuat lembaga pendidikan dikelola sebagai perusahaan yang akan berusaha mencari keuntungan sebesar mungkin dan berdampak pada terhambatnya akses pendidikan berkualitas oleh masyarakat berekonomi lemah.

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP RUU PERGURUAN TINGGI

6

• Indonesia telah bergabung dalam World Trade Organization (WTO) sejak diterbitkannya UU no 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization.

• Sebagai anggota WTO, Indonesia tidak bisa mengelak dari seluruh kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani, termasuk kesepakatan meliberalisasi sektor pendidikan.

PARADIGMA BARU PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA SEJAK TAHUN 1994

7

• Sebagai anggota WTO Indonesia juga harus menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, dimana pendidikan tinggi adalah salah satunya.

• Indonesia juga memiliki UU PMA (Penanaman Modal Asing) dan Perpres no. 77 tahun 2007 dan Perpres no.111 tahun 2007, yang di dalam lampiran Perpres inilah, pada item ke-72, 73, dan 74, dimasukkan sektor pendidikan sebagai bidang usaha yang dapat dimasuki investor asing dengan penyertaan modal maksimum 49 persen.

LANJUTAN

8

• Paradigma baru pendidikan tinggi ini telah mengubah peran dan fungsi pemerintah, melalui Dirjen-Dikti, yang semula sebagai penanggungjawab pendidikan tinggi, menjadi hanya sekedar fasilitator saja. Misalnya untuk program HELTS IV,

LANJUTAN

8

Hendaknya berfungsi sebagai; 1) pusat pengembang sumber daya

manusia di Jawa Timur: 2) berfungsi dalam proses pembangunan

nasional, 3) berfungsi dalam pembangunan daerah

Jawa Timur; serta 4) berfungsi dalam kerjasama serta

persaingan global.

FUNGSI PTS DI JAWA TIMUR

9

Terdapat 326 PTS 1) Universitas 75, 2) Institut 12, 3) Sekolah tinggi 142, 4) Akademi 85, 5) Politeknik 12, 6) Sedangkan untuk secara keseluruhan di

Indonesia, jumlah PTS sampai dengan tahun 2011 ini mencapai 3.017 perguruan tinggi, sedangkan PTN hanya berjumlah 85 perguruan tinggi.

JUMLAH PTS DI JAWA TIMUR DIBAWAH NAUNGAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

10

• 70% mahasiswa berada di PTS• Sebagian besar mahasiswa PTS adalah

mahasiswa kelas menengah kebawah• Sebagian besar PTS menetapkan biaya

perkuliahan yang terjangkau bagi kelas menengah kebawah

• Visi dan misi sebagian besar PTS sangat mendukung bagi perwujudan pendidikan tinggi Pro Poor

PTS SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PRO POOR

11

• Era globalisasi mendorong semangat PTS menuju world class university

• Masih adanya disparitas yang cukup tinggi dalam hal mutu PTS di Indonesia

• Masih adanya pelanggaran terhadap kebijakan DIKTI tentang pelaksanaan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan PTS

PROBLEMATIKA PTS DIBIDANG MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

12

• Sangat sedikit jumlah PTS di Indonesia yang output-nya berdaya saing tinggi di dunia nasional dan internasional

• Jumlah dosen dan kualifikasi dosen yang belum memadai

• Adanya penurunan jumlah mahasiswa pada beberapa program studi di PTS

LANJUTAN

13

• Belum semua PTS melakasanakan Sistem Penjaminan Mutu (QA) Perguruan Tinggi secara terencana

• Penilaian kinerja dosen yang belum maksimal• Pelaporan EPSBED belum maksimal dan tidak

tepat waktu• Di beberapa PTS masih terdapat konflik antara

yayasan/pengelola dengan eksekutif PTS

PROBLEMATIKA PTS DIBIDANG TATA KELOLA

15

• Belum semua PTS mengembangkan kegiatan kemahasiswaan melalui UKM-UKM dan BEM

• Belum semua PTS mengembangkan soft skills bagi mahasiswa melalui kegiatan penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan kegiatan penunjang lainnya

PROBLEMATIKA PTS DIBIDANG KEMAHASISWAAN

16

• Belum semua PTS mampu menyertakan mahasiswa mengikuti event atau kegiatan Olahraga baik tingkat lokal, nasional maupun internasional

• Belum semua PTS dapat memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa serta mahasiswa yang pandai dan berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi,

• Belum semua PTS mampu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, baik secara akademik maupun ekstra kurikuler

• Belum semua PTS mampu berprestasi baik secara akademik maupun ekstra kurikuler

Lanjutan

17

STRATEGI PENGUATAN PTS

Hal-hal yang harus dilakukan oleh PTS:• PTS perlu merintis internasionalisasi program

studi yang telah siap• PTS perlu merintis kerjasama dengan industri• Mendorong dosen untuk meningkatkan

kualifikasi pendidikannya dengan pengadaan beasiswa lembaga atau pemerintah

• Menutup dan membuka program studi yang dianggap memenuhi syarat minimal

• Mengembangkan inovasi pembelajaran dan peningkatan kompetensi pengajar PTS

18

• Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan melalui UKM-UKM dan BEM

• Mengembangkan soft skills bagi mahasiswa melalui kegiatan penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan kegiatan penunjang lainnya

19

• Menyertakan mahasiswa mengikuti event atau kegiatan Olahraga baik tingkat lokal, nasional maupun internasional

• Memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa pandai dan berprestasi, namun tidak mampu secara ekonomi

• Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, baik secara akademik maupun ekstra kurikuler

20

KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN PTS

• Mengadakan pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas perguruan tinggi secara berkelanjutan terhadap pimpinan perguruan tinggi, dosen, karyawan, dan mahasiswa dengan tanpa dipungut biaya;

• Meningkatkan jumlah penerima beasiswa untuk dosen-dosen PTS yang menempuh jenjang Strata-2 dan Strata-3.

• Meningkatkan jumlah penerima beasiswa mahasiswa pada PTS, baik dalam jenjang Diploma, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3.

21

• Mengadakan pemetaan kebutuhan tenaga terdidik disetiap instansi. Hal ini untuk mencegah menumpuknya pengangguran terdidik.

• Meningkatkan besaran dana PHK, PHKI, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada PTS.

• Perlu ketegasan pemerintah terhadap perguruan tinggi yang mengalami sengketa antara yayasan/pengelola dengan eksekutifnya.

LANJUTAN

22

• Perlu adanya studi kelayakan yang benar-benar valid terhadap berdirinya perguruan tinggi baru.

LANJUTAN

23

• Perlu memberikan kepercayaan terhadap perguruan tinggi swasta di Jawa Timur untuk ikut berpartisipasi melaksanakan pembangunan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh pemerintah daerah tersebut.

• Menambah kuota beasiswa bagi mahasiswa miskin di PTS

KEWAJIBAN PEMDA PROPINSI JATIM DAN PEMDA KABUPATEN/KOTA

DALAM PENGUATAN PTS

24

• Untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), cukup diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan tidak perlu berbentuk undang-undang

• RUU PT merugikan PTS, sebab lebih mengedepankan perguruan tinggi negeri (PTN), misal tentang sedikitnya bantuan yang diberikan kepada PTS.

• RUU PT lebih banyak berbicara tentang tata kelola Perguruan Tinggi, sedangkan aspek akademis tidak tersentuh.

PANDANGAN PTS TERHADAP RUU PT

25

• Dalam Pasal 33 RUU PT antara lain dinyatakan bahwa pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip nirlaba. Terkait dengan hal itu, RUU PT harus dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi yang berprinsipkan nirlba tidak dapat dikenakan pajak, bahkan sebaliknya memberi dukungan pembiayaan baik hibah maupun subsidi.

26

• Pasal 43 antara lain menyatakan Perguruan tinggi asing dapat membuka program studi di wilayah NKRI, hal ini akan berpotensi menyedot minat mahasiswa Indonesia yang dididik dengan kurikulum asing, dan diarahkan untuk menjadi SDM yang diberdayakan semata-mata mendukung industri mereka dan bukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa, serta substansi kurikulum tersebut belum tentu sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

27

• Dalam RUU PT, hendaknya secara eksplisit menyatakan bahwa dosen tidak sama dengan karyawan perusahaan, yakni tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan, karena dosen adalah profesi

28