Slide Keretaapi

UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG PERKERETAAPIAN

Biro Hukum dan KSLN

Departemen Perhubungan

SUBTANSI UU NO.23 TAHUN 2007

TENTANG P E R K E R E T A A P I A N

BAB I : KETENTUAN UMUM

Penjabaran tentang pengertian, istilah dan hal – hal yang

berhubungan / berkaitan dengan perkeretaapian

berisi 1 pasal 20 ayat

(Pasal 1)

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana kereta api, sarana kereta api, sumber daya manusia, norma, kriteria, persyaratan dan prosedur, untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

- Norma : Aturan

- Kriteria : Standar

- Persyaratan dan Prosedur : Juknis

Pasal 1

BAB II : AZAS DAN TUJUAN

Manfaat Keadilan Keseimbangan Kepentingan Umum Keterpaduan Kemandirian Transparansi Akuntabilitas Berkelanjutan

Memperlancar perpindahanorang dan / atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat,

tertib dan teratur, efisien serta

Menunjang pemerataanpertumbuhan, stabilitas,

pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Uraian 9 Asas Sistem Transportasi Nasional

Tujuan PenyelenggaraanPerkeretaapian

(Pasal 2 – 4)

BAB III : TATANAN PERKERETAAPIAN

NO KLASIFIKASI KA MENURUT TERDIRI DARI

1 JENIS a. KA Kecepatan normalb. KA Kecepatan tinggic. KA Monoreld. KA Motor Induksi Lineare. KA Gerak Udaraf. KA Levitasi Magnetik g. Tremh. KA gantung

2. FUNGSI a. KA Umumb. KA Khusus

3. KHUSUS a. KA Perkotaanb. KA Antar Kota

4. UMUM a. KA Nasionalb. KA Propinsic. KA Kabupaten/Kota

Pasal 4

(Pasal 4 – 12)

BAB IV : P E M B I N A A N

Penjabaran tentang Peran Pemerintah sebagai

Pengatur, Pengendali dan Pengawas Perkeretaapian Nasional

berisi 4 pasal 9 ayat

(Pasal 13 – 16)

PENGATURAN

PENGENDALIAN

PENGAWASAN

Penetapan kebijakan umum dan kebijakanTeknis antara lain penentuan norma, standar,Pedoman, kriteria, rencana dan prosedur

Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, Pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuanTeknis dibidang pembangunan dan pengoperasian

Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadapPenyelenggaraan perkeretaapian agar sesuaiDengan peraturan perundang-undangan, ter-Masuk melakukan tindakan korektif dan Penegakan hukum

BAB V : PENYELENGGARAAN

NO JENIS TERDIRI DARI PENYELENGGARA

1. Prasarana • Pembangunan• Pengoperasian• Perawatan• Pengusahaan

1. Badan Usaha yang memiliki :

a. Izin Usaha b. Izin Pembangunan c. Izin Operasi

2. Jika tdk ada BU maka yang berperan adalah Pemerintah / Pemerintah Daerah

2. Sarana • Pengadaan• Pengoperasian• Perawatan• Pengusahaan

(Pasal 17 – 34)

BAB VI : PRASARANA PERKERETAAPIAN

1. Penjelasan Umum

2. Jalur Kereta Api

3. Stasiun Kereta Api

4. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

5. Perawatan Prasarana Perkeretaapian

6. Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

7. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Perkeretaapian

8. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian

9. Hak dan Wewenang Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian

(Pasal 35 – 90)

Prasarana KA

Jalur KA

Ruang Manfaat

Ruang Milik

Ruang Pengawasan

Stasiun KA

Kelas Besar

Kelas Sedang

Kelas Kecil

Fasilitas Operasi KA

Peralatan Persinyalan

Sinyal

Tanda

Marka

Peralatan Telekomunkasi

Instalasi Listrik

Catu daya listrik

Transmisi tenaga listrik

Jalur KA untuk Perkeretaapian

Umum membentuk satu kesatuan

jaringan jalur KA

Jaringan Jalur KA Nasional ditetapkan dalam rencana induk

perkeretaapian nasional

Jaringan Jalur KA Kabupaten / kota ditetapkan dalam rencana

Induk perkeretaapian kabupaten/kota

Jaringan Jalur KA Provinsi ditetapkan dalam rencana induk

perkeretaapian provinsi

Jalur KA untuk Perkeretaapian

khusus

Jalur KA khusus yg jaringannya melebihi satu provinsi

ditetapkan oleh pemerintah

Jalur KA khusus yg jaringannya melebihi satu wilayah

Kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota

Jalur KA khusus yg jaringannya melebihi satu wilayah kabupaten/Kota dalam provinsi ditetapkan

oleh pemerintah provinsi

Jalur KA Khusus dapat

disambungkan pada jaringan jalur KA

Umum

Jalur KA Khusus dapat disambungkan pada jaringan jalur KA Khusus lainnya

Harus mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya

Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokoknya

Jalur kereta api khusus dibangun dan dioperasikan hanya untuk menunjang kegiatan pokoknya, misalnya

- Jalur kereta api untuk pertambangan;- Jalur kereta api untuk pabrik gula

Jalur kereta api khusus tidak diperbolehkan untuk angkutan umum

Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api

Bergantung

Bergantung

Di atas tanah

Di atas tanah

Di dalam tanah

Di permukaaan tanah

Stasiun Kereta Api berfungsi sebagai tempat

KA berangkat atau berhenti untuk melayani

Naik turun penumpang

Keperluan operasi KA

Bongkar muat barang

Contoh : Stasiun Pondok Ranji untuk naik turun penumpang Stasiun Kampung Bandan untuk bongkar muat barang Stasiun Cibitung untuk keperluan operasi

Stasiun Kereta Api untuk keperluan

bongkar muat barang dilengkapi dengan fasilitasKeselamatan

Keamanan

Bongkar muat barang

Fasilitas umum

1

Peralatan Persinyalan

SINYAL

T A N D A

M A R K A

Berupa alat / perangkat yang digunakan untuk menyampaikan perintah bagi pengaturan perjalanan kereta api dengan peragaan dan / atau warna.

Berupa isyarat yang berfungsi memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana KA

yang berfungsi untuk menunjukan kondisi tertentu suatu tempat.

1

Stasiun Kereta Api untuk keperluan

naik turun penumpang paling rendah dilengkapi

dengan fasilitasKeselamatan

Keamanan

Kenyamanan

Naik turun penumpang

Penyandang cacat

Kesehatan

Fasilitas umum

2-Okt-00 Presentasi :RKK-RENTEK

SINYAL ELEKTRIK SINYAL MEKANIK

S I N Y A L

T A N D A

Semboyan 35 : tanda / isyarat suling yang harus dilaksanakan oleh masinis KA

M A R K A

ANTENA RADIO LINK

T E L E K O M U N I K A S I

TRANSMISI PENCATU DAYA

I N S T A L A S I L I S T R I K

Penyelenggara prasarana KA wajib merawat prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi

Perawatan berkala Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya

Wajib memenuhi standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri

Wajib dilakukan oleh tenaga yg memenuhi syarat dan kualifikasi yg ditetapkan oleh Menteri

PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Kelaikan Prasarana PerkeretaapianPersyaratan

Persyaratan teknis

Persyaratan sistem

Persyaratan komponen

Persyaratan operasional

Pengujian

Uji pertama

Rancang bangun prasarana

Sertifikat uji pertama

Fungsi prasarana

Sertifikat uji pertama

Uji berkala

Fungsi prasarana

Sertifikat uji berkala

Pemeriksaan

Tenaga penguji

Pendidikan dan pelatihan

Sertifikasi Keahlian

KELAIKANPRASARANA PERKERETAAPIAN

NO JENIS DIPERUNTUKKAN BAGI PENGUJI & PENYELENGGARA SERTIFIKASI

1. Uji pertama Prasarana perkeretaapian baru

Prasarana perekeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis

1. Pemerintah

2. Badan Hukum yang mendapat akreditasi pemerintah

3. Lembaga yang mendapat akreditasi pemerintah

2. Uji berkala Prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai jadwal yang ditetapkan

3 Tenaga penguji Yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan lulus dalam sertifikasi kecakapan tenaga ahli

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian umum dilaksanakan berdasarkanrencana induk perkeretaapian

Disosialisasikan kepada masyarakat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya

Pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat yg tanahnya diperlukan untuk pembangunan berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan dibidang pertanahan

Pemberian ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan

Pelaksanaan pembangunan prasrana perkeretaapian dapat dimulai pada bidang tanah yg telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya

Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang pertanahan

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggungjawab kepada penyelenggara sarana

perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan

pengoperasian prasarana perkeretaapian

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana

Perkeretaapian


Penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggungjawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka, atau

meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggaraan prasarana perkeretaapian

Tanggungjawab dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami

Penyelenggara prasarana perkeretaapian bertanggungjawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka, atau

meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggaraan prasarana perkeretaapian


Penyelenggara prasarana perkeretaapian tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh penyelenggaraan sarana

perkeretaapian dan atau pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian apabila

a. Pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian

b. Terjadi keadaan memaksa

HAK DAN WEWENANG PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan KA

Menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapianApabila dapat membahayakan perjalanan KA

Melakukan penerbitan terhadap pengguna jasa KA yg tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa KA di stasiun

Mendahulukan perjalanan KA di perpotongan sebidang dengan jalan

Menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian

Menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretapian yg disebabkan oleh kesalahan penyelenggaraan sarana perkeretaapian atau pihak ketiga

BAB VII PERPOTONGAN DAN

PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN

LAIN

Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan

/ atau prasarana lain yang memerlukan persambungan dan

perpotongan dan / atau persinggungan dengan jalur kereta

api umum harus dilaksanakan dengan ketentuan

“ untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan

kereta api dan lalu lintas jalan “

(Pasal 91 – 95)

BAB VIII : SARANA PERKERETAAPIAN

1. Persyaratan Teknis dan Kelaikan Sarana Perkeretaapian

2. Pengujian dan Pemeriksaan

3. Perawatan Sarana Perkeretaapian

4. Awak Sarana Perkeretaapian

(Pasal 96 – 117)

Sarana Perkeretaapian menurut jenisnya

Lokomotif

Kereta

Gerbong

Sarana perkeretaapian yg memiliki penggerak sendiri yg bergerak dan digunakan untuk menarik/mendorong kereta, gerbong dan/atau peralatan khusus, antara lain lokomotif listrik dan lokomotif diesel

Sarana perkeretaapian yg ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yg digunakan untuk mengangkut orang, kereta rel listrik , kereta rel diesel,

Sarana perkeretaapian yg ditarik lokomotif digunakanuntuk mengangkut barang antara lain gerbong datar, gerbong tertutup,gerbong terbuka dan gerbong tangki

1

Peralatankhusus

Sarana perkertaapian yg tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untukKeperluan khusus antara lain kereta inspeksi (lori),Gerbong penolong, derek, kereta ukur

Kelaikan Sarana PerkeretaapianPersyaratan

Persyaratan teknis

Persyaratan operasional

PengujianUji pertama

Rancang bangun prasaranaSertifikat uji pertama

StatisSertifikat uji pertama

DinamisSertifikat uji pertama

Uji berkalaStatis

Sertifikat uji berkala

DinamisSertifikat uji berkala

Pemeriksaan

Tenaga pengujiPendidikan dan pelatihan

Sertifikasi Keahlian

KELAIKANSARANA PERKERETAAPIAN

NO JENIS DIPERUNTUKKAN BAGI PENGUJI & PENYELENGGARA SERTIFIKASI

1. Uji pertama Prasarana perkeretaapian baru

Prasarana perekeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis

1. Pemerintah

2. Badan Hukum yang mendapat akreditasi pemerintah

3. Lembaga yang mendapat akreditasi pemerintah

2. Uji berkala Prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai jadwal yang ditetapkan

3. Tenaga penguji Yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan lulus dalam sertifikasi kecakapan tenaga ahli

Penyelenggara sarana KA wajib merawat sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi

Perawatan berkala Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya

Wajib memenuhi standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri

Wajib dilakukan oleh tenaga yg memenuhi syarat dan kualifikasi yg ditetapkan oleh Menteri

PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

Rancang bangun adalah perencanaan, perancangan, dan perhitungan teknis material dan komponen, uji simulasi, dan

pembuatan prototipe atau model sarana perkeretaapian

Rekayasa adalah peningkatan kemampuan dan mengubah fungsi sarana perkeretaapian melalui inovasi dan modifikasi

sesuai dengan persyaratan teknis, antara lain kereta penumpang menjadi kereta bagasi dan kereta rel listrik (KRL)

menjadi kereta rel diesel elektrik (KRDE)

BAB IX : RANCANG BANGUN DAN REKAYASA

PERKERETAAPIAN(Pasal 118 – 119)

RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERKERETAAPIAN

Dilakukan oleh

Pemerintah

Pemerintah Daerah

Badan Usaha

Lembaga Penelitian

Perguruan Tinggi

BAB X : LALU LINTAS KERETA API

1. Prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun ganda

2. Perjalanan KA diatur dalam Grafik Perjalanan KA yang ditetapkan pemerintah

3. Sarana KA hanya dapat dioperasikan oleh awak yang mendapat tugas dari penyelenggara KA

4. Awak KA wajib mematuhi perintah atau larangan sesuai urutan sebagai berikut : a. Petugas Pengatur Perjalanan KA b. Sinyal c. Tanda

5. Pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan KA

6. Penyelenggara prasarana KA dan sarana KA harus melakukan penanganan kecelakaan KA

(Pasal 120 - 126)

TATA CARA BERLALU LINTAS KERETA API

Pengoperasian KA menggunakan prinsip berlalulintas satu arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan ketentuan :

a. Setiap jalur pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api

b. Jalur kanan digunakan oleh kereta api untuk jalur ganda atau lebih

3.050

2.600

RUMAJA RUMIJA RUWASJARUMIJARUWASJA

POTONGAN MELINTANG RUANG MANFAAT JALUR KERETA API DI PERMUKAAN TANAH UNTUK JALUR TUNGGAL

LEBAR JALAN REL : 1.067 mm

9.000 9.0006.000 6.000MIN. 12.000

JALUR TUNGGAL

3.050

RUWASJARUMIJARUMAJA

LEBAR JALAN REL : 1.067 mm

POTONGAN MELINTANG RUANG MANFAAT JALUR KERETA API DI PERMUKAAN TANAH UNTUK JALUR GANDA

6.000 9.000

3.050

9.000

RUMIJARUWASJA

4.000

6.000 MIN. 16.000

JALUR GANDA

Pengoperasian KA yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan dan

berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan KA

Grafik perjalanan KA dibuat oleh pemilik prasarana peretaapian sekurang-kurang berdasarkan

a. Jumlah KAb. Kecepatan yang diizinkanc. Relasi asal tujuand. Rencana persilangan dan penyusulan

Grafik perjalanan KA Dapat diubah apabila terjadi perubahan pada

a. Prasarana perkeretaapianb. Jumlah sarana perkeretaapianc. Kecepatan KAd. Kebutuhan angkutane. Keadaan memaksa


Pengaturan perjalanan KA dilakukan oleh petugas

pengatur perjalanan KA yg memenuhi kualifikasi yg ditetapkan oleh Menteri

Sarana perkeretaapian hanya dapat dioperasikan oleh awak KA yg mendapat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian

Awak dimaksud wajib memiliki surat perintah tugas dari penyelenggara

sarana perkeretaapian

Wajib mematuhi perintah atau larangan dengan prioritas

a. Petugas pengatur perjalanan KA

b. Sinyal

c. Tanda


Awak dimaksud yg mengoperasikan KA tetapi tidak memiliki surat perintah tugas dari penyelenggara

dikenai sanksi administratif berupa teguran, pembekuan sertifikat kecakapan atau pencabutan

sertifikat kecakapan

PENANGANAN KECELAKAAN KERETA API

b. Menangani korban kecelakaan a. Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas

Dalam hal terjadi kecelakaan KA, pihak penyelenggara prasarana Perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

c. Memindahkan penumpang, bagasi dan barang antaran ke KA lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuand. Melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kotae. Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakatf. Segera menormalkan kembali lalu lintas KA setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenangg. Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan

BAB XI : A N G K U T A N

1. Jaringan Pelayanan Perkeretaapian

2. Pengangkutan Orang dengan KA

3. Angkutan Barang dengan KA

4. Angkutan Multimoda

5. Angkutan Perkeretaapian Khusus

6. Tarif Angkutan KA

7. Tanggungjawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

8. Hak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

9. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan dan Ganti Kerugian

(Pasal 127 – 165)

Angkutan kereta api dilaksanakan dalam lintas – lintas pelayanan kereta api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan perkeretaapian

Jaringan jalur kereta api di Jawa

JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN

NO KLASIFIKASI TERDIRI DARI DITETAPKAN OLEH

1 Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota

a. Antarkota antarnegarab. Antarkota antarprovinsic. Antarkota dalam provinsid. Antarkota dalam

kabupaten

a. Pemerintahb. Pemerintahc. Pemerintah provinsid. Pemerintah

kabupaten/kota

2. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan

a. Melampaui 1 provinsib. Melampaui 1

kabupaten/kota dalam 1 provinsi

c. Berada dalam 1 kabupaten/kota

a. Pemerintahb. Pemerintah provinsi

c. Pemerintah kabupaten/kota

Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan menggunakan kereta

Dalam keadaan tertentu penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan

pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong atas persetujuan

Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong wajib

memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal

Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi :a. Penyandang cacatb. Wanita hamilc. Anak dibawah usia 5 tahund. Orang sakite. Orang lanjut usia

PENGANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tidak dipungut biaya tambahan


Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis

Karcis merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang

Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih

b. Mengutamakan pelayanan kepentingan umuma. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang

Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib :

c. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkand. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakate. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api


Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan

keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan

yang jelas


Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan KA, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti biaya

yang telah dibayar oleh orang yang telah membeli karcis

Apabila orang yang telah membatalkan keberangkatan dan sampai dengan batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada penyelenggara sarana

perkeretaapian , orang tersebut tidak mendapat penggantian biaya karcis


Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan sebelum batas waktukeberangkatan sebagaimana

dijadwalkan melapor kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar 75 % dari

harga karcis

Apabila dalam perjalanan KA terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan KA tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib :

menyediakan angkutan dengan KA lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan

memberikan ganti kerugian senilai harga karcis

Dalam kegiatan angkutan orang penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang untuk :


b. Menindak pengguna jasa KA yang tidak mempunyai karcis

a. Memeriksa karcis

c. Menindak pengguna jasa KA atau masyarakat yang mengganggu perjalanan KA

d. Melaksanakan pengwasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan KA

Dalam keadaan tertentu penyelenggara dapat membatalkan perjalanan KA apabila terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan,

ketertiban, dan kepentingan umum

Pelayanan angkutan orang harus memenuhi

standar pelayanan minimum meliputi

Pelayanan di stasiun keberangkatan

Pelayanan di stasiun tujuan

Pelayanan dalam perjalanan

ANGKUTAN BARANG DENGAN KERETA API

NO KLASIFIKASI TERDIRI DARI

1 Barang umum a. Pemuatan, penyusunan dan pembongkaran barang pada tempat-tempat yg telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya

b. Keselamatan dan keamanan barang yang diangkutc. Gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi

barang yang diangkut2. Barang khusus

3. Bahan berbahaya dan beracun

a. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut

b. Menggunkan tanda sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut

c. Menyertakan petugas yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut

4. Limbah bahan berbahaya dan beracun

Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut barang yang telah dibayar biaya angkutannya oleh pengguna jasa sesuai

dengan tingkat pelayanan yg dipilih

Surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang

Pengguna jasa yang telah membayar biaya angkutan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang

dipilih


b. Menolak barang angkutan yg tidak sesuai dengan surat angkutan barang

a. Memeriksa kesesuaian barang dengan surat angkutan barang

Dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, Penyelenggara sarana perkeretaapian berwenang untuk :

c. Melaporkan kepada pihak yg berwajib apabila barang yg akan diangkut merupakan barang terlarang

Apabila terdapat barang yang diangkut dianggap membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat membatalkan perjalanan kereta api


Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan KA penyelenggara wajib mengirim barang dengan KA lain atau

transportasi lain atau mengganti biaya angkutan barang


Apabila pengguna jasa membatalkan pengiriman barang dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada penyelenggara maka pengguna jasa tidak

mendapatkan penggantian biaya angkutan barang

Apabila dalam perjalanan KA terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan KA tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib :

menyediakan angkutan dengan KA lain moda transportasi lain sampai stasiun tujuan


Apabila pengguna jasa membatalkan atau menunda pengiriman barang sebelum dengan batas waktu sebagaimana dijadwalkan biaya angkutan barang dikembalikan dan dapat dikenai denda

Pada saat barang tiba ditempat tujuan, penyelenggara segera memberitahu kepada penerima barang bahwa barang telah tiba

dan dapat segera diambil

Dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim atau hilang akibat kelalaian penyelenggara maka penyelenggara wajib

mengganti segala kerugian yang ditimbulkan

Biaya yang timbul karena penerima barang terlambat dan/atau lalai mengambil barang menjadi tanggungjawab penerima barang


ANGKUTAN MULTIMODA

Angkutan KA dapat merupakan bagian dari angkutan mulltimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan multimoda

Apabila dalam perjanjian angkutan multimoda menggunakan angkutan KA tidak diatur secara khusus mengenai kewajiban

penyelenggara sarana perkeretaapian diberlakukan ketentuan angkutan KA

Penyelenggara angkutan KA dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara penyelenggara

sarana perkeretaapian dengan badan usaha angkutan multimoda dan penyelenggara moda lainnya

ANGKUTAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu

Pelayanan angkuta perkeretaapian khusus disesuaikan dengan ketentuan mengenai angkutan orang dan /atau angkutan barang

perkeretaapian umum

Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus dapat diintegrasikan dengan pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian umum dan

pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian khusus lainnya setelah mendapat persetujuan dari pemerintah atau pemerintah

daerah

Tarif angkutan kereta api terdiri dari :a. Tarif angkutan orangb. Tarif angkutan barang

Pedoman tarif ditetapkan oleh pemerintah

Pedoman penetapan tarif angkutan berdasrkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan dan keuntungan

Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif

TARIF ANGKUTAN KERETA API

Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah

daerah untuk :a. Angkutan pelayanan kelas ekonomib. Angkutan perintis

Penyelenggara bertanggungjawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh

pengoperasian angkutan KA

Tanggungjawab dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun

sampai dengan stasiun tujuan berdasrkan kerugian yg nyata dialami

Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas kerugian, luka-luka, meninggal penumpang

yg tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan KA

Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas

kerugian yang disebakan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SARANA PERKERETAAPIAN

Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada penyelenggara disampaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung

mulai tanggal terjadinya kerugian

Penyelenggara sarana perkeretaapian berhak menahan barang yang diangkut dengan KA apabila pengirim barang tidak memenuhi keawajiban dalam batas waktu yg ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan

Pengirim atau penerima barnag dikenai biaya penyimpanan atas barang yang ditahan

Dalam hal pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban setelah batas waktu maka penyelenggara dapat menjual barang secara lelang yg dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pelelangan

Hasil penjualan lelang digunakan untuk memenuhi kewajiban pengirin atau penerima barang

HAK PENYELENGGARA SARANA PERKERETAAPIAN

Barang-barang yg tidak diambil setelah melebihi batas waktu yg telah ditentukan dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual

secra lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dimusnahkan apabila membahayakan atau dapat mengganggu dalam

penyimpanannya

HAK PENYELENGGARA SARANA PERKERETAAPIAN

Dalam hal pihak penerima barang tidak menyampaikan keberatan pada saat menerima barang dari

penyelenggara, barang dianggap telah diterima dalam keadaaan baik

Dalam hal terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat

mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi selambat-lambatnya 7 hari sejak barang diterima

Dalam hal penerima barang tidak mengajukan ganti rugi dalam jangka waktu dimaksud, hak untuk menuntut ganti

rugi kepada penyelenggara menjadi gugur

JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN DAN GANTI

KERUGIAN

Mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa

Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api

Penyelenggara Wajib

Penyelenggara Berhak

Menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana, sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan

BAB XII : ASURANSI DAN GANTI RUGI

(Pasal 166 – 171)

Memberi masukan kepada Pemerintah, penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan KA ;

Mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum ;

Memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk dan pelayanan perkeretaapian.

Masyarakat Wajib

Masyarakat Berhak

Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian ;

BAB XIII : PERAN SERTA MASYARAKAT(Pasal 172 – 174)

BAB XIV : PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN

KECELAKAAN KERETA API

Pelaksanaan pemeriksaan penelitian kecelakaan KAdilakukan oleh suatu Badan yang dibentuk dan

ditugaskan Pemerintah

Hasil pemeriksaan penelitian Penyebab kecelakaan KA yg

dibuat dlm bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti

oleh pemerintah, penyelenggaraprasarana, sarana KA

serta dapat diumumkan kepada publik

(Pasal 175 – 177)

BAB XIV : PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN

KECELAKAAN KERETA API

Penyelenggara prasarana, sarana KA wajib membiayai pemeriksaan penelitian penyebab kecelakaan KA

BAB XV : LARANGAN

Segala sesuatu yg mengganggu/membahayakan

keselamatan perjalanan KA

Membangun gedung, membuat tembokpagar, tanggul, menanam pohon yg tinggi,

Menempatkan barang pd jalur KA

Menghilangkan, merusak prasarana dan Sarana KA

Melaksanakan pengujian yg tidak sesuai dgn tata cara pengujian

Melaksanakan pengujian & pengoperasian tetapi belum memiliki

sertifikat keahlian/kecakapan

Berada di area yg bukan utk penumpangspt : di atap KA, lokomotif, kabin masinis

Menjual karcis KA diluar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara KA

(Pasal 178 – 185)

BAB XVI : PENYIDIKAN

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

di bidang perkeretaapian dapat diberi

kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

“ UU No. 8 Thn 1981 ttg Hukum Acara Pidana “ utk melakukan penyidikan atas pelanggaran

ketentuan dalam undang-undang ini.

(Pasal 186)


1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan pengaduan, atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian

2. Memanggil orang utk didengar keterangannya sebagai saksi dan/ atau tersangka tindak pidana di bidang perkeretaapian

3. Melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat-alat yang digunakan utk melakukan tindak pidana dibidang perkeretaapian

4. Melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana dibidang perkeretaapian

5. Melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang perkeretaapian

Wewenang Penyidik PNS


Wewenang Penyidik PNS

8. Membuat dan mendatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana dibidang perkeretaapian

9. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana dibidang perkeretaapian

7. Mendatangkan ahli yg diperlukan utk penyidikan tindak pidana di bidang perkeretaapian.

6. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian.

U R A I A N P I D A N A PASAL

Penyelenggara prasarana perkeretaapian yg mengoperasikan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian yg mengakibatkan kecelakaan kereta api dan mengakibatkan :

Mengakibatkan kerugian harta benda atau barang Paling lama 1 tahun 6 bulan

penjara dan denda Rp. 500.000.000

187Ayat 1

Mengakibatkan kerugian luka berat bagi orang

Paling lama 3 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000

187Ayat 2

Mengakibatkan matinya orang 6 tahun penjara dan denda Rp 2.000.000.000

187Ayat 3

BAB XVII : KETENTUAN PIDANA(Pasal 187 - 213)


Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yg tidak memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi dipidana penjara

Paling lama 6 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000

188

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian yg mengoperasikan sarana perkereta-apian umum yg tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian yang mengakibatkan kecelakaan keretaapi dan kerugian bagi harta benda atau barang

Paling lama 1 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000

189

Badan Usaha yg menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yg tdk memiliki izin usaha dan izin operasi


190

BAB XVII : KETENTUAN PIDANA(Lanjutan 1)


Penyelenggaraan perkeretapian khusus yg tdk memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi

Paling lama 6 bulan penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000

191Ayat 1

Penyelenggaraan perkeretapian khusus yg tdk memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda


191Ayat 2

Setiap orang yg membangun gedung, membuat tembok pagar, tanggul dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yg tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan KA

Paling lama 1 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000

192



Setiap orang yang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung yg dapat mengakibatkan terjadinya pergese-ran tanah di jalur KA sehingga meng-ganggu atau membahayakan perjalanan Kereta Api


193Ayat 1

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kerusakan prasarana, sarana perkeretaapian

Paling lama 1 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000

193Ayat 2

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian orang


193Ayat 3



Tenaga penguji prasarana perkereta-apian yg melakukan pengujian prasarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian prasarana perkereta-apian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian


194

Petugas prasarana perkeretaapian yg mengoperasikan prasarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan

Paling lama 1 tahun penjara 195

Penyelenggara prasarana perkeretaapian yg mengoperasikan prasarana perkeretaapian dgn petugas yg tdk memiliki sertifikat kecakapan


196



Setiap orang yg menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian

Paling lama 3 tahun penjara 197 Ayat 1

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan dan / atau kerugian harta benda

Paling lama 5 tahun penjara 197Ayat 2

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat bagi orang

Paling lama 10 tahun penjara

197Ayat 3


Paling lama 15 tahun penjara

197Ayat 3



Penyelenggara prasarana KA yg tdk menempatkan tanda larangan secara jelas dan lengkap di ruang manfaat jalur KA mengakibatkan kerugian harta benda


198Ayat 1



198Ayat 2



198Ayat 3



Setiap orang yg berada diruang manfaat jalan KA menyeret barang diatas atau melintasi jalur KA tanpa hak dan menggunakan jalur KA utk kepentingan lain selain utk angkutan KA yg dpt mengganggu perjalanan KA


199

Pemilik prasarana KA yg memberi izin pembangunan jalan, jalur KA khusus, terusan, saluran air dan / atau prasarana lain yg memerlukan persambungan, dan perpotongan dan / atau persinggungan dengan jalur KA umum yg tdk memenuhi ketentuan


200



Setiap orang yg membangun jalan, jalur KA khusus, terusan, saluran air dan / atau prasarana lain yg memerlukan persambungan, dan perpotongan dan / atau persinggungan dengan jalur KA umum tanpa izin pemilik prasarana


201

Tenaga penguji prasarana perkereta-apian yg melakukan pengujian prasarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian prasarana perkereta-apian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian menyebabkan kecelakaan KA dan kerugian harta benda


202



Awaksarana perkeretaapian yg mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan


Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan dan / atau kerugian harta benda








Penyelenggara sarana perkeretaapian yg mengoperasikan sarana perkeretaapian dengan Awak sarana perkeretaapian yg mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan


204

Awak sarana perkeretaapian yg mengoperasikan KA tanpa surat perintah tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian

Paling lama 1 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000

205



Awak sarana perkeretaapian yg meng-operasikan sarana perkeretaapian tidak mematuhi perintah petugas pengatur per-jalanan KA, sinyal atau tanda dan meng-akibatkan kecelakaan KA dan kerugian harta benda

Paling lama 1 tahun penjara 206 Ayat 1





Setiap orang yg tanpa hak berada di kabin masinis, diatap kereta di lokomotif, digerbang atau dibagian KA yg bkn utk penumpang

Paling lama 3 tahun penjara 207



Setiap orang yg menjual karcis KA diluar tempat yg telah ditentukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian

Paling lama 6 bulan penjara 208

Penyelenggara sarana perkeretaapian yg tidak mengasuransikan tanggungjawabnya terhadap penyelenggara sarana perkeretaapian, petugas prasarana perkeretaapian dan pihak ketiga


209

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dlm pasal 189, pasal 191 dan pasal 193 yang mengakibatkan luka berat bagi orang


210Ayat 1



Tindak pidana sebagaimana dimaksud dlm pasal 189, pasal 191 dan pasal 193 yang mengakibatkan kematian orang


210 Ayat 2

Penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya terhadap pengguna jasa awak sarana perkeretaapian dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 1 dan pasal 169 ayat 1 dan ayat 3

Paling lama 1 tahun penjara dan / ataupidana denda paling banyak Rp. 500.000.000

211



Selain pidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, pasal 204, dan pasal 211, korban dapat menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara prasarana atau sarana perkeretaapian yg pelaksanaanya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana

212

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 187, 188, 189, 190, 191, 196, 198, 200, 204, 209, 211 dilakukan oleh suatu korporasi, maka dipidana dgn pidana denda yg sama sesuai pasal-pasal tersebut ditambah dengan 1/3

213


Badan usaha menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian berdasarkan

UU No. 23 Tahun 2007

BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN

Dalam waktu 3 tahun sejak UU No.23 Tahun 2007 berlaku penyelenggara wajib disesuaikan dengan

undang-undang yang berlaku

(Pasal 214)

Pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3479) dinyatakan masih tetap belaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan

Undang-undang ini.

BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP(Pasal 215 - 218)

Slide Keretaapi

Documents