Slide 1.ppt

OverviewPPK BLUD

Maringan SilalahiDeputi Bidang Akuntan Negara

Direktorat BUMD

Disajikan pada acaraSosilisasi PPK-BLUD pada

RSUD Kabupaten MunaRaha, 15 Januari 2013

Menuju BLUD

FORMAT BARU

DALAM MANAJEMEN KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK

LATAR BELAKANG

RSUD - SKPD

SETOR PENDAPATAN

KE KAS DAERAH 1X24 JAM

ARUS KAS MINIM

PELAYANAN KEPADA PASIEN

TERGANGGU

PENGADAAN OBAT LAMBAT

JASA MEDIS LAMBAT

SIFAT PELAYANAN KESEHATAN

UNCERTAINTY

PENGANGGARAN SULIT

HUTANG OBAT

HUTANG JASA MEDIS

OPERASIONAL RSUD

TERGANGGU

PERMINTAAN KEMBALI UANG DI KAS DAERAH RUMIT (MEKANISME DPA/APBD), UANG

BELUM TENTU TERSEDIA, DSB

Rumah Sakit Daerah

Harus dapat hidupHarus dapat melayani masyarakatHarus mandiriHarus dapat bersaingHarus dapat berkembang

PADAT KARYAPADAT SDM

PADAT TEKNOLOGIPADAL MODAL

PADAT MASALAH

MELAYANI PASIEN

MELAKSANAKANKEGIATAN

MINTA DAN HABISKANANGGARAN

ATURAN BIROKRASIMEMBELENGGU

BERGESERNYA POLA MANAJEMEN RSD

KEPUASAN PELANGGAN

PROFIT, UNTUK HIDUP DANBERKEMBANG

BERUSAHA,ENTERPRENEUR

KELELUASAAN MENGATUR

DASAR HUKUM BLU/D

1. UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara

2. UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3. UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah

4. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara

5. PP No. 23/2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLU

6. PP No. 24/2005 ttg SAP (PP 71/2010)

7. PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar Hukum BLU

8. Permendagri No. 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dgn Permendagri No. 59/2007

9. SK Menkeu No. 228/Menkes/SK/III/2002 ttg Pedoman Penyusunan SPM RS yg wajib dilaksanakan daerah

10. Permenkeu No. 7/PMK.02/2006 ttg Persyaratan Administratif dlm rangka pengusulan dan penetapan satker utk menerapkan PPK BLU

11. Permendagri No. 61/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yg dibentuk utk memberikan pelayanan kpd masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yg dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dlm kegiatannya didasarkan pd prinsip efisiensi dan produktivitas

BADAN LAYANAN UMUM

PPK BLU :Adalah pola pengelolaan keuangan yg memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan utk menerapkan praktek2 bisnis yg sehat utk meningkatkan pelayanan kpd masyarakat dlm rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

PARADIGMA BLUEnterprising the government

mewiraswastakan instansi pemerintah

melalui penerapan prinsip2 bisnis yg

sehatPublic Service Oriented

tetap berorientasi pd peningkatan

pelayanan kpd masyarakat terutama

kpd masy tdk mampu

TUJUAN BLU

Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibiltas dlm pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yg sehat

MANFAAT BLU

BLU MENGATASI MASALAH

KELANCARANPENDANAAN

OPERASIONAL

PENILAIANKINERJA

MANAJEMEN RS

OPTIMALISASIPELAYANANKESEHATAN KETERGANTUNGAN

THP SUBSIDIPEMDA

PRINSIP BLU1. merupakan bagian/kekayaan yg tdk terpisah

dr pemerintah2. Dpt mengelola sendiri sumber daya dgn

pengendalian yg ketat melalui perencanaan dan penganggaran

3. Menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja dgn pola fleksibel yg menonjolkan efisiensi dan produktivitas

4. Menerapkan standar akuntansi keuangan (SAK) dlm menerbitkan lapkeu tetapi dikonsolidasikan ke LK Pemda dgn SAP

PERSYARATAN BLU

SUBSTANTIF TEKNIS ADMINISTRATIF

INSTANSI PEMERINTAH YANG BOLEH DITETAPKAN SBG BLU

1. INSTANSI YG MEMBERIKAN LAYANAN BARANG/JASA SPT RS, PT, BALAI BENIH, LEMBAGA PENELITIAN

2. INSTANSI YG BERTUGAS MENGELOLA KAWASAN SPT OTORITA DAN KAWASAN EKONOMI TERPADU

3. INSTANSI PENGELOLA DANA KHUSUS SPT DANA ONH, DANA BERGULIR UTK UKM

SATKER NON BLU VS BLUNo Uraian SATKER BLU PP

23/2005

1 Pengelola PNS PNS &

Non PNS

Psl 33 (1)

2 Tarif Layanan atas dasar adil dan patut

atas dasar biaya per unit layanan

Psl 9 (2)

3 Dok. Perenc.

Jk. Menengah

RPJM RSB Psl 10 (1)

No Uraian SATKER BLU PP 23/2005

4 Dok. Peng-anggaran

RKA RBA Psl 10 (2)

5 Pengeluaran Anggaran

Stlh DPA disyahkan

Dpt dikeluarkan jk DPA blm disyahkan

Psl 12 (4)

6 Pendapatan Setor langsung ke Kasda

Digunakan langsung

Psl 14 (5)

No

Uraian SATKER BLU PP 23/2005

7 Surplus kas Setor ke Kasda

Digunakan langsung

Psl 16 (1)

8 Piutang & Utang

Tdk diper-bolehkan

Diperbo-lehkan

Psl 17(1) psl 18

9 Akuntansi SAP SAK Psl 26 (2)

No Uraian SATKER BLU PP 23/2005

10 Lapkeu diaudit oleh BPK selaku entitas

Dpt diaudit oleh auditor independen

Psl 27 (8)

11 Investasi Jk. Panjang

Tdk diper-bolehkan

Diperboleh-kan ijin KaDaerah

Psl 19

12 Barang Inventaris

Tdk dpt mengalih-kan

Dpt dialihkan dgn pertim. ekonomis

Psl 21

PROSES PENETAPAN PPK BLU

DIREKTUR RSUD

BUPATI/WALIKOTA 3 BLN

YA TIDAK

USULAN BLUSYARAT SUBSTANTIF

SYARAT TEKNISSYARAT ADMINISTRATIF

PROSES

STATUS BERTAHAPSYARAT SUBSTANTIF

SYARAT TEKNIS

STATUS PENUHSYARAT SUBSTANTIF

SYARAT TEKNISSYARAT ADMINISTRATIF

PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRATIF

MAKS 3 TH

BATAL

BERTAHAP VS PENUHFLEKSIBILITAS BERKAITAN DGN :

NO URAIAN BERTAHAP PENUH

1 KELOLA DANA LANGSUNG YA YA

2 BARANG YA YA

3 PIUTANG YA YA

4 PERUMUSAN STANDAR YA YA

5 KEBIJAKAN YA YA

6 SISTEM YA YA

7 PROS PENGEL KEU YA YA

8 INVESTASI TDK YA

9 UTANG TDK YA

10 PENGADAAN BRG/JASA TDK YA

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH