-
Edisi 414 | Th Xiii | 21 - 30 sEpTEmbEr 2020 harga rp 5.000,-
(Luar Jakarta tambah ongkos kirim)www.amunisinews.co.id | e-mail:
[email protected]
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari
Anita Yasmin, serta dihadiri Bupati Batanghari Ir. Syahirsyah
h ot shot
syekh Ali Jaberdoakan
indonesiaOleh: dra
Syekh Ali Jaber ditu-suk oleh orang tak dikenal pada Minggu, 13
Septem-ber 2020 sore, di Bandar
Lampung, Lampung.Kejadian itu dialami
Syekh Ali Jaber saat
h ot News
JAKARTA, AMUNISI—Jaksa Pinangki Sirna Masalari yang diduga
terima dana dari Djoko Tjandra alias Djokotjan sebesar Rp 7 miliar
lebih diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dalam waktu
dekat, jaksa yang ditangkap karena main duit panas ini diseret ke
pengadilan.
Kepastian ini merujuk langkah Kejagung yang pada Selasa
(15/9/2020) melimpahkan tahap II berkas barang bukti dan tersangka
ini kepada jaksa penuntut
umum di Kejari Jakarta Pusat (Kejari Jakpus)..
“Ya betul, tahap II di Kejari Jakarta Pusat sore tadi sampai
sekarang proses,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono saat
dihubungi, Selasa (15/9/2020).
Dengan dilimpahkan tahap II tersangka dan barang bukti, kini
kewenangan penahanan akan beralih ke pihak penuntut umum Kejari
Jakpus. Sebelumnya, Pinangki ditahan di rutan Kejagung. Hari
mengatakan, setelah dilimpahkan,
nantinya penahanan akan diserahkan Kejari Jakpus untuk
menentukan tempat tahanan Pinangki.
“Kewenangan sudah beralih ke JPU yang dalam hal ini Kejari
Jakpus oleh mereka mau ditahan di Pondok Bambu atau di Jaksel atau
di Kejagung itu kewenangan mereka,” ungkapnya.
Hari menyebut Pinangki menjalani proses administrasi pelimpahan
tahap II di Kejari Jakpus. Setelah dilimpahkan oleh penyidik ke JPU
Kejari Jakpus, nantinya tim
JPU akan menyusun dakwaan dan segera melimpahkannya ke
Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan.
Adapun berkas yang dilimpahkan adalah berkas terkait TPPU dan
gratifikasi yang diterima Pinangki terkait pengurusan fatwa dan
permufakatan jahat.
Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan jaksa Pinangki sebagai
tersangka terkait dugaan gratifikasi atau suap dari Djoko
Baca Halaman 15Baca Halaman 15
Baca Halaman 15
mahfud: Gila Atau
Waras tetap ke pengadilan
Oleh: musMenteri Polhukam
Mahfud MD membantah pandangan yang menyata-kan kalau tersangka
penu-suk Syekh Ali Jaber adalah orang gila maka kasusnya akan
ditutup polisi karena tidak layak diperkarakan.
“Polisi sudah punya
iSti
Mew
A
Oleh: LaguaB A T A N G H A R I , AMUNISI—Pada Senin (07/09/2020)
DPRD Kabupaten Batanghari
Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar
KUA PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2021, Serta KUPA dan PPAS RAPBD
perubahan
Tahun anggaran 2020 Kabupaten Batanghari
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD
Oleh: Liya/hermanP A N G K A L P I N A N G , AMUNISI—Pernyataan
Menteri Agama, Fachrul Razi kontroversial terkait Anak Good Looking
mengarah kepada pola menumbuhkan bibit radikalisme di rumah ibadah
telah menuai berbagai reaksi umat muslim termasuk oleh Penasehat
Dewan Masjid Indonesia yang juga Sekretaris Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Babel, Fadilah Sobri.
Fadilah Sobri meminta Menag Fachrul Razi tak hanya meminta maap
tapi juga bertobat.
“Jangan suka memancing kemarahan umat Islam.Dulu juga pernah
menyinggung terkait celana cingkrang, menerapkan
sertifikat bagi Da`i dan sebagainya,”ujar Fadilah, Rabu (9/9) di
Pangkalpinang, Babel.
Ia mengungkapkan. Pernyataan tak sesuai akan membuat umat Islam
meradang. Padahal keberadaan umat Islam itu ada sejak Indonesia
belum lahir
Oleh: budi setiawanJAKARTA, AMUNISI—PT Tanjung Raya Kemilai
(TRK), perusahaan yang bergerak di bidang penunjang jasa angkutan
barang seperti ekspedisi, cargo dan trucking, kini
mengembangkan
usaha di bidang pelayanan penyelesaian kecelakaan lalu
lintas.
Informasi mengenai pengembangan usaha ini disampaikan langsung
oleh Direktur PT TRK, Rasian
Baca Halaman 15Baca Halaman 15
Baca Halaman 15
Baca Halaman 15
DPRD Batanghari Gelar RAPATB Paripurna Penyampaian Nota
Pengantar KUA PPAS RAPBD 2021
Pinangki Sirna Malasari, tersangka kasus suap Djoko Tjandra.
Fadilah sobri : menag harus segera bertobat
TRK Kembangkan Usaha Bidang Pelayanan Laka Lantas
Oleh: UlisJAKARTA, AMUNISI—Penyidik Bareskrim Polri menyimpulkan
adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa kebakaran gedung
Kejaksaan Agung RI.
Karena itu, kata Kaba
reskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, penanganannya naik
dari penyelidikan ke penyidikan.
“Penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana,” kata
Komjen Pol. Sigit dalam konferensi pers di Kantor Bareskrim
Polri, Jakarta, Kamis.Hal itu setelah penyidik
Polri melakukan gelar perkara bersama jajaran Kejaksaan Agung
pada hari Kamis.
“Kami sudah sepakat gelar ini untuk meningkatkan (penanganan
kasus) dari penyelidikan ke penyidikan,”
tuturnya.Menurut Kabareskrim,
penyidik menyimpulkan sementara adanya dugaan pelanggaran
terhadap Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP.
Pasal 187 KUHP ancamannya maksimal 12 tahun
sampai 15 tahun penjara jika menimbulkan korban. Sementara itu,
Pasal 188 KUHP ancaman hukumannya 5 tahun bila terjadi kesalahan
yang menyebabkan kebakaran.
Kabareskrim: Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan
masyarakat menanti pinangki di ‘Kursi pesakitan’
mahfud md
syekh Ali Jaber
mY Esti Wijayanti
Rasian, Dirut PT Tanjung Raya Kemilau (kanan)
AHOK ‘TAMPAR’
WAJAH ERICK
Oleh: Tim
Luar biasa keberanian Komisaris Utama pT pertamina (persero)
basuki Tjahaja purnama alias Ahok ini. dia berani membuka secara
blak-
blakan soal keburukan pertemina, perusahaan plat merah
tersebut.
Baca Halaman 15
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo
iSti
Mew
A
PT. Milenia Putra Borneo2020
-
Edisi 414 | Th Xiii 21 - 30 sEpTEmbEr 2020 2
forumsT
Op p
rEss
Dalam rangka pengembangan biro-biro dan rekrutmen wartawan di
seluruh wilayah indonesia, SKU Amunisi membuka kesempatan bagi yang
ingin bergabung. Anda berminat?Layangkan surat lamaran ke Divisi
HRD Amunisi Jalan Pintu Besar Utara No. 6 Kota tua, Jakarta
Barattelp. / Fax: (021) 6983 7953, Hp:
0821.2458.8455www.amunisinews.co.ide-mail:
[email protected]
WartaWan AMUNISI saat melakukan tugas jurnalis diBekali id Card
dan terCantum dalam susunan redaksi
Percetakan: Pt iMwP Jl. Gunung Sahari Xi Jakarta Pusat. (isi di
luar tanggung jawab percetakan).
Pembina: Drs eddy Sadeli, SH, taufik Rachman, SH,.MH, H.Dedy KS,
SH, George Danny S.
Penasehat Hukum: Budi Suranto Bangun, SH,.MH redaktur: Djoni Ji,
Apit Priatna, Se, Zaenal Abidin, Sukahar Hadi, St, Ullis
J.Putnarubun, H.Yusron effendi | redaktur Website: endang Suherman,
Andi Joenes, Johan Sameni.reporter: texan Liu, Ryan Septriyawan, ir
Muhammad Akib, Raymond Harvian Haditama, S.Kom, HM Sutarmono, Budi
Setiawan, Sunardi tjahyadi, SH, M ikhwan Setiadi, Rendy iwan, then
tji Khiong, Sabaruddin Sembiring, Jodie, tB Jaya Sukmana, Abdul
Hamid, Johanes erjanto Djaja, Muh. Fathoni, imam Ma’rifat, Rukmana,
erwin Ris-haryanto, Nanang widodo, Zahari, Herry Kurniawan, Harry
Subiyanto, Budi Suyono, iqli Audya Nuranda, terence S, Devid
e.tuhumena, Rahmat, Gunawan, Zaenudin Hidayat, effendy Nahiba,
Lesmana, Riyadi, irsa, Jumono, Agus Syamsuri, Firman, Dimas Priyo
Laksono, Dalil, Arpani, Bambang GS, Rinto Hartoyo Agus, Rachmat
Setiaji, St, Dian Rastiawan, Saipul Rochmat, Untung BjL, Kartono,
erwin Hutapea, Safrigon.
Bagian iklan: Hanny wulan Putri At, tjung Nyat Ha, Junaidy
Santoso, Rictien | Sirkulasi: Gunawan, M.Sulatiman, Jodie |Manager
Keuangan: erick Dermawan, Selvi S | Sekretaris
Perusahaan: eva Purnama. | Sekretaris redaksi: Rossy Yansari,
Se, Dadan Kamaludin, Se | Design Grafis: @del,@ ditya, Ziad Achmad
| it/Pracetak: Noval, Defri Yosa.
Jakarta Utara: Rasian (Ka.Biro), Aston Darwin SP | Kota Bekasi:
M.Nilan, Ramal.S, Casban | Kab. Bekasi: Lili R (Ka.Biro), Alwi |
Depok: Yohanes Hutapea, Zulhan evendi, Sianturi, idris |
Biro-Bogor: Lambas Sitompul | Bandung Kota: Andri Gunawan, Rommel.S
| Biro- Serang/Kab: Yadi (Ka.Biro), Neneng, Hidayat | Biro-
Serang/Kota: Yusa Qorni. K (Ka.Biro), Faedulloh, Se |
Kabupaten/Kota tangerang: edy Syahputra tanjung, S.Sos (Ka Biro) |
Karawang Kab/Kota: Asep Sukmana, B.Sc (Ka.Biro), Mega Sukma Dewi
Sukmana | Biro indramayu: - | Am-barawa: - | Semarang (Jateng):
Alex Budianto | Jawa timur-Surabaya: irman tompo | Biro-Kediri-
Kota/Kab.: Yani Anggraeni, Kusnandar | Biro Blitar: Dwi Armanto
(Kabiro) | Kabupaten Blitar: Franky Urias | Biro tulung-agung:
Andry Sugiantoro, Budi Mulyanto, Soekendro | Jombang: Arif wiyoto |
Lamongan: Syaiin, Achmad Syaiful Arif | Jatim- Sidoarjo: Luthfi
Hermawan, Merry tama DP, Y.i Nugroho | Mojokerto: titin, Se
(Kabiro), Morgan, Yovi Nanda Putra | Pasuruan: Ariyanto, A.Sofyan |
nganjuk: Febriansyah, Gama Mahendra | Biro ntB: endarto, Nanda
Febrian | Bandar Lampung: Bambang Suryanto | Lam-pung timur: Nova
Saputra (Ka.Biro) | OKi: Bandarsyah
| Lampung tengah: Jonny eka Putra | Pekanbaru: Roy Hutabarat,
(Ka.biro) Jamaris | riau: irwan (Korlap), Yandri | Jambi: efferedy
Susilo, Se (Kepala Perwakilan), Heri takarina, Rahmawati, Aboen |
Muara Jambi: Samani, Mairismen | Kota Jambi: Drs.Sukemi (Kabiro),
Hariadi, Se, Aris Hidayat, Ferryansyah, Daryono, St, Zulkiflie Asa,
Dewanto Attan, Musidi | Batang Hari: Lagua B | tanjung Jabung
timur: Benny | tanjung Jabung Barat: Ragil FH | Bangka
Belitung/Babel: Herman Saleh (Ka Perwakilan), Heriyanto, Yusman,
Gerry Julianto, Robi, Heru, Machmud, Budiman Siregar | Belitung:
erick Dermawan, (Ka.Biro), Rictien | Sumatera Utara: Poltak
Limbong, Hamonangan Limbong | Sumatera Selatan: - | Medan:- |
Singkawang-Kalbar: Martin, Hefzie Zend | Pontianak: M.Supandi
(Biro) | Ketapang: Dedy Sumarni, Hendra Gunawan, tri teguh.A,
Sukardi, Supli | Kalimantan timur: H.Ryanto Bayan, SH
(Ka.Perwakilan), Hendra Agus | Sulut: Supardi Lihawa | Sulawesi
Selatan: Hamzah Sila (Kepala Perwakilan) | Bantaeng: iskandar Lewa,
Supriyadi Awing | takalar: Hamzar Siriwa, M.Nasir tarang | Biro
Pangkep: Abd.Muin, Kahar | Sulawesi tengah: Hariyanti, Acok Amir |
Palu: Hasan | Buol: Rahim t.Salwa | Jeneponto: Agus Awing, Awal
Andrian, Sayuti Joha | Biro Papua: -.
ALAMAt reDAKSiJalan Pintu Besar Utara No. 6
Kota tua, Jakarta Barattelp./Faks: (021) 6983 7953
e-mail: [email protected]:
www.amunisinews.co.id
Rekening atas nama Pt Panca Satya MediaBank Mandiri no. rek
119-00-222-333-55.
Bri no rek 0345-01-000629-30-1
Diterbitkan Oleh: Pt. Panca Satya MediaSK MenKUM DAn HAM
nO: AHU-094826.AH.01.02.tAHUn 2015
SiUP: 03452-03/PK/1.824.271nPWP: 02.988.733.8-037.000
Komisaris : Al Amin Pemimpin Umum/Penjab : Maliki Hidayat Wakil
Pemimpin Umum : Sofian Wijaya Pemimpin Perusahaan : Sudijanto Wakil
Pemimpin Perusahaan : iman Prihatin, Se Pemimpin redaksi : Hendra
Usmaya redaktur Pelaksana : Mustafa Kamal
Oleh: budi setiawanJAKARTA, AMUNISI—Seperti diketahui,
Pemerintah telah berupaya keras dalam menghadapi pandemi COVID19
yang telah berlangsung sejak Maret 2020 melalui berbagai kebijakan
baik fiskal maupun moneter untuk meringankan beban masyarakat dan
dunia usaha.
Salahsatu program andalan pemerintah adalah program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN), yang ditujukan untuk pemulihan perekonomian
nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang
dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi
COVID19.
Untuk menjalankan program PEN tersebut, kebutuhan anggaran
pemerintah mencapai Rp318,09 triliun, yang dialokasikan melalui
penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh BI di pasar
perdana.
“Terkait penerbitan SBN, Komite IV DPD RI mendu
kung Gubernur BI dalam pendanaan dan pembagian beban untuk
pembiayaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana
secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung
guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana
Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia tertanggal 16 April 2020 dan 7 Juli 2020,”pungkas Ketua
Komite IV H.Sukriyanto kepada,jurnalis amunisi,Rabu,9/9/20.
Dalam Raker tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan
komitmen Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan
macroprudential, termasuk kecukupan likuiditas perbankan, untuk
kelancaran penyaluran kredit/pembiayaan bagi pemulihan ekonomi
nasional. BI menyatakan dana PEN sudah hampir mencapai target untuk
sampai di bankbank Himbara.
“Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto
meng
ingatkan kepada BI untuk mengantisipasi peningkatan NPL oleh
dana Pemerintah yang di tempatkan di Bank Umum dalam program PEN.
Hal itu karena adanya persyaratan untuk bank penerima dana agar
dapat menyalurkan dalam bentuk kredit sejumlah 3 kali lipat dari
jumlah penempatan dana dalam waktu yang cukup singkat,”ujar Anggota
DPD RI dapil Kalbar.
Takutnya debitur tidak tersaring dengan baik, sehingga
menyebabkan NPL pada bankbank tersebut.
Wakil Ketua Komite IV Casytha A. Kathmandu memandang penting
penempatan dana program PEN melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD)
yang nilainya sekitar Rp11,5 triliun.
Penempatan dana di BPD tersebut dinilai dapat efektif
menggerakkan sektor riil melalui program ketahanan pangan,
ketahanan kesehatan dan ketahanan sektor riil. Namun demikian,
Senator asal Provinsi Jawa Tengah tersebut mengingatkan skema dan
persyaratan
penyaluran perlu disederhanakan dan menjangkau pelaku usaha UMKM
serta pelaku usaha baru.
“Senada dengan itu, Wakil Ketua Komite IV Elviana menekankan
pentingnya pemberdayaan UMKM dan ekonomi keuangan syariah di
daerah, karena selama masa krisis sektor ini telah terbukti mampu
bertahan dan menjadi tulang punggung perekonomian. Karena itu,
Senator asal Provinsi Jambi tersebut mendorong agar pemerintah
dapat menjamin eksistensi UMKM melalui berbagai sentuhan
kebijakan,”ungkap Elviana Senator dapil Jambi.mantan Ketua Komite
IV DPD RI.
“Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta mendorong agar pemerintah
melalui BI untuk terus memperkuat sektor UMKM dengan implementasi
kebijakan afirmatif melalui pemberdayaan, korporatisasi, dan
pembiayaan. Karena sektor UMKM dan ekonomi keuangan syariah menjadi
pendorong penting pertumbuh
an ekonomi ke depan,”ucap Novita Anakotta.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan
pihaknya terus mendorong kolaborasi antara bank dan fintech untuk
melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan
keuangan, termasuk perluasan penggunaan QRIS di seluruh daerah. Hal
tersebut merupakan salah satu strategi untuk percepatan
implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya
pemulihan ekonomi.
Senator asal Sulawesi Selatan, Ajiep Pandindang menyoroti
optimisme pemerintah terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam
RAPBN 2021 yaitu 4,5%5,5%. Optimisme tersebut selayaknya
disandingkan dengan realitas perekonomian saat ini mengalami
kontraksi bahkan menuju “resesi”. Perekonomian Indonesia pada
Kuartal II dan III tahun ini cenderung akan mengalami pertumbuhan
negatif. Diketahui, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan
sebesar 4,8%5,8%.
Sebagai tindak lanjut dari Raker, Komite IV DPD RI sepakat untuk
melanjutkan kemitraan dengan Bank Indonesia baik di kantor pusat
dan kantor perwakilan di masingmasing daerah untuk bersamasama
memajukan sektor UMKM serta sektor ekonomi dan keuangan syariah.
l
RakeR ViRtual komite iV DPD Ri Dengan gubeRnuR bi bahas
kebijakan moneteRKomite iV dewan perwakilan daerah (dpd ri)
melakukan rapat Kerja Virtual (raker) dengan Gubernur bank
indonesia (bi) pada selasa, 8 september 2020. raker tersebut
membahas mengenai pokok-pokok Kebijakan moneter dalam rUU ApbN TA
2021 dan peran bank indonesia dalam program pemulihan Ekonomi
Nasional Tahun 2020 sebagai Tin-dak Lanjut UU No 2 Tahun 2020.
Melliana Pertanyakan Predikat Terdakwa Sebagai Mediator Non
HakimOleh: TimJAKArtA, AMUniSi—Posisi Mediator Non Hakim adalah
predikat terhormat yang hanya pantas disandang oleh mereka yang
bermoral baik, jauh dari pandangan buruk masyarakat. Apalagi
berperilaku kriminal.
“Bagaimana mungkin seorang terdakwa bisa menyandang posisi
Mediator Non Hakim sementara dirinya kotor dengan perbuatan yang
melawan hukum,” ucap Melliana Susilo kepada wartawan, Rabu
(9/9/2020) di Jakarta.
Melliana istri sah dari Hasim Sukamto, terdakwa dalam dalam
perkara menempatkan keterang-an palsu ke dalam akta otentik yang
kasusnya tengah disidang-kan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
mempersoalkan predikat Mediator terdakwa.
Melliana yang tengah berpro-ses cerai dengan terdakwa dan
kasusnya berada di tingkat ban-ding mengaku terusik dan merasa
heran dengan status Mediator Non Hakim Hasim Sukamto.
“itu yang saya per tanya-kan. Apakah orang-orang di
Pengadilan ini sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik
dan buruk sehingga harus menempatkan orang seperti dia (Hasim
Sukamto) dalam posisi (Mediator Non Hakim) itu,” sam-bung Melliana
jengkel.
ia menilai sikap dan perbuatan Hasim Sukamto telah melecehkan
nilai-nilai moral dan hukum ter-kait predikat yang disandangnya.
Karena itu pula Melliana berharap Majelis Hakim yang menyidangkan
Perkara Nomor 359/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr, agar menjatuhkan vonis
maksimal terhadap terdakwa Hasim Sukamto. “tuntutan JPU 2 tahun
penjara terlalu rendah buat terdakwa Hasim Sukamto, sebab Pasal 266
KUHP itu sanksi maksimalnya 7 tahun,” tegasnya.
Apalagi, kata Melliana, se-panjang persidangan digelar tidak
menyesali dan tidak mau mengakui perbuatannya serta ti-dak ada
itikad baik untuk meminta maaf atas perbuatannya. Padahal
fakta-fakta hukum selama per-sidangan telah terungkap, yaitu
keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti
yang telah menunjukkan bahwa
terdakwa Hasim Sukamto terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHP.
Nama Hasim Sukamto se-bagai Mediator Non Hakim ter-pampang jelas
pada bingkai kaca yang terpasang di dinding ruang tunggu Pengadilan
Negeri Jakarta Utara. Nama Hasim Sukamto tercatat dalam urutan No.
32 di atas Dewi Lestari.
Ketua Majelis Hakim Djoe-yamto Hadi Sasmito yang menyi-dangkan
perkara Hasim Sukamto, sempat tercengang dan sedikit kaget ketika
kabar itu disampaikan kepadanya beberapa waktu lalu.
tidak langsung merespon per tanyaan war tawan, Djoe-yamto baru
menjawab keesokan harinya. “Ya, benar, itu Hasim Sukamto yang saat
ini tengah
bersidang,” ucap Djoeyamto.Meski kaget, Djoeyamto
mengaku tidak merasa kecolong-an atas info yang disampaikan
kepadanya. Dia beralasan, jauh sebelum Hasim Sukamto dite-tapkan
terdakwa dan kasusnya disidangkan, yang bersangkutan telah lebih
dulu masuk bergabung sebagai Mediator Non Hakim.
“ini bukti sertipikatnya ada, dia memang tercatat sebagai
Mediator Non Hakim di sini,” ujar hakim yang dikenal cermat
menyidangkan sejumlah kasus besar itu membeberkan.
Ketika ditanyakan menga-pa pengadilan tidak mencopot Hasim
Sukamto sebagai Mediator Non Hakim yang sedang tersan-dung kasus
hukum, Djoeyamto menyatakan bahwa seseorang baru bisa dinyatakan
bersalah
jika kasusnya divonis dan inkrah, memiliki kekuatan hukum tetap.
“Semua, kan ada aturan mainnya mas. tidak bisa main copot,”
jawabnya singkat.
Kata Djoeyamto, Hasim Su-kamto bergabung menjadi Medi-ator Non
Hakim bukan rekrutan Pengadilan. “Yang bersangkutan terdaftar
sebagai anggota dari Ba-dan Mediasi indonesia (Bami),”
jelasnya.
Meski diakui tercatat sebagai Mediator Non Hakim di Penga-dilan
Negeri Jakarta Utara, Djo-eyamto menjamin putusan yang akan diambil
terkait kasus yang kini menjerat Hasim Sukamto te-tap berdiri
netral dan independen. “Saya tidak ada urusan, putusan majelis
hakim tetap berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi selama
persidangan,” ucapnya
tanpa ragu.Djoeyamto mengaku men-
jalankan fungsinya tak ada ke-pentingan sedikut pun dengan
embel-embel Hasim Sukamto sebagai Mediator Non Hakim. “Siapapun
punya hak dan ke-wajiban yang sama, jika terbukti pasti dihukum,”
ucapnya mantap.
Jaminkan Harta BersamaDalam kasus ini terdakwa di-
persalahkan melanggar Pasal 266 ayat 1 KUHP. terdakwa diketahui
menjaminkan har ta bersama berupa gudang dan ruko berser-tifikat
Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 7317/Sunter Agung dan HGB Nomor
883/Sungai Bambu sebagai jaminan di Bank CiMB Ni-aga Cabang Mangga
Dua Square, Jakarta Utara.
Hal itu, dilakukan terdakwa
untuk mendapatkan kucuran kre-dit senilai Rp23 miliar atas nama
Pt Hasdi Mustika Utama yang bergerak di bisnis playwood.
Atas permohonan terdakwa Hasim Sukamto tersebut, pihak Bank CiMB
Niaga lalu menunjuk kantor Notaris Ahmad Bajuni, SH untuk melakukan
proses pemeriksaan dan keabsahan do-kumen pendukung lainnya berupa
surat kuasa membebankan hak tanggungan akta jaminan fiducia. Juga
akta kuasa membebankan hak tanggungan yang seolah-olah telah
mendapat persetujuan dari saksi Melliana Susilo selaku istri
terdakwa.
Oleh karena Melliana Susilo tidak punya kedudukan apapun di Pt
Mustika Hasdi Utama, wanita itu tidak mau dan menolak meng-hadiri
penandatanganan dokumen pendukung permohonan kredit. Menghadapi hal
itu, terdakwa Hasim Sukamto sebagaimana disebutkan Jaksa baik dalam
surat dakwaan maupun requisitor meng-ambil jalan pintas memalsukan
tandatangan maupun cap jempol Melliana Susilo.
Hasim Sukamto yang dikon-firmasi Breakingnews.co.id via whatsApp
pribadinya terkait posisinya sebagai Mediator Non Hakim beberapa
waktu lalu tidak menjawab. l
Bupati menyampaikan arahannya di depan para warga yang
mengajukan bantuan UMKM
Nominal Bantuan Rp 2,4 Juta, Ditarget untuk 64 Ribu Pelaku UMKM
di Kabupaten MojokertoOleh: TitinMOJOKERTO, AMUNISI—Jumlah warga
pemilik usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto
yang mengajukan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM),
tercatat masih sedikit dari jumlah yang ditargetkan. Bupati
Mojokerto Pungkasiadi, menilik langsung proses pendaftarannya di
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
“Kita usulnya 64 ribu UMKM. Saya pantau siang ini, masih sekitar
3.500 yang daftar. Saya titip ke panjenengan yang sudah daftar,
mohon dibantu infokan ke temantaman dan keluarga yang mungkin belum
tahu. Nominal bantuannya adalah Rp 2,4 juta per UMKM, ini untuk
pemulihan ekonomi kita. Monggo dipenuhi semua syaratsyaratnya dulu
secara lengkap,” imbau Bupati.
Adapun syaratsyarat dasar yang wajib dipenuhi antara lain
memiliki KTP/No. NIK setempat, pelaku usaha mikro/ultra mikro belum
pernah mengakses pembiayaan/kredit bank, memiliki kegiatan usaha
mandiri, rekening tabungan per Juni 2020 kurang dari Rp 2 juta,
bukan ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN maupun BUMD, melampirkan Surat
Keterangan Usaha/Domisili Usaha (SKU/SKDU) dari kades setempat,
juga memiliki nomor hp aktif yang bisa dihubungi. l
-
Edisi 414 | Th Xiii 21 - 30 sEpTEmbEr 20203
perkara Oleh: TimLeBAK, AMUniSi—Kepolisian Resor (Polres) Lebak
Polda Ban-ten berhasil mengungkap kasus penganiayaan anak oleh
Orang tua kandungnya hingga mening-gal dunia, Rabu (
16/9/2020).
Menurut pengakuannya di Polisi, alasan kedua Orang tua itu
menganiaya anaknya dika-renakan kesal dan gelap mata terhadap
korban karena susah menangkap pelajaran.
Kapolda Banten irjen Pol Drs. Fiandar melalui Kabid-humas Polda
Banten Kombes Pol edy Sumardi menjelaskan pengungkapan kasus ini
ber-mula dari laporan aparat desa dan warga, saat itu warga ziarah
pada 12 September 2020 ada kecurigaan warga terhadap makam baru
yang tidak ada batu nisannya dan tidak ada info ada warga sekitar
yang meninggal beberapa hari terdekat.
Hal itu membuat kecurigaan warga untuk mencari tahu, apa yang di
kubur di makam tPU Gunung Kendeng Kecamatan Cijaku, Lebak
Banten.
“Menindaklanjuti hal ter-sebut aparat desa dan warga melakukan
pembongkaran Ma-kam yang disaksikan oleh Polres Lebak dan dari
hasil tersebut ditemukanlah ada mayat wanita yang berusia 9 tahun
masih menggunakan pakaian lengkap, dan setelah itu dilakukan
identi-fikasi atas mayat tersebut oleh reskrim Polres Lebak, ” kata
edy Sumardi kepada awak media, Rabu (16/9/2020).
edy Sumardi menyampai-kan melalui identifikasi dan berkoordinasi
dengan pihak lainnya, Kasat reskrim Polres Lebak mendapatkan
informasi dari Polsek Metro Setia Budi, Jakarta Selatan bahwa ada
la-
poran orang tua yang kehilangan anaknya dengan ciri-ciri sama
seperti mayat yang ditemukan terkubur.
” Dari hasil informasi ter-sebut mendatangi alamat yang
melaporkan diduga laporan pal-su tersebut, lalu Satreskrim Pol-res
Lebak mengamankan orang tua pelaku LH (ibu kandung korban) dan iS
(ayah korban) dirumah kontrakan pada hari minggu dini hari
(13/09/2020) di kecamatan Kebon Jeruk. Ja-karta Barat, “ujar edy
Sumardi.
Lanjut edy Sumardi menga-takan dari hasil interogasi penyi-dik,
orang tua mengakui telah menganiaya korban sehingga mengakibatkan
meninggal di-karenakan kesal dan gelap mata terhadap korban
dikarenakan susah menangkap pelajaran melalui online
“Lalu ibu korban mengan-iaya korban dengan mencubit memukul
dengan menggunakan gagang sapu sampai anaknya jatuh kelantai hingga
meninggal dunia, menurut pengakuan ibu kandung Korban sering
dianiaya dan penyidik menemukan file foto di hp pelaku dengan
kondisi korban lebam mata dan bengkak mulut, “kata edy Sumardi.
edy Sumardi menyampai-kan setelah LH (ibu kandung korban)
menganiaya korban hingga meninggal dunia iS (ayah korban) ikut
serta membantu membawa dan menguburkan korban ke tPU Kp. Gunung
Kendeng kecamatan Cijaku Ka-bupaten Lebak yang menempuh waktu 4 jam
dari kediamannya di kecamatan Larangan kota tanggerang Provinsi
Banten, “imbuh edy Sumardi.
edy sumardi mengatakan atas perbuatan tersebut orang tua korban
dijerat pasal 80 ayat (3) UU Ri No. 35 tahun 2014 Atas Perubahan UU
Ri No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 44
ayat (3) UU Ri No. 23 tahun 2004 tentang Peng-hapusan Kekerasan
Dalam Rumah tangga dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 dan atau
pasal 351 ayat (3) KUH PiDANA
“Atas perbuatannya men-dapatkan ancaman 15 tahun penjara dan
ditambah sepertiga atau max seumur hidup dikare-nakan pelaku orang
tua kandung korban, ” imbuh edy Sumardi
terakhir edy Sumardi me-nyampaikan himbauan kepada masyarakat
khususnya orang tua dimasa pandemi covid-19 ini
pembelajaran-pembelajaran sekolah dilakukan secara online
diharapkan orang tua sabar dan dengan teliti serta dengan hati
mengajarkan anaknya dalam melakukan kegiatan pembel-ajaran.
“Diharapkan para orang tua mengajarkan anaknya dalam bersekolah
online ini dengan penuh kasih sayang dan de-ngan kesabaran, jangan
dengan penuh amarah bahkan sampai dengan menganiaya anaknya. ”
pesan edy Sumardi. l
Terkait tiga iUp b, pT mps, pT Jamer-tulen dan koperasi
sanak mandiri yang diduga ada tan-
da tangan bupati batanghari syahir
syah mencuat pada 2018, yang dilapor-kan oleh Ketua Lsm
Kophital Usman Yusup ke polres
batanghari, waktu bupati batanghari
merasa tidak pernah menanda tangani
tiga iUp b tersebut dia pun melaporkan
kembali ke polres batanghari.
Oleh: TimB A T A N G H A R I , A M U N I S I — Bupati merasa itu
tanda tangan yang discen. Dan, di tahun ini tepatnya pada hari
Jumat 921/08/2020) beberapa awak media mencoba konfirmasikan ke
Polres Batanghari menanyakan perkembangan penyelidikan dan
penyidikan.
Kasatreskrim Orifan mengatakan dia baru menjabat. “Sayakan baru
jadi saya tidak tahu tentang tiga IUP B itu,” jawabnya.
Bebera awak media lansung konfirmasi dengan para penyidik Zebua
di rungan kerjanya. Zebua menjelaskan terkait dengan Laporan Bupati
sudah dihentikan sementara. Alasannya, pelapornya sampai saat ini
juga tidak pernah melengkapi bukti yang diminta seperti untuk
pembelaan diri dia dan bisa dibuktikan bahwa itu bukan tanda
tangannya.
“Kami pernah mengirimkan SP2HP pada 2019 untuk meminta bukti
SK
pembanding yang berdekattan dengan tiga IUP B itu di keluarkan
untuk dinaikan perkaranya. Surat kami sampai saat ini tidak pernah
dibalas, lalu kami hentikan sementara kata penyidik , kalau
berkaitan tindak pidana korupsi yang di laporkan dengan LSM masih
kita dalami karna tidak ada ikatan hukum dengan perusahaan jadi
tidak bisa kita temukan unsur pidana korupsinya di situ jelasnya
penyidik.
Penyidik mengatakan kalau ndak salah pada tahun dua ribudua ada
ijin prinsip dan ijin lokasi yang di keluarkan oleh almarhum H.
Abdulfatah itu cuman berlagku tiga tahun dan pada tahun duaribu
sepuluh mereka mengajukan untuk IUP B untuk PT. MPS dan PT.
Jamertulen.
“Terkait kepala BPTSP kami sudah dua kali pemanggilan, dan juga
ada dua puluh delapan orang yang kami panggil berkaitan dengan tiga
IUP B ini termasuk orang perusahaan,” sambungnya.
“Berkaitan dengan kerugian negara bukan wewenagkami itu ada tiga
seperti yang berhak tim BPK, BPKP, dan inspektorat,” kata
penyidik.
Sementara kepala inspektorat Muklis orang yang terdekat Bupati
saat dikonfirmasi lewat telpon hari Minggu 23/08/2020 pukul 13.30
dia masih di Padang menuju pulang ke Batanghari masih di perjalanan
pulang, dia mengatakan dari pihak Bupati sipatnya menunggu.
“Sampai sekrang juga be
lum ada juga perkembangan laporan pak Bupati kan saya sama pak
Rambe waktu itu yang dampingi pak Bupati waktu melaporkan pada
tahun 2018,” kata pak Muklis. “Tapi sampai saat ini belum ada
perkembangan itukan tanda tangan Bupati yang di palsukan,”
pungkasnya.
Jadi, ujarnya, yang di rugikan Bupati.”saya pernah di tanya
Bupati, pak Muklis bagaimana laporan kita itu kok mandak,” kata pak
Bupati. “Saya jawab ndak enak saya nanyakan ke polres pak, kata
saya.
“Tapi pak Bupati waktu itu pernah menyampaikan ke Pak Coky orang
KPK malah kami dapat kiriman surat superpisi dari KPK RI,” jelasnya
lagi. “Dan sampai sekrang tak ada tersangkanya kan aneh,” kata pak
kepala inspektorat kembali.
Ditanyakan lagi tentang PT. MPS dan PT. Jamertulen diduga
menggrap tanah negara lebih kurang empat ribu hektar di wilayah
Batanghari, perusahaan tersebut menggarap tanah negara tanpa
alashak yang sah secara hukum, atau tampa ijin yang jelas ada tidak
kerugian negaranya Muklis menjawab adalah itu jawabnya kepala
inspektorat, dan yang berhak menyatakan bahwa ada kerugian negara
adalah BPK, BPKP, Inspektorat, atau tim yang ditunjuk menurut
hukum.
Dia mengatakan itukan penyidik yang punya wewenang.
Kabag Hukum, Rambe yang dihubungi lewat telpon empat kali tapi
tak di ang
katnya.Sampai berita ini di ter
bitkan awak media masih berusaha menghungi Bupati Batang Hari
Ir. Syahir Syah lewat kepala Dinas kominfo Sehan mau minta no
ajudan Bupati Nando belum di kirim ke awak media.
Nando, yang dihubungi beberapa kali di telpon tidak mau diangkat
ajudan dan terdengar nada masuk tapi tidak diangkatnya,dan Nando
membalas lewat WA, “Bang saya lagi di Tembesi tempat emak,” katanya
melalui WA tersebut.
Di tempat yang berbeda Praktisi Hukum “Abdurrahman Sayuti, SH
angkat bicara terkait kasus tiga IUP B dan tanda tangan Bupati
diduga dipalsukan. Menurutnya, Pemda Batanghari jangan diam ini
menyangkut jabatan Bupati.
Bupati adalah jabatan publik berarti menyangkut dengan
kepentingan orang banyak, berbeda dengan tanda tangan Syahirsah
dipalsukan atas nama pribadi, kalau memang tanda tangan Bupati
dipalsukan apa tindakan Bupati, kenapa tidak dihentikan kegiatan
perusahaan PT. MPS dan PT. Jamer tulen dan koperasi sanak
mandiri.
“Dan bupati harus bisa melengkapi berkas atau dokumen yang
diminta penyidik Polres Batang Hari supaya laporan Pemalsuan yang
di laporkan Bupati bisa berjalan dan bisa di temukan tersangka
pemalsuannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas praktisi
Hukum. l
Oleh: budi setiawanJAKArtA, AMUniSi—Sidang perkara mark up
penjualan harga tanah dan memasukan keterangan palsu dalam akte
otentik kembali digelar di PN Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2020) dengan
terdakwa Fikri Salim dan Junaedi.
Kasus kasus ini bermula dari jual beli tanah terletak di Kel.
Cisarua Kec. Cisarua Kab Bogor, oleh Prof. Lucky (Pt. Jakar ta
Medika) dari pemilik Leonova Marlius pada tahun 2019. Karena ada
kejanggal-an, dilaporkan Prof Dr Lucky Aziza tentang tindak pidana
menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan pe-malsuan
surat dan pengelapan dalam jabatan dan penipuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan pasal 263 KUHP dan pasal 374 KUHP
dan pasal 378 KUHP sesuai Polisi Nomor : 7846/Xii/2019/PMJ/Dit
Reskrimum, tanggal 03 Desember 2019. terlapor dalam kasus ini
adalah Fikri Salim dan Junaidi.
Dalam sidang terdakwa Ju-naidi, saksi Fikri Salim mengakui ada
dua akte pengikatan untuk jual beli dengan angka yang berbeda,
yakni Rp1,1 dan Rp 2juta permjeter
Kendati dipimpin oleh hakim dan jaksa yang sama, namun sidang
dipisah dengan agenda masing masing. terdakqwa Fikri pembacaane
eksepsi dan terdakwa Junaidi, agendanya pemeriksaan saksi.
Untuk Sidang Junaid i , yang juga dipimpin oleh Hakim tuty
dengan hakim anggota Bambang dan Yusuf dan Jaksa penuntut Guntur,
memeriksa saksi Fikri Salim. Saksi dimintai keterangan secara vir
tual ka-rena yang bersangkutan masih di tahan di LP Pondok Rajeg,
Cibinong, Bogor dalam kasus yang berbeda.
Sidang per tama dengan terdakwa Fikri Salim ditunda karena
permintaan kuasa hukum Rizola Putri untuk menghadirkan terdakwa
Fikri Salim agar ka-susnya terang benderang tidak dikabulkan oleh
pihak Lapas Pondok Rajeg, mengingat lapas masih lock down. Akhirnya
sidang ini ditunda sampai Senin (7/9/2020) minggu depan.
Sementara sidang terdakwa Junaidi, saksi Fikri Salim dicecar
Jaksa soal dua akte pengikatan untuk jual beli dengan angka yang
berbeda, yakni Rp 1,1 juta permeter dan Rp 2 juta perme-ter,Fikri
mengakui memang ada dua draf. Yang perta harga dua juta adalah
harga awal negasiasi dengan kuasa penjual.
Kemudian dalam pertemu-an di rumah penjual Leonova disaksikan
Retno harga menjadi Rp1,1 juta. Draft ini,kata saksi disimpan oleh
Retno di tempat tidur Fikri.
terdakwa membuat/me-
ngetik kembali Akta Pengikatan Untuk Jual Beli yang dibuat oleh
Notaris Arfiana Purbohadi, S.H yang belum ada nomor tersebut dengan
mengubah harga men-jadi Rp. 2.000.000per meter. Sehingga harga
obyek tanah Ser tipikat Hak Milik No. 525/Cisarua tersebut menjadi
Rp. 1.440.000.000.
Berdasarkan Akta Pengikat-an Untuk Jual Beli yang dibuat oleh
Notaris Arfiana Purbohadi, S.H. yang belum ada nomor dan yang sudah
di tandatangani oleh oleh para pihak penjual dan saksi-saksi, harga
obyek tanah Ser tipikat Hak Milik No. 525/Cisarua tersebut sepakat
Rp. 1.100.000 per meter sehingga harga keseluruhan sebesar Rp.
792.000.000,.
tetapi draft PUJB tersebut diganti oleh Junaidi atas perin-tah
Fikri Salim, menjadi harga Rp. 2.000.000,-/ meter, total sebesar
Rp. 1.440.000.000,- Akibat ulah para terdakwa pelapor mengalami
kerugian Rp 648.000.000.
Kemudiian, pengikatan yang yang belum ada nomor dan yang sudah
di tandatangani oleh para pihak penjual dan saksi-saksi,yang
harganya Rp1,1 juta, diganti oleh Junaidi menjadi harga Rp.
2.000.000,-/ meter.
Di akte pengikatan tersebut ada tanda tangan Fikri Salim,
te-tapi saksi mengaku lupa. “Saya lupa,” katanya.
Atas mark up tersebut, har-ga tanah yang yang terletak di Kel.
Cisarua Kec. Cisarua Kab Bogor, Jawa Barat, yang tadi-nya tadinya
sebesar sebesar Rp. 792.000.000 menjadi Rp. 1.440.000.000, atau
lebih seki-tar Rp. 648.000.000.
Kemudian dibayar oleh Syamsudin, bagian Adminis Keuangan Pt
Jakarta Medika, Pembayaran dilakukan tiga kali dengan cek.
Syamsudin sendiri sudah menjadi tersangka dalam rangkaian kasus
ini.
Dalam sidang sebelumnya, minggu lalu, Syamsudin yang menjadi
saksi mengakui menge-luarkan cek BNi untuk pembelian tanah sesuai
AJB yang harganya Rp 2 juta.
Pertama cek BNi ditujukan kepada penerima Leonova Marlius
senilai Rp 500 juta, yang diambil oleh Fikri Salim.
Kemudian Cek BNi Nomor Ce 424659 atas nama Dokter Luc-ky Aziza
Bawazir senilai Rp. 500.000.000 yang ditujukan kepada Leonova
serta,Cek BNi Nomor CG 110122 atas nama Dokter Lucky Aziza Bawazir
senilai Rp. 440.000.000, yang diambil oleh Junaidi serta tang-gal
12 Desember 2018.
Cek tersebut oleh Junaidi dicairkan atas perintah Fikri Sal-im
tanpa sepengetahuan Prof. di BNi Cabang Melawai Raya, Ke-bayoran
Baru di setor tunai dan transfer ke penjual sebagian, ke atas nama
anak penjual.
Saksi Safira, anak penjual membenarkan jika Fikri Salim
melakukan pembayaran melalui tiga kali transfer. Pertama, tang-gal
14 September 2018, setor tunai ke rekening BNi Nomor: 43487062 atas
nama Cut Safira Zulva, sebesar Rp. 292.000.000 dari Fikri
Salim.
tanggal 11 Desember 2018, ditransfer ke rekening BNi nomor:
43487062 atas nama cut Safira Zulva, sebesar rp. 100.000.000, dan
tanggal 11 Januari 2019, setor tunai ke rekening BNi nomor:
43487062 atas nama Cut Safira Zulva, sebesar Rp. 417.000.000, yang
dikirim dari Fikri Salim. tanggal 14 Maret 2019,
D a n a s e b e s a r R p 39.500.000 dikembalikan ke-pada Fiksi
Salim.”iya benar dikebalikan,” kata Fikri melalui saluran video
call..
terdakwa Junaidi, yang ditanya hakim apakah ada ke-terangan
saksi yang dibantah, menurutnya tidak semua kete-rangan saksi
benar.Ada yang dibantahnya, terutama aliran dana kepada Munir Rp
290 juta, Bibi Rp 205 juta dan endah Rp 60 juta. ini dianggapnya
tidak benar. Namun komunikasi yang kurang lancar akibat gangguan
sinyal membuat keterangan terdakwa menjadi tidak jelas,
Sidang secara vir tual ini dikeluhkan pengunjung karena suara
dari terdakwa sangat tidak jelas. Seharusnya pihak peng-adilan
menyediakan speaker pengeras suara agar pengunjung mengetahui
pernyataan-per-nyaan terdakwa. “inikan sidang terbuka, masa kami
tidak bisa mendengar jawaban terdakwa,” ujar pengunjung sidang.
l
Oleh: budi setiawanJAKARTA, AMUNISI—Pengadilan Negeri (PN) J a k
a r t a P u s a t , S e n i n (14/9/2020) meniadakan atau menunda
sidang perkara No. 759/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa
Junaidi. Sidang yang rencananya dilaksanakan hari ini mengagendakan
pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Guntur Adi N, SH.
Junaidi yang diduga melakukan mark up harga tanah serta
memasukan data dalam akte otentik, pemalsuan surat dan pengelapan
dalam jabatan serta penipuan didakwa melanggar primair pasal 263
ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP subs. pasal 263 ayat
(2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau kedua 378 KUHP jo.
pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau ketiga pasal 372 KUHP jo. pasal 55
ayat (1) ke1 KUHP.
Dia ditangkap Polres Jakarta Pusat, sehubungan dengan adanya
Laporan Polisi Nomor : 7846/XII/2019/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 03
Desember 2019, yang dilakukan oleh pemilik PT Jakarta Medika, Prof
Dr Lucky Aziza, yang merasa
dibohongi atas harga tanah yang dibelinya.
Dalam sidang terdahulu, yang dipimpin Hakim Tuty Haryati, SH, MH
dengan Hakim Anggota Yusuf Pranowo, SH,MH dan Bambang Nurcahyono
SH, M.Hum, terdakwa Junaidi mengakui mengetik ulang akta pengikatan
untuk jual beli yang dibuat oleh Notaris Arfiana PurbohadI, S.H.
yang belum ada nomor dan yang sudah ditandatangani oleh para pihak
penjual dan saksisaksi.
Harga obyek tanah Sertipikat Hak Milik No. 525/Cisarua tersebut
disepakati Rp. 1, 1 juta per meter sehingga harga keseluruhan
sebesar Rp. 792.000.000. Tetapi draft PUJB tersebut diganti atau
diketik ulang oleh Junaidi atas
perintah Fikri Salim, menjadi harga Rp. 2 juta ,/ meter, total
sebesar Rp. 1.440.000.000.
Harga inilah yang dibayar oleh dokter lucky melalui tiga cek
tersebut di atas.
Oleh Junaidi ketiga cek tersebut, di atas dicairkan atas
perintah Fikri Salim tanpa sepengetahuan Prof. Lucky (PT. Jakarta
Medika), lalu ditransfer ke penjual sebagian, ke atas nama anak
penjual:
Tanggal 14 September 2018, setor tunai ke rekening BNI nomor:
43487062 atas nama cut Safira Zulva, sebesar Rp 292.000.000
Tanggal 11 Desember 2018, ditransfer ke rekening BNI nomor:
43487062 atas nama cut
Safira Zulva, sebesar Rp. 100.000.0003.
Tanggal 11 Januari 2019, setor tunai ke rekening BNI nomor:
43487062 atas nama Cut Safira Zulva, sebesar rp. 417.000.000
Tanggal 14 maret 2019, tunai dengan kwitansi yang ditanda tangan
Cut Safira Zulva dan Cut Nadila, sebesar rp. 140.000.000.
Total yang ditransfer atas nama penjual bukan Rp. 792.000.000
tetapi sebesar Rp. 809.000.000. Ada kelebihan Rp. 17.000.000.
Dari penjara di Polres Jakarta Pusat, terdakwa Junaidi mengaku
menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatan.
Diperoleh informasi, sidang ditiadakan hari ini karena kantor
Kejari Jakarta Pusat melakukan Rapid testy untuk seluruh jaksa.
Termasuk untuk Guntur Adi N, SH yang merupakan Jaksa dari Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat.
Fikri Salim, yang disebutsebut Junaidi sebagai orang yang
menyuruh mengubah data pengikatan jual beli tanah disidang
terpisah, dengan jaksa dan hakim yang sama. Sidang Fikri pun hari
ini ditiadakan. l
tanda tangan Dipalsukan
PRaktisi hukum: buPati jangan Diam
Tuntutan Terhadap Terdakwa Pe-mark up Harga Tanah Ditunda
Sidang Kasus Mark Up Harga Tanah, Terdakwa: Keterangan Saksi Ada
yang Tak Benar
Tega, Ortu Aniaya Anaknya Hingga Tewas
-
Edisi 414 | Th Xiii 21 - 30 sEpTEmbEr 2020 4
megapolitan
Komite IV—Kemenkeu Bahas RUU Pelaksanaan APBN TA.2019Oleh: budi
setiawanJAKARTA, AMUNISI—Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)
melakukan Rapat Kerja Virtual dengan Menteri Keuangan RI pada Rabu,
09 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas mengenai RUU
Pelaksanaan APBN TA 2019 dan Pertimbangan RUU APBN TA 2021 dalam
rangka menjalankan fungsi dan tugas Komite IV DPD RI.
Seperti yang kita ketahui Pemerintah mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke4 kalinya secara berturutturut
dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2019 serta peningkatan kinerja dari penyaluran
TKDD 2019 dimana realisasinya meningkat yaitu mencapai 98,33% dari
pagu.
“Disisi lain tahun 2019 merupakan tahun yang tidak mudah karena
lemahnya pemulihan ekonomi global bahkan lebih lemah dari global
financial crisis pada tahun 20082009, ungkap Ketua Komite IV DPD RI
H.Sukiryanto, Rabu,9/9/20.
Melalui Menteri Keuangan, Pemerintah menjelaskan bahwa mereka
telah menyusun langkahlangkah penyelesaian terhadap temuan
pemeriksaan BPK RI terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern
dan Kepatuhan terhadap Perundangundangan, walaupun hal tersebut
tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2019. Kemudian Pemerintah
juga secara konsisten dan terus menerus berupaya agar informasi
yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan
kebijakan, bermanfaat luas, serta mendukung pencapaian
kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.
“Komite IV DPD RI dalam kesempatan ini juga memberikan catatan
khusus kepada Pemerintah agar menjaga defisit anggaran walaupun
diprediksi melampaui 3 persen terhadap PDB serta pelaksanaan
kebijakan fiskal yang dapat mengakomodir kepentingankepentingan
daerah,”pungkas Sukriiyanto.
Kemudian agar kebijakan belanja subsidi diarahkan untuk menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta perbaikan
pengelolaan program jaring pengaman sosial agar memiliki satu data
tunggal agar lebih optimal alokasinya dan untuk mempermudah
pengawasannya Komite IV DPD RI mendorong agar distribusinya
dilakukan oleh satu kementerian.
Namun Komite IV DPD RI tetap mendukung kebijakan Pemerintah
dalam pemulihan ekonomi nasional serta reformasi dari Transfer ke
Daerah dan Dana Desa terkait alokasi DAK Nonfisik yang didasarkan
dari kebutuhan riil daerah. Komite IV DPD RI juga terus mendukung
upaya pemerintah dalam mempercepat penyerapan anggaran dan
memperkuat monitoring capaian output dana Otsus dan Dana Tambahan
Infrastruktur.
“Ketua Komite IV DPD RI, H.Sukiryanto, S.Ag mengungkapkan bahwa
Komite IV akan bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam hal
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan terkait
pemulihan ekonomi, khususnya di daerah serta akan mendorong
peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi,” ujarnya. l
Oleh: redJAKArtA, AMUniSi—Peme-rintah Kota Administrasi Jakarta
Utara menerima 10 ribu masker dari Polres Metro Jakarta Utara di
taman Jogging i Kelapa Gading, Sabtu (12/9). Kegiatan tersebut
merupakan salah satu upaya kampanye penggunaan masker untuk memutus
mata rantai penyebaran COViD-19 di Jakarta Utara.
waliKota Administrasi Ja-kar ta Utara Sigit wijatmoko mengatakan
sangat mengap-resiasi upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam
hal ini Polres Metro Jakarta Utara.
“Bersama Pemerintah Kota berkolaborasi untuk mengatasi pandemi
di Jakarta Utara. Me-mutus mata rantai penyebaran COViD-19 adalah
tugas bersa-ma seluruh unsur, pemerintah, kepolisian, tNi dan
masyarakat berkerjasama untuk mengatasi penyebaran wabah virus
coro-na,” katanya.
Ditambahkan Sigit, saat ini penggunaan masker, menjaga jarak dan
mencuci tangan atau 3M, merupakan upaya yang pa-
ling tepat untuk mengantisipasi penyebaran COViD-19.
“Dan pembagian masker ini merupakan kampanye dan cara yang tepat
untuk terus mengi-ngatkan masyarakat tentang pola hidup baru saat
beraktifitas di luar rumah. Bila kebiasaan hidup baru masyarakat
sudah benar-benar terealisasi secara masif, kita optimis mata
rantai penyebaran COViD-19 di Jakarta Utara bisa diputus dan
pandemi segera berakhir,” ucapnya.-dirilis.utara.jakarta.go.id.
Sementara Kapolres Metro Jakar ta Utara Kombes Sud-jarwoko
mengatakan, pemba-gian masker oleh kepolisian ini diprakarsai
langsung oleh Kapolri.
“Kegiatan ini juga sebagai bentuk tauladan kepada masya-rakat
untuk mematuhi aturan penggunaan masker agar ter-hindar dari
pandemi,” katanya.
Rencananya, masker ter-sebut akan didistribusikan, dibagikan ke
masyarakat di enam kecamatan se-Jakar ta Utara melalui tiga pilar,
yakni kecamatan, Koramil dan Polsek setempat. l
Oleh: redJAKARTA, AMUNISI—Sepanjang Plaza Danau Sunter Selatan,
Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dipasang Garis
kuning menyusul kembalinya terapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di Provinsi DKI Jakarta untuk dua pekan ke depan.
Lurah Sunter Jaya, Sahroni mengatakan, garis kuning di Plaza
Danau Sunter dipasang bersama petugas Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum (PPSU), Minggu (13/9) malam.
Dengan begitu, pengunjung tidak boleh lagi berkerumum atau
kongkow di sepanjang area Danau Sunter Selatan
tersebut.dirilis.utara.jakarta.go.id.
“Semalam sudah kami
pasang garis kuningnya dibantu petugas PPSU. Dipasang di
sepanjang Plaza Danau Sunter Selatan yang terdapat tempat duduk,”
kata Sahroni, Senin (14/9).
Begitu pun pada sejumlah warung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) di tepi danau, dipastikan pengunjung hanya dapat membeli
makanan dan minuman dengan membawanya pulang.
Pengunjung tidak diperbolehkan makan atau minum di tempat sesuai
dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Penanganan sebaran Covid19.
“Para pemilik warung
UMKM sudah kami beri Surat Pemberitahuan tidak melayani pembeli
yang makan atau minum di tempat, wajib membawa pulang,”
jelasnya.
Ke depannya, Sahroni menerangkan sosialisasi penerapan PSBB
terus digalang di lokasi tersebut. Tak segan segala bentuk
pelanggaran akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sosialisasi terus sepanjang hari kami lakukan. Kalau ada yang
melanggar, bersama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) akan kami
tindak,” tutupnya.
Diketahui, Tugu Peringatan Covid19 juga telah dipasang di Plaza
Danau Sunter Selatan. Tugu tersebut berfungsi mengingatkan
masyarakat untuk selalu waspada dalam hadapi situasi pandemi. l
Oleh: redJAKARTA, AMUNISI—Wali Kota Administrasi Jakarta Utara
Sigit Wijatmoko mengatakan, penerapan PSBB kali ini berlandaskan
pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19).
Aktivitas di luar 11 sektor esensial yang sempat dilonggarkan
akan kembali diperketat agar dapat menekan angka penyebaran Covid19
di l ingkungan masyarakat, terutama pada klaster perkantoran dan
keluarga.dirilis.utara.jakarta.go.id.
“Momentum PSBB kali ini dimaknai sebagai momentum koreksi dan
evaluasi diri. Pandemi Covid19 yang kita khawatirkan adalah
cepatnya penularan dan penyebaran, untuk itu ada beberapa penekanan
pada aktivitas yang kemarin sempat di longgarkan sekarang kembali
di ketatkan,” kata Sigit, di Kantor Walikota Administrasi Jakarta
Utara, Minggu (13/9).
Segala aktivitas kerja, belajar, dan ibadah yang dikerjakan
masyarakat dianjurkannya dilakukan di rumah selama masa PSBB
berlangsung.
Kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak),
pengawasan dan pendislipinan aktivitas di luar rumah akan semakin
digencarkan agar seluruh masyarakat mema
tuhi anjuran tersebut.“Kita tidak bisa meman
dang sepele atau sederhana langkahlangkah tersebut. Mudahmudahan
masyarakat Jakarta Utara disiplin terhadap apa yang menjadi pedoman
dan aturan yang berlaku sehingga evaluasi penyebaran Covid19 pada
tahapannya menurun signifikan,” jelasnya.
Dipastikannya, masyarakat tak perlu khawatir terhadap bantuan
sosial (bansos) selama masa pandemi Covid19. Distribusi bansos
tersebut telah dipe
takan sesuai dengan jadwal periodik reguler yang selama ini
berlangsung.
“Terkait bansos kita sudah memetakan, ada jadwal periodik dan
reguler terkait distribusi. Masyarakat tidak perlu panik, yang
perlu dikerjakan sekarang kembali ke rumah, beraktifitas dari
kediaman masing masing,” tutupnya.
Berikut 11 sektor esensial yang masih berlangsung dengan
penerapan 50 persen kapasitas pegawai :n Sektor kesehatan.n Sektor
bahan pangan,
makanan, dan minuman.n Sektor energi.n Sektor komunikasi dan
teknologi informasi.n Sektor keuangan, per
bankan, sistem pembayaran, dan pasar modal.
n Sektor logistik.n Sektor perhotelan.n Sektor konstruksi.n
Sektor Industri strategis.n Sektor Pelayanan dasar,
utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek
vital nasional dan objek tertentu.
n Sektor Kebutuhan seharihari. l
Oleh: redJAKArtA, AMUniSi—Pemprov. DKi Jakar ta menunjuk Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) tugu Koja dan RSUD Pademangan sebagai
rumah sakit khusus pe-rawatan pasien Covid-19. tidak ada lagi
perawatan pasien non Covid-19 pada ke dua rumah sakit tersebut.
Kepala Suku Dinas Kese-hatan Kota Administrasi Jakarta Utara,
Yudi Dimyati katakan, penunjukan RSUD tugu Koja dan RSUD Pademangan
sebagai rumah sakit khusus perawatan pasien Covid-19 sesuai dengan
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKi Jakarta Nomor
399 tahun 2020, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah yang
Sepenuhnya Me-nyelenggarakan Pelayanan Pe-nanggulangan Penyakit
Covid-19.
Kedua RSUD tersebut akan sepenuhnya merawat pasien yang terpapar
Covid-19 dengan gejala sedang. –dirilis.utara.jakarta.go.id.
“Keputusan itu berlaku mu-lai Senin (14/9) Jadi kedua RSUD itu
hanya melayani pa-sien Covid-19 dengan gejala sedang,” kata Yudi
saat dikon-firmasi, Minggu (13/9).
Segala sarana dan prasa-
rana penunjang, dipastikannya telah persiapkan dalam beberapa
pekan sebelumnya. termasuk memindahkan pasien rawat inap non
Covid-19 ke rumah sakit terdekat lainnya.
Untuk perawatan pasien non Covid-19 dialihkan ke rumah sakit
terdekat dari ke dua RSUD tersebut. Misalkan yang terdekat dari
RSUD tugu Koja seper ti
RSUD Cilincing, RS Pekerja, RS islam Sukapura, RS Firdaus, dan
RS Mulyasari.
Sedangkan yang terdekat dari RSUD Pademangan seperti RSUD
tanjung Priok dan rumah sakit lainnya di kawasan Sunter.
“Jadi masyarakat yang hen-dak mendapatkan perawatan non Covid
dapat mendatangi rumah sakit lain. Alhamdulillah sebagi-an besar
rumah sakit tersebut sudah bekerjasama dengan BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan,” jelasnya.
Dengan penetapan kedua RSUD tersebut, dipastikan keter-sediaan
tempat tidur perawatan pasien Covid-19 meningkat 20 hingga 50
persen.
Seperti di RSUD tugu Koja, yang sebelumnya hanya dapat merawat
18 pasien Covid-19 kini menjadi maksimal 40 pasien, sedangkan RSUD
Pademangan
yang sebelumnya 12 pasien menjadi maksimal 30 pasien.
“Secara bertahap ketersedia-an tempat tidur perawatan pasien
Covid-19 kedua RSUD tersebut ber tambah karena masih akan terus
dipersiapkan. Kami juga masih harus menyediakan ruang istirahat
khusus bagi tenaga medis disana,” tutupnya.
Selain RSUD tugu Koja dan RSUD Pademangan, dalam Surat Keputusan
tersebut juga me-nunjuk 11 RSUD lainnya di DKi Jakar ta sebagai
RSUD khusus perawatan pasien Covid-19 de-ngan gejala sedang. Yakni
dari RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Minggu, RSUD tanah Abang, RSUD
Cempaka Putih, RSUD Sawah Besar, RSUD Kalideres, RSUD Kebayoran
Baru, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Jati Padang, RSUD Kramat Jati, dan
RSUD Ciracas. l
Berbagi di Tengah Pandemi, 75 Anak Yatim di Muara Angke Dapat
SantunanOleh: ZahariJAKARTA, AMUNISI—Sebagai bentuk syukur kepada
Allah SWT dan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama
anak yatim piatu, ditengah wabah atau pandemi covic19, dilingkungan
kawasan pemukiman nelayan Muara Angke,Kel.Pluit, Kec.Penjaringan,
Jakarta Utara,salah satu pemilik kapal motor perikanan berbagi
rezeki.
Sekitar 75 orang anak yatimpiatu dari Rumah Yatim Taufiq
Al-Mubarok Muara Angke dan ratusan masyarakat sekitar mendapat
rezeki dari pemilik kapal motor perikanan KM.Senang Hati 12, James
Wiling, Rabu kemarin.
Hadir Ketua Rumah Yatim Taufiq Al-Mubarok, H. Zainuddin Yanto,
tokoh masyarakat Muara Angke, H. Sohari dan ustad dari Masjid
AlMubarok.
Kegiatan berbagi ditengah Pandemi covic19 serangkaian dengan
lebaran anak yatimpiatu, kata Wiling merupakan rasa syukur kepada
Allah SWT yang telah memberi rezeki kepada kita semua.
Selain itu juga untuk membantu meringankan beban Anak Yatim yang
sedang menuntut ilmu di rumah Yatim dan Tahfiz Al-Qur’an Taufiq
Al-Mubarok, juga masyarakat sekitar yang membutuhkan.
Menurut Zainudin Yanto, bantuan ini merupakan bentuk
keperihatinan kepada Anak Yatim dan masyarakat sekitar yang memang
lagi membutuhkan.Bantuan seperti ini juga dapat dicontohkan pemilik
kapal motor perikanan lain ditengah kondisi ekonomi yang lagi
memperihatinkan.
“Ini perlu dicontoh para dermawan lain di Muara Angke untuk
berbagi demi meringankan beban hidup yang makin sulit ditengah
pandemi covic19”, ucap Yanto seraya menambahkan,rumah Yatim Taufiq
Al-Mubarok juga mengucapkan terima kasih pada pengusaha perikanan
yang ikut membantu menyelesaikan pembangunan rumah Yatim. l
Psbb kembali DiteRaPkan, WaRga Diminta beRaktifitas Di
Rumahpemerintah provinsi dKi Jakarta kembali me-nerapkan pembatasan
sosial berskala besar (psbb) mulai senin (14/9) besok. dalam
pelaksanaannya, segala aktivitas di luar 11 sektor esensial diminta
untuk dikerjakan di dalam rumah sebagai upaya menekan ang-ka
penyebaran Corona Virus disease 2019 (Covid-19).
RSUD Tugu Koja dan RSUD Pademangan Khusus Rawat Pasien
Covid-19
Pemkot Jakut dan Polres Jakut Bagikan Ribuan Masker Guna Memutus
Covid-19
Plaza Danau Sunter Dipasang Garis Kuning Larangan Berkerumun
-
Edisi 414 | Th Xiii 21 - 30 sEpTEmbEr 20205
megapolitan
Oleh: draJAKARTA, AMUNISI—Pembagian masker ini dilakukan dalam
‘Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman,
Damai dan Sehat yang digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan
pada Kamis (10/9/2029).
“Total masker secara simbolik seluruh Indonesia ada 34 juta
lebih buah masker akan dibagikan seca
ra serentak hari ini dan besok,” kata Wakapolri Komjen Pol Gatot
Eddy Purnomo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Gatot menyampaikan hal itu dalam acara pembagian masker secara
serentak di Polda Metro Jaya serta Pilkada 2020 yang damai. 34 juta
masker itu akan dibagikan oleh seluruh polda dan polres diseluruh
Indonesia.
Dia menyampaikan jika acara di Polda Metro pada
hari ini juga disaksikan secara virtual oleh jajaranya diseluruh
wilayah di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan ketertiban
penggunaan masker masyarakat.
“Kegiatan ini dihadiri seluruh Kapolda jajaran melalui video
conference termasuk para pasangan calon, timses melalui video
conference kita juga langsung streaming Youtube, IG agar masyarakat
bisa lihat,” beber Gatot.
Selain itu, Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) itu mengatakan hari ini pihaknya
juga melaunching kegiatan Operasi Yustisi. Operasi itu bertujuan
untuk lebih mendisip
linkan masyarakat terkait protokol kesehatan.
“Pendisiplinan harus tegas makanya hari ini kita launching
Operasi Yustisi penegakkan masker. Disitu ada polisi, TNI, Satpol
PP, kejaksaan, hakim itu akan dilakukan pagi, siang, malam untuk
masyarakat dengan sanksi yang tegas,” kata Gatot.
Untuk diketahui, di Polda Metro Jaya sendiri Polri membagikan
lima juta masker ke seluruh wilayah Metro Jaya hari ini. Wilayah
Metro Jaya itu terdiri dari Jakarta, Bekasi, Depok dan
Tangerang.
Sayangnya acara tersebut terkesan tidak mengindahkan protokol
kesehatan. l
Oleh: red/likSERANG, AMUNISI—Kewaspadaaan dini harus disiapkan
jika akan singgah berbelanja di waralaba counter atau sejenisnya
dengan gunakan mesin ATM untuk tarik dananya.
Hal tersebut telah dialami oleh seorang wanita (inisial, Mnf)
warga Cikande Kab.Serang ketika akan belanja disitu yang sebelumnya
ia akan tarik tunai uangnya di mesin ATM yang berada di lingkup
ruangannya. dan terjadi pada Kamis, tanggal (10/09/’20) jam 12.00
di Indomart Ciujung desa Kragilan Kec. Kragilan Kab.Serang Prov.
Banten.
Namun naas bagi Mnf, kerana saat ia antre di mesin ATM dan
lakukan prosesi pengambilan uang, ia di dorong keras oleh orang tak
dikenalnya (CCTV monitor) untuk cepat masukan kartu ke mesin dan
saat itu kartu bermasalah (sulit di masukan ke mesin) Akibat
dorongan orang
tersebut maka kartu itu dapat masuk ke mesin ATM. Namun apa yang
terjadi, ternyata kartu itu tertelan oleh mesin ATM.
Lanjut Mnf melaporkan ke pihak bank BCA yang menangani bidang
terkait dan selanjutnya yang terjadi adalah saldo uang yang ada
telah berkurang dengan jumlah yang signifikan pasca kartu kembali
diterima.
Mnf berkomentar “ha
rus nya hal ini tak akan terjadi jika sistem pengamanan di
lokasi tersebut di tingkatkan oleh pengelola tempat,” ujarnya.
Atas kejadian yang menimpa Mnf, ia melaporkan ke pihak
kepolisian terdekat dan berharap dapat segera pihak kepolisian
menanganinya, sekali lagi ia mengimbau jangan lagi akan terjadi
lagi selain saya, tuturnya. l
Oleh: YadiSerAnG, BAnten, AMUniSi—Kasubag Poldagri Bagian
Kes-bangpol Kabupaten Serang, Staf dan Jajaran melakukan kunjungan
kerja ke kediaman Ketua dan Sekjen DPC Ormas Lapbas (Las-kar
Pendekar Banten Sejati) di Kampung Pasir Luhur Rt 06/03 desa Junti
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Ban-ten. Rabu,
(02/09/2020)Kasubag
Kasubag Poldagri bagian Kesbangpol Kab Serang, Dik dik Abdul
Hamid beserta tim, Ketua DPC Lapbas Kabupaten, imam tauhid di
dampingi Sekjen, Bayu Sagara dan Jajaran.
Menurut Kasubag Poldagri bagian Kesbangpol Kab Serang, Dik dik
Abdul Hamid, acara kun-jungan dilakukan untuk Verifikasi lembaga
dan ormas yang ter-catat di kesbangpol Kabupaten Serang, agar
setiap lembaga dan ormas memberikan laporan setiap 6 (enam) bulan
sekali sesuai dengan Permendagri No.57 tahun 2017 selain itu
kunjungan kami tersebut dalam upaya menjalin silaturahmi.
Selain itu untuk menggelar kegiatan penguatan kelembaga-an
organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan untuk menjalin
silaturahmi antara Pemerintah dan Ormas Lapbas.
Dik dik menjelaskan, sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan
Lapbas yang semangat dalam rangka untuk Memulihkan nama baik
Lapbas, membuat Program ke depan yang banyak membantu Masyarakat
dan Pemerintah dan respon terhadap
situasi dan kondisi masyarakat sekitar.
“Kami akan memberikan pelayanan dan bantuan yang terbaik bagi
Ormas dan LSM karena merupakan mitra ker-ja yang sangat penting
bagi pemerintah. “Ormas dan LSM menjadi bagian penting bagi
pemerintah untuk menyampai-kan berbagai hal dan pesan ke
masyarakat. hingga keberadaan Ormas dan LSM akan terus diperkuat,”
lanjutnya
Keberadaan Ormas dan LSM dari aspek legalitas sangat penting.
Karena akan diketahui mana Ormas dan LSM yang be-nar-benar aktif
mana yang tidak. ia menuturkan saat ini Ormas dan LSM tidak perlu
lagi susah-susah mengurus legalitas.
“Apabila Ormas dan LSM sudah memiliki badan hukum berdasarkan
akta yang dike-luarkan notaris, maka tidak perlu lagi menyer takan
Surat Keterangan terdaftar (SKt) dari instansi terkait. Namun
apabila Ormas dan LSM belum me-miliki akta notaris, maka wajib
melengkapi SKt sebagai tanda legalitasnya.” terangnya
Suasana kunjungan sangat terlihat akrab dan kekeluargaan
Hal tersebut terbukti, ketika Kasubag Poldagri bagian
Kes-bangpol Kab Serang Dik dik Abdul Hamid bersama jajaran
berdiskusi tidak terlihat suasa-na tegang, selama kunjungan suasana
terkesan mencair dan bersahabat di selingi humor dan disambut tawa
para rekan Lapbas dan Kesbangpol
Sementara Sekjen DPC Kabupaten, Bayu Sugara me-nyampaikan,
sangat senang dan apresiasi kepada tim Kes-bangpol Kabupaten
Serang, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan tim
kesbangpol ke tempat kami, semoga kedepannya hubungan baik ini
semakin erat terjalin antara pemerintah dan ormas.
Lanjut, dalam kesempat-an yang sama Ketua Ketua DPC Lapbas
Kabupaten, imam tauhid, menyampaikan, Kami sangat berterima kasih
kepada tim Kesbangpol khususnya pak Dik Dik beserta tim atas
kun-jungannya ke tempat kami, dan kami mohon maaf dan di mak-lum
apabila ada pelayanan dan jamuan dari kami yang kurang berkenan,
dan kami berharap kedepannya kegiatan seper ti ini bisa terus
berlanjut. l
Oleh: TimJAKARTA, AMUNISI—Telah terjadi kebakaran di wilayah
Blok PA No.15 Kelurahan Pejagalan Kec.Penjaringan Jakarta utara
pada Selasa (15/09).
Diketahui adanya informasi kejadian kebakaran dari pelaporan
masyarakat ke pihak terkait termasuk ke Kelurahan Pejagalan dan
diterima pada jam 19.58 Wib.
Rumah tinggal pemilik nya adalah, Iwan (50) dengan obyek
bangunan 2 lantai berukuran 4x8x2 M2 dihuni 1 KK, dengan 5 jiwa.
dan diduga terbakarnya akibat hubungan arus pendek aliran
listrik..
Saat kejadian keluarga di lantai bawah sedang makan, terlihat
asap info dari tetangga dari dantai 2. Syukur tak ada korban jiwa.
Kerugian di kisaran rp.400 juta an, ujar pemilik
Unit personel damkar (pemadam kebakaran) meluncur pada jam 18
.08 Wib dengan Pengerahan Awal watermist 2000 L1 unit 2 16 1 unit
2500 & quik
Jumlah unit yang meluncur – 14 unit pemadam kebakaran – 1 unit
mobil
Reskrim PenjaringanSituasi Pemadaman, Lo
kalisir, pada jam 18.25 Wib, Pendinginan, pada jam 18.48 Wib,
selesai jam 19.15 Wib
Monitoring dari – Lurah Pejagalan, Ichsan
Firdaosy– Kasatpol PP Pejagalan
– Anggota Satpol Pejagalan
– Anggota pemadam kebakaran Jakarta utara dan Jakarta barat
– Bimas Pejagalan– Anggota polisi– Anggota PPSU Kelura
han Pejagalan. l
Oleh: YadiSerAnG BAnten, AMUniSi—Camat Jawilan H Agus Saepu-din.
Se., M., Si. secara resmi melantik Sutisna, pengganti an-tar waktu
(PAw) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Junti,
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kamis,
(10/09/2020)
Pelantikan digelar di Kantor Balai Desa Junti di Jalan Arteri
Gabus Raya -Pamarayan. Dalam sambutannya, Camat Jawilan memberikan
ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Junti dan BPD Desa Junti
yang sudah bersedia memfasilitasi kegiatan acara ini.
Dan kami ucapkan selamat atas PAw anggota BPD Desa Junti yang
Baru Bapak Sutis-na, dan berpesan agar bisa dijalankan amanah ini
dengan sebaik-baiknya.
Menurutnya, BPD sebagai bagian dari pemerintah desa merupakan
lembaga perwuju-dan demokrasi dalam penye-lenggaraan pemerintah
desa. “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa serta berupaya
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
BPD secara umum mempu-nyai kewenangan yaitu; mem-bahas rancangan
peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan kepala desa,
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk
panitia pemilihan kepala desa, ser ta menggali, menampung,
menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masarakat. “Jadi
peran BPD sangatlah penting. Maka dari harus saling bersinergi
untuk mensukseskan roda pe-
merintahan di Desa,” tegasnya.Dalam kesempatan itu juga,
Agus mengimbau dan berharap kepada masyarakat untuk dapat
mematuhi edaran, anjuran dan peraturan dari Pemerintah, agar kita
semua dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19
ini.
“Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk tetap menjaga
kesehatan,sering cuci tangan, istirahat yang cukup,dan jangan lupa
memakai masker,” ujar Agus.
Sementara ketua BPD Desa Junti Rigwan,S.Pd berharap agar Anggota
yang terpilih saat ini bisa menjalankan amanah ini dengan sebik
baiknya, kami merasa bangga karena acara Pelantikan PAw Anggota BPD
Desa Junti langsung di ambil sumpahnya oleh Camat Jawilan dan di
hadiri Rohaniwan Kepala KUA Kec Jawilan, Staf dan Jajaran unsur
pemerintah dan
unsur Muspika.Harapan kami selanjutnya
Kepada Anggota yang baru bisa bekerjasama dan saling mengisi
dalam kegiatan keanggotaan BPD sesuai tugas dan Fungsi BPD.
Ujarnya
Dalam kesempatan yang sama, Anggota terpilih Sutis-na
menyampaikan semoga amanah ini bisa kami jalankan dengan sebaik
baiknya dan bisa membawa keberkahan untuk semuanya. Kilahnya.
Acara berlangsung aman dan lancar, turut hadir, dalam acara
camat Jawilan H Agus Saepudin, beser ta staf dan Jajaran, PJS Desa
Junti Abdul-rahman, besrta staf dan jajaran, Kepala KUA Kec
Jawilan, Ketua BPD Desa Junti Ridwan beserta anggota dan jajaran,
Puskesmas Kec Jawilan yang di wakilkan, tokoh Agama, tokoh
Masyara-kat dan Unsur Kepemudaan. l
Oleh: John htDEPOK, AMUNISI—Maraknya pemberitaan mengenai
pelecehan yang dialami calon Wakil Wali Kota Depok, Afifah Alia
oleh Imam Budi Hartono (IBH) yang juga calon Wakil Wali Kota Depok
saat pemeriksaan kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, ditanggapi
oleh IBH.
“Itu untuk mencairkan suasana agar menghilangkan kekakuan
komunikasi sesama paslon, dan yang saya maksud Afifa itu pang
gilan cucu saya bukan beliau (redAfifah),” kata Imam
Budi Hartono saat di konfirmasi, Kamis (10/09/2020).
Imam mengatakan bahwa, saat itu mungkin yang terdengar beliau
separuh saja, padahal ada lanjutan kalimat cucu saya, mungkin gak
kedengar.
“Karena jarak duduk kita berempat berjarak, mungkin gak kedengar
lanjutan ucapan kalimat saya yang menyebut nama cucu, Afifah itu
artinya kesederhanaan,” jelas Imam.
Afifah yang menjadi pasangan Pradi Supriatna yang di usung
Gerindra dan PDIP
ini menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan soal
pelecehan terhadap dirinya itu yang terjadi pada saat hendak
mengikuti pemeriksaan kesehatan RS Hasan Sadikin Bandung, Jawa
Barat, Selasa (08/09/2020).
Adanya kasus dugaan pelecehan yang mencuat kepermukaan yang
menimpa calon Wakil Wali Kota Depok Afifah Alia oleh Imam Budi
Hartono (IBH) sampai saat ini menjadi perbincangan yang cukup
menarik dan menghangat di masyarakat dan kalangan media. l
34 juta maskeR Dibagikan tanPa ikuti PRotokol kesehatanTNi-polri
bersama KpU serta satgas Covid-19 mensosialisasi protokol kesehatan
dengan membagikan sebanyak 34 juta lebih masker di seluruh
indonesia sebagai langkah pence-gahan penyebaran virus corona
(Covid-19).
Pelantikan PAW BPD Desa Junti, H.Agus: Jalankan Amanah
Sebaik-baiknya
Imam Budi Hartono Tanggapi Pemberitaan Terkait Pelecehan
Afifah
hati-hati Jika ke ATm indomart Ciujung Kragilan Kab.serang
banten
Kebakaran di Blok PA No.15 Kel.Pejagalan Kec.Penjaringan
Jakut
Kasubag Poldagri Kesbangpol Kabupaten Serang Kunjungi Ormas DPC
Lapbas
-
Edisi 414 | Th Xiii 21 - 30 sEpTEmbEr 2020 6
jawa timur
BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Harapkan Dukungan Pemda Raih
Paritrana AwardOleh: TamaSIDOARJO, AMUNISI—Di engah pandemi covid
19 BPJS ketenagakerjaan Sidoarjo melaksanakan Forum Group
Discussion (FGD),dan penyerahan kartu kepesertaan tenaga sensus BPS
Kabupaten Sidoarjo.Tentunya tidak lepas dari penerapan protocol
kesehatan selama kegiatan berlangsung,Rabu (16/9/2020) di Hotel
Aston KNV Sidoarjo.
Kepala BPJS Kabupaten Sidoarjo, Ainul kholid pada kesempatan
tersebut menekankan pentingnya support dari pemerintah daerah dalam
meningkatkan layanan BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo.
Terutama masukan dari Pemkab Sidoarjo untuk meraih Paritrana
Award dari Pemerintah pusat.
“Kami laporkan juga, bahwa kami ditengah pandemi covid 19 ini,
memberikan pelayanan kepada para peserta tanpa melalui kontak
fisik, protokol kesehatan tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara Plh. Bupati, Achmad Zaini mengungkapkan bahwa
komunikasi informal ini perlu dibangun untuk saling mengisi
barangkali masih ada skat, yang penting bagaimana kita sama –sama
bekerja di Sidoarjo dan mari kita dukung bersama.
“Kalau untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,
harus dikuatkan payung hukumnya, sama dengan program yustisi yang
dilakukan kemarin itu,” ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan Plh. Bupati Sidorjo, Asisten Tata
Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Sidoarjo, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo dan Kepala BPJS
ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya.
Sebelum dilaksanakan FGD, Plh. Bupati Sidoarjo dengan didampingi
Kepala BPJS Ketenagakerjaan kepala BPS , Asisten I dan Kepala
Disnaker Kabupaten Sidoarjo menyerahkan secara simbolis kartu
kepesertaan untuk tenaga sensus Penduduk Kabupaten Sidoarjo. l
Oleh: TitinMOJOKERTO, AMUNISI—Penghargaan diserahkan langsung
oleh Direktur Operasional BPRS Kota Mojokerto, Reni Triana kepada
WaliKota Mojokerto Ika Puspitasari, dengan didampingi Kepala Bagian
Perekonomian, AniWijaya, di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari,
Senin (14/9) pagi.
Program Pusyarmilik BPRS Kota Mojokerto, masuk dalam kategori
level 3 pada Top BUMD Award 2020. Dimana kategori level 3,
merupakan BUMD yang dinilai memiliki pencapaian kinerja yang baik,
kepemimpinan dan management baik sekaligus memiliki peran dalam
pembangunan ekonomi di daerah.
“Alhamdulillah, Kota
Mojokertokembali meraih prestasi yang membanggakan di tahun ini
melalui BUMD. Program Pusyarmilik BPRS, masuk pada kategori level 3
pada Top BUMD Award 2020. Ini merupakan suatu prestasi yang
membanggakan, di tengah kondisi pandemi Covid19,” ungkap Ning Ita,
sapaan akrab walikota.
Ning Ita menjelaskan, penghargaan yang diterima BPRS dinilai
bagus karena memiliki sinergitas dengan pemerintah daerah khususnya
membantu perkreditan bagi pelaku masyarakat ekonomi kecil tanpa
bunga, tanpa biaya. Serta mampu memberikan laporan keuangan syariah
yang cukup baik.
Kedepannya, Pemerintah Kota Mojokerto melalui seluruh BUMD yang
dimiliki akan berupaya untuk menyi
nergikan programprogram pemerintah daerah agar memberikan
kemanfaatan secara langsung bagi masyarakat melalui sector ekonomi,
pariwisata dansektorsektor lainnya.
“Tahun depan, kami akan memiliki BUMD baru. Semoga, melalui
BUMDBUMD ini dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) demi
mengembangkan Kota Mojokerto yang berdaya saing. Karena,
potensi PAD yang dihasilkan dari BUMD cukup besar yang nantinya
dapat dikelola secara profesional demi mensejahterakan masyarakat,”
jelasnya.
Perlu diketahui, Top BUMD Awards 2020 merupakan penghargaan yang
diberikan kepada BUMD terbaik di seluruh Indonesia, atas
Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution
(Kontribusi) yang telah
dilakukan dalam bidang kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi
terhadap perekonomian daerah.
Ada sedikitnya 339 BPRS seIndonesia yang bersaing dalam Top BUMD
Award 2020. Penghargaan ini, di selenggarakan oleh majalah Top
Business (PT Madani Solusi Internasional) yang bekerjasama dengan
Institut Otonomi Daerah (iOTDA) serta beberapa lembaga, asosiasi
dan konsultan bisnis. l
Oleh: Tama/NugSIDOARJO, AMUNISI—Pemeriksaan senjata api dan
surat ijin. DIgelar Polresta Sidoarjo dan Giat tersebut dipimpin
oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasi Propam) AKP, I Gede
Putu Atma Giri di halaman Mapolresta, Selasa (8/9/2020).
Kasi Propam Polresta Sidoarjo AKP IGP Atma Giri mengatakan,
seperti apa yang sudah saya laksanakan 2 hari sesuai petunjuk dari
pimpinan, khususnya bapak Kapolresta Sidoarjo dan bapak
Wakapolresta Sidoajo kami diharapkan rutin satu bulan sekali harus
melaksanakan pemeriksaan senpi bagi anggota jajaran Polresta
Sidoarjo, terang Kasi Propam.
Kasi Propam IGP Atma Giri menjelaskan kepada amunisi,
pemeriksaan senjata api hari pertama kemarin, kami laksanakan
khusus untuk rekan – rekan dari Sabhara,dari Polsek. Hari ke dua
ini kami lakukan
dari anggota lalu lintas dan anggota yang kemarin belum
melakukan. pada, Selasa (8/9/2020)
“Kami laksanakan pengecekan juga untuk surat yang mati. Mati 1
sampai 2 bulan, menjelang mati kami kasih tanda khusus untuk
melakukan perpanjangan. Karena butuh waktu juga dari hasil
psikologi dari Polda Jawa Timur, paling tidak satu Minggu baru
keluar hasilnya. Nah,. makanya kami kasih kesempatan yang satu
bulan menjelang mati harus segera melakukan permohonan
perpanjangan”, papar AKP. IGP Atma Giri.
Mengenai penyimpang
an penyalagunaan untuk penarikan senjata api, kami melaksanakan
itu tidak harus dengan hasil psikologi. Kita lihat dari kejiwaan
anggota seharihari, kalau memang ada permohonan dari keluarga
didalam menggunakan senjata api itu harus ada ijin terutama dari
istri,”tegas Kasi Propam.
Menurutnya, kalau memang ada permohonan dari istri atau keluarga
lainnya yang sekiranya membahayakan walaupun psikologinya, ijinnya
masih hidup dan masih bisa digunakan kami akan melaksanakan
penarikan dan pengamanan anggota.
Lanjut, Kasi Propam, su
rat pernyataan maju ke Kasi Propam itu ada keterangan dari
istri, kalau belum ada keterangan dari istri, kami selalu
menghubungi istrinya apakah yang bersangkutan punya kebiasaan jelek
atau tingkah yang aneh, istri harus tau dan kalau istri tanda
tangan kami siap.
“Kurang lebih 100 personel, karena dari rekan – rekan lalu
lintas itu sekitar 50 dan yang lainnya mungkin dari rekanrekan
kemarin yang belum sempat hari pertama hari kedua mereka
melaksanakan, dari Satnarkoba, Satreskrim”, tambahnya.
Lanjut Kasi Propam, hari ini dari Satlantas, Satintel dari
rayonrayon Polsek yang kemarin belum melaksanakan.
“Mereka melaksanakan hari ini, atau dari rekanrekan Reskrim dan
Satnarkoba yang ada kegiatan kemarin. Karena memang harus selesai
dari jajaran Polresta Sidoarjo hari ini”, imbuh AKP IGP Atma
Giri.
Kedepannya, tutur Kasi Propam, sesuai dari pim
pinan jangan sampai terjadi penyalagunaan dan penyimpangan
penggunaan senjata api bagi anggota kita di Polresta Sidoarjo.
“Paling tidak senjata api ibaratnya seperti istri kita juga,yang
harus dibersihkan dan di cek selama penggunaannya jangan sampai
salah sasaran. Dan jangan sampai tidak pernah di bersihkan, tidak
pernah di cek peluru yang digunakan, juga harus dicek sesuai dengan
penggunaan SOP senjata api”, tuturnya.
Sementara Bripka Choirul Anam dari Polsek Krian, satu dari
anggota yang diperiksa Senpinya mengatakan ini sebagai kontroling
pengecekan anggota supaya untuk kelayakan senjata surat surat
apakah benar.
“Suratnya sudah mati apa belum. Disamping itu peluru juga di
cek, masih tersisa berapa itu ada pertanggung jawabannya. Saya
mendukung karena pertanggung jawaban yang membawa senpi itu. Jadi
siap dan tidak masalah”, kata Bripka Choirul. l
Oleh: irmanSUrABAYA, AMUniSi—wali Kota Surabaya tri Rismaharini
mela-kukan Penandatanganan Adden-dum (perjanjian) Kesepakatan tahun
1984 antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pt Kartika
Kusuma internusa, Rabu (16/9/2020). Perjanjian tukar menukar aset
tersebut, sebenarnya sudah dilakukan sejak 1984 lalu dan kini wali
Kota Risma melakukan proses penyelesaiannya.
Dalam kesempatan itu, wali Kota Risma ber terima kasih kepada
kuasa direksi dari Pt Kar tika Kusuma internusa ser ta jajaran dari
kejaksaan yang membantu menyelesaikan persoalan aset senilai Rp 121
miliar itu. Aset yang terletak di Kelurahan Kebraon dengan luas
73.531 meter persegi itu akhir-nya dapat diselesaikan setelah
puluhan tahun silam.
“terus terang walaupun dahulunya saya Pegawai Negeri
Sipil (PNS) lama, tetapi saya tidak mengerti tentang perso-alan
ini. Kemudian saat setelah dilantik menjadi wali kota, dari situlah
baru diketahui oleh Ba-dan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata
ditemukan berbagai persoalan tanah,” kata wali Kota Risma di sela
kegiatan yang berlangsung di rumah dinasnya.
Meski tidak tahu cerita persisnya, namun wali kota pe-rempuan
pertama di Surabaya ini bersama jajarannya berusaha menyelesaikan
persoalan terse-but hingga tuntas. Pihaknya pun merasa beruntung
dalam proses penyelesaian itu, karena kejak-saan terus membantu
hingga hari ini dinyatakan telah tuntas.
“Kami dibantu banyak se-kali. Jika dihitung selama saya
menjabat, sudah berapa banyak kejaksaan membantu kami. Bahkan
mencapai triliunan. ter-masuk YKP juga bisa kembali,” papar
dia.
Selain itu, Presiden UCLG ASPAC ini memaparkan, bahwa
tanah aset tersebut sebagian sudah digunakan untuk memba-ngun
kepentingan publik. Salah satunya yakni mendirikan Seko-lah
Menengah Pertama (SMP) 24 Surabaya. Menurutnya, pembangunan sekolah
menjadi penting untuk dilakukan karena jumlah siswa setiap tahunnya
terus bertambah. “Kita memang butuh sekolah makanya terus kita
tambah,” ungkapnya.
Sementara sisa lahan yang ada, kata dia, rencananya akan
dibangun menjadi waduk, bo-
zem, hutan kota, hingga taman. ia berharap, aset-aset Pemkot
Surabaya yang telah berhasil kembali itu dapat digunakan untuk
hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat sesu-ai dengan
kebutuhan, seper ti rusunawa.
“Untuk rusun sekarang waiting listnya sudah hampir 7 ribu pak.
Mudah-mudahan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain
sesuai dengan kepentingan masyarakat,” urainya.
Seusai penandatanganan, wali Kota Risma memberikan penghargaan
sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras ja-jaran kejaksaan.
Penghargaan itu diberikan kepada 10 jaksa pengacara negara yang
bertu-gas menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya, Anton
Delianto membenarkan bahwa kejadian tukar menukar antara pemkot dan
Pt Kusuma Kar tika internusa terjadi pada tahun 1984 silam. Dimana
tukar menukar pada waktu itu sudah disetujui oleh gubernur dan
disahkan oleh wali kota pada saat itu.
“Namun pada tahun 1991, ternyata ada perbedaan persil yang tidak
sesuai. Ada sedikit perselisihan yang timbul. Se-hingga hari ini
kami berhasil me-nyelesaikan aset negara totalnya Rp 121 miliar.
Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” pungkasnya. l
Tim bpbd provinsi Jawa Timur Tinjau desa prodoOleh: A
sofyanWINONGAN PASURUAN, AMUNISI—Desa Prodo, Kecamatan Winongan
mendapat kunjungan dari team BPBD Provinsi Jawa Timur, terkait
Lomba Desa Tangguh Bencana seProvinsi Jawa Timur.
Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Gatot Soebroto SE, M.Psdm
selaku kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan BPBD Jatim ini
melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Ikatan Ahli Bencana serta team Sekretariat
Relawan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur.
Kepala Desa Prodo, Lukman Hakim sebagai tuan rumah beserta
perangkat desa yang juga didampingi oleh Muspicam Kecamatan
Winongan, menyambut team peninjau dengan penuh semangat. Dan
berharap desa Prodo bisa menjadi salahsatu kandidat pemenang dalam
lomba Desa Tangguh Bencana seProvinsi Jawa Timur.
Kepala Seksi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Timur, Dadang Iqwandy
ST, MT mewakili team peninjau memaparkan proses seleksi tersebut
berdasarkan aspekaspek kelayakan untuk bisa masuk dalam 3 kategori
pemenang.
“Kami melakukan evaluasi berdasarkan data dan dokumen yang
diterima dari 38 Kabupaten/ Kota yang mengirim desanya, ada sekitar
17 desa yang akan kami tinjau dan akan terpilih 12 desa dengan 3
tiga kategori untuk jadi pemenang dalam lomba Desa Tangguh Bencana
berdasarkan kesiapan beberapa aspek.
Adapun aspek yang akan ditinjau adalah, aspek kesehatan, aspek
penganggaran, aspek kesiapsiagaan dan aspek resiko bencana,” tegas
Dadang. l
bPRs kota mojokeRto Raih toP bumD aWaRD 2020
Walikota menerima penghargaan dari Reni Triana Direktur
Operasional BPRS Kota Mojokerto
Kota mojokerto, kembali menorehkan presta-si yang membanggakan
di tahunini. program pembiayaanusahasyariah (pusyar) dari bank
pembiayaan rakyat syariah (bprs) Kota mojokerto, meraih Top badan
Usaha milik daerah (bUmd) Award 2020.
Kasi Propam Polresta Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kelayakan Senpi
dan Surat Ijin Anggota
SeLeSAiKAN PeRSOALAN ADDeNDUM tAHUN 1984 SiLAM
Wali Kota risma bersama Kejaksaan berhasil selamatkan Aset
senilai rp 121 miliar
-
Edisi 414 | Th Xiii 21 - 30 sEpTEmbEr 20207
jawa timur
Oleh: irmanSURABAYA, AMUNISI—Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, bahwa layanan swab di
Labkesda ini gratis khusus bagi warga Surabaya. Misalnya warga
tersebut merupakan sopir atau pengusaha yang telah beraktivitas
selama 7 hari di luar kota. Nah, se
belum pulang ke rumah dan bertemu keluarga, ia bisa langsung
datang ke Labkesda untuk melakukan swab.
“Warga Surabaya yang baru tiba dari luar daerah dia bisa
langsung datang ke Labkesda,” kata Febria di Balai Kota Surabaya,
Rabu (16/9/2020).
Sementara bagi warga luar daerah, kata Febria, dapat
memanfaatkan layanan
Labkesda itu dengan membayar Rp 125 ribu. Tentunya, warga luar
daerah yang ingin memanfaatkan layanan itu harus melampirkan surat
keterangan domisili dimana ia tinggal di Surabaya beserta
tujuannya. “Kemudian kalau hanya menginap di hotel, maka dia harus
menunjukkan reservasi menginap di hotel,” kata Febria.
Sebab, kata Febria, setiap ada warga luar daerah yang tinggal di
Surabaya akan diawasi oleh RT/RW beserta kelurahan dan kecamatan
setempat. Termasuk jika warga luar daerah itu datang ke Surabaya
bertujuan untuk berkunjung ke rumah saudara.
“Kalau tinggal di Surabaya kurang dari tiga hari maka tidak
perlu (swab). Karena persyaratannya memang minimal tiga hari,”
jelas dia.
Feny sapaan lekat Febria Rachmanita menya
takan, selain menyedian layanan swab di Labkesda Surabaya,
pihaknya setiap hari juga menggelar swab massal di Gelora
Pancasila, Gelanggang Remaja beserta lokasilokasi lain. Terutama di
lokasi yang ditemukan adanya kasus Covid19.
“Di semua rusun akan kita swab penghuninya termasuk di
pasarpasar juga. Jadi ada yang mobile juga, karena kita sudah punya
mobile PCR yang bisa melakukan tes swab dan mendatangi warga,”
terangnya.
Akan tetapi, Feny mengatakan, bahwa layanan swab ini juga dapat
dimanfaatkan warga Surabaya melalui Puskesmas terdekat, khususnya
bagi mereka yang memiliki suspect dan kotak erat dengan pasien
Covid19. Di sana, petugas puskesmas akan mengambil spesimen pasien
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di
Labkesda Surabaya.“Kalau jam kerja se
baiknya mendaftar lewat puskesmas. Supaya tidak menumpuk di satu
tempat. Apalagi kalau kontak erat, puskesmas juga punya
databasenya,” pesan dia.
Menurutnya, layanan pemeriksaan swab di Labkesda ini merupakan
salah satu bentuk perhatian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
terhadap kesehatan masyarakat. Sebab, kata Feny, Wali Kota Risma
tak ingin ada lonjakan kasus Covid19 hingga peningkatan
kematian.
“Karena ibu wali kota melihat di beberapa daerah masih ada
lonjakan kasus. Jadi hasil tracing dari temanteman puskesmas banyak
yang tertular dari saudaranya yang baru datang dari luar kota atau
baru pulang dari luar kota,” pungkasnya. l
bupati Jombang Ajak masyarakat sukseskan sensus penduduk
2020Oleh: ArifJOMBANG, AMUNISI—Secara resmi Bupati Jombang Hj.
Mundjidah Wahab melepas petugas Sensus 2020 yang akan mendata
secara door to door kerumah warga masyarakat di Kabupaten
Jombang.
Petugas sensus yang akan datang door to door kerumah penduduk
telah melalui tes kesehatan dengan rapid tes dan tetap harus
mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, face shield,
sarung tangan, membawa hand sanitizer, dan menggunakan rompi sensus
penduduk 2020 serta membawa surat tugas.
Demikian disampaikan Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab usai
mengikuti agenda Kick Off Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Jombang
secara virtual yang dilaksanakan di Ruang Jombang Command Center
(JCC) Kantor Pemkab Jombang.senin (31/8/2020).
Secara Virtual Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
telah menandai dimulainya kegiatan pendataan Penduduk Kick Off
Sensus 2020 dengan memakaikan rompi dan ID Card petugas sensus,
yang juga diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota Se Jawa Timur.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Sekretaris Daerah,
Kepala BPS Jombang, Kepala Bappeda Jombang, Kepala Dinas Kominfo,
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang; Kabag
Pemerintahan; Kabag Humas dan Protokol mengikuti agenda Kick Off
Sensus Penduduk 2020 dari Gedung Grahadi bersama Gubernur Jawa
Timur secara Virtual dan langsung menindaklanjuti gerakan tersebut
dengan melakukan Video Conference dengan seluruh petugas sensus di
21 Kecamatan. l
Oleh: irmanSURABAYA, AMUNISI—Seluruh pasien yang sebelumnya
menjalani isolasi di beberapa hotel Surabaya telah dinyatakan
sembuh dan diperbolehkan pulang. Para pasien itu sebelumnya
menjalani perawatan di hotel dan dilakukan pemeriksaan swab.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pasien yang
menjalani isolasi perawatan di hotel saat ini sudah tidak ada.
Karena sudah kosong, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya
berencana menghentikan isolasi pasien di hotel. “Karena sudah
kosong, jadi mulai kemarin itu hotel kita stop dulu karena tidak
ada pasien yang di situ,” kata Wali Kota Risma di rumah dinas,
Jalan Sedap Malam Surabaya, Kamis (17/9/2020).
Wali Kota Risma mengungkapkan, biasanya antara dua sampai empat
hotel di Surabaya yang digunakan sebagai tempat isolasi pasien.
Akan tetapi, pada Rabu (16/9) kemarin, hanya tinggal 4 pasien yang
masih menjalani perawatan isolasi di hotel. “Kemarinnya tinggal 4
pasien dan kita percepat swabnya hasilnya dia bisa keluar sehingga
hotel saat ini kosong sudah dua hari ini kita tidak manfaatkan,”
ujarnya.
Sementara di Hotel Asrama Haji, kata dia, dari sekitar 101
pasien yang sedang menjalani perawatan, hari ini ada sekitar 75
orang dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Namun, apabila besok
Hotel Asrama Haji tak lagi menerima pasien, maka pemkot juga akan
menghentikan isolasi di
tempat tersebut. “Karena kemungkinan yang 25 itu kita dorong
untuk bisa keluar hari ini atau paling lambat besok,” ungkap
dia.
Bahkan, Wali Kota Risma menyebut, Pemkot Surabaya akan terus
berupaya mempercepat pemeriksaan swab kepada pasien yang menjalani
isolasi mandiri di rumah. Artinya, pasien itu sebelumnya melakukan
isolasi mandiri di rumah dan kemudian didorong untuk menjalani
perawatan di Hotel Asrama Haji.
“Jadi kita masih dorong wargawarga itu untuk masuk Asrama Haji,
tapi kalau mereka tidak mau ya kita akan tutup Asrama Haji, karena
posisinya pasien yang mau (menjalani isolasi) di situ sudah habis,”
jelasnya.
Meski demikian, Wali Kota Risma berharap kepada seluruh
masyarakat agar tetap disiplin menjaga p