SKRIPSI TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LOLAI DI KABUPATEN TORAJA UTARA OLEH OCTAVIANUS PASANG B 121 13 328 PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2018
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LOLAI
DI KABUPATEN TORAJA UTARA
OLEH
OCTAVIANUS PASANG
B 121 13 328
PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LOLAI
DI KABUPATEN TORAJA UTARA
SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara
disusun dan diajukan oleh :
OCTAVIANUS PASANG
B 121 13 328
kepada
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
v
ABSTRAK
OCTAVIANUS PASANG (B 121 13 328), “Tinjaun Hukum Terhadap
Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan
Objek Wisata Loali Di Kab. Toraja Utara”,dibimbing oleh bapak Prof. Dr.
Andi Pangeran, SH.,MH.,DFM selaku pembimbingin I dan bapak Dr.
Hasrul, SH.,MH selaku pembimbing II.
Penelitian ini menggambarkan tentang pengloalan obejek wisata Loali
yang direncanakan akan menjadi obejek wisata baru yang menajadi
andalan di Toraja Uatara. Namum belum diimbangi dengan kepekaan
pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir semua
jalan menuju tempat objek wisata, yang selama ini menjadi tujuan
wisatawan, tidak memadai. Ruas jalan pada umumnya masih berupa tanah
dan bebatuan dengan lebar kurang dari 3 meter dan pendekatan yang di
lakukan pemerintah mash kurang karan masih ada Objek wisata di Lolai
belum setuju untuk melakukan kerjasama. Walaupun keadaan seperti itu
belum sepenuhnya dibenahi pemerintah kabupaten Toraja Utara, namun
kunjungan wisatawan ke Toraja Utara menurut Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Toraja Utara, setiap tahunnya meningkat dapat dari pengunjung
baik itu dalam negeri maupun luar negeri.dapat tercapai dengan baik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah
daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola
pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, hasil penelitian menunjukkann bahwa
Dari unsur perencanaan, pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup
baik untuk lebih memajukan Objek Wisata yang ada di Lolai. Dari unsur
pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada belum semua kelihatan apa
yang sudah di lakukan, namun ada beberapa hal yang sudah di lakukan oleh
pemerintah untuk kemajuan dari Objek Wisata yang ada di Lolai’.
Akan tetapi masih ada saja keluhan dari para pengunjung, karena
masih kurangnya lahan parkir dan infrastruktur berupa toilet serta akses
jalan.Dari unsur pengeorganisasian, pemerintah Dinas Pariwisata sejauh
penelitian di lakukan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa staf
untuk terjun langsung ke Objek Wisata, dan dari unsur Pengawasan,
walaupun dari pemerintah sudah menurunkan langsung stafnya, masih ada
saja keluhan dari pengunjung. Namun sejauh ini pemerintah telah berupaya
untuk mempromosikan objek wisata Loali lebih lagi untuk menikatkan
keyamanan wisatawan yang datang ke Lolai.
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus
atas kasih setia dan rahmat-Nya yang senantiasa menyertai penulis selama
penyusunan skripsi ini.
Penulisan skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Terhadap
Pelaksanaan Kewenangan Pemeritah Daerah Dalam Pengeolaan Objek
wisata Lolai Di Kabupaten Toraja Utara “ merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum
Administari Negara di Universitas Hasanuddin Makassar.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang berguna untuk
penyempurnaan selanjutnya..
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima masukan,
bimbingan dan bantuan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih dengan segala hormat kepada :
1. Kedua orang tua terkasih, Nikolas Pasang S.E dan Dina Pakilaran
atas kasih sayangnya untuk penulis, terus mendoakan dan mendukung
dalam kehidupan penulis,khususnya dalam pendidikan. Kakak tercinta,
Beatriks Dastri Pasang S.KM dan Sesilia Septi Pasang S.E yang
juga menjadi penyemangat untuk penulis, dan mendoakan penulis
dalam menyelesaikan studinya.
vii
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas
Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi ,SH., M.hum selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H, selaku Ketua Program
Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Hasanudin
5. Bapak Prof. Dr. Andi Pengeran, SH., MH., DFM selaku pembimbing I
dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, SH., MH selaku pembimbing II.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Administrai
Neagara yang telah mengajar dan membimbing penulis dalam
perkuliahan.
7. Seluruh staf tata usaha Fakulats Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar.
8. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini seluruh staf Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata yang telah membantu penulis dalam
penelitian.
9. Aggota DPRD Komisi III Toraja utara yang telah membatu penulis
dalam penelitian.
10. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan, doa serta
dukungan dan menantikan keberhasilanku.
11. Teman-teman ASAS 2013, yang telah menemani selama kurang lebih
4 tahun. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita kita. Kenangan
viii
bersama kalian tak akan penulis lupakan. Terima kasih untuk
persahabatan yang telah kalian berikan.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Administarsi Negara
Universitas Hasnudin.
13. Teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO)
FAKULTAS HUKUM UNHAS yang telah berbagi kasih bersama
Tuhan Memberkati kita semua.
14. Teman-teman Pon-Pon yang selalu menemani dan memberi tawa dan
semangat dalam proses penegerjaan skripsi.
15. Teman-teman Alien In Car , Dikson , Kevin wijaya , Rino Valdo
Damanik, Nelson Sirenden yang tealah menemani lebih 4 tahun ini
yang telah memeberi tawa dan semangat dalam menyelesaikan studi
di Fakutas Hukum.
16. Teman-teman magang HAN 2013 di Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ridha,Dian Dumbi,Uswah,
Ulvianti, Nofri, dan Arif.
17. Teman – teman satu rumah Telkomas Yafet Pasang, Gregorius Tian,
Alfred M. Pasang, Neni Pakilaran. Terima kasih untuk
persaudaraannya.
18. Elmarianti Salino dan Natlia Pongbala yang telah membantu, memberi
semangat, dukungan dan motivasi selama penulis menyelesaikan
pembagian urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
adalah hal-hal yang sangat penting, yang perlu mendapatkan perhatian
khusus dari pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke
Pemerintah Daerah. Untuk menjamin keberhasilan setiap perencanaan
pelaksanaan tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya
masing-masing. Daerah yang potensi pelaksanaannya besar akan segera
nampak dari respon yang diberikan terhadap program-program
pelaksanaan nasional.Pengembangan pariwisata haruslah merupakan
pengembangan yang berencana secara menyeluruh sehingga dapat
diperoleh manfaat yang optimal.
8
Membahas mengenai pengembangan sektor pariwisata tidak
hanya berbicara dan berfokus mengenai mengembangkan,
memantapkan, memperbaiki dan membenahi destinasi wisata yang
sebelumnya sudah ada, tidak menutup kemungkinan pula untuk
menciptakan atau membuka destinasi wisata yang baru, baik itu buatan
maupun yang disediakan oleh alam sekitar. Seperti halnya di “Toraja”,
itulah sebutan yang kerap dipakai untuk menyatukan dua kabupaten,
Tana Toraja dan Toraja Utara yang terletak di bagian Utara Sulawesi
Selatan.Daerah yang terkenal dengan istilah “Tondok Lilina Lepongan
Bulan Tana Matari Allo”, salah satu aset negara Indonesia yang turut
menyumbangkan devisa di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dua
kabupaten yang awalnya satu itu termasuk daerah yang kaya akan
budaya dan aset pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah
lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun kini telah
terbagi menjadi dua kabupaten, hal itu tak mempengaruhi minat
wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menjelajahi bahkan
mempelajari adat, objek wisata serta budaya Toraja.
Toraja pada umumnya memiliki budaya dan adat istiadat yang
telah mendarah daging turun temurun. Adat dan budayanya pun telah
lama ada, jauh sebelum akhirnya dijadikan sebagai objek wisata.
Begitupun dengan objek-objek/destinasi wisatanya yang masing-masing
memiliki keunikan tersendiri dengan perpaduan yang sangat harmonis
dengan alam sekitarnya. Sebagaimana pengertian objek wisata itu sendiri
9
bahwa segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan
dilihat disebut sebagai objek wisata.
Berada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapat
dukungan Dinas Pariwisata melalui program Explore South Sulawesi yang
berfokus mengembangkan destinasi-destinasi wisata terbaru di Sulawesi
Selatan pada tahun 2017 dirasakan sangat efektif dan sangat membantu
dalam peningkatan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tana Toraja
maupun Kabupaten Toraja Utara.
Sebagai salah satu daerah yang mempunyai keunikan dalam hal
kebudayaan, adat istiadat, upacara adat, dan bahkan destinasi wisatanya,
Kabupaten Toraja Utara menjadi salah satu destinasi wisata yang harus di
kunjungi ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan. Dan salah satu objek
yang paling digandrungi saat ini yaitu destinasi wisata Lolai. Satu Desa
yang belakangan ini populer dengan istilah Negeri di atas Awan. Destinasi
yang berada di Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi
Selatan.Desa ini memiliki gugusan pegunungan yang beberapa
puncaknya bisa dijangkau dan saat berada di lokasi tersebut tersaji
hamparan awan di sekeliling puncak pegunungan. Puncak yang tingginya
kurang lebih 1300 meter di atas permuakaan laut dan jarak Lolai sekitar
20 Kilometer dari ibu kota Toraja Utara, Rantepao.
Lolai menawarkan hamparan pemandangan pemukiman dan
gunung serta awan yang menakjubkan seperti berada di atas awan.Dii
tempat ini juga terdapat barisan Rumah adat yang disebut Tongkonan
10
yang bisa di tempati untuk bersantai menikmati pemandangan. Kegiatan
baru yang menarik lagi adalah kegiatan terjung payung yang bisa juga
dirasakan para pengujung yang ingin mencoba asiknya terjung payung
mengitarikota Rantepao. Jadi berwisata di tempat ini memang membuat
pengunjung merasakan bagaimana rasanya berada di Negeri di Atas
awan.
Upaya meningkatkan pariwisata sendiri masih dihadapkan pada
berbagai kendala yang tentu saja bisa mempengaruhi pengembangan
pariwisata itu sendiri, seperti masih banyak masyarakat yang belum mau
memberikan lahannya untuk di kelola pemerintah, akses jalan dan
akomodasi yang masih kurang memadai, petujuk jalan belum ada,
kurangnya konektivitas dan pelayanan dasar, kompleksitas dan
ketidakpastian investasi dan iklim bisnis, kebersihan dan kesehatan,
kurang baiknya amenitas di destinasi wisata, kurangnya pemandu wisata
yang mampu berbahasa asing, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang
belum merata, fasilitas umum yang belum memadai, serta keamanan yang
kurang baik. Hal-hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi proses
pengembangan sektor pariwisata dan mempengaruhi pula minat serta
daya tarik wisatawan. Tidak menutup kemungkinan kendala ini juga terjadi
terhadap proses pengembangan destinasi wisata Lolai.
Upaya memaksimalkan pengembangan destinasi wisata Lolai To’
Tombi untuk dijadikan sebagai salah satu sumber perekonomian daerah
juga ikut meningkatkan secara langsung pendapatan warga yang berada
11
di daerah objek wisata tersebut. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari
peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara bekerja sama
dengan stakeholder terkait, dengan turut memperhatikan Perjanjian
kerjama Nomor 21/SPK/III/2017 antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Toraja Utara dengan Pengelola Obejk Wisata To’Tombi, dan
juga Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 380/ XI / 2016 yang mana
menetapkan bahwa Pemeritah Daerah mempunyai tanggung jawab yang
sama dengan pengelola tempat wisata untuk membangun, menata, dan
memelihara objek wisata dalam rangka upaya diverifikasi objek dan daya
tarik wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan. Dengan
memperhatikan hal-hal di atas maka seharusnya pengelolan Objek wisata
To’Tombi bisa di Fasilitasi dengan lebih baik. Namum pada kenyataannya
penglolaan obejek wisata masih jauh dari kata layak untuk di kunjungi
karena akses dan informasi yang mash belum baik dari Pemerintah
maupun dari Pihak pengelola objek wisata.
Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
mengangkat isu tersebut dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah
dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Objek Wisata Lolai Di Kab.
Toraja Utara”.
B. Rumusan Masalah
12
1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam upaya pengelolaan objek wisata Lolai di Kab. Toraja
Utara ?
2. Apakah Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan
Kewenangan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya
pengelolaan objek wisata Lolai di Kab. Toraja Utara ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah
Daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata Lolai di Kab.
Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor – faktor yang menghambat
Pelaksanaan Kewenangan oleh Pemerintah Daerah dalam
upaya pengelolaan objek wisata Lolai di Kab. Toraja Utara.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah
yang akan memberikan sumbangan dalam pengembangan
pariwisata di Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
pedoman dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam
pengembangan pariwisata di Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten
Toraja Utara.
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. Kewenangan
1. Pengertian Kewenangan
Pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat
keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada
orang lain, Dalam Kewenangan terdapat “kekuasaan Formal”
kekuasan yang berasal dari kekuasaan Legislatif (diberi oleh
Undang-Undang) atau dari kekuasan administartif.Kewenangan
yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan
terhadap segolong orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap
sesuatu bidang pemerintah (atau bidang urusan) tertentu yang
bulat, sedangkan wewenang hanya menegenai suatu ordernil
tertentu saja.”Kewenangan” di bidang kehakiman atau kekuasaan
mengadili sebaiknya kita sebut kompetensi atau yurisdiksi saja.Di
dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang
(rechtsbevoegdheden). Wewenang adalah kekuasaan untuk
melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang
14
menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat
atas nama Menteri (delegasi wewenang)3.
Mengenai wewenang itu sendiri, H.D Stout mengatakan bahwa4:
“Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh
subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik”
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian
Hukum Tata Negara dan Administarsi Negara. Begitu pentingnya
kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Storink dan J.G.
Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata
Negara dan Hukum Administarsi Neagara5.
Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan
kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut6:
“Kemampuan untuk tindakan hukum tertentu yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan leyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau melekukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”.
3 S .Prajudi atmosudirjo, Hukum Admistrasi Negara,Jakarta, Ghalia
Indonesia,1981,hal 78 4 Ridwan HR, Hukum Administari Negara,Jakarta,, PT RajaGrafindo
Persada,2006,hal 98 5 Ibid 6 Ibid hal 99
15
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata
“wewenang” memiliki arti :
1. Hak dan kekuasaan bertindak; kewenangan
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan
Sedangkan menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa
hukum tidak sama dengan kekuasaan (macth). Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam
hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en
plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung
pengertian kekuasan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan
mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara
horizontal beratrti kekuasan untuk menyelenggarakan pemerintah
sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk
menjalankan pemerintahan dalam satu tertib pemerintah Negara
secara keseluruhan7.
Setiap penyelengaran kenegaraan dan pemerintahan harus
memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang dengan demikian, subtansi asas legalitas adalah
7 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka
Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasiaonal, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm.1-2
16
wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan
hukum tertentu.
Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang
indidvidu untuk melakukan sesuatu tindakan batas-batas tertentu
dan diakui oleh indidvidu lain dalam suatu kelempok tertentu.
Sementara itu, Marbun memberikan pengertian berbeda
antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan
(authotity, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik
terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu
bidang secara bulat. Sedangkan wewenang (competence,
bevoedheid) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan
demikian kewenangan kumpulan dari wewenang-wewenang
(rechtsnevoegeden). Menurutnya, wewenang adalah kemampuan
untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan
bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk
melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan dalam
konteks penyelenggaraan negara terkait pula dengan paham
kedaulatan (souveregnity). Dalam konteks wilayah hukum dan
kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-
gagasan kedaulatan adalah Jean Bondin dan setelah itu
dilanjutkan oleh Hobbes8.
8 A. Fadhilah, Skripsi : “Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dalam
Menjamin Kebebasan Beragama bagi Warga Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.
17
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana
tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa kewenangan
memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang.
Kewenangan merupakan kekuasan formal yang berasal dari
undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi
dari kewenagan, artinya bila seorang diberikan kewenangan
berdasrkan undang-undang maka seorang dapat berwenang
terhadap kewengangan yang di berikan. Setiap kewengan yang
dimiliki suatu organ ataun institusi pemerintahan dapat melakukan
perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau menegluarkan
suatu keputusan selalu di dasarkan melalui kewenagan yang
diperoleh dari konstitusi.
2. Sumber Kewenangan dan cara memperoleh
Kewenangan.
Dalam kajian hukum administrasi Negara , mengetahui
sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan
sangatlah penting, karena berkenaan dengan tanggung jawab
dalam penggunaan kewenangan. Dalam membahas sumber
kewenangan tidak lepas dari Asas Legalitas yang merupakan
salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap
penyelengaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara
hukum yang diamanatkan oleh undang-undang. Substansi atas
18
setiap peneyelenggaraan kenegaraan harus memiliki legitimasi ,
yaitu kewenangan legitimasi adalah wewenang, dimana dapat
diartikan sebagai adanya amanat dari suatau peraturan
perundang-undangan.
Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas
legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur),
atas dasar prinsip tersebut, bahwa wewenang pemerintahan
berasal dari peraturan perundang-undangan9.
Secara teori terdapat tiga cara memperoleh wewenang
pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam
pelaksanaan memperoleh kewenangan ada yang berpendapat
bahwa keputusan administrasi Negara hanya ada dua cara yaitu
atribusi dan delegasi saja sendangkan mandat hanya kadang-
kadang saja, namun bila dikaitkan dengan gugatan tata usaha
Negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat
digugat secara terpisah.
H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, berpendapat wewenang
pemerintah diperoleh dari tiga cara, yakni atributie, delegetie, dan
mandaat yang dimaknai sebagai berikut :Atributie; toekning van een
bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuurorgaan;
delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene
bestuursorgaan aan een ander; mandaat: een bestuusorgaan laat
9Titik Triwulan Tutik, 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.
Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 193
19
zijin bevoegheid namenshem uitoefenen door een ander.(Atribusi
adalah pemberian wewenag pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan
wewenagan pemerintah dari satu organ ke organ pemerintah
lainnya; mandate adalah terjadi ketika organ pemerintahan
mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas
namanya)10.
Dari sisi lain F.AM. Stroink dan J.G. Steenbeek,
mengatakan bahwa adadua cara organ pemerintahan
memperoleh wewenang, yakni atribusi dan delegasi, yakni atribusi
berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan
delegasi menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang
sudah ada. Maka melihat teori di atas dapat disimpulkan bahwa
cara memeperoleh wewenag ada tiga cara yaitu atribusi, delegasi,
dan mandat.
Atribusi adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah
dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas
legalitas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wewenang ini
dapat didelegasikan maupun dimandatkan.
10 Sadjijono,2011,Bab-bab pokok Hukum Administrasi,Yogyakarta : LaksBang
PREESSindo, hlm 64 – 65.
20
Dengan kata lain, atribusi ialah pemberian kewenangan oleh
pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan
baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Suatu atribusi
menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan
hukum tata negara. Suatu atribusi merupakan wewenang untuk
membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada
undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan
bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan
pemberiannya kepada organ tertentu11.
Delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar
pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain.
Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan wewenang yang
bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika
wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi,
wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi
wewenang, kecuali pemberi wewenang menilai terjadi
penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang
tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi
delegasi dengan berpegang pada asas contraries
actus.Kesimpulannya, wewenang apabila dinilai ada pertentangan
dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.
11Ibid., hlm. 194
21
Yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegans
dan yang menerima disebut delegatoris. Dalam
pemberian/pelimpahan wewenang, ada persyaratan-persyaratan
yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Delegasi harus defenitif, artinya delegans tidak lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan
itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, artinya delegasi hanya
dimungkinkan kala ada ketentuan itu dalam peraturan
perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan
hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya
delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya
delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang
dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali
12Ibid., hlm. 195-196
22
dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau
dari segi tanggungjawab dan tanggunggugatnya, maka wewenang
mandat tanggungjawab dan tanggunggugat tetap berada pada
pemberi mandat, penerima mandat tidak dibebani tanggujawab dan
tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat
wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh
sipemberi mandat(mandans).
B. Pemerintahan Daerah
1. Pengertian dan Landasan Hukum Pemerintahan Daerah
Sistem pemerintahan di Indonesia, menurut UUD 1945 di
dalam penjelasannya dinyatakan “bahwa daerah Indonesia akan
dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula
dalam daerah yang lebih kecil” 13 . Kemudian setelah UUD 1945
diamendemen, dinyatakan dalam perubahan kedua Pasal 18
sebagai berikut :14
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang;
13Siswanto Sunarno, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar
Grafika. Jakarta, hlm. 1 14Pasal 18 UUD 1945 perubahan kedua
23
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan;
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemiilihan umum;
4. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis;
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan;
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang.
Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
24
Menurut Sri Soemantri15 , pembagian kekuasaan dalam negara
yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, asasnya adalah seluruh
kekuasaan dalam negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun
demikian, hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan
pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi
kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Hal ini
berbeda dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam
konstitusi negara tersebut terdapat suatu ketentuan mengenai
pemencaran kekuasaan tersebut (desentralisasi).
Ada beberapa pengertian tentang pemerintahan daerah atau lokal
yang dapat dirujuk, secara historis asal-usul kata pemerintah daerah
berasal dari bahasa Yunani dan Latin kuno seperti koinotes(komunitas)
dan demos(rakyat atau distrik), commune(dari bahasa Perancis) yaitu
suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Ide
dasar tentang commune adalah suatu pengelompokan alamiah dari
penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu dengan kehidupan
kolektif yang dekat dan memiliki minat dan perhatian yang bermacam-
macam16.
15 Sri Soemantri, 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Alumni.
Bandung, hlm. 65 16Ilham Akbar Ilyas, Skripsi : “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Wakil Kepala
Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Makassar”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
25
Menurut De Guman dan Tapales 17 , tidak mengajukan suatu
batasan apapun tentang pemerintahan daerah, hanya mereka
menyebutkan lima unsur pemerintahan lokal sebagai berikut :
1. A local goverment is a political sub division of soverign nation or
state;
2. It is constituted by law;
3. It has governing body which is locally selected;
4. Undertakes role making activities;
5. It perform service within its jurisdiction.
Sementara Josef Riwu Kaho18, mendefinisikan local government
sebagai berikut :
“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pememrintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memeberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya”.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah
daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
17 Josef Riwu Kaho, 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara RI. PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43 18Ibid., hlm. 67
26
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia19.
2. Pembagian Urusan Pemerintahan
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan
pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan
strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, pembagian kriteria
Urusan Pemerintahan dibagi atas :
1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat, meliputi :
1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
19Ilham Akbar Ilyas, Skripsi : “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Wakil Kepala
Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Makassar”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
27
4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah
Pusat; dan/atau
5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi
kepentingan nasional.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi, meliputi :
1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota;
2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;
3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
Provinsi.
3. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota, meliputi :
1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;
2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
dan/atau
28
4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
kabupaten/kota20.
Berfokus pada urusan pemerintahan daerah, Daerah berhak
menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Daerah dalam
menetapkan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama
Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk
menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan
berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan
lahan.
C. Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah
Sejarah terbentuknya otonomi daerah mulai pada sejak awal
1990-an yang telah ada wacana diantara para pemerhati
pemerintah tentang desentralisasi pemerintahan di Indonesia.
Persatuan Sarjana Ilmu Administrasi ( PERSADI ) bisa dicatat
sebagai salah satu pelopor wacana ini dan kemudian Masyarakat
Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI) mengikuti jejak PERSADI dalam
20Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
29
mengembakan berbagai kajian mengenai konsep otonomi daerah
yang tertuang dalam UU No.5 tahun 1974, Secara umum ada dua
pendapat yang menampilkan dalam diskusi-diskusi itu: pertama,
bahwa UU No.5 tahun 1974 masih relevan, hanya belum
dilaksanakan secara konsisten, pendapat ini kemudian
mendorong lahirnya kebijakan pemerintah berupa proyek
percontohan otonomi daerah dari satu daerah tingkat II untuk
masing-masing provinsi. Kedua, bahwa UU No. 5 tahun 1974
sudah harus diganti sama sekali. Akhirnya Prof. Dr. M. Ryaas
Rasyid, MA mengungkapkan bahwa kekuasaan pemeritah pusat
pada waktu itu untuk medelegasikan wewenang ke daerah
memang berlebihan , sehingga pemerintah daerah sendiri yang
merupakan produk dari sistem sentralik itu pada mengalami
kesulitan dalam dalam menjalankan sistem kedaerahnya.
Sedangkan dilain pihak dapat menguntungkan kepala desa yang
langsung diangkat menajadi kepala perwakilan pemerintahan
yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab politik
terhadap DPRD dan masyarakat di daerah atas setiap kebijakan
yang diambil. Di lain pihak, sistem pemeritahan daerah menurut
UU No. 5 tahun 1974 itu telah menyulitkan lahirnya pemerintah
dengan akutanbilitas publik yang cukup dan karena itu tidak
sejalan dengan aspirasi demokratisasi pemerintahan. Argumen ini
makin memperkuat pendapat yang kedua untuk sama sekali
30
meinggalkan konsep otonomi daerah yang sedang berlaku dan
menggantinya dengan sesuatu yang baru. Dan penguatan ini
dapat terlaksana pada saat reformasi dan menyusul rontoknya
kekuasan Soeharto.
Konsep otonomi menurut UU No.5 tahun 1974 dipandang
sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai
perjalanan pemerintah daerah selama lebih dari dua dekade.
Kenyataan belum diperolehnya pemimpin dan kepemimpinan
pemerintah yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat pada
masa itu adalah akibat dari pola rektumen yang tertuang dalam
UU No.5 tahun 1974 itu. Dinama pola itu memberi pemebenaran
terhadap berlakunya rekayasa pemilihan pemerintah yang tidak
transparan dan tidak memiliki ‘sense of public sccountability’.
Kurangnya kewenangan yang diletakkan di daerah juga telah
menjadi penyebab dari lemahnya kemampuan prakarsa dan
kreativitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah
dan menjawab berbagai tantangan.
Secara teknis administrasi, tidak adanya kewenangan
daerah dalam proses rekutmen dan promosi pegawai,serta
kakunya organisasi pemerintahan di daerah akibat diterapkannya
pola unifromitas telah menyebabkan tidak efektifnya daya kerja
birokrasi.
31
Dari berbagai wacara itu, pemerintahan Habibie kemudian
sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan desetralisasi yang baru
diperlukan demi meyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan
Negara kesatuan Republik Indonesia. UU No.5 tahun 1974 harus
diubah, Hasil dari perubahan itu tertuang dalam UU No.22 tahun
1999 dana UU No.25 tahun 1999.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada
acuan hukum,juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang
harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah
kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab,
terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-
sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.Secara harfiah, otonomi
daerah berasal dari kata otonomi dan daerah.
Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari
kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti
aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai
kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk
membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.Sedangkan
32
daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah.21
Selanjutnya Sarundajang mengartikan otonomi daerah
sebagai berikut:22
1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom,
hak tersebut bersuber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan
pemerintah yang diserahkan kepada daerah.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengantur
rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan
wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah darahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus
rumah tangga darah lainsesuai dengan wewenang pangkal dan
urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.
Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri, sedangkan otonomi
daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mngurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yag berlaku.23
21https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah/. Diakses pada tanggal 31 Januari
2017 Pukul 12.35 WITA 22HAW.Widjaya, 2004, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo,
Jakarta, hlm. 21-22 23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: Hal 992.
33
Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah , menurut pasal 1ayat (6) defenisi otonomi daerah yakni :
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Mencermati pengertian menurut Undang-undang No.23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, maka mengenai defenisi otonomi
daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah pusat memberikan
kesempatan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsaya sendiri sesuai
dengan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah
untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab
berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.Hal ini sangat
cocok dengan keadaan Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku
bangsa dan berbagai potensi daerah dan dengan adanya otonomi daerah
diharapkan dapat memaksimalkan segala kemampuan yang dimiliki oleh
sebuah daerah.
Daerah otonom yang di maksud menurut Undang-undang No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat (12) ,yakni:
“Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
34
Pada ayat ini menjelaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak
untuk mengurus daerahnya sendiri.Selain itu, peran otonomi daerah juga
dimaksudkan melaksanakan desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas
pembantu.
Penjelasan mengenai desentralisasi, dekosentrasi dan tugas
pembantu terdapat dalam pasal 1 ayat 7,8 dan 9 Undang-undang No. 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni:
a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.
b. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu
dan/ atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintah umum.
c. Tugas pembantuan daaerah adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/
kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.
35
Melihat berbagai defenisi dan penjelasan mengenai otonomi
daerah, maka ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah memiliki ciri atau
batasan sebagai berikut:24
1. Pemerintah daerah yang berdiri sendiri.
2. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan
sendiri.
3. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang dan
kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya melalui peraturan
yang dibuat sendiri.
4. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan
tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-
undangan diatasnya.
2. Prinsip Otonomi Daerah
Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional
tidak bisa dilepas dari prinsip otonomi daerah. Sesuai penjelasan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014, prinsip pelaksanaan otonomi daerah
adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang akan
memberikan kepercayaan bagi daerah untuk mengelola kewenangan yag
lebih besar dan luas.
24H.Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 111
36
Prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab.25
1. Prinsip Otonomi luas, yang dimakud bahwa kepala daerah diberi
wewenang, tugas, hak dan kewajiban untuk menangani urusan
pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga
isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam
dan bentuknya. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk
menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam
rangka mewujudjkan tujuan yang dibentuknya suatu daerah dan
tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutam dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi
dan karakteristik masing-masing daerah.
2. Prinsip otonomi nyata, adalah suatu tugas, wewenang dan
kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya
telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai
dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan
demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak
selalu sama dengan daerah lainnya.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
pemberian otonomi daerah yang pada dasarnya untuk
25 H. Rozali Abdullah, 2010, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan
Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, hlm. 5
37
memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan terutama
dalam penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali dengan hak dan
kewajiban tertentu.26
Hak-hak daerah antara lain:
1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kenyataan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yag sah dan
8. Mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Disamping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa
kewajiban yaitu:
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
26Ibid,.hlm. 28-29
38
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembankan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan system jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai social budaya
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan kewenangannya dan
15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
3. Jenis – Jenis Otonomi Daerah
Menurut Suryaningrat bahwa terdapat tiga jenis otonomi, yaitu:
39
a) Otonomi Materil, dalam hal ini tugas pemerintah daerah
ditetapkan satu persatu secara terinci di luar dari tugas yang
ditentukan dan merupakan urusan pemerintah pusat
b) Otonomi Formil, dalam otonomi ini urusan yang termasuk
dalam urusan rumah tangga otonomi daerah tidak secara
apriori ditetapkan dalam undang-undang. Daerah boleh
mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi
daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur
dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
yang lebih tinggi tingkatannya.
c) Otonomi Riil, dalam otonomi ini, penyerahkan urusan atau
tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada
faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan riel dari daerah maupun pemerintah pusat serta
pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.
C. Pariwisata
1. Pengertian Pariwisata
Secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta,
“pari” berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap dan
“wisata” berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim
dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Pariwisata adalah suatu
perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang
40
diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk
berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi,
tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna
bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka
ragam.27
Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian
perjalanan wisata, yaitu perubahan tempat tinggal sementara.
Pariwisata sering juga diartikan sebagai fenomena pergerakan
manusia, barang , dan jasa yang sangat kompleks. Pariwisata
diartikan juga sebagai kegiatan dengan kombinasi beberapa bidang
seperti hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata,
biro perjalanan wisata, rumah makan dan lainnya. Dari beberapa
defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan
suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa
orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan untuk
rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya
tarik wisata dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan menjelaskan:
a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan
27Yoeti, 2001, Pengantar Ilmu Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, hal.98
41
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,dan Pemerintah
Daerah.
d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait
dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap
orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, danpengusaha.
2. Jenis Pariwisata
Disamping defenisi pariwisata, jenis pariwisata perlu pula
dijabarkan diisni untuk menyusun statistik atau data-data yang
lebih akurat dalam bidang ini. Pariwisata juga dapat dibedakan
menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-
jenis pariwisata yang dikenal saat ini yaitu:28
a. Wisata Budaya
28Nyoman. S. Pendit, 2006, Ilmu Pariwisata, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38-
43
42
Ini dimaksudkan agar perjalanan dilakukan atas dasar
keinginan sendiri, untuk memperluas pandangan hidup
seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau
peninjauan ke tempat lain, mempelajari keadaan rakyat,
kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni
mereka. Seiring perjalan serupa ini disatukan dengan
kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan
budaya.
b. Wisata Kesehatan
Ini dimaksudkan perjalanan seseorang dengan tujuan
untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat dimana ia
tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti
jasmani dan rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan
seperti mata air panas yang mengandung mineral yang
menyembuhkan.
c. Wisata Olahraga
Ini dimaksudkan wisatawan yang melakukan perjalanan
dengan tujuan berolahraga atau sengaja dengan maksud
mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat.
d. Wisata Komersial
Ini dimaksudkan wisatawan yang melakukan perjalanan
bermaksud untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan
43
raya yang bersifat komersil, seperti pameran industri dan
pameran dagang.
e. Wisata Industri
Ini dimaksudkan perjalanan yang dilakukan oleh
rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam
kesuatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat
pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud
untuk mengadakan penelitian atau peninjauan.
f. Wisata Politik
Jenis ini meliputi perjalanan mengunjungi atau mengambil
bagian dalam peristiwa politik, seperti konfrensi, musyawarah,
kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan
darmawisata.
g. Wisata Konvensi
Berbagai negara dewasa ini membangun wisata
konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan beserta
ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu
konvensi, berusaha dengan keras menarik organisasi atau
badan-badan nasional maupun internasional untuk
mengadakan persidangan mereka dipusat konvensi ini.
h. Wisata Sosial
Yang dimaksud perjalanan ini adalah pengorganisasian
suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi
44
kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi rendah
untuk mengadakan perjalanan.
i. Wisata Pertanian
Wisata ini adalah pengorganisasian yang dilakukan ke
proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladan pembibitan dan
sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan
kunjungan dan peninjauan. Untuk tujuan studi maupun melihat-
lihat sekeliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka
warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayuran.
j. Wisata Maritim atau Bahari
Jenis wisata ini banyak diakitkan dengan kegiatan
olahraga air, memancing, menyelam sambil melakukan
pemotretan dan lain-lain. Jenis wisata ini juga kerap dikatakan
sebagai wisata tirta.
k. Wisata Cagar Alam
Untuk wisata ini biasanya banyak dilakukan oleh agen-
agen yang mengkhususkan usahanya dengan jalan mengatur
wisata ketempat cagar alam, hutan, daerah pegunungan dan
sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-
undang.
l. Wisata Buru
Jenis ini banyak dialkukan dinegeri-negeri yang memiliki
daerah hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah
45
dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata
buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang
bersangkutan.
m. Wisata Pilgrim
Wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat
istiadat dan kepercayaan umat .Wisata ini banyak dilakukan
oleh perorangan atau kelompok ke tempat-tempat suci, dan
sebagainya. Wisata ini sering dihubungkan dengan niat atau
hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan
batin, keteguhan iman, dan tidak jarang pula untuk tujuan
memperoleh berkah dan kekayaan melimpah.
n. Wisata Petualangan
Dikenal dengan istilah Adventure Tourism seperti masuk
hutan belantara yang tadinya belum pernah dilalui.
3. Unsur Pokok Industri Pariwisata
Seperti halnya dalam industri-industri lain, industri pariwisata
juga harus ditegakkan diatas landasan prinsip-prinsip dasar yang
nyata. Prinsip dasar ini banyak tergantuk didalam sepuluh landasan
pokok yang dinamakan dasa unsur, atau dasa sila yang
46
pelaksanaannya membutuhkan kebijakan terpadu dan konsisten.
Kesepuluh unsur ini dapat dirumuskan sebagai berikut:29
a. Politik Pemerintah
b. Perasaan Ingin Tahu
c. Sifat Ramah-Tamah
d. Jarak dan Waktu
e. Atraksi
f. Akomodasi
g. Pengangkutan
h. Harga-Harga
i. Publisitas dan Promosi
j. Kesempatan Berbelanja
29Nyoman. S. Pendit, ibid, hlm. 11-26
47
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-empiris,
dengan bentuk deskriptif analitik yaitu dengan mengurai, menjelaskan,
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian
dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta
penelitian lapangan.
Penelitian hukum yuridis-empiris dilakukan dengan meneliti secara
langsung kelokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan
penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa
responden yang dianggap memberikankaan informasi mengenai
pelaksanaan penegakan hukum tersebut.30
B. Lokasi Penelitian
Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis,
penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di Kabupaten Toraja
Utara karena lokasi tersebut tersedia data yang memadai untuk
melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diambil. Adapun
perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis,
pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang
kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas,
pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang
diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Pemerintah Daerah sebagai fasilitator mempunyai fungsi
yang strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah
pengembangan pariwisata melalui kepemimpinan institusinya
dalam hal perencanaan, pembangunan, pengeluaran kebijakan
pariwisata , dan pembuatan dan penegakan peraturan, sehingga
pariwisata daerah mendapat perhatian lebih mendalam khususnya
53
pada aset-aset wisata yang potensi wisatanya bukan saja bernilai
historis melainkan aset wisata yang perpotensi ekonomi.
Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, pasal 8 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa
pembangunan kepariwistaan merupakan bagian internal dari
rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka
waktu perencanaan Reancana Induk pembangunan dan
pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)31 Kabupaten
Toraja Utara disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara, yaitu sampai
tahun 2030.
Dengan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayan Toraja Utara :
”Terwujudnya Toraja Utara sebagai pariwisata budaya yang penuh
pesona dan berkualitas”
Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan
kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan
berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator
dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan,
akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai
misi sebagai berikut adalah:
31 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030
54
1) Melakukan pelestarian dan pengembangan
kebudayaan yang
berlandaskan nilai luhur.
2) Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran
pariwisata yang berdaya saing global.
3) Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan
dan pariwisata.
4) Menciptakan ketatalaksanaan yang bersih dan
akuntabel serta layanan publik yang ramah.
5) Melakukan pembinaan dan kerjasama
pengembangan seni budaya dan kerajinan untuk
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat
Untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara, Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata mengeluarkan kebijakan pengembangan
pariwisata yang mencakup kebijakan pokok, kebijakan pengembangan
perwilayahan (keruangan/spasial), pengembangan produk wisata,
pengembanagan pasar dan pemasaran, serta pengembangan SDM dan
kelembagaan untuk lingkup Kabupaten Toraja Utara.
55
1. Kebijakan Pokok Pengembangan Pariwisata
a) Mewadahi, membangun, dan mengembangkan manfaat
potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang
menciptakan lapanan kerja
b) Meningkatkan kempauan dan keterampilan aparatur serta
pemberdayaan tugas dan fungsi Dinas sebagai
fasislotataorndan regulator pengembangan pariwiwsata.
c) Meningkatkan kesempatan berusaha dan ketelibatan
masyarakat dalam mengembangkan ODTW dan pelestarian
budaya; dan
d) Melaksanakan kerjasama kebudayaan dan pariwisata antar
daerah dan dunia usaha32.
2. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan
Upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan
merupakan salah satu kegiatan yang berimplikasi pada perencanaan
dan pengembangan produk suatu wilayah. Pengembangannya harus
menjangkau berbagai tingkat kecamatan mulai dari tingkat wilayah,
tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat kabupaten bahkan
sampai ke tingkat propinsi. Pada masing-masing kawasan
pengembangan di Kabupaten Toraja Utara ini, diberi nama dan
32 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030, Pasal 12 , Hal.13
56
ditentukan satu kelurahan sebagai pusat pertumbuhannya. Kebijakan
pembangunan perwilayahan meliputi:
a) Memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata
di daerah berdasarkan karakteristik kewilayahannya melalui
penetapan kawasan penngembangan;
b) Melakukan pengelompokan ODTW pada satuan KPP; dan
c) Menetapkan prioritas pengembangan satuan KPP dengan
memperhatikan dampak terhadap ODTW33
3. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata
Pengembangan produk wisata toraja utara berorientasi pada
potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh
budaya , seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Produk
wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan
kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-
tema wisata minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing.
Dalam pengembangan produk wisata ini, diperlukan penetapan
produk wisata andalan bagi kabupaten toraja utara sebagai faktor
penarik utama bagi pengembangan pariwisata di kabupaten toraja
utara di tingkat regional, nasional dan internasional. Dalam kaitannya
dengan pengembangan produk wisata, obyek-obyek dan daya tarik
wisata sejarah-budaya dan kesenian daerah serta event-event
33 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030 , Pasal 13, Hal. 14
57
pariwisata masih harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah
melalui pengembangan dan pemantapan pembinaan seni dan budaya
dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu. Salah satu
contohnya yaitu diadakannya event tahunan Lovely December dan
Toraja Internasional Festival. Kebijakan pembangunan produk wisata
sebagimana dimaksud dalam dalam RIPDA Toraja Utara adalah:
a) Menguatkan identitas KPP yang memiliki keunikan dan
kekhasan tradisi dan budaya daerah;
b) Menata diversifikasi produk wisata; dan
c) Mendukung upaya masyarakat dengan memperhatikan
daya dukung ODTW.34
4. Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran
Dalam pemasarannya, citra pariwisata menjadi sangat
penting. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jatidiri dan citra
yang menjadi tema utama pemasaran pariwisata toraja utara.
Pemasaran dan promosi pariwisata di daerah, pihak industri
pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Derah (BP2D)
bertanggung jawab atas upaya promosi paket wisata serta
pelayanan pariwisata yang ditawarkan. Untuk mengembangkan
segmen pasar wisatawan toraja utara, dinas kebudayaan dan
pariwisata sudah melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif
34 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030, Pasal 14, hal 14
58
untuk mempromosikan toraja utara di luar. Kebijakan pemerintah
dalam pembangunan pasar dan pemasaran adalah:
a) Mengembangkan segmen pasar wisatawan yang
telah ada dan menumbuhkembangkan pasar
wisatawan potensial lainya;
b) Mengembangkan segmen pasar wisatawan daerah
berdasarkan karakteristik ODTW unggulan maupun
produk wisata utama yang ditawarkan
c) Mengembangkan strategi pemasaran yang
disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan
yang menjadi sasaran pada setiap ODTW;
d) Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata
secara terpadu terorganisir, efisien dan efektif.
e) Menata dan mengembangkan system informasi
pariwisata yang efektif secara komprehensif dengan
akses pasar dalam dan luar negeri
f) Mengembangkan pola kerjasama promosi antar
daerah dan dengan dunia usaha pariwisata;
g) Mengembangkan dan meningkatkan jenis atraksi
budaya pada kegatian kebudyaan; dan
59
h) Membetuk lembaga atau Bapan Promiso Pariwisata
Daerah35.
5. Kebijakan pembangunan kawasan wisata/ODTW
Pembangunan kawasan wisata/ODTW harus sesuai dengan
perencanan yang sudah di sepakati tampa mengurangi
aspek budaya, agama, dan kekhasan suatu
wilayah.Pembagunan kawasana wisata / ODTW seperti di
tulis dalam RIBDA adalah :
a) Menegmbangkan ODTW dalam aspek perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian yang merupakan
satu kesatuan yang terintegrasi;
b) Mengembakan ODTW berdasarkan penedekatan
pembangunan satuan KPP dengan nuansa agama,
budaya, estetika dan moral yang dianut oleh
masyarakat;
c) Melakukan pengembangan sesuai dengan
makanisme pasar
d) Memberikan pelayanan yang optimal, tanpa
mengurangi keunikan dan kekhasa ODTW dan
kelestarian lingkungan36.
35 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030, Pasal 15 ,Hal 14-15. 36 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030, Pasal 16. Hal 15.
60
6. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
Pengembangan periwisata tidak terlepas dari produk
kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan
identitas daerah. Penyiapan sumber daya manusia tidak hanya
bagi aparatur pemeritah daerah, pelaku usaha pariwisata dan
generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai
penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan dampaknya) bagi
masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang sudah mulai
dijalankan di bidang pengambangan SDM ini adalah
pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan di
daerahnya dengan bantuan untuk kelompok-kelompok usaha kecil
di objek wisata tertentu. Pemerintah dalam hal ini Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata juga berusaha meningkatkan kualitas
pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya
SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan. Kebijakan
pembangunan SDM yang tercantum dalam RIBDA yaitu ;
a) Meningkatkan kuantitas dan kulaitas SDM;
b) Meningkatkan kulaitas pelayanan pariwisata dan
kempuan komunikasi;
c) Membedayakan masyarakat local dalam kegiatan
pariwisata; dan
61
d) Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan
kesadaran seluruh pelaku pariwisata37.
7. Kebijakan Sarana Dan Prasaran Pariwisata
Kebijakan pembanguna Sarana dana Prasana Pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam RIBDA Toraja Utara :
a) Menyiapkan sistem perencanaan tata ruang kawasan
wisata yang lebih oprasional pada tingkat KPP dan
ODTW;
b) Meningkatkan aksessibulitas ODTW
c) Memenuhi fasilitas standar ODTW; dan
d) Menarik investor untuk membangun akomodasi dan
fasilitas penunjang lainnya38
8. Kebijakan Pengembangan Institusi/Kelembagaan
Secara sederhana, kelembagaan diartikan sebagai totalitas
unsur-unsur kepariwisataan yang menjalankan fungsi-fungsi
tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meskipun
merupakan bagian dari sistem kepariwisataan, namun aspek
kelembagaan tidak mudah dibentuk dan tidak dapat bekerja secara
otomatis. Peningkatan institusi/kelembagaan juga dilakukan oleh
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten toraja utara dalam
rangka promosi pariwisata. Salah satu penerapannya yaitu
menjalin kerjasama dengan Travel Agencies. Objek wisata di 37 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015…… Pasal 17, Hal 15 38 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015…… Pasal 19, Hal 16.
62
Kabupaten Toraja Utara pada umumnya dikelola oleh pihak
keluarga selaku pemilik objek wisata tersebeut, dengan tetap
mengenakan tarif retribusi kepada wisatawan dan meneruskannya
kepada pemerintah daerah sesuai yang diatur dalam Peraturan
Bupati No 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan
Retribusi Tempat Rekseasi dan Olahraga. Kebijakan pembanguna
kelembagaan juga tercatum dalam RIBDA Toraja Utara yaitu:
a) Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara
lembaga atau antara wilayah
b) Mengembangkan system kelembangaan dan
menyerderhanakan prosedur perizinan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif;
c) Mengembangkan kelembangaan dalam hal
perpajakan dan retrubusi
d) Mengembangkan kelembagaan dalam pemasaran
dan promosi
Menurut Jenni Sakka M.Si selaku sekertaris Dinas Pariwisata dan Budaya
Toraja Utara yang saya wawancarai bertanggapan:
“Kebijakan kebiajakan diatas ini dibaut untuk penegbangan pariwisata secara keseluruhan di Toraja utara dan termasuk Loali sebagai pariwisata baru yang masih dikembangkan lagi. Recana ini juga sudah kita masukan ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Dearah (RIBDA) ”
Maka sesuai Peraturan Derah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tetang Recana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah
63
Toraja Utara kebijakan yang diambil pemerintah sudah sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun hasil wawancara saya dengant Pengelola Tempat Wisata
Lolai To’Tombi Ibu Marta mengatakan
“ Sistem atau Tata Cara Pengelolan yang di berikan Dinas Pariwisata Dan Kebudayan sangat sulit di pahami dan berbelit-belit, sehingga saya merasa bantuan pemerintah masih sangat kurang dan juga kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah karena pemerintah daerah hanya datang untuk menagih retrubusi saja tanpa ada bantuan pengembangan objek wisata”.
Pengelola meminta kepada pemerintah agar objek wisata yang sudah mentandatangani perjanjian dengan dinas pariwisata bisa di perhatikan lebih karna selama ini hanya sebatas penagihan retribusi saja tanpa ada campur tagan lebih lagi
Menanggapi hal ini Komisi tiga DPRD Toraja utara yang penulis
wawancarai mengatakan :
‘Sebenarnya kewenangan untuk pengelolaan objek wisata sudah di berikan pada Dinas Pariwisata sebagai lemabaga exsekutif dan semetara yang di kerjakan itu adalah perbaikan jalan menuju lolai yang semetra di perbaiki dulu, dan masalah kurang di perhatikan itu kurang betul, soalnya kemarin habis di lakukan Festifal Film Toraja di Lolai To’ Tombi dan itu merupakan salah satu cara Pemerintah daerah dalam mempromosikan objek wisata Lolai’
Kebijakan yang ada di Dinas Pariwisata dan Budaya Toraja Utara,
sudah sesusai dengan aturan yang ada namun harus ada pengawasan
lebih lagi agar penegelola objek wsiata merasa di perhatikan dan juga
objek wisata yang ada harus di kembangakan lebih mungkin dengan
menabah fasilistas yang bermain keluaraga agar pengujung yang dating
64
tidak hanya menikmati pemandangan saja namun bisa menikmati fasilitas
Hiburan seperti Outbound, FlyFox, Tempat berfoto dan lainnya.
B. Faktor – Faktor yang mepenagruhi pelaksanaan kewenanagan
oleh pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata Lolai
di Kab. Toraja Utara
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Potensi
Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam
mengembangkan potensi pariwisata yaitu
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata
Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam
pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah daerah harus
melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan
prasarana. Sarana sesuai dengan namanya menyediakan
kebutuhan pokok yang ikut menentukan keberhasilan suatu
daerah menjadi daerah tujuan wisata. Fasilitas yang tersedia
dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, baik
secara langsung atau tidak langsung. Prasarana pariwisata
adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses
perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa
sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi
kebutuhannya. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
65
Daerah Kabupaten Toraja Utara di dalam penyediaan sarana
dan prasarana wisata yang ada di Lolai Toraja Utara adalah
sebagai berikut:
1) Hotel atau penginapan yang ada di Kabupaten Toraja
Utara sebanyak 6
2) Rumah makan atau restoran atau warung makan
berjumlah 2 unit dan sudah memiliki ijin usaha
3) Akases jalan yang masih kurang baik dan dalam tahap
perbaikan
4) Fasilitas transportasi Untuk Ke Loali masih kurang dan
kebayakan hanya menggunakan tranporetasi Pribadi
atau Rental
5) Toko souvenir belum ada
6) Utilitas kawasan, jaringan untuk berkomunikasi cukup
lancar, listrik dan air bersih pada umumnya sudah
tersedia.
2. Pengembangan Objek Wisata Daerah
Pembangunan di bidang pariwisata merupakan upaya–
upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya
tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik
lagi. Karena di tiap-tiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam
yang indah dan keragaman tradisi seni budaya serta
peninggalan dan purbakala yang berbeda-beda. Di sini Dinas
66
Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Toraja Utara
adalah instansi yang berwenang untuk mengelola dan
mengembangkan objek wisata yang ada di daerah Kabupaten
Toraja Utara. Menurut Yoeti (2008) pengembangan adalah
usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan
sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu
daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan
keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di
sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan
perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi
masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga
budaya. Dalam melakukan pengembangan pariwisata
pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara memberikan
tanggung jawab kepada Dinas. Kebudayaan dan Pariwisata
Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk terus mengembangkan
potensi pariwisata di tiap-tiap objek wisata di Kabupaten Toraja
Utara. Salah satu usaha melestarikan alam serta lingkungan
alam adalah dengan mengembangkan pariwisata sesuai
kebutuhan masing-masing objek wisata tersebut. Konsentrasi
untuk pengembangan objek-objek wisata di Toraja Utara
dilakukan dengan mengembangkan objek wisata yang sudah
punya nama atau sudah dikenal banyak orang seperti objek
wisata Ke’te Kesu’ dan selanjutnya pengembangan di objek
67
wisata Toraja Utara yang lain. Jadi, tidak langsung dilakukan
pengembangan pada keseluruhan objek wisata karena
terbentur dengan dana yang didapat oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Daerah Kabupaten Toraja Utara.
3. Peran Serta Masyarakat
Dalam mengembangkan objek wisata daerah di Kabupaten
Toraja Utara sangat penting dibutuhkan peran aktif dari
masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung upaya
pengembangan pariwisata daerah akan berdampak juga pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar itu sendiri. Untuk
meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Toraja Utara
melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar, yaitu:
a) Mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat
sekitar objek wisata untuk menciptakan masyarakat yang
sadar wisata;
b) Ikut serta masyarakat dalam melestarikan dan menjaga
alam dan hutan khususnya;
c) Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di
lokasi wisata dengan mungkin mengadakan kerja bakti
bersama-sama;
68
d) Ikut melestarikan budaya adat-istiadat yang di sekitar objek
wisata, budaya kuliner, dan lain-lain; serta
e) Keindahan, dan keramahan terhadap pengunjung
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata di
Kabupaten Toraja Utara:
a) Faktor Pendukung
1. Objek wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat
luas,dalam hal ini objek wisata Lolai, hal ini juga mempengaruhi
minat wisatawan yang ingin berkunjung ke Toraja Utara untuk
melihat objek wisata tersebut. Selain itu, tawaran pesona objek
wisata yang lain seperti Gunung Singki’ dan Tambolang sudah
mulai dilirik oleh wisatawan yang mengunjungi Kabupaten
Toraja Utara khususnya kota Rantepao karena masing-masing
objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Pendapatan
dari sektor pariwisata Kabupaten Toraja Utara juga menjadi
salah satu kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Partisipasi masyarakat sekitar Adanya peran langsung dari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah berupa bimbingan
dan keterlibatan terjun ke lapangan tempat wisata yang juga ikut
meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam
mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Toraja
69
Utara. Partisipasi masyarakat berupa ikut menjaga kebersihan
dan keamanan di objek wisata.
3. Mudahnya koordinasi antar pihak terkait Adanya hubungan baik
antara pihak dinas kebudayaan dan pariwisata dengan masing-
masing pengelola ketiga objek wisata di Kabupaten Toraja
Utara. Hubungan baik ini bisa dilihat lewat keaktifan para
pengelola objek wisata dalam menyetor dana retribusi, serta
koordinasi dinas pariwisata dengan para pengelola objek wisata
dalam event-event tahunan sebagai sarana promosi objek
wisata.
b) Faktor Penghambat
1. Dana yang terbatas
Faktor yang mempengaruhi tidak dan lancarnya pembangunan
pariwisata di Kabupaten Toraja Utara adalah keterbatasan
dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor
yang wajib di dahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya
pemerintah Kabupaten Toraja Utara juga mengupayakan secara
maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena
pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa
menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja
Utara sendiri. Hasil wawan cara dengan anggota DPRD Toraja
Utara KOMISI III mengatakan :
70
“Dana merukan factor utama dalam pengembangan obejek
wisata kanapa bisa tepat wisata akses dan fasilitasnya kurang
karena anggaran yang di sedian dari pemeritah juga masih
kurang”.
2. Lokasi geografis objek wisata.
Bagi objek wisata yang berada jauh dari pusat kota seperti Loali
To’ Tombi sulit dijangkau wisatwan dengan kendaraan umum.
Hal ini dikarenakan letaknya yang cukup jauh dan kurangnya
akses langsung dari pusat kota ke objek wisata, maka kebyakan
harus menggunakan kenadaraan Pribadi atau Reantal Motor.
3. Minimnya dan tidak terpusatnya Informasi
Kesulitan yang dialami wisatawan khususnya wisatawan asing
adalah minimnya informasi mengenai suatu objek wisata, serta
tidak dimaksimalkannya Tourist Information center. Sehingga
para wisawatan harus mencari informasi sendiri mengenai objek
wisata, letaknya dan apa saja yang ditawarkan dari objek wisata
tersebut.
71
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1) Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya
pengelolan Objek wisata Lolai Di Kab. Toraja Utara di atur
dalam Perda Kab. Toraja Utara No. 11 tahun 2015 Tentang
Renaca Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah 2015-
2030, Pasal 12 -18, Pemerintah Daerah ( Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan ) sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat
dari tersedianya sarana dan prasarana penujang pariwisata
yang cukup baik seperti tanda batas pijak pengujung, pagar besi
pembatas, wisma untuk menginap, dan sebagainya, Kebijakan
yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah
ada yang berjalan dengan baik termasuk pemenahan akses
jalan menuju kampung Lolai. Namun masih terdapat
kekurangan dalam pengelolan Objek wisata ini, seperti belum
adanya kelompok usaha – usaha yang di kampong lolai yang
mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk
mengembakan usahanya. Selain itu promosi tetang kampung
Loali belum maksimal seperti kurangnya pusat infomasi dan
papan jalan penujuk. Hingga kini Pemerintah Daerah masih
berusaha untuk memperkenalkan kamung lolai dengan
72
mengikuti pameran-pameran nasional tidak hanya itu
pemerintah juga mempekenalkan kepada masayarakat tetang
kepariwisataan guna membangun kencintaan dan motivasi
masyarakat untuk membangun pariwisata di Toraja Utara.
2) Faktor- Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Objek Wisata
Loali adalah masalah penganggaran yang terbatas membuat
berapa program besar atau program kecil tidak terlaksana
sesuai dengan rencana sebelumnya. Kesadaran Individu
Aparatus Sipil Negara juga menjadi faktor penghambat, Karena
status mereka itu maka mereka beranggapan bahwa meskipun
tidak berkerja secara maksimal tetap akan mendapat gaji secara
rutin. Masih kuranganya kreativitas yang dimiliki oleh pihak
dinas dalam menciptakan kegiatan yang dapat
mengembangkan daerah tujuan wisata serta sikap enggan
untuk memberika masukan yang mebangun, berharap dari
masyarakat tapi ternyata mereka masih kurang sadar wisata.
Sektor Pariwisata di Toraja Utara pada umumnya sangat unggul
karena terdapat beberapa obejek wisata yang bervariasi serta
memiliki keunikan tersendiri yang menjadi daya tarik bagi para
wisatawan. Namum keunggulan ini belum maksimal ditunjang
oleh fasilitas yang memadai seperti akses jalan menuju obejek
wisata yang kurang mendukung, kurangnya pusat informasi dan
publikasi mengenai objek wisata sehingga para wisatawan
73
harus aktif mencari info sendiri lewat masyarakat atau penyedia
jasa seperti hotel dan Cafe.
B. SARAN
1) Pemerintah perlu melakukan ekspansi dengan meningkatan
komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan, agar
segala sesuatunya jelas dan mudah dipahami, sehingga akan
terbangun komitmen bersama.
2) Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
(Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata) Kabupaten Toraja Utara agar
pelaksanaanya sesuai dengan yang telah di tuangkan dalam
RIPDA Kabupaten Toraja Utara.
3) Pemerintah sebaiknya merespon meningkatnya minat wisatawan
yang mengunjungi objek wisata Lolai di Kabupaten Toraja Utara,
dengan perlahan melakukan perbaikan fasilitas pendukung
pariwisata sepertiperbaikan akses jalan menuju objek wisata,
membuat pusat informasi pariwisata yang dapat dengan mudah
diakses oleh para wisatawan
4) Para yayasan pengelola objek wisata Loali sebaiknya
meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan fasilitas yang
memadai seperti tersedianya dan terjaminnya kebersihan toilet
umum, meningkatkan wahana permainan bagi pengujung yang
datang, tempat sampah bahkan diperlukannya jasa petugas
keamanan disetiap objek wisata
74
5) Masyarakat juga harus memhami prinsib kepariwisataan agar
berguna untuk membangun kecintaan dan termotivasi untuk
membagun Pariwisata, jangan hanya mengahrapkan bantuan dari
Pemerintah Daerah saja .
75
DAFTAR PUSTAKA
A.Fadhilah, Skripsi : “Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dalam Menjamin Kebebasan Beragama bagi Warga Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011
BagirManan, 2000. WewenangProvinsi, Kabupaten, dan Kota dalamRangkaOtonomi Daerah, Makalahpada Seminar Nasiaonal, FakultasHukumUnpad, Bandung.
HAW.Widjaya, 2004, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo, Jakarta.
H.JuniarsoRidwandanAchmadSodikSudrajat, 2009, HukumAdministrasi Negara danKebijakanPelayananPublik. Penerbitnuasa. Banadung
Siswanto Sunarno, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta
Sri Soemantri, 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Alumni. Bandung,Ilham Akbar Ilyas, Skripsi : “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Makassar”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
Titik Triwulan Tutik, 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
76
Yoeti, 2001, PengantarIlmuPariwisata, PenerbitAngkasa, Bandung.
Undang-Undang
Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Bab II Pasal 3
tentang Pedoman Pengembangan Kepariwisataan Nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2030
Website
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah/. Diakses pada tanggal 31