PENGARUH PENGETAHUAN PENGANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN APBD : KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI SKRIPSI Oleh : TICA SUSI PRATIWI NPM. C1C012020 UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI 2016
PENGARUH PENGETAHUAN PENGANGGARAN
TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN APBD :
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI
SKRIPSI
Oleh :
TICA SUSI PRATIWI
NPM. C1C012020
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2016
PENGARUH PENGETAHUAN PENGANGGARAN
TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN APBD :
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI
SKRIPSI
Diajukan Kepada Universitas Bengkulu untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Ekonomi
Oleh :
Tica Susi Pratiwi
NPM. C1C012020
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2016
ii
iii
iv
MOTTO
“Man Jadda wa Jadda (Barang siapa bersungguh-sungguh, ia
akan berhasil)”.
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” ― Q.S. Al – Insyirah:
6-8
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita
baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik
(Evelyn Underhill)
Do Your Best, And God Will Take Care Of The Rest
- ANONIM –
v
Skripsi ini ku persembahkan untuk :
Sang Maha Segalanya Allah SWT
Pedoman hidup ku, Nabi Muhammad SAW
Keluargaku Tercinta, Bapak (Toto Nurdianto, SP), Mama (Ari Yanuarandini),
Kakakku (Theo Jati Kesumo, S.Kom) dan Adekku tersayang (Sekar Arum Pertiwi)
Seluruh keluarga besar ku
Para Sahabat tercinta dimanapun kalian berada
Keluarga Besar Gedung K yang aku banggakan
Almamater tercinta, Universitas Bengkulu
vi
Special Thanks to…
Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya
dalam setiap langkah hamba, dan Nabi besar Muhammad SAW yang
selalu menjadi pedoman hidup.
Bapak (Toto Nurdianto, SP) dan Mama (Ari Yanuarandini) tercinta, yang
selalu mendoakan untuk keberhasilanku, selalu memberikan dukungan
atas setiap langkahku. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih
sayang yang tak terhingga yang tidak akan pernah terbalaskan oleh apa
pun dan sampai kapan pun.
Kakakku Mas Theo serta adekku tersayang Arum yang selalu
memberikan semangat dan hiburan.
Pembimbing Skripsiku Bapak Dr. Fadli, SE, M.Si., Ak, CA. Terimakasih
yang tak terhingga telah membimbing kami dengan penuh kesabaran.
Terimakasih banyak Bapak.
Dewan penguji skripsi Bapak Abdullah, SE, M.Si., Ak, CA, Ibu Isma
Coryanata, SE, M.Si., Ak, CA, dan Bapak Dr. Husaini, S.E., M.Si.,Ak, CA.,
Bapak Saiful, SE, M.Si., Ph.D, dan Ibu Nila Aprila, SE, M.Si., Ak, CA
Terimakasih atas kritik dan saran selama proses penulisan skripsi.
Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA
yang selalu mendengarkan curahan kami tentang kuliah selama ini dan
telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun.
Terimakasih selalu membantu kami bapak.
Seluruh dosen Akuntansi Universitas Bengkulu yang telah membimbing
saya selama perkuliahan.
Ryan Mahendra, yang selalu memberikan dukungan setiap saat, yang
selalu ada dalam suka maupun duka menjadi teman dekat sekaligus
sahabat. Nobody can replace you. You’re perfect with your way.
Teman-teman seperjuangan Eka Septi Wulandari, Sarry Irawati Putri,
dan Marsya Rossarzi yang telah mengisi hari-hariku dari pertama masuk
kuliah hingga saat ini. Terimakasih atas canda dan tawa, suka maupun
duka, dan kasih sayangnya untukku.
Tusmia dan Gusrya Indria Sari, terima kasih telah memberikan support
yang luar biasa dan rasa pantang menyerah, saling menguatkan serta teman
berbagi cerita dan keluh kesah.
Teman dari tk, tetangga SD, teman satu kelas SMP, dan dulu satu jurusan
kuliah, Rahmi Amelia. Terimakasih untuk supportnya selama ini,
walaupun jauh tapi tetap selalu ada menjadi tempat curahan hati.
Teman-teman yang amazing, Fardiansah, Reno Thanjaya, Erwin
Riswanda, Rexy Gunanto, Iwan Saputra, M. Nur Ahlijannata, Reydo Dwi
vii
Septyawan Oentoro, dan Dio Yudansha Prakoso. Terima kasih atas canda
tawa serta suka dukanya selama ini.
Seluruh teman-teman Akuntansi 2012 A yang luar biasa, Marta Yulia
Putri, Seprizah Andayani, Feni Kurniati Usman, Marsi Fella Rizki, Lovita
Setya Harini, Yulistia Elvaristi, Nur Azizah Khosi, Lioni, Nidya Lestari,
Desy Wulandari, Nivira, Naeyza Islamey Ningrum, Melasari Pratiwi, Ruri
Inayah, Despa Yuni, Putri Ayu, Makrina, Maria Meirani, dan Bambang
Sufriyadi.
Teman-teman yang lagi sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar,
yang telah memberikan motivasi, Ratnah Lestary, Dina Zati Ismah,
Meinaryanti, dan Ririn Rizky Aprina, semangat untuk kita!
Semua yang pernah ada dikehidupanku, yang telah memberi dukungan
atas skripsi ku, yang telah mendengar keluh kesah ku. Terimakasih atas
segalanya, meski hanya sebagian ataupun sepenuhnya, tapi tetap itu
motivator.
Serta, untuk semua yang telah memberikan dukungan baik secara
langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
viii
ix
THE INFLUENCE OF BUDGETING KNOWLEDGE ON LOCAL
PARLIAMENT (DPRD) MONITORING ROLE TOWARD LOCAL
GOVERNMENT BUDGET : ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS
MODERATING VARIABLE
By:
Tica Susi Pratiwi1)
Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak, CA2)
ABSTRACT
This study aimed to examined the influence of budgeting knowledge on
local parliament (DPRD) monitoring local government budget. This study also
aimed to examined whether organizational commitment become a moderate the
relationship between budgeting knowledge with local government budget
monitoring. The dependent variable in this study is local government budget
monitoring. Budgeting knowledge as independent variabel and organizational
commitment as moderating variable.
This study takes data from 30 members of local parliament (DPRD) in
North Bengkulu regency. The data gathering was done with direct survey. First
hypotheses test with a simple linear regression and second hypotheses using the
difference absolute value test. These results shows that budgeting knowledge has
positive effect on monitoring local government budget, meanwhile the difference
absolute value test results that organizational commitment variable doesn’t
moderate the relationship between budgeting knowledge with local goverment
budget monitoring.
Key Words: Budgeting Knowledge, Local Government Budget Monitoring,
Organizational Commitment.
1) Student 2) Supervisor
x
PENGARUH PENGETAHUAN PENGANGGARAN TERHADAP PERAN
DPRD DALAM PENGAWASAN APBD : KOMITMEN ORGANISASI
SEBAGAI PEMODERASI
Oleh:
Tica Susi Pratiwi1)
Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak, CA2)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan
penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD. Penelitian ini
juga bertujuan untuk menguji apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan
antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan
APBD. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan APBD.
Pengetahuan penganggaran sebagai variabel independen dan komitmen organisasi
sebagai variabel moderasi.
Penelitian ini menggunakan data dari 30 responden anggota DPRD
Kabupaten Bengkulu Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei
langsung. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan analisis regresi linier
sederhana, sedangkan hipotesis kedua diuji dengan menggunakan uji nilai selisih
mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan penganggaran
berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD sedangkan
hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak
memoderasi hubungan antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD
dalam pengawasan APBD.
Kata Kunci: Pengetahuan Penganggaran, Pengawasan APBD, Komitmen
Organisasi
1) Calon Sarjana (Akuntansi) 2) Dosen Pembimbing
xi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul
“Pengaruh Pengetahuan Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan
APBD dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi” dapat terselesaikan
dengan baik. Semoga kesejahteraan tercurah bagi Rasul-Nya, Muhammad SAW,
sang pemimpin umat manusia. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada
pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam proses penulisan
skripsi ini terutama kepada:
1. Bapak Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu sekaligus dosen
pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi,
masukan, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik
2. Dewan Penguji Bapak Bapak Abdullah, SE, M.Si., Ak, CA, Isma
Coryanata, SE, M.Si., Ak, CA, dan Bapak Dr. Husaini, S.E., M.Si.,Ak,
CA., Bapak Saiful, SE, M.Si., Ph.D, dan Ibu Nila Aprila, SE, M.Si., Ak,
CA yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, koreksi, dalam
menyelesaikan skripsi ini.
xii
3. Bapak Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam
menjalankan proses belajar di Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu.
4. Bapak Prof. Lizar Alfansi, SE, MBA. Ph.d selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
5. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc., Ak selaku Rektor Universitas
Bengkulu.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi
atas bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan selama masa studi
penulis.
7. Pihak-pihak yang telah memberikan andil dalam penyelesaian skripsi baik
langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penyusunan skripsi ini jauh dari
kesempurnaan karena masih banyaknya keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan
perbaikan-perbaikan dimasa akan datang agar skripsi ini dapat lebih baik lagi, dan
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Akhir
kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang
disengaja maupun tidak disengaja.
Bengkulu, Maret 2016
Penulis
xiii
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................... iii
HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .................................................. vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ......................... viii
ABSTRACT .................................................................................................... ix
ABSTRAK ..................................................................................................... x
KATA PENGANTAR ................................................................................... xi
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xviii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian ................................................ 8
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................. 9
1.4 Manfaat Penelitian ................................................................ 9
1.5 Lingkup Penelitian ................................................................. 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................... 12
2.1 Landasan Teori ..................................................................... 12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) ............................. 12
2.1.2 Teori Kontijensi .......................................................... 13
2.1.3 Pengertian APBD ...................................................... 14
2.1.4 Pengawasan APBD ................................................... 17
2.1.5 Pengetahuan Penganggaran ....................................... 21
2.1.6 Komitmen Organisasi ................................................ 23
2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................. 25
2.3 Hipotesis Penelitian ............................................................... 30
2.3.1 Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran
DPRD Dalam Pengawasan APBD ............................. 30
2.3.2 Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan
Pengetahuan Penganggaran dan Peran DPRD
dalam Pengawasan APBD .......................................... 31
2.4 Kerangka Penelitian .............................................................. 33
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 34
3.1 Jenis Penelitian ...................................................................... 34
xiv
3.2 Definisi dan Operasional Variabel ........................................ 34
3.21 Variabel Dependen .................................................... 34
3.2.2 Variabel Independen .................................................. 35
3.2.3 Variabel Moderasi ...................................................... 37
3.3 Metode Pengambilan Sampel ................................................. 38
3.4 Metode Pengumpulan Data .................................................... 39
3.5 Metode Analisis .................................................................... 39
3.5.1 Model Analisis Data ...................................................... 39
3.5.2 Teknik Analisis Data ..................................................... 39
3.5.2.1 Statistik Deskriptif ............................................ 40
3.5.2.2 Uji Kualitas Data .............................................. 40
3.5.2.2.1 Uji Validitas ....................................... 40
3.5.2.2.2 Uji Reliabilitas ................................... 41
3.5.3 Uji Kelayakan Model .................................................... 41
3.5.4 Analisis Regresi Linier Sederhana ............................... 42
3.5.5 Uji Nilai Selisih Mutlak ................................................ 42
3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) ..................................... 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................ 44
4.1 Data Penelitian ...................................................................... 44
4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner ................................. 44
4.1.2 Profil Responden ........................................................... 45
4.2 Statistik Deskriptif ................................................................ 47
4.3 Uji Kualitas Data ................................................................... 48
4.3.1 Uji Validitas Data ...................................................... 48
4.3.2 Uji Reliabilitas ........................................................... 49
4.3.3 Uji Asumsi Klasik ...................................................... 50
4.3.3.1 Uji Normalitas Data ....................................... 50
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas ...................................... 51
4.3.3.3 Uji Heteroskedasitas ....................................... 52
4.4 Pengujian Hipotesis ............................................................... 53
4.4.1 Pengujian Hipotesis 1 ................................................. 53
4.4.2 Pengujian Hipotesis kedua ......................................... 54
4.5 Pembahasan ............................................................................. 56
4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran DPRD
dalam Pelaksanaan APBD ............................................ 56
4.5.2 Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Antara
Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran DPRD dalam
Pengawasan APBD ....................................................... 57
xv
BAB V PENUTUP ................................................................................... 61
5.1 Kesimpulan ........................................................................... 61
5.2 Implikasi Hasil Penelitian ..................................................... 61
5.3 Keterbatasan Penelitian ......................................................... 62
5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya ........................................ 62
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 64
LAMPIRAN
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 25
Tabel 4.1 Data Respondense Rate ................................................................... 45
Tabel 4.2 Data Demografi Responden ............................................................. 45
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ........................................... 47
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data .................................................................. 49
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Data .............................................................. 50
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data ............................................................... 51
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas .............................................................. 52
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedasitas .............................................................. 53
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis 1 ............................................................ 53
Tabel 4.10 Hasil Pwngujian Hipotesis 2 ......................................................... 55
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Kuesioner Penelitian
Lampiran II Tabulasi Data
Lampiran III Statistik Deskriptif
Lampiran IV Frekuensi
Lampiran V Uji Kualitas Data
Lampiran VI Uji Normalitas
Lampiran VII Regresi Variabel Independen Pengetahuan Penganggaran dengan
Variabel Dependen Pengawasan APBD
Lampiran VIII Regresi Variabel Independen Pengetahuan Penganggaran dengan
Komitmen Organisasi (Variabel Moderasi)
xviii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian ................................................................. 33
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah berimplikasi positif
terhadap kedudukan, fungsi, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan diharapkan dapat lebih aktif dalam menangkap aspirasi dari
masyarakat dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan
publik.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (penugasan dari pemerintah
pusat/pemerintah provinsi kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah
provinsi) dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang berhubungan
langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih
mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bersifat demokratis, transparan,
dan bertanggungjawab. Harapan ini dapat terwujud jika seluruh komponen
pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik termasuk DPRD.
2
Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah
(tidak hanya menyetujui draft yang dipersiapkan oleh pemerintah) dan berperan
penting dalam proses penganggaran daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai fungsi DPRD,
yaitu:
1. Fungsi Pembentukan Perda Kabupaten/Kota,
2. Fungsi Anggaran, yaitu diwujudkan dengan bentuk pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota,
3. Fungsi Pengawasan, yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
a) Pelaksanaan Perda dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan peraturan
Bupati/Wali Kota
b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai pengawas, DPRD memerlukan data dan keterangan yang
memadai , oleh karena itu DPRD memiliki sejumlah hak, seperti hak bertanya,
hak interpelasi, dan hak angket.
Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi
atas pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD) selalu menjadi
perhatian khusus. Hal ini dikarenakan DPRD merupakan wakil rakyat yang
3
mengemban amanah dari rakyat yang diharapkan mampu untuk menjalankan
amanah tersebut supaya terbebas dari pelanggaran-pelanggaran dan
penyelewengan anggaran sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Namun,
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dewan cenderung menurun dikarenakan
maraknya kasus penyelewengan dan kebocoran anggaran akhir-akhir ini yang
menandakan kinerja dewan yang belum optimal dan belum ada komitmen
organisasi yang kuat dari anggota dewan.
Salah satu contoh kasus terbaru adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah pelanggaran
dimulai dari pengesahan hingga penggunaan APBD di Kabupaten Bengkulu
Utara. Dari hasil pengamatan dan evaluasi, BPKP menemukan sejumlah
pelanggaran pada penyusunan APBD khusus untuk tahun 2014 lalu. Pertama,
Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS) disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD seharusnya bulan Juli,
namun tahun 2014 disepakati pada tanggal 12 Desember. Kedua, penyusunan
KUA PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD
belum sepenuhnya berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ketiga, penyusunan indikator kinerja target program dan kegiatan pada APBD
tidak spesifik, hanya berupa persentase paket kegiatan tahun berjalan sehingga
tidak terukur. Selanjutnya, pengesahan APBD terlambat dari jadwal yang
ditetapkan Undang-Undang, yakni paling lambat 31 Desember setiap tahunnya.
Namun, pada tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Utara menetapkannya pada
tanggal 8 Februari. Selain itu, Bengkulu Utara dalam menyusun anggarannya
4
belum berdasarkan skala prioritas, biaya honor tanpa mempertimbangkan azas
kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan, dan penganggaran belanja modal tidak didukung dengan rencana
kebutuhan barang. Sedangkan hasil pengamatan penggunaan dana hibah bansos
(bantuan sosial) di kabupaten bengkulu utara, peraturan Kepala Daerah tentang
bansos/hibah belum mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Permendagri Nomor 32
Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos dari APBD.
Mekanisme hibah 2014-2015 juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku karena berbagai alasan. Pertama, bansos atau hibah
diberikan terus-menerus tiap tahun anggaran, kedua, Bupati tidak menetapkan
daftar penerima hibah dan bansos. Ketiga, pemberian hibah dalam bentuk barang
tidak didukung oleh naskah dan perjanjian hibah. Alasan lainnya, pemberian
hibah uang belum dipertanggungjawabkan oleh penerimanya, alokasi anggaran
bansos disalurkan ke partai, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kabupaten dan dharma wanita Kabupaten, serta belanja bansos diberikan ke
kelompok masyarakat yang bukan berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara
(Bengkulu Ekspress, Kamis, 29 Oktober 2015).
Dengan adanya kasus tersebut, fungsi pengawasan dewan dipertanyakan.
Kemana fungsi pengawasan dewan? Mengapa pelanggaran-pelanggaran seperti
yang dilansir oleh BPK tidak terdeteksi oleh dewan? Untuk meminimalisir
pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi seperti kasus yang telah dipaparkan
di atas fungsi pengawasan dewan sangat dibutuhkan. Dalam menjalankan fungsi
5
pengawasannya, anggota dewan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan anggaran
yang dimilikinya untuk dapat mendeteksi setiap pelanggaran dan penyelewengan
anggaran yang terjadi. Selain itu, dengan memiliki pengetahuan anggaran yang
tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang
dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat
(Truman, 1960).
Dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul pada saat
pelaksanaan APBD, anggota DPRD selaku pengawas APBD harus memiliki
komitmen organisasi. komitmen organisasi merupakan hal yang cukup penting
yang harus dimiliki oleh anggota DPRD. Komitmen organisasi merupakan
cerminan sikap dewan yang terkait dengan loyalitas dan kesetiaannya pada
lembaga legislatif tempat anggota dewan bekerja. Dengan adanya cerminan sikap
tersebut maka anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi
akan meningkatkan pengetahuan anggaran yang dimiliki dan menggunakan
pengetahuan anggarannya secara lebih tepat dan lebih baik dalam mengawasi
pelaksanaan APBD (Pramita dan Andriyani, 2010).
Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002) mengenai pengaruh
pengetahuan anggaran dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) membuktikan
bahwa pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap peran dewan dalam
pengawasan anggaran. Namun, RPPs tidak mempengaruhi peran dewan dalam
pengawasan anggaran.
Sopanah dan Mardiasmo (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh
partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan
6
antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan
daerah. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengetahuan anggota legislatif
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat
berpengaruh signifikan terhadap interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran
terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan transparansi kebijakan publik
tidak mempengaruhi interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan
pengawasan keuangan.
Werimon et al (2007) menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan
transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan
tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasilnya
membuktikan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara pengetahuan
dewan dengan pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat dan transparansi
kebijakan publik tidak mempengaruhi interaksi antara pengetahuan dewan
terhadap pengawasan keuangan daerah.
Hasil penelitian Coryanata (2007) membuktikan bahwa pengetahuan
dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran dewan dalam
pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan
transparansi kebijakan publik terbukti sebagai pemoderating hubungan
pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.
Winarna dan Murni (2007) melakukan penelitian yang hasilnya
membuktikan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap peran
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan personal background dan
7
political background tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan
dengan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
Hasil penelitian Pramita dan Andriyani (2010) membuktikan bahwa
terdapat pengaruh signifikan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap
pengawasan keuangan. Komitmen organisasi, akuntabilitas, dan partisipasi
masyarakat berpengaruh signifikan terhadap interaksi antara pengetahuan dewan
dengan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan transparansi kebijakan publik
tidak berpengaruh signifikan terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang
anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
Widyaningsih (2012) menguji pengaruh pengetahuan anggota legislatif
daerah tentang anggaran terhadap pengawasan APBD dengan akuntabilitas
sebagai variabel moderating. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat
pengaruh signifikan antara pengetahuan anggota legislatif terhadap pengawasan
APBD. Sedangkan akuntabilitas tidak memperkuat hubungan pengetahuan
anggota legislatif terhadap pengawasan APBD.
Hasil penelitian Mayasari (2012) membuktikan bahwa kualitas dewan
berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD, sedangkan akuntabilitas publik,
partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik tidak terbukti sebagai
pemoderating terhadap hubungan kualitas anggota dewan dengan pengawasan
APBD.
Manginte et al (2015) melakukan penelitian mengenai pengetahuan
anggaran serta peran partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan
budaya politik terhadap pengawasan keuangan anggota DPRD. Hasil penelitian
8
ini membuktikan pengetahuan dewan mempengaruhi pengawasan keuangan
anggota DPRD. Partisipasi masyarakat dan budaya politik terbukti mempengaruhi
interaksi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan
pengawasan keuangan, sedangkan transparansi kebijakan publik tidak
mempengaruhi interaksi hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran
dengan pengawasan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian
Manginte et al (2015) dengan mengganti variabel yang memoderasi antara
pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD yaitu
komitmen organisasi.
Berdasarkan Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa
pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan
keuangan daerah (APBD). Namun, terjadi ketidakkonsistenan hasil pada variabel
yang memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan
pengawasan APBD. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang, permasalahan,
fenomena serta ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai variabel yang
memoderasi pengetahuan anggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan
APBD inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan
dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan penganggaran mempengaruhi peran
DPRD dalam pengawasan APBD dan apakah komitmen organisasi mempengaruhi
interaksi antara pengetahuan penganggaran dan peran DPRD dalam pengawasan
APBD.
9
1.2 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa
permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Apakah pengetahuan penganggaran berpengaruh terhadap peran DPRD
dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?
2. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara pengetahuan
penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh pengetahuan penganggaran
terhadap peran DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
2. Untuk membuktikan apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan
antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1.4 Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari hasil
penelitian ini adalah:
1. Bagi Peneliti
10
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan materi-materi
perkuliahan yang berhubungan dengan Anggaran, Akuntansi Sektor
Publik, dan Akuntansi Keperilakuan.
2. Bagi DPRD
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD
sebagai masukan dalam melakukan pengawasan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar anggaran tersebut terhindar
dari pemborosan dan penyelewengan anggaran.
3. Bagi Akademisi
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk
penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang
penganggaran dan komitmen organisasi terhadap peran DPRD dalam
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1.5 Lingkup Penelitian
Penelitian ini hanya akan difokuskan pada pengaruh pengetahuan
penganggaran dan komitmen organisasi terhadap peran DPRD dalam pengawasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Variabel pengetahuan
penganggaran dibatasi pada Pengetahuan anggota legislatif terhadap Pelaksanaan
APBD hingga pertanggungjawaban APBD yaitu pelaporan dan evaluasi APBD,
serta kemampuan terhadap mendeteksi kebocoran anggaran. Sedangkan pada
fungsi pengawasan difokuskan pada pengawasan APBD oleh lembaga legislatif
11
pada Pelaksanaan APBD hingga pertanggungjawaban APBD yaitu pelaporan dan
evaluasi APBD. Variabel komitmen organisasi dibatasi pada tiga sikap dewan
yaitu rasa mengidentifikasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan, rasa
keterlibatan dengan tugas, dan kesetiaan pada organisasi. Sampel dalam
penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
12
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan konflik keagenan
yang terjadi antara agent dan principal dikarenakan adanya perbedaan
kepentingan di antara keduanya (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian
ini, konflik keagenan terjadi antara hubungan eksekutif dengan legislatif dan
legislatif dengan pemilih (voters) atau rakyat.
Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-
mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara principal dan agent. Pada hubungan pertama yaitu antara
pihak eksekutif dengan legislatif, konflik keagenan terjadi karena adanya
ketidakseimbangan informasi antara pihak eksekutif yang pada hal ini sebagai
agent dengan pihak legislatif sebagai principal. Pihak eksekutif (agen) yang
memiliki keunggulan informasi keuangan pada kinerja aktual cenderung
memaksimalkan utiliti (self-interest) dalam pembuatan atau penyusunan APBD.
Pihak eksekutif cenderung melakukan budgetary slack dengan tujuan untuk
mengamankan posisinya dalam pemerintahan, sedangkan pihak legislatif
(principal) cenderung melakukan “kontrak semu” dengan pihak eksekutif karena
memiliki discretionary power. Dalam proses pembahasan dan penetapan hingga
tahap pelaksanaan anggaran, pihak legislatif cenderung melakukan “titipan”
proyek atau kegiatan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi secara jangka
13
panjang demi menjaga kesinambungan dan mengharumkan nama politisi anggota
dewan (Subaweh, 2008). Sedangkan pada hubungan yang kedua yaitu ketika
pihak legislatif sebagai agen, dan rakyat sebagai principal maka pihak legislatif
akan membela hak-hak rakyat atau pemilihnya dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara pihak legislatif
dan pihak eksekutif harus menekan perilaku opportunistic atau kepentingan
pribadinya. Perilaku opportunistic ini bisa diminimalisir dengan melakukan
kinerja yang baik dan mengutamakan kepentingan rakyat baik itu oleh pihak
eksekutif dan pihak legislatif selaku pengawas APBD. Peningkatan dalam
pengawasan APBD dapat dilakukan oleh DPRD salah satunya dengan cara
meningkatkan pengetahuan penganggaran anggota dewan itu sendiri sehingga
informasi yang diperoleh oleh pihak agen (eksekutif) dan prinsipal (legislatif)
akan berimbang dan menekan terjadinya perilaku oportunistik seperti
penyelewengan dan kebocoran anggaran.
2.1.2 Teori Kontijensi
Teori kontijensi merupakan alat pertama dan paling terkenal untuk
menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi. Teori kontijensi
mempunyai suatu postulat bahwa efektivitas suatu organisasi dalam mengatasi
ketidakpastian lingkungan merupakan unsur-unsur dari berbagai subsistem yang
dirancang guna memenuhi tuntutan dan lingkungan yang saling berhubungan.
Manfaat dari rumusan teori kontijensi yang dapat dirasakan adalah dalam
14
mendesain suatu organisasi berdasarkan ketidakpastian lingkungan dan ukuran
organisasi (Lubis, 2010).
Ketidakpastian lingkungan seperti pembaharuan informasi dan
perkembangan ekonomi serta perubahan peraturan yang sering terjadi dalam
pemerintahan guna untuk menunjang tatakelola pemerintahan menjadi lebih baik
berdampak pada peran legislatif dalam mengawasi APBD. Pihak legislatif harus
melakukan kinerja dengan efektif agar APBD terhindar dari penyelewengan dan
kebocoran anggaran sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Guna untuk
menuwujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, variabel kontijensi yang
mutlak harus dimiliki oleh anggota legislatif adalah komitmen organisasi. Dengan
adanya komitmen organisasi yang tinggi, maka anggota legislatif akan
meningkatkan pengetahuan tentang penganggaran (APBD) dan menggunakan
pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap APBD
menjadi relatif lebih tepat dan baik (Pramita dan Andriyani, 2010).
2.1.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
15
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 APBD terdiri atas 3
bagian, yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah
adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebaliknya, semua kewajiban
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan disebut belanja daerah. Sedangkan pembiayaan
adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan mencakup Dana
Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup
hibah (barang atau uang dan jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari
provinsi kepada kabupaten atau kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus,
serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda sebelumnya.
Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung
dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
16
Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai
(honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sesuai Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah didanai dari dan atas beban
APBN.
Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi untuk kepentingan administratif, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian
bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah, ada 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pemerintahan daerah. Klasifikasi
belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,
lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja,
koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan
olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum,
kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi
dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup
pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan
perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
17
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan
organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain
klasifikasi belanja berdasarkan pemerintahan dan organisasi, belanja daerah juga
dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk keselarasan
dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Pengklasifikasian menurut fungsi
ini terdiri atas :
1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial
2.1.4 Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar
eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja
pemerintahan. Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU Nomor 32 Tahun
2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap
18
pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD,
mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan
pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hamidi et al (2010) mengatakan bahwa esensi
pengawasan tidak hanya sebatas pada melihat sesuatu dengan seksama dan
melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki
dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, hal
paling utama dalam pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan
tersebut.
Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa Pengawasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu pengawasan yang diperlukan pada
setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan
keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Dengan adanya
pengawasan tersebut diharapkan agar terhindar dari penyelewengan dan
kebocoran anggaran. Halim (2002) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan
pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi
dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Jika dalam kenyataan ditemukan penyimpangan maka melalui mekanisme
pengawasan, penyebab penyimpangan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar
19
dapat segera ditentukan tindakan koreksi yang diperlukan. Tindakan koreksi
dalam hal ini tidak hanya dapat dilakukan terhadap pimpinan, para pelaksana
kegiatan, melainkan dapat pula dilakukan terhadap rencana kegiatan yang
bersangkutan, aturan-aturan pelaksanaannya, serta terhadap tujuan kegiatan
tersebut. intinya, melalui tindakan koreksi itu, pelaksanaan kegiatan yang
bersangkutan diharapkan masih dapat kembali berjalan dan mencapai tujuan
tertentu secara operasional. Halim (2002) mengatakan bahwa jika tujuan
pengawasan secara umum itu diterapkan terhadap pengawasan keuangan daerah,
maka tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai
berikut :
1. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi,
dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya, jika tujuan pengawasan secara umum itu dijabarkan sesuai
dengan tahap proses pengelolaan APBD, maka tujuan pengawasan APBD secara
rinci adalah :
1. Untuk memastikan apakah APBD yang disusun benar-benar sesuai
dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan
2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar
sesuai dengan anggaran, aturan-aturan, dan tujuan yang telah
ditetapkan, dan
20
3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan
benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
“ DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala
Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan dan kerjasama internasional daerah “
Rokhman (2009) mengatakan bahwa wujud pengawasan terhadap
pelaksanaan APBD oleh DPRD adalah melihat, mendengar, mencermati
pelaksanaan APBD oleh SKPD baik secara langsung maupun berdasarkan
informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang
bersifat teknis. Menurut Nurhayati (2008) bentuk pengawasan yang dilakukan
oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga Legislatif (DPRD) terhadap lembaga Eksekutif (Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis
dan bukan pengawasan teknis maupun administratif.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD selama ini pada
dasarnya dilakukan melakukan melalui beberapa mekanisme (Rokhman, 2009)
yaitu :
1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah.
2. Kegiatan kunjungan kerja.
3. Rapat dengar pendapat umum (public hearing)
4. Pengaduan.
DPRD dalam melaksanakan kewenanganya dapat menjalankan fungsi
pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dapat dilakukan melalui
21
mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD. Melalui penilaian terhadap
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, DPRD dapat
memberikan catatan-catatan kepada Kepala Daerah untuk perbaikan-perbaikan
pada masa yang akan datang. Bahkan apabila terjadi kebijakan-kebijakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, DPRD dapat menggunakan
haknya baik hak angket maupun hak menyatakan pendapat yang tentu saja dalam
pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib
DPRD.
Menurut Robinson (2006) pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD
adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada saat pelaksanaan
APBD hingga pada tahap pelaporan APBD. Berdasarkan Tata Tertib DPRD dan
Robinson (2006) maka indikator pengawasan APBD oleh DPRD adalah aktivitas
pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD pada saat pelaksanaan hingga
pada tahap pelaporan melalui penilaian terhadap Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan menindaklanjuti apabila terjadi
penyelewengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib
DPRD.
2.1.5 Pengetahuan Penganggaran
Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi
dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam sebuah
kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan
22
daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen,
kepentingan kelompok, dan partainya (Sopanah dan Mardiasmo, 2003).
Yudoyono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan
hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif
serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota
mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan
pemerintahan, kebijakan publik, dan sebagainya. Pengetahuan yang akan
dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) salah
satunya adalah tentang pengetahuan penganggaran. Apabila pengetahuan dewan
tentang penganggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi
adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan
dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan
persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai
wakil rakyat (Truman, 1960).
Menurut Robinson (2006) indikator yang digunakan untuk mengukur
pengetahuan penganggaran dalam mengukur variabel pengetahuan penganggaran
yaitu dengan menanyakan apakah anggota DPRD mempelajari dan mengerti
RAPBD/APBD secara rinci, Nota Perhitungan APBD, dan Perhitungan APBD,
serta dapat mendeteksi apabila ada pemborosan atau kegagalan dan kebocoran
anggaran. Serta menanyakan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD
tentang RAPBD/APBD berbasis kinerja.
23
2.1.6 Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan
organisasi kerja yang dalam hal ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap
nilai-nilai yang ingin dicapai dalam organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk
menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi
kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi
kerja tersebut (Pramita dan Andriyani, 2010). Komitmen organisasi juga
merupakan nilai personal yang mengacu pada sikap loyal pada organisasi tempat
bekerja. Komitmen organisasional sering diartikan secara individu dan
berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang
bersangkutan. Komitmen pegawai pada organisasi merupakan salah satu sikap
yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang pegawai terhadap
tempat pegawai yang bersangkutan bekerja. Berikut tiga karakteristik yang
berhubungan dengan komitmen organisasi (Lubis, 2010) :
1. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan
organisasi.
2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk
kepentingan organisasi.
3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.
Menurut Feris dan Aranya (1987) dalam Lubis (2010) indikator-indikator
komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, pertama, rasa mengidentifikasi
dengan tujuan organisasi, yaitu suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap
tujuan serta nilai-nilai dari organisasi atau profesi. Kedua, rasa keterlibatan
24
dengan tugas organisasi atau profesi yaitu mempunyai kemauan untuk melakukan
kinerja dengan sungguh-sungguh. Ketiga, rasa kesetiaan pada organisasi atau
suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi atau profesi.
Komitmen organisasi terbangun apabila setiap individu mengembangkan
tiga sikap yang saling berhubungan berikut terhadap organisasi atau profesi :
1. Identifikasi (identification), yaitu pemahaman atau penghayatan
terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (involvement), yaitu perasaan terlibat dalam suatu
pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah
menyenangkan.
3. Loyalitas (loyality), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya
bekerja dan tinggal.
Menurut Robbins dan Judge (2009) terdapat tiga jenis mengenai komitmen
organisasi, yaitu :
1. Komitmen afektif (affective commitment) terjadi apabila pegawai
ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional
(emotional attachment) atau psikologis terhadap organisasi.
2. Komitmen kontinu (continuance commitment) muncul apabila
pegawai tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan
gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena pegawai tersebut
tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, pegawai yang
bersangkutan tinggal di organisasi tersebut karena dia membutuhkan
organisasi tersebut.
25
3. Komitmen normatif (normative commitment) timbul dari nilai-nilai
diri pegawai. Pegawai tetap bertahan menjadi anggota suatu organisasi
karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi
tersebut merupakan hal yang memang harus dilakukan. Jadi, pegawai
tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa berkewajiban untuk
tetap bertahan.
Dari ketiga jenis komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang
seharusnya dimiliki oleh para pegawai. Pegawai yang memiliki loyalitas, yaitu
pegawai yang mempunyai komitmen afektif akan cenderung setia dan bertahan
terhadap organisasi. Pegawai tersebut akan melakukan pekerjaan dengan
sungguh-sungguh dan rela melakukan pekerjaan tambahan untuk organisasi dan
memberikan saran-saran bagi perbaikan serta kemajuan organisasi.
2.2 Penelitian Terdahulu
Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. Peneliti/Tahun Variabel
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Data/Sampel
Teknik
Analisis 1. Indriani/2002 Pengetahuan
anggaran, Rules,
Procedures,
Policies (RPPs)
dan Pengawasan
anggaran
Data
dikumpulkan
dengan
penyebaran
kuesioner
kepada 147
responden yang
terdiri dari 39
orang anggota
DPRD Rejang
Lebong, 45
orang anggota
DPRD Bengkulu
Utara, 33 orang
Dianalisis
dengan
menggunakan
regresi linier
berganda.
Pengetahuan
anggaran
berpengaruh positif
terhadap
pengawasan
anggaran, RPPs
berpengaruh negatif
terhadap peran
DPRD dalam
pengawasan
anggaran
26
No. Peneliti/Tahun Variabel
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Data/Sampel
Teknik
Analisis anggota DPRD
Bengkulu
Selatan dan 33
orang anggota
DPRD Kota
Bengkulu.
2. Sopanah dan
Mardiasmo/2003
Partisipasi
masyarakat,
Transparansi
kebijakan
publik,
Pengetahuan
anggaran,
Pengawasan
keuangan
daerah
Data
dikumpulkan
dengan
penyebaran
kuesioner
kepada 115
responden yaitu
anggota Dewan
se-Malang Raya
yang terdiri dari
Kota Malang,
Kabupaten
Malang dan
Kota Batu.
Teknik
analisis data
menggunakan
multiple
regression.
Partisipasi
masyarakat
berpengaruh
signifikan terhadap
interaksi antara
pengetahuan
anggaran dewan
dengan pengawasan
keuangan daerah,
Transparansi
kebijakan piblik
tidak berpengaruh
terhadap interaksi
antara pengetahuan
anggaran dewan
dengan pengawasan
keuangan daerah,
Pengetahuan dewan
tentang anggaran
berpengaruh positif
terhadap
pengawasan
keuangan daerah.
3. Werimon et al/2007 Partisipasi
Masyarakat,
Transparansi
kebijakan
publik,
Pengetahuan
anggaran, dan
Pengawasan
keuangan
daerah (APBD)
Penyebaran
kuesioner
Dengan teknik
purposive
sampling dengan
kriteria DPRD
kabupaten se-
Provinsi Papua
dengan jumlah
minimal 19
anggota dewan \.
Jumlah
responden yang
mengembalikan
kuesioner
sebanyak 80
orang
Teknik
analisis data
menggunakan
multiple
regression.
Partisipasi
masyarakat dan
transparansi
kebijakan publik
berpengaruh negatif
terhadap interaksi
antara pengetahuan
dewan dengan
pengawasan
keuangan daerah
(APBD), Hubungan
positif signifikan
antara pengetahuan
dewan tentang
anggaran dengan
Pengawasan
keuangan daerah
(APBD)
4. Coryanata/2007 Akuntabilitas,
Partisipasi
masyarakat,
Transparansi
kebijakan
publik,
Pengetahuan
anggaran,
Pengawasan
keuangan
daerah
Data
dikumpulkan
dengan cara
menyebarkan
kuesioner
kepada anggota
DPRD Kota
Bengkulu yang
berjumlah 30
orang.
Teknik
analisis data
menggunakan
multiple
regression.
Akuntabilitas,
partisipasi
masyarakat, dan
transparansi
kebijakan publik
berpengaruh positif
terhadap interaksi
antara pengetahuan
dewan Tentang
anggaran dengan
pengawasan
27
No. Peneliti/Tahun Variabel
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Data/Sampel
Teknik
Analisis keuangan daerah
(APBD
5. Winarna dan Murni/2007 Personal
background,
Political
background,
Pengetahuan
dewan tentang
anggaran,
Pengawasan
keuangan daerah
Pengumpulan
data dengan cara
penyebaran
kuesioner
(Personally
Administered
Questioners)
kepada seluruh
anggota DPRD
se-eks
Karisidenan
Surakarta
dengan metode
simple random
sampling
Metode
analisis data
yang
digunakan
adalah
MANOVA
(Multivariate
Analysis of
Variance)
Personal
background dan
political
background tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
peran DPRD dalam
pengawasan
keuangan daerah,
Pengetahuan dewan
tentang anggaran
berpengaruh
signifikan terhadap
peran DPRD dalam
pengawasan
keuangan daerah
6. Pramita dan
Andriyani/2010
Pengetahuan
dewan tentang
anggaran,
Komitmen
organisasi,
Akuntabilitas,
Partisipasi
masyarakat,
Transparansi
kebijakan
publik,
Pengawasan
dewan pada
keuangan
daerah (APBD)
Pengumpulan
data dilakukan
dengan
menyebarkan
kuesioner
dengan
metode
purposive
randome
sampling, yaitu
anggota dewan
yang
membidangi
perekonomian
keuangan pada
DPRD se-eks
Karisidenan
Kedu dengan
jumlah anggota
DPRD yang
mengembalikan
kuesioner
sebanyak 99
orang.
Teknik
analisis yang
digunakan
adalah
multiple
regression.
Pengetahuan dewan
berpengaruh positif
signifikan terhadap
pengawasan
keuangan daerah
(APBD), Interaksi
antara pengetahuan
dewan tentang
anggaran,
berpengaruh positif
dengan komitmen
organisasi,
akuntabilitas, dan
partisipasi
masyarakat terhadap
pengawasan
keuangan daerah
(APBD),
Interaksi antara
pengetahuan dewan
dengan transparansi
kebijakan publik
tidak berpengaruh
positif terhadap
pengawasan
keuangan daerah
(APBD)
7. Widyaningsih/2012 Pengetahuan
anggaran,
Akuntabilitas
dan Pengawasan
APBD
Teknik
pengumpulan
data
menggunakan
kuesioner
dengan sampel
jenuh, yaitu
semua anggota
populasi
menjadi
responden yang
Teknik
analisis yang
digunakan
regresi linier
sederhana dan
Moderated
Regression
Analysis
(MRA).
Pengetahuan anggota
legislatif tentang
anggaran
berpengaruh
signifikan terhadap
Pengawasan APBD,
Akuntabilitas tidak
memperkuat
hubungan
pengetahuan dewan
tentang anggaran
28
No. Peneliti/Tahun Variabel
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Data/Sampel
Teknik
Analisis berjumlah 26
orang yang
merupakan
anggota DPRD
Kabupaten
Sukabumi.
dengan pengawasan
APBD.
8. Mayasari/2012 Kualitas anggota
dewan,
Akuntabilitas
publik,
Partisipasi
masyarakat,
Transparansi
kebijakan publik,
Pengawasan
APBD
Metode
pengumpulan
data adalah
metode survey
dengan cara
membagikan
kuesioner
kepada
responden yaitu
anggota DPRD
pada 9 daerah
Kabupaten/Kota
di Sumatera
Selatan dengan
teknik purposive
sampling dengan
kriteria anggota
dewan yang
membidangi
perekonomian
dan keuangan
yang berjumlah
91 orang.
Teknik
analisis yang
digunakan
regresi linier
sederhana dan
Moderated
Regression
Analysis
(MRA).
Kualitas anggota
dewan berpengaruh
positif terhadap
pengawasan APBD,
Akuntabilitas
publik dan
partisipasi
masyarakat
memiliki pengaruh
positif terhadap
interaksi antara
interaksi antara
kualitas dewan
dengan pengawasan
APBD,
Transparansi
kebijakan publik
tidak berpengaruh
positif terhadap
interaksi antara
kualitas dewan
dengan pengawasan
APBD
9. Filda/2013 Fungsi
pengawasan
DPRD,
Pengetahuan
Dewan Tentang
Anggaran, Good
Government
Governance :
Akuntabilitas,
Partispasi
masyarakat, dan
Transparansi
Kebijakan
Publik.
Pengumpulan
data dilakukan
dengan cara
menyebarkan
kuesioner
kepada anggota
DPRD Provinsi
Bengkulu yang
berjumlah 45
orang.
Teknik
analisis yang
digunakan
adalah regresi
linier
berganda dan
uji residual.
Fungsi pengawasan
DPRD berpengaruh
signifikan terhadap
akuntabilitas dan
partisipasi
masyarakat, fungsi
pengawasan DPRD
tidak berpengaruh
terhadap
transparansi
kebijakan publik,
pengetahuan
tentang anggaran
memoderasi
hubungan antara
fungsi pengawasan
DPRD dengan
akuntabilitas dan
partisipasi
masyarakat,
sedangkan pada
transparansi
kebijakan publik,
pengetahuan
anggaran tidak
29
No. Peneliti/Tahun Variabel
Metode Penelitian
Hasil Penelitian Data/Sampel
Teknik
Analisis terbukti
memoderasi.
10. Manginte et al/2015 Pengetahuan
anggaran,
Partisipasi
masyarakat,
Transparansi
kebijakan publik,
Budaya politik,
Pengawasan
keuangan
anggota DPRD
Teknik
pengumpulan
data dengan
melakukan
penyebaran
kuesioner
kepada seluruh
anggota DPRD
Provinsi Papua,
Kabupaten
Jayapura, Kota
Jayapura, dan
Kabupaten
Keerom.
Teknik
analisis yang
digunakan
adalah regresi
linier
sederhana dan
Moderated
Regression
Analysis
(MRA).
Pengetahuan
anggaran
berpengaruh positif
terhadap
pengawasan
keuangan anggota
DPRD
Partisipasi
masyarakat dan
budaya politik
berpengaruh
positif terhadap
interaksi antara
pengetahuan
anggaran dengan
pengawasan
keuangan anggota
DPRD Transparansi
kebijakan publik
tidak berpengaruh
terhadap interaksi
antara pengetahuan
dewan dengan
pengawasan
keuangan anggota
DPRD
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Manginte et al (2015)
dengan mengganti variabel yang memoderasi antara pengetahuan penganggaran
dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD yaitu komitmen organisasi.
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Filda (2013), Mayasari (2012),
Widyaningsih (2012) dan Indriani (2002), sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah
33 orang. Kemudian untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis pertama dan uji
nilai selisih mutlak untuk menguji variabel pemoderasi. Hal ini berbeda dengan
penelitian Winarna dan Murni (2007) yang menggunakan metode analis data
30
MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) untuk menguji setiap variabel
yang diteliti.
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum tentu benar maupun
salah, oleh karena itu dugaan sementara tersebut harus diuji dahulu kebenarannya.
Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan
seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya.
Berdasarkan kajian teori di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang
akan diuji kebenarannya adalah :
2.3.1 Pengetahuan Penganggaran dan Peran DPRD dalam Pengawasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Hubungan keagenan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif juga terjadi
dalam proses penganggaran daerah. Proses penganggaran melibatkan dua pihak,
yaitu pihak eksekutif dan pihak legislatif. Pihak eksekutif membuat rancangan
APBD dan diserahkan kepada pihak legislatif untuk dipelajari dan dibahas
bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hal ini merupakan
bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan
anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2009).
Pengawasan dapat dilakukan dengan baik apabila anggota DPRD
(legislatif) mempunyai pengetahuan yang memadai tentang penganggaran, yaitu
pengetahuan perencanaan anggaran, pengetahuan pelaksanaan anggaran, dan
pengetahuan pertanggungjawaban anggaran (Yudoyono, 2002). Pengetahuan
31
penganggaran yang lebih baik diharapkan pengawasan DPRD akan lebih optimal.
Anggota DPRD dapat lebih berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan
APBD serta mendeteksi adanya pemborosan dan penyelewengan APBD.
Penelitian yang membuktikan adanya pengaruh pengetahuan
penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD adalah penelitian
yang dilakukan oleh Indriani (2002), Sopanah (2003), Werimon et al (2007),
Winarna dan Murni (2007), Coryanata (2007), Devi dan Andriyani (2010),
Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), dan Manginte et al (2015). Hasil penelitian
yang telah dilakukan tersebut membuktikan bahwa pengetahuan penganggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan
APBD. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis
yang diajukan adalah sebagai berikut :
H1 : Pengetahuan penganggaran berpengaruh positif terhadap peran
DPRD dalam pengawasan APBD
2.3.2 Komitmen Organisasi dengan Hubungan Pengetahuan Penganggaran
dan Peran DPRD dalam Pengawasan APBD
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD anggota
dewan akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dapat muncul di
lapangan seperti adanya kejanggalan atau penyelewengan APBD yang dilakukan
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mendeteksi
penyelewengan yang terjadi, maka selain membutuhkan pengetahuan
penganggaran yang memadai, komitmen organisasi merupakan variabel kontijensi
32
yang mutlak harus dipenuhi oleh dewan. Hal ini dikarenakan komitmen organisasi
merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasi dan untuk
mencapai kinerja yang diharapkan. Komitmen organisasi merupakan cerminan
psikologis dewan yang bertujuan memotivasi dewan untuk menjalankan
pengawasan keuangan daerah (APBD).
Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi hal ini
berarti berkomitmen untuk melakukan kinerja dengan sungguh-sungguh yaitu
dengan meningkatkan pengetahuan penganggaran yang dimiliki dan
menggunakan pengetahuan penganggarannya dengan maksimal dalam mengawasi
pelaksanaan APBD serta memiliki moralitas dan mentalitas yang mendahulukan
kepentingan rakyat diwakilinya. Dengan demikian anggota dewan yang memiliki
komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki
untuk melakukan pengawasan terhadap APBD menjadi relatif lebih tepat dan baik
(Pramita dan Andriyani, 2010). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Paramita dan Andriyani (2010) yang membuktikan adanya
pengaruh positif komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan
penganggaran dengan pengawasan APBD oleh anggota dewan.
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis
yang diajukan adalah sebagai berikut :
H2 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan
pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD
33
2.4 Kerangka Penelitian
Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
penelitian ini akan menguji pengaruh pengetahuan penganggaran terhadap peran
DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.
Kerangka penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan
alur pemikiran dalam menguji hipotesis. Adapun kerangka penelitian dalam
penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1 seperti berikut :
H1
H2
Gambar 2.1
Kerangka Penelitian
PENGETAHUAN
PENGANGGARAN
KOMITMEN
ORGANISASI
PENGAWASAN
APBD
34
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian empiris (empirical
research), yakni penelitian yang dilakukan tehadap fakta-fakta empiris yang
didapatkan dari observasi atau pengalaman (Indriantoro dan Soepomo, 2002).
Serta bersifat kuantitatif yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana
pengaruh fenomena yang dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini
mengutamakan penelitian terhadap data dan fakta empiris dengan menggunakan
sumber data primer (kuesioner).
3.2 Definisi dan Operasional Variabel
Variabel yang diamati dalam penelitian ini melibatkan satu variabel
dependen yakni peran DPRD dalam pengawasan APBD, satu variabel independen
yaitu pengetahuan penganggaran, dan variabel moderasi yaitu komitmen
organisasi.
3.2.1 Variabel Dependen
Variabel Terikat (Dependent Variabel) merupakan variabel yang menjadi
perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependen merupakan variabel
yang dipengaruhi atau tertanggung oleh variabel lain. Variabel dependen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah peran DPRD dalam pengawasan APBD.
Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap
APBD yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di
35
luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD, untuk mengawasi APBD. Pengawasan
yang dilakukan yaitu pengawasan pada saat pelaksanaan APBD hingga
pertanggungjawaban APBD yaitu pelaporan dan evaluasi APBD. Indikator yang
digunakan dalam mengukur pengawasan APBD berdasarkan Tata Tertib DPRD
dan Robinson (2006) yaitu aktivitas pengawasan APBD yang dilakukan oleh
DPRD pada saat pelaksanaan hingga pada tahap pelaporan melalui penilaian
terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan
menindaklanjuti apabila terjadi penyelewengan.
Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang merujuk dari
kuesioner Coryanata (2007) dan kuesioner Robinson (2006) kemudian
dikembangkan dan disesuaikan dengan keperluan penelitian. Pengukuran
menggunakan skala likert, dengan skala penelitian 1-5 yaitu skor dari item 1 =
Sangat Tidak Setuju (STS) hingga 5 = Sangat Setuju (SS).
Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD dikatakan telah berjalan
dengan efektif dan sangat baik apabila rata-rata anggota DPRD (responden)
mengisi jawaban kuesioner dengan rata-rata 4 – 5 point. Apabila rata-rata
responden mengisi kuesioner dengan jawaban rata-rata 3 point dapat dikatakan
sudah cukup baik, dan rata-rata 1 – 2 point hal ini berarti anggota DPRD belum
melakukan pengawasan APBD dengan baik.
3.2.2 Variabel Independen
Variabel Bebas (Independent Variabel) merupakan variabel yang
mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran,
2006). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan
36
penganggaran (APBD). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun yang
dimaksud APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda).
Pengetahuan penganggaran diukur dengan menggunakan kuesioner
Indriani (2002) dan Robinson (2006) kemudian dikembangkan dan disesuaikan
dengan keperluan penelitian. Indikator yang digunakan untuk mengukur
pengetahuan penganggaran dalam penelitian ini yaitu dengan menanyakan apakah
anggota DPRD mempelajari dan mengerti RAPBD/APBD secara rinci, Nota
Perhitungan APBD, dan Perhitungan APBD, serta dapat mendeteksi apabila ada
pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Serta menanyakan
pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tentang RAPBD/APBD berbasis
kinerja (Robinson, 2006).
Instrumen pengukuran pengetahuan penganggaran tersebut menggunakan
13 pertanyaan. Dengan perinciannya adalah pengukuran 8 item pertanyaan
menggunakan skor skala likert dengan skor 1 untuk pilihan tidak pernah sampai
skor 5 untuk menyatakan selalu dan pengukuran 5 item pertanyaan menggunakan
skala likert dengan skor 1 untuk pilihan sangat tidak setuju sampai skor 5 untuk
menyatakan sangat setuju.
Anggota DPRD (responden) dikatakan telah memiliki pengetahuan
penganggaran yang tinggi atau sangat baik apabila rata-rata anggota DPRD
(responden) mengisi jawaban kuesioner dengan rata-rata 4 – 5 point. Apabila rata-
rata responden mengisi kuesioner dengan jawaban rata-rata 3 point dapat
dikatakan pengetahuan penganggaran yang dimiliki anggota DPRD masih kurang,
37
dan rata-rata 1 – 2 point hal ini berarti pengetahuan penganggaran anggota DPRD
masih sangat kurang atau belum memadai.
3.2.3 Variabel Moderasi
Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel moderasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi
merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja yang dalam hal
ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai yang ingin dicapai
dalam organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara
sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan
kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Pramita dan
Andriyani, 2010).
Indikator pengukuran variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini
menyangkut tiga sikap dewan yaitu rasa mengidentifikasi untuk mencapai kinerja
yang diharapkan, rasa keterlibatan dengan tugas, dan kesetiaan pada organisasi
yaitu lembaga legislatif (Feris dan Aranya, 1987 dalam Lubis, 2010). komitmen
organisasi diukur dengan menggunakan kuesioner Pramita dan Andriyani (2010)
dengan menggunakan skala likert, dengan skala penelitian 1-5 yaitu skor dari item
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) hingga 5 = Sangat Setuju (SS).
Anggota DPRD (responden) dikatakan telah memiliki komitmen
organisasi yang tinggi atau sangat baik apabila rata-rata anggota DPRD
(responden) mengisi jawaban kuesioner dengan rata-rata 4 – 5 point. Apabila rata-
rata responden mengisi kuesioner dengan jawaban rata-rata 3 point dapat
38
dikatakan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki anggota DPRD masih
kurang, dan rata-rata 1 – 2 point hal ini berarti anggota DPRD (responden) belum
memiliki komitmen organisasi.
3.3 Metode Pengambilan Sampel
Menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah semua anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga pada
penelitian ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah
33 orang dijadikan sebagai sampel.
Alasan dipilihnya sampel tersebut adalah karena seluruh anggota DPRD
Kabupaten Bengkulu Utara terlibat dalam proses pengawasan APBD yaitu pada
saat pelaksanaan APBD hingga pertanggungjawaban APBD. Selain itu, alasannya
seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dijadikan responden adalah
untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid atau tidak bias. Hal ini karena
suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,
2011).
39
3.4 Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer
adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survey langsung. Instrumen
yang digunakan adalah kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara
mengunjungi dan membagi kuesioner kepada responden (anggota dewan) di
kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
3.5 Motode Analisis
3.5.1 Model Analisis Data
Model analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan
regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). Untuk menguji
keabsahan hasil analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji
kualitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data dilakukan dengan program
SPSS versi 16 for windows.
3.5.2 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan model
regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis
regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model
yang diajukan dalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji
statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif,
dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.
40
3.5.2.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-
rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan
kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Analisis deskriptif dimaksudkan untuk
memberikan gambaran secara umum terhadap obyek yang diteliti melalui data
sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis mendalam
dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun data yang
diperoleh melalui hasil analisis deskriptif ini dilakukan dengan menyajikannya
dalam bentuk tabel biasa ataupun melalui tabel distribusi frekuensi.
3.5.2.2 Uji Kualitas Data
3.5.2.2.1 Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatan valid apabila pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.
Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas ini adalah dengan
menggunakan koefisien korelasi Pearson Corelation. Data dikatakan valid apabila
korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap
konstruknya signifikan pada level 0,05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid
(Ghozali, 2011).
41
3.5.2.2.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar stabil atau
konsisten suatu kuesioner dari yang merupakan indikator dari variabel atau
kontruk. Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji
statistik Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrument yang dikatakan valid
jika ( ri ) > 0,70 (Ghozali, 2011).
3.5.3 Uji Kelayakan Model
Dalam penelitian ini uji F (simultan) digunakan untuk melihat kelayakan
model penelitian. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua
variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh terhadap variabel dependen/ terikat. Untuk mengetahui hasil uji F adalah
dengan melihat hasil regresi yang dilakukan dengan program SPSS yaitu dengan
membandingkan tingkat signifikansi F < β = 0,05 maka Ha diterima, sebaliknya
jika tingkat signifikansi > β = 0,05 maka Ha ditolak.
Ada dua model statistik yang digunakan untuk menguji masing-masing
hipotesis dalam penelitian ini yaitu :
1. Analisis Regresi Sederhana
2. Uji Nilai Selisih Mutlak
42
3.5.4 Analisis Regresi Linier Sederhana
Digunakan untuk menguji hipotesis 1 yang persamaan regresinya dapat
dirumuskan sebagai berikut :
PAPBD = α + β1.PA(X) + ɛ ................................................................... (1)
Keterangan :
PAPBD = Peran DPRD dalam Pengawasan APBD
α = Konstanta
PA = Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan (X)
ɛ = Eror
3.5.5 Uji Nilai Selisih Mutlak
Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji nilai selisih mutlak. Uji nilai
selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak dengan
terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara
kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut
memoderasi variabel bebas dan tergantungnya. Persamaan regresinya dapat
dirumuskan sebagai berikut :
PAPBD = α + β1ZPA + β2ZKO + β3Abs│PA-KO│................ (2)
Keterangan :
ZPA = Standardisasi Pengetahuan Penganggaran
ZKO = Standardisasi Komitmen Organisasi
Abs│PA-KO│ = merupakan nilai interaksi yang diukur dengan nilai absolut
perbedaan antara PA dan KO
43
3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh
mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan
kisaran nilai adalah antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted (R2) semakin mendekati 1
itu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).
44
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Data Penelitian
4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner
Data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu kuesioner yang
ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bengkulu Utara. Kuesioner disebarkan sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai
dengan 18 Februari 2016, bertempat di DPRD kabupaten Bengkulu Utara.
Pengembalian kuesioner paling lambat diambil 1 minggu setelah kuesioner
disebarkan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan banyaknya
kuesioner yang tidak kembali dari para responden yang diteliti.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi para responden
secara langsung untuk menyerahkan kuesioner kepada seluruh anggota DPRD
Kabupaten Bengkulu Utara, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Kuesioner yang didistribusikan
sebanyak 33 kuesioner. Namun, dari 33 kuesioner yang dibagikan kuesioner yang
kembali sebanyak 32 kuesioner atau 96,97%. Dari 32 kuesioner yang kembali
hanya 30 kuesioner atau 90,9% yang dapat diolah menjadi data penelitian,
sedangkan sisanya sebanyak 2 kuesioner atau sebesar 6,06% tidak dapat diolah
dikarenakan pengisian jawaban pada kuesioner tidak lengkap dan terdapat
jawaban ganda pada item pertanyaan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 di
halaman berikut :
45
Tabel 4.1
Data Respondense Rate
Kuesioner yang kembali 32 96,97%
Kuesioner yang tidak kembali 1 3,03%
Kuesioner yang tidak dapat diolah 2 6,06%
Kuesioner yang dapat diolah 30 90,9%
Jumlah kuesioner yang didistribusikan 33 100%
Sumber : Data Primer Diolah, 2016
4.1.2 Profil Responden
Data demografi responden berikut ini menyajikan beberapa informasi
umum mengenai kondisi responden yang merupakan hasil dari penelitian yang
telah dilaksanakan. Dalam tabel 4.2 berikut ini menunjukkan informasi mengenai
jenis kelamin, umur, pendidikan dan apakah responden pernah atau tidak pernah
menjadi anggota DPRD sebelumnya.
Tabel 4.2
Data Demografi Responden
Keterangan Responden Persentase
Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan
28
2
93,33%
6,67%
Umur
- 31 – 40 Tahun
- 41 – 50 Tahun
- ≥ 50 Tahun
7
18
5
23,33%
60%
16,67%
Pendidikan
- SLTA/Sederajat
- D1/D2/D3
- S1
- S2
4
5
19
2
13,33%
16,67%
63,3%
6,67%
Pernah Menjadi Anggota DPRD
- Pernah
- Tidak Pernah
10
20
33,33%
66,67%
TOTAL 30 100%
Sumber : Data Primer Diolah, 2016
46
Dari tabel di atas, diketahui bahwa anggota DPRD Kabupaten Bengkulu
Utara yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mayoritas laki-laki
yakni 93,33% sedangkan sisanya sebesar 6,67% adalah perempuan. Usia
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mayoritas berada dalam
kelompok usia 41 – 50 tahun yaitu sebesar 60%. Sehingga dapat dikatakan bahwa
mayoritas anggota DPRD berada pada rentang usia matang atau produktif dan
juga berpengalaman.
Dilihat dari tabel pendidikannya, sebagian besar responden berpendidikan
S1 sebesar 63,33%, kemudian D1/D2/D3 (16,67%), lalu selanjutnya
SLTA/Sederajat (13,33%), dan terakhir berpendidikan S2 (6,67%). Hal ini
artinya sebanyak 86,67 % sudah berpendidikan tinggi (D1/D2/D3 , S1 dan S2),
sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran seharusnya semakin baik dan
berkualitas. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan
daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan
kepentingan kelompok dan partainya (Darma dan Hasibuan, 2012).
Selanjutnya, dalam penelitian ini sebesar 33,33% responden pernah
menjadi anggota DPRD pada periode sebelumnya, sementara mayoritas
didominasi oleh wajah-wajah baru yang belum pernah menjadi anggota DPRD
pada periode sebelumnya (66,67%).
47
4.2 Statistik Deskriptif
Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini
yaitu pengetahuan anggaran, peran DPRD dalam pengawasan APBD dan
komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif yang
menunjukkan angka kisaran teoritis, kisaran sesungguhnya (aktual), rata-rata
(mean) dan standar deviasi yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 dibawah ini :
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel
Kisaran Teoritis Kisaran Aktual
Min Maks Mean Min Maks Mean Std.
Deviasi
Pengetahuan
Penganggaran 14 70 42 50 69 61.7333 5.11882
Pengawasan
APBD 13 65 39 47 62 56.2000 4.18865
Komitmen
Organisasi 6 30 18 16 27 22.3000 2.62810
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, variabel pengetahuan penganggaran
mempunyai nilai mean teoritis sebesar 42, sedangkan pada rata-rata aktualnya
sebesar 61,7333 dan standar deviasi sebesar 5,11882. Nilai mean aktual sebesar
61,7333 ini menandakan pengetahuan dewan tentang penganggaran sudah sangat
baik yang terlihat dari rata-rata responden menjawab dengan jawaban “setuju”
(61,7333 : 14 item pertanyaan = 4,40) pengetahuan dewan terhadap anggaran
sudah sangat baik. Nilai standar deviasi sebesar 5,11882 lebih kecil dibandingkan
dengan mean aktualnya sebesar 61,7333 sehingga mengindikasikan tidak terjadi
variasi data penelitian pada variabel pengawasan APBD.
Variabel pengawasan APBD mempunyai nilai mean teoritis sebesar 39,
48
sedangkan pada kisaran aktualnya mempunyai nilai mean sebesar 56,2 dan standar
deviasi sebesar 4,18865. Nilai mean variabel pengawasan APBD untuk kisaran
aktualnya sebesar 56,2 mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan yang
telah dilakukan oleh responden terhadap APBD sudah sangat baik. Hal ini dapat
dilihat dari rata-rata responden menjawab dengan jawaban “setuju” (56,2000 : 13
item pernyataan = 4,32) dari setiap pernyataan tentang pengawasan APBD. Nilai
standar deviasi sebesar 4,18865lebih kecil dibandingkan dengan mean aktualnya
sebesar 56,2 sehingga mengindikasikan tidak terjadi banyak variasi data penelitian
pada variabel pengawasan APBD.
Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai mean teoritis sebesar 18,
sedangkan pada kisaran aktualnya mempunyai nilai mean sebesar 22,3 dan standar
deviasi sebesar 2,628. Nilai mean variabel pengawasan APBD untuk kisaran
aktualnya sebesar 22,3 mengindikasikan bahwa responden belum sepenuhnya
memiliki komitmen organisasi yang tinggi terlihat dari rata-rata responden
menjawab dengan jawaban “kurang setuju” (22,3 : 6 item pertanyaan = 3,71)
untuk setiap pertanyaan tentang komitmen organisasi. Nilai standar deviasi
sebesar 2,628 lebih kecil dibandingkan dengan mean aktualnya sebesar 22,3
sehingga mengindikasikan tidak terjadi banyak variasi data penelitian pada variabel
komitmen organisasi.
4.3 Uji Kualitas Data
4.3.1 Uji Validitas Data
Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi
bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil
49
analisis korelasi bivariate dapat diketahui dengan melihat output Cronbach’s
Alpha yang ada pada kolom Correlated Item – Total Correlation. Data dikatakan
valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total
skor setiap konstruknya signifikasi pada 0,05, maka pernyataan tersebut
dikatakan valid (Ghozali, 2011). Hasil Pengujian validitas data dapat dilihat pada
tabel 4.4 dibawah ini :
Tabel 4.4
Uji Validitas Data
No Variabel Pearson
Correlation Signifikan Keterangan
1 Pengetahuan
Penganggaran 0.379 - 0.784
0.000 –
0,039 Valid
2 Pengawasan APBD 0.382 - 0.701 0.000 –
0.037 Valid
3 Komitmen Organisasi 0.556 - 0.800 0.000 –
0.001 Valid
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
Dari tabel 4.4 terlihat bahwa semua variabel baik itu pengetahuan
anggaran, pengawasan APBD, dan komitmen organisasi semuanya valid, hal ini
terlihat dari nilai signifikansi dari semua variabel memiliki nilai dibawah 0.05.
4.3.2 Uji Reliabilitas
Setelah dilakukan pengujian validitas dilakukan pengujian reliabilitas.
Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji
statistik Cronbach Alpha (α). Variabel atau konstuk dikatakan reliabel jika nilai
Cronbach Alpha > 0,70. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai
reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat
50
pada tabel 4.5 dibawah ini. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.5
dibawah ini :
Tabel 4.5
Uji Reliabilitas Data
No. Variabel Nilai Cronbach
Alpha Keterangan
1 Pengetahuan Penganggaran 0.767 Reliabel
2 Pengawasan APBD 0.797 Reliabel
3 Komitmen Organisasi 0.884 Reliabel
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa semua variabel reliabel. Hal ini
terlihat dari semua nilai Cronbach Alpha (α) > 0,7 jadi tidak ada masalah pada uji
reliabilitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu
pengetahuan penganggaran, pengawasan APBD, dan komitmen organisasi adalah
valid dan reliabel.
4.3.3 Uji Asumsi Klasik
4.3.3.1 Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample
Kolmogorof-Smirnov Test. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp
Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5
%). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:
51
Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Data
Variabel Asymp Sig.
(2-tailed) Keterangan
Pengetahuan Penganggaran 0.474 Normal
Pengawasan APBD 0.776 Normal
Komitmen Organisasi 0.529 Normal
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
Dari tabel 4.6 terlihat bahwa semua variabel yaitu pengetahuan
penganggaran, pengawasan APBD dan komitmen organisasi memiliki nilai
Asymp Sig.(2-tailed) lebih dari 0.05 , sehingga data yang digunakan dalam
penelitian ini berdistribusi normal.
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter kolerasi antar variabel
bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya Tolerance
Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value ≥ 0,10 atau
sama dengan nilai VIF ≤ 10, Ghozali (2011). Hasil uji multikolinearitas dapat
dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :
Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel
Collenearity
Statistics Keterangan
Tolerance VIF
Model 2 Pengujian Moderasi
Pengetahuan Penganggaran
Komitmen Organisasi
Moderasi
0.882
0.912
0.918
1.133
1.097
1.089
Bebas Multikolinearitas
Bebas Multikolinearitas
Bebas Multikolinearitas
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
52
Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas di atas, diketahui bahwa
untuk semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai tolerance lebih
besar dari 0,01 demikian juga untuk nilai variance inflation factor semuanya
lebih kecil dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari
masalah multikolinearitas.
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji
heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :
Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Signifikansi Keterangan
Model 2 Pengujian Moderasi
Pengetahuan Penganggaran
Komitmen Organisasi
Moderasi
0.078
0.840
0.148
Bebas Heterokedastisitas
Bebas Heterokedastisitas
Bebas Heteroskedastisitas
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
Dari tabel 4.8 terlihat bahwa model 2 terlihat bahwa untuk semua variabel
memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.05, sehingga persamaan 2 tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas.
53
4.4 Pengujian Hipotesis
4.4.1 Pengujian Hipotesis 1
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
sederhana (regression analysis) dalam menguji hipotesis satu (H1). Hipotesis satu
dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran berpengaruh positif terhadap
peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hasil pengujian untuk hipotesis satu
dapat terlihat pada tabel 4.9 dibawah ini :
Tabel 4.9
Hasil Pengujian Hipotesis 1
Variabel
Persamaan 1 Konfirmasi
Hipotesis Nilai
Koefisien T Sig.
Pengetahuan Penganggaran 0.682 8.000 0.000 Diterima
R Square
Adjusted R Square
F
Sig.
0.696
0.685
63.994
0.000
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa
hipotesis satu diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.685 menunjukkan
bahwa 68,5% variabel pengawasan APBD yang dapat dijelaskan oleh variabel
pengetahuan penganggaran, sedangkan sisanya 31,5 % dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini. Nilai statistik F sebesar 63.994
dengan nilai signifikansi p = 0,000 < 0,05. Karena probabilitas signifikansi jauh
lebih kecil dari 0,05 maka hal ini berarti pengetahuan anggaran mempengaruhi
peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai
koefisien b1 sebesar 0,682 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pengetahuan
54
penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hasil pengujian
sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat yaitu pengaruh pengetahuan
penganggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD adalah positif.
Nilai signifikansi 0,000 < dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Hal ini
berarti bahwa semakin baik pengetahuan penganggaran yang dimiliki oleh
anggota dewan akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan APBD, atau
semakin tinggi pengetahuan tentang penganggaran yang dimiliki oleh anggota
maka akan semakin baik peran DPRD dalam pengawasan APBD.
4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua
Pengujian hipotesis kedua menggunakan uji nilai selisih mutlak. Uji nilai
selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak dengan
terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara
kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut
memoderasi variabel bebas dan tergantungnya. Hipotesis kedua dalam penelitian
ini dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis 2
Variabel
Persamaan 2 Konfirmasi
Hipotesis Nilai
Koefisien T Sig.
Pengetahuan Penganggaran
Komitmen Organisasi
Moderasi
3.349
0.158
-0.672
7.063
0.339
0.851
0.000
0.737
0.402
Ditolak
R Square
Adjusted R Square
F
Sig.
0.706
0.672
20.824
0.000
Sumber : Data Primer, Diolah 2016
55
Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 di atas menunjukkan nilai
Adjusted R Square cukup tinggi yaitu 67,2% yang berarti variabilitas pengawasan
APBD yang dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan penganggaran, komitmen
organisasi, dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi sekitar 67,2% dan
sisanya 32,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Jadi, dapat
disimpulkan model persamaan ini cukup baik. Hasil anova atau uji F
menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 20.824 dengan tingkat signifikansi
0.000 jauh di bawah 0.05. Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan
penganggaran, komitmen organisasi, dan komitmen organisasi sebagai
pemoderasi secara simultan mempengaruhi pengawasan APBD. Kemudian hasil
tampilan output SPSS juga jelas menunjukkan bahwa secara individu variabel
pengetahuan penganggaran menghasilkan nilai koefisien 3.349 dengan
probabilitas signifikansi 0.000 yang berarti variabel pengetahuan penganggaran
berpengaruh terhadap pengawasan APBD. Variabel komitmen organisasi
menghasilkan nilai koefisien 0.158 dengan probabilitas signifikansi 0.737 yang
menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap
pengawasan APBD. Variabel moderating komitmen organisasi memiliki nilai
koefisien -0.672 dengan probabilitas signifikansi 0.402 > 0,05 adalah tidak
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak
terbukti sebagai variabel moderating.
Hasil regresi dari hipotesis kedua ini menyatakan bahwa komitmen
organisasi memoderasi pengaruh pengetahuan penganggaran terhadap peran
DPRD dalam pengawasan APBD tidak dapat diterima (ditolak) karena variabel
56
moderasi yaitu komitmen organisasi yang mempengaruhi interaksi antara
pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD tidak
signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi
bukanlah variabel moderasi, yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak.
4.5 Pembahasan
Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan
bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima sedangkan hipotesis kedua
ditolak.
4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Penganggaran Terhadap Peran DPRD dalam
Pengawasan APBD
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel
pengetahuan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap peran DPRD dalam
pengawasan APBD. Artinya, semakin baik pengetahuan anggaran yang dimiliki
oleh anggota dewan akan semakin meningkatkan efektivitas pengawasan APBD
yang dilakukan oleh anggota DPRD.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan (agency theory) yang
menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pihak eksekutif dan
legislatif dapat diminimalisir dengan cara pihak legislatif memiliki pengetahuan
penganggaran yang memadai sehingga peran DPRD dalam melaksanakan
pengawasan APBD pun akan semakin efektif dan efisien sehingga dapat menekan
perilaku opportunisticseperti penyelewengan dan kebocoran anggaran serta
budgetary slack yang dapat dilakukan oleh pihak eksekutif dalam menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
57
Hal senada diungkapkan oleh Yudoyono (2002) yang menyatakan bahwa
DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas,
dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara
proporsional jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup
dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan
sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan
APBD salah satunya adalah pengetahuan tentang penganggaran. Apabila setiap
anggota dewan memiliki pengetahuan penganggaran yang baik maka diharapkan
anggota dewan dapat mendeteksi apabila terjadi penyelewengan, pemborosan, dan
kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan anggota dewan yang tinggi
akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya
sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960).
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Indriani (2002), Sopanah dan Mardiasmo (2003), Werimon et al (2007),
Coryanata (2007), Winarna dan Murni (2007), Pramita dan Andriyani (2010),
Widyaningsih (2012), dan Manginte et al (2015) yang membuktikan bahwa
pengetahuan penganggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam
pengawasan APBD.
4.5.2 Komitmen Organisasi Memoderasi Hubungan Antara Pengetahuan
Penganggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan APBD
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 dengan uji nilai selisih mutlak
dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan
58
antara pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan
APBD. Jadi variabel komitmen organisasi bukan merupakan variabel yang
memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan penganggaran dengan
pengawasan APBD. .
Dilihat dari teori kontijensi, komitmen organisasi tidak mampu
menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi dan tidak mampu dalam
mengatasi ketidakpastian lingkungan yang terjadi di dalam pemerintahan
Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dikarenakan struktur organisasi yang ada
dalam pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat menciptakan
komitmen organisasi yang tinggi terutama pada anggota DPRD yang berperan
dalam pengawasan APBD yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak
mendukung atau belum menyadari akan pentingnya komitmen organisasi. Hal ini
diperkuat dengan kondisi praktis saat melakukan penelitian di Kantor DPRD
Kabupaten Bengkulu Utara banyak anggota dewan tidak memiliki komitmen
organisasi yang tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja dan sebagai
wakil rakyat. Hal ini dibuktikan dengan sikap ketidakmauan dewan untuk
berusaha di atas batas normal menyukseskan kinerja lembaga legislatif tempatnya
bekerja, loyalitas dan profesionalisme kinerja yang kurang. Anggota dewan
kurang menghargai waktu dan pekerjaan bahkan cenderung kurang
memperhatikan aspirasi masyarakat.
Hasil pengujian hipotesis kedua ini berbeda dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) yang hasil penelitiannya
menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap
59
hubungan pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan
APBD. Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan adanya perbedaan situasi dan
kondisi responden serta tingkat kesadaran responden mengenai betapa pentingnya
memiliki komitmen organisasi yang tinggi dalam setiap menjalankan tugasnya
sebagai wakil rakyat. Hal ini terlihat dari variabel komitmen organisasi dengan
jumlah nilai terendahnya 122, point pernyataan nomor 4 yaitu tentang “Saya
sebagai anggota dewan mau berusaha di atas normal untuk menyukseskan kinerja
legislatif tempat saya bekerja” memiliki jumlah nilai terendah. Analisanya adalah
menurut anggota DPRD itu sendiri (responden) merasa belum melakukan usaha di
atas normal untuk menyukseskan kinerja legislatif. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar responden belum melakukan kinerja dengan sangat baik,
mungkin hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus penyelewengan APBD di
Kabupaten Bengkulu Utara yang terjadi karena anggota dewan belum
melaksanakan kinerjanya dengan baik. Salah satu contoh kasusnya adalah adanya
temuan BPKP di Kabupaten Bengkulu Utara mengenai mekanisme hibah 2014-
2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena
berbagai alasan. Pertama, bansos atau hibah diberikan terus-menerus tiap tahun
anggaran, kedua, Bupati tidak menetapkan daftar penerima hibah dan bansos.
Ketiga, pemberian hibah dalam bentuk barang tidak didukung oleh naskah dan
perjanjian hibah. Alasan lainnya, pemberian hibah uang belum
dipertanggungjawabkan oleh penerimanya, alokasi anggaran bansos disalurkan ke
partai, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten dan dharma
wanita Kabupaten, serta belanja bansos diberikan ke kelompok masyarakat yang
60
bukan berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu Ekspress, Kamis, 29
Oktober 2015).
61
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengolahan data dengan
menggunakan bantuan software SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengetahuan penganggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD
dalam pengawasan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi tingkat pengetahuan penganggaran yang dimiliki oleh anggota
dewan maka semakin baik efektivitas pengawasan APBD yang
dilakukan oleh anggota dewan.
2. Komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan pengetahuan
penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi bukan merupakan
variabel yang memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan
penganggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD, karena
dari uji nilai selisih mutlak tidak terbukti sebagai moderating.
5.2 Implikasi Hasil Penelitian
Pengetahuan penganggaran merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi peran DPRD dalam melakukan pengawasan APBD, sehingga
semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka efektivitas pengawasan
APBD dapat semakin meningkat. Oleh karena itu, anggota dewan diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuan penganggaran yang dimilikinya agar
62
pengetahuannya menjadi lebih baik lagi agar dapat mengawasi APBD setiap tahap
dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD sehingga
dapat menekan terjadinya penyelewengan atau kebocoran anggaran.
5.4 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan diantaranya:
1) Lamanya penelitian dipengaruhi oleh sulitnya menemui anggota
DPRD (responden) karena kesibukan dan mobilitas anggota DPRD
yang sangat padat.
2) Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner menyebabkan
biasnya data yang terkumpul yang dapat dikarenakan oleh tidak
seriusnya atau kurang telitinya responden dalam mengisi kuesioner
yang bisa disebabkan oleh keadaan atau kondisi emosional responden
yang berbeda.
5.4 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya
Dengan adanya keterbatasan penelitian, disarankan untuk penelitian
selanjutnya :
1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian
pada Kabupaten atau Kota lain agar hasil penelitian lebih memungkinkan
digeneralisir secara umum.
2) Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain
yang dapat meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan APBD
63
khususnya pada variabel moderating seperti Good Government
Governance (GGG).
3) Untuk dapat memperoleh data yang lebih valid pada penelitian
selanjutnya pengumpulan data hendaknya dilakukan dengan metode
wawancara untuk menghindari biasnya data.
64
DAFTAR PUSTAKA
Bengkulu Ekspress. 2015, 29 Oktober. BPKP Sorot Seluma dan BU Terindikasi
Banyak Pelanggaran. Tersedia di http://bengkuluekspress.com/bpkp-sorot-
seluma-dan-bu-terindikasi-banyak-pelanggaran/ (diakses pada 23 Desember
2015)
Coryanata, I. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi
Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium
Nasional Akuntansi X. Makassar.
Filda. 2013. Pengaruh Pengawasan DPRD Terhadap Good Government
Governance (GGG) dengan Pengetahuan Anggaran (APBD) Sebagai
Pemoderasi (Studi Pada DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2009-2014).
Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.
Tidak dipublikasikan.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta :
Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Abdullah, Sukriy. 2009. Hubungan dan Masalah Keagenan di
Pemerintahan Daerah : (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan
Akuntansi). Jurnal Akuntansi Pemerintah. Tersedia di :
https://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-
theory/abdul-halim-dan-syukriy-abdullah/ (diakses pada 23 Desember
2015).
Hamidi, J. dan M. Lutfi . 2010. Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintah
Daerah. Universitas Brawijaya Press. Malang.
Indriani, R. 2002. Pengaruh Pengetahuan dan RPPS Terhadap Peran DPRD
dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD Se-Provinsi
Bengkulu). Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
Indriantoro, N dan Soepomo B. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta :
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Jensen, M.C, and Meckling W. 1976. Theory of the Firm : Manajerial Behavior,
Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics
3(4). Pp : 305-360.
Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat.
65
Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Andy Offset.
Mayasari, R. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan
APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel
Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi 2(1): 48-64.
Manginte, Shofia Yunus, Eko Ganis Sukoharsono, dan Erwin Saraswati. 2015.
Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Tranparansi
Kebijakan Publik dan Budaya Politik Terhadap Pengawasan Keuangan
Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). Simposium Nasional Akuntansi
18. Medan.
Nurhayati. 2008. Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
(Perda) Tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun 2006. Artikel.
Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.
Pramita, dan Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah
(APBD) (Studi Empiris Pada Se-Karesidenan Kedu). SNA XII. Purwokerto.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Tersedia di
http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daera
h.pdf (diakses pada 23 Desember 2015).
_________________, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. Tersedia di http://www.slideshare.net/srijadi/uu-no-
23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah (diakses pada 23 Desember
2015).
_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Th. 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedia di Web :
http://www.kemendagri.go.id (diakses pada 23 Desember 2015).
_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tersedia di Web
: http://www.kemendagri.go.id (diakses pada 23 Desember 2015).
_________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016. Tersedia di Web : http://www.kemendagri.go.id (diakses pada
23 Desember 2015).
66
_________________, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tersedia di
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/kp-74-2001.pdf (diakses pada
20 Desember 2015).
Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A., 2009. Organizational Behavior. 13th
Edition. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
Robinson. 2006. Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan
Anggaran : Pengetahuan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu). Tesis.
Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
Semarang. Tidak dipublikasikan.
Rokhman, Ali. 2009. Teknik Pengawasan DPRD. Makalah disajikan di Baturaden
Pada tanggal 18 Agustus 2009.
Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1.
Jakarta: Salemba Empat.
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan
Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan
Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah
(APBD).Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta. Tidak di Publikasikan.
Subaweh, Imam. 2008, 24 Februari. Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah.
Tersedia di http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/imas/2008/09/03/agency-
theory-dalam-pemerintahan-daerah/ (diakses pada 23 Desember 2015).
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Truman, D. B. 1960. The Governmental Proccess, Political Interest, and Public
Opinion, Alfred A Knof. New York : pp 333. Tersedia di :
http://www.jstor.org/ (diakses pada 20 Desember 2015).
Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir . 2007. Pengaruh
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap
Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X.
Makassar.
Winarna, Murni. 2006. Pengaruh Personal Background, Political Background
dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam
Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X.
Makassar.
67
Widyaningsih, dan Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif
Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating.
Jurnal Akuntansi UPI. ISSN 2088-2106.
Yudoyono, B. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan
PemerintahDaerah.http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendel
a3.html.