SKRIPSI PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA ( STUDI KASUS DESA PEKALOBEAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG) ROSPA 105730429713 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2017
88
Embed
SKRIPSI PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN ASAS ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN ASAS TRANSPARANSIDALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA
( STUDI KASUS DESA PEKALOBEAN KECAMATANANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG)
ROSPA
105730429713
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017
iv
ABSTRAK
ROSPA. 2017. Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Asas TransparansiDalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pekalobean KecamatanAnggeraja Kabupaten Enrekang dibimbing oleh H.Andi Rustam dan IsmailRasulong.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansiyang ada di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalamPengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi kegiatanperencanaan,pelaksanaan dan evaluasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif adalah data yangdiperoleh dari pemerintah desa yang dapat dibuktikan dengan memaparkan,menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi yang adadiolah dan dianalisa sesuai dengan metode analisis sehingga dapat terlihathasilnya.
Hasil penelitian berdasarkan penelitian tentang asas transparansi terhadappengelolaan anggaran dana desa yang ada di Desa Pekalobean KecamatanAnggeraja .Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem transparansinya sudahefektif atau sudah terealisasi berdasarkan dengan hasil wawancara terhadapmasyarakat desa pekalobean. Akan tetapi masih memiliki kekurangan di SDMnyakarena tidak terlalu paham mengenai akuntansi, cara pengelolahan keuangan desadan peraturan-peraturan tentang pengelolahan keuangan desa.
Kata kunci : Persepsi, Asas Transparansi, Anggaran Dana Desa
v
MOTTO
‘‘Jangan Hina Pribadi Anda Dengan Kepalsuan KarenaDialah Mutiara Diri Anda
Yang Tak Ternilai’’
‘‘Sabar Dalam Mengatasi Kesulitan
Dan Bertindak Bijaksana
Dalam Mengatasinya
Adalah Suatu Yang Utama’’
xii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Asas Transparnsi
Dalam Pengelolaan Aanggarna Dana Desa (Studi Kasus Desa Pekalobeaan
Kecamtan Anggeraja Kabupaten Enrekang)’’
Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari
bimbingan. Motivasi,dukungan, bantuan dan uluran tangan berbagai
pihak.sehingga segala hambatan dan tantangan bisa terlewat. Oleh karena itu,
dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tak terhingga terutama kepada:
1. Kepada kedua orang tuaku ayahanda pawa dan ibunda sulida ucapan
terima kasih tak cukup menggambarkan wujud penghormatan ananda
atas do’a , nasehat-nasehat terbaiknya, bimbingan dan dorongan dalam
menggapai cita-cita. Hanya ALLAH SWT yang mampu membalas
kebaikan yang sangat agung itu. Serta kakak saya
Sudarman,Sumarni,Hasmiati,Muh.Roni,Muh.Syamsul Dan Adik-
Adikku Muh.Ruslan,Wanda Hamida. Yang senantiasa membantu
penulis. Terkhusus untuk semua keluarga besarku yang selalu
memberiku motivasi. Dukungan, do’a dan membantu dalam
penyelesaian skripsi ini.
xii
2. Bapak Dr. H Abd Rahman,SE,. MM, selaku Rektorat Universitas
Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Rasulong.,SE,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi,SE,.M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiayah
Makassar.
5. Kepada Bapak Dr.H.Andi Rustam.,SE,MM,Ak,CA.CPA selaku
pembimbing I yang dengan tulus memberikan nasehat bimbingan,
saran, serta petunjuk selama penulis melakukan penyusunan dan
penulisan skripsi ini. dan Bapak Ismail Rasulong.SE,MM selaluku
pembimbimng ke II yang dengan tulus dan sabar bersedia meluangkan
waktunya serta petunjuk dan bimbingannya kepada penulis terima
kasih banyak atas bimbingannya.
6. Bapak/ibu dan Asisten Dosen Fakulats Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muahmmadiyah Makassar. Khususnya Dosen-Dosen
Jurusan Akuntansi, yang telah banyak membimbing dan membagi
ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang telah memberikan saya
izin untuk melalukan penelitian.
8. Aparat Desa Pekalobean Engkos Sinte, Safari dan Amir Pasa yang
telah menrima dan memabntu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
xii
9. Kepada kakandaku Saleka S.Pd, Hasrul.,SE dan sahabat-sahabatku
Dewi Ahra Nur, SE, Sumarni S.Pd, Hasniar S.Pd, Lidya Andriyani,
241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer
ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang
Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan
Penutup Pasal 123).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
ini mengatur semua pengelolaan dana transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Meskipun Dana Desa hadir melalui skema Negara, Kabupaten baru ke
Rekening Desa, namun harus diatur oleh Peraturan ini karena merupakan
dana yang bersumber dari APBN.Pasal 2 ayat 1 memuat ketentuan tentang
Transfer ke Daerah dan Dana yang meliputi Transfer ke Daerah dan Dana
Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal
29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini
mengatur juga semuanya tentang dana transfer meliputi Transfer ke daerah
yang terdiri atas Dana Perimbangan, DID, dan Dana otonomi Khusus dan
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Khususu
dan Dana Transfer Umum seperti DBH dan DAU hingga Dana BOS.
19
C. Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan Desa tidak hanya menyangkut perlunya
peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting
adalah dimilikinya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang
dapat diandalkan.Kita sadari bahwa aparat Desa yang ada saat ini sebagian
besar memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Banyak dana yang
dikucurkan ke berbagai desa di Indonesia melalui APBN dan APBD saat ini
hampir dan bahkan ada yang melebihi 1 milyar per tahunnya.
1. Keuangan Desa
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah
bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan
mempertanggungjawabkannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pasal
71 Ayat 1 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2015 yang
dimaksudKeuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya
pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan
menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan
Keuangan Desa.
Di dalam Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa
meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan
20
mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan
Menteri ( maksudnya Menteri Dalam Negeri). Kemudian jika kita lihat
juga pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada
Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.Laporan semester pertama
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.Sedangkan
laporan semester kedua disampaikan
palinglambatpadaakhir Januari tahun berikutnya. Pasal 104 menyatakan
bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala
Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes Desakepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota
melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.
2. Jenis APBDes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Ada 3 jenis APBDes dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :
a. Pendapatan Desa
Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis.
21
b. Belanja Desa
Ada beberapa hal yang menyangkut belanja desa meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut
kelompok, kegiatan, dan jenis.
c. Pembiayaan Desa
Untuk pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan
jenis.
3. Langkah-Langkah Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik menurut saya
sendiri adalah bagaimana sumber daya manusia itu sendiri karena
bagaimanapun tanpa sumberdaya yang handal akan mempu mengelola
keuangan desa secara baik dan benar. Sebagaimana telah dinyatakan
sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang
dapat dijelaskan sebagai berikut :
22
a. Perencanaan
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh
Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat
atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.
3. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.Dalam hal
Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut,
maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
b. Pelaksanaan
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.
3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
c. Penatausahaan Keuangan Desa
Dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan di desa seorang
bendahara harus mempu mengelola keuangan secara tepat dan akuntabel
ada 2 kewajiban secara umum seorang bendahara desa antara lain adalah:
23
1 Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas
Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
2 Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
d. Tahapa Pelaporan
Pelaporan APBDes dilakukan oleh Kepala desa dimana Kepala Desa
harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada
Bupati/Walikota yang meliputi :
1. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDes.Semester Pertama.
2. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDes Semester Akhir.
e. Tahap Pertanggungjawaban
Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir
tahun anggaran laporan yang meliputi :
1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun
Anggaran berkenaan.
2. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
3. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
24
5. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan
6. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
4. Pengelolaan Keuangan Desa Harus Akuntabel (Sesuai Dengan
Standar Akuntansi)
Seperti yang telah di singgung pada kalimat diatas kenapa keuangan di
desa harus akuntabel hal ini jelas sekali karena akan lebih jelas dan
berstandar sehingga alur keuangan desa akan sistematis. Bendahara desa
harus mampu menguasai akuntansi keuangan.Jika kita definisikan bahwa
Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga
menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Lalu aspek apa
saja yang termasuk kedalam akuntansi? Berikut ada 2 aspek dan
karakteristik akuntansi keuangan diantaranya adalah :
1. Aspek Fungsi
Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya
pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien.
Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan,
pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas
(misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaat baik oleh pihak internal
maupun eksternal.
2. Aspek Aktivitas
Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifkasi data, menjadi
sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi
25
sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Karakteristik penting akuntansi, meliputi :
a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi
keuangan
b. Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan
output informasi dan laporan keuangan
c. Informasi keuangan terkait suatu entitas
d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan
keputusan.
5. Prinsip Akuntansi Yang Digunakan
Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan
dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi.Namun, pada kenyataannya
prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib.Hal itu dikarenakan
prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-
rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya.
Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan
keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal
untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan
pemerintah Desa lainnya.
Ada Beberapa Prinsip Akuntansi Yang Digunakan:
1. Prinsip Harga Perolehan
Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta
(aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan
26
sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang
bertransaksi.Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai
uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.
2. Prinsip Realisasi Pendapatan
Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur
dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh.Pengukuran
pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan
berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas.Pencatatan
pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat
terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang
diterima.
3. Prinsip Objektif
Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh
bukti-bukti transaksi yang ada.Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak
ada pencatatan transaksi.Prinsip ini memerlukan pengawasan dan
pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-
kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.
4. Prinsip Pengungkapan Penuh
Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan
sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan
kuatitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
5. Prinsip Konsistensi
27
Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai
konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam
pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding,
yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah
desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.
D. Penelitian Terdahulu
Sulaiman (2015), mendefenesikan otonomi desa merupakan
kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai
dengan prakarsa yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa Pasal 34, Desa memiliki wewenang berdasarkan hak
asalusulnya dalam mengurusi system di organisasi msyarakat, pembinaan
kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hokum, pengelollan atas tanah
kas desa, dan pengembnagan peranan masyarakat desa.
Syarif Hidayatullah (2015),Penerpan prinsip transparansi dan
akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan SD Islam Binakheir kepada
stakeholders sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua
pemangku kepentingan mulai yayasan,tim manajemen sekolah, guru,
karyawan, dan komitmen dalam perencanaan ,pelaksanaan dan evaluasi
anggaran. Karena sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran
secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam
Binakhier.
28
Apariliani (2014), Mengenai Akuntanbilitas pengelolaan Dana Desa di
Desa Kidengarjo Kecamtan Mancur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
bahwa akuantanbilitas pengelolaan Dana Desa Kidengarjo sudah dapat
dikatakan cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis kabupaten.
Perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan musrenbangdes yang juga
melibatkan tokoh-tokoh masyarkat.
Suparman (2014), Implementasi program Dana Desa di Kecamatan
Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Metode penelitian adalah jenis penelitian
deskriptif dalam pendekatan kualitatif ahwa proses implementasi program
dana desa di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada
pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.
Sukanto (2014), Efektifitas Dana Desa dan kemiskinan di Provensi
Sumatra Selatan.Metode penelitian des kriptif kualitatif dan analisis
inferensial berupa regresi sederhana. Yaitu penyaluran dana dana desa belum
selesai dengan ketentuan yang berlaku Hasil regresi sederhana menujukkan
adanya pengaruh yang negatif antara dana desa terhadap tingkat kemiskinan.
Hargono (2010), Efektifitas Penyaluran Dana Desa pada Empat Desa
di Kabupaten Karangasem Propensi Bali. Untuk mengetahui efektifitas
penyaluran dana desa, Besarnya dana desa yang diberikan ke setiap desa tidak
menggunakan formula yang di bentuk dengan pembobotan tujuh variabel
penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten
untuk penentuan ADDM (Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas
untuk penentuan ADDP (Proposinonal).
29
Wisakti (2008), Implementasi kebijakan Dana Desa di Wilayah
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan Untuk memberikan gamabaran
pelaksanaan dana desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan dan faktor
penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi da strategi
yang harus di lakukan Grobongan berjalan cukup lancar.
Sumiati (2015), Pengelolaan Dana Desa pada Desa Ngatabaru
Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Metode pendektan kualitatif
merupakan metode mengeksplorasi dan memahami makna (oleh sejumlah
individu atau sekelompok orang) yang dianggap berasal dari masalah social
kemanusiaan. Hasil penelitian presepsi pada dimensi lingkup program,
terlihat kondisi yang sama dengan asas dan prinsip dimana apresiasi
responden tinggi yakini penelitian setuju sebanyak 75,% sedangkan yang
tidak setuju sebanyak 25,% dengan demikian secara umum responden
memberikan apresiasi positif terhadap lingkup program.
Arikunto (2010), Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntanbilitas Sesuai Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metode penelitian pendekatan
kualitatif,data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan
berasal dari wawancara dan dokumen resmi lainnya Pemerintah kabupaten
Pide telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur desa
melalui sosialisasi, program pendampingan, dan pelatihan kepada aparatur
desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
Tabel 1Ringkasan Penelitian Terdahulu
No Judul Nama
peneliti
(tahun)
Metode penelitian Hasil
1. Kesiapan
Aparatur Desa
Dalam
Pelaksanaan
Pengelolaan
Keuangan Desa
Secara
Akuntabilitas
Sesuai Undang-
Undang Nomor 6
Tahun 2014
Tentang Desa
Sulaiman
(2015)
Metode kualitatif,
data yang di
kumpulkan bukan
berupa angka-angka
yang didlami oleh
subjek peneliti secra
holistic, dengan
peraturan
perundang-
undangan.
Dari hasil penelitian
, wawancara
langsung yang di
lakukan di 8 desa di
Kabupaten Pidie,2
belum selesai dalam
menyusun RPJM
Desa tahun 2015
meskipun anggaran
dana desa yang
diberikan sudah di
akhir tahun berjalan.
2. Penerapan
Prinsip
Transparansi dan
Akuntanbilitas
dalam
Syarif
Hidayatullah
(2015)
Metode yang
digunakan adalah
metode kualitatif
deskriptif dimana
pengumpulan data
Penerpan prinsip
transparansi dan
akuntanbilitas dalam
pengelolaan
keuangan SD Islam
31
Pengelolaan
Keuangan kepada
Stakeholders di
SD Islam
Binakheir
dan teknik
wawacara dan studi
dokumen.
Binakheir kepada
stakeholders sudah
berjalan cukup baik,
yaitu adanya
keterlibatan semua
pemangku
kepentingan mulai
yayasan,tim
manajemen sekolah,
guru, karyawan, dan
komitmen dalam
perencanaan
,pelaksanaan dan
evaluasi anggaran.
32
3. Akuntanbilitas
Peneglolaan
Dana Desa di
Desa Kedungerjo
Kecamtan
Muncur
Kabupaten
Bayuwangi.
Apariliani
(2014)
Metode penelitian
kualitatif dengan
analisis deskriptif
,pengelolaan dana
desa di kecamtan
kedungerjo
Kecamatn muncur
Kabupaten
Bayuwangi.
Akuntanbilitas
Pengelolaan Dana
Desa di Desa
Kedungerjo Sudah
Dapat di Katakana
Cukup Baik Dan
Sesuai Dengan
petunjuk teknis
Kabupaten.
4. Implementasi
program Dana
Desa di
Kecamatan
Sukadana
Kabupaten
Kayong Utara.
Suparman et
al (2014)
Metode penelitian
adalah jenis
penelitian deskriptif
dalam pendekatan
kualitatif
Hasil penelitian
bahwa proses
implementasi
program dana desa di
Kecamatan
Sukadana belum
sepenuhnya
mengarah pada
pengembangan sosial
ekonomi masyarakat
desa.
33
5. Efektifitas Dana
Desa dan
kemiskinan di
Provensi Sumatra
Selatan.
Sukanto
(2014)
Metode penelitian
des kriptif kualitatif
dan analisis
inferensial berupa
regresi sederhana.
Yaitu penyaluran
dana desa belum
selesai dengan
ketentuan yang
berlaku Hasil regresi
sederhana
menujukkan adanya
pengaruh yang
negatif antara dana
desa terhadap tingkat
kemiskinan.
6. Efektifitas
Penyaluran Dana
Desa pada Empat
Desa di
Kabupaten
Karangasem
Propensi Bali.
Hargono
(2010)
Untuk mengetahui
efektifitas
penyaluran alokasi
dana desa.
Besarnya Dana Desa
yang diberikan ke
setiap desa tidak
menggunakan
formula yang di
bentuk dengan
pembobotan tujuh
variabel penting
desa, tetapi
menggunakan
pembagian total
34
jumlah desa di
Kabupaten untuk
penentuan ADDAM
(DD Merata) dan
pembagian total
jumlah banjar dinas
untuk penentuan
ADDP (DD
Proposinonal).
7. Implementasi
kebijakan Dana
Desa di Wilayah
Kecamtan Geyer
Kabupaten
Grobongan
Wisakti
(2008)
Untuk memberikan
gamabaran
pelaksanaan
aloakasi dana desa
di Kecamatan Geyer
Kabupaten
Grobongan dan
faktor penunjang
dan penghambat
yang mempengaruhi
implementasi da
strategi yang harus
di lakukan.
Hasil penelitian
menujukkan bahwa
implementasi
kebijakan Dana Desa
di Kecamtan Geyer
Kabupaten
Grobongan berjalan
cukup lancar.
35
8. Pengelolaan
Dana Desa pada
Desa Ngatabaru
Kecamatan Sigi
Biromaru
Kabupaten Sigi.
Sumiati
(2015)
Metode penelitian
kualitatif dengan
menggunakan data
utama melalui
wawancara serta
data sekunder yang
diperoleh dari studi
referensi maupun
dokumen-dokumen
yang terkait.
Hasil penelitian
menyimpulkan
bahwa penerapan
fungsi-fungsi
manajemen terhadap
pengelolaan alokasi
dana desa pada Desa
Ngatabaru
Kecamatan Sigi
Kabupaten Sigi tidak
optimal.
9. Evaluasi Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
Widodo
(2008)
Metode pendektan
kualitatif
merupakan metode
mengeksplorasi dan
memahami makna
(oleh sejumlah
individu atau
sekelompok orang)
yang dianggap
berasal dari masalah
social kemanusiaan.
Hasil penelitian
presepsi pada
dimensi lingkup
program, terlihat
kondisi yang sama
dengan asas dan
prinsip dimana
apresiasi responden
tinggi yakini
penelitian setuju
sebanyak 75,%
sedangkan yang
tidak setuju sebanyak
36
25,% dengan
demikian secara
umum responden
memberikan
apresiasi positif
terhadap lingkup
program.
10. Kesiapan
Aparatur Desa
Dalam
Pelaksanaan
Pengelolaan
Keuangan Desa
Secara
Akuntanbilitas
Sesuai Undang-
Undang Nomor 6
Tahun 2014
Tentang Desa (
Arikunto
(2010)
Metode penelitian
pendekatan
kualitatif,data yang
dikumpulkan bukan
berupa angka-
angka, melainkan
berasal dari
wawancara dan
dokumen resmi
lainnya.
Pemerintah
kabupaten Pide telah
melaksanakan
pengawasan dan
pembinaan terhadap
aparatur desa melalui
sosialisasi, program
pendampingan, dan
pelatihan kepada
aparatur desa sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
37
E. Kerangka Pikir
Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara
Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan
tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.
Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No.
32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No.
22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan
pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang
dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas
mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan
corak nasional.Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat
Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus
dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama
ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa
dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat
diprediksi.Kemudian dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
yang mengatur tentang pengalokasian dana desa untuk di berikan kepada
seluruh desa yang ada di Indonesia yang di gunakan sebagai sumber
penerimaan dari pemerintah pusat, selain dari pemerintah daerah yang
digunakan untuk membiayai kegiatan yang di lakukan oleh desa.
38
Dari uraian di atas, dana desa merupakan sumber untuk mengatur dan
mengelola keuangan desa.Dimana, setelah kebijakan dana desa diberlakukan
desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya
dilakukan secara mandiri.Sehingga di butuhkan pengelolaan yang baik
terhadap anggaran tersebut melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
anggara tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan rerangka
pemikiran sebagai berikut:
1. Desa yaitu, ide yang ditempelkan pada fakta bahwa desa merupakan
sebuah enitas masyarakat otonom.Otonomi adalah kata benda yang
berasal dari kata bahasa yunani autonomia. Kata autonomia dibentuk dari
kata sifat autonomos. Kata autonomos dibentuk dari dua kata yaitu auto
yang berarti berdiri, dan nomosyang berarti hukum dan aturan. Dengan
demikian, maka autonomos atau otonom memiliki makna berhukum
sendiri atau mempunyai aturan sendiri.Otonom berarti suatu kondisi
dimana kemerdekaan dan kebebasan hadir sebagai identitas.
2. Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan
bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah
kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN
berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang
Desa.Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan
sebesar Rp 2.039,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp
39
1.392,4 triliun serta anggaran transfer kedaerah dan dana desa sebesar Rp
646,96 triliun. Anggaran transfer kedaerah direncanakan sebesar Rp
637,9 triliun dan dana desa direncanakan sebesar Rp 9,06 triliun atau
0,44 persen dari total belanja APBN 2015.
3. Asas Transparansi yaitu,asas sikap membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap
tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan
anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia desa.
4. Pengelolaan Keuangan Desa yaitu,Pendapatan yang direncanakan
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan
merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Pengeluaran harus
didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang
belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB
Desa/Perubahan APBDes. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APB
Des dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
40
5. Hasil
Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
Gambar 2 kerangka fikir
ASASTRANSPARANSI
DESA
DANA DESA
PENGELOLAANKEUANGAN DESA
HASIL
41
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Desa Pekalobean
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sedangkan waktu penelitian ini
akan dilaksanakan selama 2 bulan (dua) bulan Maret sampai April 2017.
B. Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan
akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer)
peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam.
Dalam penelitian tentang asas transparansi pengelolaan keuangan desa
di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraj Kabupaten Enrekang, peneliti akan
berperan penuh sebagai observer, sekaligus sebagai pewawancara, dengan
melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka
dengan para pengelola keuangan desa dan masyarakat desa, serta mencatat
semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya
dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapaun jenis data yang digunakan dalam uraian ini adalah data
kualitatif adalah data yang diperoleh dari pemerintah desa yang dapat
dibuktikan dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan
42
keadaan serta peristiwa yang terjadi yang akan diolah dan dianalisa
sesuai dengan metode analisis sehingga dapat terlihat hasilnya.
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.
Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi,
sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama
melakukan interprestasi data. Selain itu data primer juga merupakan
pandangan sikap, atau persepsi para aparaturdesa tentang tingkat kualitas
sumber daya aparatur desa yang erat kaitannya keberlangsungan
kebijakan pengelolaan keuangan desa hingga proses
pertanggungjawabannya. Ada pun data sekunder diperoleh dari berbagai
sumber tertulis baik daftar pegawai ataupun daftar hadir pegawai yang
memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan
semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau benda yang
dijadikan objek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah Kepala Desa,
Masyarkat Serta Aparatur Desa yang ada di Desa Pekalobean Kecamtan
Anggerja Kabupaten Enrekang.
2. Sampel
Sampel yaitu bagian dari populasi yang ingin diteliti, seperti
Masyarkat yang dipandang sebagai suatu pandagan terhadap populasi,
43
namun bukan populasi itu sendiri.Sampel dianggap sebagai perwakilan
dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang
diamati.Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu random
sampling.
E. Defenisi Operasional
Untuk memberikan presepsi kepada pembaca, maka penulis
menggunakan defensisi opersional, yaitu:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasakan hak asal-usul dan
adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di
daerah kabupaten.
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan
bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota.
Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN
berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang
Desa.Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 direncanakan
sebesar Rp 2.039,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.392,4
triliun serta anggaran transfer kedaerah dan dana desa sebesar Rp 646,96
triliun. Anggaran transfer kedaerah direncanakan sebesar Rp 637,9 triliun
dan dana desa direncanakan sebesar Rp 9,06 triliun atau 0,44 persen dari
total belanja APBN 2015.
44
3. Transparansi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan
keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun
organisasi non pemerintahahan. Transparansi merupakan organisasi secara
terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah
diakses dan dipahami oleh pemakaian kepentingan (Atmadja, 2013).
F. Metode Analisis
Metode analisis adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis
obyek yang di teliti. Dalam penelitian ini metode analisis data yang diguanakan
adalah deskriftif kualitatif artinya metode yang mengungkapkan dan membahas
masalah yang didapatkan pada saat penelitian berlangsung yang kemudian akan
di bandingkan dengan teori yang sudah ada sehingga akan tergambar dengan
jelas antara teori yang sudah ada dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di
lapangan.
45
BAB IV
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
Pada bagian ini terlebih dahulu diuraikan mengenai deskripsi
singkat lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai
persepsi masyarakat tentang penerapan asas transparansi terhadap
pengelolaan anggaran Dana desa di desa pekalobean kecamatan
anggeraja kabupaten enrekang.
A.DESKRIPSI SINGKAT LOKASI PENELITIAN
1. Sejarah Desa
Desa Pekalobean adalah desa yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai salah satu
wilayah pemerintah yang ada di Kabupaten Enrekang pada saat itu Desa
Pekalobean masih bersifat desa persiapan. Dalam menjalankan roda
pemerintahan, masyarkat menyetujui djunai d,ba untuk menjabat, sebagai kepala
desa pertama, beliau menjabat dari tahun 1997-2005.
2. Keadaan geografis
Desa Pekalobean adalah desa yang terletak di Kecamatan Anggeraja yang berada
dibagian selatan Kecamatan Anggeraja, jarak tempuh wilayah Desa Pekalobean
dari ibukota Enrekang 31 km dan dari Kecamatan 6 km. Desa ini memiliki luas
wilayah 9,92 km persegi, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya
perkebunan khususnya bawang mearh.
46
Adapun batas-batas desa sebagai berikut:
Sebelah utara : Desa Salu Dewata
Sebelah timur : Desa Bubun Lamba
Sebelah selatan : Kelurahan Mataran
Sebelah barat : Desa Singki
Keadaan Penduduk
Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah karakteristik
penduduk itu sendiri.Di daerah perkotaan biasanya memiliki karakteristik
penduduk yang tidak terlalu kompeleks dan bercorak masyarakt industrialis bila
dibandingkan dengan daerah pedesaan.Kompleksitas penduduk didaerah pedesaan
seprti rendahnya tingkat pendidikan, sehingga cenderung kebodohan,
keterbelkangan, pengagguran dan kemiskinan.Salah satu penyebab terjadi hal ini
karena pertumbuhan penduduk tidak di irinngi dengan pertumbuhan ekonomi
serta tingkat kualitas sumber daya manusia. Tapi hal tersebut untuk saat ini mulai
meranjak pergi dari keadaan penduduk desa pekalobean dilihat dari segi ekonomi,
pendidikan dan pola piker masyarkatnya, dari segi ekonomi sudah banyak yang
bisa dikata mapan dikarenakan penduduk desa desa pekalobean tekun dan serius
dalam mengolah hasil bumi yang mereka miliki, dari segi pendidikannya sudah
banyak pemuda dan pemudi desa pekalobean yang meraih gelar sarjananya dan
dari segi pola piker masyarakat dan aparat desa sudah memiliki program yaitu
setiap rumah di desa pekalobean setidaknya memiliki satu orang sarjana.
47
Struktur usia jenis kelamin adalah distribusi populasi berdasarkan
umur dan jenis kelamin, pemilihan populasi berdasrkan umur dan jenis kelamin
itu bisa dilakukan menurut angka mutlak atau relative, dimana angka relatif
menujkkan rasio populasi dari keseluruhan lapisan usia dan kedua jeniskelamin.
Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk desa pekalobean dapat dilihat di bawah
ini:
48
Tabel 2, Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
N
O
Umur
Dusun
∑ %Marena Pasang Malimong
an
Kota Sipate
L P L P L P L P L P
1 0-15 112 107 80 72 70 60 80 73 49 50 753 34
2 16-30 101 94 65 64 55 45 75 65 39 40 643 29
3 31-45 63 60 42 34 49 39 42 32 36 37 434 19
4 46-60 61 57 33 31 14 10 40 35 9 10 300 14
5 >60 21 17 10 5 7 5 10 5 4 5 89 4
Grand total 358 335 230 206 195 159 247 210 137 142
2.219 100Totalkeseluruhan
693 436 354 457 279
Sumber:Data Buku kas Dana Desa Pekalobean Tahun 2015/2016
3. Pemerintahan Desa Dan Kelembagaan Masyarakat
a. Aparat Pemerintahan Desa
Aparat pemerintah desa yang ada di desa pekalobean dibentuk dengan keptusan
kepala desa berdasarkan aturan dan kentuan yang belaku adapun susunan dan
struktur organisasinya dapat dilihat pada gamabar berikut:
49
Gambar 2 Struktur Pemerintahan Desa Pekalobean Kec. Anggeraja
KEKEPALA DESA
KAUR UMUMKAURPEMERINTAHAN
KAURPEMBANGUNAN
BENDAHARA DESASEKRETARIS DESA
Kepala DusunMalimongan
Kepala DusunSipate
Kepala DusunKota
Kepala DusunPasang
Kepala DusunMarena
50
b. Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pengurus BPD merupakan hasil pemilihan secara demokratis yang
dilaksanakan di kantor desa pekalobean untuk masa jabatan 5 tahun. BPD selaku
badan permusyawaratan desa bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya
pemerintahan dan bersama-sama kepala desa membuat dan menetapkan berbagai
peraturan desa. Pengurus BPD yang ada di desa pekalobean untuk periode tahun
2012-216 terdiri dari:
Ketua : Sainuddin
Sekretaris : Arifin
Wakil ketua : Ardi
Anggota : 1. Jahidin
3 Effendi
4 Harmin
5 Rais
sejauh ini kulaitas SDM pengurus BPD di desa pekalobean masih rendah,
selain itu pengurus belum mengetahui secara pasti tugas dan fungsinya sehingga
kinerja BPD belum berjalan secara maksimal. Masyarakat berharap agar pihak
terkait melakukan berbagai upaya pengembangan kapasitas dari pengurus BPD.
51
2. Lembaga Ketahanan Masyarkat Desa (LKMD)
Pengurus LKMD adalah hasil pemilihan secara demokratis yang
dilaksanakan di gedung pertemuan masyarakat Desa Pekalobean dengan masa
jabatan 5 Tahun.LKMD selaku lembaga kinerja masyarakat menjadi sebuah
lembaga yang bertanggung jawab dalam keterlibatan dan pemberdayaan
masyarakat diberbagai kegiatan dalam hidup bermasyarakat.Pengurus LKMD
yang di Desa Pekalobean untuk periode 2015-2016.
Ketua : Kasmidi
Wakil ketua : Tamrin
Sekretaris : Hasnah
Bendahara : Widiawati
Selain itu dalam kepengurusan LKMD juga terdapat seksi-seksi yang di koordinir
oleh ketua seksi dan bertanggung jawab sesuai dengan seksinya masing-
masing.Sejauh ini kualitas SDM pengurus LKMD di Desa Pekalobean masih
rendah, sehingga kinerja LKMD belum berjalan secara maksimal.Masyarakat
berharap agar pihak terkait melakukan berbagai upaya kapasitas bagi pengurus
LKMD.
3. Kelompok Tani Dan GAPOKTAN
Terdapat 12 kelompok tani di desa pekalobean dengan aktifitas pertanian
yakini sekitar 85% jangka panjang yakini kakao, dan sekitar 15 % adalah tanaman
52
jangka pendek (jagung dan berbagai jenis holtikultural). Pada tahun 2009
kelompok tani tersebut kemudian mengorganisir diri kedalam organisasi
GAPOKTAN ( Gabungan Kelpmpok Tani) yang kemudian di beri nama
“PEKALOBEAN” dengan struktur terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara.
4. Pembinaan Kesejahatraan Keluarga (PKK)
Pengurus pkk ditingkat desa pekalobean terdiri dari ketua, sekretaris
bendahara dan dibantu oleh beberapa kelompok kerja (POKJA) di tingkat dusun
dan tingkat rukun tetangga (RT).Organisasi PKK melakukan berbagai kegiatan
yang berhubungan dengan perempuan atau pada khususnya ibu-ibu rumah tangga.
Tim Pengelola Kegiatan PNPM-MP
TPK mewrupakan tim yang dibentuk oleh masyarakat setiap tahun melalui
musyawarah tingkat desa, TPK bertanggung jawab terhadap pengelolahan
berbagai kegiatan program PNPM-MP. Hasil kinerja TPK dipertanggung
jawabkan secara langsung di depan masyarakat.
53
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Disahkannya UU Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kesempatan yang besar
untuk mengurus tata pemerintahanya sendiri serta pelaksaan pembagunan untuk meningkatkan
kesejahtraan dan kualitas hidup masyarkat desa.selain itu pemerintah desa diharapkan untuk
lebih mandiri dalam mengelolah pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk
didalamnya pengelolahan keungan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran diterima oleh
desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.Oleh Karena itu pemerintah
desa harus meneraprapkan prinsip akuntanbilitas dalam pemerintahanya, dimana semua akhir
kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat bertanggung jawab kepada masyarakat
desa sesuai dengan ketentuan.
Peratuaran pelaksanan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai saat ini yaitu
PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari kementriaan dalam negeri diantaranya
yaitu Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan Keuangan Desa. Walau
peraturan yang ada masih minimal, tetapi BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku pengemban amanat untuk mempercepat
peninngkatan kualitas akuntanbilitas keuangan Negara sebagai mana tercantum dalam diktum
keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan
Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat
digunakan membantu pemerintah desa.
54
Dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 113 tahun
2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pasal 2 menegaskan asas-asas
dalam pengelolahan dana desa, diantaranya adalah transparan, akuntanbel,
partisifatif serta dengan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas yang
paling sering disoroti oleh masyarakat adalah asas transparan, akuntanvel dan
partisifatif.Transparan meruoakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat desa untuk mengetahui dengan jelas jumlah keuangan yang masuk ke
desa beserta jenis-jenis pembangunan di tingkat desa dalam rangka memanfaatkan
uang tersebut.Akuntabel berarti keharusan bagi pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan secara baik dan benar segala hal yang berkaitan
dengan pengelolahan keuangan desa. Partisifatif merupakan prinsif yang
memungkinkan seluruh masyarajat desa untuk terlibat secara aktif membangun
desa dengan bersama-sama pemerintah desa merancang, melaksanakn dan
mengawasi pembangunan di tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa yang
ditreansfer ke rekening desa.hal ini sejalan dengan spirit otonomi desa yang
menekankan terakomodirnya segala kebutuhan dan kepentingan seluruh
masyarakat di tingkay desa. Asas-asas tersebut diatas merupakan hal yang harus
diperhatrikan oleh pemerintah desa dalam mengelolah keuangan desa.
Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Desa
Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada tahun 2016
sebesar Rp.219.777.600 ( Dua Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Enam Ratus Rupiah). Sementara untuk dana desa yang berasal dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Sebesar Rp.127.860.480 ( Seratus
55
Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan
Puluh Ribu Rupiah), kedua dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan
operasional dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemerintah pusat
maupun daerah sangat memperhatikan kebutuhan desa terkusus pada
peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah desa kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Meskipun dana yang dikucurkan ke desa sangat besar, tetapi bila
tidak diatur dengan baik dalam penggunaanya maka akan mengakibatkan
dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang
maksimal kepada desa itu sendiri, oleh karena itu dana yang diperoleh harus
dicatat atau dikelolah sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh
pemerintah sehingga hal-hal yang tidak digunakan dapat dicegah.
Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan aparat desa harus
mengikuti peraturan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dengan melakukan pencatatan keuangan yang jujur dan tidak
merekayasa kegiatan yang diadakan oleh aparat desa, oleh karena itu
pencatatan harus sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas transparansi
merupakan asas yang harus diterapkan agar tidak timbul kecurigaan oleh
masyarakat tentang penggunaan dana desa.
Dari hasil wawancara dengan masyarakat desa pekalobean diperoleh
informasi sebagai berikut:
56
1. Perencanaan
a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan
partisipasi dalam mewujudkan proses pengelolaan dana desa. Dari hasil
wawancara langsung dengan masyarakat (HW) pada hari selasa tanggal 21
maret 2017 mengatakan bahwa awal perencanaan dimulai dengan
mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan menjelaskan program
melalui musrembang desa.
b. Bagaimana tingkat partsipasi masyarakat dalam proses perencnaan
pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat
(SP) pada tanggal 21 maret 2017 dikatakan bahwa saat ini ada lembaga-
lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikutkan dalam
membahas perencanaan pengalokasian dana desa.
c. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang
dilakukan oleh pemerintah desa. Dari hasil wawancara langsung dengan
masyarkat (PL) pada hari rabu tanggal 22 maret 2017 maengatakan saat ini
pelaksanaan dana desa dilihat dari musim. Apabila hujan tidak akan
dilaksanakan.
d. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah dalam perencanaan pengelolaan
dana desa. Dari hasil wawancara dengan warga (JP) pada hari rabu tanggal
22 maret 2017 mengatakan bahwa yang hadir dalam musyawarah meliputi
unsur yang terlibat seprti, LPM, BPD dan tokoh masyarakat, dan
Fasilisator Kecamatan.
57
2. Tahap pelaksanaan
a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan
menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarkat dalam proses
pelaksanaan program yang di danai dari dana desa. Dari hasil wawancara
dengan warga (AM) pada hari kamis tanggal 23 maret 2017 berpendapat
bahwa Berdasarkan hasil musrembangdes yang akan dilakukan dan di
sesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan
apa yang menjadi usulan masyarkat.
b. Bagimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi
dalam pelaksanaan dana desa. Dari hasil wawancara dengan masyarkat
(ST) pada hari kamis 23 maret 2017 mengatakan bahwa ada keterbukaan
dan sesuai RAB dan juga dilaksankan oleh petugas yang di tugaskan
sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada.
c. Bagiamna pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntanbilitas
dalam pelaksanaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara langsung
dengan masyarkat (JU) pada jumat tanggal 24 maret 2017 mengemukakan
bahwa menganggarkan untuk pasar sore yang mana shaering dari
pemerintah daerah.
3. Tahap evaluasi
a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntanbilitas dalam
pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dari hasil wawancara
langsung dengan masyarakat (AF) pada hari jumat tanggal 24 maret 2017
Menagtakan secara keseluruhan berdasarkan kondisi yang ada, jadi semua
58
elemen yang terkait saya libatkan karena pengelolaan dana desa
diwajibkan membentuk tim pelaksanaan kegiatan.
b. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat
pertanggungjawaban adminitrasi. Dari hasil wawancara langsung kepada
masyarakat (AN) pada hari sabtu tanggal 25 maret 2017 yang
menagatakan bahwa tidak ada.
c. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa yang telah
direncanakan sebelumnya. Dari hasil wawancra dengan masyarkat (KP)
pada hari sabtu tanggal 25 maret 2017 mengatkan bahwa telah sesuai
dengan rencana itu berhasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakan ada
keluhan dari masyarkat.
B. PEMBAHASAN
Dari hasil wawancara langsung dengan warga desa pekalobean diketahui
bahwa pada tahap perencanaan anggaran dana desa, aparatur desa mengundang
masyarakat dan tokoh adat serta pemuda dalam musrembang untuk membahas
anggaran dana desa. Dalam perencanaan juga melibatkan lembaga-lembaga
perwakilan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan tahap perencanaan anggaran
dana desa disesuaikan dengan musim/cuaca yang sedang berlangsung, jika
musim/cuaca hujan tidak dilaksanakan. Tahap perencanaan juga dihadiri oleh
fasilitator kecamatan sehingga semua unsur yang terlibat dalam tahap perencanaan
sudah terpenuhi. Dengan hasil wawancara yang diperoleh dari warga maka dapat
diketahui bahwa asas trasparansi sudah terpenuhi pada tahap perencanaan
anggaran dana desa pekalobean.
59
Pada tahap pelaksanaan, aparat desa menyampaikan informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan hasil musrembang desa disesuaikan
dengan dana desa yang ada. Selain itu aparatur desa juga terbuka dan sesuai
dengan RAP dan dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk. Pada prinsip
akuntanbilitas aparatur desa atau petugas yang bersangkutan akan memberikan
informasi yang jelas jika dibutuhkan oleh masyarakat.
Pada tahap evaluasi, aparatur desa akan menyampaikan informasi yang
ada secara keseluruhan berdasrakan kondisi yang ada. Dalam membuat
pertanggungjawaban, aparatur desa tidak mengalami kesulitan yang berarti karena
masyarakat juga dilibatkan sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat.
Hasil wawancara dengan masyarakat tentang transparansi pengelolaan
anggaran dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
sesuai dengan yang telah dijabarkan diatas jika dihubungkan dengan teori tentang
transparansi menurut Nordiawan, 2012. Bahwa transparansi adalah memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan
keuangan dana desa. Dapat diketahui bahwa transparansi pengelolaan anggaran
dana desa di desa pekalobean kecamatan anggeraja kabupaten enrekang sudah
sesuai dan memenuhi kategori transparansi karena warga masyarakat dilibatkan
dan mengetahui pengelolaan anggaran dana desa seperti lewat musrembang desa,
keterbukaan dari aparatur/petugas dana desa jika ada warga yang menanyakan
60
tentang anggaran dana desa, juga aparatur desa akan menyampaikan informasi
yang ada secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang ada.
Dilibatkannya masyarakat dalam pembahasan, pengawasan dan
pengevaluasian pengalokasian anggaran dana desa di desa pekalobean kecamatan
anggeraja kabupaten enrekang merupakan suatu aspek penting dalam menilai
terpenuhinya aspek transparansi atau tidaknya aparatur/petugas desa dalam
mengelola anggaran dana desa.
61
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang asas transparansi
terhadappengelolaan anggaran dana desa yang ada di Desa Pekalobean
Kecamatan Anggeraja . Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem
transparansinya sudah efektif atau sudah terealisasi berdasarkan dengan
hasil wawancara terhadap masyarakat desa pekalobean. Akan tetapi masih
memiliki kekurangan di SDMnya karena tidak terlalu paham mengenai
akuntansi, cara pengelolahan keuangan desa dan peraturan-peraturan tentang
pengelolaan keuangan desa.
B. Saran
Sehubungan dengan hasil yang diperoleh sebagai mana telah
disimpulkan tersebut maka, berikut disampaikan saran.
Penerapan sistem transparansinya sudah efektif karena dibantu dengan sudah
adanya format yang dipegang oleh setiap desa sehingga mempermudah aparat
desa dalam mengelolah keuangan desa, akan tetapi meskipun penerapanya
sudah efektif tetapi masih harus ditingkatkan karena SDM yang ada di desa
masih kurang paham akan akuntansi pemerintahan serta standar-standar yang
berlaku, pemerintah harus melakukan pelatihan untuk pengelolaan keungan
desa kepada apart desa terkhusus untuk bendahara desa. Setidaknya yang
62
menduduki jabatan sebagai bendahara desa memiliki pengetahuan dibidang
akuntansi karena untuk pengelolahan keuangan merupakan hal yang paling
sensitif dan dapat mengundang kecurigaan masyarkat jika seorang bendahara
tidak transparansi, jujur dan tidak terbuka kepada masyarkat, dan lebih bagus
lagi jika seorang yang menjadi bendahara di setiap desa adalah lulusan dari
akuntansi atau setidaknya dari ekonomi pembangunan.
63
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Misbahul., Bambang, J. 2010. Kontribusi dan Peran PengelolaanKeuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Desayang Transparan dan Akuntabel.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.Hal 387-410. Hal. 388.
Aprisiami Putriyanti. 2012. Penerapan Otonomi Dalam MenguatkanAkuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di DesaAglik Kecematan Grabag Kabupaten Purwerejo. Yogyakarta: UNY.
Astir Furqani. 2010. Tesis: Pengelolaan Keuangan Desa dalam MemujudkanGood Governance (studi pada pemerintahan desa kalimo’ok kecematankalianget kabupaten sumenep). Jatim UPN.
Atmadja, Anantawikrama tunggu. 2013. Akuntansi manajemen sektor publik.Singaraja: Universitas Brajijaya.
Indro Budiarto. 2007. Penilaian Masyarakat Desa Terhadap Pemerintah DesaDalam Era Otonom Daerah.Survey: Desa Sriharja, Kecematan Iomogiri,Kabupaten Bantu, DIY.
Kalimandhanu. 2014. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DesaPerangat Selatan Kecematan Marang Kayu Kabupaten KutaiKartanegara.ejurnalIlmu Pemerintahan, 1 (2): 2008-2022. ISSN 2338-3651.ip.fisip-unmul.ac.id.
Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. Membedah akuntabilitas praktik pengelolaankeuangan desa pakraman kubutambahan, kecematan kubutambahan,kabupaten buleleng, provensi bali (sebuah studi interprentif padaorganisasi publik non pemerintahan). Jurnal jurusan S1 akuntansiuniversitas pendidikan ganesha 2 (1).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014tentang. Pengelolaan Keuangan Desa.
64
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang.Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintahan Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang.Kewenagan.
Pasal 27 Ayat 1 Huruf b UU Nomor 6/2014 Tentang Desa
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembagunan JangkaMenengah Desa
Perdirjen Nomor Per 24/PB/2006 Tentang Pelaksanaan Penyusunan LaporanKeuangan Kementrian/Lembaga
Permendes PDTTrans Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2016
Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolahan Transfer Daerah DanDana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa YangBersumber Dari APBN (PP Nomor 22 Tahun 2015)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa YangBersumber Dari APBN (PP Nomor 8 Tahun 2016)
PMK Nomor 102/PMK.06/2009 Tentang Tata Car Rekonsiliasi Barang MilikNegara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat
PMK Nomor 172/PMK.05/2007 pasal 27
Pratikno.2009. Pregeseran Negara dan Masyarakat Dalam Desa, dalam DadangJuliantara.Arus Bawah Demokrasi.Yogyakarta: Lappera.
Surianingrat, Bayu. 2011. Pemerintah Administrasi Desa danKelurahan.Bandung, Rineka Cipta.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang.Pemerintah Daerah.
65
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Wasistiono, Sadu dan Irwan T., 2006.Prospek pengembangan desa. Jatinangor:Fokus Media.
Widjaja. 2008. Peraturan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia UUNo. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12.
Warsono, Hardi R., 2014. The Obstacles Of Implementatioan Of VillageAllocation Find Program in the North Konawe Sountheast Sulawesi.Journal of Mnagement and Sustaninability; Vol. 4, No. 3, ISSN 1925-4725E-ISSN 1925-4733. Published by Canadian Center of Science andEducatiaon.Hal. 176.
66
LAMPIRAN
DAFTAR INFORMAN DESA PEKALOBEAN
NOWarga/Informan
Jenis Kelamin AlamatNama Inisial
1. Hawi HW P MARENA
2. Sapari SP L MARENA
3. Parni PL P PASANG
4. Japar JP L PASANG
5.Salman
wahyuSW L MALIMONGAN
6. Haji Syam HS P MALIMONGAN
7. Juliana JU P KOTA
8.Ahmad
FauziAF L KOTA
9. Anti AN P SIPATE
10. Kusparman KP L SIPATE
PEDOMAN WAWANCARA
No PertanyaanA Tahap Perencanaan
1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip trasnparansi dalamproses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.
2. Bagaiamana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaanpengalokasian dana desa?
3. Bagaimana mekanisme perencamaan pengelolaan alokasi dana desa yangdilakukan oleh pemerintah desa?
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaanpengalokasian dana desa?
B Tahap Pelaksanaan
1. Bagaimana pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan danpenyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam prosespelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?
2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalampelaksanaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalampelaksanaan alokasi dana desa?
C Tahap Evaluasi
1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalampertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah ada kesulitan atau keluhan dari pemerintah desa kepada wargadalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
3. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desadengan yang telah direncanakan sebelumnya?
HASIL TRANSKRIP WAWANCARA
INFORMAN 1 : HWPertanyaan :Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip trasnparansi dalam prosesperencanaan pengelolaan alokasi dana desa.
Jawaban :Awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk mennyampaikan danmenjelaskan program melalui musrenbang desa
INFORMAN 2 : SPPertanyaan:Bagaiamana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaanpengalokasian dana desa?
Jawaban:Saat ini ada lembaga-lembaga semacam perwakilan seperti LPM yang diikutkan
INFORMAN 3: PLPertanyaan:Bagaimana mekanisme perencamaan pengelolaan alokasi dana desa yangdilakukan oleh pemerintah desa?
Jawaban:Saat ini pelaksanaan Dana desa dilihat dari musim. Apabila hujan tidak akandilaksanakan
INFORMAN 4: JPPertanyaan:Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaanpengalokasian dana desa?
Jawaban:Unsur yang terlibat seperti LPM, BPD, tokoh masyarakat, dan Tim FasilitatorKecamatan
INFORMAN 5: AMPertanyaan:Bagaimana pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaianinformasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan programyang di danai dari alokasi dana desa?
Jawaban:Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan danayang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulanmasyarakat.
INFORMAN 6: STPertanyaan :Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalampelaksanaan alokasi dana desa?
Jawaban:Ada keterbukaan dan sesuai RAP dan jugadilaksanakan oleh petugas yangditugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada
INFORMAN 7: JUPertanyaan:Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalampelaksanaan alokasi dana desa?
Jawaban:Mengganggarkan untuk pasar sore yang mana sharing dari pemerintah daerah
INFORMAN 8: AFPertanyaan:Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalampertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
Jawaban:Secara keseluruhan saya berdasarkan dengan kondisi yang ada, jadi semuaelemen yang terkait saya libatkan karena pengelelolaan ADD desa diwajibkanmembentuk tim pelaksanaan kegiatan
INFORMAN 9: ANPertayaan:Apakah ada kesulitan atau keluhan dari pemerintah desa kepada warga dalammembuat pertanggungjawaban administrasi?
Jawaban:Tidak ada, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur.
INFORMAN 10: KPPertanyaan:
Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yangtelah direncanakan sebelumnya?
Jawaban:Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil dari musrembang, jika tidak dilaksanakanada keluhan dari masyarakat
HASIL WAWANCARA
Pertanyaan Hasil Wawancaradengan warga
Informan
1. Tahap Perencanaana. Bagaimana pemerintah
desamewujudkan prinsiptransparansi danpartisipasi dalamprosesperencanaanpengelolaanalokasi dana desa?
Awal perencanaanmengadakan pertemuanuntuk mennyampaikandan menjelaskanprogram melaluimusrenbang desa.
(SP,KL,AM,JU,KP,AF,AN)
b. Bagaimana tingkatpartisipasi masyarakatdalam prosesperencanaanpengelolaan alokasidandesa?
Saat ini adalembagalembagasemacamperwakilan seperti LPMyang diikutkan.
(D,KL,JP,SK,SW,AF,BS,KP)
c. Bagaimana mekanismeperencanaanpengelolaanalokasi dana desa yangdilakukan olehpemerintahdesa?
Saat ini pelaksanaanDana desa dilihat darimusim.Apabila hujan tidakakandilaksanakan.
(M,JU,W,TH,HS,NU,AF,BE)
d. Siapa saja yang hadirdalam musyawarahdesadalam rangkaperencanaanpengelolaan alokasidanadesa?
Unsur yang terlibatseperti LPM, BPD,tokohmasyarakat, dan TimFasilitator Kecamatan.
(KP,L,SP,PL,SK,ST,MA,NU)
2. Tahap Pelaksanaana. Bagaimana peran
pemerintah desadalammendukungketerbukaandan penyampaianinformasi secara jelaskepada masyarakatdalamproses pelaksanaan
Berdasarkanmusrenbangdes yangakan dilakukan dandisesuaikan dengan danayang ada untukmelakukanpembangunandengan apa yangmenjadiusulan masyarakat.
(AN,M,KL,HW,SK,W,AM,MA)
program yang di danaidari alokasi dana desa?
b. Bagaimana pemerintahdesa melaksanakanprinsiptransparansi dalampelaksanaan alokasidanadesa?
Ada keterbukaan dansesuai RAP dan jugadilaksanakan olehpetugas yang ditugaskansesuai anggaran danapelaksanaan kegiatanyang ada.
(BE,JU,D,HW,TH,JP,ST,JU)
c. Bagaimanapemerintah
desa melaksanakanprinsipakuntabilitas dalampelaksanaan alokasidanadesa?
Mengganggarkan untukpasar sore yang manasharing dari pemerintahdaerah. (KP,SP,KL,L,PL,W,SW,MA)
3. Tahap evaluasia. Bagaimana pemerintah
desa melaksanakanprinsipakuntabilitas dalampertanggungjawabanpengelolaan alokasidanadesa?
Secara keseluruhan sayaberdasarkan dengankondisi yang ada, jadisemua elemen yangterkait saya libatkankarena pengelelolaanADD desa diwajibkanmembentuk timpelaksanaan kegiatan.
(KP,L,SP,D,JP,W,HS,NU)
b. Apakah ada kesulitandaripemerintah desa dalammembuatpertanggungjawabanadministrasi?
Tidak ada
(BC,HW,JU,M,TH,L,ST,BS)
c. Apakah telah sesuaihasilpelaksanaan programalokasi dana desadenganyang telahdirencanakansebelumnya?
Telah sesuai denganrencana. Itu hasil darimusrembang, jika tidakdilaksanakan adakeluhandari masyarakat.
(AN,D,KL,SP,SK,TH,AM,JU)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Hj Rospa, lahir di Marena, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
Provensi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 08 April 1995, Anak ke 6 dari 8
bersaudara, pasangan dari Pawa dan Sulida.
penulis menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN 69 Marena
tamat pada 2007, sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 1 Anggeraja
dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan (SMA) di SMA Negri 1
Anggeraja dan tamat pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjtkan pendidikannya
ke jenjang pendidikan program starta satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan
Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) melalui jalur penerimaan