SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ...

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN RUMAH SUSUNDI KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR

Disusun Dan Diusulkan Oleh :

EKAWATI

Nomor Stambuk : 105640 1086 10

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2014

iv

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ undangan

menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar,

Nomor: 687/FSP/A.1-VIII/V/35/2014 Sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan. Di

Makassar pada hari Selasa tanggal 06 bulan Mei tahun 2014

TIM PENILAI

Ketua, Sekretaris,

Dr.H.Muhlis Madani, M.Si Drs.H.Muhammad Idris, M.Si

Penguji ;

1. Drs.Alimuddin Said, M.Pd (Ketua) (…………………...……)

2. Dr.Djaelan Usman, M.Si (…………...……………)

3. Adnan Ma’ruf, S.Sos, M,Si (……………….………..)

4. Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M,Si (………...………………)

ii

HALAMAN PENGAJUAN

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

DI KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

EKAWATI

Nomor Stambuk: 105640 1086 10

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2014

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah

Susun Di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso

Kota Makassar

Nama Mahasiswa : EKAWATI

Nomor Stambuk : 105640 1086 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Abdul Kadir Adys, SH, MM Dr. Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.si

Mengetahui:

Dekan, Ketua Jurusan,

Fisipol Unismuh Makassar Ilmu Pemerintahan

Dr.H.Muhlis Madani, M.Si A.Luhur Prianto, S.IP, M.Si

iv

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ undangan

menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar,

Nomor: 687/FSP/A.1-VIII/V/35/2014 Sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan. Di

Makassar. Pada Hari Selasa Tanggal 06 bulan Mei tahun 2014

TIM PENILAI

Ketua, Sekretaris

Dr.H.Muhlis Madani, M.Si Drs.H.Muhammad Idris, M.Si

Penguji ;

Drs.Alimuddin Said, M.Pd (Ketua) (…………………...……)

Dr.Djaelan Usman, M.Si (…………...……………)

Adnan Ma’ruf, S.Sos, M,Si (……………….………..)

Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M,Si (………...………………)

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ekawati

Nomor Stambuk : 105640 1086 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

sesuai aturan yang berlaku , sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Maret 2014

Yang Menyatakan,

EKAWATI

vi

ABSTRAK

EKAWATI, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menyusun skripsi denganjudul : “Peran Pemeritah Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di KelurahanLette Kecamatan Mariso Kota Makassar” (dibimbing oleh Abdul KadirAdys dan Hj.Ihyani Malik).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PeranPemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di Kelurahan Lette KecamatanMariso Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalampengeloloaan Rumah Susun tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatifdengan dasar penelitian case study. Teknik pengumpulan data menggunakanobservasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsungterhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanyajawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang ditelitiserta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi informan dalampenelitian ini adalah Dinas yang terkait yang mengelola rumah susun dan parapenghuni atau pemilik rumah susun tersebut, kemudian hasil dari data tersebutdeskripsikan secara kualitatif dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalampengelolaan rumah susun ini sudah hampir efektif , dalam pengelolaan rumahsusun ini masih ada kendala-kendala yang dihadapi terutama penyediaansarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan lagi serta peran penghuni rumahsusun ini sangatlah membantu agar dalam pengelolaan rumah susun yangmereka tempati menjadi lebih baik sehingga menciptakan lingkungan yangsehat. Pembangunan rumah susun perlu ditingkatkan dan diperluas hinggadapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendahdengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan sertaketerpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Disamping itu,pembangunan rumah susun harus dapat memperluas kesempatan usaha danlapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunanmurah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahandalam negeri. Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan rumah susun perluditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.Keyword : Peran, Pemerintah dan Pengelolaan

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam

yang ilmu-Nya termanifestasi dalam kecerdasan dan kepintaran setiap manusia

dalam hidupnya yang merupakan satu kesatuan dalam kenyataan ciptaan-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Dan tak lupa pula

penulis haturkan shalawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus untuk menyempurnakan

seluruh faham dan ajaran Islam, sang pembawa risalah pembebasan dari kultur

masyarakat hegemoni dan tirani menuju masyarakat demokratis yang egaliter

dan berkeadaban. Dan kepada keluarga dan para sahabatnya serta para

pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang dihadapi oleh

penulis, utamanya karena masih kurangnya pengalaman yang dimiliki penulis

disamping terbatasnya literatur dan informasi lainnya. Sebagai manusia biasa,

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan,

baik teknik penulisannya maupun materi ilmiahnya. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruksional demi

penyempurnaan dan perbaikannya.

Dalam merampungkan tugas akhir ini tidak lepas dari peran orang-

orang yang oleh penulis dijadikan motivasi untuk segera merealisasikanya,

dengan perasaan ikhlas dan pantang menyerah memperjuangkan cinta menjadi

landasanya. Dengan penuh ikhtiar dan cinta penulis ingin mempersembahkan

skripsi ini untuk Ayahanda KAMARUDDIN, orang yang sangat berpengaruh

dalam usaha saya mempelajari dan menumbuhkan rasa cinta yang hakiki, dan

selalu memberi semangat yang tak bisa dijelaskan lewat kata-kata agar segera

meraih cita-cita. Juga untuk Ibunda tersayang Hj.HASNAH, tidak akan pernah

kutemukan orang setegar dirinya, selamat berjuang ibunda. Terima kasih

sekaligus permohonan maaf dihaturkan kepada keduanya.

viii

Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut

membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu Bapak

Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan.Ibu

Dr.Hj.Ihyani Malik,S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik sekaligus

pembimbing II (dua) terima kasih atas luangan waktu, pikiranya, nasehat dan

bimbingan dalam hal akademik selama mengenyam bangku kuliah. Bapak Abd

Kadir Adys, SH,MM selaku pembimbing I (satu) dan, terima kasih atas

luangan waktu, fikirannya pada penulis hingga akhirnya penulis bisa

menemukan pengetahuan baru dalam menyusun skripsi tugas akhir ini.

Bapak Kepala Dinas Perumahan , Pengelola Rumah Susun dan

segenap masyarakat selaku informan terimakasih atas bantuannya sehingga

penulis bisa melakukan penelitian.Sahabatku anak-anak TUMPANG, Teman-

teman seperjuangan selama berlangsungnya KKP di KOPEL. Rekan-rekan

mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu

yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis

mengucapkan banyak terima kasih. Hanya Allah swt, yang menentukan

segalanya dan semoga kalian yang telah membantu penulis mendapat pahala

yang berlimpah ganda di sisi-Nya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi

setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu,

dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun

sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata

penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang bermanfaat

bagi semua pihak. Dan semoga Allah Swt memberikan pahala yang melimpah

atas segala kebaikan kita semua. Amin.

Makassar, April 2014

Penulis

ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul................................................................................................ i

Halaman Pengajuan Skripsi ........................................................................... ii

Halaman Persetujuan Pembimbing ................................................................ iii

Halaman Penerimaan Tim.............................................................................. iv

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................. v

Abstrak ........................................................................................................... vi

Kata Pengantar ............................................................................................... vii

Daftar Isi......................................................................................................... ix

Daftar Tabel ................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran ..................................................................................... 8

B. Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Pembangunan........................ 11

C. Konsep Pengelolaan ........................................................................... 15

D. Konsep Rumah Susun ........................................................................ 21

E. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Rumah

Susun.................................................................................................. 30

F. Kerangka Pikir ................................................................................... 35

G. Fokus Penelitian ................................................................................. 37

H. Deskripsi Fokus.................................................................................. 38

x

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian ............................................................ 41

B. Jenis Penelitian................................................................................... 41

C. Tipe Penelitian ................................................................................... 41

D. Sumber Data....................................................................................... 42

E. Teknik Pemilihan Informan ............................................................... 42

F. Teknik Pengumpulan Data................................................................. 43

G. Teknik Analisis Data.......................................................................... 44

H. Keabsahan Data.................................................................................. 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................. 46

B. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di Kelurahan Lette

Kecamatan Mariso Kota Makassar .................................................... 50

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di

Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar ......................... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 63

B. Saran................................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 67

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1............................................................................................................ 48

Tabel 2............................................................................................................ 49

Tabel 3............................................................................................................ 49

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan diberbagai negara-negara di dunia

dihadapakan pada masalah lingkungan yang belum stabil ,khususnya terjadi gejala

deteriorasi lingkungan yang serius ,baik yang terjadi di daerah perkotaan maupun

daerah pedesaan.Ironisnya,dalam dunia perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sebetulnya akan membawa perbaikan kehidupan

masyarakat,namun justru sebaliknya yang terjadi. Imbas negatif pembangunan

yang dilaksanakan telah dirasakan oleh daerah yang berkembang dan kemudian

menyebar kedaerah lain tanpa ada pemecahan yang efektif, pertumbuhan pesat

terutama dikawasan wilayah perkotaan tidak terkecuali perkembangan kota-kota

besar di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wilayah kota pada

umumnya dipandang sebagai pusat kegiatan ekonomi,pusat pendidikan,pusat

pemerintahan dan sebagainya. Akibatnya, adalah terkonsentrasinya jumlah

penduduk yang hidup diwilayah kota.

Pertambahan penduduk kota baik secara alamiah maupun secara

migrasi,tidak hanya menyebabkan wilayah kota menjadi berkembang tetapi juga

menuntut terjadinya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai guna

memenuhi kebutuhan penduduk dengan berbagai macam karakteristik dan

kegiatan. Di lain pihak pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana

perkotaan seperti perumahan,jalan,air bersih,dan sebagainya, belum terpenuhi

secara menyeluruh karena terbatasnya daya dukung kemampuan pemerintah

2

wilayah kota untuk membiayai pembangunan berbagai sarana dan prasarana

wilayah perkotaan.

Terkonsentrasinya jumlah penduduk yang hidup diwilayah kota

menimbulkan berbagai masalah perkotaan yang kompleks seperti menurunnya

kualitas lingkungan,timbulnya kerawanan sosial,masalah pemukimam kumuh dan

sebagainya juga dapat berakibat buruk terhadap perkembangan daerah sekitarnya,

sehingga juga dapat berakibat buruk terhadap perkembangan daerah sekitarnya

,sehingga mau tidak mau perencanaan wilayah kota dalam kaitannya dengan

perkembangan wilayah kota menjadi sangat penting artinya terutama untuk

mengatasi masalah-masalah wilayah perkotaan yang mungkin lebih berat dimasa

datang. Selain itu perkembangan wilayah kota yang sedemikian pesatnya

memerlukan penataan ruang yang serasi diikuti dengan penyediaan sarana dan

prasarana wilayah perkotaan yang memadai. Semua ini harus dalam satu sistem

perencanaan wilayah kota yang menyeluruh dan terpadu

Berhasil tidaknya perencanaan wilayah kota dalam

pengimplementasiannya sangat tergantung pada pihak-pihak yang terkait dengan

perencanaan yang telah disusun ,antara lain pemerintah daerah,para perencana dan

masyarakat itu sendiri.

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia,peranan pemerintah

dalam perencanaan wilayah kota sangat besar. Pemerintah adalah pihak yang

berwenang dengan perencanaan dan perluasan wilayah kota dengan mengikut

sertakan masyarakat melalui perwakilannya yaitu lembaga legislatif untuk

mengeluarkan kebijaksanaan tentang perencanaan wilayah kota.

3

Fenomena perkembangan kota yang terlihat jelas adalah bahwa

pertumbuhan kota yang pesat dan berkesan meluas, terdesak oleh kebutuhan

masyarakat, menjadi kurang serasi dan terkesan kurang terencana. Kehidupan kota

besar di Indonesia semakin tidak nyaman akibat dari meningkatnya kepadatan

penduduk, kurangnya wilayah hijau, ruang-ruang terbuka dan meningkatnya

jumlah kendaraan bermotor dengan cepat. Oleh karena itu, masalah lingkungan

pada kawasan pemukiman dan perumahan yang umumnya muncul sebagai akibat

dari tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan

sumber daya dan teknologi yang memelihara dan memperbaiki lingkungan

pemukiman, baik secara fungsional,maupun visual wujud lingkungan,merupakan

isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan

berkelanjutan. Hal ini merupakan prinsip utama pembangunan perkotaan yang

harus ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu dengan

memperhatikan rencana umum tata ruang,pertumbuhan penduduk,lingkungan

pemukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja, serta kegiatan ekonomi dan

kegiatan sosial lainnya agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisisen dan

tercipta lingkungan yang sehat, rapi, aman dan nyaman.

Pertumbuhan perkotaan juga mendorong migrasi, yang menunjukan

adanya perbedaan atau kesenjangan peluang antar tempat. Jika pertumbuhan dan

pertambahan penduduk ingin diseimbangkan di antara berbagai jenis permukiman

dan daerah serta pulau, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan kondisi

agar semua tempat sama baiknya dalam memberikan peluang kepada

penduduknya untuk hidup sejahtera. Pengadaan dan pengendalian ruang usaha

4

bagi sektor informal merupakan tantangan besar bagi daerah perkotaan, sama

halnya dengan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal

yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan tata ruang dan sekaligus mencapai

keadilan di dalamnya adalah menciptakan keadilan tata ruang melalui : (1)

Penguatan ruang lokal , di mana masyarakat lokal memiliki identitas teritorial dan

eksistensi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, (2) Adanya akuntabilitas

penataan ruang , melalui rujukan-rujukan tata ruang yang terbuka dan transparan.

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk

memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia,sekaligus untuk meningkatkan

mutu lingkungan kehidupan,memberi arah pada pertumbuhan

wilayah,memperluas lapangan kerja serta menggerakan kegiatan ekonomi dalam

rangka peningkatan dan segi pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan

dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan

untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan

harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan

rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan, minimum bagi perumahan

dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi. Dalam pembangunan kota-

kota baru, perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya

masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi

dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju.

Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat pula mendorong prilaku

hidup sehat dan tata tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor

lain. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu

5

dan untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah,

usaha swasta , koperasi dan masyarakat luas.

Kondisi perumahan perkotaan yang serba tidak memadai dan belum

terbangunnya sistem perumahan yang tanggap terhadap kebutuhan rumah.

Kondisi perumahan yang tidak memadai ditandai oleh tingginya angka kebutuhan

perumahan di satu sisi dan kelangkaan tanah perkotaan di sisi lain. Kondisi yang

tidak berimbang ini menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu

mengakses kebutuhan rumahnya secara formal.

Pembangunan perumahan yang dinilai sesuai dalam mendukung

pertumbuhan kota adalah rumah susun. Pengelolaan pembangunan rumah susun

perkotaan yang efektif dan efisien, mengaju pada rencana tata ruang perkotaan

yang berkualitas, termasuk pengelolaan administrasi pertanian yang tertib dan

adil.

Dalam UU NO.16 Tahun 1985, tentang rumah susun dikeluarkan dengan

tujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang

sehat secara adil dan merata, serta mewujudkan pemukiman yang serasi dan

seimbang, sesuai dengan pola tata ruang kota, tata daerah serta tata guna tanah

yang optimun untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikembangkan perumahan

dan pemukiman dalam bentuk rumah susun karena penduduk di daerah perkotaan

sangat padat sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas. Pembangunan rumah

susun bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun yang layak huni dan

terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah di kawasan

perkotaan .

6

Dalam bagian wilayah kota Makassar di Kelurahan Lette Kecamatan

Mariso di tempatkan sebagai rencana pemanfaatan ruang untuk kepentingan

pembangunan rumah susun dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat

karena belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah

yang layak, sehat,aman dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan rumah

susun dan pemukiman harus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah rumah

susun yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau terutama oleh

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan rumah susun tidak

hanya menyangkut pembiayaan tetapi juga penyediaan tanah dan bagaimana

pengelolaan pembangunan rumah susun tersebut khususnya di Kelurahan Lette

Kecamatan Mariso Kota Makassar .

Hal ini memotivasi penulis mengangkat masalah tersebut sebagai bahan

penelitian dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN

RUMAH SUSUN DI KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO KOTA

MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut

dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan rumah susun di

Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan rumah susun di

Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar?

7

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan rumah

susun di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengelolaan

rumah susun tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari tiga hal yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat akademik

Diharapakan dapat memberikan masukan atau informasi bagi para

peneliti lain yang juga mengadakan kegiatan untuk penelitian-

penelitian tentang peran pemerintah tentang pengelolaan rumah susun

yang ada di Kota Makassar dan di lingkungan dunia akademik pada

umumnya.

b. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan sehingga memberi kontribusi untuk

dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam menghadapi pembangunan

rumah susun yang efektif dan fleksibel sesuai rancangan tata ruang

kota yang berkualitas.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Pada dasarnya, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan

pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal

maupun informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu

agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain

menyangkut peran peran tersebut. (Friedman,M, 1998:286)

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan

psikologi sosial yang menganggap sebagian aktivitas harian diperankan oleh

kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial misalnya ibu,manajer,guru.

Meski kata peran sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad,

sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini semakin menonjol dalam kajian

sosiologi melalui karya teoritis Mead,Moreno dan Linton. Dua konsep Mead

yaitu pikiran dn diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.

Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang

yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih

mikro berupa tradisi interaksional simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan

bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat,

serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris.

9

Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika

seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa

pertentangan harapan.

Teori peran sangat berkaitan erat dengan sosialisasi. Sejumlah

sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory).

Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam

hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton (1936),

seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran

menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain

sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita

untik berprilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut teori ini masyarakat dengan pemahaman tentang peran-peran

secara otomatis akan lebih paham dalam berinteraksi dengan lingkungan

sekitarnya, karena segala sesuatu yang diajarkan dengan peran adalah salah

satu faktor utama dalam mencapai kepuasan tersendiri bagi individu untuk

menjalankan subuah fungsi. Hal ini dikaitakan dengan bagaimana seorang

individu atau masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh agen sosialisasi.

Oleh karena itu diperlukan peran yang aktif dalam proses pensosialisasian atas

individu atau masyarakat agar tercapai keinginan yang disepakati.

Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan

yang berguna bagi analisis politik, membedakan peran berdasarkan pada aktor

yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor

10

politik dan peran oleh suatu badan institusi menunjukkan bahwa aktor politik

umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku

yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangakan ia mendiskripsikan

peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan

segi-segi perilaku dalam peran yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi.

Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang

bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.

Menurut Soejono Soekanto (1982) Peran adalah suatu konsep perihal

apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat,peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan

kemasyarakatan.

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat

berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban

yang harus dijalani seorang individu dalam bersmasyarat. Sebuah peran harus

dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga dimasyarakat.

Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang

dijalankan dalam kesehariannya.

Biddle dan Thomas dalam Arisandi (1966), peran adalah

serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan

dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu

11

dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian,

memberi sangsi dan lain-lain.

Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut

sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan

antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara

orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan,

mengorganisasikan, danmemberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas

mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki

struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah

perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka

perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan

peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan

karena beberapa alasan.

Keseluruhan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam usaha

pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua

variabel yang mempunyai sebab akibat.

B. Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Pembangunan

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang

yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah

orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara

keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang

mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi

12

dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-

orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan

dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-

lembaga dimana mereka ditempatkan.

Menurut Syafiie (2011:5) Pemerintah berasal dari kata “perintah”

yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah dan seketika ditambah

akhiran “an” menjadi pemerintahan dalam hal ini beda antara “pemerintah”

dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau

organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal

ikwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat

unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

a. Ada dua pihak yang terlibat

b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah

c. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat

d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Istilah Pemerintah menurut Finer dalam Muhaddam (2011:14)

setidaknya menunjukan pada empat pengertian pokok, yaitu pertama,

pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di

operasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Kedua,

istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan

tersebut berlangsung.Ketiga, pemerintah menunjukan secara langsung person

(orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana

kekuasaan.Keempat, istilah pemerintah mangacu pada aspek pembentuk,

13

metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat,yakni struktur dan

pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang di perintah dan yang

memerintah.

Menurut Sayre dalam Inu Kencana Syafiie (2011:6) pemerintah

adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan

kekuasaannya, Menurut Strong dalam Inu Kencana syafiie (2011:6-7)

pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara

kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai

kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angakatan perang,

yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan

undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau

kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai

ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut

dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah kelompok orang-orang

tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi)

atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin

dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit

dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Rasyid dalam Muhaddam (2011 : 32) membagi fungsi pemerintah

menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan

(develoment), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation).

14

Ndraha dalam Muhaddam (2011:35) pemerintah memiliki dua fungsi

dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau

fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider

jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam,

layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan Fungsi Sekunder yaitu fungsi

sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa

yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak

berdaya (powerles) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan

prasarana.

Menurut Sondang P Siagian dalam administrasi pembangunan

(2012:142), peran pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu peran selaku

stabilisator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, dan peran pelaku

pelaksana sendiri, Sementara itu aspek manajemen, pemerintah terkait dengan

fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakan,

koordinasi, pengawasan dan motifasi dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Charles Merriam dalam Inu Kencana Syafiie (2011:8) tujuan

pemerintahan meliputi external security, internal order, juctic,general welfare,

dan freedom. Sedangkan menurut Soemandar dalam ilmu Inu Kencana Syafiie

(2011:8) pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka

pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan

ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan

kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan,pengaturan-

pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

15

Keseluruhan fungsi pemerintahan di atas dapat disimpulkan bahwa

fungsi pemerintah terhadap warganya yaitu fungsi politik, hukum,

kesejahteraan, dan administratif sedangkan peran pemerintah dalam

pembangunan Nasional yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator,

pelopor, pelaksana sendiri.

C. Konsep Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti

pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen

sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah

pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan

serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Griffin mendefinisikan

manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan,

pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan,

fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara

efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses

manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang

manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian

(organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena

itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising,

memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar

tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

16

Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu

dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko

menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota

organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititik

beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem

pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar

sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan

(Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).

Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap

dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan

proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak

dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan

dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu

pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan

pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring

aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan

mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai

tujuan.

17

Fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat

disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi:

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi

manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa

saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan

anggotanya. kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan

pengawasan (controlling).

a. Perencanaan (Planning)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai

dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109),

perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa

yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana

menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana

tata cara mencapai itu.

Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan

menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu

sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar

daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu

proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk

dilakukanya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa

menggunakan sumber-sumber yang ada.Dengan demikian kunci

18

keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau

terletak pada perencanaanya.

Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan

(manager) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang

baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen.

Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan

dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah

perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan

menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan

tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses

pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya

merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk

menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukanya, siapa

pelaksananya, dan kapan kegitan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian ( Organizing )

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan

penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk

melaksanakan kegiatannya.

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua

orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien.

Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal,

pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan

19

diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki

kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu,

perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau

diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu

diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan

dan pengembangan anggotaanggota organisasi.

c. Pengarahan (Actuating )

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat

orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi

atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi

kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya

memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang

bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan

mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan

sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang

lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan

iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara

paling baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan

manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara

20

maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan

lain sebagainya.

d. Pengawasan ( Controlling )

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur

yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma

standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno

NS, 2004:128). Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir

dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

a) Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana

sebelumnya.

b) Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian,

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan

pemborosan.

c) Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan

kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.

d) Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan

kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.

2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan

yang terjadi.

3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

21

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu

kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan

arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan

dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam

mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan

pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah

ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan

monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan

berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga

tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik

D. Konsep Rumah Susun

Rumah susun adalah bangunan bertingkat untuk hunian yang

satuannya dapat dimiliki secara terpisah. Sebagai bangunan hunian yang dapat

dimiliki secara terpisah, penghuni rumah susun mempunyai batasan-batasan

dalam memanfaatkan ruang dan benda yang terdapat dalam rumah susun.

Dalam rumah susun dikenal adanya bagian bersama, benda bersama, dan tanah

bersama. Ketiga hal tersebut merupakan hak bersama dari rumah susun yang

tidak dapat dimiliki secara individu, karena merupakan satu kesatuan

fungsional dari bangunan rumah susun yang tidak dapat dipisahkan.

Istilah rumah susun dapat dijumpai dalam berbagai pengertian.

Kondominium menunjuk pada suatu bentuk pemilikan yang melibatkan lebih

dari seorang pemilik bangunan. Sebelum istilah kondominium ini banyak

digunakan, pada waktu lampau sering dikenal istilah seperti co-proprietors

22

ownership, tergantung pada asal negaranya. Penggunaan istilah condominium

dalam bahasa Latin diawali dengan pencantumannya pada peraturan

perundang-undangan . Dari pengertian kondominium ini, di samping dikenal

adanya milik bersama, juga dikenal bagian-bagian bangunan yang merupakan

satu kesatuan yang dapat dihuni atau digunakan secara terpisah yang disebut

apartemen. Di negara-negara Spanyol, Italia, Jerman, Belgia, dan Perancis

telah lama dikenal hak-hak dan kewajiban dalam bentuk pemilikan

kondominium tersebut. Demikian juga di Amerika Latin, terutama di Brasil

dan Chile, pengaturan tentang hal tersebut sudah dikenal pada sekitar tahun

1930 dan di Seantero Amerika Latin sekitar akhir tahun 1940an dan 1950an. Di

Negara-negara ini peraturan perundang-undangannya jarang digunakan istilah

condominium, tetapi dikenal nama-nama seperti horizontal property, platform

property dan yang paling mutakhir dikenal istilah strata title, yang secara

spesifik merujuk pada pembagian secara horizontal suatu stratum.

Dalam prakteknya rumah susun dapat disebut juga apartemen, flat dan

kondomunim. Keberagaman penggunaan istilah rusun di negara kita merupakan

suatu kewajaran, karena berbagai negara di dunia juga menggunakan istilah

yang berbeda-beda, berikut beberapa istilah beserta negara yang

menggunakannya antara lain (1) Kondomunim merupakan istilah yang

digunakan di Italia; (2) Joint Property digunakan di Inggris dan Amerika; (3)

Strata Title digunakan di Singapura dan Australia.

Rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan

23

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara

terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-

bersama, benda-bersama dan tanah bersama. Satuan rumah susun adalah

bagian dari rusun yang tujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah

sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana ke jalan umum. Bagian

bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk

pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun.

Benda bersama adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian

rusun tetapi dimiliki bersama serta tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

Benda bersama yang melengkapi rusun agar berfungsi sebagaimana mestinya

terdiri atas: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas (untuk hunian),

saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, saluran dan

atau pembuangan sampah, tempat kemungkinan pemasangan jaringan

telepon/alat komunikasi lain, alat transportasi yang berupa lift atau eskalator

sesuai tingkat kebutuhannya, alat pemadam kebakaran, alat/sistem alarm,

generator listrik (untuk yang menggunakan lift), pertamanan yang ada diatas

tanah bersama, pelataran parkir, penangkal petir, fasilitas olahraga dan rekreasi

diatas tanah bersama. Sementara, tanah bersama adalah sebidang tanah yang

digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang diatasnya berdiri

rusun dan ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan

Pembangunan rumah susun, yang memanfaatkan ruang terbesar dari

kawasan perkotaan, merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Oleh

24

karena itu, pengelolaan pembangunan rumah susun senantiasa memperhatikan

ketersediaan daya dukung serta dampak terhadap kelestarian lingkungan.

Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan, perancangan dan

pelaksanaan pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan

pengembangannya, agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam kerangka itu penyelenggaraan rumah susun mencakup juga tata

ruang, pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk

menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat

mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan perkotaan dan

perdesaan, agar dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan

keseimbangan tersebut dapat diharapkan perkembangan ruang-ruang

permukiman yang responsif turut mengendalikan terjadinya migrasi penduduk.

Oleh karenanya, diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan,

serta pembangunan perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap

pencapaian penataan ruang yang disusun secara transparan dan partisipatif

serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama.

Penyelenggaraan rumah susun merupakan persoalan strategis, namun

belum mendapat perhatian yang cukup berarti dari berbagai kalangan,

sehingga perlu dikembangkan sistem insentif. Hal ini dimaksudkan untuk

memacu laju pembangunan perumahan dan permukiman, di dalam

penyelenggaraannya dikembangkan sistem insentif, untuk mampu mendorong

berbagai pelaku pembangunan, baik lembaga formal maupun lembaga informal

25

untuk terlibat secara aktif. Upaya yang dikembangkan antara lain, melalui

kegiatan program stimulan, perintisan, dukungan pembiayaan, dan bantuan

teknis bagi pelaku pembangunan yang responsif dalam penyelenggaraan

perumahan da permukiman, termasuk kegiatan pendampingan dalam

penyiapan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebutuhan akan rumah susun adalah merupakan tanggung jawab

masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama

dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis.

Sehingga harus melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci

lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan rumah susun dengan

mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan

perumahan. Sementara pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan

pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian

proses penyelenggaraan perumahan demi terwujudnya keswadayaan

masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan

terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan

dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri, dan mendorong

terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan

berkelanjutan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif

pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah

perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat karena pembangunan

rusun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota

26

yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota

bagi daerah yang kumuh.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 60/PRT/1992

tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, pengertian dan

pembangunan rumah susun adalah :

1) Lingkungan rumah susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang

jelas, di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan

fasilitasnya secara keseluruhan merupakan tempat permukiman.

2) Satuan lingkungan rumah susun adalah kelompok susun yang terletak

pada tanah bersama sebagai salah satu lingkungan yang merupakan satu

kesatuan sistem pelayanan pengelolaan.

3) Prasarana lingkungan rumah susun adalah kelengkapan dasar fisik

lingkungan yang memungkinkan rumah susun dapat berfungsi

sebagaimana mestinya.

Sehingga dapat disimpulkan, rumah susun dapat diartikan sebagai

suatu bangunan gedung bertingkat yang memiliki sistem kepemilikan

perseorangan dengan hak bersama, yang penggunaannya bersifat hunian,

untuk mewadahi fungsi dan aktivitas keluarga yang dilaksanakan secara

sederhana.

Pembangunan rumah susun diarahkan untuk mempertahankan

kesatuan komunitas kampung asalnya. Pembangunannya diprioritaskan pada

lokasi di atas bekas kampung kumuh dan sasaran utamanya adalah penghuni

kumuh itu sendiri yang mayoritas penduduknya berpenghasilan rendah.

27

Mereka diprioritaskan untuk dapat membeli atau menyewa rumah susun

tersebut secara kredit atau angsuran ringan (Peraturan Pemerintah RI No

4/1988).

Adapun tujuan pembangunan rumah susun seperti tercantum dalam

pasal 3 UU No.16 Tahun 1985 :

1. a. Meningkatkan kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menjamin

kepastian hukum dalam pemanfaatannya. Yang dimaksudkan dengan

perumahan yang layak adalah perumahan yang memenuhi syarat-syarat

teknik, kesehatan, keamanan, keselamatan, dan norma-norma sosial

budaya.

b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan

dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan

lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi dan seimbang. Peningkatan

daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan harus sesuai dengan

tata ruang kota dan tata daerah serta tata guna tanah demi keserasian dan

keseimbangan.

2. Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi

kehidupan masyarakat, dalam arti rumah susun bukan hunian.

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk pemenuhan rumah susun

yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah

bawah di kawasan perkotaan dengan penduduk di atas 1,5 juta jiwa sehingga

akan berdampak pada :

28

a. Peningkatan efisiensi penggunaan tanah, ruang, dan daya tampung kota

b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan menengah

kebawah dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan

c. Peningkatan efisiensi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan

d. Peningkatan produktivitas masyarakat dan daya guna saing kota

e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan menengah bawah

f. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk jenis rumah susun dapat dikategorikan ke dalam beberapa

bagian diantaranya :

1. Berdasarkan latar belakang sosial penghuni, maka rumah susun dapat

digolongkan:

a) Rumah susun untuk karyawan milik Industri / jawatan pemerintah.

Rumah susun ini dibangun oleh instansi pemerintah dan direncanakan

untuk memberikan fasilitas hunian bagi karyawannya. Standar

perencanaan ditentukan berdasarkan anggaran biaya yang disediakan

dan golongan atau status sosial.

b) Rumah susun kaum buruh / karyawan. Rumah susun untuk menjamin

perumahan bagi karyawan / buruh dari instansi swasta. Rumah susun

ini mempunyai standar perencanaan yang ekonomis dan fasilitas

privasi yang sangat minim namun tetap memperhatikan standar yang

ada.

29

c) Rumah susun hak sewa (Rusunawa).Rumah susun ini dibangun oleh

swasta atau pemerintah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari

tiap unit hunian yang disewakan pengelolaan bangunan tetap dilakukan

dan menjadi tanggung jawab pemilik atau pengelola.

d) Rumah susun hak milik (Rusunami).Rumah susun jenis ini mempunyai

banyak persamaan dengan rumah susun untuk dipersewakan,

perbedaannya adalah dalam pemilikan dan pengelolaan bangunan,

dimana setelah dimiliki pengelolaan dan pemeliharaan bangunan

menjadi tanggung jawab penghuni.

2. Berdasarkan sistem kepemilikannya, rumah susun dapat dibagi menjadi

tiga jenis yaitu:

a) Sistem Sewa (rental project) Untuk penghuni membayar kepada

pemilik/pengelola bangunan sesuai dengan perjanjian dan jangka

waktu tertentu .Untuk Sewa-beli, uang sewa berlaku sebagai angsuran

pembelian, sehingga bila angsuran tersebut telah memenuhi harga yang

telah ditetapkan, maka unit hunian tersebut dapat menjadi milik

penghuni namun pengelolaan bangunan tetap dilaksanakan oleh

pemilik/pengelola. Untuk Sewa kontrak, penghuni membayar uang

sewa sesuai dengan persetujuan perjanjian yang berlaku, biasanya

masa kontrak antara 1-3 tahun dan setelah itu dapat dilakukan kembali

perjanjian baru, sesuai dengan kesepakatan bersama.

b) Sistem Kooperatif (cooperative). Pada sistem ini, penghuni menjadi

anggota baru suatu koperasi penghuni yang secara formal diberi hak

30

untuk menempati rumah susun dan disertai fasilitas yang lengkap dan

memadai. Sistem ini bertujuan tidak untuk mencari untung.

c) Sistem Condominium. Pada sistem ini masing-masing penghuni adalah

sebagai pemilik, dan sebagai kepemilikan dengan penghuni lain pada

fasilitas berupa ruang bersama, hall, tangga, parkir, dan sebagainya.

Untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan serta ruang-ruang yang

ada dilakukan oleh suatu badan usaha sebagai pihak pengelola dengan

menarik bayaran kepada masing-masing penghuni.

E. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Rumah

Susun

Adapun tugas dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan

rumah susun tercantum dalam UU No.20 Tahun 2011 :

1. Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan rumah susun bertugas:

a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun

tingkat nasional.

b. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyinkronisasikan

pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional.

c. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun

laik fungsi.

d. Membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan

strategi dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional.

e. Mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun

pada tingkat nasional.

31

f. Menyusun dan menyediakan basis data rumah susun.

g. Mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya

rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

h. Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

i. Penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah

susun dan pengembangan lingkungan perumahan susun sebagai bagian

dari permukiman.

j. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi rumah susun

yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Pusat berwenang :

a. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat

nasional dalam bentuk kebijakan dan strategi nasional rumah susun.

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar,

prosedur dan kriteria.

2. Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan rumah susun

bertugas:

a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam pembangunan serta

pengembangan rumah susun lintas Kabupaten/Kota.

b. Memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan

kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun lintas

Kabupaten/Kota.

32

c. Mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan kebijakan,

strategi, dan program dalam bidang rumah susun lintas

Kabupaten/Kota.

d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program

penyelenggaraan rumah susun.

e. Menyusun dan menyediakan basis data rumah susun.

f. Mengoordinasikan pencadangan/penyediaan lahan untuk

pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

g. Mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya

rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

h. Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Provinsi berwenang:

a. Menetapkan kebijakan, strategi, dan program di bidang rumah susun.

b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk norma,

standar, prosedur dan kriteria.

c. Membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan

dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan rumah

susun bertugas:

33

a. Membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan

strategi Kabupaten/Kota.

b. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam

pembangunan serta pengembangan rumah susun pada skala

Kabupaten/Kota.

c. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan

kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan rumah susun,

dengan memperhatikan skala provinsi dan skala nasional.

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan,

strategi, serta program dalam bidang rumah susun pada skala

Kabupaten/Kota.

e. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan serta strategi dan program

pada skala Kabupaten/Kota.

f. Menyusun dan menyediakan basis data rumah susun.

g. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan rumah susun bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

h. Mencadangkan/menyediakan lahan untuk pembangunan rumah

susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

i. Mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya

rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

34

j. Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

a. Menetapkan kebijakan, strategi dan program Kabupaten/Kota di

bidang rumah susun dalam bentuk rencana pembangunan dan

pengembangan rumah susun daerah Kabupaten/Kota.

b. Melaksanakan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh provinsi.

Selain tugas dan kewenangan tersebut, diperlukan muatan mengenai

bantuan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah dalam rangka

pembangunan, penghunian, dan pemilikan rumah susun bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.

Bentuk keberpihakan ini, memberi kewajiban kepada Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan berupa jaminan

pengadaan tanah tanpa mengubah peruntukan tanah yang sudah ditetapkan

dalam rencana tata ruang untuk pembangunan rumah susun umum dan/atau

rumah susun khusus. Biaya pengadaan tanahnya dibebankan kepada

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk

itu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan

umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.Bentuk lain yang mendukung bantuan dan kemudahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah, adalah dengan pemberian insentif kepada

pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum dan rumah susun

35

khusus, serta bagi masyarakat berpenghasilan rendah, oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah.

F. Kerangka Pikir

Pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut didasarkan kepada

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dimana pada

Pasal 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa rumah susun merupakan

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing

dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian,

yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang jitu untuk

memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi

yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu

meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan rumah

susun tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota,menjadi lega

dan dalam hal ini juga membatu adanya peremajaan dari kota, sehingga makin

hari maka daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang

rapih,bersih dan teratur.

Dalam hal penyediaan/pasokan rumah susun, yang secara resmi

ditujukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi dalam

kenyataannya seringkali tidak tepat sasaran, karena kesempatan yang luas

36

diberikan terhadap sektor swasta untuk terlibat di dalam pembangunan

perumahan

Pengelolaan rumah susun adalah upaya terpadu untuk melestarikan

fungsi rumah susun yang meliputi kebijakan penataan pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian rumah susun.

Dalam melaksanakan pengelolaan rumah susun diperlukan perencanaan yang

matang guna terselenggaranya pengelolaan yang baik.

Perencanaan adalah cara berpikir mengatasi masalah sosial dan

ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju

adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan

program. Perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan dapat

diterima oleh masyarakat, dalam hal ini perencanaan pengelolaann rumah

susun harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat

baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, perencanaan

merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya

sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu

pembangunan rumah susun, kemudian mempersiapkan pelaksanaan

pengelolaan rumah sususn. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan

kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan.

Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan

evaluasi dalam pengelolaan rumah susun, dapat dilakukan perbaikan selama

kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan pengelolaan

37

rumah susun berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai

dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir yang akan menjadi

acuan dalam penelitian ini adalah:

Bagan Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Peran pemerintah dalam pengelolaan rumah susun di Kecamatan Mariso

Kota Makassar

PERAN PEMERINTAH DALAMPENGELOLAAN RUMAH

SUSUN

INDIKATOR :- Perencanaan pengelolaan

rumah susun- Pelaksanaan pengelolaan

rumah susun- Pengawasan dalam

pengelolaan rumah susun

Faktor-Faktor YangMempengaruhi Pengelolaan

Rumah Susun

Efektivitas PeranPemerintah Dalam

Pengelolaan RumahSusun

38

H. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian,

maka diuraikan beberapa deskripsi fokus sebagai berikut :

1. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang

distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal

dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan

digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang

dilengkapi dengan bagian bersama,benda bersama dan tanah bersama.

2. Perencanaan pengelolaan rumah susun yang memanfaatkan ruang

terbesar dari kawasan perkotaan senantiasa memperhatikan

ketersediaan daya dukung serta dampak terhadap kelestarian

lingkungan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan,

perancangan dan pelaksanaan pembangunan, sampai dengan tahap

pengelolaan dan pengembangannya, agar tetap selaras dengan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan

lingkungan.

3. Pelaksanaan pengelolaan rumah susun merupakan proses selanjutnya

setelah proses perencanaan. Dalam hal proses pelaksanaan pengelolaan

rumah susun sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah pusat, agar dalam proses pelaksanaannya dapat

berjalan dengan baik dengan adanya peraturan tersebut sehingga

efektivitas pengelolaan rumah susun dapat terlaksana dengan baik.

39

4. Pengawasan dalam pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan

monitoring dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama

kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan atau

perbaikan dalam pembangunan rumah susun berikutnya sehingga

tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik

5. Efefktivitas pemerintah dalam pengelolaan rumah susun yaitu

Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau

dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta

menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan

ekonomi, sosial, dan budayameningkatkan pemanfaatan ruang dan

tanah di daerah perkotaan dalam menciptakan lingkungan permukiman

yang lengkap serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

6. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan rumah

susun yaitu :

a. Faktor ekonomi

Rumah susun yang berdekatan dengan tempat kerja, tempat usaha

atau tempat berbelanja untuk keperluan sehari-hari akan sangat

membantu menyelesaikan masalah perkotaan, terutama yang

menyangkut masalah transportasi dan lalu lintas kota.Aspek

lingkungan Pada setiap lingkungan perumahan yang dibangun

membutuhkan sejumlah rumah tambahan bagi masyarakat yang

mempunyai tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Melalui

40

penerapan subsidi silang masih dimungkinkan membangun

sejumlah rumah sewa yang dibiayai oleh lingkungan itu sendiri.

b. Faktor Pembiayaan

Besaran sewa unit rumah susun sederhana tidak dapat menutupi

pengeluaran operasional, apalagi untuk pemeliharaan dan

perbaikan/renovasi, hal ini membuat rumah susun yang tadinya

berupa semi social housing dan ditujukan bagi warga pulih biaya,

menjadi lebih tepat dikatakan sebagai social housing dan terlihat

dari besarnya ketergantungan pemenuhan biaya operasional,

pemeliharaan dan perbaikan dari sumber di luar penyewa.

c. Faktor Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan prasarana untuk rumah susun seperti jaringan air

minum, pembuangan air limbah, pembuangan sampah dan

transportasi yang merupakan persyaratan penting bagi

pembangunan perumahan. Kurangnya pengembangan prasaranan,

terutama jalan dan air merupakan salah satu penyebab utama

sulitnya pengadaan lahan untuk perumahan di perkotaan.

41

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Lette Kecamatan

Mariso Kota Makassar dengan waktu penelitian ± dua bulan. Penentuan lokasi

ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di Kelurahan Lette

Kecamatan Marisso Kota Makassar pengelolaan rumah susun belum terlaksana

dengan baik sesuai format dan ketentuan yang telah ditetapkan .

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami

bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan rumah susun yang ada di kota

Makassar ini. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data

mengizinkan evaluator menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu

sumber data.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif Kualitatif

dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-

masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara

sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan dialog

42

(wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal

yang berhubungan dengan penelitian.

D. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan

wawancara dengan, Kepala Dinas Perumahan dan Pengelola rumah susun

serta pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dalam

penelitian.

2. Data sekunder adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku, dokumen

dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar

yang mendukung dan berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian sebagai salah satu sumber data yang urgen

terhadap penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan

informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling.

Yaitu suatu teknik penarikan informan yang digunakan apabila unsur-unsur

yang ada dalam lokasi penelitian tidak mempunyai kesempatan yang sama

untuk ditarik/ dipilih menjadi informan dalam penelitian ini. Teknik

pengambilan informan adalah merupakan cara yang digunakan dalam hal

memperoleh data primer untuk bahan penelitian. Informan dalam penelitian ini

di ambil dari beberapa unsur dari Dinas Perumahan 2 Orang (MM, HR),

Pengelola Rumah Susun 2 orang (AF, HS), dan Penghuni Rumah Susun 4

Orang (MS, SL, JM, RH).

43

F. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para

informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang

mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik tentang

gejala-gejala yang diamati . Pengumpulan data dalam penelitin ini dilakukan

dengan cara observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang

menempatkan diri sebagai pengamat (rocegnized outsider) sehingga interaksi

peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan

observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari

dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek

yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan penulis dengan Kepala

Dinas Perumhan dan Kepala Pengelola Rumah Susun jajaranya yang

berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan

tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen

resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian.

44

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap

bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar dan buku-buku

serta majalah. Beberapa data sekunder yang dicari dalam penelitian ini adalah

Informasi tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang dianggap relevan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses

analisa data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Unit analisis

dari penelitian ini adalah kantor Dinas Perumahan dan Pengelola rumah susun

serta pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dalam

penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (2007:16) Analisis Data Kualitatif

adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi. Proses Reduksi Data adalah merupakan suatu proses pemilihan pada

penyederhanaa, pengabstrakan dan transformasi kasar yang manual dari catatan-

catatan dilapangan. Penyajian Data adalah merupakan sekumpulan informasi

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat

memahami apa yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan. Menarik

Kesimpulan adalah memulai mencari data dengan mencari arti benda, mencatat

45

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat

dan proposisi (Miles dan Huberman,2007 teknik analisa data kualitatif ).

H. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data

yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teiknik

pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain

keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakana data yang diperoleh dari satu sumber

dengan menggunakan metode atau teknik tertentu , diuji keakuratan

atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data.

46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang didapatkan penulis

selama melakukan penelitian di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso kota Makassar.

Bab ini menguraikan tentang peran pemerintah dalam pengelolaan rumah susun

dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan rumah susun di

Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar .

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Makassar terletak antara 1190 24’17’38” bujur Timur dan

508’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten

Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan

sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat

175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Dan memiliki batas-batas

wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara

pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan

Kota Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi pusat

pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke

Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki

47

daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri

maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia

untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

Kota Makassar cukup unik dengan bentuk menyudut di bagian Utara,

sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara dan

Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah berkembang

kawasan campuran termasuk di dalamnya armada angkutan laut,

perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudera, Sebagai rawa-rawa, tambak,

dan empang dengan perumahan kumuh hingga sedang. Kenyataan di atas

menjadikan beban kawasan pesisir Kota Makassar saat ini dan dimasa

mendatang akan semakin berat terutama dalam hal daya dukung dan aspek

fisik lahan termasuk luasnya yang tertabatas. Ditambah lagi pertumbuhan dan

perkembangan penduduk sekitarnya yang terus berkompetisi untuk

mendapatkan sumber daya di dalamnya.

Kota Makassar yang merupakan salah satu kota yang tumbuh cepat

secara alamiah baik dilihat dari jumlah penduduknya maupun dari

kemampuan ekonominya yang berdampak pada pemenuhan akan kebutuhan

sarana dan prasarana. Begitu halnya dengan kawasan Permukiman Tanjung

Bunga yang ada di Kota Makassar yang sedang tumbuh dan berkembang

sekarang ini. Agar dalam perkembangan fisik sarana dan prasarana

wilayahnya serta perkembangan nonfisik wilayahnya dapat teroptimalkan

dengan baik maka perlu untuk diketahui kondisi fisik dan nonfisik yang ada

diwilayah tersebut. Dimaksudkan dengan menemukan dan kenali kondisi

48

sarana dan prasarana yang ada maka dengan sendirinya permasalahan

prasarana sebagai penopang segala aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan

hidup penduduk di wilayah Permukiman Tanjung Bunga dapat diketahui.

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Lette merupakan bagian dari Kecamatan Mariso Kota

Makassar. Kecamatan Mariso sendiri terbagi ke dalam 9 Kelurahan dengan

luas keseluruhan wilayah ±184,23 Ha.

Tabel 1

Distribusi Luas Wilayah Kelurahan Kecamatan Mariso

Nama Kelurahan Luas Wilayah

Kunjungmae 26 Ha

Panambungan 302 Ha

Lette 15 Ha

Mariso 19,03 Ha

Mattoangin 18,04 Ha

Bontorannu 18,06 Ha

Mario 28,05 Ha

Tamarunang 16 Ha

Kampung Buyang 12,02 Ha

Jumlah Luas Kec Mariso 184,23 Ha

Sumber data : Kantor Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Tahun 2014

49

Sedangkan batas-batas wilayah di Kecamatan Mariso adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mamajang

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

2. Kondisi Umum Rumah Susun Di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso

a. Jumlah Penghuni Rumah Susun

Rumah susun di Kelurahan Lette ini mempunyai 288 kepala keluarga

sehingga jumlah penghuni keseluruhan 865 Jiwa dengan perincian tabel

berikut :

Tabel 2Jumlah Penghuni Rumah Susun

Rumah Susun Jumlah Penghuni Rumah Susun

Blok A 144Blok B 192Blok C 144Blok D 137Blok E 152Blok F 126Jumlah 895

Sumber data : Pengelola Rumah Susun 2014

b. Mata PencaharianTabel 3

Mata PencaharianMata Pencaharian Jumlah

Pedagang 83PNS 12Buruh ( Tukang Becak,Nelayan,Tukang Batu) 158Wiraswasta 35Jumlah 288

Sumber data : Pengelola Rumah Susun 2014

50

Dari tabel diatas menunjukan bahwa mata pencaharian penghuni

rumah susun yang paling mendominasai adalah buruh disebabkan karena

sebagian besar mereka susah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik

dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang sangat kurang.

B. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di Kelurahan Lette

Kecamatan Mariso Kota Makassar

Sesuai degan hasil penelitian dimana peneliti menggunakan tehnik

pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik ini

dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang

tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar maupun laporan dari Pemerintah dan

buku-buku serta majalah. Beberapa data sekunder yang dicari dalam penelitian

ini adalah Informasi tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang dianggap

relevan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat mendeskripsikan data-

data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Lette secara

menyeluruh baik dari hasil Observasi maupun Wawancara .

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang berfungsi

dalam mendukung terselenggaranya pendidikan, keluarga, persemaian budaya,

peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan berjati diri. Salah satu

permasalahan utama Pertumbuhan penduduk perkotaan adalah peningkatan

permintaan akan rumah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-

negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah permasalahan

pemukiman penduduk khususnya di kota-kota besar. Kendala yang dihadapi

adalah terbatasnya lahan perkotaan. Salah satu alternatif untuk memecahkan

51

kebutuhan rumah di perkotaan yang terbatas adalah dengan mengembangkan

model hunian secara vertikal berupa bangunan rumah susun.Untuk masyarakat

ekonomi menengah ke bawah, Pemerintah membangun rumah susun sederhana

dengan sistem sewa. Untuk memenuhi kebutuhan pokok akan rumah tinggal

yang sangat meningkat, khususnya pada daerah-daerah perkotaan dan

daerahdaerah industri, Pembangunan Rumah Susun menjadi alternatif dalam

memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Pembangunan perumahan ditujukan

untuk menunjang kebutuhan perumahan dan memberikan akomodasi bagi

masyarakat berpenghasila rendah yang tidak memiliki penghasilan dan

pekerjaan menetap.

a) Peran Pemerintah Dalam Perencanaan Pengelolaan Rumah Susun

Rumah susun merupakan alternatif pilihan perumahan di kota akibat

keterbatasan lahan dan harga lahan yang mahal, maka pendekatan yang

dilakukan dalam pembangunan adalah dengan memenuhi aspek-aspek yang

menjadi dasar pilihan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis, serta

wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan

rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bangunan,

dan keandalan sarana serta prasarana lingkungannya. Persyaratan administratif

berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi, dan mendirikan bangunan

serta pemberian hak atas tanah

52

Peran pemerintah dalam pengelolaan rumah susun di Kelurahan Lette

Kecamatan Mariso Kota Makassar sangat menjadi respon besar bagi yang

terpilih menjadi informan. Ada pandangan yang di lontarkan oleh informan

sangat sinkron dengan kondisi yang terjadi di tataran pemerintah wakil dari

Dinas Perumahan oleh MM selaku Sekertaris Pembinaan Peraturan Di Kantor

Dinas Perumahan yang mengatakan bahwa :

“Dalam tahap perencanaan rumah susun itu semua dari pusat,Pembangunan rumah susun sangat membantu bagi masyarakatyang berpenghasilan rendah apa lagi yang tidak memiliki rumah ,dan peran pemerintah dalam pengelolaan rumah susun ini hanyasementara karena semuanya sudah diatur oleh pusat , fasilitaspemda kita disini hanya menyiapkan lahan”(Wawancara dengan MM, 6 Maret 2014)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perencanaan

pengelolaan rumah susun di Kelurahan Lette ini sudah berjalan dengan

sesuai dengan perencanaan dari pusat, dan hasil observasi dilapangan

menunjukkan hal yang sama sesuai dengan perencanaan dari pusat.

Perecanaan pengelolaan rumah susun di Kelurahan Lette ini sudah hampir

berjalan dengan baik sesuai dengan format dan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh pusat, jadi dalam pembangunan rumah susun dan

pengelolaannya yang akan datang semoga bisa menjadi lebih baik lagi

dari yang sebelumnya.

Kemudian dipertegas lagi HR selaku staf dari Dinas Perumahan

mengatakan bahwa :

“Betul apa yang dikatakan bapak MM itu , rumah susun yangdibangun di Makassar ini sangat membantu sekali bagimasyarakat yang berpenghasilan rendah tapi sangat disayangkan

53

pengelolaannya itu belum sepenuhnya berjalan dengan baikdikarenakan pemerintah pusat sendiri yang masih belummelimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintahdaerah agar mengelola rumah susun yang ada, kita juga tidakbisa menyalahi aturan yang ada”(Wawancara dengan HR, 6 Maret 2014)

Sesuai dengan wawancara diatas dimana yang memberikan keterangan

terkait tentang perencanaan pembangunan rumah susun yang disinkronkan

dengan hasil observasi secara langsung di lapangan menunjukan bahwa

pembangunan rumah susun sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu

bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah merumuskan

kebijakan yang mengarah kepada kebutuhan masyarakat secara umum dan

kemajuan pembangunan perumahan dan pemukinan kearah yang lebih baik

lagi .

b) Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun

Pelaksanaan pengelolaan rumah susun suatu upaya yang dilakukan

dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekinomi

maupun social yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak

lingkungan ataupun kehidupan sosial.

Dalam pelaksanaan pengelolaan rumah susun juga dikaitkan dengan

program pembangunan kota terpadu. Hanya saja pelaksanaan pembangunan

dan pengelolaannya yang berbeda. harus dilaksanakan dengan melakukan

pemantauan dan pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan rumah yang

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. AF salah satu

informan dan selaku pengelola rumah susun mengatakan bahwa:

54

“Pengelolaan rumah susun yang di Kelurahan KecamatanMariso ini hampir berjalan dengan baik namun masih adakendala yang sampai saat ini belum bisa kami selesaikan yaitukesadaran para penghuni terhadap kewajibannya sebagaipemilikik/penyewa rumah susun yang mereka tempati”(Wawancara dengan AF, 8 Maret 2014)

Dari hasil wawancara di atas sesuai dengan observasi menunjukan

bahwa pengelolaanya sudah berjalan dengan baik namun yang menjadi

kendala dalam hal tersebut adalah kurangnya kesadaran para penghuni

dalam malakukan kewajibannya yaitu membayar admnistrasi yang ada.

HS salah satu informan selaku pengelola rumah susun mengatakan bahwa:

“Pengelolaan rumah susun disini sudah cukup baik mi, tinggalpara penghuni itu bagaimana caranya supaya bisa menjaga danmerawat bangunannya apa lagi soal kebersihan itu harusmenjadi perhatian utama sehingga pengelola rumah susun jugabisa mempertikan lebih jauh lagi apa saja yang mesti dibenahiapa lagi masalah sampahnya”.(Wawancara dengan HS, 8 Maret 2013)

Dari hasil wawancara diatas lingkungan rumah susun yang layak,

bersih, sehat, dan aman perlu ditingkatkan melalui regulasi yang menjamin

penyediaan dan pengelolaan air bersih, fasilitas sosial dan ibadah, fasilitas

ekonomi dan transportasi, serta prasarana lingkungan termasuk fasilitas air

limbah, disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab warga

masyarakat agar makin banyak masyarakat yang mendiami rumah sehat

dalam lingkungan yang sehat.

Melihat kondisi yang ada dilokasi penelitian MS salah satu

penghuni rumah susun mengatakan bahwa :

55

“Pengelolaan dan penataan rumah susun harus ditingkatkan lagi,terus masalah kebersihan karena sampah itu selalu menumpuk,itu karena biasa petugas kebersihan selalu telat mengangkutnya ,itu semua penghuni yang lain selalu sekali mengeluh”(wawancara dengan MS, 8 Maret 2013)

Dari wawancara di atas dimana dalam hal ini menunjukan bahwa

pengelolaan rumah susun yang di Kelurahan Lette ini harus dibenahi dan

ditingkatkan lagi oleh Dinas yang terkait dan para pengelola rumah susun

tersebut agar para penghuni dapat merasakan kenyamanan dan mendiami

rumah susun yang sehat dan lingkungan yang sehat.

Dalam membangun dan mengelola rumah susun perlu diperhatikan

beberapa aspek, yaitu :

a. Aspek Tanah Perkotaan

Rumah susun yang secara minimal dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat pada saat ini, tidak akan lagi memenuhi kebutuhan masyarakat

di kemudian hari. Program peremajaan lingkungan dengan membangun

kembali perumahan sesuai dengan standar yang dituntut, harus

dilaksanakan agar lingkungan perkotaan tetap dapat terjamin kualitasnya.

Dengan dikuasainya tanah dimana rumah susun sewa itu dibangun,

program peremajaan lingkungan di masa mendatang dengan mudah dapat

dilaksanakan. MM salah satu informan mengatakan bahwa:

“Pertanahan, terkait dengan penyediaan lahan, dan. di perkotaan,permasalahan menjadi sangat pelik, karena lahan yang terbatasdan harga yang semakin meningkat. Pesatnya perkembangan kota,terutama yang terjadi di kota Makassar ini menyebabkanbertambah mahalnya harga tanah, sehingga masyarakatberpenghasilan menengah ke bawah tidak mampu untuk membelirumah. Akibat kenaikan harga tanah tersebut, diperlukan

56

kebijakan pemerintah untuk mengendalikan salah satunya denganmembangun rumah susun ini.”(wawancara dengan MM, 6 Maret 2014)

b. Aspek Investasi

Pembangunan dan pengelolaan rumah susun untuk

masyarakat berpenghasilan rendah secara ekonomis menguntungkan.

Besarnya sewa tidak dapat menutup seluruh biaya investasinya. Akan

tetapi apabila ditinjau dari nilai tanah perkotaan yang selalu

meningkat sesuai dengan perkembangan kotanya, maka cadangan

tanah yang dikuasai pemerintah akan selalu meningkat harganya

SL salah satu informan sekaligus penghuni rumah susun

mengatakan bahwa

“Rumah susun ini sangat membantu bagi kami yangmasyarakat kurang mampu apa lagi saya yang tidak memilikirumah, dulunya saya ngontrak kesana kemari tapi semenjakadanya rumah susun ini pengeluaran biaya sewa rumah bisateratasi sedikit apa lagi suami saya hanya seorang tukangbecak yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya”(wawancara dengan SL, 8 Maret 2014)

Dari hasil wawancara kedua aspek di atas masing-masing

mempunyai nilai yang pasti harus dilengkapi, tetapi juga tidak

menutup kemungkinan dilakukannya beberapa penyesuaian

tergantung pada lokasinya. Dari aspek ekonomi diharapkan lokasi

yang menguntungkan terutama yang dekat dengan akses utama kota,

tetapi dari sisi investasi ini akan kurang menguntungkan. Karenanya

perlu kajian lebih dalam lagi untuk menyeimbangkan kedua aspek ini

57

agar pembangunan rumah susun dapat diterapkan dan memberikan

manfaat yang semaksimal mungkin.

c) Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun

Pengawasan dalam pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan

pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif yang dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.Penyelenggaraan pembangunan

rumah susun perlu didukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan

pengawasan yang efektif dalam rangka mendorong serta menumbuh

kembangkan terciptanya rumah susun yang layak huni. Dalam hal ini

pengawasanlah yang sangat berperan penting dalam pembangunan rumah

susun tersebut agar dalam proses pembangunan itu tidak mengalami

kendala. Namun dalam hal ini HS salah satu informan sekaligus selaku

pengelola rumah susun mengatakan bahwa:

“Tugas pengelola rumah susun selain dalam mengembanamanah sebagai pengelola yang menangani semua masalahadministrasi sekaligus menyampaikan aspirasi penghuni jugamelaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan dalam mengelola rumah susun yang ada disini”.(Wawancara dengan HS, 8 Maret 2014)

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pengawasan

pengelolaan rumah susun yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan

pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan rumah susun.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengelola rumah

susun yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dalam menempati

rumah susun sehingga dalam pengelolaanya bisa berjalan dengan baik.

58

Terkait efektivitas pengawasan pengelolaan rumah susun dalam

mengawasi jalannya peraturan yang ada, dibutuhkan juga partisipasi dan

kerja sama dari seluruh komponen penghuni rumah susun.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Rumah

Susun Di Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar

Pengadaan perumahan di perkotaan dalam jumlah besar bagi

masyarakat berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang merupakan

persoalan yang cukup kompleks dan menghadapi banyak kendala dalam

pembanguna da pengelolaan rumah susnu. Kendala-kendala secara garis

besar adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Pada kawasan pemukiman dan perumahan yang umumnya

muncul sebagai akibat dari tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang

tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang

memelihara dan memperbaiki lingkungan pemukiman, baik secara

fungsional. Rumah susun yang berdekatan dengan tempat kerja, tempat

usaha atau tempat berbelanja untuk keperluan sehari-hari akan sangat

membantu menyelesaikan masalah perkotaan, terutama yang menyangkut

masalah transportasi dan lalu lintas kota. MM selaku Sekertaris Pembinaan

Peraturan Di Kantor Dinas Perumahan yang mengatakan bahwa :

“Penentuan lokasi lahan pembangunan rumah susun jugamenjadi pertimbangan bagi kami. Rumah susun yang dibangundapat membantu masyarakat,seperti halnya salah satu rumahsusun yang dibangun di kawasan kima kan diperuntukan jugauntuk karyawan agar dekat dengan perusahaan tempat mereka

59

bekerja, dan rumah susun di Kecamatan Mariso ini jugadibangun karena pertimbangan dekat dengan pusat perkotaan.(Wawancara dengan MM, 6 Maret 2014)

Sesuai hasil wawancara diatas penentuan lokasi pembangunan

rumah susun memank menjadi salah satu pertimbangan utama dalam

menentukan lokasinya, disinkronkan dengan hasil observasi secara

langsung di lapangan menunjukan bahwa pembangunan rumah susun yang

di Kelurahan Lette ini sangat dekat dengan pusat perkotaan.

JM salah satu informan selaku penghuni rumah susun juga

mengatakan :

“Pembangunan rumah susun di Kecamatan Mariso ini sangatstrategis,karena sangat dekat juga dengan pusat kota, kayaksayami ka penjualka di pasar butung,akses untuk kesana itucepat dan tidak banyak juga biaya yang kukeluarkan, bagi sayaitu sangat memberi kemudahan. Dan rata-rata penghuni jugayang disini itu merasakan hal yang samaji”(Wawancara dengan JM, 8 Maret 2014)

Dari hasil wawancara diatas penenmpatan lokasi pembangunan

rumah susun itu juga yang menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah

karena secara tidak langsung itu sangat membantu bagi para masyarakat

atau para penghuni rumah susun agar mudah menjangkau tempat kerja

,tempat usaha dan tempat pembelanjaan, sehingga kondisi ekonomi

mereka bisa sedikit teratasi.

b. Pembiayaan.

Hampir seluruh negara berkembang memiliki kemampuan ekonomi

nasional yang rendah atau sangat rendah. Sebagian besar anggaran biaya

pemerintah yang tersedia untuk pembangunan dialokasikan untuk

60

kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi seperti industri,

pertanian, pengadaan infrastruktur, pendidikan. Dan sebagainya. Anggaran

pemerintah untuk pengadaan perumahan menempati prioritas yang rendah

sehingga setelah dipakai untuk membayar makanan, pakaian, keperluan

sehari-hari dan lainlain, hanya sedikit sekali yang tersisa untuk keperluan

rumah. Sementara itu harga rumah terus meningkat sehingga pendapatan

penduduk semakin jauh di bawah harga rumah yang termurah sekalipun.

AF selaku pengelola rumah susun mengatakan bahwa :

“Dalam proses administrasi atau pembiayaan kami selakupengelola sangat mengalami kesulitan karena rata-rata parapenghuni rumah susun disini sangat kurang tingkat kesadaranyadalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar iuran sewa,listrik dan air. Hampir setiap penghuni itu pasti semua adapenunggakannya”(Wawancara dengan AF, 8 Maret 2014)

Sesuai dengan wawancara di atas dimana yang memberikan

keterangan terkait tentang proses admnistrasi yang selalu menjadi kendala

yang dialami oleh pengelola rumah susun tersebut dikarenakan sering

adanya tunggakan yang dilakukan oleh para penghuni rumah susun hal

inilah yang menjadi tolak ukur dalam pengelolaan rumah susun yang

kurang efektif sehingga pemerintah juga sangat terkendala dalam

menjalankan tugasnya sebagai pengelola rumah susun.

Kemudian SL selaku penghuni rumah susun mengatakan bahwa :

“saya selaku penghuni rumah susun disini merasa sangat tidakenak juga terhadap pengelola rumah susun ini karena iuran sewaku itu selalu mami menunggak bukan karena disengaja juga, itubiasana menunggak karena penghasilannya suamiku tidakmenentu mana lagi ada anak sekolah yang mau kubiayai, jadi

61

biasa itu iuran sewa kupake dulu untuk baiayai anakku untukkeperluan sekolahnya”(Wawancara dengan SL,8 Maret 2014)

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Rumah Susun

Ketersediaan prasarana untuk rumah susun seperti jaringan air

minum, pembuangan air limbah, pembuangan sampah dan transportasi yang

merupakan persyaratan penting bagi pembangunan perumahan. Kurangnya

pengembangan prasaranan, terutama jalan dan air merupakan salah satu

penyebab utama sulitnya pengadaan lahan untuk perumahan di perkotaan.

RM salah satu informan selaku penghuni rumah susun mengatakan bahwa :

“Penyediaan sarana dan prasarana masih perlu dibenahi ,apa lagisoal air masih perlu ditingkatkan , kalau bisa mengalir 24 jamsaja, tidak usah pake jadwal karena air sangat dibutuhkan setiapsaat, terus kendala yang selanjutnya itu kesadaran penghunilainnya tentang pembiayaan listrik yang tiap bulannya ,diharapkan itu pengelola harus tegas sedikit”(Wawancara dengan RM, 8 Maret 2014)

Sesuai wawancara diatas penyediaan sarana dan prasarananya

memank masih kurang dan perlu dibenahi, karena sesuai dengan

observasi di lapangan menunjukan bahwa sarana kebersihan perlu lebih

diperhatikan lagi oleh badan pengelola rumah susun tersebut agar para

penghuni juga bisa mersakan kenyamanan dan lingkungan yang sehat

dan bersih.

Kemudian JM salah satu informan selaku penghuni rumah

susun juga mengatakan :

“Sarana dan prasarananya itu masih kurang sekali itu mo sajasaluran drainasenya harusnya itu pengelolanya harus jugaperhatikanki kita biasa mau perbaiki tapi terkendalaki dengan

62

fasilitasnya yang tidak disediakanki makanya sulitki juga maukerjaki karena tidak ada peralatannya bela.”(Wawancara dengan JM, 8 Maret 2014)

Dari wawancara di atas menunjukan bahwa faktor yang

berpengaruh di dalam pengelolaan rumah yaitu kurangnya kesadaran oleh

para penghuni sehingga pengelolaan rumah susun tersebut masih belum

efektif , padahal pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanannya tapi respon masyarakat kurang cepat dalam membenahi

rumah susun tersebut.

Penyelenggaraan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat akan

lebih optimal, apabila lembaga yang dibentuk oleh masyarakat perumahan

itu sendiri bersifat independent, mandiri, professional dan nirlaba untuk

mengurus dan memperjuangkan kepentingan para pelaku di bidang

penyelenggaraan perumahan sekaligus sebagai mitra pemerintah dan dalam

melakukan pembinaan terhadap para pelaku penyelenggaraan pembangunan

perumahan. Untuk mengoptimalkan peran lembaga tersebut, maka perlu

diberi ruang yang cukup dalam bentuk kewenangan-kewenangan publik

tertentu berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah

memfasilitasi masyarakat disekitar pembangunan rumah susun untuk

berperan serta dalam proses pembangunan dan pengelolaan rumah susun,

agar tidak menerima atau mengalami dampak negatif akibat pembangunan

rumah susun.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peran

Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di Kelurahan Lette Kecamatan

Mariso Kota Makassar ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

a. Perencanaan Pengelolaan Rumah Susun

Perencanaan pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan

dengan memperhatikan aspek teknis, administratif, tata ruang, dan

ekologis, serta wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan,

untuk mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat,

aman, serasi, dan teratur.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun

Pelaksanaan pengelolaan rumah susun suatu upaya yang

dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam

bidang ekinomi maupun social yang bertujuan untuk mengurangi

kemiskinan tanpa merusak lingkungan ataupun kehidupan sosial.

c. Pengawasan Dalam Pengelolaan Rumah Susun

Pengawasan dalam pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan

pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif yang dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.Penyelenggaraan pengelolaan

64

rumah susun perlu didukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan

dan pengawasan yang efektif dalam rangka mendorong serta menumbuh

kembangkan terciptanya rumah susun yang layak huni.

Secara teknis permasalahan yang sering kali timbul dalam

pengelolaan rumah susun adalah:

a. Mahalnya harga tanah di pusat-pusat kota yang berdekatan dengan

tempat bekerja dan berusaha, sehingga harga jual rusunawa masih

mahal walau telah disubsidi.

b. Belum adanya standar ideal dan kurang tepatnya desain dan interior

ruangan, karena keterbatasan luasan per satuan unit rumah susun.

c. Kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan,

perawatan dan jaminan ketahanan dan kekuatan bangunan sehingga

sering terjadi kerusakan, kebocoran, yang berakibat menimbulkan

ketidaknyamanan bagi penghuni.

d. Kurangnya penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai

untuk bersosialisasi dan berinteraksi.

B. Saran

Secara umum Program Rumah Susun di Kota Makassar ini telah

mampu mencapai tujuan yang di harapkan. Namun demikian, berdasarkan

pengamatan penulis selama meakukan penelitian, maka penulis mencoba

mengajukan saran atau rekomendasi terhadap hasil penelitian yang di rasa

perlu diperbaiki dimasa mendatang. Di antaranya adalah:

65

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan dan perencanaan program, penulis mengamati

pengelolaan dari Pemerintah Kota Makassar di rasa masih terlalu minim

dalam program nya di masa yang akan datang bagi program Rumah Susun

selanjutnya yang ternyata berdampak positif khususnya dalam pemenuhan

rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota Makassar.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan poin penting yang menjadi perhatian penulis adalah

tentang kepemilikan rumah susun yang masih di pegang Pemerintah Pusat

agar segera di limpahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah .

Selain itu, pengelolaan rumah susun juga belum di limpahkan pada Dinas

terkait dan masih dalam pengelolaan Unit Pengelola Rumah Susun yang

merupakan organisasi non struktural. Diharapkan pengelolaan rumah susun

agar segera di limpahkan kepada dinas terkait. Dengan melimpahkan

pengelolaan kepada Dinas terkait (dalam hal ini Dinas Perumahan)

diharapkan pengelolaan rumah susun akan lebih baik.

c. Tahap Pasca Program

Dampak program rumah susun pada kelompok sasaran seperti peningkatan

taraf hidup dengan kondisi hunian yang lebih layak. Dampak lainnya adalah

perubahan perilaku sosial dan pola hidup yang lebih sehat, perubahan

Ekonomi, dan peningkatan rasa aman serta kenyamanan menghuni tempat

tinggal. Namun demikian, dampak positif tersebut kurang merata. Untuk

memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif,

66

Pemerintah Kota Makassar di harapkan menciptakan terobosan agar rumah

susun bisa di miliki dan tidak hanya di sewa.

Pembangunan rumah susun perlu ditingkatkan dan diperluas hingga

dapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan

rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan

serta keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Disamping itu,

pembangunan rumah susun harus dapat memperluas kesempatan usaha dan

lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan

murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan

dalam negeri. Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan rumah susun

perlu ditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.

67

DAFTAR PUSTAKA

Sutedi, Adrian.2010. Hukum Rumah Susun Dan Apartemen, Jakarta: SinarGrafika.

Hamza,I wayan, dan Manalu. 2006. Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Jakarta:Rineka Cipta.

Yunus, Hadi. 2011. Manajemen Kota Dalam Perspektif Spasial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung:Alfabeta.

Nurmandi, Acmad. 2006. Manajemen Kota, Yogyakarta: Sinergi Publishing.

Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2011 Manajemen Pemerintahan, Bandung: Pustaka RekaCipta.

Tjahjanulin, 2000. Good Governance “ Kepemerintahn Yang Baik”.Jakarta: BumiAksara

Panudju, Bambang. 1999. Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran SertaMasyarakat Berpenghasilan Rendah, Bandung: Alumni

Andi Hamzah & I Wayan Sudra. 2000. Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Jakarta:Rineka Cipta.

Labolo, Muhaddam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta: RajawaliPress.

Sinuhaji, Minah. 2011. Bahan Ajar “Perencanaan dan Pembangunan Wilayah”.Medan: UNIMED.

Dilyanto. P.R.,2008. Acuan Perancangan, Perencanaan Rumah Susun Sewa,Jakarta : Erlangga.

Buletin Cipta Karya, Oktober 2007 : Mengejar Target RPJMN 2009 MengurangiKawasan Kumuh, PU serahkan pengelolaan 7 Rumah Susun Sederhan Sewa

Fatir, Blues.,2013. Bisikan Hati Kecil : Teori Peran Dan Definisi Para Ahli.Jakarta 4 Juni 2013 (http://fahir-blues.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html) 26 Juli 2013 (21:00 Wita)

68

Addyarchy.,2011.Blog Dunia Teknologi Dan Arsitektur : Perencanaan RumahSusun,Surabaya 06 Maret 2011(http://addyarchy07.blogspot.com/2011/06/perencanaan-rumah-susun-masyarakat.html) 26 Juli 2013 (21:14 Wita)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 1988 Tentang RumahSusun

UU No.16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun