OLAHRAGA DAN POLITIK Studi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Dwi Prayogo Utomo NIM : 1112112000052 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018
116
Embed
Skripsi - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42854/1/DWI... · Pada dasarnya olahraga merupakan hal yang penting dan ... oleh karena itu olahraga
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OLAHRAGA DAN POLITIK
Studi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Dwi Prayogo Utomo
NIM : 1112112000052
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2018
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Olahraga dan Politik
Studi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 17 September 2018
Dwi Prayogo Utomo
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Dwi Prayogo Utomo
NIM : 1112112000052
Program Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGHARGAAN
ATLET BERPRESTASI …………………………………………………………
Dan telah dilakukan pengujian.
Jakarta, 17 September 2018
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Haniah Hanafie, M.Si
NIP. 197010132005011003 NIP. 196105242000032
iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGHARGAAN
ATLET BERPRESTASI
oleh
Dwi Prayogo Utomo
1112112000052
Telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 3
Januari 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.
Ketua, Sekretaris,
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si
NIP. 197010132005011003 NIP. 197704242007102003
Penguji I, Penguji II,
Dr. Agus Nugraha, MA Dra. Gefarina Djohan, MA
NIP. 196808012000031001 NIP. 196310241999032001
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 17 September
2018
Ketua Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Jakarta
Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP. 197010132005011003
v
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisa implementasi Olahraga dan Politik (Studi
Terhadap Implementasi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan
Nasioal). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai upaya pemerintah dalam
mensejahterakan atlet dan mantan atlet Indonesia yang telah berprestasi.
Teori yang digunankan dalam skripsi ini adalah teori model implementasi
kebijakan menurut Subarsono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah
belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan politik dari UU No. 3 Tahun
2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Kesimpulannya Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional sudah berjalan tetapi ada beberapa hambatan
diantaranya belum pastinya Undang-Undang tersebut secara penuh menangani
masalah kesejahteraan atlet terlebih kebutuhan atlet ketika hari tua seorang atlet
yang sudah pensiun, dan jaminan terhadap undan-undang tersbut belum terlalu
kuat bagi seorang mantan atlet.
Kata Kunci: Olahraga, Politik, Kebijakan
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan kepada Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha
Sempurna. Sumber ilmu dari segala ilmu. Raja dari segala raja. Maha Pencipta
dari segala pencipta. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan
skripsi ini dapat diselesaikan. Solawat serta salam penulis tidak lupa haturkan
kepada baginda Nabi Besar Sayyidina Muhammad SAW, sebagai panutan abadi
umat, pemimpin yang mampu menjadi tauladan bagi semua. Penulis menyadari
jika penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan dorongan
dari berbagai pihak. Ini merupakan salah satu capaian yang penulis hasilkan
selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu dengan tidak
mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada beserta
staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Dr. Zulkifli beserta
staf dan jajarannya. Dan juga Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Iding
Rosyidin, M.Si beserta Suryani, M.Si selaku Sekretaris Program Studi
Ilmu Politik yang telah banyak memberikan kritik dan saran serta
dukungan moral pada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
vii
3. Dosen pembimbing Dr. Haniah Hanafie, M.Si yang bersedia meluangkan
waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulisan skripsi
ini.
4. Segenap dosen FISIP UIN Jakarta, yang tidak bisa disebutkan satu persatu
tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua yang telah
memberikan ilmu yang amat berharga.
5. Kedua orang tua; Tumijo dan Sukarni yang memberikan segalanya kepada
penulis hingga sampai penulis tidak mampu membalas segala
pengorbanannya.
6. Kakak kandung tercinta Sigit Raharjo yang telah banyak memberikan doa
dan dukungan kepada penulis.
7. Segenap sahabat seperjuangan di kampus; Rere, Cendy, Tio, Rully, Akbar,
lain. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin sedikitnya prestasi olahraga
Indonesia di tingkat internasional.
Ketentuan Undang-Undang tersebut sangatlah berpengaruh bagi kehidupan
atlet di hari tuanya, mengingat profesi atlet sangatlah berbeda dengan pekerjaan
seorang karyawan pada umumnya, dimana umur seringkali menjadi patokan
produktivitas seorang atlet.
Kurang pedulinya pemerintah Indonesia terhadap jaminan hari tua bagi para
atlet sangat berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia,
thailand dan Singapura dimana pemerintahnya sangat memperhatikan
kemakmuran para atlet, sehingga atlet pun dapat fokus untuk berlatih demi
mencapai prestasi tanpa memikirkan ketidakjelasan nasib di hari tua. Dengan
demikian maka peneliti tertarik untuk lebih jauh lagi untuk meneliti keadaan
seperti ini, serta mengunakan penelitian ini sebagai skripsi Olahraga dan Politik
(Studi Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi).
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam
bentuk pertanyaan sebagai berikut:
Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah (UU No. 3 Tahun 2005)
Tentang Sistem Keolahragaan Nasioanl bagi kesejahteraan atlet?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian :
Untuk mengetahui Implementasi kebijakan UU No. 3 Tahun 2005.
10
b. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki berbagai macam manfaat.
Adapun manfaat-manfaat itu dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni manfaat
akademik dan manfaat praktis.
1. Manfaat Akademik
Untuk pengembangan ilmu politik hubungannya tentang kajian kebijakan.
2. Manfaat Praktis
Agar masyarakat atau pelaku olahraga mengetahui bahwa pemerintah telah
memperhatikan kesejahteraan para atlet dan mantan atlet.
D. Tinjauan Pustaka
Secara teoritis untuk menganalisa adanya kasus olahraga dan politik studi
terhadap kebijakan pemerintah kepada para mantan atlet di indonesia. Terlebih
penelitian ini tentang pemerintah (Menpora) dalam masalah kesejahteraan mantan
atlet yang banyak menarik perhatian para akademisi terutama di bidang sosial dan
politik. Adapun yang sudah penulis amati, karya ilmiah, buku dan laporan hasil
penelitian tentang kesejahteraan mantan atlet. Namun penelitian tentang
kesejahteraan mantan altet oleh pemerintah, penulis masih belum menemukan.
Namun ada beberapa karya ilmiah yang sengaja penulis jadikan rujukan agar tidak
terjadinya kekeliruan dalam penelitian.
Saudara Fenc Sabelino Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang dalam skripsinya berjudul “Peran dan Tanggungjawab Dinas Sosial,
Pemuda dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota
Semarang Ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2005. Penulis menemukan
11
perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat diantaranya
pada penelitian ini membahas tentang peran dan tanggung jawab Dinas Sosial
Pemuda dan Olahraga dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet Anggar di kota
Semarang ditinjau dari Undang-Undang No 3 Tahun 2005.16 Sedangkan yang
diteliti pada penelitian penulis selain lebih spesifik terhadap kebijakan pemerintah
untuk membangun kesejahteraan mantan atlet yang telah berprestasi pada era
kepemimpinan Presiden Jokowidodo.
Saudara Nuryadi, Bidang Pengendalian Latihan Binpres Koni Jawa Barat
dalam makalahnya yang berjudul “Olahraga dan Kesejahteraan (sebuah refleksi
dan harapan terhadap penyelenggaraan olahraga kopetitif di Indonesia)”
dijelaskan, dalam undang- undang SKN tahun 2005 dijelaskan bahwa industri
olahraga ialah suatu kegiatan bisnis berupa produk barang maupun jasa yang
menghasilkan sebuah keuntungan. Undang-undang No. 3 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (SKN) yang diterbitkan pada tahun 2005 memiliki
elemen-elemen yang saling terikat dan berkesinambungan (pelaku olahraga,
organisasi olahraga, dan olahraga, prasaran dan sarana olahraga, peran serta
masyarakat, penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi,
informasi, dan industri olahraga).17 Semua elemen tersebut membutuhkan
dukungan dari institusi sebagai penentu keputusan, pemberdayaan organisasi
sebagai manajerial, pengembangan kualitas sumberdaya manusia sebagai
16Fenc Sabelino, Peran dan Tanggungjawab Dinas sosia;, Pemuda dan Olahraga Dalam
Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang di Tinjau Dari Undang-Undang No. 3
Tahun 2005. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Skripsi, 2015). 3. 17Nuryadi. 2008. “olahraga dan kesejahteraan (Sebuah refleksi dan harapan terhadap
penyelenggaraan olaharaga kompetitif di Indonesia), (Jawa Barat: Bidang Pengendalian Latihan
Binpres Koni Jawa Barat, 2008), 5.
12
pelaksana kegiatan, pengembangan sarana dan fisilitas olahraga, dan juga
pendanaan. Tujuan akhir dari kegiatan olahraga adalah kesejahteraan atletnya.
Apresiasi yang diberikan kepada para atlet harus jelas komposisi dan bentuknya
agar para atlet tidak merasa dirugikan bahkan tetap dapat menikmati di masa
pensiunnya
Widyani Permatasari dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 yang
berjudul “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi
Olahraga di Kabupaten Maros” dijelaskan pada hakekatnya olahraga telah
menjadi suatu acuan prestasi seorang atlet, suatu daerah, terlebih suatu negara,
bahkan sebagai patokan keberhasilan serta kemajuan dalam berkerjasama anatara
pemerintah dan masyarakat. Hal ini, karena sebuah prestasi seorang atlet
membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah bukan suatu hal yang
tidak sengaja (tiba-tiba) dicapai. Dalam UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (SKN) menjelaskan, bahwa SKN adalah keseluruhan
aspek keloahragaan yang saling terkait secara sistematis, terpadu, sistematis, dan
berkesinambungan menjadi satu kesatuan yang meliputi pendidikan, pelatihan,
pengelolaan, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan
keolahragaan Nasioanal Pemerintah daerah dan Pusat melakukan pembinaan dan
pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Ada
faktor prnghambat yang mempengaruhi tingkat prestasi olahraga di Kabupaten
Maros, diantaranya:18 (1) Regenerasi Atlet di Setiap Cabang Olahraga yang
Terhambat. (2) Sarana dan prasarana dari Pemerintah terbatas (3) Dana yang
18Widyani, Permatasari. “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan
Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros”, Volume 7, Nomor 1, Januari 2011 (51-62). 58.
13
Terbatas.(4) Belum adanya jaminan masa depan atlet. Apresiasi merupakan suatu
hal yang sangat penting agar performa olahraga terus meningkat. Penghargaan
ialah suatu bentuk apresiasi yang didapat oleh para atlet bahkan pelatih atas
usahanya dalam mencapai prestasi yang menjadi tujuannya baik perorangan
maupun beregu. Bukan hanya pemerintah atau pemerintah daerah saja yang dapat
memberikan apresiasi ini, akan tetapi apresiasi ini bisa diberikan oleh pihak lain
seperti, organisasi olahraga, organisasi lain atau bahkan masyarakat.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis melihat metode
tersebut ialah sistem penelitian yang membuahkan suatu penggambaran (data
deskriptif) yang diperolah dari kata-kata ataupun lisan (wawancara) dari
narasumber, dan kegiatan yang diamati. Serta mengkaji dan menelaah lebih jauh
mengenai sejauh mana implementasi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem
Keolahragaan Nasional yang berfokus terhadap Penghargaan Atlet.
Metode kualitatif dalam pengembangan teori menggunakan penelitian
induktif yaitu merujuk pada fakta-fakta yang ada (khusus) menuju ke hal-hal yang
umum.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan
wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui percakapan
yang berbentuk tanya jawab dan tatap muka. Dalam menentukan informan,
14
penulis menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik penentuan sampel
dipilih dengan cermat, agar dalam sampel itu terdapat dari narasumber-
narasumber yang dapat mewakili dan mengetahui penelitian ini.
Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Humas Menpora
Yusuf Suparman, Kepala Bidang Penghargaan Menpora Sutiknyo, Kepala Bidang
Penghargaan Olahraga Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Piet
Mellu, Kemudian Maria Londa seorang atlet Atletik yang masih aktif, Irawati
Moerid mantan atlet tenis, Ema Tapahari mantan atlet atletik, Noah Mariem
mantan altet sepakbola. Penulis memilih narasumber tersebut karena memiliki
posisi penting yang dapat diwawancara guna memperoleh data yang akurat.
b. Observasi
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi.
Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan observasi ke para
atlet yang masih aktif maupun sudah pensiun
c. Dokumentasi
Penelitian ini menggunakan dokumen sebagai teknik pengumpulan data,
dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menganalisis dokumen publik
seperti literatur buku, memo, notulen, rekaman, internet, undang-undang dan arsip
resmi. Selanjutnya penulis juga menggunakan literatur buku-buku dengan tema
kebijakan publik.
d. Teknis Analisis Data
15
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan
fakta-fakta yang berkaitan dengan tema lalu menganalisanya dengan tujuan untuk
meguji hipotesis atau menjawab pertanyaan.
2. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini lebih fokus dan
sistematis, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari
sub-sub bab. Pada Bab I terdapat sub-sub bab yang meliputi, pernyataan masalah,
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat peneletian, tinjauan pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
Selanjutnya pada Bab II berisi kerangka teori yang digunakan dalam
penelitian ini. Peneliti mengkaji tentang teori konstitusi dan kebijakan publik,
tahapan pembuatan kebijakan publik, penjelasan mengenai implementasi
kebijakan publik.
Pada Bab III, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Penulis akan
mengambarkan seorang atlet, dan penghargaan untuk atlet yang telah berprestasi
menurut Undang-Undang.
Kemudian pada Bab IV sebagai inti dari pokok penulisan skripsi ini
membahas implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasioanl pada Pasal 86 yang terkait dalam Isi Kebijakan yang
meliputi Aspirasi Atlet, Manfaat dan Tujuan Undang No. 3 Tahun 2005 Bagi
Atlet, Kejelasan UU No. 3 Tahun 2005. Serta Lingkungan Implementasi yang
16
meliputi Keterlibatan Aktor Dalam Kebijakan, Perhatian Pemerintah Terhadap
Pelaksana Kebijakan, dan Respon Atlet Terhadap Kebijakan.
Penulisan skripsi ini diakhiri dengan Bab V, yaitu penutup yang berisikan
kesimpulan penulis berkaitan dengan isi dari keseluruhan penulisan skripsi ini dan
saran-saran dari penulis.
17
BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL
A. Teori Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi
Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu
“constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan
demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan
perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet”
yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum.
Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.19
Pengertian Konstitusi menurut para ahli K. C. Wheare, konstitusi adalah
keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan
yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak
hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Lasalle, konstitusi adalah
hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan
yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara
angkatan perang, partai politik,dsb. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi
berasal dari bahasa latin cismeyang berarti bersama dengan dan statuteyang
berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara
19Mu’allifin. M. Darin Arif.. “Hubungan Konstitusi Dengan Tugas dan Fungsi Negara.”
Ahkam volume 4, Nomor 1, Juli 2016: 162.
18
bersama.. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun
peraturan tak tertulis.20
Dari pengertian konstitusi di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi
memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa, dokumen tentang
pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan, deskripsi
yang menyangkut hak asasi manusia.
2. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
Konstitusi memuat suatu aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-
sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut negara.
Sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan
negara tetap tegak berdiri. Ada dua macam konstitusi di dunia. Pertama
“Konstitusi Tertulis” (Written Constitution) adalah konstitusi dalam bentuk
dokumen yang memiliki “kesakralan khusus” dalam proses perumusannya.
Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh penyusunnya disusun
untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya.21
Kedua, “Konstitusi Tidak Tertulis” (Unwritten Constitution) adalah
konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat-istiadat daripada hukum tertulis.
Konstitusi tidak tetulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang
panjang, misalnya dalam penentuan quorum, model perubahan (amandemen
20secondbox.wordpress.com. “Konsep Dasar Konstitusi.”
https://secondbox.wordpress.com/tag/konsep-dasar-konstitusi/ Di unduh pada tanggal 19
September 2018. 21Mirza Nasution. “Negara dan Konstitusi.” (Sumatra Utara: Ilmu Tata Negara Fakultas
hukum, prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijakan yang
mengikat penguasa. Secara garis besar, tujuan Konstitusi adalah membatasi
tindakan sewenang-wanangpemerintah dan menjamin hak-hak rakyat
yangdiperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasan yang berdaulat.25
Sedangkan fungsi konstitusi menurut paham konstitusionalisme, konstitusi
adalah suatu dokumen kenegaraan yng mempunyai fungsi khusus, yaitu:26
Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah.
Menjamin hak – hak asasi warga Negara.
Terlihat bahwa fungsi dan wewenang lembaga negara sesudah amandemen
UUD 1945 ini, tidak hanya mengatur hal-hal yang pokok-pokok saja, tetapi sudah
dibuat secara detail atau terperinci. Seyogianya detail atau rincian lebih lanjut
fungsi dan wewenang lembaga negara tersebut, dibuat dalam bentuk
undangundang yang merupakan peraturan operasional dari UUD. Hal ini sesuai
dengan maksud dan pengertian seperti yang dikemukakan para ahli di atas, bahwa
UUD mengatur hal-hal yang fundamental tentang kehidupan bernegara.27
4. Pentingnya Konstitusi Bagi Sebuah Negara
Konfigursi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan
ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami
25Mirza Nasution. “Negara dan Konstitusi.” (Sumatra Utara: Ilmu Tata Negara Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004) h.4. 26Mu’allifin. M. Darin Arif.. “Hubungan Konstitusi Dengan Tugas dan Fungsi Negara.”
Ahkam volume 4, Nomor 1, Juli 2016: 167. 27Frinaldi. Aldri dan Nurman S. “Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada
Perubahan Lembaga Negara”. DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005. h. 18.
21
perkembangan politik pada beberapa periode tentu akan mempengaruhi
perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut
juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia.28
Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang
merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberi ruang untuk mengikuti
perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Sejalan dengan
dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka konstitusi dapat
pula mengalami perubahan.29
Namun, untuk melakukan perubahan tersebut tiap-tiap konstitusi
mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu. Menurut Thaib dalam jurnal Aldri
Frinaldi dan Nurman S, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi yaitu :
Sistem yang pertama, bahwa apabila suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi
diubah, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang
baru secara keseluruhan. Hal ini pernah dialami di Indonesia yaitu perubahan
(pergantian) konstitusi dari UUD 1945 menjadi Kontitusi RIS (27 Desember 1949
– 17 Agustus 1950), dan perubahan (pergantian) dari Kontitusi RIS menjadi
UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), serta dari UUDS 1950 kembali
menjadi UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 1999).30
Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi juga berasal dari
28Santoso. M.Agus. “Perkembangan Konstitusi di Indonesia” Falultas Hukum Universitas
Widya Gama Mahakam Samarinda. Yustisia Vol. 2 No. 3 September - Desember 2013. h. 120. 29Frinaldi. Aldri dan Nurman S. “Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada
Perubahan Lembaga Negara”. DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005. h. 12. 30Frinaldi. Aldri dan Nurman S. “Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada
Perubahan Lembaga Negara”. DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005. h. 13
22
eksternal yaitu negara asing khususnya Belanda yang mempropaganda agar
Indonesia tidak berbentuk Negara Kesatuan tetapi Negara Serikat. Perubahan
konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan, sejak awal Pancasila dan
UUD 1945 tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin
menancapkan kembali kekuasaannya. Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga
memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui
Belanda, walaupun menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara Serikat
tetapi tidak berlangsung lama.31
Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia juga
berasal dari internal (dalam negeri) yang beraneka ragam desakan dalam hal
menjalankan sistem ketatanegaraan, namun hal itu juga akibat dari faktor
eksternal, yaitu perubahan dari negara Serikat kembali ke NKRI, untuk
mengelabui Belanda maka UUD yang dipergunakanpun tidak menggunakan UUD
1945 tetapi menggunakan UUDS 1950. Akibat dari perubahan konstitusi maka
berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat itu.32
Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara
yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen
nasional yang bersifat mulia dan istimewa dan sekaligus merupakan dokumen
hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak
31Santoso. M.Agus. “Perkembangan Konstitusi di Indonesia” Falultas Hukum Universitas
Widya Gama Mahakam Samarinda. Yustisia Vol. 2 No. 3 September - Desember 2013. h. 125. 32Santoso. M.Agus. “Perkembangan Konstitusi di Indonesia” Falultas Hukum Universitas
Widya Gama Mahakam Samarinda. Yustisia Vol. 2 No. 3 September - Desember 2013. h. 125.
23
lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta
pengawasan jalannya pemerintahan.
B. Kebijakan Publik
Sejak reformasi di gulirkan pada tahun 1998, proses transformasi politik
menuju demokratisasi faset kehidupan di Indonesia meberikan kesempatan yang
lebih banyak kepada setiap warga negara atau anggota suatu kelompok
masyarakat untuk mempengaruhi pilihan pemerintah. Melalui pemungutan suara,
publikasi opini, atau pernyataan pendapat melalui kerjasama dalam sebuah
kelompok yang terorganisasi inilah merupakan sebuah kesempatan. Tipe
pemilihan cara yang ditempuh beragam dan sudah tentu dapat ikut serta
mepengaruhi pilihan tentang isu yang diangkat dipermukaan. Maka dalam dunia
akademik atau dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian kita terhadap pilihan dan
tindakan pemerintah disebut kebijakan publik.33
1. Pengertian Kebijakan Publik
Budi winarno menjelaskan dengan arti luas istilah yang berarti “policy”
merujuk pada perilaku aktor (pemerintah) dan aktor-aktor dalam bidang lainnya.34
Easton dalam Taufiqurokhman mempunyai definisi kebijakan publik adalah “the
authoritative allocation of values for the whole society” yang berarti sebagai
alokasi nilai-nilai otoritatif (paksa) untuk seluruh anggota. Laswell dan Kaplan
berpendapat kebijakan publik merupakan “projected program of goal, value, and
33Direktorat Jendral Olahraga,”Olahraga, Kebijakan dan Politik; sebuah analisis.” (Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 1. 34Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Press, 2005), 19.
24
practice” yaitu mempunyai nilai dan praktik program tujuan yang diproyeksikan
secara terarah.35
Menurut Bill Jenkins mengungkapkan bahwa kebijakan adalah keputusan
oleh aktor politik untuk membuat sebuah hasil dan tujuan yang berdasarkan
pertimbangan situasi/keadaan tertentu.36
Pada definisi-definisi tersebut terdapat batasan tentang apa yang dimaksud
kebijakan publik. Setiap arti dari definisi memberikan maksud dan tujuan yang
berbeda satu sama lain. Hal tesebut tercipta karena pandangan dan latar belakang
para ahli tersebut berbeda.
Kebijakan merupakan sebuah tindakan dan prinsip dalam mengambil
keputusan. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendefinisikan kebijakan bentuk
pedoman dalam betindak. Pedoman tersebut menggambarkan suatu hal yang biasa
maupun yang bersifat sulit/kompleks, kabur/jelas, sempit/luas, bersifat
khusus/umum, longgar atau terperinci, publik atau privat, serta bersifat kualitatif
atau kuantitatif. Hal tersebut merupakan bentuk deklarasi/pernyataan dalam
membuat rencana.37
Kebijakan publik, dilihat dari sudut pandang politik dapat diartikan sebagai
hasil dari perbincangan dan perdebatan suatu masalah yang terjadi dalam
bernegara dengan para aktor yang mempunyai kepentingan-kepentingan
35Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden
Selaku Penyelenggara Pemerintah, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
didalamnya. Bukan hanya sebagai proses pemuatan kebijakan, tetapi kebijakan
publik juga dibuat dan di implementasikan pada dinamika-dinamika yang ada.38
Thomas Dye salah satu tokoh yang berkecimpung dalam dunia politik,
mendefinisikan kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang memiliki
tujuan.39
Menurut para ahli yang lain, kebijakan publik yang dikatakan James
Anderson adalah suatu kebijakan yang dipengurhi oleh aktor-aktor dari luar
walaupun kebijakan itu sudah ditetapkan oleh badan-badan dan aparat
pemerintah.40
Selain itu, Wayne Parsons mengungkapkan definisi publik adalah kegiatan
atau aktivitas masyarakat yang perlu diatur dan dintervensi oleh pemerintah.41 Hal
tersebut membahas berbagai persoalan diantaranya isu-isu yang disusun
(contructed) dan dimasukkan dalam agenda kebijakan publik.42
2. Jenis-Jenis Kebijakan
Jenis-jenis kebijakan publik berdasarkan dua kategori menurut Riant
Nugroho D. Pertama berdasarkan makna kebijakan publik yaitu bentuk tindakan
38Michael Howlett dan Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy
Subsistem dalam Skripsi Ahmad Subandi “Implementasi Dana Desa di Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor (Studi terhadap Kebijakan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015),” (jakarta,
2016). 20. 39Lihat Harold D. Laswell, Policy Science and Political Science, dalam Michael Howlett
dan Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsistem Skripsi Ahmad Subandi
“Implementasi Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor (Studi
terhadap Kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam
Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015),” (jakarta, 2016). 20. 40Lihat James Anderson, Public Policy Making, dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik:
Teori, Proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2012), hal. 21. 41Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta,
Kencana, 2006), 3. 42Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, (Jakarta:
Kencana, 2011), 1.
26
pemerintah agar dikerjakan dan diputuskan pada hal-hal yang harus dikerjakan
atau dibiarkan. Kedua berdasarkan pada lembaga pembuat kebijakan publik.
Lembaga pembuat kebijakan menghasilkan tiga kebijakan, antara lain; (a)
Kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif.43 (b) Kebijakan publik antara
legislatif dengan eksekutif dalam bentuk kerjasama. (c) Kebijakan publik yang
dibuat oleh eksekutif. Peran eksekutif berfungsi untuk membantu permasalahan
yang dibuat kebijakan oleh legislatif yang semkin kompleks dalam menghadapi
persoalan membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang ditangani eksekutif sebagai
berikut; (1) Keputusan Presiden (Kepres), (2) Peraturan Pemerintah, (3) Peraturan
Menteri (Permen) atau Lemebaga Pemerintah Non-Departemen dan lainnya
Olahraga sudah merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak dapat
dipisahkan dari rakyat Indonesia itu sendiri sejak sebelum Indonesia meraih
kemerdekaannya.67 Soekarno Sang Plokamator sudah sejak awal sudah memberi
perhatian yang sangat besar bagi perkembangan olahraga. Pentingnya pendidikan
jasmani dan olahraga yang di katakan Soekarno itu merupakan sebuah bagian dari
Pembangunan karakter bangsa (Nation Building).68 Dunia Olahraga hidup
berdampingan dengan kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak
hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kesehatan tetapi olahraga telah merasuk
kedalam semua sektor kehidupan. Langkah yang lebih jauh, prestasi olahraga
dapat mengankat harkat martabat manusia baik secara individual, kelompok,
masyarakat, bangsa dan negara.69
Pada zaman kepemimpinan Presiden Soekarno, supremasi olahraga Tanah
Air begitu kuat di mata dunia, Soekarno meletakkan olahraga sebagai bagian dari
67Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, “Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis
Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa.” (Jakarta: Koni Pusat, 2016), 1. 68Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, “Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis
Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa.” 9. 69Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, “Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis
Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa.” 21.
42
”Nation and Character Building”.70 Menyikapi manfaat nilai dan spitit olahraga,
Presiden Soekarno menjadikan nilai dan dan spirit tersebut seabgai “state policy”
atau sebuah strategi kebijakan negara.71
2. Prestasi Olahraga di Masa Orde Baru
Dan sementara itu pada era Presiden Soeharto memandu rakyat menuju
era pencapaian dengan slogan yang terkenal ‘Memasyarakatkan Olahraga,
Mengolahragakan Masyarakat’. Prestasi olahraga di Indonesia pada masa-masa
tersebut memasuki masa kejayaan. Olahraga pada kala itu merupakan sebuah
energi pembangunan dan sumber kehormatan. Keduanya menjadi bukti sejarah
kedigdayaan olahraga Indonesia yang tidak lepas dari hadirnya upaya sungguh-
sungguh seorang pemimpin Negara.72
Setelah masa penjajahan, Soekarno mempunyai ambisi membawa nama
bangsa Indonesia ke pentas dunia. Tidak hanya berpatok pada politik, ekonomi,
militer, ataupun budaya, Soekarno juga menciptakan olahraga sebagai alat
mengangangkat harkat dan martabat bangsa. Pada tahun 1962, ketika itu Soekarno
mempunyai suatu hasrat untuk “bertempur” dengan negara-negara lain untuk
menjadikan Indonesia tuan rumah pada pesta olahraga Asian Games. Hal ini
merupakan sebuah kiprah menunjukkan jati diri sebuah Bangsa Indonesia yang
ditunjukkan pada saat pelaksanaan Asian Games (AG) tahun 1962 yang
70nusantara.news, “prestasi olahraga indonesia dulu digdaya sekarang tak berdaya.”
tanggal 13 april 2018. 71Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, “Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis
Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa.” (Jakarta: Koni Pusat, 2016), 23. 72nusantara.news, “prestasi olahraga indonesia dulu digdaya sekarang tak berdaya.”
tanggal 13 april 2018. 74Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, “Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis
Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa.” (Jakarta: Koni Pusat, 2016), 12. 75setkab.go.id , “Olahraga Bukan Hanya Sekedar Prestasi.” http://setkab.go.id/olahraga-
Lingkungan implementasi memperkenalkan model implementasi sebagai
proses politik. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan
yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh
baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat
keputusan dalam konteks politik. Proses politik dapat terlihat melalui proses
pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor pengambilan kebijakan.
Di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2005 merupakan sebuah Undang-
Undang yang melibatkan sebuah aktor yang diantaranya Menpora, Lembaga
Swasta Serta Masyarakat. Aktor-aktor tersebut berperan penting tehadap
tercapainya realisasi sebuah Undang-Undang yang ditunjukan kepada paea atlet
dan mantan altet.
a. Keterlibatan Aktor Dalam Kebijakan
Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau
kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat
guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal
ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang
hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. Peran aktor
sangat penting untuk menentukan suatu kebijakan berjalan dengan baik, karena
dari hal itulah implementasi kebijakan dapat terealisasi.
Keterlibatan aktor ini dijelaskan oleh Yusuf Suparman Kepala Bidang
Humas Menpora, yang salah satunya merumuskan sebuah UU No. 3 Tahun 2005
82
tersebut adalah pelaku olahraga itu sendiri, berikut wawancara dengan Yusuf
Suparman:112
Pelaku olahraga jelas merekomnadasikan undang – undang dan
pembentukan peraturan perundang-undangan, kan didalam
penyusunan itu ada tahap namanya konsultasi publik, serap
aspirasi, jejaring konsultasi. Hal – hal inilah untuk memperkuat
bagaimana muatan materi karena mereka akan tau mereka sebagai
subjek yang akan diatur, contoh penghargaan olahraga, bagaimana
cara pembianaan, bagaimana tanggungjawab pemerintah,
bagaimana hubungannya dengan induk organisasi, ya kita
dengarkan pendapat syarat dan masukan dari mereka hal itulah
yang menjadi bahan penguatan sistem kewargaan nasional. Mantan
pelaku olahraga contoh pak icuk sugianto, kita dengar bagaimana
pendapat meraih prestasi dicabang bulu tangkis, itu termasuk dan
penyusunnya dulu mantan- mantan olimpiade juga. Dulu ada pak
icuk, kamil husni, setia darma majid, ada atlet basket, ada beberapa
ketokohan yang cukup signifikan, akademisinya dulu dari unesa,
dari upi.
Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan aktor dalam
pembentukan kebijakan ini tidak lepas dari pelaku olahraga itu sendiri. Pelaku
olahraga itu sendiri terbentuk dari beberapa mantan Olimpian serta akademisi
yang berhasil merumuskan UU No. 3 Tahun 2005. Yang hasilnya tersebut
melalui beberapa proses bahkan waktu untuk merumuskannya.
Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi Kemitraan dan
Penghargaan Olahraga Piet Mellu mengatakan didalam Undang-Undang No. 3
Tahun 2005 ini mempunya aktor penting dalam menjalankan kebijakan tersebut,
yakni Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) yang merupakan liding sektor
dari Undang-Undang tesebut.
112Wawancara dengan Yusuf Suparman Kepala Bidang Humas Menpora Gedung
Kemenpora, Jakarta, 19 September 2018.
83
Oh iya undang-undang itu sebenernya liding sektornya adalah
menpora. UU No. 3 tahun 2005 SKN (sistem keolahragaan
nasional) itu yang menyusun adalah menpora, pada jaman 2005
jaman pak Adhiyaksa Dault.113
Dari penjelasan tersebut yang mempunyai kewenangan penuh dalam
menjalakan UU No. 3 tahun 2005 adalah Menpora. Oleh karena itu, segala
perincian mengenai undang-undang tersebut menpora yang lebih mengetahuinya.
Selain pemerintah sendiri yang dapat mengatur UU No. 3 tahun 2005 ada aktor
lain yang juga mempunya peran untuk menjalankan undang-undang tersebut
diantaranya lembaga swasta dan masyarakat, berikut hasil wawancaranya:
Intinya gini untuk tanggung jawab pembinaan keolahragaan itu
sebenarnya ada pemerintah, lembaga swasta, bisa masyarakat itu
ada 3 pihak yang bertanggung jawab. Ya selama ini kan yang
dilihat, yang banyak mengambil peran adalah pemerintahan tapi
sebetulnya banyak masyarakat juga terlibat. Misalnya begini, di
olimpic atau di PON itu banyak perusahaan-perusahaan investor
swasta/perorangan itu yang memberikan bonus memberikan
apresiasi bukan pemerintah saja, dan diantara itu pemerintah juga
punya peran. Jadi ada 3 pihak yang ikut berperan memperhatikan
atlet.114
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa selain pemerintah ada
pihak lain yang ikut serta berperan dalam menjalankan UU No. 3 tahun 2005
tersebut dan mempunyai masing-masing peran. Dimana peran lembaga
swasta/perusahaan-perusahaan swasta serta masyarakat pun juga dapat
memberikan apresiasi terhadap atlet dan mantan atlet. Apresiasi tersebut tidak
lepas dari aktor yang berperan menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu
113Wawancara dengan Piet Mellu Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi
Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Gedung Kemenpora, Jakarta, 8 Januari 2018. 114Wawancara dengan Piet Mellu Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi
Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Gedung Kemenpora, Jakarta, 8 Januari 2018.
84
Menpora dan aktor lainnya juga dituntut bekerjasama untuk mensejahterakan atlet
dan mantan atlet yang telah berprestasi.
b. Perhatian Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kebijakan
Sebagaimana dikatakan bahwa atlet adalah seoarang pahlawan karena
salah satu/kelompok orang yang dapat mengibarkan bendera di negara orang lain
adalah atlet, oleh karena itu atlet dianggap seorang pahlawan. Oleh karena itu atlet
perlu mendapat perhatian dari pemerintah, dan salah satu perhatian pemerintah
terhadap kesejahteraan atlet adalah pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun
2005 yang di bahas dalam skripsi ini. Saat ini pemerintah sudah
mengimplementasikan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tetapi pada bagian ini
penulis ingin menjelaskan secara detail bagaimana perhatian pemerintah terhadap
pelaksanaan kebijakan tersebut.
Bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet tidak lepas dari
pembentukannya sebuah Undang-Undang No. 3 Tahun 2005. Dengan adanya
Undang-Undang tersebut merupakan sebuah bentuk perhatian pemerintah
terhadap para atlet dan mantan atlet yang berprestasi. Hal itu menunjukkan
pemerintah serius akan adanya kebangkitan prestasi olahraga untuk Indonesia
sendiri di mata dunia olahraga. Dengan mendukung pembuatan kebijakan tersebut
sehingga menjadi formulasi-formulasi sehingga menjadi undang-undang sudah
mengamanahkan kebijakan tersebut kepada menpora untuk mengambil keputusan
dalam kebijakan tersebut. Berikut beberapa langkah yang telah pemerintah
lakukan terhadap kebijakan tersebut, Piet Mellu mengakatakan:
85
Pemberian terhadap legenda olahraga itu juga perhatian pemerintah
kepada mantan atlet walaupun belum seluruhnya karena banyak
sekali mantan atlet yang baru tersisir baru 320, dari 320 kita batasi
dengan mendali asian games dan 3 kali emas seagames yang kita
berikan.115
Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah telah
memberi perhatian dengan melaksanakan kewajiban menjalankan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2005 diantaranya menyisir atlet-atlet berprestasi yang telah
mengharumkan nama bangsa Indonesia di negara lain, baik atlet yang masih aktif
maupun yang sudah pensiun. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga
(MENPORA) Imam Nahrawi juga memberikan penghargaan terhadap atlet
melalui acara Hari Olahraga Nasional (Haornas) diselenggarakan pada tanggal 9
september 2017 yang digelar di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa
Tengah.116
Dan atlet yang mendapatkan penghargaan pada acara puncak Haornas ke-
34 tersebut adalah Denny Tios, peraih medali emas Kejuaraan Dunia angkat besi
pada 1991 dan 1992 serta Kejuaraan Asia 1990.Selain itu, ada penghargaan untuk
peraih medali emas ASEAN Schools Games 2017 Idan Fauzan Richsan, peraih
medali emas SEA Games ke-26 tahun 2011 Siti Nurhayati Alil, peraih emas SEA
Games ke-27 tahun 2013 Christin Rajagukguk dan pelari dengan beragam prestasi
international Dedeh Erawati. Dan pemerintah juga memberikan penghargaan
kepada tokoh olahraga nasional seperti Tan Joe Hok, Liem Swie King, Boedi Sidi
115Wawancara dengan Piet Mellu Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi
Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Gedung Kemenpora, Jakarta, 8 Januari 2018. 116Kompas.com, “haornas 2017 momentum untuk raih kejayaan olahraga indonesia.”
indonesia-memperoleh-penghargaan-pemerintah.html diakses tanggal 20 Maret 2018. 120Wawancara dengan Noah Mariem Atlet Sepakbola Era Kepempinan Orde Baru,
Sumber: Sutiknyo, Ketua Bidang Penghargaan Olahraga.
Dapat dilihat dari data diatas bahwa memang pemerintah sudah
memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap atlet maupun mantan
atlet yang telah berprestasi. Baik pada multi ajang (multi event) seperti Olimpiade,
Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games dan ASEAN Para
Games. Serta pada ajang tunggal (single event) dari data yang masuk per 2016-
2017 yang mendapatkan penghargaan dari cabang olahraga bulutangkis yakni dari
kejuaraan Bulutangkis All England dan Kejuaraan Bulutangkis BWF Superseries
World Final 2017, serta Kejuaraan Sepakbola ASEAN (Piala AFF). Dan pada
acara puncak Haornas (Hari Olahraga Nasional) yang diberikan kepada seluruh
pelaku olahraga, yang meliputi atlet, pelatih, wasit, instruktur, tenaga
93
medis/paramedis, Guru dan Dosen, Ahli Gizi, Ahli Biomekanika, Psikolog, dan
masseur.
Untuk penerima penghargaan berbentuk beasiswa merupakan siswa atau
mahasiswa yang telah berprestasi berikut penjelasan Piet Mellu katakan:129
Ada pelaku olahraga yang kita berikan di haornas disamping itu
ada beasiswa kita berikan kepada pelajar-pelajar yang
persyaratannya adalah satu, dia berprestasi setingkat Asia/ASEAN
multi event maupun single event mendapat medali dan berstatus
sebagai pelajar. Status pelajarnya itu di kartu pelajarnya terdaftar di
salah satu status sebagai siswa atau mahasiswa. Dan itu kita
berikan pada saat Haornas, dan tiap tahun setiap Haornas kita
kasih.
Dan hanya bentuk penghargaan JHT (jaminan hari tua), JHT tersebut
termasuk dalam kategori penghargaan Legend yang mempunyai klasifikasi
berbeda, yakni yang Piet Mellu katakan:130
Jaminan hari tua ini kita kasih ke olimpian, atlet-atlet yang pernah
meraih medali di olimpiade. Ide dari menteri, orang-orang yang
pernah berjasa di bidang olahraga usianya di atas 45 tahun,
kemudian pernah juara minimal asian games satu emas, atau 3 kali
emas di seagames di tahun yang berbeda. Kita kasih perlakuan
khusus untuk beregu, seperti bola, voli, basket minimal dapat satu
emas seagames kita kasih penghargaan dan kita kategorikan
sebagai legenda. Dan tahun pertama di tahun 2017 kita baru masih
penghargaan legenda ini.
Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa beberapa penghargaan
mempunyai persyaratannya masing-masing. Karena dari kategori itupun, Menpora
memberikan penghargaan sesuai apa yang telah dicapai oleh para pelaku olahraga
tersebut. Oleh karena itu pelaku olahraga yang telah berhasil memberikan sebuah
129Wawancara dengan Piet Mellu Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi
Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Gedung Kemenpora, Jakarta, 8 Januari 2018. 130Wawancara dengan Piet Mellu Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi
Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Gedung Kemenpora, Jakarta, 8 Januari 2018.
94
prestasi ke bangsa, pemerintah pun memberikan sebuah hak bagi pelaku tersebut
yaitu berupa penghargaan.
95
BAB V
Kesimpulan
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional sudah berjalan tetapi ada beberapa hambatan
diantaranya belum pastinya Undang-Undang tersebut secara penuh
menangani masalah kesejahteraan atlet terlebih kebutuhan atlet ketika hari
tua seorang atlet yang sudah pensiun, belum terjamin sepenuhnya dalam
undang-Undang tersebut.
2. Pada realisasinya memang sudah banyak atlet yang mendapat penghargaan
yang di dapat oleh pemerintah tetapi tidak semua atlet yang berpretasi
tersebut namanya tercantum dalam penghargaan yang akan di berikan oleh
pemerintah. Yakni contoh pesepak bola Noah Meriem, setelah lama
pensiun sebagai atlet dia baru dapat penghargaan pertama kali oleh
pemerintah saat pemerintah mengadakan penghargaan terhadap seorang
legenda.
3. Menpora merupakan liding sektor dari Undang-Undang Tahun 2005,
dimana seorang menpora mempunya keputusan penting dalam menangani
Sistem Keolahrgaan Nasional, terutama keputusan mengenai kesejahteraan
bagi para atlet dan mantan atlet.
96
4. Dalam pemberian penghargaan selain pemerintah sendiri pihak lain juga
dapat ikut berperan serta didalamnya diantaranya yaitu lembaga swasta
dan masyarakat. Lembaga swasta sendiri bisa termasuk sponsor dan dari
pihak club sendiri sementara dari masyarakat adalah..
5. Memuat aspirasi sudah, untuk sebagai tambahannya di butuhkan jaminan
kepastian pemeberian penghargaan kepada mantan atlet agar kebutuhan di
hari tua setelah pensiun menjadi atlet terpenuhi dengan baik dan terjamin.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan, dirumuskan saran, sebagai berikut:
1. Oleh karena itu pemerintah di tuntut untuk membuat kejelasan di dalam
Undang-Undang SKN terebut mengenai kesejahteraan atlet di masa
pensiunnya.
2. Oleh karena itu pemerintah dituntut serius untuk mendata para atlet yang
telah beprestasi untuk mendapat penghargaan.
3. Pemerintah (Menpora) dituntut agar mempunyai kebijakan-kebijakan yang
membuat para atlet dan mantan merasa ternaungi.
4. Pemberian merupakan sebuah feedback dari pemerintah, lembaga swasta
dan masyarakat maka dari itu penghargaan seharusnya lebih bisa lebih
berguna ketika penghargaan tersebut diberikan sesuai kebutuhan para atlet
dan mantan atlet.
97
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
Agustino, Leo. Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik.
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
Dunn. William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada
University Press, 2012.
Howlett, Michael dan Ramesh. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy
Subsystem. Toronto: Oxford University Press, 2001.
Nugroho, Riant. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta: PT Gramedia , 2004.
Olahraga, Direktorat Jendral. Olahraga, Kebijakan dan Politik; sebuah analisis.
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.
Jakarta, Kencana, 2006.
Praditya, Yoshua dan Jerry Indrawan, “Olahraga Membangun Bangsa, Dampak
Strategis Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa.”
Jakarta: Koni Pusat, 2016
Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010
Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada
Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press,
2005.
Winarno. Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik dan Studi Kasus. Yogyakarta:
Caps, 2012.
Jurnal
Frinaldi. Aldri dan Nurman S. “Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada
Perubahan Lembaga Negara”. DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005.
Mirza Nasution. “Negara dan Konstitusi.” (Sumatra Utara: Ilmu Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004).
Mu’allifin. M. Darin Arif.. “Hubungan Konstitusi Dengan Tugas dan Fungsi
Negara.” Ahkam volume 4, Nomor 1, Juli 2016: 162.
Santoso. M.Agus. “Perkembangan Konstitusi di Indonesia” Jurnal Yustisia Vol. 2
No. 3 September - Desember 2013.
98
Karya Ilmiah
Bob Hans Tampubolon, “Penghargaan dan Saksi: Studi pada karyawan Pelaksana
PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Mayang,” Skripsi Fakultas
Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2013, 14.
Ahmad Subandi “Implementasi Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan
Jasinga Kabupaten Bogor (Studi terhadap Kebijakan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Permendes
PDTT Nomor 5 Tahun 2015),” (jakarta, 2016).
Dokumen Elektronik
“Olahraga Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Jenisnya.” Tersedia
https://www.kata.co.id/Pengertian/Olahraga/1120. diakses pada tanggal