SKRIPSI IMPLEMENTASI ASAS HUKUM (MILITER) PADA …skripsi.narotama.ac.id/files/02108061 NINUK HERLINA.pdf · waktu antara kesibukan penulis yang masih aktif berdinas di lingkungan

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ASAS HUKUM (MILITER) PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN

MILITER TERHADAP SISTIM PEMIDANAAN PADA PERADILAN MILITER

OLEH :

NINUK HERLINANIM 02108061

UNIVERSITAS NAROTAMAFAKULTAS HUKUM

SURABAYA2010

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas

rampungnya penulisan skripsi ini yang sarat dengan perjuangan dan do’a. Perjuangan membagi

waktu antara kesibukan penulis yang masih aktif berdinas di lingkungan Pangkalan Udara

Surabaya dengan semangat menyelesaikan studi di Universitas Narotama. Sebagai wanita karir

ibu rumah tangga sekaligus mahasiswi adalah merupakan perjuangan.

Walaupun perjuangan adalah pengorbanan, tetapi penulis sangat enjoy dengan kesibukan-

kesibukan padat itu, sehingga tidak terasa telah sampai pada garis finish masa studi dengan

kebanggaan yang menggelora. Karena itu, kepada orang-orang dekat, penulis merasa wajib

berterima kasih atas segala pengorbanan dan do’a mereka yang selalu memacu dan menyertai

semangat untuk menghantar penulis menyelesaikan studi.

Kepada suami tercinta Ir. M Wakhid, semoga skripsi ini menjadi sebagian bukti

kecintaan saya sebagai istri dalam mengimbangi karir suami yang selalu mengajarkan dan

memotivasi untuk semakin banyak menimba ilmu dengan doktrin ”belajar tidak mengenal usia”.

Doktrin suami sangat terasa dan melekat pada sikap serta disiplin penulis untuk tidak mengenal

putus asa. Demikian pula kepada anak-anakku tersayang Prajnaparamita NKW, M Dwipa AP,

dan Belinda OTR, yang telah rela kehilangan waktu berkumpul dengan ibunya, bahkan

memberikan do’a dan menyemangati tiada henti agar ibu berhasil dalam studi. Dan tidak lupa

pula kepada kakakku yang tersayang Endang Sayekti, SH., M.Hum. dengan tulus memberikan

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penantian dan pengorbanan serta do’a kalian sungguh

merupakan saham yang sangat besar bagi keberhasilan ini, semoga menjadi amanah yang

membawa berkah bagi kebahagiaan kita.

Pada kesempatan ini pula, penulis merasa wajib menyampaikan terima kasih dan hormat

kepada Rektor Narotama, Bapak H.R. Djoko Sumadio, S.H., Dekan Fakultas Hukum, Ibu Tutiek

Retnowati, S.H., Hum., dan para dosen Fakultas Hukum Narotama serta segenap civitas

akademika yang telah banyak membantu melayani penulis semasa studi.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Tutiek Retnowati, S.H.,

M.Hum., yang Dekan fakultas Hukum sekaligus sebagai pembimbing penulis dalam menyusun

skripsi ini, penuh kesabaran dengan profesionalitas mendekati sempurna, maka penulis berhasil

menyelesaikan skripsi ini dengan rasa bangga. Demikian pula kepada Bapak Drs. Slamet, S.H.,

M.H., disamping sebagai dosen Fakultas Hukum Narotama juga seorang Penasehat Hukum

senior di lingkungan peradilan militer yang telah berkenan memberikan masukan-masukan

dalam penyusunan skripsi ini, bahkan selalu meluangkan waktu untuk menjadi nara sumber

setiap diskusi tentang pokok bahasan dalam skripsi ini.

Terakhir, kapada seluruh kolega, handai taulan dan para rekan-rekan sejawat se-angkatan

dalam menempuh studi. Dukungan yang saling menyemangati diantara kita sangat besar artinya

dalam keberhasilan ini dan akan kukenang sepanjang masa.

Jazaa kumullaohu khoiron katsiiro ! Amin

Surabaya, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK v

BAB I : PENDAHULUAN 1

1. Permasalahan : Latar belakang dan perumusannya 1

2. Penjelasan Judul 17

3. Alasan Pemilihan Judul 20

4. Tujuan Penulisan 21

5. Manfaat Penulisan 21

6. Metode Penelitian 22

7. Pertanggungjawaban Sistimatika 25

BAB II : IMPLEMENTASI ASAS HUKUM (MILITER) PADA

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997

TENTANG PERADILAN MILITER 28

1. Pengertian Tentang Hukum Militer 28

2. Asas-asas Hukum Militer dan Implementasinya 40

BAB III : PENGARUH ASAS HUKUM (MILITER) TERHADAP

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMIDANAAN

DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN MILITER 47

1. Pengadilan dalam Peradilan Militer di Indonesia 47

2. Perbandingan Susunan Majelis Hakim Dalam Sistem

Pengadilan Militer 53

3. Analisa Perbandingan 56

4. Sistim Pemidanaan Dalam Peradilan Militer 61

BAB IV : PENUTUP 68

1. Kesimpulan 68

2. Saran-saran 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

D. Schaffmeister, N.Keijzer, E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor Penerjemah Sahetapy,

Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty-Jogyakarta-1995.

Huda, Chaerul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta-2006.

Ibrahim, Johny, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang-

2005

Kanter E.Y., dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta-

1981.

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta-2007.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Asdi Maha Satya, Edisi revisi, Jakarta-2006.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung-

2004.

Prinst , Darwan, Peradilan Militer, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung-2003.

Prodjodikoro, Wirdjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta-2009.

Salam, Moch. Faisal, Peradilan Militer di Indonesia, cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung-

2004.

Salam, Moch.Faisal, Peradilan Militer di Indonesia Mandar Maju, Bandung-Cetakan kedua-

2004.

Soegiri dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, cetakan

pertama. Indra Jaya, Jakarta-1976.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

ABRI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/22/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit

Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/23/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/4/IV/1997 tentang Penunjukan Perwira Penyerah

Perkara (Papera) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.