SKRIPSI - Digital Library UWPlibrary.uwp.ac.id/.../8/--erfitriara-369-1-skripsi-i.pdf ·  · 2014-11-03PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA SKRIPSI Oleh: Erfitria Rahmawati ... perpajakan

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA PERTUMBUHAN

PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Erfitria Rahmawati

NPM : 10133088

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

2014

i

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA PERTUMBUHAN

PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh:

Erfitria Rahmawati

NPM : 10133088

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA

2014

ii

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA PERTUMBUHAN

PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SURABAYA

NAMA : ERFITRIA RAHMAWATI

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI

NPM : 10133088

DI SETUJUI DAN DITRIMA OLEH

DOSEN PEMBIMBING

Rodhiyah,SE,MM

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Telah di terima dan di setujui oleh tim Penguji Skripsi serta di nyatakan LULUS.

Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat

mencapai gelar Sarjana EKONOMI pada FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI

SURABAYA.

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : Ibu Dr. Soenarmi,SE,MM. (Tanda Tangan)

(Dekan Fakultas Ekonomi)

2. Sekretaris : Ibu Aminatuzzuhro,SE,Msi (Tanda Tangan)

(Ketua Program Studi)

3. Anggota : Bapak Antoni,SE,MSA (Tanda Tangan)

(Dosen Penguji I)

Bapak Drs. Ec. Koes Soeparno,Ak. (Tanda Tangan)

(Dosen Penguji II)

iv

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan

Pembangunan Daerah Di Kota Surabaya

Erfitria Rahmawati

NPM : 10133088

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjujung tinggi hak

dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu

menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam

gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui

peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam

rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan

pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya

pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan

nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu

dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran

wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan

Nasional.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah

kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kota Surabaya apakah ada pengaruh Pajak Reklame Terhadap

Pendapatan Asli Daerah guna pertumbuhan pembangunan daerah di kota

surabaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Pajak

Reklame, Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kota Surabaya sepanjang tahun, sejak bergabungnya Dinas Pendapatan

Daerah dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah menjadi Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2009-2013. Variabel Bebas

(independent) yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pajak atas

penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya dan variabel Terikat (dependent)

dalalm penelitian ini yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis.

Kata kunci : Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda (Fatkhur.R), Ibunda (Sulik.S.W)..........tersayang.

Adikku (Diana & Feby)............tersayang.

Almamater.... tercinta UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA

Untuk orang yang selalu ada disampingku......terimakasih.

Untuk kakakku (Putra).........terima kasih buku dan semua bimbingannya.

Semua teman-teman yang mendukungku.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul

“Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna

Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Kota Surabaya”dapat diselesaikan

dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi

tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada Ibu Rodiah,SE,MM selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun,

tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan,

motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama

menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak H. Budi Endarto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Wijaya

Putra.

2. Ibu Dr.Soenarmi, SE., MM. selaku Dekan FE Universitas Wijaya Putra.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Akuntansi Perpajakan di

UWP yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

vii

4. Ibunda dan Ayahanda yang sangat banyak memberikan bantuan moril,

material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan

selama menempuh pendidikan.

5. Untuk Nicho Ardhian Syaputra yang telah memberikan inspirasi dan

sebagai penyemangat

6. Saudara Eka F.Wijanarko selaku pengamat yang banyak membantu dalam

pelaksanan dan pengumpulan data penelitian demi kelancaran dalam

pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah memberikan masukan kepada penulis

baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi

ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

belum bisa dikatakan sempurna masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan,

sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak yang

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan.

Amien

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN................................................................. iii

ABSTRAKSI............................................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.............................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................ vi

DAFTAR ISI ............................................................................................ vii

DAFTAR TABEL ................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ............................................................... 8

1.3. Tujuan Penelitian ................................................................... 8

1.4. Manfaat Penelitian ................................................................. 9

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................ 11

2.1. Pengertian Pajak ..................................................................... 11

2.1.1. Pengklasifikasian Pajak ........................................... 11

2.1.2. Azaz Pemungutan Pajak Daerah ............................. 14

2.1.3. Fungsi Pajak ............................................................ 16

ix

2.1.4. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah................. 17

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah .......................................... 18

2.1.6. Pajak Daerah ............................................................ 22

2.2.1. Pajak Reklame ......................................................... 25

2.2.1.1. Dasar Hukum.......................................... 25

2.2.1.2 . Pengertian Pajak ..................................... 26

2.2.1.3. Subjek,Objek Dan Wajib Pajak............... 26

2.2.1.4. Bukan Objek Pajak Reklame.................... 27

2.2.1.5. Nilai Sewa Reklame................................ 28

2.2.1.6. Dasar PengenaanTarif Dan Cara

Perhitungan Pajak Reklame .................... 30

2.2.1.7. Penyelenggaraan Reklame....................... 32

2.2.1.8. Ketentuan Perizinan................................ 36

2.2.1.9. Tata Cara Pembayaran Pajak

Reklame................................................... 40

2.2.1.10. Sangsi Atas Penyelenggaraan

Pajak Reklame....................................... 42

2.2.1.11. Kadaluarsa Penagihan Pajak..................... 44

2.2.1.12. Pembukuan Dan Pemeriksaan................... 45

2.2. Penelitian Terdahulu ................................................................ 46

2.3. Kerangka Konseptual ............................................................... 47

2.4. Hipotesis Penelitian ................................................................. 48

x

BAB III METODE PENELITIAN.......................................................... 49

3.1. Jenis Penelitian ......................................................................... 49

3.2. Deaskripsi Populasi Dan Penelitian Sampel.............................. 51

3.2.1. Populasi ..................................................................... 51

3.2.1. Sampel ....................................................................... 51

3.3. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel ........................... 52

3.3.1. Klasifikasi Variabel.................................................... 52

3.3.2. Definisi Oprasional Fariabel....................................... 53

3.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen

Penelitian .................................................................................. 54

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data........................................ 54

3.4.2. Instrumen Penelitian.................................................. 55

3.5. Analisis Data ............................................................................. 55

BAB IV Penyajian Dan Analisa Data ..................................................... 57

4.1. Penyajian Data ......................................................................... 57

4.1.1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak

Reklame Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) DiKota Surabaya............................... 57

4.2. Analisis Data ............................................................................ 66

4.2.1. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame...................... 66

4.3. Interprestasi .............................................................................. 71

xi

BAB V KESIMPULAN ........................................................................... 73

5.1. Kesimpulan .............................................................................. 73

5.2. Saran ........................................................................................ 74

DAFTAR PUSTAKA

xii

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 – 2013

(dalam rupiah) ........................................................................... 59

Table 4.2 Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surabaya

TahunAnggaran 2009 – 2013..................................................... 61

Table 4.3 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun Anggaran

2009 – 2013 ............................................................................... 66

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual ................................................... 48

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjujung tinggi hak

dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu

menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam

gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan

kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan

nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan

ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat

penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional

maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari

Pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan

peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan

Nasional.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan

1

2

salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan

oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat

dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau

wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan

pembangunan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur

melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem

tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak

dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Tujuan

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan

seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas

oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan

nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari

pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas

negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali

setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha

tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih

mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya

3

untuk digali dan dioptimalkan. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia

dalam membayar pajak juga sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor

pembangunan. karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas

negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan

prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya

agar adil dan makmur.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah

sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota

masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan

sesuai dengan fungsinya ber-kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan

pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan

yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang–undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2010: 110), sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri

dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolan Kekayaan Milik

Daerah yang Dipisahkan.

4

d. Lain-lain PAD yang Sah.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu

sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dari

besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran

pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan

pajak daerah yang sudah ada.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan

program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program

jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan

tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan

pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya

sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat

memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk

meningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan

yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan

pelayaanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi

pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan

meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil

Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD kota Surabaya, 2009).

Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak

5

kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap

pajak daerah salah satunya pajak reklame.

Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempat-

tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk,

baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar Laser Compact Disk

(LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi

permasalahan saat ini adalah banyaknya permasalahan reklame yang belum

terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat ijin

sampai terjadinya kebocoran di penerimaan pajak reklame, sehingga dapat

mengurangi Pendapatan Asli Daerah.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), besar

kecilnya NSR di pengaruhi oleh lokasi penempatan reklame yang di bedakan

berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik atau letak pemesangan

reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi atau mahal, dengan

pertimbangan manfaat yang di peroleh si penyelenggara reklame semakin tinggi,

khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang

dituju dari produk yang di promosikan tersebut. Selain itu ketentuan pengenaan

nilai sewa pajak reklame juga dilihat dari bahan yang digunakan, waktu, jangka

waktu penyelenggaraan, jumlah, dan media reklame.

Di surabaya sendiri semakin hari semakin banyak di temukan kasus papan

reklame yang berdiri di lokasi terlarang. Sesuai SK Wali Kota Nomer 37 Tahun

2003 tentang perizinan reklame,di sebutkan beberapa kawasan yang terlarang

6

untuk reklame. Di antaranya, persil-persil milik instansi pemerintahan atau

pemkot, taman kota, hutan kota, dan taman sekitar monumen. Di banyak tempat,

larangan itu diabaikan. Beberapa lokasi yang semestinya harus, bebas reklame,

tapi tetap didirikan papan promosi itu.

Banyaknya reklame yang tidak membayar pajak merupakan reklame yang

berada di daerah milik jalan (damija) dan taman. Dimana reklame tersebut

pungutan sewanya sulit ditarik dan banyak yang perizinannya sudah mati,

namun masih berdiri tegak tanpa adanya tindakan dari pemerintah kota.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pajak

reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau

badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan

usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit,

karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian

perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi.

Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame

diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal

dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah

pajak reklame. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media

promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang

kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film,

bioskop, diskotik, karaoke, klub malam, bilyard, bowling, rekreasi air.

7

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya dalam

mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang

pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Kota

Surabaya sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan

pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan

pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber

pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang didalamnya

terdapat faktor pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak

reklame.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak reklame

merupakan salah satu pajak daerah kabupaten / kota yang dapat menunjang

penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena pajak reklame merupakan sumber

penerimaan yang sangat potensial karena tiap tahun jumlahnya selalu meningkat

sehingga dapat menyumbang pendapatan kepada pemerintah daerah Kota

Surabaya.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka self

suporting dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi

dari penerimaan daerah yang ada.

8

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pajak reklame, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat

memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini

mengambil judul: “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Kota Surabaya”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya?

2. Bagaimanakah pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pertumbuhan

pembangunan daerah di kota surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Surabaya, serta untuk mengetahui kontribusi dari realisasi

penerimaan pajak reklame dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Surabaya.

9

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapakan bisa memberikan kontribusi pada

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan

pajak reklame sebagai salah satu pendapatan asli kota Surabaya

2. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontibusi untuk

meningkatkan pengembangan teknologi sehingga data dan informasi

mengenai pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Surabaya dapat diakses dengan baik dan diperoleh

dengan lengkap.

Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Hasil penelitian ini

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam

mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak

Reklame.

2. Bagi Masyarakat Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan

kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

10

3. Bagi Universitas Wijaya Putra dan Pembaca Lainnya hasil penelitian ini

bisa untuk menambah karya – karya yang di miliki oleh universitas

wijaya putra serta menambah pengetahuan serta wawasan dari pembaca

lainnya.

11

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran (Soemitro; dalam waluyo, 2009:1).

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah suatu iuran

wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai sebuah kewajiban

yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung berdasarkan

peraturan perundang – undangan yang ditetapkan.

2.1.1. Pengklasifikasian Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, terdapat

berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya.

a) Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak

langsung dan pajak tidak langsung:

11

12

(1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan

atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus

menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh:

Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh

pihak-pahak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

(2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,

peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal

terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan

nilai.

Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak

langsung adalah:

(a) Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya

untuk menentukan : saatnya timbulnya hutang pajak, kadaluarsa,

tagihan susulan.

(b) Untuk menentukan cara pengadakan proses peradilan karena

perselisihan.

13

b) Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu

pajak subjektif dan pajak objektif.

(1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya

memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan

pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak

penghasilan.

(2) Pajak obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya

baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun

tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang mewah.

c) Menurut Lembaga Pemungutan

(1) Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara.

(a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

(1) Pajak penghasilan

14

(2) PPN

(3) Pajak bumi dan bangunan

(4) Bea materi

(5) Bea lelang

(b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

(2) Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2. Azas Pemungutan pajak Daerah

Dalam skripsi, Indra Widhi Ardiasyah azas pemunguatan pajak

daerah sebagai berikut:

a) Harus ada kepastian hukum

b) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong

c) Masalah pajak harus jelas

d) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh

langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan

yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan

konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan

presiden. Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan

dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga

15

perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik

kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a) Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan

kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam

tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam

retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam

arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan

yang hilang.

b) Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak,

sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan

memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c) Prinsip kecocokan

Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga

wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan

pembayaran pajak kepada pemerintah.

16

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, Ada fungsi

lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur.

Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

a) Sumber Keuangan Negara

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk

memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan,

Fungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk

memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak

sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran

negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber

keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya.Dalam keluarga sumber

keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu

negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

b) Fungsi Mengatur atau non budgetair

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin

untuk kegunaan kas negara, pajak harus dmaksudkan sebagai usaha

pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana

perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

17

Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang

ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa contoh pungutan pajak yang

berfungsi mengatur, menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F.

Husain:

(1) Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga

berperan sebagai alat dalam Reditribusi Pendapatan)

(2) Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi impor dengan tujuan

untuk melindungi produksi dalam negeri.

(3) Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk

beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong

atau memotivasi para investor untuk meningkatkan

investasinya.

(4) Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud menghambat

gaya hidup mewah.

(5) Pembebasan PPh atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang

diperoleh sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-

mata dari dan untuk anggota.

2.1.4. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan diundangkan dalam

Lembaran daerah. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.

Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan

mengenai :

18

1. Nama, objek, dan subjek pajak

2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak

3. Wilayah pemungutan

4. Masa pajak

5. Penetapan

6. Tata cara pembayaran dan penagihan

7. Kadaluwarsa

8. Sanksi administrasi; dan

9. Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai :

1. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam

hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya.

2. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa

3. Asas timbal balik brupa pemberian pengurangan, keringanan,

dan pembebasan pajak kepada kedutaan,konsulat, dan

perwakilan negarah asing sesuai dengan kelaziman

internasional.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur

dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang

berupa hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik

19

Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain

yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka

self suporting dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat

komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin tinggi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik pula

kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Dan semakin tinggi

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan

daerah maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur kemampuan dari suatu

daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan

pembangunan daerah.

Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya

peningkatan penerimaan pendapatan asli daaerah adalah kelancaran

pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah

pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah

yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari :

20

1. Hasil pajak daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai

badan hukum publik.

2. Hasil retribusi daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah

menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau

karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan,

usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah

yang disetor ke kas daerah, baik dipisahkan,sesuai dengan motif

pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah

suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan

memperkembangkan perekonomian daerah.

5. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan

yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli

21

daerah, pendapatan dinas-dinas. Pendapatan daerah dari sumber lain

misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku. Jenis pendapatan ini meliputi objek sebagai berikut :

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak di pisahkan.

b. Jasa giro.

c. Pendapatan bunga.

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

f. Penerimaan keuangan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing.

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

h. Pendapatan denda pajak.

i. Pendapatan atas eksekusi atas jaminan.

j. Pendapatan denda retribusi.

k. Pendapatan dari pengembalian.

l. Fasilitas social dan umum.

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendididkan dan pelatihan.

n. Pendapatan dari anggaran atau cicilan penjualan.

22

2.1.6. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diatur terakhir dengan Undang-

undang No. 28 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan

Pertaruran Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010, yang dimaksud

dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak

daerah yaitu:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

23

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga atau katering.

3. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

4. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan

atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari

sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan. MineralBukan Logam dan Batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

24

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

7. Pajak Air dan Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau

pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam

lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan

dan atau pengusahaan sarang burung walet.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak

atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.

25

10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas

tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau

bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.2.1. Pajak Reklame

2.2.1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyelenggaraan pajak reklame adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006

tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan

Pajak Reklame.

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85

Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

26

2.2.1.2. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2010 Tentang

Perhitungan Nilai Sewa Reklame, yang dimaksud Pajak Reklame

adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang dimaksud

dengan reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, otang atau badan,

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati

oleh umum. Dasar hukum pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

2.2.1.3. Subjek,Objek dan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun

2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, yang disebut sebagai

subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang

menyelanggarakan atau memesan reklame. Sedangkan objek pajak

reklame adalah semua penyelanggaraan reklame, yang meliputi:

Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;

Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame

berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame

apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan.

27

Dan menurut penyelenggaraannya, reklame dibagi menjadi:

reklame permanen yaitu reklame megatron dan reklame papan

dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) kebawah yang

diselenggarakan di persil atau reklame berjalan; reklame terbatas

yaitu reklame megatron dan papan dengan luas bidang lebih dari 8 m²

(delapan meter persegi) yang 8 diselenggarakan di lokasi persil atau

reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di

lokasi bukan persil; dan reklame insidentil yaitu baliho, kain,

reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame

film, reklame udra, reklame apung, dan reklame suara.

2.2.1.4. Bukan Objek Pajak Reklame

Beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak

Reklame, yaitu :

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio,

warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan

sejenisnya.

b. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari

produk sejenis lainnya.

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat

pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan

28

sesuai ketentuan yang mengatur nama pengenal atau profesi

tersebut.

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah.

e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan

peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang

diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan,

keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.2.1.5. Niai Sewa Reklame

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak

Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame. Komponen

Nilai Jual Objek Pajak Reklame sendiri terdiri dari :

a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame.

b. biaya pemasangan reklame.

c. biaya pemeliharaan reklame.

Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame terdiri dari :

guna lahan, ukuran reklame, sudut pandang, kelas jalan, harga

titik/lokasi pemasangan reklame. Guna lahan sebagaimana dimaksud

29

dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian

antara lain :

a. fasilitas umum komersial dan jasa.

b. ruang terbuka hijau.

c. permukiman.

d. pendidikan.

e. kesehatan.

f. pergudangan.

g. industri.

Letak ukuran reklame ditetapkan berdasarkan luas reklame

yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval. Sudut

pandang reklame dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik

reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima,

persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.

Sedangkan kelas jalan pendirian reklame dapat dibedakan

berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.

Besaran Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Komponen

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dan Nilai Titik serta

perhitungan Nilai Sewa Reklame, dinyatakan dalam Lampiran

Peraturan Walikota.

30

Dalam pendirian reklame biasanya Untuk materi rokok,

besarnya Nilai Sewa rekanlame ditambah 25%. Untuk setiap

penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas

meter) pertama, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua

puluh persen). Dan untuk ukuran luas dan ketinggian reklame,

dibulatkan ke atas dua digit dibelakang koma(dua puluh lima persen).

2.2.1.6. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Reklame

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2010

Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dasar pengenaan pajak

reklame adalah sebesar Nilai Sewa Reklame, yang dihitung

berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame yang

meliputi, nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame; biaya

pemasangan reklame; dan biaya pemeliharaan reklame terhadap

nilai strategis penyelenggaraan reklame yang meliputi, guna lahan;

ukuran reklame; sudut pandang; kelas jalan; dan harga titik/lokasi

pemasangan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari

nilai sewa reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun

2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, adapun Rumus Nilai

Sewa Reklame (NSR) adalah dengan menjumlahkan NJOR (Nilai

Jual Objek Pajak Reklame) yaitu seluruh pembayaran atau

31

pengeluaran biaya-biaya oleh pemilik dan/atau penyelenggara

reklame dengan NSPR (Nilai Strategis Pemasangan Reklame) yaitu

ukuran nilai yag ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame.

Adapun cara perhitungan besarnya pajak reklame yang terutang

yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar

pengenaan pajak reklame yang dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Reklame = Tarif Pajak Reklame x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Reklame = 25% x (NJOR + NSPR)

Untuk mengetahui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor pajak reklame dapat dilihat dari hasil jumlah

keseluruhan realisasi pendapatan pajak reklame dari masing-masing

tahun. Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak

reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya

selama satu tahun, dapat dihitung dengan mengunakan rumus

(Abdul Halim: 2001, dalam Agus dan Suhartiningsih: 2009):

Kontribusi = Pajak Reklame x100

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah dikatakan efektif apabila ≥ 100 persen. Efektifitas

tersebut dapat diukur menggunakan rumus (Abdul Halim: 2009,

dalam Agus dan Suhartiningsih: 2009):

32

Efektifitas = Realisasi penerimaan pajak reklame x 100%

Target penerimaan pajak reklame

2.2.1.7. Penyelenggaraan Reklame

Penyelenggaraan Reklame harus sesuai dengan kepribadian

dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma

keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan

kesehatan. Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan

keselamatan masyarakat serta untuk mengatur reklame dalam suatu

komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan

pesan, penyelenggaraan reklame di kawasan tertentu diatur dalam

ketentuan mengenai Kawasan Penataan Reklame. Ketentuan lebih

lanjut mengenai kawasan penataan reklame dan penyelenggaraan

reklame pada kawasan penataan reklame diatur dengan Peraturan

Kepala DaerahDalam pendirian reklame ada beberapa hal yang wajib

di perhatikan antara lain :

a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan

ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum.

b. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang

dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame terbatas.

33

c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan

untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam

kondisi baik.

d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat

dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir.

e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame

yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

f. membayar Biaya Jaminan Bongkar.

Selain itu juga ada beberapa tempat yang harus di perhatiakn

dalam pendirian reklame,karena ada beberapa kawasan yang terlarang

untuk reklame di antaranya :

a. Di lokasi persil kantor instansi Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

b. pada bangunan atau tempat-tempat lain yang diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

c. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan

Kawasan Penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.

34

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan yang

sudah di tetapkan peperintah di antaranya : Diselenggarakan dengan

tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu

lintas, konstruksi reklame dapat dipertanggung jawabkan menurut

persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, menggunakan dua

atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang

paling sedikit 30 m2 (tiga puluh meter persegi), lampu reklame

yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak

menyilaukan pandangan pemakai jalan, instalasi listrik yang dipasang

harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan

keselamatan umum.

Lokasi penyelenggaraan reklame sendiri dibedakan menjadi

dua golongan yaitu lokasi bukan persil dan lokasi persil.

Penyelenggaraan reklame dlokasi bukan persil harus memenuhi

ketentun yang sudah di tetapkan yaitu:

a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang

menguasai lahan.

b. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang

reklame masuk ke dalam/di atas persil.

c. luas bidang reklame paling besar 50 m2(lima puluh meter

persegi).

35

d. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap

sebidang kereta api.

e. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame

terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT.KAI.

f. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas

harus medapat rekomendasi dari PT. PLN.

g. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan

prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya.

h. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau

badan jalan; Sedangkan penyelenggaraan reklame di

Lokasi Persil, harus memenuhi ketentuan:

a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil.

b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak

diperbolehkan menembus atap bangunan.

c. bidang reklame tidak boleh melebihi GSP.

d. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan

dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak

melebihi GSP.

e. penyelenggaraan reklame di atas bangunan,

diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame

36

tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame

tersebut.

f. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang

reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen)

dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut

diselenggarakan.

2.2.1.8. Ketentuan Perizinan

Menurut praturan wali kota surabaya ada ketentuan perizinan

yang harus diperhatikan, dalam pasal 2 di sebutkan Setiap orang

pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di

Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari

Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin yang bersangkutan harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah

melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman atau Kepala

Dinas Pajak. Permohonan dilakukan dengan mengisi Surat

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan SPTPD dengan

melampirkan:

A. Reklame yang memerlukan pertimbangan Tim Reklame:

1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya.

2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya.

37

3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila

pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.

4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame.

5. desain dan tipologi reklame.

6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame

berukuran 4R dengan ketentuan:

a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal

permohonan.

b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10

(sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau

gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon.

c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang

diambil dari dua arah yang berbeda.

7. gambar rencana konstruksi (kecuali untuk reklame

menempel atau reklame tiang dengan luas bidang reklame

dibawah 8 (delapan) m2), terdiri:

a) gambar denah skala 1 : 100.

b) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50.

c) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20.

38

d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau

1: 20.

e) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau1: 20.

8. perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh

penanggung jawab struktur/ konstruksi.

9. foto kopi semua izin tahun/ periode sebelumnya dengan

menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin) yang

terdiri dari:

a) SIPR.

b) IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki

IMB berdasarkan Peraturan Daerah ini).

c) izin penggunaan jalan (khusus untuk reklame yang

diselenggarakan di daerah/ ruang milik jalan

berdasarkan Peraturan Daerah ini).

d) izin pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk

reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka

hijau berdasarkan Peraturan Daerah ini).

10. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti

kepemilikan/pengusaan hak atas tanah yang sah.

39

11. bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan

gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan.

B. Reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame

untuk jenis reklame papan dan megatron:

1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya.

2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya.

3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila

pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.

4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame.

5. desain dan tipologi reklame.

6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame

berukuran 4R dengan ketentuan:

a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal

permohonan.

b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10

(sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau

gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon.

c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang

diambil dari dua arah yang berbeda.

40

7. fotokopi SIPR tahun/ periode sebelumnya (untuk

perpanjangan).

8. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil

yang bersangkutan.

C. Reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame

untuk jenis reklame baliho, kain, selebaran, melekat,

film, udara, suara, peragaan:

1. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya.

2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya.

3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila

pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

4. surat persetujuan dari pemilik/ yang menguasai persil

dan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan hak atas

tanah yang sah.

5. surat persetujuan/ izin pemakaian ruang terbuka hijau/

izin penggunaan jalan dalam hal reklame

diselenggarakan di lokasi bukan persil.

2.2.1.9. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

41

Keberatan dan Putusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal diterbitkan. Bagi penyelenggaraan reklame insidentil,

pembayaran dilakukan pada saat proses pengajuan izin. Pembayaran

pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD,

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang

ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling

lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Pembayaran pajak

dilakukan dengan menggunakan SSPD. Apabila tanggal jatuh tempo

pembayaran pajak jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak

dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak harus

dilakukan sekaligus atau lunas.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib

Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu

tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran

pembayaran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari

jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib

Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang

42

ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan

dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang

belum atau kurang dibayar. Ketentuan lebih lanjut mengenai

persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran

serta tata cara pembayaran angsuran dan menunda pembayaran

pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.2.1.10. Sanksi Atas Penyelenggaraan Pajak Reklame

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTD

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keteranagan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah

dapat dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 (satu) tahun dan

atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. WP

yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah

Retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.

Dalam penyelenggaraan reklame sendiri ada beberapa sanksi

yang akan diberikan pada badan atau orang pribadi jika melanggar

aturan. Pemberian sanksi tidak hanya di berikan untuk pelanggaran

penggunaan tapi juga pada badan atau orang pribadi yang izin

reklamenya telah di cabut dan tidak berlaku lagi. Izin penyelenggaraan

reklame di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi apabila pada

reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik

43

dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Penyelenggara reklame tidak mengasuransikan reklame

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), 3 (tiga) bulan

setelah izin diterbitkan.

Sebelum pencabutan izin, Kepala Daerah terlebih dahulu

menerbitkan Surat Peringatan kepada penyelenggara reklame.

Terhadap pencabutan izin maka atas pajak dan retribusi yang

sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.

Apabila izin telah dicabut maka perizinan lainnya yang berkaitan

dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Daerah berwenang untuk memberikan sanksi berupa

pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau

mempublikasikan di media massa bagi :

a. penyelenggaraan reklame yang telah dicabut izinnya;

b. penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau

telah berakhir masa izinnya.

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pencabutan izin,

pemberian sanksi tanda silang dan publikasi kepada Pimpinan Unit

Kerja terkait.

Reklame yang telah dicabut izinnya atau yang telah

berakhir masa izinnya harus sudah dibongkar oleh penyelenggara

44

dalam jangka waku 7 (tujuh) hari setelah izin dicabut atau setelah

masa izinnya berakhir. Jika dalam hal penyelenggara reklame tidak

melaksanakan pembongkaran sedangkan izinnya sudah berakhir

maka Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembongkaran

yang dimaksud. Kepala Daerah juga berwenang untuk membongkar

reklame yang tidak memiliki izin.

Pembongkaran reklame karena telah dicabut izinnya atau karena

masa izinnya, berakhir dilakukan oleh Kepala Daerah dengan

menggunakan Biaya Jaminan Bongkar. Reklame yang dibongkar oleh

Kepala Daerah harus diambil oleh penyelenggara reklame paling

lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.

Apabila batas waktu, telah terlampaui, maka reklame tersebut

menjadi milik Pemerintah Daerah.

2.2.1.11. Kadaluarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat

terutangnya pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah. Kadaluarsa pajak tertangguh apabila :

1. Diterbitkan surat tungguh atau surat paksa, atau;

2. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsug maupun

tidak langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung

adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada

45

Pemerintah Daerah. Pengakuan utang secara tudak langsung

dapat diketahui dari pengajuuan prmohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

WP.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi. Kadaluarsa penagihan retribusi

tertangguh apabila :

1. Diterbitkan surat teguran, atau;

2. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

2.2.1.12. Pembukuan Dan Pemeriksaan

WP yang memenuhi kreteria tertentu wajib menyelenggarakan

pembukuan. Krerteria WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan

dan tata cara pembukuan diatur oleh Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009, nilai peredaran Rp.300.000.000 menjadi batas wajib

pembukuan. Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan

kewajiban retribusi yang di periksa wajib:

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

46

berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang

terutang;

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruang yang di anggap perlu dan memberi bantuan guna

memberi kelancaran pemeriksaan;

3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi daerah di atur oleh

peraturan kepalah daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Mohammad Riduansyah, judul penelitian

“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna

Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah

Kota Bogor)” Hasil penelitian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam

APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi

daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA

2009 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan

pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu

yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan

rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.

47

Penelitian kedua oleh Indra Widhi Ardhiyansyah, judul penelitian

”Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010”. Hasilnya adalah Jumlah hotel dan

restoran berpengaruh positif signifikan, Tingkat inflasi berpengaruh positif

tidak signifikan dan Jumlah wisatawan Nusantara tidak signifikan tehadap

Realisasi pajak hotel dan restoran.

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan satu variable independen yaitu pajak reklame,

serta satu variable dependen yaitu PAD. Menurut Undang Undang no 34 tahun

2000 pajak reklame di kelompokkan sebagai pajak daerah dan dalam undang

undang no 23 tahun 2004 di sebutkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah,

retribusi daerah bagi hasil laba BUMD dan investasi dan lain lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teroris, tinjauan

penelitian terdahulu dan keterangan di atas maka dapat di gambarakan sebuah

kerangka koseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Pajak Reklame

(X)

Pendapatan Asli Daerah

(Y)

48

Dari keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan sementara bahwa

hubungan pajak reklame terhadap PAD adalah berpengaruh positif.

2.4. Hipotesis penelitian

Menurut reny (2010 : 45) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian”. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban

sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data

yang relevan dan kebenaranya akan diketahui setelah dilakukan penelitian.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah di uraikan sebelumnya, dapat di

rumuskan hipotesis penelitian bahwa kontribusi pajak reklame memberikan

pengaruh positif terhadap pendapatan dan pembangunan daerah di kota Surabaya.

49

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena,

variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa

adanya.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif menurut

sugiyono (2012:13) bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian deskriptif adalah metode

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara

variabel satu dengan yang lain.

Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan

untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara

sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang

slaing berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak

tetapi pada hakekatnya mencarai pemahaman observasi.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang

terjadi dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antara

variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain – lain.

49

50

Masalah yang di teliti dan diselidiki oleh peneliti diskriptif kuaitatif mengacu

pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi

korelasional satu unsur bersama unsur lainnya.

Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis

data, menginterprestasi data, dan di akhiri dengan sebuah kesimpulan yang

mengacu pada penganalisisan data tersebut. Dalam penelitian deskriptif kualitatif

umumnya akan terjadi tiga hal kemungkinan pada masalah yang di bawa oleh

peneliti ke penelitian tersebut. Yakni sebagai berikut :

Masalah yang di bawah peneliti adalah masalah tetap, jadi judul dari

penelitian diskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga

akhir laporan tetap sama.

Masalah yang di ajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih

mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan,

jadi tidak terlalu banyak hal yang berubah, maka cukup

disempurnakan.

Masalah yang di ajukan oleh peneliti sesudah melakkukan penelitian

tersebut di lapangan akan berubah total, jadi ojek masalahpun wajib di

ganti.

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, termasuk

penelitian deskriptif kualitatif ini. Tujan dari di lakukannya penelitian ini adalah

tidak semata mata untuk menjelaskan secarah menyeluruh masalah yang akan di

51

teliti dan di amati saja, namun juga ada tujan lainnya. Tujuan dari penelitian

deskriptif kualitatif akan menjadi pedoman ketika ada yang melakuakn penelitian.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah

serta pertanyaan peneliti atau identifikasi masalah. Hal ini di sebabkan tujuan dari

penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh

rumusan masalah serta petanyaan penelitian atau identifikasi masalah.

3.2. Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sukandarrumidi (2011 : 72), yang dimaksud populasi

adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Dari pendapat tersebut

diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian

yang dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah

laporan pendapatan asli daerah Kota Surabaya Tahun 2009-2013. Dimana

pada tahun-tahun tersebut Pajak Reklame sudah di kelompokkan secara

terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah.

3.2.2. Sampel

Menurut Sukandarrumidi (2011 : 72), yang dimaksud sampel adalah

bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek

yang merupakan sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas

Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Surabaya. Untuk menentukan

besarnya sampel apabila subyeknya kurang dari 100 diambil

semuanya. Jika subyek lebih dari itu dapat diambil antara: 10%-15%

52

atau 20%-25% atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan teknik

pengambilan sampel non- probability sampling dengan cara acidental

sampling yaitu penulis menggunakan sampel yang dapat diakses dengan

baik dan diperoleh dengan lengkap.

3.3. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Klasifikasi Variabel

Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga

mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel,

kita akan mmeperoleh lebih mudah memahami permasalahan. Hal ini

dikarenakan kita seolah-olah seudah mendapatkan jawabannya. Biasanya

bentuk soal yang menggunakan teknik ini adalah soal counting (menghitung)

atau menentuakan suatu bilangan. Dalam penelitian sains, variable adalah

bagian penting yang tidak bisa dihilangkan.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi variabel:

Teori Variabel Penelitian menurut Sugiyono (2011 :60-64). Variabel

Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. dilihat dari hubungan

variabel satu dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam

penelitian dibedakan menjadi Variabel independent, Variabel dependen,

Variabel moderator, Variabel intervening, Variabel control.

Variabel independent adalah variabel bebas atau variabel yang

mempengaruhi variabel terikat.

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi

oleh keberadaan variabel bebas.

Variabel moderator adalah variabel yang menentukan kuat lemahnya

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Variabel intervening adalah variabel yang memberikan jeda antara

variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak

langsung mempengaruhi variabel terikat.

53

Variabel control adalah variabel yang membuat konstan hubungan

variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga variabel terikat tidak

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

Teori Variabel Penelitian menurut Budiyono (2009 :4-5) Variabel diartikan

sebagai kontruk-kontruk atau sifat-sifat yang diteliti. Dapat pula dikatakan

bahwa variabel adalah sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota

kelompok ke dalam beberapa golongan. Dapat pula dikatakan bahwa variabel

adalah suatu sifat yang dapat dimiliki bermacam nilai (harga). Apabila suatu

variabel hanya mempunyai satu nilai saja, maka variabel tersebut disebut

konstanta. Suatu variabel disebut diskrit apabila cacah nilainya berhingga

atau nilai-nilainya dapat di daftar. Apabila cacah nilainnya tidak berhingga

dan nilai-nilainya tidak dapat di daftar maka variabel tersebut disebut kontinu.

Teori Variabel Penelitian menurut Arikunto (2010 :161). Variabel adalah

objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

3.3.2. Definisi Oprasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian: Variable ini sering

disebut sebagai Variabel Stimulus, Predictor, Antecedent, Variabel Pengaruh,

Variabel Perlakuan, Kausa, Treatment, Risiko, atau Variable Bebas. Variabel

Bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), Dinamakan

sebagai Variabel Bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain.

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pajak reklame yang disimbolkan

variabel X, yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan

reklame. Dan yang dimaksud dengan reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau

media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik

perhatian umum terhadap barang, jasa, otang atau badan, yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar

54

hukum pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang tarifnya di tetapkan

paling tinggi sebesar 25%.

Sering disebut sebagai Variabel Out Put, Kriteria, Konsekuen, Variabel

Efek, Variabel Terpengaruh, Variabel Terikat atau Variabel Tergantung.

Variabel Terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Maka variabel terikat dalalm

penelitian ini yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Yang di maksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan

yang benar-benar di peroleh dan digalih dari potensi pendapatan yang ada di

suatu daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang sah yang disimbolkan dengan variabel Y.

3.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

merupakan data yang telah di kumpulkan sebelumnya dan telah

menjadi dokumentasi pihak Dispenda Kota Surabaya. Prosedur

pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu

dengan memperoleh data langsung di tempat penelitian dengan cara

mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen data realisasi pajak

55

reklame serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Surabaya selama tahun 2009-2013.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yang di gunakan merupakan suatu metode pengumpulan

data dengan mencari informasi - informasi yang di butuhkan melalui

dokumen - dokumen, buku - buku, majalah, koran, internet, hasil -

hasil penelitian (tesis dan disertasi) atau sumber data tertulis lainnya

baik berupa teori, laporan penelitian yang berhubungan dengan pajak

reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

3.4.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh

data di lapangan. Validitas data sangat tergantung pada instrumen yang

digunakan karena hal ini mempengaruhi kualitas hasil penelitiannya.

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi

yaitu pengambilan data dengan cara penelusuran dokumen termasuk

literatur – literatur penunjang yang di ambil dari Dinas Pendapatan

Daerah (Dispenda) kota surabaya.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis. Proses dan makna (persektif subyek) lebih di tonjolkan dalam penelitian

kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian

56

sesuai dengan fakta lapangan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi kontribusi yang

di berikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna

pertumbuhan pembangunan daerah di kota surabaya. Selain itu landasan teori juga

dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan

sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian

kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian

berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan

terhadap teori yang di gunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti

bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan

berakhir dengan suati teori.

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif dari pada penelitian atau survei

kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari menggumpulkan

informasi, terutama individu dalam menggunakan wawancara secara mendalam

dan grop fokus. Sifat dari penelitihan ini adalah penelitian dan penjelajahan

terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwaancarai

secara mendalam.

57

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

4.1. Penyajian Data

4.1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya

Kota Surabaya atau sering disebut sebagai kota pahlawan merupakan

kota terbesar kedua setelah Ibu Kota Jakarta. Surabaya termasuk dalam

kategori kota metropolitan, wajar karena kapasitas penduduk Surabaya yang

sangat banyak kurang lebih mencapai 3 juta jiwa. Banyaknya penduduk

menjadikan kota ini sebagai salah satu penggerak perekonomian Negara yang

cukup diperhitungkan, dan juga banyak pengusaha yang melirik pasar besar di

Surabaya ini untuk membuka cabang baru atau membuka usaha perdananya.

Dengan adanya pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar disana

penghasilan pajak daerah pun semakin meningkat.

Mendesaknya tuntutan akan kenaikan pendapatan daerah dari perpajakan

seiring dengan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan daerah membuat

setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan yang didapat

dari pajak. Permasalahan tersebut mampu dijawab dengan diikuti kenaikan

penerimaan daerah dari perpajakan. Tak hanya dari perpajakan sebenarnya,

masih ada pendapatan dari dana perimbangan keuangan yang digelontorkan

oleh pemerintaah. Namun setiap daerah tentunya ada program dan peningkatan

khusus yang ingin dicapai, dan itu tentunya membutuhkan pembiayaan yang

tidak sedikit.

57

58

Pajak reklame adalah salah satu pembentuk dari penerimaan pajak daerah

yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Sebagai salah satu sumber pemasukan dana yang dibutuhkan

pemerintahan kota, tentunya diperlukan sebuah target. Dan untuk menentukan

taerget dari peenerimaan pajak, pemerintah tidak hanya sekedar menentukan

berapa besar pendapatan dari pajak itu, harus ada beberapa alasan yang tepat.

Ada evaluasi dari beberapa laporan pajak dari periode sebelumnya. Laporan-

laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan, apakah pajak daerah akan

dinaikkan atau diturunkan. Karena jika target terlalu tinggi, sedangkan keadaan

real tidak memungkinkan, maka target dari penerimaan pajak tak akan berhasil

dipenuhi.

Penetapan target pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh

bidang pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Surabaya, merupakan langkah pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh lembaga khususnya bidang pendapatan. Dimensi yang

digunakan adalah dengan model teori rasionalisme dalam penetapan target.

Model ini menggunakan cara melihat laporan keuangan terdahulu. Target

pendapatan pada tahun-tahun mendatang dengan melihat laporan keuangan

terdahulu.

Untuk mengetahui tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota

Surabaya untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013, dapat dilihat pada

pada table di bawah ini:

59

Table 4.1.

Tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Rupiah)

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan asli daerah (PAD)

808.795.526.042 908.647.775.730 1.886.514.301.581 2.279.613.848.832 2.570.793.944.555

Hasil pajak daerah 442.852.257.428 525.403.484.538 1.488.358.147.753 1.852.977.636.886 2.098.292.666.000

Hasil retribusi daerah 164.247.724.956 63.304.547.606 209.834.317.888 183.482.993.434 221.303.062.247

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

42.324.809.294 63.304.547.606 75.962.115.306 97.696.057.372 92.461.561.125

Lain-lain PAD yang sah 159.370.734.364 136.627.496.659 112.359.720.634 145.457.161.138 158.736.655.183

Sumber: realisasi APBD DPPK kota Surabaya 2014

60

Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa total pendapatan setiap

tahunnya mengalami kenaikan, baik dari PAD, hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain PAD yang lainnya. Meskipun untuk hasil retribusi daerah dan lain-lain

PAD yang lainnya ada penurunan di beberapa tahunnya tapi itu tidak terlalu

banyak.

Pada pendapatan Kota Surabaya yang terdiri dari PAD (Pendapatan Asli

Daerah), Dana Perimbangan dan Dana-dana lain pendapatan daerah yang sah

diketahui bahwa dari tahun ke tahun di Kota Surabaya selalu mengalami

peningkatan yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Hal ini menandakan

bahwa pemerintah kota Surabaya mampu memaksimalkan potensi-potensi

pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Selain

potensi dan sumber-sumber yang ada, dalam data Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Surabaya menunjukkan pendapatan yang terus meningkat pula.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sampai dengan triwulan II

Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan dari target semula Rp.2,5 triliun

kini menjadi Rp.2,6 triliun atau naik sekitar Rp.76 miliar (2,9 persen).

Adanya kenanikan pendapatan yang diperoleh kota Surabaya dalam

sektor pendapatan, maka memungkinkan kota Surabaya membuat target dalam

setiap tahunnya. Dalam rekam jejaknya antara tahun 2009-2013 kota Surabaya

mengalami kenaikan dan penurunan, baik dari segi target dan realiasinya.

Berikut adalah target dan realisasi pajak reklame kota surabaya tahun anggaran

2009-2013.

61

Table 4.2.

Target Dan Realisasi Pajak Reklame

Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun Target Realisasi %

2009 85.250.000.000,00 75.625.320.129,00 88,71

2010 190.000.000.000,00 98.705.063.186,00 82,95

2011 126.000.000.000,00 90.232.362.728,38 71,61

2012 230.000.000.000,00 117.613.027.717,07 51,11

2013 200.000.000.000,00 114.627.088.207,12 57,31

Jumlah 831.250.000.000,00 496.802.861.967,57 351,69

Sumber: DPPK Kota Surabaya Bidang Pendapatan 2014

Dari hasil tabel 4.2 tersebut, terlihat realisasi pajak reklame selama lima

tahun terakhir dari tahun 2009-2013 masing-masing hanya memberikan

masukan sebesar 88,71%, 82,95%, 71,61%, 51,11% dan pada tahun 2013

hanya sebesar 56,31% dari total target.

Perolehan pajak dari pemungutan reklame pada Tahun 2013, turun Rp 3

miliar dari perolehan Rp.117,6 miliar di tahun 2012 menjadi Rp.114,6 miliar.

Pendapatan pajak reklame memang sempat mengalami kenaikan pada tahun

2012 namun kembali turun pada tahun 2013.

Hal ini cukup ironis, sebab Walikota Tri Rismaharini sudah menaikkan

tarif pajak reklame sejak tahun pertama dia menjabat. Pelaksanaan Perwali

Kenaikan Pajak Reklame mulai diperlakukan tahun 2011. Perolehan pajak

reklame ini, masih kalah dengan perolehan pajak di sektor lain. Hingga minggu

ketiga Desember 2013 saja, pajak Hotel menyumpang PAD Rp.151,39 miliar.

Kemudian, restoran (Rp.210,61 miliar), PBB Rp.626,07 RP.260,67 dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB (Rp.717,65 miliar).

62

Melihat fakta ini, anggota DPRD Kota Surabaya mempertanyakan

perolehan pajak Reklame yang turun Rp 3 miliar tersebut. MI Anggota Komisi

C Herlina Harsono Nyoto, misalnya. Menurutnya, dengan perolehan pajak

reklame tersebut patut dipertanyakan, jika dibandingkan dengan berdirinya

papan reklame yang semakin marak. “Perlu dipertanyakan, karena akhir – akhir

ini jumlah reklame semakin marak di kota Surabaya,” kata Herlina, Senin

(17/2/2014 surabaya pagi).

Dilihat dari banyaknya jumlah reklame yang tersebar di kota Surabaya,

sejak tahun 2011-2013 sebenarnya berdampak pada kenaikan pendapatan

pajak, namun nyatanya dari data yang diperoleh tersebut malah sebaliknya,

yakni mengalami penuruan dari target yang ditetapkan. Peroleh pajak reklame

juga masih kalah dengan pajak restoran, hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

Dari catatan pengusaha ini, terdapat beberapa jalan raya di Kota

Surabaya ini yang masuk dalam klasifikasi jalan A. Seperti Raya Darmo,

Mayjen Sungkono, Basuki Rahmad, Panglima Sudirman, Embong Malang,

Tunjungan serta Pemuda. Untuk ukuran reklame 5 X 10 meter saja,

pemasangan di jalan jalan tersebut pajaknya dapat mencapai angka 100 juta

hingga 120 juta per tahun. Dengan urutan dari yang lain nilai pajaknya mahal

adalah Jalan Raya Darmo, Embong malang, Tunjungan, Pemuda dan

seterusnya. Mahalnya nilai pajak yang dikenakan di jalan-jalan ini karena

untuk pemasangan reklame di jalan jalan tersebut dinilai sangat strategis.

63

Adapun penyebab pemerintah pusat dan pemerintah daerah kehilangan

potensi perpajakan diantaranya kurang adanya kepatuhan dari para wajib pajak

(WP), integritasmoral yang lemah dari aparat pajak sehingga terjadi

penyelewengan pajak, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan pemda

dalam mengontrol penerimaan pajak, belum adanya sinkronisasi dan

harmonisasi peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia serta

pelayanan birokrasi pemerintahan yang tidak mencerminkan rasa pelayanan

publik. lemahnya control dari pihak pemkot Surabaya terhadap beberapa

reklame yang berdiri di kota Surabaya sehingga mengakibatkan penurunan

pendapatan dari sector reklame. Kedua, pada tahun 2013 ada pembongkaran

paksa pihak pemkot Surabaya terhadap beberapa reklame nakal yang tidak

membayar pajak. Tindakan ini tentunya berdampak pada berkurangnya

pendapatan dari sector pajak reklame.

Dilihat dari potensinya, seharusnya pajak reklame dapat memberikan

kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Namun karena masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran

untuk membayar pajak reklame menyebabkan penerimaan dari pajak

reklame tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang

ditargetkan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPPK yaitu dengan

memberikan surat pemberitahuan atas reklame yang sudah habis masa

pajaknya atau yang terutang, melakukan tagihan secara langsung dan

melakukan peninjauan kembali atas ukuran reklame yang didaftarkan

64

dengan realitas reklame yang sesungguhnya. Serta memberikan sanksi atau

peringatan terhadap reklame yang telah habis masa pajaknya dengan

menggunakan satu tanda silang merah dan yang untuk tidak memiliki

ijin serta tidak membayar pajak dengan dua tanda silang merah.

Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari wajib

pajak, maka akan diberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Namun apabila

hal ini juga masih belum ada tanggapan, maka pihak Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya akan menerjunkan tim juru sita

yang akan menyita barang milik wajib pajak yang tidak patur terhadap

kewajiban pajaknya. Dimana hasil penyitaan tersebut akan diserahkan ke

balai lelang untuk dilelang.

Namun disisi lain, sampai saat ini masih kurangnya petugas atau

tenaga dari DPPK untuk melakukan pengawasan dibanding jumlah reklame

yang tersebar di Kota Surabaya. Sehingga pengawasan terhadap reklame

yang seharusnya memberikan potensi yang besar sebagai salah satu

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang optimal.

Beberapa waktu yang lalu di kota terbesar kedua di Indonesia ini juga

terjadi sebuah fenomena yang sangat merugikan masyarakat yaitu robohnya

papan-papan reklame yang tersebar di kota ini. Korban tidaklah sedikit bahkan

puluhan rumah dan kendaraan bermotor turut menjadi sasaran keganasan

robohnya papan reklame tersebut, hal itu terjadi pada musim-musim penghujan

dimana angin bertiup kencang ditambah libasan hujan yang deras. Tak ayal,

banyak penduduk yang kecewa dan merasa sangat dirugikan dengan adanya

65

papan-papan reklame di kota tersebut terutama mereka yang telah menjadi

korban. Karena sebab itulah Pemerintah kota Surabaya bermaksud menaikkan

tarif Pajak Reklame di Surabaya, dengan menambahkan segi keamanan bagi

masyarakat.

Kenaikkan Pajak Reklame Surabaya sempat menuai pro dan kontra dari

lapisan masyarakat. Tentunya yang pro dengan keputusan ini adalah dewan

pemerintah dan masyarakat biasa, sedangkan yang merasa kontra dengan

keputusan ini adalah para pengusaha dan semacamnya. Para pengusaha menilai

keputusan ini masih terlalu dini untuk diterapkan, alasannya kenapa? Karena

menurut mereka sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah singkat

(sekitar satu bulan saja ) dan langsung diterapkan. Tentunya hal ini akan

memberatkan mereka yang ingin memasang reklame di Surabaya, dan dapat

memicu munculnya reklame-reklame ilegal yang akan menyulitkan pemerintah

setempat. Namun demikian pemerintah menuturkan bahwa kenaikkan Pajak

Reklame Surabaya hanya ditujukan untuk reklame-reklame yang berukuran

besar adapun yg berukuran kecil biayanya akan diturunkan.

Untuk mengetahui kontribusi yang di berikan pajak reklame terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada 2009 hingga 2013, dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

66

Table 4.3.

Kontribusi Pajak Reklame

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun Kontribusi

Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

%

2009 75.625.320.129,00 809.795.526.042,00 9,34

2010 98.705.063.186,00 908.647.775.730,00 10,86

2011 90.232.362.728,38 1.886.514.301.581,00 4,78

2012 117.613.027.717,07 2.279.613.848.832,61 5,15

2013 114.627.088.207,12 2.570.793.944.555,00 4,45

Jumlah 496.802.861.967,57 8.455.365.396.740,61 17,01

Rata-rata 99.360.572.393,51 1.691.073.079.348,12 3,40

Sumber: DPPK Kota Surabaya Bidang Pendapatan 2014.

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Surabaya selama 2009 sampai dengan 2013 yaitu sebesar

Rp.1.691.073.079.348,12 dan rata-rata pajak reklame selama 2009 hingga 2013

yaitu sebesar Rp.99.360.572.393,51. Dari data tersebut bisa dilihat prosentase

kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dalam menunjang Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir rata-rata

sebesar 3,40%. Hal ini berarti, sumbangan yang diberikan oleh pajak reklame

terhitung kurang optimal. Pajak reklame belum memberikan kontribusi yang

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame

Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah

daerah khususnya kota Surabaya untuk berbagai tujuan, misalnya untuk

membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian,

67

dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan

tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau

seseorang. Pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting

dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam

pemrintah daerah. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran

daerah, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Pajak

sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan daerah kemudian

menjadi suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi

kemakmuran rakyat.

Dalam implementasinya, pemungutan pajak dapat berjalan baik bila

prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Smith dan Jones

mengemukakan tentang prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan

istilah Smith's Canons. Prinsip-prinsip itu meliputi asas kesamaan (equality and

equity), asas kepastian hukum (certainty), asas tepat waktu (convenice), dan

asas ekonomi atau efisiensi (economy or efficiency). Jika prinsip itu diterapkan

secara menyeluruh, sistem perpajakan berjalan ideal.

Dalam menjalankan kebijakan perpajakan, pemerintah di setiap negara

memiliki hak yuridis secara eksklusif untuk memungut dari wajib pajak.

Yurisdiksi itu tentunya berlandaskan undang-undang yang dibuat bersama

dengan legislatif. Hal itu dilakukan dengan memberi batasan-batasan dari

pengenaan dan besarnya pajak yang dibebankan pada subjek dan objek pajak.

Atas dasar uraian itu, jelas dapat dikatakan bahwa upaya perpajakan (tax effort)

68

melalui yurisdiksi yang jelas merupakan langkah strategis dalam upaya

meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sejalan dengan adanya yurisdiksi dan kepastian hukum, kebijakan

perpajakan bertujuan mendorong kemajuan ekonomi sebagai upaya

peningkatan hasrat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi pemerintah,

serta mentransmisikan sumber-sumber ekonomi masyarakat menjadi

penerimaan pemerintah.

Kesejahteraan merupakan perwujudan dari cita-cita pembangunan

ekonomi suatu negara dan salah satu tujuan dari pemungutan pajak. Bagi

bangsa Indonesia, kesejahteraan sudah sangat jelas diatur tersendiri dalam

UUD 1945 Pasal 33. Pembangunan merupakan bentuk kristalisasi ide dan

kreativitas negara dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.

Ide dan kreativitas tersebut meliputi segala konsep dan program

pembangunan yang merupakan reprensentasi kehendak masyarakat dalam

rangka mencapai kemakmuran. Pengurangan kemiskinan, pemerataan

pembangunan, peningkatan gizi, kesempatan kerja yang luas, dan peningkatan

kualitas pendidikan merupakan beberapa bentuk kesejahteraan yang diinginkan

masyarakat.

Di pemerintahan kota Surabaya, pungutan pajak merupakan salah satu

pendapatan pemerintah daerah dari beberapa sumber pendapatan yang lainnya.

Guna mendapatkan data bahwa pungutan pajak berpengaruh pada pendapatan

kota Surabaya, mungkin perlu dibutktikan dengan beberapa pengujian-

pengujian. Salah satunya melalui pengujian normalitas. Uji distribusi normal

69

adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi

normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial).

Dengan kata lain, uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data

empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritik

tertentu. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

Kontribusi atau besarnya pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yaitu: Adanya

hubungan yang positif dan kuat antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Walaupun

pengaruhnya tidak signifikan, atau kontribusi yang diberikan oleh pajak

reklame terhitung kecil akan tetapi memiliki potensi yang besar dilihat dari

banyaknya jumlah reklame yang tersebar di Kota Surabaya. Namun

penerimaan pajak reklame masih belum bisa signifikan dikarenakan faktor

pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tidak hanya dari

pajak reklame saja sebagai salah satu pembentuk penerimaan dari pajak daerah

melainkan juga dari hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Jika pengelolaan pajak reklame lebih di perhatikan dengan benar tidak

menutup kemungkinan kalau pajak reklame bisa menjadi salah satu pemasukan

pajak daerah yang lebih besar dari hasil pajak daerah yang lain karna

mengingat surabaya adalah kota reklame dan ini bisa membantu pembangunan

daerah di kota surabaya.

70

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di

daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah,

peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan

keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang

semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka

kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber

penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Pembangunan Kota Surabaya tergantung dari APBD yang akan di susun

dan dilaksanakan Melihat struktur anggaran, dimana pada bagian

pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah

serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan asli daerah menjadi

tolak ukur kemandirian suatu daerah.

Penggalian sumber-sumber pendanaan dari daerah, pemanfaatan

sumber-sumber pendapatan daerah perlu di tingkatkan, agar ketergantungan

terhadap pemerintahan pusat dan pemerintah propinsi lambat laun dapat

dikurangi. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah. Melalui peningkatan sektor yang bisa menjadi

penyumbang peningkatan PAD antara lain berasal dari Pajak daerah,

restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa

diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini bahwa pajak dapat memberikan

tambahan bagi pendapatan daerah serta untuk menghindari ketergantungan

71

pada pusat. Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun

2000 hanya memberikan otonomi bagi daerah dalam mengelola pajak daerah

namun kewenangan daerah belum maksimal dalam memperoleh PAD dari

pajak.

Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu

daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah

tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera,

karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti :

1. Pembangunan sekolah;

2. Pembangunan rumah sakit;

3. Pembangunan jalan raya;

4. Pembangunan pasar;

5. Pembangunan taman kota; Dll.

Keberhasilan dalam hal perpajakan ini tentu harus ada kerjasama antara

pemerintah sebagai petugas pajak (Fiscus) dan juga masyarakat. Jadi

pemerintah mengoptimalkan hasil dari pajak tersebut untuk kepentingan negara

dan kesejahteraan rakyat.

4.3. Interprestasi

Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan untuk tahun pengamatan 2009-

2013, dan dari penjabaran di atas dapat diketahui prosentase pajak reklame

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 3,40% saja. Maka dapat diketahui

bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang besar terhadap

72

pendapatan asli daerah (PAD) guna pertumbuhan dan pembangunan daerah di

kota surabaya.

73

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai kontribusi Pajak Reklame

Terhadap Pendapatan Asli Daerah guna pertumbuhan pembangunan kota di

surabaya, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat

penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan bisa membantu untuk

pembangunan kota di surabaya.

2. Pajak reklame merupakan pajak yang cukup potensial untuk di

kembangkan di kota surabaya.

3. Pajak reklame belum memberikan kontribusi yang besar terhadap

pendapatan asli daerah (PAD) guna pertumbuhan dan pembangunan

daerah di kota surabaya.

73

74

5.2. SARAN-SARAN

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan

saran, dan masukan bagi pemerintah kota surabaya dalam meningkatkan

pemerintah PAD melelui pos pajak reklame.

1. Menjadikan tingkat pertumbuhan realisasi pemungutan pajak reklame

sebagai sebuah ukuran untuk menilai kinerja sehingga tidak hanya terget

APBD saja yang menjadi perhatian.

2. Meningkatkan efektifitas pendapatan terhadap WP yang tidak memiliki

NPWPD dengan cara observasi lapangan secara berkala.

3. Penerapan sanksi secara efektif dan adil, seharusnya bagi mereka yang

melakukan penunggakan tanpa alasan yang jelas atau bahkan berupaya

utuk menghindari pembayaran pajak dikenakan sanksi yang hendaknya

tidak hanya berupa denda, namun sanksi lain yang dapat menimbulkan

efek jera.

4. Memperbaiki cara penagihan khususnya pada sistem offical, hendaknya

petugas melakukan perhitungan dan penagihan secara rutin langsung

ketempat usaha WP.

5. Menetapkan jumlah terutang untuk pajak reklame yang bersifat official

bagi usha yang tidak melakukan pencatatan maupun pembukuan dengan

dasar omset penjualan atau laba aktual bukan data historis bulan-bulan

sebelumya sehingga hasilnya lebih akurat dan tidak ada yang merasa di

rugikan.

75

6. Satuan pengawas internal (SPI) bagi Dispenda adalah Bawakso (Badan

Pengawas Kota). Hendaknya Bawakso dapat melakukan audit internal

terhadap Dispenda secara berkala baik triwuln atau semester sehingga

pengendalian dapat lebih efektif dan tindakan perbaikan dapat diambil

dengan segera.

7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun

penatausahaan.

8. Meningkatkan SDM dengan cara melekukan pelatihan dan program-

program pendidikan yang berkaitan dengan penggelolaan pajak dan PAD.

9. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka

cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang

mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan pembangunan daerah di Kota

Surabaya.

10. Untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya: harus

melakukan pengawasan secara rutin dan berkali terhadap setiap reklame-

reklame yang terpasang di kota Surabaya, baik yang ada izin, atau tidak

berizin. Harus ada pengawasan juga terhadap reklame-reklame yang habis

masa izinnya.

11. Perlu adanya penambahan petugas atau pengawas untuk peninjauan

lapangan serta melakukan sosialaisasi kepada masyarakat mengenai

prosedur dan kewajiban dalam penyelengaraan reklame serta sosialisasi

kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

76

12. Kepada Masyarakat Kota Surabaya: sebagai wajib pajak yang baik, sudah

seharusnya wajib pajak reklame bertanggung jawab untuk membayar

pajak atas setiap peneyelanggaraan reklame yang dilakukannya serta

melakukan penyelanggaraan reklame yang berdasarkan undang-undang

dan peraturan yang berlaku, baik mulai dari perijinan, pembayaran pajak,

sampai proses pembongkaran.

DAFTAR PUSTAKA

PRIANTARA, DIAZ. 2013, PERPAJAKAN INDONESIA, EDISI 2 REVISI, MITRA

WACANA MEDIA, JAKARTA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009,

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,

(HTTP://DJKD.DEPDAGRI.GO.ID/DOWNLOAD.PHP?NAMAFILE=46_1.PDF&JENIS=P

RODUKHUKUM, DI AKSES 22 MEI 2014 11.00)

ABDUL HAKIM, 15 AGST 2013 17:48:00, PAD SURABAYA 2013 NAIK RP76

MILIAR,

(HTTP://WWW.ANTARAJATIM.NET/LIHAT/BERITA/115956/PAD-SURABAYA-2013-

NAIK-RP76-MILIAR, DI AKSES 24 MEI 2014 9:50)

SUGIYONO, 2011, METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (PENDEKATAN

KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D). BANDUNG: ALFABETA.

WALIKOTA SURABAYA, 5 DESEMBER 2012, SALINAN PERATURAN

WALIKOTA SURABAYA NOMER 79 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA

PENYELENGGARAAN

REKLAME,(HTTP://JDIH.SURABAYA.GO.ID/PDFDOC/PERWALI_723.PDF, DI

AKSES 10 MEI 2014)

ABIDIN N. BAKRIE, 17 FEBUARY 2014, TURUN DIBANDING PENERIMAAN

TAHUN 2012 DAN KALAH DARI PAJAK RESTORAN SERTA PBB. DPRD CURIGAI

ADA “PERMAINAN” DI DINAS PAJAK PEMKOT SURABAYA,

(HTTP://SURABAYAPAGI.COM/INDEX.PHP?READ=PAJAK-REKLAME-ANJLOK; DI

AKSES 11 JUNI 2014 6:16)

BAMBANG PRAKOSO, KESIT. 2003, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,

CETAKAN PERTAMA, UUI PRES, YOGYAKARTA.

SOEGIANTO, SALEH DAN SUBIJANTORO, DIDIK, 2014. BUKU PEDOMAN

PENULISAN SKRIPSI, FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA.

HALIM, ABDUL. 2004, AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, EDISI REVISI,

SALEMBA EMPAT, JAKARTA.

SUYONO, 5 MARET 2014 21:56, SURABAYA JADI HUTAN REKLAME TAPI

PEMASUKAN PAJAKNYA KECIL,

(HTTP://WWW.LENSAINDONESIA.COM/2014/03/05/SURABAYA-JADI-HUTAN-

REKLAME-TAPI PEMASUKAN-PAJAKNYA-KECIL.HTML, DI AKSES 7 JUNI 2014

8:24)

SIAHAAN, MARIOT P. 2005, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, EDISI

1, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, JAKARTA.

SUHARYADI, PURWANTO. 2003, STATISTIK UNTUK EKONOMI DAN

KEUANGAN MODEREN, BUKU 1, PENERBIT SALEMBA EMPAT, JAKARTA.

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH

INDONESIA, 2006-2012

(HTTP://WWW.BPS.GO.ID/TAB_SUB/VIEW.PHP?TABEL=1&DAFTAR=1&ID_SUBYE

K=13&NOTAB=5, DI AKSES 7 JUNI 2014)

DICKSON, 25 APRIL 2014, 10 KOTA TERBESAR DI INDONESIA MENURUT

JUMLAH PENDUDUKNYA,

(HTTP://ILMUPENGETAHUANUMUM.COM/CATEGORY/REPUBLIK-INDONESIA,

DI AKSES 20 JUNI 2014)

ACHMAD ARDIANSYAH, 1 APRIL 2014, ANALISIS APBD KOTA SURABAYA

2010-2013 KLASIFIKASI FUNGSI EKONOMI, (HTTP://ACHMAD-ARDIANSYAH-

FISIP12.WEB.UNAIR.AC.ID/ARTIKEL_DETAIL-96785-COURSE-

ANALISIS%20APBD%20KOTA%20SURABAYA%2020102013%20KLASIFIKASI%20F

UNGSI%20EKONOMI.HTML, DI AKSES 11 JUNI 2014)

MAPPIJATIM, 26 JANUARI 2013 DI RAGAM BERITA, MUTAKHIRKAN DATA

PBB PEMKOT SURABAYA YAKIN PENDAPATAN 2013 SESUAI TARGET,

(HTTP://WWW.MAPPIJATIM.OR.ID/CATEGORY/RAGAM-BERITA, DI AKSES 17

JUNI 2014)

SUNARTO. 2003, PERPAJAKAN 1, PENERBIT AMUS YOGYAKARTA DAN

MAHERIOKO TOTAL DESINGN, YOGYAKARTA.

WACHDIN, FAIZAH. 2010, PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK

HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA. SKRIPSI,

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS PEMBANGUNANA NASIONAL, VETERAN,

JAWA TIMUR.

BUDIYONO. 2009. STATISTIKA UNTUK PENELITIAN. SURAKARTA: SEBELAS

MARET UNIVERSITY PRESS WWW.SURABAYA.GO.ID%2FFILES.PHP

E. CASE, KARL DAN RAY C. FAIR. 2006, PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, ERLANGGA,

JAKARTA.