i EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh : Ade Yusroni Rifqi (11140430000055) PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1442 H / 2021 M
82
Embed
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh
Ade Yusroni Rifqi
(11140430000055)
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1442 H 2021 M
ii
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
Pembimbing
Dr Fuad Thohari MAg
NIP 197003232000031001
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1442 H2021 M
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
v
ABSTRAK
Ade Yusroni Rifqi NIM 11140430000055 Eksistensi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga KPK
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Program Studi Perbandingan
Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta 1442 H2021 M
Dalam penulisan skripsi ini disini penulis membahas masalah Eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga KPK Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kerja tugas dan wewenang KPK dengan
sebuah lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana komisi pemberantasan korupsi dilihat dari konteks kewenangan dan cara kerja setiap lembaga penegak hukum dan lembaga terkait terhadap tindak pidana korupsi menurut sudut pandang undang-undang tugas-tugas dari pihak lembaga yang terkait
dan kepastian hukumnya Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni
Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) Dalam penelitian ini penulis menelaah dan meneliti menggunakan data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap undang-undang peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana komisi pemberantasan korupsi tersebut
Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah penegakan tindak pidana
korupsi di Indonesia masih belum maksimal disebabkan beberapa faktor yang menjadi pengahambat mulai dari undang-undang terkait kewenangan dari setiap lembaga dan sistem tugas kerja tindak pidana korupsi
Dalam hal ini faktor-faktor yang menjadi penghambat tugas dan wewenang
tindak pidana korupsi yaitu Pertama sistem hukum Kedua kewenangan lembaga penegak hukum Ketiga kepastian hukum Keempat tugas KPK
Kata Kunci Peraturan Presiden Tugas dan Wewenang KPK Undang-Undang
Perspektif Hukum Islam Pembimbing Dr Fuad Thohari MAg Daftar Pustaka Tahun 1975 sd Tahun 2021
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1581987 dan 0543 bU1987 Tanggal 22
Januari 1988
a Konsonan Tunggal
Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
alif tidak dilambangkan ا
ba‟ B Be ة
ta‟ T Te د
sa‟ ṡ es (dengan titik di atas) س
jim J Je ج
ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
kha‟ Kh ka dan ha خ
dal D De د
zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
ra‟ R Er ز
zai Z Zet ش
sin S Es ض
vii
syin Sy es dan ye غ
sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط
za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
ain bdquo koma terbalik di atasbdquo ع
gain G Ge غ
fa F Ef ف
qaf Q Qi ق
kaf K Ka ك
lam L El ه
mim M Em
nun N En
wawu W We
ha‟ H Ha
hamzah ‟ Apostrof ء
ya Y Ye ي
viii
b Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
Ditulis mutabdquoaqqidin زعقد
Ditulis bdquoiddah عدح
c Ta‟ Marbutah
1 Bila dimatikan ditulis h
Ditulis hibbah جخ
Ditulis jizyah جصخ
Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat zakat dan sebagainya
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya
Bila diikuti dengan kata sandang ldquoalrdquo serta bacaan kedua itu terpisah
maka ditulis dengan h
الأىبء مساخ Ditulis karāmah al-auliyā
2 Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah
ditulis t
اىفطس شمبح Ditulis zakātul fitri
ix
d Vokal Pendek
Kasrah Ditulis i
Fathah Ditulis a
ḍammah Ditulis u ___ۥ__
e Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis Ā
يخ جب Ditulis jāhiliyah
fathah + ya‟ mati Ditulis Ā
Ditulis yas` ā ععى
kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī
Ditulis karīm مس
ḍammah + wawu mati Ditulis Ū
f Vokal Rangkap
fathah + ya‟ mati Ditulis Ai
Ditulis bainakum ثن
fathah + wawu mati Ditulis Au
x
Ditulis qaulun قه
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
Pembimbing
Dr Fuad Thohari MAg
NIP 197003232000031001
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1442 H2021 M
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
v
ABSTRAK
Ade Yusroni Rifqi NIM 11140430000055 Eksistensi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga KPK
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Program Studi Perbandingan
Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta 1442 H2021 M
Dalam penulisan skripsi ini disini penulis membahas masalah Eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga KPK Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kerja tugas dan wewenang KPK dengan
sebuah lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana komisi pemberantasan korupsi dilihat dari konteks kewenangan dan cara kerja setiap lembaga penegak hukum dan lembaga terkait terhadap tindak pidana korupsi menurut sudut pandang undang-undang tugas-tugas dari pihak lembaga yang terkait
dan kepastian hukumnya Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni
Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) Dalam penelitian ini penulis menelaah dan meneliti menggunakan data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap undang-undang peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana komisi pemberantasan korupsi tersebut
Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah penegakan tindak pidana
korupsi di Indonesia masih belum maksimal disebabkan beberapa faktor yang menjadi pengahambat mulai dari undang-undang terkait kewenangan dari setiap lembaga dan sistem tugas kerja tindak pidana korupsi
Dalam hal ini faktor-faktor yang menjadi penghambat tugas dan wewenang
tindak pidana korupsi yaitu Pertama sistem hukum Kedua kewenangan lembaga penegak hukum Ketiga kepastian hukum Keempat tugas KPK
Kata Kunci Peraturan Presiden Tugas dan Wewenang KPK Undang-Undang
Perspektif Hukum Islam Pembimbing Dr Fuad Thohari MAg Daftar Pustaka Tahun 1975 sd Tahun 2021
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1581987 dan 0543 bU1987 Tanggal 22
Januari 1988
a Konsonan Tunggal
Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
alif tidak dilambangkan ا
ba‟ B Be ة
ta‟ T Te د
sa‟ ṡ es (dengan titik di atas) س
jim J Je ج
ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
kha‟ Kh ka dan ha خ
dal D De د
zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
ra‟ R Er ز
zai Z Zet ش
sin S Es ض
vii
syin Sy es dan ye غ
sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط
za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
ain bdquo koma terbalik di atasbdquo ع
gain G Ge غ
fa F Ef ف
qaf Q Qi ق
kaf K Ka ك
lam L El ه
mim M Em
nun N En
wawu W We
ha‟ H Ha
hamzah ‟ Apostrof ء
ya Y Ye ي
viii
b Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
Ditulis mutabdquoaqqidin زعقد
Ditulis bdquoiddah عدح
c Ta‟ Marbutah
1 Bila dimatikan ditulis h
Ditulis hibbah جخ
Ditulis jizyah جصخ
Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat zakat dan sebagainya
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya
Bila diikuti dengan kata sandang ldquoalrdquo serta bacaan kedua itu terpisah
maka ditulis dengan h
الأىبء مساخ Ditulis karāmah al-auliyā
2 Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah
ditulis t
اىفطس شمبح Ditulis zakātul fitri
ix
d Vokal Pendek
Kasrah Ditulis i
Fathah Ditulis a
ḍammah Ditulis u ___ۥ__
e Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis Ā
يخ جب Ditulis jāhiliyah
fathah + ya‟ mati Ditulis Ā
Ditulis yas` ā ععى
kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī
Ditulis karīm مس
ḍammah + wawu mati Ditulis Ū
f Vokal Rangkap
fathah + ya‟ mati Ditulis Ai
Ditulis bainakum ثن
fathah + wawu mati Ditulis Au
x
Ditulis qaulun قه
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Ade Yusroni Rifqi NIM 11140430000055 Eksistensi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga KPK
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Program Studi Perbandingan
Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta 1442 H2021 M
Dalam penulisan skripsi ini disini penulis membahas masalah Eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga KPK Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kerja tugas dan wewenang KPK dengan
sebuah lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana komisi pemberantasan korupsi dilihat dari konteks kewenangan dan cara kerja setiap lembaga penegak hukum dan lembaga terkait terhadap tindak pidana korupsi menurut sudut pandang undang-undang tugas-tugas dari pihak lembaga yang terkait
dan kepastian hukumnya Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni
Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) Dalam penelitian ini penulis menelaah dan meneliti menggunakan data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap undang-undang peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana komisi pemberantasan korupsi tersebut
Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah penegakan tindak pidana
korupsi di Indonesia masih belum maksimal disebabkan beberapa faktor yang menjadi pengahambat mulai dari undang-undang terkait kewenangan dari setiap lembaga dan sistem tugas kerja tindak pidana korupsi
Dalam hal ini faktor-faktor yang menjadi penghambat tugas dan wewenang
tindak pidana korupsi yaitu Pertama sistem hukum Kedua kewenangan lembaga penegak hukum Ketiga kepastian hukum Keempat tugas KPK
Kata Kunci Peraturan Presiden Tugas dan Wewenang KPK Undang-Undang
Perspektif Hukum Islam Pembimbing Dr Fuad Thohari MAg Daftar Pustaka Tahun 1975 sd Tahun 2021
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1581987 dan 0543 bU1987 Tanggal 22
Januari 1988
a Konsonan Tunggal
Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
alif tidak dilambangkan ا
ba‟ B Be ة
ta‟ T Te د
sa‟ ṡ es (dengan titik di atas) س
jim J Je ج
ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
kha‟ Kh ka dan ha خ
dal D De د
zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
ra‟ R Er ز
zai Z Zet ش
sin S Es ض
vii
syin Sy es dan ye غ
sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط
za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
ain bdquo koma terbalik di atasbdquo ع
gain G Ge غ
fa F Ef ف
qaf Q Qi ق
kaf K Ka ك
lam L El ه
mim M Em
nun N En
wawu W We
ha‟ H Ha
hamzah ‟ Apostrof ء
ya Y Ye ي
viii
b Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
Ditulis mutabdquoaqqidin زعقد
Ditulis bdquoiddah عدح
c Ta‟ Marbutah
1 Bila dimatikan ditulis h
Ditulis hibbah جخ
Ditulis jizyah جصخ
Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat zakat dan sebagainya
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya
Bila diikuti dengan kata sandang ldquoalrdquo serta bacaan kedua itu terpisah
maka ditulis dengan h
الأىبء مساخ Ditulis karāmah al-auliyā
2 Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah
ditulis t
اىفطس شمبح Ditulis zakātul fitri
ix
d Vokal Pendek
Kasrah Ditulis i
Fathah Ditulis a
ḍammah Ditulis u ___ۥ__
e Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis Ā
يخ جب Ditulis jāhiliyah
fathah + ya‟ mati Ditulis Ā
Ditulis yas` ā ععى
kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī
Ditulis karīm مس
ḍammah + wawu mati Ditulis Ū
f Vokal Rangkap
fathah + ya‟ mati Ditulis Ai
Ditulis bainakum ثن
fathah + wawu mati Ditulis Au
x
Ditulis qaulun قه
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1581987 dan 0543 bU1987 Tanggal 22
Januari 1988
a Konsonan Tunggal
Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
alif tidak dilambangkan ا
ba‟ B Be ة
ta‟ T Te د
sa‟ ṡ es (dengan titik di atas) س
jim J Je ج
ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
kha‟ Kh ka dan ha خ
dal D De د
zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
ra‟ R Er ز
zai Z Zet ش
sin S Es ض
vii
syin Sy es dan ye غ
sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط
za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
ain bdquo koma terbalik di atasbdquo ع
gain G Ge غ
fa F Ef ف
qaf Q Qi ق
kaf K Ka ك
lam L El ه
mim M Em
nun N En
wawu W We
ha‟ H Ha
hamzah ‟ Apostrof ء
ya Y Ye ي
viii
b Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
Ditulis mutabdquoaqqidin زعقد
Ditulis bdquoiddah عدح
c Ta‟ Marbutah
1 Bila dimatikan ditulis h
Ditulis hibbah جخ
Ditulis jizyah جصخ
Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat zakat dan sebagainya
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya
Bila diikuti dengan kata sandang ldquoalrdquo serta bacaan kedua itu terpisah
maka ditulis dengan h
الأىبء مساخ Ditulis karāmah al-auliyā
2 Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah
ditulis t
اىفطس شمبح Ditulis zakātul fitri
ix
d Vokal Pendek
Kasrah Ditulis i
Fathah Ditulis a
ḍammah Ditulis u ___ۥ__
e Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis Ā
يخ جب Ditulis jāhiliyah
fathah + ya‟ mati Ditulis Ā
Ditulis yas` ā ععى
kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī
Ditulis karīm مس
ḍammah + wawu mati Ditulis Ū
f Vokal Rangkap
fathah + ya‟ mati Ditulis Ai
Ditulis bainakum ثن
fathah + wawu mati Ditulis Au
x
Ditulis qaulun قه
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat zakat dan sebagainya
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya
Bila diikuti dengan kata sandang ldquoalrdquo serta bacaan kedua itu terpisah
maka ditulis dengan h
الأىبء مساخ Ditulis karāmah al-auliyā
2 Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah
ditulis t
اىفطس شمبح Ditulis zakātul fitri
ix
d Vokal Pendek
Kasrah Ditulis i
Fathah Ditulis a
ḍammah Ditulis u ___ۥ__
e Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis Ā
يخ جب Ditulis jāhiliyah
fathah + ya‟ mati Ditulis Ā
Ditulis yas` ā ععى
kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī
Ditulis karīm مس
ḍammah + wawu mati Ditulis Ū
f Vokal Rangkap
fathah + ya‟ mati Ditulis Ai
Ditulis bainakum ثن
fathah + wawu mati Ditulis Au
x
Ditulis qaulun قه
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat zakat dan sebagainya
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya
Bila diikuti dengan kata sandang ldquoalrdquo serta bacaan kedua itu terpisah
maka ditulis dengan h
الأىبء مساخ Ditulis karāmah al-auliyā
2 Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah
ditulis t
اىفطس شمبح Ditulis zakātul fitri
ix
d Vokal Pendek
Kasrah Ditulis i
Fathah Ditulis a
ḍammah Ditulis u ___ۥ__
e Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis Ā
يخ جب Ditulis jāhiliyah
fathah + ya‟ mati Ditulis Ā
Ditulis yas` ā ععى
kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī
Ditulis karīm مس
ḍammah + wawu mati Ditulis Ū
f Vokal Rangkap
fathah + ya‟ mati Ditulis Ai
Ditulis bainakum ثن
fathah + wawu mati Ditulis Au
x
Ditulis qaulun قه
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
g Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
Ditulis a‟antum أأز
Ditulis ubdquoiddat د أعد
Ditulis la‟in syakartum شنسر ىئ
h Kata Sandang Alif + Lam
a Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ditulis al-Qur‟ān اىقسأ
Ditulis al-qiyās اىقبض
b Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya
‟Ditulis as-samā اىعبء
Ditulis asy-syams اىشط
i Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
xi
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya
اىفض ذي Ditulis żawī al-furūd
اىعخ أو Ditulis ahl as-sunnah
xii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya dapat menyelesaikan tugas akhir
jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Saya bersyukur dapat membuat karya tulis ilmiah ini
walaupun hanya berupa tugas akhir Mudah-mudahan ini merupakan ini menjadi
langkah awal saya untuk mengabdikan diri pada negara amin
Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendukung
membantu serta memberikan masukan dalam proses saya menyelesaikan tugas akhir
ini Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih dan
penghargaan sebesar-besarnya kepada
1 Bapak Dr Ahmad Tholabi Kharlie SH MH MA Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Ibu Siti Hanna Lc MA Ketua Program Studi Perbandingan Mazdhab
Bapak Hidayatullah SH MH Sekertaris Program Studi Perbandingan
Madzhab
3 Bapak Dr Fuad Thohari MAg selaku pembimbing skripsi yang telah
memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan skripsi ini
4 Seluruh staf pengajar atau dosen program studi Perbandingan Mazhab yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat
saya Tidak lupa pula kepada pimpinan dan seluruh staff perpustakaan yang
telah menyediakan fasilitas untuk keperluan studi kepustakaan terutama
perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum
5 Bapak Dr Alfitra SHMHUM selaku penguji I yang telah senantiasa
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama duduk dibangku
kuliah dan dalam proses penulisan skripsi ini terima kasih penulis ucapkan
Mufidah SHI MH selaku penguji II yang telah memberikan rekomendasi
dan saran untuk penyempurnaan penulisan dalam skripsi ini
xiii
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
6 Bapak dan Mamah H Tamsur Buchori SAg dan Hj Masriyah yang selalu
memberikan dukungan dari lisan materil maupun doa agar skripsi ini cepat
selesai tugas akhir ini kupersembahkan untukmu Mamah semoga cepat
sembuh pulih sehat seperti sedia kala amin
7 Kakak tercinta Yayah Khoeriyah SThI yang selalu memberi arahan dan
motivasi dalam kuliah selama ini
8 Adik-adik kesayanganku Muhammad Surya Dwi Perdana Yang selalu
menjadi motivasi saya untuk menjadi kakak yang baik
9 Dinda Wilastri Andriyani yang selalu memberikan semangat motivasi serta
mendoakan penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
10 Keluarga Besar Bani Jumron yang Selalu memberikan motivasi penuh
ketika masa isolasi mandiri di rumah dan dalam pengerjaan Skripsi ini
Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas bantuan dan juga
doa yang telah diberikan kepada penulis Semoga kebaikan kalian menjadi berkah
dan amal jariyah untuk kita semua Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya
penulis serta pembaca pada umumnya saya memohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini
Karawang 01 Juli 2021
Ade Yusroni Rifqi
NIM 11140430000055
xiv
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
PEDOMAN LITERASI vi
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang Masalah 1
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah 7
1 Identifikasi Masalah 7
2 Pembatasan Masalah 8
3 Rumusan Masalah 8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1 Tujuan Penelitian 8
2 Manfaat Penelitian 9
D Tinjauan (Riview) Kajian Studi Terdahulu 9
E Metode Penelitian 11
1 Pendekatan Penelitian 11
2 Jenis Penelitian 12
3 Sumber Data 12
F Teknik Pengumpulan Data 13
G Teknik Analisis Data 14
H Teknik Penulisan 14
I Sistematika Penulisan 14
BAB II TINJAUAN TEORITIS 16
xv
A Teori Checks And Balance 16
B Teori Good Governance 18
1 Ciri-ciri Good Governance 18
2 Prinsip-prinsip Good Governance 19
C Teori Keadilan 22
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi 26
E Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 38
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
BAB III KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN 29
A Pengertian Makna Lembaga Independen 29
B Sejarah Terbentuknya KPK 30
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan 32
1 Sistem Kerja KPK 32
2 Sistem Kerja Kepolisian 35
3 Sistem Kerja Kejaksaan 37
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) 39
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 39
B Fungsi KPK 42
C Tugas dan Wewenang Tindak Pidana korupsi menurut pandangan
Hukum Islam 45
D Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi46
1 Koordinasi 46
2 Monitoring 47
3 Supervisi 48
E Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap lembaga KPK 50
1 Konstitusi 50
xvi
2 Legislasi 52
3 Syura dan Demokrasi 53
BAB V PENUTUP 55
A Kesimpulan 55
B Rekomendasi 56
1 Kepada Lembaga-Lembaga dan Instansi 56
2 Kepada Pemerintah 56
DAFTAR PUSTAKA 57
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang
telah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesian Tahun 1945 Aturan ini bermakna bahwa didalam Negara republik
Indonesia Hukum merupakan tujuan hidup dari seluruh aspek kehidupan dan
hukum mempunyai posisi yang strategis didalam kehidupan berbangsa bernegara
dan bermasyarakat
Hukum adalah sebagai suatu pola yang dapat diupayakan dengan baik dan benar
di tengah masyarakat Untuk itu Hukum diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi
dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum Sistem Hukum menurut
Lawrence Meir Friedman terbentuk dari sub-sub sistem hukum berupa subtansi
hukum struktur hukum dan budaya hukum Ketiga sistem hukum itu (Three elements
of Legal System) ini sangat menetukan suatu sistem hukum yang dapat berjalan
dengan baik atau tidak Isi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan
hukum atau peraturan perundang-undangan Struktur hukum penekanannya lebih
kepada sarana dan prasarana hukum itu sendiri Sementara budaya hukum
menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri1 Namun sistem hukum merupakan
sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman mengenai sistem
hukum
Menurut Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil
tidaknya penegak hukum tergantung tiga sistem hukum yakni struktur hukum
(structure of law) subtansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal
1Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspecktive (New York Russel
Sage Foundation 1975) h 11
2
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo
culture) Adapun struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum selanjutnya
Isi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan
hukum yang hidup atau di ikuti ditengah masyarakat Sistem hukum dibuat dalam
rangka menciptakan Negara hukum sebagai panglima dalam penyelengaraan
Negara2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai lembaga Negara dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun Hal ini menunjukan kedudukan KPK memiliki indepedensi
lebih dibandingkan dengan kepolisian maupun kejaksaan yang juga berwenang
dalam penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga super body karena melaksanakan tugas
kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana yang dapat mengambil ahli
fungsi kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan baik kepentingan
ataupun kurang cepat dalam menangani tindak pidana korupsi Dilihat dari pasal 6
KUHAP diatur bahwa yang diberi tugas penyidikan adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia Oleh karena itu penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2004
tentang kejaksaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh
kejaksaan dan KPK
Problematika korupsi merupakan suatu problem yang bisa disebut sebagai
masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia Tidak ada dalam kehidupan
manusia yang tidak ada korupsinya Kejahatan ini memberikan gambaran tentang
kondisi manusia dan bangsa di dunia Perlu diketahui bahwa masalah korupsi telah
menjadi masalah global Tidak ada di Negara manapun dimuka bumi ini yang tidak
sedang menghadapi masalah korupsi Dengan demikian kewenangan yang dimiliki
oleh KPK kepolisian dan kejaksaan maka akan sangat kemungkinan akan terjadi
2Lawrence Meir Friedman The Legal System A Social Science Perspektive (New York Russel
sage Foundation 1975) h 4-5
3
pertentangan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan
ketidakjelasaan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan
institusi Dengan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya pertentangan peraturan
perundang-undangan yang ketidakjelasan yang dimiliki oleh masing-masing institusi
penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas seperti pengambilalihan perkara
yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan oleh karena itu dalam
melaksanakan penyidikan ketiga institusi penyidik terjadi perbedaan pada
pelaksanaan hukumnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam penyidikan
oleh adanya kompetisi dalam perkara baik saling melakukan penangkapan dan
penyadapan Sebab itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisasian sesama
institusi penyidik karena ketiga organ tersebut mempunyai tujuan dalam penegakan
hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi3 Keberadaan tindak pidana dalam
hukum positif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu sejak berlakunya
kitab undang-undang hukum pidana (wetboek van strafrecht) 1 januari 19184
Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa trias politica tidak lagi sesuai dengan usia
ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara
tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari tiga fungsi
kekuasaan tersebut Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas
penyelidikan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya
sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan Putusan ini menegaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat
menjadi obyek penggunaan hak angket DPR Mahkamah Konstitusi menyatakan
3Oly Viana Agustine Erlina Maria Cristin Sinaga dan Rizkisyabana Yulistyaputri ldquoPolitik
Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraanrdquo Konstitusi XVI 2 (Juni 2019) h 333-334
4Cynthia Dewi Kusumastuti Ismunarno ldquoPerbandingan Tugas Dan Wewenang Independent
Commission Againts Corupption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam
Pemberantasan Korupsirdquo Recidive IV 3 (September-Desember 2015) h 277-278
4
bahwa hal ini bersifat independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah
Konstitusi akan menjamin superioritas normatif hukum konstitusi ditegakan melalui
penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga Mahkamah
Konstitusi juga disebut sebagai the sole interpreter of the constitution 5
Bahkan satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK yaitu
bahwa rumusan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya
penafsiran lain yang di rumuskan dalam ketentuan pasal tersebut adalah
independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam
melaksanakan tugas dan wewenangya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri
berwenang melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana
korupsi melibatkan aparat penegak hukum Oleh sebab itu pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana
korupsi itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara sehingga
diperlukan ketegasan dan keberanian diri setiap anggota KPK Komisi
Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan berlatarbelakang yang dilakukan
hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal Sehingga pembentukan
lembaga KPK dapat dianggap penting secara konstitusional yang tercantum di dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Adapula yang tidak tercantum di
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan dibentuk
berdasarkan undang-undang termasuk KPK sebagai lembaga Negara bantu Dengan
demikian keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi
dan sosiologis yang telah menjadikan sebuah kebutuhan sebuah bangsa dan Negara
Secara hierarki lembaga Negara dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu
5Jimly Asshiddiqie Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta Sinar Grafika 2011) h 132
5
lembaga tinggi Negara lembaga Negara dan lembaga daerah Lembaga tinggi
Negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR MPR Presidenwakil
Presiden MA MK dan DPD Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi Negara
Lembaga Negara yaitu lembaga Negara lapis kedua Sedangkan lembaga daerah
merupakan lembaga berada ditingkat daerah Dilihat secara hierarki maka KPK
kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa eksistensi kewenangan KPK dalam penuntutan perkara diawali dan
disahkanya UU KPK Dimana KPK memiliki tiga kewenagan untuk melakukan
penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi
Didalam eksistensi KPK dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tetap
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
Disini keberadaan KPK dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional
koordinatif dengan lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan6
Pembelajaran hukum islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang
sebagai upaya untuk istinbath hukum setiap ujung dari studi hukum islam adalah
ditemukanya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum islam
Meskipun masalah pemahaman itu tidak salah tetapi itu hanya sebagian kecil makna
studi hukum islam
Ketika membahas Hukum islam dilihat sebagai bagian dari studi islam yang titik
fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran islam baik dari segi isi ajaran itu dan
bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan Serta respon bagaimana lingkungan
sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu sendiri Studi hukum islam dapat
dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum
islam sebagai obyeknya Baik berupa pokok subtansi hukumnya dan bagaimana
hukum itu dijabarkan dan diterapkan serta bagaimana respon lingkungan sosial dan
6Anastasia Sumakul ldquoHubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan
Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsirdquo Lex Crimen V 4 (Oktober-Desember 2012)
h 98-100
6
budaya terhadap penerapan hukum itu
Perlu diketahui dari kedua rumusan diatas terlihat bahwa baik bagian dari studi
islam dan bagian dari studi hukum studi hukum islam mencakup tiga hal utama
yaitu isi ajaran islam mengenai hukum upaya penjabaran dan penerapan hukum itu
untuk mengikuti perkembangan zaman dan respon lingkungan sosial dan budaya
terhadap penerapan hukum itu sendiri Perlu diketahui ketika kita mencoba
meletakan lebel doktrinal terhadap kitab fiqih sebagai kumpulan aturan tertulis
hukum islam maka mengundang kerancuan Alasanya adalah bahwa kitab fiqih itu
memang bersifat doktrinal ketika isinya bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-
Quran atau hadis-hadis hukum bahwa sebagian besar isi kitab fiqih juga hasil ijtihad
ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama Sebab obyek
kajian hukum sebagai doktrinal dan non doktrinal yang di perkenalkan dapat
menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum
islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non
doktrinal keagamaan sekaligus sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak dapat
digunakan7
Selanjutnya Tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tersebut jika
ditinjau dari hukum islam akan bertentangan ke Dalam kajian fiqih siyasah Prinsip
pelaksanaan aturan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Mashadir al-syar‟iyyah Yaitu Prinsip dasar dalam hukum Islam yang harus
memenuhi prinsip syura keadilan kebebasan persamaan dan pertanggung jawaban
pemimpin Dalam konteks fiqih siyasah fungsi kelembagaan merupakan alat atau
sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat sebagai salah
satu lembaga pengawas yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang berorientasi terciptanya dan terpelihanya kemaslahatan dan ketertiban
7Mohammad Atho‟ Mudzhar ldquoTangtangan Studi Hukum di Indonesia Dewasa Inirdquo Indo-
Islamika II 1 (20121433) h 92-94
7
masyarakat Tujuan yang dimaksud tersebut ini tidak terlaksana dengan adanya
beberapa keputusan yang dibuat justru menjadi peristiwa penyebab munculnya
konflik8
Dapat disimpukan ada lima poin fungsi KPK yaitu koordinasi supervisi
monitoring penindakan dan pencegahan Satu hal yang ditekankan dalam
pembentukan KPK dimana lembaga ini pemicu dan pemberdayaan institusi
pemberantasan korupsi yang telah ada (kepolisian dan kejaksaan) yang sering kita
sebut ldquotrigger mechanismrdquo Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih
serta menganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi kejaksaan dan
kepolisian9
Dengan melihat kondisi dari kasus di atas sangatlah penting untuk diteliti dan
menarik perhatian maka penulis akan membuat penelitian dengan judul
ldquoEKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA KPK PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAMrdquo
B Identifikasi Pembatasan dan Rumusan Masalah
1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis
menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut
8Imam Bustomi ldquoAnalisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Sampang Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikotardquo (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) h 7-9
s20adalahsaling30$2F11)20siang20di20Mahkamah Selasa 2 agustus 2021
17
ataupun sebuah lembaga institusi karena dengan mekanisme seperti ini antara
institusi yang satu dengan yang lain akan bisa saling mengontrol atau
mengawasi bahkan bisa saling mengisi16
Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan yang telah lama sejak dulu
menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan Pada abad 19 muncul gagasan
tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik
secara tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya tertuang dalam apa yang
disebut jaminan hak-hak politik masyarakat serta prinsip checks and balance
antar kekuasaan yang ada
Checks and balance merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang
paling mendasar dimana dalam Negara yang menganut sistem presidensial
merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil
Didalam prisip checks and balance terdapat dua unsur yang pertama adalah
unsur aturan dan yang kedua unsur pihak-pihak yang berwenang Untuk unsur
aturan sudah diatur didalam Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
penyelenggaraan pemerintah dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan
Indonesia dinilai cukup baik namun dalam pelaksanaanya belum optimal hal ini
disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak professional dalam
menjalankan dan melaksanakan wewenangnya
Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip checks and
balance prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan
perubahan UUD 1945 yaitu merupakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan sistem saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan17
Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
16
Affan Gaffar Transisi Menuju Demokrasi Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006 h 86
17Hamdan Zoelva Pemakzulan Presiden di Indonesia Jakarta Sinar Grafika 2011 h 64
18
1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara
secara demokratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang
lebih tegas sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and
balances) yang lebih ketat dan transparan serta pembentukan lembaga-lembaga
Negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan
tantangan zaman18
B Teori Good Governance
Governance diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan
dan warga masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah
publik Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan
tidak selalu menjadi aktor yang menentukan Implikasi peran pemerintah sebagai
pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser
menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak
lain di komunitas Governance menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti
adanya redefinisi pada peran warga Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga
antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri
Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya
aktifitas usaha Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten
Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam
menjalankan desentralisasi Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari
pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan
18
Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD
1945 Jakarta Konstitusi Press 2012 h 264
19
a Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme lebih
jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu
1) Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab efektif dan
adil
2) Menjamin adanya supremasi hukum
3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsesus masyarakat
4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitive terhadap suara-suara komunitas
Yang artinya proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder
b Prinsip-prinsip Good Governance
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis Dimana sektor swasta
sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun
harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada
Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan
organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam
wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan Karena
peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan
mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para
stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing Dari berbagai
20
hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan ada sembilan
aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu
a) Partisipasi (Participation)
Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak
mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan Karena tanpa
partisipasi orang tua pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu
bisa mengatasinya Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak
yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak
ada pengawasan dari orang tua mereka
b) Penegakan Hukum (Rule of law)
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif
apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam
penyelenggaraannya Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi
lembaga hukum dengan seoptimal mungkin
c) Transparansi (Transparency)
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada
para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi dimana salah satu dapat
menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain sebab
manajemen yang kurang transparan Apalagi harus lebih transparan
diberbagai aspek baik dibidang hukum baik di bidang keuangan ataupun
bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam hukum
d) Responsif (Responsiveness)
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif yakni
supervisor yang peka tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di
lembaga hukum atasan juga harus bisa memahami kebutuhan
masyarakatnya jangan sampai supervisor menunggu staf-staf
21
menyampaikan keinginan-keinginannya Supervisor harus bisa menganalisa
kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang
strategis guna kepentingan kepentingan bersama
e) Konsensus (Orientation)
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan
keputusan secara konsensus di mana pengambilan keputusan dalam suatu
lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan
kesepakatan bersama (pencapaian mufakat) Dalam pengambilan keputusan
harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat
menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga Sehingga
keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor
dan para staf-staf didalam perlakuannya di mana dalam suatu lembaga
pendidikan yang plural baik segi etnik agama dan budaya akan selalu
memicu segala permasalahan yang timbul Proses pengelolaan supervisor
yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil Sehingga tidak ada
seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi haknya
g) Efektifitas dan efisien
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna efektifitas
diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya
kepentingan dari berbagai kelompok Sedangkan efisien dapat diukur
dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga
Dimana efektifitas dan efisien dalam proses hukum akan mampu
memberikan kualitas yang memuaskan
h) Akuntabilitas
22
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-
stafnya sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus
beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga Setiap supervisor
harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan perbuatan maupun
netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga
i) Visi Strategi (Strategic Vision)
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi
masa yang akan datang karena perubahan-perubahan yang akan datang
mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-
kebijakan Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani
perubahan yang ada
C Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa Sumber ketidakadilan adalah adanya
perubahan dalam masyarakat Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang
harus dipertahankan yaitu
a Pembagian kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia
b Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya kepatuhan pada persatuannya aturan-aturan
yang kaku bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang
ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya
Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan ldquodistributiverdquo dengan
keadilan ldquokorektifrdquo atau ldquoremedialrdquo yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat
23
dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before
the law)
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan untuk hal-hal yang sama
diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara
proporsional (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally in
proportion to their inequality)19
Selanjutnya Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruption atau
corruptus dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah corrumpere Dari bahasa
latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris
corruption corrupt Perancis corruption dan Belanda corruptive atau korruptie
yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi20
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi Oleh karena itu KPK merupakan lembaga independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
KPK berpedoman kepada enam asas yaitu asas kepastian hukum asas keterbukaan
asas akuntabilitas asas kepentingan umum asas proporsionalitas dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia Maka dari itu pengambilan keputusan pimpinan KPK
bersifat kolektif dan kolegial Salah satunya KPK juga membawahi dalam empat
bidang salah satu diantaranya yang terdiri dari bidang pencegahan penindakan
informasi dan data serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat21
19
httpsinfo-hukumcom20190420teori-keadilan 2 Agustus 2021
20Ulang Mangun Sosiawan ldquoPeran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)rdquo Jurnal Penelitian Hukum DE JURE XIX 19 (Desember 2019) h 520
21KPK Pengertian Sejarah Fungsi Wewenang Kewajiban amp Tugas KPK
kpkPengertian_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_adalah Sabtu 13 Februari 2021
24
Oleh karena itu fungsi KPK adalah mengemban tugas seperti menyidik
menuntut memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi Manfaat KPK
selaku badan independen dalam mewakili negara dan selaku pembantu penegak
hukum mengemban fungsi untuk melakukan suatu proses hukum dalam peradilan
pidana bersama penegak hukum lainnya Dan sesuai komponen isi struktur tersebut
dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia (Integrated Criminal Justice
System) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara atau
kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada
a Kepastian hukum
Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
b Keterbukaan
Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja
komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
c Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Kepentingan umum
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif
25
e Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas
wewenang tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi
f Penghormatan terhadap hak asasi manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya22
Pembentukan sebuah Undang-Undang baru sebagai suatu instrumen hukum
pidana dalam penanggulangan korupsi dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar
alasan utama yaitu
a Alasan Sosiologis
Krisis rasa kepercayaan dalam setiap sektor kehidupan yang melanda
bangsa Indonesia secara garis besar penyebabnya yaitu belum terciptanya suatu
pemerintahan yang baik bersih dan bebas dari korupsi Pemerintah dianggap
belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Sikap pemerintah yang tidak
konsisten dalam menegakkan hukum mengakibatkan bangsa ini harus
membayar mahal sebab kenyataan ini korupsi telah menghancurkan
perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat
b Alasan Praktis
Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Di samping itu Korupsi
telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
menuntut adanya efisiensi yang sangat tinggi Dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 5
26
Pancasila dan UUD 1945 maka untuk itu Korupsi harus dituntaskan secara
gotongroyong
c Alasan Politis
Semangat untuk memberantas kolusi korupsi dan nepotisme merupakan
salah satu subsistem reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia Dalam
hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan good goverment antara lain
gerakan untuk memberantas KKN Secara substantif gerakan itu diawali dengan
terbitnya ketetapan MPR Nomor XIMPR1998 tentang penyelenggara negara
yang bersih dari kolusi korupsi dan nepotisme Di dalam ketetapan MPR
tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti
didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten23
D Urgensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Hukum dalam arti undang-undang tidak pernah final karena akan selalu berubah
sejalan dengan perubahan masyarakat dan sistem ketatanegaaran suatu bangsa
Namun perubahan suatu Undang-Undang perlu diuraikan hal-hal apa yang menjadi
urgensi sehingga perlu dilakukan perubahan Halhal yang bersifat urgensi dapat
diartikan sebagai kegentingan yang memaksa Sebagaimana telah ditafsirkan oleh
Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam Putusan MK No 138PUUVII2009
yang pada pokoknya memberikan tiga indikator kegentingan yang memaksa yaitu
adanya kekosongan hukum keadaanya yang mendesak dan pembuatan Undang-
Undang melalui proses yang panjang sehingga perlu dikeluarkan Peraturan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) h 46-48
27
Sebelum membahas mengenai urgensi revisi Undang-Undang KPK perlu
dikemukakan bahwa Politik hukum mempunyai konsekuensi logis yaitu wewenang
yang dimiliki legislator yang merupakan para elite politik dalam membentuk
peraturan perundang-undangan seringkali dijadikan sarana untuk memperoleh
kepentingan politiknya dan partai politiknya bukan untuk kepentingan rakyat
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terburu-buru akan menghasilkan
Undang-undang yang tidak memuaskan karena pada umumnya didorong oleh
kepentingan sesaat tidak sistematis kadang isinya tumpang tindih dan pada
umumnya tidak berumur panjang
Kembali pada persoalan urgensi dilakukannya revisi terhadap Undang-undang
KPK Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang KPK
menyatakan Undang-Undang KPK yang lama tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK
Maka saat ini Undang-Undang KPK telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 Pada Naskah akademik Revisi Undang-Undang KPK a qou juga
dikatakan bahwa Praktik penegakan hukum pidana korupsi sering menghadapi
permasalahan baik dari segi auturannya maupun dari segi substansi dan
interpretasinya Artinya dalam naskah akademik ini menyatakan bahwa UU KPK
Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam
pelaksanaannya
Ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh
KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyimpang dan bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Sehingga
ketentuan mengenai wewenang dan penggunaan wewenang penyidikan oleh KPK
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk perbuatan yang melawan
hukum Sehingga karena bertentangan maka perlu untuk dilakukan perubahan aturan
28
mengenai wewenang penyidikan oleh KPK tersebut Pada bagian kesimpulan Naskah
Akademik a quo bahwa ditujukan agar terjadi sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal dalam rangka tegaknya asas persamaan di depan hukum penyelenggaraan
peradilan pidana yang adil dan proses peradilan pidana yang non-diskriminatif
Berdasarkan uraian dari Naskah Akademik di atas bisa dirangkum beberapa poin
yang menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dirasa urgent untuk
dilakukan adapun poin tersebut antara lain adalah pertama bahwa Undang-Undang
Tahun 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedua bahwa
penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan
poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh
KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah bertentangan
dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang KPK yang lama24
24
Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jurnal Perspektif II 2 Mei
2020 h 123-124
29
BAB III
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA
INDEPENDEN
A Pengertian Makna Lembaga Independen
Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah
terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Kemunculan lembaga baru
seperti ini bukan merupakan satunya-satunya di dunia Di negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara
yang baru Berdirinya lembaga negara bantu merupakan perkembangan baru dalam
sistem pemerintahan Teori klasik trias politica sudah tidak dapat lagi digunakan
untuk menganalisis relasi kekuasaan antarlembaga negara Untuk menentukan
institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan
terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya Pasca
perubahan konstitusi Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga
kelompok Pertama lembaga negara yang dibentuk berdasar atas perintah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutionallyentrusted
power) Kedua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang
(legislativelyentrusted power) Dan ketiga lembaga negara yang dibentuk atas dasar
perintah keputusan presiden
Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 194525
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR
DPD BPK MA MK KY BI Menteri Badan lembaga Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang dan Pemerintah atas Perintah Undang-Undang
DPRD Provinsi Gubernur DPRD Kabupatenkota Bupatiwalikota Kepala Desa
25
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
30
atau setingkat26
Selain delapan lembaga tersebut masih terdapat beberapa lembaga
yang juga disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun
kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi Lembaga-lembaga
yang dimaksud adalah Kementerian Negara Pemerintah Daerah komisi pemilihan
umum bank sentral Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan dewan pertimbangan presiden Satu hal yang perlu ditegaskan
adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung
dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam
suasana yang setara seimbang serta independen satu sama lain
Sementara itu lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk
berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara
lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON) Komisi Hukum Nasional (KHN)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewan
Maritim Nasional (DMN) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Dewan Pengembangan
Usaha Nasional (DPUN) Dewan Riset Nasional (DRN) Dewan Pembina Industri
Strategis (DPIS) Dewan Buku Nasional (DBN) serta lembaga-lembaga non-
departemen Oleh karena itu Sejalan dengan lembaga-lembaga negara pada
kelompok kedua lembaga-lembaga negara dalam kelompok yang terakhir ini bersifat
sementara bergantung pada kebutuhan negara
Lembaga-lembaga negara dalam dua kelompok terakhir inilah yang disebut
dalam penelitian ini sebagai lembaga negara independen Pembentukan lembaga-
lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Selain itu pada kenyataannya lembaga-
lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
31
menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin
mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia
B Sejarah Terbentuknya KPK
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari
lembaga hukum yang ada sebelumnya KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999
lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Kemudian pada Tahun 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 KPK pun terbentuk Selanjutnya
pada tanggal 27 Desember Tahun 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan lahirnya
KPK ini maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru
Tidak sampai disini pada 2019 dilakuka revisi UU Pemberantasan Korupsi
menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Dalam menjalankan tugasnya KPK berpedoman terhadap enam asas
antara lain
a Asas Kepastian Hukum Asas ini mengutamakan landasan peraturan
perundangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara
negara
b Asas Keterbukaan Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi golongan dan rahasia negara
c Asas Akuntabilitas Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
32
d Asas Kepentingan umum Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara aspiratif akomodatif dan selektif
e Asas Proporsionalitas Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
f Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus
menjamin melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan
hak warga negara pada khususnya27
C Sistem Kerja Lembaga KPK Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
1 Sistem Kerja KPK
Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya
Dalam ketentuan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi disini
memiliki beberapa poin yang dijelaskan di dalam Undang-Undang KPK yang
dipaparkan sebagai berikut
Pasal 6
1 Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi
2 Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik
3 Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara
4 Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi
5 Penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
6 Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Dengan adanya penambahan tugas untuk melakukan pencegahan pasal 7
yang memuat kewenangan KPK diubah dan ditambahkan Adapun untuk tugas
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hruf a komisi pemberantasan
korupsi berwenang
1 Melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan
pemerikasaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara oleh
masing-masing instansi kementerian dan lembaga
2 Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3 Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring
pendidikan
4 Melaksanakan dan merencanakan program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi
34
5 Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat dan
6 Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut KPK wajib membuat laporan
pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden DPR dan
badan pemeriksa keuangan (BPK) Karena itu kewenangan atas tugas baru
untuk monitoring terhadap penyelenggara pemerintah Negara termuat dalam
perubahan ketentuan pasal 9
Adapun bunyinya berubah sebagai berikut
a Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua
lembaga Negara dan lembaga pemerintahan
b Memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jikqa berdasarkan hasil
pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan
c Melaporkan kepada presiden dewan perwakilan rakyat (DPR) dan badan
pemeriksa keuangan (BPK) jika saran KPK mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan28
Dari pemaparan diatas Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang
serius yang harus dibenahi diberbagai sektor dan menyengsarakan perekonomian
Negara dan masyarakat Kemudian dalam melaksanakan tugas penetapan hakim
dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 bahwasanya KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapatdi pertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan
hakim atau putusan pengadilan
2 Sistem Kerja Kepolisian
28
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 9
35
Lembaga penegak Hukum Polri sebagai salah satu sub-sub sistem dari
Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) berwenang melakukan tugas
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi selain
lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disingkat KPK)
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan negara Sehingga Harapanya dapat memberantas korupsi secara
hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang
tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat
preventif Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian
negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara
luas Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata
mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara
yang ditimbulkan oleh praktek korupsi
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat
dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tugas pokok
Polri itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Undang-Undang POLRI) adalah memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
Pemberantasan korupsi sebenarnya bukan hanya dalam lingkup penegakan
hukum pidana lewat penuntutan (conviction) lewat suatu proses peradilan pidana
(criminal proceedings) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan lewat
upaya keperdataan (civil proceeding) Strategi pencegahan korupsi harus dilihat
sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (represif) Dan yang
lebih penting lagi adalah strategi pengembalian asset (asset recovery) hasil
korupsi
36
Adapun langkah untuk meminimalkan kerugian Negara dan awal
penanganan perkara yang bekerjasama dengan lembaga Negara atau difasilitasi
dengan keuangan Negara sebagai berikut
Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi adalah tahap pelacakan aset Tahap ini merupakan tahap di mana
dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti
Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus
Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset Kesuksesan
investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya yaitu
pembekuan atau perampasan aset
Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset Penyitaan merupakan
perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku
tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi Biasanya
perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari
negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada
pelaku tindak pidana
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana
korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban
atau negara korban Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset baik negara
penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan
tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara
sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset
37
tersebut29
3 Sistem Kerja Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1
butir 6 huruf b KUHAP)
Selain Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana
korupsi adalah kejaksaan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak
pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan
selanjutnya kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan
sebagai wujud dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi Dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 2 Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara
(Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena
hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana ini
dapat diajukan ke pengadilan atau tidak
Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu
29Abdul Muis Jauhari ldquoFungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesiardquo
(Doktor S3 disertasi Universitas Pasundan Bandung 2016) h 2-6
38
a Melakukan penuntutan
b Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
d Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang
e Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut maka kejaksaan diberikan
kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik polri dan KPK dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
39
BAB IV
ANALISIS KEWENANGAN KPK DALAM TINDAK PIDANA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
A Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019
Salah satu produk hukum yaitu Undang-Undang dibentuk oleh dua lembaga
yaitu dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden berdasarkan
Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang dasar 194530
Apabila dilihat
berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan letak Undang-Undang
berada dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR Sehingga dapat dikatakan bahwa
Undang-Undang memilikiperan penting dalam peraturan perundang-undang karena
muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang ada di atas
Pada tahun 2019 yang lalu indonesia digemparkan dengan berita atau informasi
mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah kegemparan tersebut terjadi karena
muncul tepat setelah selesainya proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
periode 2019-2023 Dimana dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK yang baru
terjadi penolakan mengenai perserta calom pimpinan serta proses pada proses fit and
proper test oleh publik Akan tetapi publik juga merasa jika perubahan Undang-
Undang tersebut terkesan terburu-buru baik dari segi formil maupun segi materiil
Banyak fakta yang menunjukan jika DPR dan Pemerintah terkesan terburu-buru
dalam mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang KPK untuk menjadi Undang-
30
Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan
(Yogyakarta Penerbit Kanisius 2014) h183
40
Undang Dari segi formil saja diketahui bahwa proses pembahasan rancangan
Undang-Undang tersebut hanya membutuhkan waktu 13 hari dengan 5 kali sidang
Sedangkan berdasrkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah memiliki
jangka waktu selama 60 hari untuk membahas rancangan Undang-Undang dan
memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Undang-Undang
tersebut31
Sedangkan dari segi materiil atau subtansi dari rancangan Undang-Undang KPK
tersebut terdapat beberapa pasal yang direvisi dan dinilai dapat melemahkan KPK
dalam menjalankan tugasnya Setidaknya terdapat 4 materi yang disoroti yaitu
mengenai kedudukan lembaga KPK penghentian penyidikan dan penuntutan aturan
penyadapan dewan pengawas dam status aparat sipil negara (ASN) kepada pegawai
KPK Materi-materi yang telah direvisi tersebut disetujui oleh pemerintah Padahal
dimasyrakat sendiri terjadi penolakan yang masif terhadap materi yang direvisi
tersebut
Selanjutnya materi kedudukan lembaga KPK yang menjadikan KPK masuk
dalam rupum kekuasaan legislatif Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Komisi yaitu ldquoKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapunrdquo32
31ldquoSurpres Revisi UU KPK Antara Kejanggalan dan Konspirasirdquo