perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user KEBIJAKAN KIM JONG IL TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR DI KOREA UTARA TAHUN 1998-2008 Disusun oleh: SKRIPSI Oleh: ANITA FERAWATI K4408016 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Desember 2012
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KEBIJAKAN KIM JONG IL TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR
DI KOREA UTARA TAHUN 1998-2008
Disusun oleh:
SKRIPSI
Oleh:
ANITA FERAWATI
K4408016
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Desember 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
KEBIJAKAN KIM JONG IL TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR
DI KOREA UTARA TAHUN 1998-2008
Oleh:
ANITA FERAWATI
K4408016
Skripsi
diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Desember 2012
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PENGESAHAN
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Hari : Rabu Tanggal : 19 Desember 2012
Tim Penguji Skripsi:
Nama Terang Tanda Tangan
Ketua : Drs. Saiful Bachri, M.Pd
Sekretaris : Dra. Sri Wahyuni, M.Pd
Anggota I : Drs. Leo Agung, M.Pd
Anggota II : Drs. Herimanto, M.Pd, M.Si
Disahkan oleh
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Dekan,
Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd.
NIP. 19600727 198702 1 001
v
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK
Anita Ferawati. KEBIJAKAN KIM JONG IL TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR DI KOREA UTARA TAHUN 1998-2008. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kebijakan pemerintah Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008; (2) Pengembangan nuklir masa Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008; (3) Tanggapan negara lain terhadap pengembangan nuklir di Korea.
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode historis dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, menggunakan sistem resume katalog. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis dengan melakukan kritik ekstern dan intern.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Pemerintah Korea Utara menggunakan ideologi Ju Che, yang berarti semua masyarakat harus bisa mandiri di bidang ekonomi, pandai di bidang politik dan kuat dalam pertahanan. Di bidang politik, Korea Utara mulai mencoba menjalin kerjasama dengan Korea Selatan. Selain itu, untuk mengganti energi listrik dan melindungi diri dari musuhnya, pemerintah Korea Utara membangun senjata nuklir.; (2) Pengembangan nuklir Korea Utara menimbulkan ancaman untuk negara tetangganya. Situasi semakin rumit ketika Korea Utara melakukan ujicoba nuklir yang kedua yaitu senjata rudal jarak jauh Taepodong-2. Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menjatuhkan sanksi yaitu penghentian bantuan ekonomi kepada Korea Utara atas ujicoba rudal jarak jauh tersebut. Pemerintah Korea Utara mengembangkan nuklir untuk melindungi rejim Kim dari pengaruh negara lain yang ingin menguasai daerah Semenanjung Korea; (3) Tindakan Korea Utara mendapatkan tanggapan negatif dari berbagai negara. Tanggapan tersebut misalnya dari Amerika Serikat yang menghendaki Korea Utara menghentikan program pengembangan senjata nuklir untuk ditukarkan dengan bantuan ekonomi, Korea Selatan tidak menginginkan adanya perang di Semenanjung Korea. Jepang, Cina dan Rusia tidak menyetujui adanya perang karena akan mengganggu perdagangan internasional dan mengancam keamanan dunia.
Simpulan penelitian ini adalah pemerintahan Kim Jong Il telah mengembangkan senjata nuklir untuk mempertahankan rejim Kim, mencari bantuan ekonomi dan melindungi negara dari serangan bangsa yang lain. Namun, pengembangan nuklir tersebut mendapat kecaman dari berbagai negara.
Kata kunci: nuklir, Korea Utara, Rudal, Semenanjung Korea
vi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRACT
Anita Ferawati. KIM JONG IL POLICY ON NUCLEAR DEVELOPMENT IN NORTH KOREA YEAR 1998-2008. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University. Desember 2012.
The objective of research is to find out: (1) The government's policy of Kim Jong Il in North Korea in 1998-2008, (2) Development of Kim Jong Il's nuclear future in North Korea in 1998-2008, (3) Response to the country's nuclear development Korea.
This research was conducted by using the historical method through heuristic, critical, interpretation and historiography steps. Source of data used in this study of primary sources and secondary sources. The techniques of data collection was done by literature study, using the resume and catalog system. The technique of analysis data used in this research was the historical analysis with external and internal critics.
Based on this research can be concluded: (1) The Government of North Korea's applying Ju Che ideology , that means all communities shall be independent in the economic, political and clever strong in defense. In the political sphere, North Korea began to try to establish cooperation with Korea Selatan. In addition, to replace the electrical energy and protect themselves from their enemies, the North Korean government to build a nuclear weapon., (2) North Korea's nuclear development poses a threat to its neighbors. The situation became complicated when North Korea launch the second trial of nuclear long-range Taepodong-2. The UN Security Council voted to impose sanctions it is insentif economic blocade. The government of North Korea to develop nuclear regime to protect Kim from the influence of other countries who want to master the Korean Peninsula region, (3) actions of North Korea get a negative response from many countries. The response of the United States for example, which requires North Korea to stop nuclear weapons development program in exchange for economic aid, South Korea does not want a war in the Korean Peninsula. Japan, China and Russia do not agree that the war because it would disrupt international trade and threaten the security of the world.
Conclusions this study is the government of Kim Jong Il has developed nuclear weapons to defend Kim regime, seeking economic aid and protect the country from attack another nation. However, the nuclear development has come under fire from various countries.
Key words: nuclear, North Korea, Long-range, Semenanjung Korea
vii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
MOTTO
#Untuk mencari teman dan kedudukan, menjadi diri sendiri itu lebih baik dari
pada menjadi seperti orang lain (penulis)#
#Kehidupan anda tidaklah terlalu ditentukan oleh apa yang anda alami dalam
hidup ini, melainkan lebih ditentukan oleh sikap anda terhadap hidup ini, tidak
terlalu ditentukan oleh apa yang terjadi pada anda, melainkan lebih ditentukan
oleh cara pandang anda memandang apa yang terjadi (John Homer Miller)#
#Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan cara
yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia
akan seperti teman yang setia (Al Fushshilat: 34)#
viii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
PERSEMBAHAN
Dengan rasa syukur atas Rahmat Allah SWT, kupersembahkan karya ini untuk :
Bapak dan Ibu
Terima kasih untuk semua kasih sayang yang tak terbatas dan doa yang
selalu disertakan untukku. Semua ini tak berarti tanpa dukungan kalian.
Adik Mahdha
Terima kasih untuk adikku yang selalu memberi dukungan untuk
menyelesaikan skripsi ini dan penyemangat agar aku tidak putus asa.
Teman-teman Sejarah 2008
Terima kasih atas semangat, perjuangan dan kerjasamanya. Semua teman-
teman yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, semoga persahabatan kita tidak
berakhir sampai disini.
ix
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang
memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat
KEBIJAKAN KIM JONG IL
TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR DI KOREA UTARA TAHUN
1998-2008
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk
mendapatkan gelar Sarjan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya
skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai
pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyetujui
permohonan ijin dalam penyusunan skripsi.
3. Ketua Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan
skripsi ini.
4. Drs. Leo Agung S, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan
pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Herimanto, M.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah, Ibu, Adik Mahdha, dan semua keluarga tercinta yang senantiasa
memberi doa, semangat, dukungan dan kasih sayang.
7. Sahabat dan teman-teman Prodi Sejarah khususnya Angkatan 2008, yang
telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya kepada penulis.
x
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
xi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
...................... ii
HALAMAN PENGAJUAN ..................................................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................. iv
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... v
HALAMA ABSTRAK ............................................................................ vi
HALAMAN MOTTO .............................................................................. viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................. ix
KATA PENGANTAR ..................................................................... x
DAFTAR ISI . .................................................................................... xii
DAFTAR BAGAN & TABEL .............. .................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xvi
BAB I PENDAHULUAN.................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................... 8
C. Tujuan Penelitian ................................................................ 8
D. Manfaat Penelitian .............................................................. 9
BAB II LANDASAN TEORI.............................................................. 10
A. Tinjauan Pustaka ................................................................. 10
1. Hubungan Internasional ................................................. 10
Lampiran 16 : Surat Perijinan................................................................... 152
xvi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korea Utara merupakan negara yang terletak di bagian utara semenanjung
Korea dengan garis lintang 37° 43° LU dan garis bujur 124° 1310 BT. Di wilayah
utara, Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina dan Rusia, di bagian
selatan di batasi oleh Zona Demiliterisasi Korea. Arah barat Korea Utara di batasi
oleh Laut Kuning dan Korean Bay, sedangkan arah timur berbatasan dengan
Jepang. Ibukota Korea Utara adalah Pyongyang dengan beberapa kota besar
seperti Kaesong, Sinuiju, Wonsan, Hamnung dan Chongjin. Sungai yang paling
panjang yaitu sungai Amnok (790 kilometer) dan gunung tertinggi adalah gunung
Paektu-san dengan ketinggian 2.744 meter (KBS World, 2006).
Negara Korea menurut Sofa Asian Leaders (2012), bahwa Korea
merupakan negara yang pernah dijajah oleh Jepang tahun 1910-1945. Pada saat
itu Korea masih menjadi satu pemerintahan. Di tahun 1939, Jepang merupakan
salah satu negara yang berperan dalam Perang Dunia II dengan mempertahankan
kedudukannya di Korea dan negara jajahan lainnya. Akan tetapi, Jepang
mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II pada tahun 1945. Kekalahan Jepang
tersebut memberi dampak bagi Korea, yakni wilayah Negara Korea dibagi
menjadi dua bagian. Wilayah tersebut yaitu wilayah utara diberikan kepada Uni
Soviet dan wilayah selatan diberikan kepada Amerika Serikat. Pada bulan Agustus
1945, tentara Uni Soviet membentuk Otoritas Sipil Soviet untuk memerintah
bagian utara Semenanjung Korea. Pada tanggal 19 September 1945, seorang
tokoh masyarakat yang bernama Kim Il Sung dipilih oleh sebuah komando polisi
rahasia Uni Soviet untuk memimpin 40 pejuang Korea Utara yang mengungsi di
Uni Soviet untuk kembali ke Pyongyang dan membuat formasi pemerintahan
provinsi wilayah utara atau Komite Kerakyatan Korea Utara. Perwakilan dari
seluruh masyarakat Korea membentuk
(DPRK), yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9
September 1948. Pemerintah Uni Soviet memberikan komando kepada Kim Il
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Sung untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan serta menjabat
sebagai ketua Komite Pusat Partai Buruh Korea rty (KWP).
Semua pejabat pemerintahan harus tunduk kepada Kim Il Sung dan jika ada
pejabat yang memiliki ideologi berbeda dengan Kim, maka akan menerima sanksi
yaitu dikeluarkan dari kedudukannya di partai buruh tersebut. Hal itu dilakukan
untuk melindungi pemerintahan dengan kekuasaan turun temurun.
Presiden Kim Il Sung meninggal pada tanggal 8 Juli 1994 di usia 82 tahun
karena serangan jantung. Masyarakat Korea Utara memberikan penghargaan
kepada Kim Il Sung sebagai Presiden Abadi (Eternal President), artinya jabatan
seumur hidup yang diberikan oleh rakyat kepada seorang presiden yang menjadi
pemimpin pemerintahan di Korea Utara. Adanya musibah kematian Kim Il Sung
membuat Korea Utara harus mempersiapkan seorang pengganti pemegang
kekuasaan yaitu seorang putra yang bernama Kim Jong-Il, yang secara resmi
mendapat gelar Sekjen Partai Buruh Korea dan Ketua Komisi Pertahanan
Nasional pada 8 oktober 1997. Pada tahun 1998, posisi Kim diresmikan sebagai
posisi tertinggi di Negara Korea Utara. Sejak peresmian tersebut, Kim Jong Il
diangkat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Korea Utara.
Pengangkatan pemimpin di Korea Utara dilakukan berdasarkan garis silsilah
keluarga. Para pejabat partai menganggap Kim sebagai seseorang yang tidak
menggunakan jabatan presiden melainkan hanya seorang pemimpin pemerintahan,
maka secara konstitusional Kim tidak disyaratkan untuk menggelar Pemilu
dengan tujuan untuk mempertahankan posisinya (Hendarsah, 2007).
Kim Jong Il adalah pemimpin tertinggi dari Korea Utara tahun 1994-2011.
Kim menggantikan ayahnya dan menjadi ketua DPRK (
Republic of Korea). Selain itu, Kim menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari
Partai Buruh Korea, Ketua dari Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, dan
Panglima Tertinggi dari Tentara Rakyat Korea. Pada saat Kongres Partai Keenam
pada bulan Oktober 1980, Kim Jong Il telah memimpin partai tersebut. Ia diberi
posisi senior dalam Politbiro (badan eksekutif), Komisi Militer dan Sekretariat
Partai. Ketika Kim Jong Il diangkat menjadi anggota Majelis Agung Rakyat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Ketujuh pada bulan Februari 1982, pengamat internasional menganggap Kim
sebagai pewaris dari Korea Utara (KBS World, 2006).
Mengenai kekuasaan Kim Jong Il menurut Sofa Asian Leaders (2012),
bahwa penguasaan angkatan darat merupakan langkah awal dalam menguasai
kemiliteran Korea Utara. Pengangkatan Kim sebagai pemimpin angkatan darat
telah diatur oleh Menteri Pertahanan, Oh Jin Wu. Segala sesuatu yang berkaitan
dengan kekuasaan di Korea Utara telah direncanakan bahkan untuk kedudukan di
mana pemimpin tersebut belum mempunyai keahlian di bidang militer. Sistem
pemerintahan Korea Utara menjadi lebih terpusat dan otoriter di tahun 1990 masa
pemerintahan Kim Jong Il. Dalam sebuah pertemuan Majelis Rakyat Agung
(badan legislatif), Menteri Pertahanan Oh Jin Wu menunjuk Kim Jong Il sebagai
presiden dengan julukan yang sama dengan ayah Presiden Abadi
Adanya istilah presiden dianggap sebagai perumpamaan penguasa negara untuk
mempertahankan rejim keluarga Kim. Kim menjadi pemimpin negara saat
menjadi pemimpin Partai Buruh. Di sebagian besar Negara Komunis pemimpin
partai adalah orang paling kuat di negaranya. Demikian halnya dengan seorang
pemimpin partai besar di Korea Utara.
dalam era Kim Jong Il. Ideologi ini juga merupakan strategi praktis untuk
mewujudkan doktrin Ju Che (kemandirian). Di mana ajaran ini akan dilakukan
untuk mempercepat kemajuan dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan di
atas kemampuan sendiri. Doktrin ini dikembangkan untuk membentuk rakyat
Korea Utara agar mengabdikan diri pada pembangunan bercorak sosialis tanpa
bantuan pihak asing. Korea Utara memodernisasi negara dengan memfokuskan
kekuasaan negara dalam perencanaan ekonomi, industri berat dan pengembangan
militer. Bagi pemimpin Korea Utara, mempertimbangkan kubu militer adalah cara
paling efisien dan militer memiliki pegaruh besar di Korea Utara. Oleh karena itu,
Kim Jong Il tidak memiliki pilihan lain untuk mengatakan militer sebagai sumber
kepemimpinan dan kebijakannya.
Pengembangan militer yang berlebihan membuat kebijakan ekonomi
Korea Utara mengalami perubahan dan pemerintah membuat kebijakan baru.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
krisis ekonomi dan kekurangan pangan), slogan perjuangan yang dilakukan
dengan menolak produk dari Jepang karena masyarakat Korea masih teringat akan
penderitaan ketika dijajah oleh Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah
mengerahkan rakyat untuk mandiri dalam mengatasi situasi ekonomi yang
memburuk. Parade ini juga dilakukan untuk mempertahankan sistem kekuasaan
tunggal di bawah pemerintahan Kim Jong Il. Pemerintahan Kim Jong Il mulai
stabil setelah tahun 2000. Pemerintah melakukan kunjungan ke Cina untuk
melakukan kerjasama. Setelah kembali ke Korea Utara, Kim Jong Il menyatakan
bahwa situasi negara telah mengalami perubahan di bidang ekonomi. Perubahan
ini akibat pengaruh pemerintahan RRC yang mengalami liberalisasi dan
keterbukaan ekonomi. Sehingga, Kim mulai mengadakan hubungan kerjasama
dengan Cina di bidang ekonomi. Pemerintah Kim Jong Il mulai membuka proyek
zona ekonomi Shineuiju yaitu proyek yang dirancang untuk membangun sebuah
kota yang dapat digunakan sebagai kompleks industri dan zona perdagangan
dengan negara lain.
Korea Utara memperbaiki keadaan ekonomi dengan mengembangkan
energi nuklir sebagai pengganti energi listrik. Selain itu, pengembangan energi
nuklir mempunyai tujuan untuk pertahanan dan keamanan negara (Kompas, 12
Mei 2003). Adanya pengembangan nuklir ini menimbulkan rasa kekhawatiran
dari Amerika Serikat karena dapat mengancam stabilitas di Semenanjung Korea.
Bagi Amerika Serikat masalah nuklir Korea Utara dianggap serius, sehingga
Amerika Serikat berusaha menekan Korea Utara untuk menghentikan program
pengembangan nuklirnya (Tempo,12 Februari 1994).
Pengembangan rudal Korea Utara diperkirakan dimulai tahun 1976 atau
menjelang perang di Timur Tengah (Perang Yom Kippur), yakni ketika pasukan
Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah.
Pada saat perang Timur Tengah tersebut berlangsung, Korea Utara menerima
rudal Scud- B buatan Rusia dan papan peluncur sebagai imbalan dalam
mendukung secara diplomasi kepada Mesir. Penerimaan rudal tersebut
memberikan kesempatan pada Korea Utara untuk memulai mengembangkan rudal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
itu menjadi rudal sendiri dengan membongkar dan merakit kembali rudal Scud
tersebut. Pengembangan nuklir yang pertama di Korea Utara terus mengalami
kemajuan dan mulai diperbaharui hingga menghasilkan rudal berjarak panjang
seperti - , rudal balistik berjarak menengah (IRBM) , dan rudal
balistik bertingkat yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk
menghancurkan benua Amerika (KBS World, 2006).
Hal-hal yang berkaitan dengan nuklir di seluruh dunia diatur dalam NPT
(Nuclear Nonproliferation Treaty), yaitu suatu kesepakatan untuk tidak
mengembangkan nuklir dan kesepakatan tersebut disetujui oleh seluruh negara di
dunia. Korea Utara menjadi anggota NPT pada tahun 1985, namun tidak
mengikuti peraturan dari organisasi tersebut. Pengembangan nuklir Korea Utara
dianggap membahayakan seluruh negara, sehingga Korea Utara harus
menghentikan program pengembangan senjata nuklir untuk dipertukarkan dengan
bantuan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah Korea Utara mengumumkan bahwa
Korea Utara telah keluar dari keanggotaan NPT pada tahun 2003. Keluarnya
Korea Utara dari non-proliferasi mendapat kecaman dari internasional, terutama
dari negara dekatnya, Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa
tindakan Korea Utara telah merusak upaya normalisasi hubungan kedua negara
yang telah mengalami kemajuan pesat dengan disepakatinya perjanjian kerjasama
bilateral di berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan pertahanan, pada tahun
2000 lalu. Akan tetapi, Korea Selatan tetap mempertahankan sikap dengan tidak
mengeluarkan opsi militer terhadap ambisi nuklir Korea Utara tersebut.
Reaksi pemerintah Amerika Serikat yaitu dengan memberlakukan
kebijakan intervensi dalam urusan internasional dan menunjukkan tindakan nyata
terhadap Korea Utara dan pemerintahan Presiden Bill Clinton meminta
pemerintah Korea Utara supaya menerima pengawasan senjata nuklir dan masuk
kembali ke dalam NPT. Amerika meminta Korea Utara untuk menerima tim
pemeriksa dari IAEA (International Atom Energy Assosiation), badan energi atom
internasional. Pemeriksaan tersebut ditolak, kemudian Amerika Serikat memberi
waktu kepada pemerintah Korea Utara untuk memenuhi tuntutan IAEA. Jika tetap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
menolak pemeriksaan IAEA maka Dewan Keamanan PBB akan memberlakukan
embargo ekonomi (Tempo,12 Februari 1994).
Korea Utara tidak mempedulikan himbauan Amerika Serikat, bahkan
Korea Utara terus meningkatkan percobaan mesin baru bagi peluru kendali (rudal)
jarak jauh. Sebaliknya, Amerika Serikat terus mempermasalahkan pengembangan
teknologi senjata nuklir Korea Utara dan merasa khawatir karena rudal Korea
Utara dapat menjangkau Alaska. Di samping itu, Korea Utara mengirimkan
beberapa teknologi rudal ke beberapa negara yang tidak memiliki pengaruh
Amerika Serikat (Mohammad Shoelhi, 2003).
Pada tahun 1994, Korea Utara dan Amerika Serikat menandatangani
Kerangka Kesepakatan yang dirancang untuk membekukan dan membongkar
program senjata nuklir dengan imbalan bantuan kebutuhan ekonomi. Kim Jong-il
mengaku memiliki senjata nuklir yang diproduksi sejak tahun 1994. Penguasa
Korea Utara tersebut mengatakan bahwa produksi nuklir dibuat untuk tujuan
keamanan seperti Amerika Serikat yang memiliki senjata nuklir di Korea Selatan.
Pada awal pemerintahan Presiden George W. Bush, Amerika Serikat
meningkatkan sikap kerasnya kepada Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara
menuduh Washington telah melancarkan sikap permusuhan yang dapat
menimbulkan konflik baru. Pernyataan dari kantor berita Korea Utara, Korean
Central News Agency (KCNA) bahwa sikap permusuhan Presiden George W.
Bush terhadap Korea Utara yang berhubungan dengan senjata nuklir merupakan
alasan agar Amerika Serikat dapat melanjutkan kebijakan agresifnya terhadap
Korea Utara dan mempertahankan penempatan pasukan Amerika Serikat di Korea
Selatan. Menurut Amerika Serikat, pemerintah Korea Utara harus terlebih dahulu
melepaskan program nuklir sebelum meningkatkan langkah di bidang politik,
ekonomi dan militer. Sedangkan Korea Utara berpendapat bahwa Amerika Serikat
harus lebih dulu melepaskan politik memusuhi Korea Utara dengan
menandatangani perjanjian nonagresi dan memberi ganti rugi ekonomi kepada
Korea Utara (Forum Keadilan, 10 Februari 2002).
Menurut pemerintah Korea Utara, penghancuran senjata nuklir harus
dimulai oleh Amerika Serikat sebagai pemilik senjata nuklir terbesar di dunia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Akan tetapi, kedua negara itu masih berpegang teguh pada pendapatnya masing-
masing sehingga sulit untuk mencapai suatu perdamaian dan masalah ini belum
terselesaikan (Kompas, 12 Mei 2003). Pada tahun 2002 dalam pidato kenegaraan,
Presiden Amerika Serikat, George W. Bush menyebut Korea Utara sebagai pusat
kejahatan karena membangun senjata perusak massal dan mendukung terorisme.
Adanya pernyataan tersebut, maka Kementrian Luar Negeri Korea Utara,
memastikan tidak akan menerima ajakan Presiden George W. Bush untuk
memulai kembali perundingan senjata nuklir.
Pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Central News Agency mengumumkan
bahwa mereka berhasil melakukan uji coba nuklir bawah tanah. Peluncuran ini
dilakukan karena Amerika Serikat tidak memberi tanggapan atas peringatan dari
Korea Utara. Beberapa cara yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan
Kim Jong Il adalah menggunakan kebijakan yang membentuk pemerintahan
reformasi dan keterbukaan ekonomi. Hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat
sebenarnya sudah terjalin pada masa akhir jabatan Kim Il Sung. Hubungan itu
memburuk setelah program pengembangan senjata nuklir Korea Utara terbongkar.
Peristiwa itu mengakibatkan krisis nuklir putaran kedua (KBS World, 2006).
Menurut Dian Firmansah (2009), pengembangan senjata nuklir Korea
Utara yang akan datang mencapai tingkat operational nuclear deterrent, yaitu
kekuatan luncur senjata nuklir dalam jumlah besar dengan sistem yang sudah
teruji. Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu agar senjata nuklir yang
sedang dikembangkan memiliki kekuatan luncur yang luar biasa. Untuk menuju
tingkat operational nuclear deterrent tersebut, para peneliti masih membutuhkan
waktu yang lama. Oleh karena itu, selang waktu yang ada dapat digunakan oleh
dunia internasional untuk membujuk rejim Korea Utara membatalkan rencananya
mengembangkan kemampuan nuklir lebih lanjut. Strategi yang dapat dilakukan
dunia internasional adalah memberikan jaminan keamanan bagi rejim Kim,
bantuan ekonomi dan de-isolasi Korea Utara dari pergaulan internasional. Upaya
Amerika Serikat dapat berupa memberikan keamanan dengan menandatangani
pakta perjanjian non-agresi dengan Korea Utara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Melalui hubungan ekonomi dan integrasi Korea Utara dengan dunia
internasional, hal ini mempunyai tujuan agar Pyongyang memiliki kesadaran
pentingnya menjaga perdamaian regional dan internasional termasuk dengan
Korea Selatan. Proses ini tidak akan mudah, melihat hubungan Korea Utara
dengan Korea Selatan belum membaik. Bahkan hubungan baik dengan negara-
negara lainnya pun masih membutuhkan waktu yang panjang namun setidaknya
patut dicoba demi sebuah dunia yang lebih baik.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
dan meneliti secara lebih mendalam serta mengangkatnya dalam sebuah skripsi
yang berjudul
Korea Utara Tahun 1998-
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan
penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :
1. Bagaimana penerapan kebijakan Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-
2008?
2. Bagaimana pengembangan nuklir masa Kim Jong Il di Korea Utara tahun
1998-2008?
3. Bagaimana tanggapan negara lain terhadap pengembangan nuklir di Korea
Utara tahun 1998-2008?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan
ini adalah untuk mengetahui :
1. Penerapan kebijakan pemerintah Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008.
2. Pengembangan Nuklir masa Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008.
3. Tanggapan negara lain terhadap pengembangan nuklir di Korea Utara tahun
1998-2008.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
D. Manfaat Penelitian
1. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya
tentang kebijakan pemerintah Kim Jong Il di Korea Utara.
2. Sebagai salah satu karya ilmiah yang di harapkan dapat melengkapi koleksi
perpustakaan khususnya di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. Dapat berguna bagi generasi muda pada umumnya dan mahasiswa pada
khususnya agar dapat mengambil hikmah dari peristiwa pengembangan nuklir
di Korea Utara.
4. Dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian yang sejenis
secara lebih mendalam.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Hubungan Internasional
a. Pengertian Hubungan Internasional
Ilmu hubungan internasional merupakan kajian baru dalam deretan
ilmu-ilmu sosial yang ada saat ini. Sekitar tahun 1930-an, ilmu ini dimulai
dengan kegiatan penelitian dan pengkajian akademis. Jadi, ilmu hubungan
internasional belum terlalu lama penelitiannya jika dibandingkan dengan
ilmu-ilmu lain dan ilmu ini masih mengalami perkembangan (Soeprapto,
1997: 11).
Menurut Soeprapto (1997), istilah hubungan internasional diciptakan
pertama kali oleh Jeremy Bantham. Sebagai suatu ilmu, hubungan
internasional merupakan satu-kesatuan disiplin dan memiliki ruang lingkup
serta konsep-konsep dasar. Dua sebab yang mendorong munculnya ilmu
hubungan internasional adalah :
1) Adanya minat terhadap fenomena yang ada setelah Perang Dunia I
selesai.
2) Perang Dunia I yang menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan
materiil. Akibat dari Perang Dunia I tersebut, menimbulkan kesadaran
betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan
terselenggaranya ketertiban dunia (hlm. 12).
Secara sederhana pengertian hubungan internasional dipahami
sebagai interaksi yang terjadi antara orang-orang tertentu, di mana interaksi
tersebut telah melampaui batas yurisdiksi nasional sebuah negara. Pada
dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari
perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara, di
dalam arena transaksi internasional, di mana perilaku tersebut bisa berupa
perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi
10
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Menurut T. May Rudy, hubungan internasional dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Hubungan Internasional adalah hubungan yang mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (1993: 3).
Menurut Nasution (mengutip dari simpulan EH. Carr, 1965),
munculnya hubungan internasional sebagai bidang studi sendiri adalah
keinginan setiap negara untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik
dan membina dunia lebih damai yang dilakukan sesudah perang dunia
pertama. Sekitar tahun 1920 sampai 1930-an, studi hubungan internasional
dipelajari melalui tiga jalur. Pertama, hubungan internasional dipelajari
melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang terjadi dan mencoba
dibuat urutan kejadian. Sehingga setiap kesalahpahaman dan konflik
antarbangsa bisa dihindari. Kedua, hubungan internasional dipelajari melalui
studi tentang organisasi internasional. Ini didasarkan pada kesimpulan
bahwa konflik bisa diselesaikan jika diciptakan suatu aturan atau tata tertib
hukum yang didukung oleh organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa. Ketiga,
studi hubungan internasional pada masa itu adalah sebuah analisa yang
menitikberatkan pada ekonomi internasional (Nasution, 1984: hlm. 1-5).
Menurut Nasution, ada beberapa pendekatan dalam hubungan
internasional (mengutip dari simpulan Crayson Kirk) yang di antaranya:
1) Pendekatan Historis, para sejarawan meneliti hubungan internasioanl
sebagai sejarah mutakhir saja, sehingga orang kehilangan banyak data
mengenai peristiwa waktu lampau.
2) Pendekatan Legalistis, para ahli hukum memandang aspek-aspek legal
dari hubungan antar negara itu saja, tanpa berusaha mencari sebab-sebab
tidak sempurnanya peraturan hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
3) Pendekatan Ideal, para idealis yang memandang sistem hubungan
internasional lebih sempurna akan melakukan penyelidikan atas konflik
yang terjadi (1984: 16).
Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan
negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-
aktor non-negara. Bagi beberapa aktor non-negara, batas-batas wilayah
secara geografis tidak dihiraukan. Hingga saat ini ilmu hubungan
internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan. Setidaknya,
dapat dilihat dari perkembangan ruang lingkup kajian dan aktor-aktor di
dalam hubungan internasional, yang awalnya terbatas pada kajian keamanan
dan negara kemudian melibatkan aktor-aktor non-negara dan isu-isu yang
beragam, seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya (Johari, 1985).
Untuk mengimbangi ketegangan masalah dunia, urusan luar negeri
merupakan salah satu masalah pokok bagi setiap negara. Posisi setiap negara
berbeda-beda, tetapi semua negara beranggapan kalau politik luar negeri
sebagai priroritas yang penting. Menurut Prawirasaputra (1984), menyatakan
bahwa politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk
mengatur hubungan-hubungan luar negerinya yang merupakan bagian dari
kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, politik luar negeri suatu
negara mencerminkan kemampuan masyarakatnya (hlm. 7).
Politik luar negeri dapat memberi pengaruh positif dan negatif
kepada warga negara. Hubungan yang dijalin dengan negara lain merupakan
kebijakan pemerintah untuk melindungi dan menyejahterakan
masyarakatnya. Landasan politik luar negeri dari beberapa negara adalah
untuk memajukan nilai-nilai budayanya. Tetapi, dalam kenyataannya setiap
negara akan menghadapi negara lain yang juga ingin memajukan budaya-
budaya mereka. Pada dasarnya politik internasional merupakan usaha-usaha
untuk memperjuangkan perbedaan budaya suatu negara agar dikenal dan
diakui oleh seluruh masyarakat di berbagai negara. Kesepakatan dalam
menentukan kepentingan nasional adalah langkah pertama dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
merumuskan tujuan politik luar negeri. Untuk menciptakan kebijakan yang
sesuai dengan kepentingan nasional maka pemerintah harus menyesuaikan
dengan sarana dan prasarana yang ada dalam negaranya. Dalam situasi
tertentu suatu tindakan pemerintah harus mencapai kepentingan nasional.
Tindakan pemerintah dalam politik luar negeri bertujuan untuk
mencapai sasaran yang dianggap sebagai kepentingan nasional. Oleh karena
itu, kepentingan nasional yang telah dibuat harus dirumuskan dan
dipertahankan oleh seluruh masyarakat. Kepentingan nasional bersifat abadi,
sehingga suatu negara akan selalu terlibat dalam permasalahan dunia.
Namun, apabila situasi dan masalah politik luar negeri berubah maka tujuan
dari kepentingan nasional akan berubah pula dan diperlukan tujuan yang
baru (Nasution, 1989: 7).
Organisasi untuk politik luar negeri dapat dikatakan sama di semua
pemerintahan, yang berbeda adalah kepala pemerintahan. Kepala
pemerintahan memegang peranan penting dalam urusan luar negeri dengan
bantuan para penasihat seperti Kabinet, Dewan Resolusi dan lain-lain.
Namun, bantuan yang terpenting adalah dari Menteri Luar Negeri yang
secara administratif mengepalai departemen dan mengurusi kebijakan luar
negeri serta menjadi penasihat resmi dari kepala pemerintahan. Untuk
mengambil suatu keputusan luar negeri, pemerintah akan berunding terlebih
dahulu dengan Menteri Luar Negeri. Keputusan tersebut dibuat menurut
situasi dan kondisi negaranya (Nasution, 1989: 15).
Menurut W. Coplin dan M. Marbun (1992: 32), pengambilan
keputusan luar negeri merupakan campuran antara:
1) Keputusan politik luar negeri secara umum
Merupakan serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui
pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan langsung. Sasaran politik
luar negeri bisa menjangkau lingkungan internasional atau sekelompok
negara tertentu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
2) Keputusan yang bersifat administratif
Keputusan ini dibuat oleh anggota birokrasi pemerintah yang
bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Departemen
luar negeri merupakan organisasi birokratis yang utama, namun badan
pemerintah lainnya, seperti dinas militer, dinas intelejen, dan departemen
perdagangan juga sering terlibat dalam pengambilan keputusan
administratif yang memengaruhi kebijakan luar negeri.
3) Keputusan yang bersifat kritis
Merupakan kombinasi dari keputusan secara umum dan keputusan
bersifat administratif. Keputusan kritis mempunyai dampak luas
terhadap kebijakan umum suatu negara dan bisa mengarah kepada situasi
kritis meskipun dampaknya menjangkau semua negara.
Adanya kepentingan nasional membuat politik luar negeri perlu
dikembangkan ke berbagai negara melalui kerjasama internasional.
Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan
oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama
internasional yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan
keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri
masing-masing negara. Kerjasama dilakukan apabila manfaat yang diperoleh
akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung
(Soeprapto, 1997: 181).
Beberapa masalah yang terjadi, mengharuskan pemerintah saling
berhubungan dengan mangajukan pemecahan, perundingan atau
pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai
bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri
perundingan dengan membentuk suatu perjanjian. Proses seperti ini disebut
(1993), kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama
yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan
lengkap serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
mengusahakan agar tercapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati
bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama
kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (hlm. 3).
Menurut Soeprapto (1997), bahwa penggolongan kerjasama
internasional dibagi dalam empat bentuk yaitu:
1) Kerjasama Global
Adanya keinginan yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk
bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita
bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global.
2) Kerjasama Regional
Merupakan kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya
berdekatan. Kerjasama tersebut bisa berada dalam bidang pertahanan
tetapi juga bisa di bidang lain seperti pertanian, hukum, kebudayaan, dan
lain sebagainya.
3) Kerjasama Fungsional
Permasalahan maupun metode kerjasama menjadi semakin kompleks
disebabkan oleh semakin banyak berbagai lembaga kerjasama yang ada.
Walaupun kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam
kerjasama fungsional baik di bidang ekonomi maupun sosial, untuk
pemecahannya diperlukan kesepakatan dan keputusan politik.
4) Kerjasama Ideologi
Pengertian ideologi merupakan alat dari suatu kelompok kepentingan
untuk membenarkan tujuan dan perjuangan kekuasaan. Berbagai
kelompok kepentingan berusaha mencapai tujuannya dengan
memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global
(hlm. 182).
Menurut K. J. Holsti (1995), ada beberapa alasan mengapa suatu
negara melakukan kerjasama dengan negara lain, yaitu:
1) Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, di mana melalui
kerjasama dengan negara lain, negara tersebut dapat mengurangi biaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan
bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;
2) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan
biaya;
3) Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;
4) Mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan
buruk dari negara lain.
Menurut Muhadi Sugiono (2006), ada beberapa faktor yang perlu
diperhatikan dalam kerjasama internasional. Pertama, negara bukan lagi
sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian
dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama
dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil. Kedua, kerjasama
internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-
masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi
internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya
mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara negara
anggotanya, tetapi juga bisa memaksakan kepentingannya sendiri (hlm. 6).
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
hubungan internasional adalah hubungan antara dua negara atau lebih yang
sama-sama menginginkan kemajuan bagi masyarakatnya dengan menjalin
kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Di
samping itu, hubungan internasional ini juga digunakan sebagai sarana
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di berbagai negara. Korea Utara
melakukan hubungan internasioanl dengan Rusia, China, Korea Selatan dan
beberapa negara komunis.
Politik yang dilakukan pemerintah merupakan politik isolasi, yang di
mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan
masyarakat negara lain. Namun, pada masa Kim Jong Il sistem
pemerintahan berubah. Pemerintah mulai mendekati negara-negara lain yang
berada di sekitar Korea. Korea Utara menjalin kerjasama di bidang ekonomi
dengan Cina, Korea Selatan, Jepang dan Uni Soviet. Negara Korea Selatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
merupakan negara yang paling banyak memberikan bantuan dan kerjasama
kepada pemerintah Korea Utara. Hal itu karena kedua negara tersebut
sedang berusaha untuk mengadakan reunifikasi Korea.
b. Sarana Hubungan Internasional
Sarana hubungan internasional menurut Wayan Suydnanya yang
dikutip dari J. Frankel (2010), ada berbagai sarana yang dapat dipergunakan
oleh negara-negara dalam melakukan hubungan internasional, yaitu:
1) Diplomasi
Diplomasi merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik
luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara
lain. Diplomasi dapat bersifat bilateral (melibatkan dua negara) atau
multilateral (melibatkan lebih dari dua negara). Instrumen diplomasi ada
dua yaitu departemen luar negeri yang berkedudukan di ibukota negara,
yang merupakan pusat hubungan intenasional dalam negara dan
perwakilan diplomatik yang berkedudukan di ibukota negara penerima
yang merupakan wakil dari negaranya.
Dalam mewakili negara dan bangsanya, seorang diplomat memiliki
tiga fungsi dasar yaitu sebagai lambang, sebagai wakil yuridis yang sah
sesuai hukum internasional dan sebagai perwakilan politik. Sedangkan
tugas seorang diplomat dapat dibagi menjadi empat fase pokok
(negotiation), laporan (reporting) dan perlindungan kepentingan bangsa,
negara dan warga negaranya di luar negeri.
2) Propaganda
Propaganda adalah usaha sistematis untuk memengaruhi pikiran,
emosi dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat
umum. Ada dua hal yang membedakan diplomasi dengan propaganda,
yaitu:
a) Propaganda ditujukan kepada rakyat negara tersebut, bukan
pemerintahnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
b) Propaganda dilakukan hanya demi kepentingan negara pembuat
propaganda.
3) Ekonomi
Hubungan internasional melalui sarana ekonomi tidak mutlak
dilakukan oleh pemerintah, namun pihak swasta dapat berperan besar,
baik selama masa damai maupun dalam situasi perang. Semua negara
terlibat dalam hubungan ekonomi untuk mendapatkan barang yang tidak
dapat diproduksinya sendiri. Keuntungan lainnya dari perdagangan
internasional adalah diperolehnya suatu barang melalui sistem produksi
yang efisien dan murah.
4) Kekuatan Militer dan Perang
Berlawanan dengan ekonomi, bidang militer benar-benar dikuasai
oleh pemerintah. Bidang militer sangat memengaruhi diplomasi karena
memiliki kekuatan militer yang tangguh akan menambah rasa percaya
diri, sehingga bisa mengabaikan ancaman-ancaman dan tekanan lawan
yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya. Kekuatan militer
diperlihatkan dalam parade militer di hari-hari nasional untuk
menggertak dan memeringatkan negara-negara lawan sehingga perang
dapat dihindarkan. Jikalaupun menjadi sebuah keputusan, perang
merupakan pilihan terakhir.
Pemerintah Korea Utara menggunakan semua sarana hubungan
internasional untuk menutupi kekurangan negaranya dan melindungi
pemerintahan yang diwariskan secara turun temurun. Sarana hubungan
yang sering digunakan untuk menjalin kerjasama yaitu melalui
kerjasama ekonomi. Korea Utara merupakan negara yang mengalami
perekonomian yang buruk sehingga masyarakatnya mengalami
penderitaan dan memerlukan bantuan dari negara lain.
c. Pola Interaksi Hubungan Internasional
Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan
segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
internasional, baik oleh pelaku negara-negara maupun oleh pelaku-pelaku
bukan negara (Holsti, 1997). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa:
1) Kerjasama
2) Persaingan
3) Pertentangan
Konflik dan kompetisi merupakan hal-hal yang tidak mudah
terhindarkan dalam interaksi hubungan internasional. Masalahnya adalah
bagaimana menempuh langkah-langkah untuk membina upaya bersama
guna mengurangi dan menghindari konflik yang mungkin terjadi. Sumber
konflik bisa terletak pada kelangkaan sumber-sumber daya dan egosentrisme
masing-masing negara atau kesatuan sosial tertentu, artinya aspirasi untuk
terus meningkatkan kekuatan serta kedudukan dalam hubungan dengan
negara-negara lain atau kesatuan sosial lainnya akan terus meningkat
(Suprapto, 1997).
Dalam kajian hubungan internasional, konflik tidak selalu berarti
perang atau langsung berada pada taraf setara perang, tetapi bisa berupa
krisis hubungan diplomatik, protes, penolakan, tuduhan, tuntutan,
peringatan, ancaman, tindakan balasan, serta pemboikatan produk.
Timbulnya konflik bisa dipicu oleh sikap dan tindakan saling tidak percaya
di antara dua atau lebih entitas sosial yang berbeda. Solusi yang perlu
dicapai dan dikembangkan adalah kerjasama. Pola-pola kerjasama
multilateral dan global perlu ditingkatkan, karena akan semakin luas
masalah global yang tidak bisa diatasi oleh beberapa negara saja, tetapi perlu
pemecahan masalah bersama-sama oleh banyak negara (Nasution, 1984).
Menurut Wayan Suydnanya (2010), ada tiga macam pola hubungan
antar bangsa, yaitu:
1) Pola Penjajahan
Penjajahan pada hakikatnya adalah penguasaan oleh suatu bangsa
atas bangsa lain yang ditimbulkan oleh perkembangan paham kapitalis,
di mana negara penjajah membutuhkan bahan mentah untuk produksi
industrinya dan juga pasar bagi hasil industrinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
2) Pola Ketergantungan
Umumnya terjadi pada negara-negara berkembang yang karena
kekurangan modal dan teknologi untuk membangun negaranya, terpaksa
mengandalkan bantuan negara-negara maju yang akhirnya
mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju tersebut.
3) Pola Hubungan Sama Derajat
Pola hubungan ini sulit diwujudkan, namun merupakan pola
hubungan paling ideal yang menuntut penghormatan atas kodrat
manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi,
bentuk negara ataupun sistem pemerintahannya. Politik luar negeri
menghindarkan bangsa jatuh ke paham kebangsaan yang sempit atau
Chauvinisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri namun
memandang rendah bangsa lain dan menghindari paham Kosmopolitisme
yang memandang seluruh dunia sebagai negeri yang satu dan sama
sehingga mengabaikan negeri sendiri.
Ketika melakukan kerjasama dan hubungan internasional ini,
pemerintah dibantu oleh departemen luar negeri yang dipimpin seorang
menteri luar negeri, para duta dan konsul yang diangkat kepala
pemerintahan untuk negara-negara lain serta duta-duta dan konsul-konsul
negara lain yang diterima oleh menteri luar negeri. Dalam menerima duta
dan konsul negara lain, menteri yang menerima juga harus meminta
persetujuan dari kepala negara asal duta dan konsul tersebut dalam bentuk
Surat Kepercayaan (lettre de credance).
Korea Utara menerapkan pola hubungan kerjasama dengan Korea
Selatan. Akan tetapi, hubungan dengan Amerika Serikat merupakan pola
persaingan karena pemerintah Korea Utara menganggap Amerika Serikat
ingin menguasai wilayah Semenanjung Korea. Selain itu, Korea Utara juga
sangat tergantung pada bantuan Korea Selatan. Hal tersebut karena Korea
Utara yang perekonomiannya buruk memerlukan bantuan ekonomi dari
Korea Selatan yang telah menjadi negara maju dengan industrinya yang
menyebar di seluruh dunia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
2. Kebijakan
a. Pengertian Kebijakan
Menurut Mas sofa yang dikutip dari Said Zainal Abidin (2004),
secara harfiah pengertian dari ilmu kebijakan publik adalah terjemahan
langsung dari kata policy science. Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari
kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah,
karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk
mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan
umum. Arti dari kebijakan itu sendiri adalah suatu peraturan yang dibuat
pemerintah untuk memajukan masyarakatnya dan dijadikan pedoman untuk
menjalankan pemerintahan.
Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa
Yunani (Greek), yang berarti negara. Dalam bahasa latin kata ini menjadi
politia, artinya negara. Dalam bahasa Inggris lama, kata tersebut menjadi
policie, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau
administrasi pemerintah. Uniknya dalam bahasa Indonesia, kata
policy
tersebut mempunyai konotasi tersendiri yaitu mempunyai arti kata bijaksana
atau bijak. Kebijakan merupakan suatu peraturan yang dibuat pemerintah
sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu sikap tegas dalam pengambilan
keputusan saat terjadi pertemuan tertentu. Orang yang bijaksana mungkin
tidak pakar dalam sesuatu bidang ilmu, namun memahami hampir semua
aspek kehidupan.
Menurut Mas Sofa yang dikutip dari Said Zainal Abidin (2004),
bahwa Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai
intended to accomplish atau sebagai suatu tindakan yang
bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini, selanjutnya
diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan.
Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang
dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved). Dalam
kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi
dalam kehidupan bernegara keinginan tidak diperhitungkan. Kedua, rencana
atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan
pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, keputusan
yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat
dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
dalam masyarakat. Selanjutnya, Jones merumuskan kebijakan sebagai
forts in and
(perilaku yang tetap dan
berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui
pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi
makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.
Menurut Dahlan (1989), bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang
direncanakan untuk mencapai sesuatu sasaran. Dalam hal ini terdapat tiga
masalah. Pertama, kebijakan luar negeri suatu negara menunjukan dasar-
dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan
internasional. Di lain pihak, suatu kebijakan merupakan arah tindakan yang
ditujukan pada satu sasaran, maka suatu negara akan mempunyai banyak
macam kebijakan karena banyaknya sasaran yang ada padanya. Masalah
kedua, suatu kebijakan selalu menyangkut keputusan dan tindakan.
Tindakan untuk mencapai sasaran dapat dihasilkan dari kebijakan, apabila
keputusan itu merupakan hasil dari pemikiran yang membuat kebijakan.
Keputusan resmi yang telah dituangkan di atas kertas biasanya mencakup
sedikitnya tiga unsur penjelasan dan petunjuk bagi siapa saja yang
bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya, yaitu:
1) Perumusan sasaran yang jelas.
2) Sifat tindakan yang akan diambil dinyatakan secara jelas sebagai
pembimbing dan pengarahan bagi pejabat lainnya.
3) Bentuk-bentuk dan jumlah kekuatan nasional yang akan dipergunakan
dalam pencapaian sasaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said
Zainal Abidin dari Abidin (2004: 21), adalah sarana untuk mencapai tujuan,
menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan
dengan tujuan, nilai, dan praktik. Pendapat lain tentang kebijakan menurut
Heinz Eulau dan Kenneth Prewit adalah suatu keputusan yang menuntut
adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan
pelaksana kebijakan.
Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis
buku , yang dikutip oleh Said Zainal Mustofa
(2004), Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah.
Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur
kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati.
Pelaksanaan kebijakan merupakan bagian tugas administrasi negara yang
identik dengan proses politik. Untuk berhasilnya pelaksanaan suatu
kebijakan masing-masing tingkatan perlu memahami keadaan yang dapat
mendukung keberhasilan proses kebijakan dilaksanakan.
Proses pelaksanaan kebijakan menurut yang
dikutip oleh Said Zainal Mustofa:
...tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.
Menurut Soenarko, pelaksanaan kebijakan tergantung pada
partisipasi masyarakat, berhubungan dengan itu partisipasi masyarakat perlu
sekali ditimbulkan dan digalakan. Artinya, masyarakat harus menjadi pelaku
yang baik dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka hal ini menimbulkan
peluang yang dapat memudahkan usaha mengatasi kesulitan yang timbul
dari masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat justru akan mengawal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
pelaksanaan kebijakan, dan mendukung sampai terwujud apa yang menjadi
dasar dan tujuan dibuatkan kebijakan publik tersebut.
Menurut Abdullah, et al. (2001), kerangka analisis yang berguna
untuk memahami suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:
1) Isi hukum (content of law), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari
suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan,
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.
2) Tata laksana hukum (structure of law), yakni semua perangkat
kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku.
3) Budaya hukum (culture of law), yakni persepsi, pemahaman, sikap
penerimaan, praktik-praktik pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek
sistem isi hukum dan tata laksana hukum.
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
kebijakan adalah suatu aturan atau keputusan pemerintah yang mempunyai
tujuan untuk masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih baik dengan
memenuhi kebutuhan melalui pengembangan di berbagai bidang dan
digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah.
b. Bentuk Kebijakan
Menurut Abdullah, et al. (2001), bentuk kebijakan dapat dibedakan
dalam tiga tingkatan :
1) Kebijakan umum
Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau
petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif ataupun bersifat negatif yang
meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Untuk
wilayah negara, kebijakan umum mengambil bentuk undang-undang
atau keputusan presiden dan sebagainya. Sementara untuk suatu
provinsi, selain dari peraturan dan kebijakan yang diambil dari tingkat
pusat juga ada keputusan gubernur atau peraturan daerah yang
diputuskan oleh DPRD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan
kebijakan di bawahnya. Tetapi untuk menjadi pedoman, kebijakan
umum mempunyai tiga kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, cakupan
kebijakan itu meliputi keseluruhan wawasannya. Artinya, kebijakan itu
tidak hanya meliputi dan ditujukan pada aspek tertentu atau sektor
tertentu. Kedua, tidak berjangka pendek. Masa berlakunya atau tujuan
yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut berada dalam jangka
panjang ataupun tidak mempunyai batas waktu tertentu. Ketiga, strategi
kebijakan umum tidak bersifat operasional.
Sesuatu yang dianggap umum untuk tingkat kabupaten mungkin
dianggap teknis atau operasional untuk tingkat provinsi dan sangat
operasional dalam pandangan tingkat nasional. Makin umum suatu
kebijakan, makin kompleks dan dinamis kebijakan tersebut. Hal ini
disebabkan karena pada tingkat kebijakan umum banyak aspek yang
terlibat, banyak dimensi ilmu yang diperlukan untuk menganalisisnya
dan banyak pihak yang terkait. Sebaliknya semakin teknis suatu
kebijakan, semakin tidak kompleks kebijakan itu.
2) Kebijakan pelaksanaan
Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang
pelaksanaan suatu undang-undang, atau keputusan menteri yang
menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah contoh dari
kebijakan pelaksanaan. Untuk tingkat provinsi, keputusan bupati atau
keputusan seorang kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur
atau peraturan daerah bisa jadi suatu kebijakan pelaksanaan.
3) Kebijakan teknis
Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah
kebijakan pelaksanaan itu. Secara umum, dapat disebutkan bahwa
kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan
pelaksanaan adalah kebijakan tingkat ke dua, dan kebijakan teknis
adalah kebijakan tingkat ke tiga atau yang terbawah. Kebijakan publik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
adalah kebijakan pemerintah. Tetapi, dalam pembagian nama tersebut
hanya menyangkut subyek yang membuat kebijakan, sedangkan dilihat
dari sifatnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan dari
obyek yang dituju, yaitu masyarakat secara umum. Selain dari perbedaan
cakupan pada masing-masing strata kebijakan, juga terlihat ada
perbedaan isi atau tekanan dari masing-masing kebijakan.
Sesuai dengan sifatnya yang bersifat umum, kebijakan umum berada
pada level strategis. Karena itu, pengambilan keputusan kebijakan umum
perlu dilakukan dengan pembahasan yang matang dengan melibatkan
banyak pihak. Ini berarti bahwa kebijakan umum juga perlu
memperhitungkan segi operasionalisasinya. Dalam kebijakan
pelaksanaan, unsur strategis dan unsur teknis relatif berimbang. Dalam
kebijakan teknis unsur dari kebijakan yang dikelolanya sangat dominan.
Ini berarti bahwa seteknis-seteknisnya suatu kebijakan selalu masih lebih
umum daripada suatu petunjuk pelaksanaan.
Terakhir harus disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan,
proses kebijakan pada tingkat operasional harus dapat menjabarkan semua
kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan dan pengatur kebijakan
agar dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan
tujuan yang diharapkan.
3. Kekuasaan
a. Pengertian Kekuasaan
Menurut Suherman yang mengutip dari Noviyanto (2009), bahwa
kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang
lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu
atau kelompok. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk
memengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi
tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan juga berarti kemampuan
untuk memengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian.
Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, namun wewenang tanpa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik
dalam organisasi.
Menurut Jones Walter (1993), pada umumnya yang menjadi sasaran
kekuasaan adalah orang, wilayah kekuasaan dan kekayaan. Couloumbis dan
Wolfe membagi wilayah kekuasaan menjadi dua yaitu,
dilakukan dengan berdasar indikator luas wilayah geografis, besarnya
jumlah penduduk yang dikenai oleh kekusaan pemerintah pusat dan
besarnya produk nasional bruto masing-masing daerah. Wilayah kekuasaan
eksternal misalnya menyamakan lingkungan pengaruh negara besar dengan
sistem aliansi yang mereka bentuk dan menjumlahkan luas wilayah, jumlah
penduduk dan produk nasional bruto dari anggota-anggota aliansi itu.
Ruang lingkup kekuasaan didefinisikan oleh Deutsch sebagai
sekumpulan jenis perilaku, hubungan dan urusan yang secara efektif tunduk
pada kekuasaan pemerintah. Hal ini meliputi semua tipe kegiatan yang
ditentukan oleh pemerintah, baik internal maupun eksternal. Akibat
pertumbuhan teknologi dan kota-kota, ruang lingkup internal kekuasaan
pemerintah menjadi meningkat pesat. Dengan berjalannya waktu, peran
pemerintah telah meluas fungsinya terutama di bidang-bidang pengaturan
seperti perdagangan dalam dan luar negeri, komunikasi, transportasi,
pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan hubungan perburuhan,
penelitian keilmuan dan sebagainya. Anggaran belanja pemerintah dan
bagan organisasi pemerintah bisa dipakai sebagai bukti tentang luas dan
keanekaragaman fungsi-fungsi yang diatur dan diawasi oleh pemerintah.
Pada umumnya, pemerintah demokratis liberal mengizinkan lebih
banyak inisiatif dan perusahaan swasta dalam bidang ekonomi, sosial dan
kultural daripada pemerintah sosialis, terutama pemerintah komunis.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memengaruhi ruang lingkup eksternal
kekuasaan. Misalnya, permintaan maupun penerimaan produk dari negara
tetangga akan bertambah sesuai kebutuhan warga suatu negara. Saat ini, satu
negara bisa mengendaliakan tingkah laku negara lain tanpa mengirim
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
pasukan militer. Ruang lingkup eksternal sudah meluas ke berbagai jenis
kegiatan, sehingga suatu negara mengendaliakan tingkah laku negara lain
melalui penguasaan di bidang teknologi, sumber energi seperti uranium,
modal untuk investasi, tenaga ahli manajeman, tenaga buruh murah dan
peralatan militer (Jones Walter, 1993).
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah tingkah laku
individu atau kelompok untuk menaati atau menuruti segala perintah dari
penguasa negara. Kekuasaan juga digunakan untuk menguasai negara lain
dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalin
kerjasama internasional.
b. Sumber Kekuasaan
Menurut Suherman yang mengutip dari Noviyanto (2009),
menyatakan bahwa kekuasaan tidak begitu saja diperoleh setiap individu
(mengutip dari simpulan John Brench dan Bertram Raven), individu tersebut
harus menguasai 5 sumber yaitu:
1) Kekuasaan menghargai (reward power).
Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi
pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi
untuk melaksanakan perintah.
2) Kekuasaan memaksa (coercive power)
Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum
orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan.
3) Kekuasaan sah (legitimate power)
Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan
yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi
pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu.
4) Kekuasaan keahlian (expert power)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa
pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus
yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi.
5) Kekuasaan rujukan (referent power)
Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang
didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau
panutan bagi yang dipengaruhi.
Morgenthau (1978: 29), menegaskan bahwa kekuasaan adalah fokus
utama studi dan praktik hubungan internasional. Pemikirannya tentang
realisme politik dan tentang kekuasaan tercermin dalam kutipan berikut ini :
Politik internasional, seperti halnya semua politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan. Negarawan-negarawan dan bangsa-bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan, keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan-tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang religious, filosofis, ekonomis, atau sosial. Mereka mungkin berharap bahwa tujuan ini akan terwujud melalui dinamika dalam tujuan itu sendiri, melalui takdir Tuhan atau melalui perkembangan alamiah urusan kemanusiaan. Tetapi begitu mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan politik internasional, mereka melakukannya dengan berupaya memperoleh kekuasaan .
Morgenthau mendefinisikan kekuasaan (power) sebagai kemampuan
seseorang untuk mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain. Menurut
ilmuwan ini, negarawan-negarawan yang paling berhasil dalam sejarah
adalah mereka yang berusaha memelihara kepentingan nasional, yang
didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk
menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian
negara-bangsa.
Pemerintah Korea Utara menggunakan kekuasaan yang sah, di mana
pemimpin mereka merupakan pemimpin yang dapat memengaruhi orang
lain sehingga orang yang terpengaruh menaati semua peraturan pemimpin
tesebut. Masa jabatannya pun tidak ada batasan bahkan direncanakan sampai
ke kekuasaan turun temurun dari keluarga sang pemimpin. Kekuasaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
tersebut masih berlaku sampai saat ini. Pemerintahan Korea Utara bermula
dari sebuah keluarga pejuang kemerdekaan, yaitu keluarga Kim.
Kekuatannya mampu memengaruhi masyarakat Korea Utara.
4. Nuklir
a. Pengertian Nuklir
Menurut artikel kedokteran (2011), nuklir merupakan benda yang
masih memerlukan penelitian, sedikit teknologi manusia yang mampu
menjabarkan rahasia nuklir. Sebenarnya dengan logika sederhana, kita bisa
berpikir bahwa setiap benda tersusun atas atom (nuklir) dengan semua benda
yang ada di bumi dapat merubah struktur atom tersebut (proton, neutron,
elektron). Teknologi nuklir manusia zaman sekarang lebih banyak berkaitan
dengan energi melalui fusi (hidrogen) atau fisi (uranium). Berita tentang
nuklir yang menyebar ke seluruh dunia merupakan akibat dari banyaknya
propaganda dan besarnya pemberitaan media yang memengaruhi bahan
pembicaraan di masyarakat setiap negara.
Saat ini, kemampuan bom nuklir yang dimiliki oleh berbagai negara
maju sudah sangat mengerikan, bisa dipastikan bumi akan hancur jika terjadi
PD III (Perang nuklir). Pada tahun 40-an, Amerika Serikat bisa membawa
satu bom nuklir. Saat ini, Amerika Serikat mempunyai puluhan pesawat
pembom yang sekali jalan bisa membawa beberapa bom nuklir (yang
kemampuanya berkali lipat lebih dahsyat dibanding tahun 40-an). Berbeda
dengan Rusia, sebiji kapal selam akula (typhoon) bisa membawa 20 rudal
balistik hulu ledak nuklir, belum lagi negara-negara lain. Namun, nuklir juga
bisa menjadi jawaban atas krisis energi yang terjadi di bumi.
Menurut Ridwan (2010), bahwa secara umum energi nuklir dapat
dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi
fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Salah satu
mekanisme produksi energi nuklir, yaitu reaksi fisi nuklir. Sebuah inti berat
yang ditumbuk oleh partikel (misalnya neutron) dapat membelah menjadi
dua inti yang lebih ringan dan beberapa partikel lain. Mekanisme semacam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
ini disebut pembelahan inti atau fisi nuklir. Contoh reaksi fisi adalah
uranium yang ditumbuk atau menyerap neutron lambat.
Neutron lambat dapat menumbuk (diserap) kembali oleh inti
uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya. Mekanisme ini terus
terjadi dalam waktu yang sangat cepat membentuk reaksi berantai tak
terkendali. Akibatnya, terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu
singkat. Mekanisme ini yang terjadi di dalam bom nuklir yang menghasilkan
ledakan yang dahsyat. Jadi, reaksi fisi dapat membentuk reaksi berantai tak
terkendali yang memiliki potensi daya ledak yang dahsyat dan dapat dibuat
dalam bentuk bom nuklir.
Dibandingkan dalam bentuk bom nuklir, pelepasan energi yang
dihasilkan melalui reaksi fisi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih
berguna. Untuk itu, reaksi berantai yang terjadi dalam reaksi fisi harus
dibuat lebih terkendali. Usaha ini bisa dilakukan di dalam sebuah reaktor
nuklir. Reaksi berantai terkendali dapat diusahakan berlangsung di dalam
reaktor yang terjamin keamanannya dan energi yang dihasilkan dapat
dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih berguna, misalnya untuk
penelitian dan untuk membangkitkan listrik. Di dalam reaksi fisi yang
terkendali, jumlah neutron dibatasi sehingga hanya satu neutron saja yang
akan diserap untuk pembelahan inti berikutnya. Dengan mekanisme ini,
diperoleh reaksi berantai terkendali dimana energi yang dihasilkannya dapat
dimanfaatkan untuk keperluan yang berguna (Ridwan, 2010).
Menurut Eko Hidayanto (2009), bahwa reaktor nuklir adalah proses
terjadinya reaksi inti berantai terkendali, baik pembelahan inti (fisi) atau
penggabungan inti (fusi). Fungsi reaktor fisi dibedakan menjadi dua, yaitu
reaktor penelitian dan reaktor daya. Pada reaktor penelitian, yang
diutamakan adalah pemanfaatan netron hasil pembelahan untuk berbagai
penelitian dan radiasi serta produksi radioisotop. Panas yang ditimbulkan
dirancang sekecil mungkin sehingga panas tersebut dapat dibuang ke
lingkungan. Pengambilan panas pada reaktor penelitian dilakukan dengan
sistem pendingin, yang terdiri dari sistem pendingin primer dan sistem
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
pendingin sekunder. Panas yang berasal dari teras reaktor diangkut oleh air
di sekitar teras reaktor (sistem pendingin primer) dan dipompa oleh pompa
primer menuju alat penukar panas. Selanjutnya panas dibuang ke lingkungan
melalui menara pendingin (alat penukar panas pada sistem pendingin
sekunder). Perlu diketahui bahwa, antara alat penukar panas, sistem
pendingin primer atau sekunder tidak terjadi kontak langsung. Sementara,
pada reaktor daya, panas yang timbul dari pembelahan dimanfaatkan untuk
menghasilkan uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memutar
turbin.
Menurut Ridwan (2010), bahwa energi yang dihasilkan dalam reaksi
fisi nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang berguna. Untuk itu,
reaksi fisi harus berlangsung secara terkendali di dalam sebuah reaktor
nuklir. Sebuah reaktor nuklir paling tidak memiliki empat komponen dasar,
yaitu elemen bahan bakar, moderator neutron, batang kendali, dan perisai
beton. Elemen bahan bakar menyediakan sumber inti atom yang akan
mengalami fusi nuklir. Bahan yang biasa digunakan sebagai bahan bakar
adalah uranium U. Elemen bahan bakar dapat berbentuk batang yang
ditempatkan di dalam teras reaktor. Neutron-neutron yang dihasilkan dalam
fisi uranium berada dalam kelajuan yang cukup tinggi. Adapun, neutron
yang memungkinkan terjadinya fisi nuklir adalah neutron lambat sehingga
diperlukan material yang dapat memperlambat kelajuan neutron ini. Fungsi
ini dijalankan oleh moderator neutron yang umumnya berupa air. Jadi, di
dalam teras reaktor terdapat air sebagai moderator yang berfungsi
memperlambat kelajuan neutron karena neutron akan kehilangan sebagian
energinya saat bertumbukan dengan molekul-molekul air.
Fungsi pengendalian jumlah neutron yang dapat menghasilkan fisi
nuklir dalam reaksi berantai dilakukan oleh batang-batang kendali. Agar
reaksi berantai yang terjadi terkendali dimana hanya satu neutron saja yang
diserap untuk memicu fisi nuklir berikutnya, digunakan bahan yang dapat
menyerap neutron-neutron di dalam teras reaktor. Bahan seperti boron atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
kadmium sering digunakan sebagai batang kendali karena efektif dalam
menyerap neutron.
Batang kendali didesain sedemikian rupa agar secara otomatis dapat
keluar-masuk teras reaktor. Jika jumlah neutron di dalam teras reaktor
melebihi jumlah yang diizinkan (kondisi kritis), maka batang kendali
dimasukkan ke dalam teras reaktor untuk menyerap sebagian neutron agar
tercapai kondisi kritis. Batang kendali akan dikeluarkan dari teras reaktor
jika jumlah neutron di bawah kondisi kritis (kekurangan neutron), untuk
mengembalikan kondisi ke kondisi kritis yang diizinkan. Radiasi yang
dihasilkan dalam proses pembelahan inti atom atau fisi nuklir dapat
membahayakan lingkungan di sekitar reaktor. Diperlukan sebuah pelindung
di sekeliling reaktor nuklir agar radiasi dari zat radioaktif di dalam reaktor
tidak menyebar ke lingkungan di sekitar reaktor. Fungsi ini dilakukan oleh
perisai beton yang dibuat mengelilingi teras reaktor. Beton diketahui sangat
efektif menyerap sinar hasil radiasi zat radioaktif sehingga digunakan
sebagai bahan perisai (Ridwan, 2010).
Menurut pembahasan tersebut, Korea Utara menggunakan reaksi fisi.
Reaksi ini memerlukan uranium yang banyak dan dapat menghasilkan suatu
zat yang berguna bagi manusia. Namun, apapun reaksi yang ditimbulkan
oleh nuklir tetap saja senjata nuklir itu membahayakan kelangsungan
kehidupan manusia. Apabila pemerintah Korea Utara dapat memanfaatkan
uranium dengan benar maka masyarakat Korea Utara tidak mengalami
penderitaan dan jika terjadi kelangkaan listrik maka nuklir dapat menjadi
sebuah alat penerangan yang baru.
b. Manfaat dan Dampak Negatif dari Senjata Nuklir
1) Manfaat
Menurut artikel kedokteran mengenai manfaat nuklir (2011), bahwa
nuklir merupakan inti atom yang tersusun dari proton dan neutron.
Sedangkan yang ditakutkan oleh Amerika atas Iran dan Korea Utara adalah
energi nuklir yaitu mengenai tenaga nuklir dari reaksi fisi berantai yang tak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
terkendali. Selain membahayakan, radiasi dan energinya bisa kita
manfaatkan. Dalam aplikasinya, nuklir bisa dimanfaatkan untuk kedokteran,
pertanian dan peternakan, hidrologi, industri, serta pangan. Dalam
pengelolaanya, kita tidak mengenal limbah nuklir. Sejumlah 97 persen dari
limbahnya, bisa didaur ulang dan sisanya bisa disimpan. Energi nuklir untuk
saat ini adalah energi alternatif yang menghasikan energi cukup besar yang
ada di planet bumi, banyak manfaat dari keberadaan energi nuklir ini selain
sebagai pembangkit listrik juga masih banyak kegunaan yang didapatkan
dari pemanfaatan energi nuklir secara baik dan benar.
Di samping sebagai senjata nuklir, manusia juga memanfaatkan
energi nuklir untuk kesejahteraan umat manusia. Salah satu pemanfaatan
energi nuklir secara besar-besaran adalah dalam bentuk pembangkit listrik
tenaga nuklir (PLTN). Energi nuklir di sini digunakan untuk
membangkitkan tenaga listrik.
Nuklir digunakan dalam dunia kesehatan sebagai alat untuk
mendiagnosa penyakit sekaligus dapat pula memberikan terapi. Henry
Bacquerel, penemu radioaktivitas telah membuka cakrawala nuklir untuk
kesehatan. Masyarakat kedokteran menggunakan radioisotop Radium ini
untuk pengobatan kanker dan dikenal dengan brakiterapi. Radiosiotop yang
ditemukan lebih menjanjikan untuk brakiterapi, sehingga radium sudah
tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan. Radioisotop untuk diagnosa
penyakit memanfaatkan instrumen yang disebut dengan Pesawat Gamma
Kamera atau SPECT (Single Photon Emission Computed Thomography).
Sedangkan aplikasi untuk terapi sumber radioisotop terbuka ini seringkali
para pakar menyebutnya sebagai Endoradioterapi.
2) Dampak Negatif
Menurut artikel kedokteran (2011), bahwa nuklir juga dapat
memberikan efek negatif terhadap perkembangan kesehatan manusia. Secara
alami, tubuh manusia memiliki mekanisme untuk melindungi diri dari
kerusakan sel akibat radiasi maupun pejanan zat kimia berbahaya lainnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Tetapi, radiasi yang terlalu tinggi dapat mengalahkan mekanisme
perlindungan ini. Menurut Manny Alvarez, ada 3 faktor yang mempengaruhi
dampak radiasi nuklir, yakni total radiasi yang dipejankan, seberapa dekat
dengan sumber radiasi dan seberapa lama korban terpejan oleh radiasi.
Faktor-faktor tersebut sangat berperan penting terhadap dampak yang akan
diterima oleh orang-orang yang terpejan reaktor nuklir. Radiasi yang terlalu
tinggi dapat menimbulkan gejala akut yang dapat dirasakan oleh pasien.
Namun, walaupun tidak terdapat gejala bukan berarti tidak menimbulkan
bahaya karena radiasi dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang
lebih berbahaya. Gejala akut yang dapat ditimbulkan oleh radiasi yang tinggi
adalah sebagai berikut:
1) Mual muntah
2) Diare
3) Sakit kepala
4) Demam
5) Pusing, mata berkunang-kunang
6) Disorientasi atau bingung menentukan arah
7) Lemah, letih dan tampak lesu
8) Kerontokan rambut dan kebotakan
9) Muntah darah atau berak darah
10) Tekanan darah rendah
11) Luka susah sembuh.
Dampak reaktor nuklir jangka panjang biasanya diakibatkan oleh
tingkat radiasi yang rendah namun tekanan ledakan yang meningkat.
Adapun dampak jangka panjang dari radiasi nuklir adalah:
1) Kanker
2) Penuaan dini
3) Gangguan sistem saraf dan reproduksi
4) Mutasi genetic
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
c. Pengaruh Nuklir Terhadap Sistem Internasional
Menurut Nasution (1989), hadirnya nuklir dalam sistem pertahanan
dan keamanan suatu negara, menimbulkan gejala baru dalam sistem
internasional yang mengurangi kemungkinan perang antarnegara. Hal ini
membawa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik terbuka untuk
mencari jalan lain dalam menyelesaikan kepentingan mereka melalui meja
perundingan, diplomasi, propaganda, persuasi atau mungkin juga subversi.
Peranan senjata nuklir tidaklah hanya mempertimbangkan dari segi militer
belaka, akan tetapi juga konteks politik bangsa-bangsa yang bersangkutan.
Pertimbangan politik berarti, bahwa persenjataan itu bukan hanya ditujukan
untuk menghancurkan kekuatan lawan, akan tetapi juga dipergunakan
sebagai alat untuk menunjang dalam usaha mencapai
kepentingan nasional.
Dilihat dari segi fungsi, perundingan yang diadakan dan persetujuan
yang dicapai menunjukan bahwa senjata nuklir bukanlah semata-mata
instrument militer. Dengan kata lain, apapun yang dihasilkan oleh
perundingan itu, apabila hal ini tidak dapat mempertinggi jaminan keamanan
bagi kedua belah pihak, maka persetujuan itu tidak efektif sebagai
instrument politik. Persetujuan-persetujuan yang dilakukan dewasa ini di
antaranya adalah persetujuan pembatasan persenjataan ofensif strategis yang
akan menentukan banyaknya sistem persenjataan yang boleh dimiliki oleh
negara-negara pemilik senjata nuklir. Persetujuan ini dilakukan oleh
Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui SALT (Strategi Arms Limitation
Talks) yang untuk pertama kalinya disetujui oleh kedua belah pihak pada 26
Mei 1972, yang ditanda tangani oleh Presiden Amerika Serikat Richard
Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Berzhnev.
SALT I, yang mengatur tentang pembatsan
senjata-senjata ofensif strategis kedua Negara ini, telah berakhir masa
berlakunya pada bulan Oktober 1977. Dalam ini,
belum ditentukan berapa jumlah maksimal peluncur yang boleh dimilki oleh
kedua belah pihak, kecuali dalam protocol untuk yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
menyebutkan adanya persenjataan dari kedua belah pihak mengenai
peluncur SLBM (Submarines Launched Ballisic Missiles) dan jumlah kapal
selam nuklir sebagai wahananya. Disepakati bahwa Amerika boleh memiliki
sampai 710 peluncur SLBM dan tidak lebih dari 44 kapal selam berpeluru
kendali balistik modern. Uni Soviet boleh memilki tidak lebih dari 950
peluncur SLBM dan tidak lebih dari 62 kapal selam berpeluru kendali
balistik modern. Hasil persetujuan perundingan pembatasan persenjataan
strategis membawa permasalahan yang rumit dalam sistem internasional. Di
satu pihak masih tetap ada kekhawatiran terhadap kemungkinan pecahnya
perang nuklir, di pihak lain masih tetap ada keinginan untuk mendominasi
sistem persenjataan nuklir itu.
Senjata nuklir ternyata telah melampaui permasalahan kemiliteran
dan lebih berkembang menjadi permasalahan politik dan ekonomi. Semua
ini menumbuhkan masalah-masalah baru dalam sistem internasional.
Perkembangan nuklir terus berlanjut dan tak bisa dibayangkan daya rusak
yang ditimbulkannya. Terdapat jenis peluru kendali berkepala nuklir yang
mampu mencapai sasaran ribuan mil jauhnya dari tempat peluru tersebut
diluncurkan, yang dikenal sebagai peluru kendali antarbenua. Hal ini
menunjukan bahwa peluru kendali jarak jauh tersebut memiliki daya
jangkau yang lebih jauh di samping daya rusak yang makin dahsyat
(Nasution, 1989).
Nuklir sebagai sistem persenjataan, sebagai instrument politik dan
sebagai penunjang kekuatan ekonomi, memiliki berbagai peristilahan sistem
persenjataan yang biasa digunakan oleh negara-negara adikuasa. Pertama,
perlu diketahui istilah Strategi ini berdasarkan
pemikiran, bahwa menghancurkan pusat kota tersebut sekaligus juga akan
menghancurkan jaringan ekonomi, industri serta basis militer yang pada
umumnya berada sekitar daerah perkotaan yang padat penduduknya. Strategi
ini sering pula disebut sebagai strategi terbatas. Dengan demikian, kalau
terjadi perang nuklir maka penduduk dijadikan sandera. Kedua, ialah istilah
Strategi ini pada dasarnya hanya diarahkan pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
sasaran-sasaran militer lawan dengan pertimbangan, bahwa kekuatan serang
strategis lawan akan hancur. Dengan demikian lawan akan mengaku kalah
karena kehancuran kekuatan strategis militer. Strategi ini berusaha
mengurangi seminimal mungkin korban-korban di pihak sipil. Ketiga, dapat
gan perang nuklir terbatas
dimaksudkan perang yang menggunakan senjata-senjata nuklir taktis
(senjata nuklir yang mempunyai daya ledak rendah) untuk menghukum atau
mencegah suatu agresi terbatas yang menggunakan kekuatan konvensional,
yang bertujuan menambah kredibilitas
Keempat,
(ABM System). Sistem pertahanan ini berdasarkan pemikiran, bahwa peluru-
peluru kendali musuh akan dilumpuhkan sebelum peluru-peluru kendali
tersebut mencapai sasaran yang telah ditunjukan dengan pencegahan di
udara. Dengan kecermatan dalam perhitungan waktu dan tanggapan radar
atas peluru kendali yang diluncurkan, maka setelah posisi perjalanan peluru
kendali itu diketahui maka peluru-peluru kendali itu dapat diledakan selagi
masih dalam perjalanan, sebelum ini diharapkan korban yang ditimbulkan
akan jauh berkurang. Kesulitan yang dihadapi dalam sistem ini ialah
memilih peluru kendali yang mana yang benar-benar berkepala nuklir dan
peluru kendali mana yang dikirimkan hanya sebagai tipuan, sehingga
mungkin saja peluru kendali yang berkepala nuklir lolos dari pencegatan.
Dari beberapa istilah dalam strategi nuklir di atas dapatlah
dimengerti, bagaimana rumitnya sistem persenjataan itu dan keampuhannya
yang akan menghancurkan umat manusia, baik yang berada di negara-negara
nuklir maupun yang berada di luar yaitu negara yang bertetangga dengan
mereka, apabila terjadi perang secara frontal di antara Negara-negara yang
memilikinya. Sementara itu, usaha-usaha untuk mencegah timbulnya perang
nuklir tetap dijalankan, misalnya dengan maupun yang
dilakukan melalui perundingan dan persetujuan antara Uni Soviet dan
Amerika Serikat, seperti SALT I (Nasution, 1989).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
B. Kerangka Berfikir
Gambar 2 : Skema Kerangka Berpikir Tentang Kebijakan Kim Jong Il Terhadap
Pengembangan Nuklir Di Korea Utara Tahun 1998-2008.
Keterangan :
: hubungan secara langsung
Dari skema di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
Korea merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur
Laut yakni menghubungkan Asia Timur Laut dengan dunia luar. Korea terletak di
tengah tiga negara besar, yaitu Jepang, Cina, dan Rusia. Bahkan pada akhir abad
ke-19 Amerika mencoba memberikan pengaruhnya ke tanah Korea. Korea terbagi
menjadi dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Terbaginya Korea
menjadi dua negara ini merupakan simbol warisan persaingan ideologi di masa
Perang Dingin. Pada akhir tahun 1970-an, Korea Utara dan Korea Selatan mulai
tampil di kalangan masyarakat internasional akibat keberhasilannya dalam
pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kemiskinan dalam waktu yang cukup
singkat. Selain dari segi ekonomi, Korea menjadi pusat perhatian masyarakat
internasional karena pertentangan dan persaingan antara Korea Utara dan Korea
Selatan yang semakin tajam, yakni dengan memperkokoh sistem pertahanannya
masing-masing.
Pemerintahan Kim Jong Il
Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan Dalam Negeri
Tanggapan Negara Lain
Pengembangan Nuklir
Kerjasama Internasional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Kim Jong Il merupakan pemimpin yang berani dan tegas dari Korea Utara
mulai tahun 1994 sampai 2011. Masa kepemimpinannya mempunyai sejarah yang
menarik di antaranya adalah membuat suatu kebijakan militer dengan
mengembangkan senjata nuklir yang digunakan sebagai alat untuk mengimbangi
kekuatan Amerika Serikat yang telah lebih dahulu memberi senjata pada Korea
Selatan. Selain itu, Kim membuat kebijakan dalam negeri di bidang ekonomi
misalnya menumbuhkan kemandirian masyarakat Korea Utara untuk
memproduksi makanan sendiri dari tanah pertanian. Empat tahun setelah Kim
dinobatkan menjadi presiden Korea Utara, peluncuran nuklir berhasil dilakukan.
Uji coba yang dilakukan Korea Utara mendapatkan kecaman yang cukup serius
dari berbagai Negara. Amerika menganggap uji coba tersebut sebagai sebuah
ancaman karena dikhawatirkan uji coba nuklir akan dilakukan lagi dengan arah
tujuan Amerika Serikat.
Pemerintah Kim mengakui bahwa pengembangan nuklir ini dilakukan
untuk keamanan dan pengganti listrik di Korea Utara. Pengakuan dari pemerintah
Korea Utara ini membuat Amerika Serikat semakin ingin memberi sanksi dan
mengajukan usulan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak mengirimkan
bantuan ekonomi. Setelah mengetahui berita tersebut, pemerintah Korea Utara
tidak mengindahkan ancaman tersebut dan menganggapnya sebagai tanda
persiapan akan adanya perang. Korea Selatan sebagai tetangga dekat telah
menjalin kerjasama di bidang ekonomi. Dalam kerjasama tersebut pemerintah
Korea Selatan berusaha membujuk dan meyakinkan Korea Utara untuk ikut dalam
perundingan dengan negara Amerika Serikat dan China untuk menyelesaikan
masalah program nuklir. Tindakan Korea Utara sebelumnya mendapat reaksi dari
negara lain seperti Cina, India dan Uni Soviet. Mereka menyesalkan tindakan Kim
yang mencoba senjata nuklir tanpa persetujuan negara lain, dimana dampak dari
asap nuklir bisa merusak lingkungan dan manusia. Dewan keamanan perserikatan
bangsa-bangsa mencoba mencari solusi dari masalah ini. Berbagai perundingan
dilakukan demi mencapai tujuan keamanan dan kehidupan damai terutama antara
Korea Utara dengan Amerika Serikat. Jika nuklir tidak dikelola dengan baik maka
dampaknya akan menghancurkan sirkulasi kehidupan makhluk hidup.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini berjudul Kebijakan Kim Jong Il Terhadap Pengembangan
Nuklir di Korea 1998- , menggunakan teknik pengumpulan data melalui
studi pustaka dari sumber primer, sekunder dan berbagai sumber yang relevan.
Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat pencarian data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Surakarta
e. Monumen Pers Surakarta (Perpustakaan dan Arsip Media Cetak)
f. Perpustakaan Universitas Gajah Mada
g. Digital Library (Perpustakaan Universitas Indonesia, PustakaBersama.com)
h. Buku-buku koleksi penulis
2. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan untuk penelitian ini direncanakan mulai dari
disetujuinya judul skripsi yaitu pada bulan April 2012 sampai dengan selesainya
penulisan skripsi ini yaitu pada bulan Desember 2012. Adapun kegiatan yang
dilakukan dalam jangka waktu tersebut di antaranya adalah mengumpulkan
sumber, baik sumber primer maupun sekunder, melakukan kritik untuk
menyelidiki keabsahan sumber, menetapkan makna yang saling berhubungan dari
fakta-fakta yang diperoleh dan terakhir menyusun laporan hasil penelitian.
41
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Tabel 3. Waktu Penelitian
No Jenis Kegiatan Bulan
Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
1 Persiapan
a.Pengajuan judul x
b.Penyusunan Prop. x
c.Permohonan izin x
d.Membuat instrumen x
2 Pelaksanan Penelitian
a. Pengumpulan data x x x x
b. Analisis data x x x x x
c. kesimpulan x
3 Penyusunan laporan x
B. Metode penelitian
Peranan metode ilmiah sangat penting dalam sebuah penelitian karena
keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang
tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau
jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara
kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang
bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977: 16). Sedangkan menurut Helius Sjamsudin
sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan
obyek (bahan- 2).
Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan
Kebijakan Kim Jong Il Terhadap Pegembangan Nuklir di Korea Utara Tahun
1998-2008. Mengingat peristiwa yang menjadi pokok penelitian adalah peristiwa
masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Hadari
Nawawi (1998), mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur
pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-
peninggalan untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. Metode sejarah dapat
diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan
cara, prosedur atau teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan aturan
ilmu sejarah (Daliman, 2012: 27). Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung
Abdurrahman (2011) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah
seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber
sejarah secara efektif, menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-
hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (hlm. 103).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode
penelitian sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan
sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji untuk
memahami kejadian pada masa lalu kemudian menguji dan menganalisa secara
kritis serta mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis dari
sumber sejarah tersebut untuk dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif,
menarik dan dapat dipercaya.
C. Sumber Data
Sumber data sering disebut data sejarah. Menurut Kuntowijoyo (1995),
datum (bahasa latin) yang
berarti pemberitaan (hlm. 94). Menurut Dudung Abdurrahma
sejarah merupakan bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian,
-bahan yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan informasi ten
61).
Helius Sjamsuddin dan Ismaun (1996), mengemukakan tentang pengertian
sumber sejarah, yaitu:
Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (past actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials) sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan) (hlm. 73).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber
sekunder. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang
disampaikan langsung oleh saksi mata. Dikatakan sebagai sumber sekunder
karena tidak disampaikan langsung oleh saksi mata dan bentuknya dapat berupa
buku-buku, artikel, koran, majalah (Dudung Abdurrahman, 1999: 56). Data
sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis melaporkan hasil
observasi orang lain yang satu kali atau lebih dari aslinya. Di antara kedua sumber
tersebut, sumber primer memiliki otoritas sebagai bukti pertama dan merupakan
prioritas dalam pengumpulan data.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer tersebut di antaranya arsip
yang meliputi: Artikel-artikel dalam surat kabar yang ditulis mengenai
keberhasilan Korea Utara yang mencoba mengetes nuklirnya seperti Kompas edisi
10 Oktober tahun 2006 yang berjudul Korea Utara berhasil tes senjata nuklir, edisi
12 Oktober 2006 yang berjudul sanksi baru PBB, kompas edisi 27 juli 2005 yang
berjudul nuklir Korea Utara dirundingkan lagi. Sumber sekunder yang digunakan
antara lain: buku Sebelas Macan Asia Musuh Amerika karya Amir Hendarsah,
Masyarakat Politik Dan Pemerintahan Korea karya Young Geung Youn, The
North Korean Question And The ROK-US Alliance karya Han Tae Kyu dari Ifans
karya Sueng Ho Joo, serta beberapa karya dan sumber-sumber lain yang relevan
(selengkapnya lihat lampiran).
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara studi
kepustakaan. Teknik studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah dengan cara membaca
buku-buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang
pengumpulan data studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bermacam-macam
Kartono, 1990: 67).
Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai
berikut:
a. Pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data primer maupun sekunder
yang berkaitan dengan masalah Kebijakan Kim Jong Il di Korea Utara mulai
dari awal terbentuknya pengembangan nuklir sampai reaksi atau tanggapan
negara lain terhadap nuklir di Korea. Peneliti berusaha mengumpulkan sumber-
sumber sejarah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu
mengadakan studi pustaka yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan
Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan
Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Monumen Pers
Surakarta, dan Perpustakaan Universitas Gajah Mada.
b. Membaca dan mencatat sumber primer yang berisikan Korea Utara berhasil
mengetes senjata nuklir dari batasan tahun yang diteliti secara menyeluruh.
c. Penggalian materi terhadap bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku, majalah,
artikel yang dilakukan di perpustakaan yang dianggap penting dan relevan
dengan masalah yang diteliti.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis historis. Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman
(1999), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis
sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda
dengan sintesis yang berarti menyatukan (hlm. 64). Analisis dan sintesis,
dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang
Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999),
dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta
atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan
diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka
teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan
penelitian.
Analisis data merupakan langkah yang penting, dimulai dari melakukan
kegiatan pengumpulan data kemudian melakukan kritik ekstern dan intern untuk
mencari otensitas dan kredibilitas sumber yang didapatkan. Dari langkah ini dapat
diketahui sumber yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan materi
penelitian. Selain itu, membandingkan data dari sumber sejarah antara sumber
primer dengan sumber skunder serta sumber yang lainnya dengan bantuan
seperangkat kerangka teori dan metode penelitian sejarah, kemudian menjadi
fakta sejarah. Agar memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami, fakta tersebut
ditafsirkan dengan cara merangkaikan fakta menjadi karya yang menyeluruh dan
masuk akal.
F. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
seorang peneliti secara keseluruhan, dimulai dari persiapan pembuatan proposal
sampai dengan penulisan hasil penelitian, sehingga didapatkan hasil penelitian
yang diharapkan. Prosedur penelitian sangat penting dalam penulisan ilmiah,
karena dapat mempermudah cara kerja dan memperlancar jalanya penelitian,
sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode historis,
maka prosedur penelitian dilakukan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
1. Pengajuan Judul Penelitian
Judul yang dipilih Kebijakan Kim Jong Il
Terhadap Pengembangan Nuklir Di Korea Utara Tahun 1998-2008
judul tersebut diajukan kepada Ketua Program Pendidikan Sejarah untuk
mendapatkan persetujuan dan mendapatkan pembimbing guna membimbing
peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
2. Penyusunan Proposal
Setelah judul penelitian disetujui oleh Ketua Program adalah mengajukan
proposal penelitian yang berisi: (1) latar belakang masalah, rumusan masalah dan
tujuan penulisan; (2) kajian teori, kerangka berfikir, dan (3) metodologi penelitian.
Setelah proposal penelitian disetujui pembimbing dan disahkan oleh Ketua
Program, maka langkah selanjutnya adalah mencari ijin penelitian.
3. Perijinan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti meminta ijin kepada Pembimbing, Ketua
Program Studi Pendidikan Sejarah, Ketua Jurusan serta Pembantu Dekan I.
Setelah mendapat ijin tersebut peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan
tema dan judul penelitian.
4. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian masa lampau, oleh karena itu
metode yang digunakan adalah metode historis. Adapun langkah-langkah yang
ditempuh dalam penelitian dengan metode historis adalah sebagai berikut:
a. Heuristik
Heuristik berasal dari kata Yunani heurishein yang artinya
memperoleh. Dalam pengertian lain, menurut G.J. Reiner yang dikutip oleh
keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci bibiliografi
atau mengklasifikasi serta merawat catatan-catatan.
Pada tahap ini diusahakan untuk mencari dan menemukan sumber-
sumber tertulis berupa buku-buku yang relevan dan surat kabar. Sumber
tertulis primer berupa arsip yang meliputi: Artikel-artikel dalam surat kabar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
yang ditulis mengenai keberhasilan Korea Utara yang mencoba mengetes
nuklirnya seperti Kompas edisi 10 Oktober tahun 2006, edisi 11 Oktober
2006, Tempo edisi 12 Februari 1994. Sumber data sekunder yang digunakan
seperti penelitian-penelitian yang telah dibukukan berjudul 11 Macan Asia
Musuh Amerika karya Amir Hendarsah, Masyarakat Politik Dan
Pemerintahan Korea karya Young Geung Youn, North Korea Uneasy: Kim
Jong Il Regime karya Park Hoon Jin Dari Naewoe Press, serta beberapa
karya dan sumber-sumber lain yang relevan (selengkapnya lihat lampiran).
Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan
mengunjungi beberapa perpustakaan diantaranya Perpustakaan Pusat
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah
Mada.
b. Kritik
Tugas peneliti dalam penelitian historis ini adalah mengadakan
rekonstruksi mengenai masa lampau. Tetapi, dalam mengadakan
rekonstruksi tidak semua peristiwa yang sudah silam dapat diulangi
kejadiannya, sehingga penyelidik harus menyusun berdasarkan pada fakta-
fakta sejarah dan membangun pemecaham masalah atas fakta itu. Karena itu,
penyelidik harus mempunyai cara-cara untuk meneliti apakah fakta itu
benar-benar asli dan dapat dipercaya ataukah tidak. Cara-cara meneliti data
itulah yang dimaksud dengan kritik historis.
Kritik yaitu kegiatan untuk menyelidiki apakah sumber-sumber
sejarah itu sejati atau otentik dan dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini
kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik
itik ekstern yaitu menguji
suatu keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) sedangkan kritik
108).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
Kritik ekstern adalah kritik terhadap autentisitas sumber, apakah
sumber yang dikehendaki asli atau tidak, utuh atau turunan (salinan). Kritik
ekstern dilakukan terhadap sumber yang diperoleh berdasarkan bentuk fisik
atau luarnya berupa bahan (kertas atau tinta) yang digunakan dan segi
penampilan yang lain. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara melihat kapan sumber itu dibuat, di mana sumber itu dibuat, siapa
pengarangnya dan bagaimana latar belakang pendidikan pengarang. Sebagai
contoh kritik ekstern terhadap buku 11 Macan Asia Musuh Amerika karya
Amir Hendarsah, K
Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara isi sumber
yang satu dengan isi sumber yang lain sehingga data yang diperoleh dapat
dipercaya. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana isi
sumber sejarah dan relevansinya dengan masalah yang dikaji. Kritik intern
sumber data tertulis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi
gaya, tata bahasa, dan ide yang digunakan penulis, sumber data, dan
permasalahannya kemudian dibandingkan dengan sumber data lainnya.
Misalnya dengan membaca Artikel uji coba nuklir tentang keberhasilan
dalam peluncurannya, artikel Jepang dan Cina dalam menanggapi uji ciba
nuklir Korea Utara, buku karangan Young Seung Youn, buku karangan
Amir Hendarsah. Dengan demikian kritik intern dapat dilakukan untuk
melihat seberapa relevan tulisan-tulisan tokoh tersebut mendukung karya
peneliti.
c. Interpretasi
Menurut Nugroho Notosusanto (1978), interpretasi adalah suatu
usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta
yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan
fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis
40). Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (2011),
intrepretasi bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang
diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga
dapat dikatakan sebagai suatu bentuk analisa (hlm. 114).
Kegiatan menyeleksi dan menafsirkan tulisan buku dalam penelitian
ini dilakukan dengan penentuan periodisasi, merangkaikan data secara
berkesinambungan, misalnya dengan merangkaikan periode sejarah dan
menghubungkan sumber data sejarah yang ada pada tulisan Amir Hendarah
dengan biografi Kim Jong Il, US-Korean Relation karya Byoung Yong Lee,
Masyarakat Politik Dan Pemerintahan Korea karya Young Geung Youn,
artikel tentang uji coba uklir dan tanggapan negara lain, sehingga menjadi
kesatuan yang harmonis dan masuk akal melalui interpretasi. Dalam
kegiatan interpretasi ini, penelitian yang dilakukan harus bersikap obyektif
disebabkan keanekaragaman data yang diperoleh.
Fakta-fakta ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang
sebenarnya, sehingga dapat dipahami makna sesuai dengan pemikiran yang
relevan, logis dan berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. Dari kegiatan
kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah.
d. Historiografi
Historiografi adalah kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi suatu
kisah. Peristiwa sejarah yang dikisahkan melalui historiografi dipengaruhi
oleh subyektifitas penulis dalam merekonstruksinya. Menurut Helius
sintesa fakta-fakta yang diper
Dalam historiografi seorang penulis tidak hanya menggunakan keterampilan
teknis, penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan tetapi penulis juga
dituntut untuk menggunakan pikiran kritis dan analisis. Interpretasi yang
dilakukan terhadap fakta sejarah dapat menghasilkan suatu cerita atau kisah
sejarah dan serangkaian kisah tersebut disajikan dalam suatu penulisan atau
historiografi.
Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah untuk
menyampaikan susunan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah
berdasarkan bukti berupa sumber-sumber data sejarah yang dikumpulkan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
dikritik, dan diinterpretasi. Historiografi dalam penelitian diwujudkan dalam
bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul Kebijakan Kim Jong Il
Terhadap Pengembangan Nuklir di Korea Utara Tahun 1998-2008 .
Berdasarkan prosedur penelitian di atas, maka dapat digambarkan ke
dalam bagan atau skema sebagai berikut:
Gambar 3: Bagan Prosedur Penelitian Sejarah Tentang Kebijakan Kim Jong Il
Terhadap Pengembangan Nuklir Di Korea Utara Tahun 1998-2008.