SKRIPSI ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH...

Silka Hartina : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN

SKRIPSI

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT

OLEH :

NAMA : SILKA HARTINA

NIM : 050503203

DEPARTEMEN : AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Universitas Sumatera Utara 2009


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten

Langkat”

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat,

dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi

program S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera

Utara.

Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas,

benar apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya

bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.

Medan, 24 Januari 2009

Yang membuat

pernyataan

Silka Hartina

NIM 050503203


KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menggenggam

jantung ini dan membiarkannya tetap berdetak, mengalirkan nyawa dalam darah

sehingga satu demi satu ibadah ini dapat penulis laksanakan. Syukur

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat, hidayah, serta kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis

sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada

Universitas Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Adapun

judul skripsi ini adalah

“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten

Langkat”

Skripsi ini didedikasikan sepenuhnya kepada kedua orangtuaku Ayah (Arifin

St. Mudo) dan Mama (Desmawati), tak cukup hanya sekedar ‘terima kasih’ untuk

membasuh keringat dan tetesan airmata yang mengalir selama membesarkan

ananda. Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon

surga jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Ayah dan Mama tersayang.

Terima kasih Ayah dengan keterbatasan fisik Ayah tetap dapat membesarkan

ananda dan Mama terima kasih untuk segalanya dan ketegarannya. Terima kasih

juga buat Uwaik tersayang untuk kasih sayang dan kesabarannya kepada ananda..

Semoga ananda dapat jadi anak yang berbakti. Dukungan positif dari Uda dan Uni


Diki Andika Putra, Amd dan Eldevi Yanti, Amd, Zeno Bahana Putra, Amd,

Destria Oza dan Hendri Erda, Rabia Mabelin, Amd, dan seluruh keluarga besarku.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan

dari berbagai pihak berupa dukungan moriil, materil, spiritual, maupun

administrasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima

kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, terutama:

1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara;

2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE,

M.Acc, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Sumatera Utara;

3. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku Dosen pembimbing yang

telah banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu dan kesempatan kepada

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA dan Bapak Drs. Chairul Nazwar, Ak selaku

Dosen Pembanding I dan Pembanding II yang telah banyak membantu penulis

melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini;

5. Ibu Risanty, SE, AK, Msi selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis

dalam konsultasi akademik selama masa perkuliahan.

6. Semua Staf Departemen Akuntansi, Bang Khairil, Bang Oyong, Kak Dame,

yang telah banyak membantu penulis dalam administrasi di Departemen

Akuntansi.


7. Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bapeda penulis ucapkan terima

kasih atas izin untuk meneliti di instansi Pemerintahan Kabupaten Langkat,

serta bantuan yang telah diberikan hingga memudahkan penyelesaian skripsi

ini.

8. Sahabat-sahabatku, Ecy, Irma, Lia, Gita, Yanti, Ila, Rizka, Deva, semua teman

angkatan 2005, 2004, 2003 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima

kasih.

9. Mbak Astrid Fourlia L. Tobing tersayang (semangat dan kasih sayang mu

yang menguatkan adinda), buat Revi (makasih untuk bantuannya selama ini),

Fitri, Dani, Ayu, Lili untuk semua dukungan, bantuan, dan kebersamaannya

di kostan selama ini.

Sebagai manusia yang penuk kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari sempurna baik isi maupun bahasanya, karena kesempurnaan

hanyalah milik Allah SWT. Semua berakhir dalam harapan semoga skripsi ini

bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 24 Januari 2009 Penulis

Silka Hartina NIM. 050503203


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini mengggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara tentang penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan denagan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2006 dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah pada dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, SAP, Sumber Daya

Manusia, dan Faktor Pendukung.


ABSTRACT

This resercah purposed to know the presentation of region financial statement at Government Regency of Langkat have been reserved base on Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). This research using deskriptif research design. Kinds of data that using in this research cinsist of primary data and secondary data. Primary data is the result of interview about the presentation of region financial statement with Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secondary data is data or information that related with region financial statement at Government Regency of Langkat. The research result show that presentation of Region Financial Statement from Government Regency of Langkat has been based on PP Number 24, 2005 year. The presentation of Financial Statement from Government Agency of Langkat is toward with human resources and support instrument. Keywords : Presentation of region Financial Statement, SAP, Human

Resources, and Support Instrument.


DAFTAR ISI SKRIPSI

PERNYATAAN…………………………………………………………………. i

KATA PENGANTAR…………………………………………………………... ii

ABSTRAK………………………………………………………………………..

v

ABSTRACT……………………………………………………………………...

vi

DAFTAR ISI……………………………………………………………………..

vii

DAFTAR TABEL …..…………………………………………………………...

x

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………....

xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah………………………………………………..1

B. Perumusan dan Batasan

Masalah………………….…………………...6

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian………………………………………...7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penatausahaan Keuangan

Daerah…..………………………………….9

B. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan…….

………………………………………11

C. Perbandingan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dengan

Standar Akuntansi

Pemerintahan……...……..………………………14


D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah………………………………

1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah………………………………………………..18

2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Daerah………………………………………………..18

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah………………………………………………..20

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan……………………..23

5. Unsur-unsur dan Bentuk Laporan Keuangan

Pemerintah

Daerah………………………………………………..25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian………………………………………………………38

B. Jenis Data…………………….……………………………………...38

C. Definisi Operasional …………………………………….…….……38

D. Teknik Pengumpulan Data………………………………………….39

E. Metode Analisis Data………...……………………………………..39

F. Jadwal dan Lokasi Penelitian……………………………….………40

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian………………………………………………….….41

1. Gamabaran Umum Pemerintahan Kabupaten Langkat

a. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten

Langkat………………………………………………………41

b. Letak Geografis……………………………………………...41


c. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Langkat……………43

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Langkat dan

Uraian Jabatan BPKAD……………………………………..46

2. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan

Daerah………………………………………..…………………53

3. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah………………..55

4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah…………………………..64

B. Analisis Hasil Penelitian…………………………………………...76

1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada

Pemerintahan Kabupaten Langkat……………………………...76

2. Analisis Strategi-strategi yang Diperlukan Pemerintah

Kabupaten Langkat Terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan

Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP…………………………84

3. Analisis Penagruh Faktor Pendukung Terhadap Keberhasilan

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan SAP…….86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan………………………………………………………….89

B. Saran…………………………………………………………………91

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..93

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

dengan SAP………………….…………………………….20

Tabel 2.2 Format Laporan Realisasi Anggaran …………….………....27

Tabel 2.3 Format Neraca ………………………………………….…..34

Tabel 2.4 Format Arus Kas…………………………………….....…...42

Tabel 2.5 Format Catatan atas Laporan Keuangan…………….……..45

Tabel 4.1 Struktur Realisasi Anggaran……...........................................48

Tabel 4.2 Perbedaan Struktur APBD dengan

Pengkodean yang Lalu……………………………………...52

Tabel 4.3 Tabel Akun………………………………………………….53

Tabel 4.4 Kode Rekening Penganggaran Kepmendagri

No. 29 Tahun 2002 ………………………………………...53

Tabel 4.5 Kode Rekening Penganggaran

PP No. 24 Tahun 2005 (SAP)………………………………54

Tabel 4.6 Pos-Pos

Ekuitas……………………………………………..55


DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual …………..…………………………23

Gambar 4.1 Jenis dan Kelompok Belanja……………………………….58

Gambar 4.2 Klasifikasi Aset……………………………………………59


DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dengan

PP No.24 Tahun 2005 (SAP) ............................................. ..14

Tabel 2.2 Format Laporan Realisasi Anggaran ………………….…...30

Tabel 2.3 Format Neraca………………………….…………………..33

Tabel 2.4 Format Arus Kas…………………….……………………..30

Tabel 2.5 Format Catatan atas Laporan Keuangan …………………..40

Tabel 4.1 Struktur Realisasi Anggaran ………….…………………..60

Tabel 4.2 Perbedaan Struktur APBD dengan

Pengkodean yang Lalu ……………….…………………..61

Tabel 4.3 Tabel Akun………………….………….…………………..61

Tabel 4.4 Kode Rekening Penganggaran Kepmendagri

No.29 Tahun 2002 ………….…………………..………..62

Tabel 4.5 Kode Rekening Penganggaran PP No.24 Tahun 2005 ….. 63


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh

seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat di

dunia memiliki kewajiban untuk secara terus – menerus berpartisipasi dalam

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Good governance

adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan

prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan

korupsi baik secara politikal dan administratif. Kepemerintahan yang baik

setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar atas dasar kebebasan memperoleh

informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat

dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang

dilakukan

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma

pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah

pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut

menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan

menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta


bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetesi baik secara regional,

nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka

pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas–luasnya yang betujuan

untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri

agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada saat dimulainya otonomi daerah harapan yang muncul adalah

pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan

maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing, karena setiap daerah

diberi kebebasan untuk mengelola daerah masing-masing. Oleh karena itu daerah

juga diberi kebebasan dalam hal penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan

pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai

dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja

pemerintah serta sebagai alat pemotivasi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapakan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.


Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan

perubahan – perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi

dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang

signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui

proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak

untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing – masing. Perubahan dibidang

akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi

Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar

Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan

kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat

meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannnya akan dapat mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan pemerintah daerah. Sehingga,

good governance dapat tercapai.

Maka daripada itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola

penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24

tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Standar

Akuntansi Pemerintahan selain untuk mewujudkan good governance juga

merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang

dapat berterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan

perundang-undangan yang sebelumnya.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan


persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang

SAP ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan

keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-

pihak di luar eksekutif. Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun

laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada

pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi

akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau

persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi

auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan

sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP

menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan

auditor.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintahan sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk

mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good

governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.. Pertama,

akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan

efisiensi APBN atau APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK

menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai

basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan

audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar,


rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan

daerahnya.

SAP digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan

dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar

umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi

bebeda-beda antar daerah yang pada gilirannya akan memunculkan persoalan-

persoalan baru pada level nasional. Oleh karena pentingnya SAP maka setiap

penyajian laporan keuangan daerah harus mengikuti standar ini, meskipun

pemerintahan belum sepenuhnya dapat mengikuti standar ini. Dalam penyajian

laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia

dan perangkat pendukungnya berupa infrastuktur, karena membantu dalam

menyajikan laporan keuangan daerah. Namun dalam penyajian laporan keuangan

sesuai SAP ini, Pemerintahan Kabupaten Langkat masih mengalami kendala-

kendala atau masalah-masalah yang menyebabkan penyajian laporan keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berjalan dengan semulus

diharapkan. Salah satu satu kendala tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber

daya manusia yang mengalami kesulitan untuk mampu mengikuti perubahan

peraturan dalam penyajian laporan keuangan, kendala lainnya adalah keterbatasan

jumlah ataupun kualitas dari perangkat pendukung yang tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul: “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada

Pemerintahan Kabupaten Langkat.”


B. Perumusan dan Batasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Apakah Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menyajikan laporan keuangan

daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

2. Apa srategi-strategi yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan?

3. Bagaimana peranan faktor pendukung dan perangkat pendukungnya terhadap

keberhasilan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan?

2. Batasan Masalah

1. Penyajian laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang

terbatas yaitu Pemerintah Kabupaten Langkat.

2. Penulis membatasi pembahasan penyajian laporan keuangan untuk tahun

anggaran 2006.

3. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan di Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam Penyajian Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Mengetahui penyajian laporan keuangan daerah Langkat sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Mengetahui strategi-strategi yang diperlukan Pemerintahan Kabupaten

Langkat dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

3. Untuk mengetahui dengan jelas, sejauh mana peranan faktor pendukung dan

perangkat pendukungnya terhadap keberhasilan penyajian laporan keuangan

daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan

penulis mengenai penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP pada laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Langkat dan sebagai salah satu proses bagi penulis

untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan

karya tulis ilmiah.


2. Bagi pemerintah daerah, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait pada

pemerintah daerah.

3. Bagi pihak lain, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan

sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk

menyempurnakan penelitian selanjutnya.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006 : 24)

menyatakan bahwa:

Selama masa pra otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum ada sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, yang ada baru sebatas tata buku. Pengelolaan keuangan daerah mendasarkan pada buku manual administrasi keuangan daerah (MAKUDA) tahun 1981 yang pada esensinya tidak berisi akuntansi tetapi sekedar penatausahaan keuangan atau tata buku.

Sebagai upaya konkrit reformasi keuangan daerah, pemerintah kemudian

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP Nomor 108

Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan

Keuangan Daerah. Sementara itu, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PP

Nomor 105 Tahun 2000 serta untuk secara bertahap mengganti model tata buku

sebagaimana dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah menjadi sistem

akuntansi, maka dikeluarkanlah Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Setelah digantinya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999

oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, maka berbagai

peraturan pemerintah dan peraturan lain dibawahnya perlu disesuaikan lagi. Atas

dasar itu maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang


Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun

2000 dan Kepemndagri Nomor 29 Tahun 2002.

Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 adalah tentang pedoman pengurusan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha

keuangan daerah dan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Kepemendagri ini merupakan petujuk teknis pelaksanaan PP nomor 105 tahun

2000 pasal 14 di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan

tranparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah tentang pegelolaan keuangan daerah,

azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,

penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD,

pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan

daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksaaan APBD,

pembinaan dan pengawasan penegelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan

pengelolaan keuangan BLUD. Permendagri No.13 Tahun 2006 juga mengatur

tentang prosedur akuntansi pada SKPD yang meliputi serangkain proses mulai

dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan aplikasi komputer. Permendagri ini juga mengatur tata cara

pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan.


B. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good govenance),

pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan Negara

mencakup bidang perturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good

governance diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat

berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas

laporan keuangan.

Dibidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan

DPR-RI telah menetapkan suatu paket undang-undang di bidang keuangan

Negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi

dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (financial

administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur,

Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-

tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan


keuangan perusahaan Negara atau daerah dan badan lainnya. Disebutkan pula

bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan suatu komite

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu Presiden RI telah

menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 2 tahun 2005. Walaupun Penyusunan Standar Akuntansi

Pemerintahan memerlukan waktu yang lama namun KSAP telah berhasil

menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan Presiden

sebagai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP),

tertanggal 13 Juni 2005.

KSAP terdiri dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite

Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja).

Komite Konsiltatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka

perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan

menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk proses

penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.


Kedudukan SAP adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap

entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan

SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan

baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ruang lingkup SAP

diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut

peraturan perundang-undangann satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan

laporan keuangan.

Dengan ditetapkanya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah

telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai

dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau

APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Diharapkan seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat

mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah

dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporam Keuangan

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan


6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Penegerjaan

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

dan Peristiwa Luar Biasa

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

C. Perbandingan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dan SAP memiliki pola perubahan yang

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.

Perbandingan Kepemendagri No.29 Tahun 2002

dengan SAP

Kepmendagri No.29 Tahun 2002 SAP

Basis Kas Modifikasian Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan (LRA)

Aktiva tetap diakui pada akhir periode dengan menyesuaikan Belanja Modal yang terjadi Aktiva tetap selain tanah di depresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya

Aktiva/Aset tetap diakui pada saat hak kepemilikannya berpindah dan atau saat diterima Aset tetap selain tanah dapat didpresiasi dengan meted garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi melalui penyesuaian

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau kewajiban timbul



Jenis Laporan Keuangan: • Laporan Perhitungan APBD • Neraca • Laporan Aliran Kas • Nota Perhitungan APBD

Jenis Laporan Keuangan: • Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan

Belanja Dikategorikan : • Belanja Administrasi Umum • Belanja Operasi dan

Pemeliharaan • Belanja Modal • Belanja Tidak Tersangka

Masing-masing belanja dikelompokkan menjadi:

• Belanja Pegawai dan Personalia • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Perjalanan Dinas • Belanja Pemeliharaan

Belanja dikelompokkan menurut klasifikasi yaitu: BELANJA OPERASI

• Belanja Pegawai • Belanja Barang • Bunga • Subsidi • Hibah • Bantuan Sosial

BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA

Laporan Aliran Kas dikelompokkan dalam 3 aktivitas yaitu:

• Aktivitas Operasi • Aktivitas Investasi • Aktivitas Pembiayaan

Laporan Arus Kas dikelompokkan dalam 4 aktivitas yaitu:

• Aktivitas Operasi • Aktivitas Investasi • Aktivitas Pembiayaan • Aktivitas non-anggaran

Jadwal tahapan penyiapan dokumen APBD tidak diatur secara rinci

Jadwal tahapan penyiapan dokumen penyusunan APBD diatur secara rinci dan ketat untuk mencapai target persetujuan DPRD paling lambat 1 tahun sebelum Tahun Anggaran dilakukan

Sumber: Diolah dari Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik

Dengan terjadinya perubahan peraturan dari Kepmendagri No. 29 Tahun

2002 kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, terjadi

perubahan yang signifikan baik bersifat pragmatik maupun teknik operasionalnya

terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sampai pada teknik atau sistem

akuntansinya.


D. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Menurut Hadari Nawawi (2001 : 37) “sumber daya manusia adalah orang

yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil,

pegawai, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain.” Menurut Susilo (2002 : 3) “sumber

daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak organisasi dalam

usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan tenaga

sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung

yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

sehubungan dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang

merupakan program tersendiri, sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan

baik dan dapat menjalankan secara benar program aplikasi tersebut.

Karena sistem aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, maka

pemerintah daerah mempersiapkan pegawai melalui program pelatihan. Modul

pelatihan disusun oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan

RI dan setiap provinsi telah ada aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Daerah. Pelatihan dilakukan kepada pegawai yang bekerja khusus dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Jumlah pegawai yang disyaratkan mengikuti pelatihan paling sedikit sesuai

dengan jumlah komputer dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di

daerah yang bersangkutan. Kemampuan pegawai untuk dapat memahami program


aplikasi tersebut dan dapat menjalankannya dengan benar tergantung kepada

kualitas pegawai yang bersangkutan. Seorang pegawai akan lebih mudah dan

cepat mengerti program aplikasi tersebut jika telah mengerti dasar-dasar

pengoperasian komputer atau lebih mahir menggunakan aplikasi dalam komputer

khususnya program Office.

2. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat

pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer.

Menurut Kenneth dan Jane (2005 : 18) “perangkat keras adalah perlengkapan fisik

yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan, dan output dalam sebuah

sistem informasi”. Kenneth dan Jane (2005 : 10) “ perangkat lunak komputer

merupakan sekumpulan rincian instruksi program yang mengendalikan dan

mengkoordinasi perangkat keras komponen komputer di dalam sebuah sistem

informasi”. Perangkat lunak (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus

yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya

secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut

dibutuhkan. Pemerintahan daerah akan menyusun laporan keuangan daerah

mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi

Pemerintahan.


D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Definisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 24 tahun 2005

tentang SAP adalah “merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Erlina (2008 : 18)

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalan PP No.24 Tahun 2005. Laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

a. Masyarakat

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawa, dan lembaga pemeriksa

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman

d. pemerintah

2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah

a. Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7) :

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama saru periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan


pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Erlina (2008: 21):

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian aras seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahiu kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban penegeluaran tersebut.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina (2008: 20):

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 7) menyatakan bahwa

pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfat bagi

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pengunaan sumber daya ekonomi.

4) Menyediakan informasi mengenai mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Erlina (2008: 20) menyatakan bahwa untuk memenuhi tujuan umum ini,

laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

1) Aset 2) Kewajiban 3) Ekuitas dana 4) Pendapatan 5) Belanja 6) Transfer 7) Pembiayaan 8) Arus kas

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya.


Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 10):

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan menbantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu

2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap. Imformasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

2) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu


c) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan lapora keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara ektsternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menrapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahab tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan

d) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud


Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1) Materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi criteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan

2) Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semsetinya menyajkan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunanya. Namnun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak hanya harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat . Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleg suatu entitas pelaporan

3) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan


yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatife antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional

4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar

akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam

memahami laporan keuangan yang disajikan.


Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekenimg kas umum daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa lebih pembiayaan anggran untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerinyah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai


historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajkan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

e. Prinsip periodesitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimlikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, Peremndagri Nomor 13 tahun 2006 menentukan pemerintah daerah dan atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan prognosis untuk satu semester ke depan.

f. Prinsip konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memebrikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

h. Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan


menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan . pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

5. Unsur-Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing dapat

diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah

sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

1) Telah dilaksnakan secara efisien, efektif, dan hemat

2) Telah sesuai dengan anggarannya

3) Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Ulum (2004: 192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung

oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Masing-masing komponen didefinisikan sebagai berikut:

1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah

2) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

3) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaaan maupun pemgeluaran yang perlu dibayar, atau akann


diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran

Bentuk laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten disajikan pada

tabel berikut :

Tabel 2.2. PEMERINTAH KABUPATEN ……………….

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ….

Dalam Rupiah

Kode Uraian Anggaran

setelah Perubahan

Realisasi Lebih/ (kurang)

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 1.2.2.2 Dana Penyesuaian

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 1.3.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah



setelah Perubahan


1 2 3 4 5 2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.2 Belanja Barang 2.1.3 Belanja Bunga 2.1.4 Belanja Subsidi 2.1.5 Belanja Hibah 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah

2.2 BELANJA MODAL

2.2.1 Belanja Tanah 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 2.2.4 Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.2.6 Belanja Aset Lainnya

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Jumlah

2.4 Transfer 2.4.1 Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa

2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 2.4.1.2 Bagi Hasil Restribusi 2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Surplus/(Defisit)

3 Pembiayaan

3.1 Penerimaan Daerah 3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.5 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah



setelah Perubahan


1 2 3 4 5 3.2 Pengeluaran Daerah

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah

Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (SAP)

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh

neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Menurut Ulum (2004: 213) bahwa masing-masing unsur didefinisikan sebagai

berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelasaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan

3) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


a) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek

b) Ekuitas dana investasi, yaitu selisih antara aset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang

c) Ekuitas dana cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk neraca pemerintahan kabupaten disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………… NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 Dalam Rupiah

No. Uraian 20X1 20X0 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Kas di Bendahara Penerimaan 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi 9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 16 Piutang Lainnya 17 Persediaan

Jumlah

18 INVESTASI JANGKA PANJANG 19 Investasi Nonpermanen 20 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 21 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 22 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 23 Investasi dalam Surat Utang Negara 24 Investasi dalam Proyek Pembangunan 25 Investasi Nonpermanen Lainnya

Jumlah


No. Uraian 20X1 20X0 26 Investasi Permanen 27 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 28 Investasi Permanen Lainnya

Jumlah

Jumlah

29 ASET TETAP 30 Tanah 31 Peralatan dan Mesin 32 Gedung dan Bangunan 33 Jalan, Irigasi dan Jaringan 34 Aset Tetap Lainnya 35 Konstruksi dalam Pengerjaan 36 Akumulasi Penyusutan

Jumlah

37 DANA CADANGAN 38 Dana Cadangan

Jumlah

39 ASET LAINNYA 40 Tagihan Penjualan Angsuran 41 Tuntutan Perbendaharaan 42 Tuntutan Ganti Rugi 43 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 44 Aset Tak Berwujud 45 Aset Lain-lain

Jumlah

Jumlah

46 KEWAJIBAN 47 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 48 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 49 Utang Bunga 50 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 51 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah 52 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

53 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank

54 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi 55 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 56 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah

57 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 58 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 59 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah 60 Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank


No. Uraian 20X1 20X0 61 Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank 62 Utang Dalam Negeri-Obligasi 63 Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah

Jumlah

64 EKUITAS DANA 65 EKUITAS DANA LANCAR 66 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 67 Pendapatan yang Ditangguhkan 68 Cadangan Piutang 69 Cadangan Persediaan 70 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

Pendek

Jumlah

71 EKUITAS DANA INVESTASI 72 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 73 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 74 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

75 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Jumlah

76 EKUITAS DANA CADANGAN 77 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Jumlah

Jumlah

Sumber: Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan

operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas

pemerintah pada periode tertentu.

Menurut Ulum (2004: 228) unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan

arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing

didefinisikan sebagai berikut:


a) Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan

b) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum Negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Laporan arus kas menyajikan informsi penerimaan dan pengeluaran kas

selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

pembiayaan, dan nonanggaran. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus

kas dari beberapa aktivitas.

Bentuk laporan arus kas pemrintahan kabupaten disajikan pada tabel

Tabel 2.4.

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ………….

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung

Dalam Rupiah

No. Uraian 20X1 20X0 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

Jumlah

Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial


No. Uraian 20X1 20X0 Belanja Tak Terduga

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah

Jumlah

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

Jumlah

Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Jumlah

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah

Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat


No. Uraian 20X1 20X0 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri-Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri-Lainnya

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah

Jumlah

Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah

Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di

Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kasdi Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

Sumber: Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan

keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk

tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan

dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk tertentu

ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan

mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman


diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan

harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk

memnudahkan penggguna dalam memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan

akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelapor dan informasi lain yang

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan

penyajian laporan keuangan secara wajar.

Menurut Ulum (2004: 235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan

hal-hal sebagai berikut:

1) Menyajikan informasi tentang kebijakn fiskal/keuangan, ekonomi, makro, pencapaian target Undang-undang APBD/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemrintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

5) Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.


Tabel 2.5

PEMERINTAH KABUPATEN …………..

FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD SKPD 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan Bab IV Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam SAP pada SKPD Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

SKPD 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPD) 5.1.4 Aset 5.1.5 Kewajiban 5.1.6 Ekuitas Dana 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD Bab VII

Penutup


E. Kerangka Konseptual

Pemerintah Kabupaten Langkat

Penatausahaan Keuangan Daerah

Perbedaan Sistem Penyajian Laporan

Keuangan

Peraturan PemerintahNo 24 Tahun 2005 (SAP)

Sumber DayaManusia Perangkat Pendukung

Laporan KeuanganPemerintah Daerah

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Diolah Penulis


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari

objek penelitian.

B. Jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan

pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh

penulis.

b. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor

pemerintahan yang diteliti, misalnya sejarah singkat Pemerintahan Kabupaten

Langkat, struktur organisasi, dan informasi yang berhubungan dengan

penyajian laporan keuangan.

C. Definisi Operasional

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut.


2. Laporan keuangan daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian,

pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas

pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang

memerlukannya.

3. Sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota atau pegawai dalam

melaksanakan tugasnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

daerah.

4. Perangkat pendukung lainnya adalah ketersediaan perangkat pendukung yang

akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya

software yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini

peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpualan data sebagai berikut:

a. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan

dengan beberapa pihak yanng berkompeten dan berwenang dalam

memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sehubungan dengan analisis penyajian laporan keuangan pada

Pemerintahan Kabupaten Langkat sesuai dengan SAP.


b. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder

untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,dan catatan atas laporan keuangan.

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan

mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga

memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang

dihadapi.

F. Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai dari penulisan proposal hingga ujian skripsi. Penelitian

ini dilakukan dari bulan September sampai dengan Januari 2008 pada Bagian

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat di Jln.

Teungku Amir Hamzah No. 1 Stabat.


BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. DATA PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Langkat

a. Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Langkat

Kesultanan langkat adalah salah satu Kesultanan Melayu yang ada di

Sumatera. Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus

keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintah yang disebut

Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Pada

awal kemerdekaan Republik Indonesia Sumatera dipimpin oleh seorang gubernur

yaitu Mr.T.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan

dengan asisten residen atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir

Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten

Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang

berkedudukan di Binjai dengan kepala pemerintahannya Wan Umaruddin dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan,

dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat

menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan


kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat,

maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu :

1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai

2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura

3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas

administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana

(Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh.

Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan

selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.

b. Letak Geografis

Secara geografis, kabupaten Langkat terletak pada 3,14º- 4,13º Lintang Utara

dan 97,52º- 98,85º Bujur Timur. Topografinya sangat beragam mulai dari 0 – 4

meter hingga 3 – 1200 meter dari permukaan laut. Awalnya Kabupaten Langkat

beribukota di Binjai. Namun setelah Binjai menjadi Kotamadya, ibukotanya

dipindahkan ke Kecamatan Stabat. Dengan luasnya yang begitu besar yakni

626.329 Ha. Kabupaten Langkat dibagi atas 20 kecamatam, 226 desa dan 34

kelurahan yang dibagi atas 3 wilayah pembangunan. Batas-batas wilayah sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I.Aceh

- Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II karo.


- Sebelah Timur berbatas dengan Dati II Deli Serdang

- Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah)

Jumlah penduduk Langkat tahun 2006 tercatat 1.013.849 jiwa, yang sebagian

besar (567.955) berada di usia produktif. Laju pertumbuhan penduduk 1,58 persen

jauh dibawah rata-rata pertumbuhan nasional yang 2 persen, laju pertumbuhan

ekonomi sebesar 4,14 persen sedangkan jumlah rumah tangga yang ada sebanyak

235.760 KK dan kepadatan penduduk 161,87 jiwa/km² dengan anggaran APBD di

tahun 2006 adalh sebesar Rp. 663.903.528.154,44. yang lebih besar tentu

berkonsekuensi pada semakin besarnya jumlah tenaga kerja yang membutuhkan

lapangan pekerjaan. Pendapatan terbesar dari Kabupaten Langkat yang memiliki

motto “Bersatu Sekata Berpadu Jaya” ini masih diperoleh dari sektor pertanian

dan perkebunan. Lebih dari 40 persen sektor perkebunan memberikan kontribusi

bagi pendapatan Kabupaten Langkat.

c. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Langkat

Visi Pemerintahan Kabupaten Langkat dirumuskan dan ditetapkan adalah

"Terwujudnya Kabupaten Langkat Yang Maju dan Sejahtera"

Visi

Maju:

1) Masyarakat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan

bertaqwa


2) Memiliki rasa kebersamaan

3) Masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya

4) Masyarakatnya yang menghormati norma hukum dan penegakan hak azasi

manusia.

5) Masyarakat yang demokratis, yang mengerti hak dan kewajiban serta

bertanggungjawab.

6) Masyarakat yang mempunyai rasa memiliki

Sejahtera:

1) Terpenuhi kebutuhan hidup normatif (sandang, pangan, pendidikan dan

kesehatan)

2) Masyarakat hidup di lingkungan yang aman bebas dari rasa takut dan

ancaman.

3) Masyarakat yang mampu mengatasi tantangan dan permasalahan mendasar

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

MISI

1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

2) Mewujudkan kehidupan sosial, budaya politik yang sehat dan

demokratis.

3) Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah yang

berwawasan lingkungan.


4) Meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya daerah menuju ekonomi

kerakyatan

5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan

yang berkesinambungan dan disiplin.

Misi 1 :

Misi ini merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, pada era ini

tidak cukup hanya mengacu kepada ketentuan ketentuan yang telah baku saja

namun harus berinteraksi dengan komponen komponen diluar pemerintahan.

Misi 2 :

Misi ini agar terciptannya tatanan kehidupan sosial, kesehatan yang optimal,

budaya yang religius, kehidupan sosial politiuk yang demokratis, tegaknya

surpremasi hukum dan moralitas dalam suasana keamanan dan ketertiban yang

stabil.

Misi 3 :

Misi ini merupakan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan

diharapkan dapat mempertahankan Asean Hertage (Warisan Asean) pada kawasan

konservasi.


Misi 4 :

Misi ini merupakan potensi sumber daya alam dan potensi geografis yang

strategis memiliki keunggulan komparatif. Hal tersebut tidak berguna jika tidak

dibarengi dengan kebijakan kedepan yang dapat memanfaatkan keunggulan

komparatif menjadi keunggulan kompeti

Misi 5:

Misi ini peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prasayarat tinggal tandas

pembangunan daerah, tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal tetapi juga

pendidikan informal.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Langkat dan Uraian

Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penyusunan struktur organisasi dalam suatu organisasi sangat penting

dilakukan, guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan.

Struktur organisasi menunjukan tata hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-

bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan,

tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu struktur

organisasi.

1) Bupati

Bupati Pemerintahan Kabupaten Langkat selaku kepala pemerintahan daerah

adalah pemegang kekuasaan pegelolaan keuangan daerah dan mewakili PEMDA

dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan


pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang

sebagai berikut:

a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD

b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah

c) Menetapkan kekuasaan penggunaan anggaran/ barang

d) Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran

e) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

daerah

f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah

g) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

daerah

h) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran

2) Sekretaris daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu kepala daerah

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

organisasi, dan tata laksana serta membantu pelayanan administratif kepada

seluruh perangkat daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris daerah

kabupaten mempunyai fungsi:

a) Pengkoordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah

b) Penyelenggara administrasi pemerintahan


c) Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahab kabupaten

d) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah

e) Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretaris Daerah

Kabupaten

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas:

a) Menyusun program di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah,

b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah,

c) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah,

d) Melaksanakan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan keuangan

dan kekayaan daerah oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah,

e) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan dan aset daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota,

f) Memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra

kerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan

kegiatan ketatausahaan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelaksana

pengelolaan pendapatan, belanja, kekayaan daerah, serta pemegang kas daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:


a) Bagian Pendapatan

Bagian pendapatan mempunyai fungsi perencanaan, penelitian,

pengembangan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang bersumber

dari Pajak Daerah, penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta

penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat.

Bagian pendapatan mempunyai tugas :

(1) Menyusun program kerja bagian pendapatan;

(2) Merumuskan perencanaan dan pengembangan untuk meningkatkan

pendapatan dan penerimaan;

(3) Menyusun kebijakan teknis pemungutan pajak daerah meliputi pendataan,

penetapan, penerimaan, penyetoran dan penagihan;

(4) Meneliti dan mengevaluasi tata cara pemungutan, pemasukan,

pengumpulan, pembukuan dan menyusun, laporan pajak daerah serta

menyelesaikan sengketa serta keberatan pajak daerah;

(5) Menyelenggarakan pemungutan penagihan, pemasukan dan pengumpulan

retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan bagi hasil pajak dan

bukan pajak dari pemerintah pusat;

(6) Melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang retribusi dan pendapatan

lain-lain serta penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari

Pemerintah Pusat;


(7) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata

cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan menyusun

laporan retribusi dan pendapatan lain-lain;

(8) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tata

cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan menyusun

laporan retribusi dan pendapatan lain-lain;

(9) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bagian

pendapatan.

b) Bagian perbendaharaan dan gaji

Bagian perbendaharaan dan gaji mempunyai tugas:

(1) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan,

ketentuan bidang keuangan dan penerbitan surat perintah penagihan,

penerimaan, membayar uang serta menguji kebenaran penagihan, meminta

pertanggungjawaban uang kepada pengguna anggaran serta

memverifikasikan (meneliti kebenarannya)

(2) Menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis administrasi

pelaksanaan pembayaran gaji pegawai

Untuk melaksanakan tugas, bagian perbendaharaan dan gaji mempunyai

fungsi:

(a) Menerbitkan dan memeriksa surat perintah penagihan/penerimaan dan

surat perintah membayar utang dan mengumpulkan bahan penyusunan

APBD


(b) Menerbitkan dan memeriksa SPMU dan mengumpulkan bahan

penyusunan laporan anggaran belanja pegawai

(c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan

petunjuk teknis perbendaharaan dan tata usaha pelaksanaan pembayaran

gaji

(d) Melakukan tata usaha dan penyusunan perhitungan kenaikan gaji berkala

pegawai secara otomatis kedalam daftar gaji untuk dapat dibayar kepada

pegawai setiap bulannya dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian

Daerah.

(e) Melakukan tata usaha dan penyusunan perhitungan serta pelaksanaan

pembayaran yang berkenaan dengan kenaikan gaji, perubahan gaji,

tunjangan dan lain-lain

(f) Meminta pertanggungjawaban uang kepada pengguna anggaran serta

memverifikasikan (meneliti kebenarannya)

c) Bagian Anggaran

Bagian anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana

APDB dan perubahan APBD, serta nota keuangan yang akan disampaikan

kepada DPRD Kabupaten Langkat dan petunjuk pelaksanaan APBD

Untuk menyelenggarakan tugas, bagian anggaran mempunyai fungsi:

(1) Mengumpulkan bahan dan penyusunan serta perhitungan APBD

(2) Mengumpulkan bahan dan penyusunan serta perhitungan perencanaan dan

perubahan APBD

(3) Menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD


(4) Menerbitkan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)

d) Bagian Pengelolaan Aset

Bagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi penilaian pemberdayaan

dan mengoptimalkan aset daerah, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan

pengelolaan aset daerah, serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)

Untuk melaksanakan fungsinya, bagian Pengelolaan Aset Daerah mempunyai

tugas :

(1) menyusun program kerja bidang Pengelolaan Aset Daerah;

(2) merencanakan pengelolaan aset daerah;

(3) mengkaji dan menilai aset daerah;

(4) menyimpan dan memelihara aset daerah;

(5) merumuskan kebijakan pengelolaan aset daerah;

(6) memberdayakan dan mengoptimalkan aset daerah;

(7) melaksanakan pembinaan administrasi, Bidang Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang terdiri dari perusahaan Daerah, Bank Pembangunan

Daerah, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP);

(8) menganalisis dan mengevaluasi posisi keuangan BUMD;

(9) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bidang

Pengelolaan Aset Daerah

e) Bagian Pembukuan


Bagian pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan untuk

melakukan pembukuan. Untuk melaksankan tugas, bagian pembukuan

mempunyai fungsi:

(1) Melakukan tata usaha pembukuan dan penyusunan perhitungan APBD

(2) Melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan SPJ dari unit kerja pemakai

anggaran.

2. Faktor Pendukung Dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Langkat terdiri atas sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja

menyajikan laporan keuangan daerah serta perangkat pendukung yang akan

digunakan sehingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP. Untuk

mengoperasikan perangkat pendukung berupa komputer dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat dibutuhkan

sejumlah pegawai dengan kualifikasi khusus yang dapat mengoperasikan aplikasi

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Jumlah pegawai yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintahan Kabupaten Langkat sebanyak 47 orang. Berdasarkan tingkat

pendidikannya yang terdapat pada badan pengelolaan keuangan tersebut terdiri

dari: 3 orang dengan tingkat pendidikan SMP, 9 orang dengan tingkat pendidikan

SMA, 4 orang dengan pendidikan D3, dan 31 orang dengan tingkat pendidikan S-

1. Dari pegawai yang ada tidak lebih dari 50 persen pegawai tersebut yang

mengerti dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena


dalam mensosialisasikan sistem dan peraturan-peraturan baru menemui hambatan-

hambatan dan membutuhkan waktu yang lama. Salah satu penyebabnya adalah

setiap pegawai yang telah mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa mereka

telah paham dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan

mampu membaca laporan keuangan. Disamping itu faktor individu atau keinginan

untuk menguasai yang dikembannya sehingga mampu menyusun dan menyajikan

laporan keuangan sendiri masih kurang. Oleh karena itu dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat masih

menggunakan bantuan tenaga konsultan dan melakukan pendampingan dari BPK.

Dari 47 orang pegawai yang terdapat pada bagian keuangan, hanya 4 orang

yang mahir dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Selebihnya

masih belum menguasai program aplikasi tersebut dan masih memerlukan

pengawasan dan bimbingan lebih lanjut dalam mengopersikan program aplikasi

tersebut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang baik. Kondisi

ini jugalah yang sering menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan kabupaten Langkat.

Perngakat pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan adalah perangakat pendukung teknis. Perangkat pendukung

teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Selain itu juga

perangkat (software) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan

program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu suatu aplikasi yang

digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintahan daerah dan

selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan ketika laporan


tersebut dibutuhkan. Pemerintahan daerah dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari 17 unit komputer dan laptop (13 unit komputer dan 4 unit laptop) yang

ada pada badab pengelolaan keuangan dan aset daerah, hanya 8 unit dengan

program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan oleh

faktor pegawai sebagai user kurang layak maka komputer sebagai perangkat

pendukung teknis tidak diaktifkan, hal ini menjaga agar tidak timbulnya

permasalahan baru dalam sistem. Bagi SKPD yang perangkat pendukungnya tidak

diaktifkan, maka akan menumpang pada SKPD lain yang telah aktif didalam

membuat pengajuan anggaran pada masing-masing SKPD. Hal ini tentu akan

menghambat kelancaran dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan,

karena rancangan atau usulan APBD pada setiap SKPD terlambat dikirimkan

kepada Badan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim

Penyusunan rancanngan APBD.

3. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2006 sesuai SAP dapat dilakukan

dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuann di Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 kedalam ketentuan-ketentuan SAP.

Konversi mencakup :

a. Jenis laporan

Laporan keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun

2002 terdiri atas Laporan Perhitungan APBD, yaitu Nota perhitungan APBD,


Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Laporan keuangan menurut SAP

terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah menurut

Keputusan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah basis kas modifikasi.

Maksudnya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dibukukan pada saat

uang diterima atau dibayar (dasar kas) dan pada akhir periode dilakukan

penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan

meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian yang

dimaksud belum terealisasi. Sedangkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2005 tentang SAP adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual).

Maksudnya basis kas untuk pendapatan dan beban, sedangkan basis akrual

untuk aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

c. Penilaian pos-pos laporan keuangan, khususnya aktiva.

d. Struktur APBD, terutama struktur belanja

e. Klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi aset, kewajiban,

ekuitas, arus kas

f. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang

baru yang kedudukannya menggantikan Nota Perhitungan APBD. Catatan atas

laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah (PSAP) Nomor 4 belum memperoleh porsi pengaturan secara


cukup dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, oleh

karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dapat langsung

mengacu kepada PSAP Nomor 4. Pada tabel berikut dapat dilihat perubahan

struktur realisasi anggaran, perbedaan dengan pengkodean yang lalu, struktur

dasar (kode akun dan kode rekening penganggaran) antara Kepmendagri No.29

Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (SAP).

Tabel 4.1.

Struktur Realisasi Anggaran


Klasifikasi belanja menurut bidang

kewenangan pemerintah daerah,

oraganisasi, kelompok, jenis, objek

dan rincian objek belanja

Klasifikasi belanja menurut urusan

pemerintah daerah, oraganisasi,

kelompok, jenis, objek dan rincian

objek belanja

Pemisahan secara tegas antara

belanja aparatur dan pelayanan

publiik

Pemisahan kebutuhan belanja antara

aparatur dan pelayanan publiik

tercermin dalam program dan kegiatan

Pengelompokkan BAU, BOP, dan

BM cenderung menimbulkan

terjadinya tumpang tindih

penganggaran

Belanja dikelompokkan belanja operasi,

belanja modal, belanja tak terduga

sehingga mendorong terciptanya

efisiensi mulai saat penganggaran

Menggabungkan antara jenis belanja

sebagai input dan kegiatan dijadikan

sebagai jenis belanja

Restrukturisasi jenis-jenis belanja

Sumber: Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 2005 (SAP)


Tabel 4.2.

Perbedaan Struktur APBD dengan Pengkodean Yang Lalu Lama Baru

Strukturnya terdiri dari: Pasal dan Ayat Strukturnya terdiri dari: Rekening

Strukturnya tidak standar Strukturnya standar berbasis Gov’t

Financial Statistic

Terpisah-pisah dan berorientasi pada

pos-pos Belanja dan Pendapatan

Integrated, meliputi Rekening

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan

pos-pos Neraca

Numeric dan Alphabetic Numeric


Pemerintah No.24 Tahun 2005

Tabel 4.3.

Tabel Akun


1 : Pendapatan

2 : Belanja

3 : Pembiayaan

4 : Aktiva

5 : Utang

6 : Ekuitas

1 : Aset

2 : Kewajiban

3 : Ekuitas Dana

4 : Pendapatan

5 : Belanja

6 : Pembiayaan Daerah




Tabel 4.4.

Kode Rekening Penganggaran

Kepmendagri No.29 Tahun 2002

X XX XX XX XX XX XX XX

Kode Rekening anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode bidang pemerintahan

Kode unit organisasi

Kode rekening kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode Rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode Rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode Rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode rekening bagian belanja


Tabel 4.5.

Kode Rekening Penganggaran

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005

X XX XX XX XX XX XX XX

Kode urusan pemerintah daerah

Kode organisasi

Kode program

Kode kegiatan

Kode akun

Kode Rekening jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode Rekening objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kode Rekening rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Dari tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya perubahan

peraturan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 ke PP Nomor 24 Tahun 2005

terjadinya perubahan struktur APBD samapai kepada kode rekening

penganggarannya. Struktur APBD yang dimaksud merupakan kesatuanyang

terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Struktur ini

diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang


bertanggung jawab melakasanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan kode rekening sangat

dibutuhkan dalam pengklasifikasian penyusunan rencana anggaran,

penatausahaan, pembuatan laporan pertanggung jawaban, serta penyusunan neraca

dan arus kas.

Setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan

pendanaan dengan keluaran penghasilan yang diharapkan dari program dan

kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan

hasil tersebut. Belanja daerah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja

dibagi kedalam kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain

meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan

social. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang member manfaat dari suatu periode akuntansi. Belanja ini antara

lain belanja modal untuk perlehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset

tak berwujud. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.


Perubahan jenis dan kelompok belanja dari kepmendagri No.29 Tahun

2002 ke SAP dapat digambarkan sebagai berikut :

JENIS DAN KELOMPOK BELANJA

KEPMENDAGRI 29/2002 SAP

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Bunga

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas


BELANJA MODAL

BELANJA TAK TERSANGKA

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEU

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja barang pakai habis


Belanja Perjalanan

Bunga

Subsidi

HIbah

Bantuan Sosial

BELANJA MODAL

BELANJA TAK TERDUGA

BELANJA BAGI HASIL

Gambar 4.1. Jenis dan Kelompok Belanja

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29/2002 dan SAP


NERACA

KLASIFIKASI ASET

Kepmendagri 29/2002 SAP

Aktiva Lancar

Belanja Dibayar Dimuka

Investasi

Aktiva Tetap

Dana Cadangan

Aktiva Lain-lain

Aset Lancar

Belanja Dibayar Dimuka

Investasi Jangka Panjang

Aset Tetap

Dana Cadangan

Aset Lainnya

Bangunan Dalam Pengerjaan

Gambar 4.2. Klasifkasi Aset

Sumber: Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29/2002 dan SAP

Tabel 4.6.

Tabel Pos-Pos Ekuitas


Ekuitas Dana Umum

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Donasi

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Cadangan




4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berikut ini akan disajikan Laporan Keuangan Tahun 2006 Pemerintahan

Kabupaten Langkat:


PEMERITAH KABUPATEN LANGKAT LAPORAN PERHITUNGAN APBD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 AUDITED

URAIAN TAHUN ANGGARAN 2006

ANGGARAN REALISASI 1 2 3

A. PENDAPATAN I. Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 11.718.300.000,00 9.640.258.663,60 2. Pendapatan Retribusi 5.132.290.000,00 4.344.634.675,00 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 3.814.000,00 4.655.609.949,84

Sub Jumlah 20.664.590.000,00 18.640.503.288,44 II. Pendapatan Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat

1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 108.587.287.319,00 128.013.886.166,00 2. Dana Alokasi Umum 484.070.000.000,00 484.070.000.000,00 3. Dana Aloksai Khusus 29.699.138.700,00 29.699.138.700,00 4. Bantuan Keuangan 3.480.000.000,00 3.480.000.000,00

Sub Jumlah 625.836.426.019,00 645.263.024.866,00 III. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1. Bantuan Dana Adhos dari Pemerintah

Pusat - -

2. Dana Darurat - - Sub Jumlah - -

TOTAL PENDAPATAN 646.501.016.019,00 663.903.528.154,44

B. PENDAPATAN I. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai 341.635.930.857,00 299.412.148.549,10 2. Belanja Barang 79.022.521.329,00 75.922.587.126,00 3. Belanja Perjalanan Dinas 13.145.785.000,00 12.311.869.684,00 4. Belanja Pemeliharaan 79.189.984.435,00 75.873.672.467,00 5. Belanja Subsidi - - 6. Belanja Operasional - -

Total Belanja Operasional 512.994.221.621,00 463.520.277.826,10 II. Pendapatan Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat

1. Belanja Aset Tetap-Publik 92.821.009.565,00 87.569.971.200,00 2. Belanja Aset Tetap-Aparatur 12.505.525.860,00 12.073.839.430,00

Total Belanja Modal 105.326.535.425,00 99.643.810.630,00



ANGGARAN REALISASI 1 2 3

III. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa

1.962.000.000,00 1.962.000.000,00

IV. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

3.100.000.000,00 3.100.000.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Masyarakat

11.331.700.000,00 20.135.135.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi

5.072.711.500,00 4.548.309.300,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan 130.000.000,00 130.000.000,00 Total Belanja Bantuan Keuangan 30.634.411.500,00 28.013.444.500,00

V. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga 200.000.000,00 -

TOTAL BIAYA 651.117.168.546,00 593.139.532.956,10

C. SURPLUS/DEFISIT (4.161.152.527,00) 70.763.995.198,34 D. PEMBIAYAAN

I. PENERIMAAN 1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu 20.028.646.127,00 30.028.646.128,21 2. Penerimaan Pinjaman Obligasi 10.000.000.000,00 -

Total Penerimaan 30.028.646.127,00 30.028.646.128,21 II. PENGELUARAN

1. Penyertaan Modal 4.653.664.000,00 4.000.000.000,00 2. Pembayaran Hutang 20.758.829.600,00 20.758.829.600,00 3. Sisa Labih Perhitungan Tahun

Berjalan - -

Total Pengeluaran 25.412.493.600,00 24.758.829.600,00 TOTAL PEMBAYARAN 4.616.152.527,00 5.269.816.528,21

E. SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERJALAN

30.028.646.127,00 76.033.811.726,55

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2006


b. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT NERACA

PER 31 DESEMBER 2006 AUDITED

URAIAN TAHUN 2006 TAHUN 2005

(Rp.) (Rp.) ASET I. ASET LANCAR

1. Kas di Kas Daerah 2. Kas di Pemegang Kas 3. Piutang Dana Bagi Hasil dan Provinsi 4. Piutang PAD 5. Piutang Pajak Penerangan Jalan PT.PLN 6. Biaya Dibayar Dimuka 7. Persediaan 8. Bagian Lancar Penjualan Anggaran 9. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

JUMLAH ASET LANCAR II. INVESTASI PERMANEN

Pengertian Modal Pemerintahan Daerah

JUMLAH INVESTASI PERMANEN

III. ASET TETAP 1. Tanah 2. Jalan dan Jaringan 3. Gedung dan Bangunan 4. Peralatan dan Mesin 5. Aset Tetap Lainnya

JUMLAH ASET TETAP

IV. ASET LAINNYA 1. Tuntutan Ganti Rugi 2. Tagihan Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA

74.390.829.053,55 -

4.485.092.229,05 2.008.497.703,00 1.162.504.805,00 1.430.859.386,00 3.464.367.156,00

56.672.000,00 4.800.000,00

87.003.622.332,60

24.102.914.538,00

24.102.914.538,00

106.150.911.887,81 496.952.140.219,19 282.633.863.788,25

78.791.648.452,75 11.241.854.525,00

975.770.428.873,00

311.927.089,00 212.123.287,00 524.050.376,00

29.816.522.841,21 - -

1.440.958.583,00 - -

4.010.497.127,00 85.134.000,00

4.800.000,00 35.357.912.551,21

19.344.004.938,00

19.344.004.938,00

102.622.786.421,00 438.728.788.925,00 263.638.709.899,25

60.258.139.972,75 10.878.193.025,00

876.126.618.243,00

416.727.089,00 112.123.287,00 528.850.376,00

JUMLAH ASET 1.087.401.016.119,60 931.357.386.108,21


URAIAN TAHUN 2006 TAHUN 2005

(Rp.) (Rp.) V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Hutang Bunga Bank 2. Hutang Kepada PT.PLN 3. Hutang Kepada PT.ASKES 4. Hutang Kepada Bank SUMUT

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

VI. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1. Hutang Kepada BUMD/N

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

VII. EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR 1. Selisih Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)

Dana Lancar 2. Cadangan Piutang Dana Bagi Hasil Dari

Provinsi 3. Cadangan Piutang PAD 4. Cadangan Piutang Pajak Penerangan Jalan

PT.PLN 5. Cadangan Biaya Bayar Dimuka 6. Cadangan Persediaan 7. Bagian Lancar Penjualan Angsuran 8. Bagian Lancar TGR Dikurang: Dana yang Disediakan untuk Membayar Hutang Jangka Pendek

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

VIII. EKUITAS DANA INVESTASI 1. Diinvestasikan dalam Investasi Permanen 2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3. Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

JUMLAH EKUITAS DANA

-

1.834.544.387,00 3.167.194.476,00

-

5.001.738.863,00

5.001.738.863,00

74.390.829.053,55

4.485.092.229,05 2.008.497.703,00

1.162.504.805,00

1.430.859.386,00 3.464.367.156,00

56.672.000,00 4.800.000,00

(5.001.738.863,00) 82.001.883.469,60

24.102.914.538,00 975.77.428.873,00

524.050.376,00 1.000.397.393.787,00

1.082.399.277.256,60

- -

22.255.572.500,00

22.255.572.500,00

1.317.235.882,00

1.317.235.883,00 23.572.808.382,00

29.816.522.841,21

- 1.440.958.583,00

4.010.497.127,00 85.134.000,00

4.800.000,00

(22.255.572.500,00) 13.102.340.051,21

18.026.769.056,00 876.126.618.243,00

528.850.376,00 894.682.237.675,00

907.784.577.726,21

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.087.401.018.119,60 931.357.386.108,21 Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2006


c. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT LAPORAN ALIRAN KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006 AUDITED

URAIAN TAHUN ANGGARAN ANGGARAN REALISASI

1 2 3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

I. Arus Kas Masuk

A. Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 11.718.300.000,00 9.640.258.563,60 2. Pendapatan Restribusi 5.132.290.000.00 4.344.634.675,00 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 3.614.000.000,00 4.655.609.949,84

Sub Jumlah 20.664.590.000,00 18.640.503.288,44 B. Pendapatan Dana Perimbangan Dari

Pemerintah Pusat

1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 108.587.287.319,00 128.013.886.166,00 2. Dana Alokasi Umum 484.070.000.000,00 484.070.000.000,00 3. Dana Alokasi Khusus 29.699.138.700,00 29.699.138.700,00 4. Bantuan Keuangan 3.480.000.000,00 3.480.000.000,00

Sub Jumlah 625.939.426.019,00 645.263.024.866,00 C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1. Bantuan Dana Adhos dari Pemerintah Pusat

- -

2. Dana Darurat - - Sub Jumlah - -

Jumlah Arus Kas Masuk 646.501.016.019,00 663.903.528.154,44 II. Arus Keluar Kas

1. Belanja Pegawai 341.635.930.857,00 299.412.148.549,10 2. Belanja Barang 79.022.521.329,00 75.922.587.126,00 3. Belanja Perjalanan Dinas 13.145.785.000,00 12.311.869.684,00 4. Belanja Pemeliharaan 79.189.984.435,00 75.373.672.467,00 5. Belanja Bagi Hasil 1.962.000.000,00 1.962.000.000,00 6. Belanja Bantuan Keuangan 30.634.411.500,00 28.013.444.500,00 7. Belanja Tak Tersangka 2.000.000,00 -

Sub Jumlah 545.790.633.121,00 493.495.722.326,10 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIONAL (I-II)

100.710.382.898,00 493.495.722.326,10

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

I. Arus Kas Masuk Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Penerimaan dari Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Sub Jumlah



ANGGARAN REALISASI

1 2 3 II. Arus Keluar Kas

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2. Pembelian Aset Tetap-Publik 92.821.009.565,00 87.569.971.200,00 3. Pembelian Aset Tetap-Publik 12.505.525.880 12.073.839.400,00

Sub jumlah 105.326.535.425,00 99.643.810.630,00

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

(105.326.535.425,00)

(99.643.810.630,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

I. Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Obligasi 10.000.000.000,00 -

Sub Jumlah 10.000.000.000,00 - II. Arus Keluar Kas

1. Penyertaan Modal 4.635.664.000,00 4.000.000.000,00 2. Pembayaran Hutang 20.758.829.600,00 20.758.829.600,00

Sub Jumlah 25.412.493.600,00 24.758.829.600,00 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

(15.412.493.600,00)

(24.758.829.600,00)

KENAIKAN / PENURUNAN KAS (20.028.646.127,00) 46.005.165.598,34 SALDO AWAL KAS 20.028.646.127,00 30.028.646.128,21

SALDO AKHIR KAS - 76.033.811.726,55

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun 2006


1) Latar Belakang Penyusunan Neraca

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.105 tahun

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan No.

108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertangungjawaban, Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan APBD, Pemerintah Kabupaten Langkat menyajikan Laporan


Keuangan Daerah tahun yang berakhir per 31 Desember 2006 sebagai unsur dari

Laporan Pertanggungjawaban Bupati Langkat.

Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani

penyusunan Laporan Keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu

mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya

kedalam pos-pos neraca.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan

gambaran keuangan yang lebih kepada masyarakat, serta dimaksudkan juga dapat

digunakan untuk :

a) Akuntabilitas

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan

pemerintah secara periodik.

b) Manajerial

menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan

pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan penegendalian yang

efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

c) Transparansi

menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.


2) Kebijakan Akuntansi

a) laporan keuangan pemerintah kabupaten Langkat disusun dengan mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

b) masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 januari dan

berakhir 31 Desember

c) mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta Asing dikonversi

berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca

d) Basis Akuntansi

basis akuntansi, yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Langkat adalah :

(1) basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

(2) basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas

e) Pendapatan

(1) pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah Kabupaten

Langkat yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan

yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Langkat, yang tidak perlu

dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

(2) pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah Kabupaten

Langkat

(3) pembukuan pendapatan dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto,

yakni dengan membukukan penerimaan bruto atas pendapatan


(4) pengembalian/ koreksi penerimaan pendapatan yang terjadi pada

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan,

sedangkan atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar

f) Belanja

(1) belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Laporan Keuangan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali (menjadi beban)

Pemerintah Kabupaten Langkat.

(2) belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah

Kabupaten Langkat. Khusus pengeluaran kepada Pemegang Kas diakui

pada saat dipertanggungjawabkan

(3) belanja dalam Laporan Keuangan diklasifikasikan ke dalam Belanja

Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal,

Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan

(4) koreksi atas pengeluaran (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada

periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurang belanja.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran

belanja dibukukan dalam ekuitas dana lancar.

g) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit

adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja

h) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten

Langkat, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali


atau akan diterima kembali dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau

memanfaatkan surplus anggaran

i) Sisa Lebih/kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi surplus/defisit

dengan pembiayaan netto

j) Aset dalam neraca diakui pada saat diterima atai diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah

k) Persediaan

(1) persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional Pemerintah kabupaten Langkat dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk digunakan/dijual/diserahkan

dalam rangka pelayanan masyarakat

(2) persediaan dicatatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil

inventarisasi fisik.

(3) persediaan, dinilai dalam neraca dengan cara :

(a) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian

(b) harga standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri

(c) harga wajar atau harga estimasi apabila diperoleh dengan cara lainnya,

seperti Donasi

l) Investasi permanen

(1) investasi permanen dinilai berdasarkan harga perolehan (historical cost)

termasuk di dalammya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk

memperoleh investasi permanent


(2) harga perolehan dalam Valuta Asing dinyatakan dalam mata uang rupiah

dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang

berlaku pada saat tanggal transaksi

(m) Aset tetap

(1) aset tetap yang perolehannya hingga 22 september 2003 dinilai berdasrkan

harga pasar yang penilaiannya telah dilakukan oleh Konsultan

PT.Surveyor Indonesia Medan, aset tetap perolehannya setelah tanggal 22

september 2003 dinilai berdasrkan harga perolehan (historical cost)

termasuk didalammya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk

memperoleh Aset Tetap.

(2) harga perolehan aset tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung,

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,

sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berhubungan hingga aset

tetap tersebut siap dugunakan..

(3) Aset Tetap Dalam Pengerjaan dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya

yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut

(4) Nilai Aset Tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang

nilainya apabila terjadi penghapusan yang telah ditetapkan oleh Bupati

Langkat

(5) Nilai Aset Tetap Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam neraca tidak

disusutkan


(6) Nilai Aset Tetap dalam Neraca Pemerintahan Kabupaten Langkat tidak

termasuk Aset Tetap yyang dipisahkan (Aset Tetap BUMN/BUMD dan

Perusahaan lainnya)

n) Aset Lainnya

(1) Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang lain-lain dinilai sebesar nilai

nominal

(2) Bangunan berdasrkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkam

nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.

(3) Dana Cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari

pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal)

ditambah dengan hasil yang diperoleh.

o) Kewajiban

(1) Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan

masa lalu

(2) Hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka

panjang

(3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiaban timbul

(4) Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban

tersebut

(5) Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal

transaksi.


B. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan

Kabupaten Langkat


Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi

mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam

satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun

pembiayaan. Realisasi anggaran tahun 2006 ini disusun berdasarkan jumlah

realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-

masing anggarannya sesuai dengan APBD kabupaten Langkat Tahun 2006.

jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup

semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang

masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk

pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya

didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan laporan realisasi

anggaran adalah menyajikan informassi mengenai kemampuan merealisasikan

pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran

belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk

mengalopkasikan surplus atau menutup defisit.

Pada laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Langkat

menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya.

Walaupun dalam prakteknya sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih

kecil dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Dari tabel diatas


dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran

sebesar Rp. 20.664.590.000,00 yang terdiri dari 3 (tiga) jenis pendapatan masng-

masing Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 11.718.300.000,00., pendapatan

retribusi sebesar Rp. 5.132.290.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah sebesar Rp. 3.814.000.000,00, ketiga jenis pendapatan tersebut tidak mencapai

target. Pencapaian anggaran (target) tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar 9o,20% berada pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dengan anggaran Rp.3.814.000.000,00, dengan realisasinya

Rp.4.655.609.949,84. Pada kelompok dana perimbangan dengan pencapaian

anggaran sebesar 103,10% yang terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan, masing-

masing bagi hasil pajak dan buka pajak melebihi anggaran dengan pencapaian

sebesasr 117,89% dari target Rp.108.587.287.319,00, dengan realisasinya

Rp.128.013.886.166,00. Jenis pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai

dengan anggaran sebesar Rp.484.070.000.000,00 dengan realisasinya 100%. Dana

Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.29.699.700,00 dengan realisasinya 100%.

Begitu juga dengan rekening belanja, jumlah belanja yang dianggarkan sebesar

Rp.651.117.168.546,00 dengan realisasinya sebesar Rp.593.139.532.956,10.

sedangkan pembiayaan pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pembiayaan di

sisi penerimaan dari anggaran Rp.30.028.646.127,00 dengan realisasinya

Rp.30.028.646.128,21 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun

lalu dengan anggaran sebesar Rp.30.028.646.127,00 sedangkan penerimaan

pinjaman dan obligasi dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,00 tidak

terealisasi. Dari sisi pengeluaran ditargetkan sebesar Rp.25.412.493.600,00


terelisasi sebesar Rp.24.758.829.600,00 atau 97,43%. Dengan demikian diperoleh

kelebihan pembiayaan sebesar Rp.5.269.816.528,21 atau 114,16% dari yang

dianggarkan. Meskipun dana yang dianggarkan tidak dapat terealisasi

sepenuhnya, tapi pemerintahan kabupaten Langkat sudah dapat menyajikan

Laporan Realisasi Anggaran dengan baik. Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintahan Kabupaten Langkat telah menyajikan berupa perhitungan atau

pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran, baik pada

kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pos-pos pada Laporan Realisasi

Anggaran telah disajikan sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 (SAP).

Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari

anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan telah diakui pada saat

diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan pada laporan realisasi

anggaran telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Belanja diakui pada

saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah, belanja sudah

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Penerimaan

pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, dan juga

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu

periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Namun dalam penyajian

nama laporan masih mengikuti Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu Laporan

Perhitungan APBD bukannya Laporan Realisasi Anggaran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat

pada tahun 2006 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan


telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi

Anggaran yang disajikan oleh Pemerintahan Kabupaten Langkat yang telah

diaudit dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut, walaupun

Pemerintahan Kabupaten Langkat sering mengalami keterlambatan dalam

penyampaian laporan keuangan.

b. Neraca

Neraca daerah merupakan salah salah satu dari laporan keuangan daerah.

Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas

dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintahan Kabupaten Langkat menyusun

neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya

ke dalam pos-pos neraca.

Pada tahun anggaran per 31 Desember 2005 pada pos aset, jumlah aset lancar

sebesar Rp. 35.357.912.551,21, jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp.

19.344.004.938,00, jumlah aset tetap sebesar Rp. 876.126.618.243,00, dan jumlah

aset lainnya sebesar Rp. 528.850.376,00. Maka total aset pemerintahan kabupaten

Langkat pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 931.357.386.108,21. Pada

pos kewajiban, jumlah kewajiban jangkan pendek sebesar Rp. 22.255.572.500,00,

jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 1.317.235.882,00, jumlah ekuitas

dana lancar Rp. 13.102.340.051,21, jumlahh ekuitas dana jangka panjang Rp.

907.784.557.726,21. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan

kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp.

931.357.386.108,21.


Pada tahun anggaran 2006, pada pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp.

87.003.622.332,60, jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp.

24.102.914.538,00, jumlah aset tetap sebesar Rp. 975.770.428.873,00, dan jumlah

aset lainnya sebesar Rp. 524.050.376,00. Maka total aset pemerintahan kabupaten

Langkat pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 1.087.401.018,60. Pada

pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 5.001.738.863,00,

jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0, jumlah ekuitas dana lancar Rp.

82.001.883.436,60, jumlah ekuitas dana jangka panjang Rp.

1.000.397.393.787,00. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan

kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp.

1.087.401.016.119,60.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat telah

menyajikan informasi aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir tahun

anggaran.Pemerintahan Kabupaten Langkat telah mengklasifikasikan asetnya

dalam aset lancar dan nonlancar serta telah mengklasifikan kewajibannya menjadi

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban telah diklasifikasikan

sesuai dengan waktu pembayarannya. Ekuitas dana telah disajikan dalam neraca

yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Dimana dalam

neraca yang disajikan Pemerintahan Kabupaten Langkat membandingkan antara

neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada

neraca Pemerintahan Kabupaten Langkat telah dicantumkan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.


c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan

arus keluarnya kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat selama tahun

anggaran 2006. berdasarkan hasil pemrikasaan kas oleh Badan Pengawas Daerah

Kabupeten Langkat terdapat,

- Saldo Kas per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 76.033.811.716,55

- Saldo Kas pada pemegang Kas yang

belum disetor s/d 31-12-2005 sebesar Rp. –

- Saldo Akhir Kas 2006 Rp. 76.033.811.716,55

Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aktivitas antara lain :

1) Aktivitas operasi

Merupakan indikator yang menujukkan kemampuan operasi Pemerintah

Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan

operasional yang bersumber dari arus kas masuk pada tahun anggaran 2006 di

luar pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu. Besarnya arus

kas masuk dari aktivitas operasi selama tahun anggaran 2006 sebesar Rp.

663.903.528.154,44 dan dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasional

sebesar Rp. 493.495.722.326,10 sehingga mendapat surplus operasional

sebesar Rp. 170.407.805.828,34

2) Aktivitas investasi

Menggambarkan penerimaaan dan pengeluaran kas bruto berkaitan dengan

perolehan atau pelepasan sumber daya ekonomi yang ada, yang bertujuan

untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada


masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investai

tahun anggaran 2006 minus Rp. 99.643.810.630,00 menunjukan bahwa dalam

tahun 2006 pemerintah kabupaten Langkat melakukan pelepasan asetnya,

namun penambahan aset tetap lebih besar dari pada nilai pelepasan aset tetap

sebesar Rp. 99.643.810.630,00 merupakan Barang Investasi Kekayaan Daerah

Kabupaten Langkat mutasi tambah dalam Neraca Pemerintah Kabupaten

Langkat per 31 Desember 2006.

3) Aktivitas pembiayaan

Menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan

surplus atau defisit anggaran pada tahun 2006. ini dapat dilihat dimana tidak

ada arus masuk kas. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan

adalah sebesar Rp. 24.758.829.600,00. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa

telah terjadi kenaikan kas bersih selama tahun anggaran 2006, denagn

perincian sebagai berikut:

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 170.047.805.828,34

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Innvestasi Rp. (99.643.810.630,00)

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp (24.758.829.600,00)

Kenaikan kas Rp. 46.005.165.598,34

Laporan arus kas pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aktivitas-aktivitas pada laporan arus kas

telah disajikan secara benar dan telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan. Kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari

aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.


Arus kas dari aktifitas perasi telah disajikan dengan metode langsung. Meted

langsung mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran

kas bruto. Secara garis besar laporan arus kas pada Pemerintahan Kabupaten

Langkat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, walupun dalam

penyajian halaman muka dari laporan arus kas atau nama laporan masih

menggunakan nama sesuai dengan Kepmendagri No, 29 tahun 2002 yaitu Laporan

Aliran Arus Kas. Seharusnya nama dari laporan menurut SAP adalah Laporan

Arus Kas.


Sebagaimana seperti teori-teori yang telah disampaikan pada bab-bab

sebelumnya Pemerintahan Kabupeten Langkat pada tahun 2006 juga menyajikan

Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan

Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 telah berpedoman

pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Catatan atas Laporan Keuangan

menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan

dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pengungkapan untuk masing-masing

pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang

pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Catatan atas Laporan Keuangan

pada Pemerintahan Kabupaten Langkat telah disajikan secara sistematis. Catatan

atas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat meliputi

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk


pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintahan Langkat telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang berisi

dasar penyusunan laporan keuangan daerah dan kebijakan-kebijakan akuntansi

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian

penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja

serta basis kas untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (neraca).

2. Analisis Strategi-strategi yang Diperlukan Pemerintah Kabupaten

Langkat Terhadap Keberhasilan Menyajikan Laporan Keuangan Sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah diharuskan menerapkannya di

dalam penyajian laporan keuangan. Strategi-strategi yang diperlukan terhadap

keberhasilan dalam menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan tersebut adalah :

a. Komitmen dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu

penerapan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya kejelasan peraturan perundang-

undangan, mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan

dukungan yang kuat bagi pimpinan kepala daerah Pemerintahan Kabupaten

Langkat.


b. Tersedianya Sumber Daya yang Kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan

masing-masing oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPK

selambatbya 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya,

selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan

yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Bupati kepada DPRD.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut memerlukan sumber daya

manusia yang menguasai dan berkompeten dalam penyajian laporan keuangan

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah

terbiasa dengan sistem yang lam, akan enggan mengikuti perubahan. Untuk itu,

penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintan pada Pemerintahan

Kabupaten Langkat perlu dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai

penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

d. Lingkungan atau Masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan

dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan

keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat mengetahui dan memahami

penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun


pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat

mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan

kebijakannya.

3. Analisis Pengaruh Faktor Pendukung Terhadap Keberhasilan Penyajian

Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun

2005 terdapat kendala-kendala seiring dengan penerapannya. Kendala utama yang

dihadapi Pemrintahan Kabupaten Langkat dalam penerapannya adalah sumber

daya manusia. Mengingat perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia

tidak secepat perkembangan akuntansi komersial, sampai dengan saat ini masih

sedikit sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Hal ini

didorong oleh masih kurangnya kepedulian para pimpinan di lingkungan

Pemerintah Daerah untuk mendasrkan keputusannya pada informasi keuangan.

Penempatan pegawai sumber daya manusia di dalam menyajikan laporan

keuangan daerah pemerintahan kabupaten Langkat masih terdapat unsur

nepotisme dan jarang sekali dilandasi oleh dasar pendidikan dan kemampuan

pegawai tersebut. Hal ini tercermin dari hasil penelitian bahwa pemerintahan

kabupaten Langkat belum mampu menyusun dan menyajikan laporan

keuangannya sendiri. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintaha

Kabupaten Langkat masih menggunakan bantuan tenaga konsultan serta

pendampingan dari Depdagri dan BPK. Salah satu penyebabnya adalah karena


sering terjadinya perubahan peraturan-peraturan pemerintah yang membutuhkan

waktu yang lama dalam mensosialiasikannya secara maksimal pada pegawai atau

sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian keuangan

daerah.

Dalam menerapkan setiap peraturan baru kurang dari 50% yang mengerti akan

peraturan tersebut, sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

sering mengalami keterlambatan. Seharusnya pada zaman reformasi saat

ssekarang ini tidak semestinya lagi Pemerintahan Kabupaten Langkat melakukan

hal tersebut, karena tuntutan dan perubahan-perubahan peraturan pemerintah yang

selalu berubah akan membuat pemerintah daerah itu sendiri agak sedikit tersendat

di dalam segi pembangunan maupun segi administrasi pemerintah.

Kendala kedua adalah perangkat pendukung. Meskipun Pemerintahan

Kabupaten Langkat telah mengeluarkan dana sebesar Rp.12.505.525.860,00 untuk

pembelian komputer dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Namun dari

beberapa penyajian laporan keuangan daerah baik setiap ada perubahan peraturan

pemerintah daerah maupun sistem akuntansi pemerintah daerah selalu terlambat.

Hasil yang diharapkan dari penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

dengan komputerisasi sebenarnya adalah penghematan anggaran yang berlebihan.

Selain itu dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang

memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu prinsip

good governance akan tercipta peningkatan kepercayaan stakeholder seperti pihak

legislatife, dunia usaha, masyarakat, peningkatan kepercayaan dunia internasional,

investor dan lembaga-lembaga donor serta peningkatan kepercayaan dan


pemberian informasi yang handal kepada berbagai pihak akan sangat bermanfaat

dalam usaha peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Saat ini dorongan untuk mengembangkan akuntansi pemerintahan daerah

adalah lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan, bukan

karena kebutuhan akan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan

dan peningkatan kinerja. Namun pemerintah daerah masih banyak

mempertimbangkannya mungkin karena berkaitan dengan dana untuk

mengembangkan sumber daya manusia maupun Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah. Hal ini akan menganggu peningkatan dalam pemberian pelayanan

maksimum bagi publik sehingga timbul ketidakpercayaan publik terhadap kinerja

pemerintah daerah yang dihasilkan belum optimal. Disamping itu juga proses

desentralisasi dan otonomi daerah masih belum dapat dijalankan sepenuhnya

karena ada beberapa kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas

terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang

dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Langkat untuk mengatasi kendala

tersebut adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktur, agar stabilitas yang mantap,

aman, dan kondusif dapat tercapai.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun

anggaran 2006 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah diaudit

oleh BPK.

2. Pada tahun anggaran 2006, Pemerintahan Kabupaten Langkat di dalam

penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintahan. Namun dalam hal nama laporan Realisasi Anggaran dan nama

laporan Arus Kas, Pemerintahan Kabupaten Langkat masih menggunakan

nama laporan yang ditentukan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

3. Untuk menyesuaikan perubahan penyajian Laporan Keuangan dari

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 ke Standar Akuntansi Pemerintahan,

Pemerintahan Kabupeten Langkat perlu melakukan konversi Laporan

Keuangan.

4. Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2006 belum

menyajikan Laporan Keuangan Daerah tepat waktu. Walaupun pada laporan

keuangan tersebut dibuat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006, tapi

pada kenyataannya laporan keuangan baru selesai disusun atau disyahkan pada


akhir Juli 2007, yang menurut ketentuan seharusnya disyahkan pada 6 (enam)

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

5. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Kabupaten

Langkat masih menggunakan bantuan tenaga Konsultan dan pendampingan

dari BPK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia atau

pegawai masih rendah dalam menjalankan dan mengoperasikan apliksi Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuangan sendiri.

Salah satu penyebabnya dimana sering terjadinya perubahan-perubahan

Peraturan Pemerintah, yang membutuhkan waktu lama dalam

mensosialisasikannya kepada setiap pegawai yang terlibat di dalam penyajian

laporan keuangan daerah. Disamping itu juga karena disebabkan oleh

keterbatasan perangkat pendukung atau infrastuktur berupa komputer dan

software.

6. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2006, kinerja Pemerintahan

Kabupaten Langkat yang dihasilkan belum optimal karena dalam berbagai

kasus masih ditemukan kurangnya rasa tanggung jawab aparatur pemerintah

terhadap tugas yang dibebankan, disamnping itu proses desentralisasi dan

otonomi daerah masih belum dijalankan sepenuhnya oleh karena adanya

beberapa kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas terutama

antara pemerintah pusat dan daerah.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten Langkat

dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah telah berpedoman sepenuhnya

pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran berikutnya

hendaknya dalam penyajian nama laporan keuangan tidak lagi mengacu pada

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 agar penyajian laporan keuangan daerah

yang benar-benar efektif dapat terwujud dan Laporan Keuangan Daerah yang

disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan tersebut.

2. Untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten

Langkat dapat menyajikan laporan keuangan daerah tepat waktu sesuai dengan

kalender anggaran tahunan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang

berlaku dan tidak terjadi lagi keterlambatan.

3. Kualitas atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam

penyajian laporan keuangan lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan

teknis maupun nonteknis mengenai penyajian laporan keuangan yang baik,

sehingga Pemerintahan Kabupaten Langkat mampu menyajikan laporan

keuangan sendiri dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah

Daaerah tanpa harus menggunakan bantuan tenaga konsultan lagi dan setiap

ada perubahan peraturan yang baru sumber daya manusianya dapat

mengikutinya. Begitu juga kualitas atau jumlah perangkat pendukungnya baik


berupa komputer, laptop, ataupun software diperbanyak lagi, agar penyajian

laporan keuangan lebih cepat dan akurat.

4. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintah Kabupaten

Langkat dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk

menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga

tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi, akuntabilitas, dan

kepemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.


DAFTAR PUSTAKA

Arif, Bahtiar dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Salemba Empat,

Jakarta.

----------------, 2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.

----------------.,2007, Audit Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Erlina dan Sri Mulyani, 2007. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan

Manajemen. USU Press, Medan.

Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah. USU Press, Medan.

Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan

Telaah Kritis –PP No. 24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

---------------, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi

3, Salemba Empat, Jakarta.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Sumatera Utara, 2004. Buku

Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi,

Fakultas Ekonomi USU, Medan.

Kenneth dan Jane, 2005. SIM: Mengelola Perusahaan Digital, Penerbit Andi,

Yogyakarta.


Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat,

Jakarta.

Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari, 2001. Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi

Profit yang Kompetitif, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nordiawan, Deddy, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis cetakan kedelapan, Alfabeta, Bandung.

Susilo,2002. Audit Sumber Daya Manusia, Penerbit Gema Amini, Jakarta.

Ulum, Ihyahul MD, 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi

Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002

.Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta

-----------------------, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

SKRIPSI ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH...

Documents