SKRIPSI PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN JUMLAH PEKERJA MISKIN, REALISASI ZAKAT, ANGKA HARAPAN HIDUP, ANGKA MELEK HURUF, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENGELUARAN RATA- RATA PERKAPITA TAHUN 2011-2015 Disusun Oleh: T. MUHAMMAD GHUFRAN NIM: 140602003 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2018 M/1439 H
145
Embed
SKRIPSI · 2018-12-19 · Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-raniry, keluarga besar LDK Ar-risalah UIN Ar-raniry, keluarga besar Al-Mahira Islamic Economics Community
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKRIPSI
PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
BERDASARKAN JUMLAH PEKERJA MISKIN, REALISASI
ZAKAT, ANGKA HARAPAN HIDUP, ANGKA MELEK HURUF,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENGELUARAN RATA-
RATA PERKAPITA TAHUN 2011-2015
Disusun Oleh:
T. MUHAMMAD GHUFRAN
NIM: 140602003
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H
SKRIPSI
PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
BERDASARKAN JUMLAH PEKERJA MISKIN, REALISASI
ZAKAT, ANGKA HARAPAN HIDUP, ANGKA MELEK HURUF,
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENGELUARAN RATA-
RATA PERKAPITA TAHUN 2011-2015
Disusun Oleh:
T. MUHAMMAD GHUFRAN
NIM: 140602003
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H
iii
iv
v
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan
barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Metode dalam
perhitungan kemiskinan badan pusat statistik menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran.
Hidup dalam kemiskinan selain hidup dalam kekurangan
uang dan tingkat pendapatan rendah, juga banyak hal lain,
diantaranya seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah,
kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, perlakuan tidak adil
dalam hukum, serta ketidak berdayaan dalam menentukan jalan
hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam
empat bentuk, yaitu:
a. Kemiskinan absolut, adalah kondisi dimana seseorang
memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan,
17
sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan
yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
b. Kemiskinan relatif, adalah kondisi miskin diakibatkan
pengaruh kebijakan pembangunan yang belum
menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan
ketimpangan pada pendapatan.
c. Kemiskinan kultural, kondisi ini mengacu pada persoalan
sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh
faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk
memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak
kreatif meskipun ada bantuan dari pihak lain.
d. Kemiskinan struktural, adalah situasi miskin yang
disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya
yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial
politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan,
malah seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.
Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
a. Kemiskinan alamiah, adalah kemiskinan yang berkaitan
dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana
umum, serta keadaan tanah yang tandus yang terjadi
secara natural.
b. Kemiskinan buatan, kemiskinan ini lebih banyak
diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan
yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai
18
sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada
secara merata.
Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah
rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kilokalori perkapita
perhari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola
konsumsi penduduk), dan konsumsi nonmakanan. Patokan
kecukupan 2100 kilokalori ini berlaku untuk semua umur, jenis
kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta
perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut
dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan
dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.
Sehingga pekerja miskin dapat didefinisikan sebagai kondisi para
pekerja yang berada dalam ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran.
2.2 Zakat
2.2.1 Pengertian Zakat
Zakat secara etimologis memiliki arti kata berkembang (an-
namaa), mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (albarakatu).
Sedangkan secara terminologis zakat memiliki arti mengeluarkan
sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada
golongan tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula
(Hafidhuddin, 2002). Zakat berarti at-Thahuru yang bermaksud
membersihkan dan mensucikan. Kedua zakat bermakna al-
19
Barakatu yaitu berkah, orang yang membayar zakat hartanya
selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Ketiga, zakat
bermakna an-Numw yang artinya tumbuh dan berkembang.
Keempat zakat bermakna as-Shalahu yang artinya beres atau
bagus. Orang yang membayar zakat hartanya selalu bagus dan
terhindar dari masalah.
Menurut ulama fiqih makna zakat berarti sejumlah harta
tertentu yang diwajibkan Allah swt diberikan kepada orang yang
berhak menerimanya. Karena ulama ushuliyyin membahas zakat
dalam pokok bahasan kedua setelah ibadah shalat, sesuai dengan
urutan al-Quran dan Sunnah. Namun secara istilah zakat
bermakna mengeluarkan harta (tertentu) yang telah diwajibkan
Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya, dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat
dan rukunnya.
Hubungan antara makna zakat menurut Bahasa dan
menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta
yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh dan
berkembang, suci dan baik (Hafidhuddin, 2002).
Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 secara eksplisit
menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki
petugas khusus dalam pengelolaannya. Sebagai perwujudan syiar
Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami, maka provinsi
Aceh merupakan salahsatu daerah yang memiliki institusi amil dan
20
menjadikan zakat, infaq dan sedekah sebagai salahsatu pendapatan
asli daerah. Al-Qardhawi mengatakan bahwa tujuan mendasar
ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam
persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain.
Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-
persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang
miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut
keduniawian lainnya (Al-Qardhawi, Spektrum Zakat Dalam
Membangun Ekonomi Kerakyatan, 2005). Zakat menjadi sarana
transfer harta dari kelompok kaya kepada kelompok miskin.
Sementara itu, El-Din juga menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat
diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi
kemiskinan (El-Din, 1986). Kondisi para pekerja yang sejahtera dan
terbebas dari belenggu kemiskinan tentu akan mendorong kinerja
daripada pekerja tersebut.
2.2.2 Dasar Hukum
Kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang sangat
fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan,
juga ekonomi dan social. Di antara aspek-aspek ketuhanan
(transcendental) adalah banyaknya ayat-ayat alqur’an yang
menyebut masalah zakat (Nuruddin, 2006).
Pada surat at-Taubah: 60 telah ditegaskan bahwa orang-
orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir dan
21
miskin. Begitu juga diantara tujuan zakat adalah menghapuskan
kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan.
لفا ؤا م ال ا وا ها نيا عالاي ل عاام ال ني وا اك سا ما ااء واال قا ف ل قاات ل ناا الصدا إ و ل ة ق يل فايضا ب ن الس ب ا يل الل وا ب نيا واف سا غاارم ال قااب وا ل ف ا نا الل وا ة م
ي ي حا عال واالل
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-
Taubah [9]: 60)
2.2.3 Manfaat danTujuan Zakat
Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus
berinfaq dan bershadaqah yang demikian mutlak dan tegas itu,
disebabkan karena di dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah
dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik, bagi orang yang
harus berzakat (muzakki), penerima (mustahik) maupun masyarakat
keseluruhan (Hafidhuddin, 2002).
Manfaat zakat antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT,
mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia
22
dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi,
menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan
ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta
yang dimiliki.
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang
yang lemah secara ekonomi) maupun mustahik lainnya
kearah kehidupannnya yang lebih baik dan lebih
sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah
Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus
memeberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin
timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat
orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak
memperdulikan mereka.
3. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan
dan distribusi harta. Dengan zakat dikelola dengan baik,
dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi
sekaligus pemerataan pendapatan.
4. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun
prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti
saran ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan
ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas
sumber daya manusia (SDM) muslim.
5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang
baik dan benar
23
Tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial
ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan
ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin
sehingga terjadi keadilan. Para cendekiawan muslim banyak yang
menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang
menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun
secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit
yaitu:
1. Menyucikan harta dan jiwa muzakki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama
umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
5. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial)
dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di
dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara
keduanya.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri
seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
8. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
9. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan,
sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat
meningkatkan kekhusyukan ibadat kepada Allah SWT.
10. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan
24
sosial (Al-Qardhawi, Hukum Zakat, 2007).
Selain memliki arti penting religius, zakat juga memainkan
peranan yang amat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi
kaum muslimin serta bagi struktur finansial negara islam. Zakat
tidak hanya memberi dana untuk kesejahteraan sosial akan tetapi
juga kesejahteraan di sektor seperti pendidikan, kesehatan dana jasa-
jasa sosial lainnya (Chaudry, 2012).
2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dalam UNDP (United Nations Development Programme),
pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar
pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging people’s
choices). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada
dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam
konsep pembangunan SDM, pembangunan seharusnya dianalisis
serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari
pertumbuhan ekonominya. Menurut Mankiw (2003 dalam
Nurmainah 2013) modal manusia adalah pengetahuan dan
kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan
mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam
pekerjaan (on the job training) untuk para pekerja dewasa. Seperti
halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan
kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk
meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam
bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar (Nurmainah, 2013).
25
IPM merupakan indikator tingkat pembangunan manusia
suatu wilayah yang dihitung melalui perbandingan dari angka
harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Indeks
pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak
digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan
secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap
sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah
dilakukan beberapa tahun sebelumnya.
IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk
mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara
(Subandi, 2016). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi
dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok
pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status
kemampuan dasar (basic capabilities) manusia. IPM dihitung
berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen
yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka
melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian
pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli.
Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development
Report, 1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan
manusia adalah:
a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat
perhatian.
26
b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-
pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan
pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan
manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan,
dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada
upaya meningkatkan kemampuan (capability) manusia tetapi
juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia
tersebut secara optimal.
d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok,
yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan
pemberdayaan.
e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan
tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan
untuk mencapainya.
Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk
memperbanyak pilihan, diantaranya pilihan untuk berumur panjang
dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses
terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara
layak (BPS, 2017). Untuk menjamin tercapainya tujuan
pembangunan manusia, empat hal pokok yang peril diperhatikan,
yaitu:
a. Produktivitas
Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan
produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses
27
penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pertumbuhan
ekonomi merupakan himpunan bagian dari model
pembangunan manusia.
b. Pemerataan
Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk
mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan
sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan
untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga
mereka dapat mengambil manfaat dam berpartisipasi dalam
kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
c. Kesinambungan
Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus
dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga
generasi yang akan datang. Sumber daya fisik, manusia dan
lingkungan harus terus diperbaharui.
d. Pemberdayaan
Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan
proses yang akan menentukan (bentuk dan arah) kehidupan
mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat
dari proses pembangunan.
Menurut United Nations Development Programme (UNDP),
dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator
komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata
suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang
diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir. pendidikan yang
28
diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf
penduduk usia 15 tahun ke atas, standar hidup yang diukur dengan
pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan daya beli.
Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menetapkan suatu
formula yang kompleks, yang dibagi menjadi 3 kelompok:
1. Negara dengan pembangunan manusia rendah (low human
development) bila nilai HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,59
2. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah
(medium human development) bila nilai HDI berkisar antara
0,51 hingga 0,78
3. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (high
human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,80
hingga 1,0. (Subandi, 2016)
Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan
konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup secara fisik,
mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit faktor yang
teramat penting dalam keberhasilan pembangunan yaitu dapat
terlihat pada faktor tenaga kerja sebagai bagian inti dari sumber daya
manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya
manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan
kualitas dasar pekerja yang kemudian akan memperbesar
kesempatan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan yang
29
berkelanjutan dan pertumbuhan nasional. Pembentukan modal
manusia dalam penelitian ini adalah proses dalam memperoleh dan
meningkatkan jumlah pekerja yang mempunyai keahlian,
pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan
ekonomi suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya
dikaitkan dengan kesejahteraan pada para pekerja sebagai sumber
yang kreatif dan produktif. Rasionalnya bahwa pekerja dianggap
sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu
pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga
pekerja yang handal sangat mempengaruhi proses pembangunan.
2.3.1 Komponen Pembangunan Manusia
Lembaga United Nations Development Programme (UNDP)
telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia
dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks
(HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM
yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah
menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.
Komponen-komponen yang mempengaruhi indeks pembangunan
manusia antara lain, indeks harapan hidup, indeks hidup layak, dan
indeks Pendidikan.
Menurut Todaro pembangunan manusia ada tiga komponen
universal sebagai tujuan utama meliputi:
30
1. Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia
secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila
tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang,
meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan.
Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan
keterbelakangan absolut.
2. Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang
serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri
untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri
pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya.
Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri).
3. Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan
kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum
dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia.
Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai
kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh
pengejaran dari aspek-aspek materil dalam kehidupan.
Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata
dipilih tapi kitalah yang memilih (Todaro, 2003).
2.3.2 Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka perkiraan
daripada rata-rata usia yang ditempuh seseorang selama hidup.
Angka Harapan Hidup dijadikan indikator indeks pembangunan
manusia dalam mengukur capaian kesehatan suatu individu pada
31
suatu daerah. Angka Harapan Hidup dapat didefinisikan secara
umum sebagai rata-rata usia yang mungkin dicapai individu yang
lahir pada tahun tertentu. Pendekatan tidak langsung (Indirect
estimation) digunakan dalam menghitung Angka Harapan Hidup.
Data yang digunakan dalam menghitung Angka Harapan Hidup
terdiri dari Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup
(AMH). Selanjutnya untuk menghitung indeks harapan hidup
digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP,
dimana 85 tahun adalah angka tertinggi sebagai batas atas untuk
penghitungan indeks dan terendah 25 tahun.
2.3.3 Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator yang
dapat dijadikan ukuran kesejahteraan social yang merata dengan
melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf.
Tingkat melek huruf dari penduduk dapat dijadikan sebuah ukuran
dalam melihat kapabilitas dasar SDM guna kemajuan suatu bangsa.
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis
dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum
untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum
untuk angka melek huruf adalah 0. Hal ini menggambarkan kondisi
100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis,
dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.
32
2.3.4 Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat jenjang
penddikan individu atau mengindikasikan seberapa tingginya
pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin
tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin tinggi jenjang
pendidikan yang dicapai. Asumsi yang berlaku dari variabel rata-
rata lama sekolah secara umum adalah semakin tinggi tingkat
pendidikan individu maka semakin tinggi pula kualitas individu,
baik secara pola pikir maupun pola tindakannya. Individu dengan
tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan jenjang waktu lama
sekolah akan memiliki kesempatan dalam memperoleh pekerjaan
dan upah lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya
lebih rendah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata dari
jumlah tahun yang dihabiskan oleh individu yang berusia 15 tahun
ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Angka 15 tahun
merupakan batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah yang
mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan
adalah setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sedangkan 0
tahun adalah batas minimum.
2.3.5 Pengeluaran Perkapita
Pengeluaran perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan
untuk konsumsi makanan maupun non-makanan selama sebulan
dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran
perkapita menggambarkan tingkat daya beli (Purchasing Power
33
Parity) masyarakat, sebagai salah satu komponen yang digunakan
untuk melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah serta
memungkinkan pula dilakukan perbandingan harga-harga riil antar
provinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa
digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang
terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan.. Data
pengeluaran dapat merefleksikan tentang pola konsumsi rumah
tangga secara umum sehingga komposisi pengeluaran rumah tangga
dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi
penduduk (BPS, 2017).
2.4 Keterkaitan Antar Variabel
Pekerja miskin sebagai SDM dapat didefinisikan sebagai
kondisi para pekerja yang berada dalam ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
2.4.1 Keterkaitan Zakat dengan Pekerja Miskin
Pada dasarnya zakat merupakan pengeluarkan harta
(tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan
kepada orang-orang yang berhak menerimanya, salahsatunya
kepada orang miskin dengan kadar haul tertentu dan memenuhi
syarat dan rukunnya. Islam adalah satu-satunya agama yang
menaruh perhatian khusus dalam pengentasan kemiskinan dengan
menjadikan zakat sebagai pilar penting. Umar bin Abdul Aziz dan
34
Harun Al Rasyid merupakan contoh dari pemimpin Islam yang telah
berhasil membuktikan betapa efektifnya zakat dalam memeratakan
dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Firmansyah, 2013).
Provinsi Aceh merupakan salahsatu daerah yang memiliki
institusi amil dan menjadikan zakat, infaq dan sedekah sebagai
salahsatu pendapatan asli daerah. Tujuan mendasar ibadah zakat itu
adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial
seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi
zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut
dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa
memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian
lainnya (Al-Qardhawi, 2005). Zakat menjadi sarana transfer harta
dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Fungsi alokatif zakat
diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi
kemiskinan (El-Din, 1986). Kondisi para pekerja yang sejahtera dan
terbebas dari belenggu kemiskinan tentu akan mendorong kinerja
daripada pekerja tersebut.
2.4.2 Keterkaitan Angka Harapan Hidup dengan Pekerja
Miskin
Angka harapan hidup menunjukan bahwa besarnya
persentase bayi yang lahir akan selamat atau angka perkiraan
daripada rata-rata usia yang ditempuh seseorang selama hidup.
Angka harapan hidup dijadikan indikator dalam mengukur capaian
kesehatan suatu individu pada suatu daerah. Akses kesehatan yang
35
sulit dan mahal dalam pemenuhannya tentu akan menyebabkan
meningkatnya beban pengeluaran bagi pekerja miskin. Angka
harapan hidup cenderung mengalami peningkatan seiring dengan
bertambahnya angka produktifitas pekerja.
2.4.3 Keterkaitan Angka Melek Huruf dengan Pekerja
Miskin
Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator yang
dapat dijadikan ukuran kesejahteraan social serta untuk melihat
kapabilitas dasar pekerja. Pembangunan manusia merupakan
tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia
memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah
negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk
mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta
pembangunan yang berkelanjutan (Putra, 2011).
Ketidakmampuan pekerja dalam melek huruf akan
meningkatkan kondisi pekerja miskin karena menyulitkan pekerja
dalam proses persaingan dunia kerja sehingga hal tersebut akan
berimbas pada rendahnya status kerja dan tingkat upah.
2.4.4 Keterkaitan Rata-Rata Lama Sekolah dengan Pekerja
Miskin
Rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat jenjang
penddikan individu atau mengindikasikan seberapa tingginya
pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah.
36
Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi
pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas SDM yang
diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
seseorang pekerja (Suliswanto, 2010). Naiknya tingkat
kesejahteraan pekerja semakin maka semakin tinggi tingkat
pendidikan pekerja, dimana pengetahuan dan keahlian juga akan
meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas
kerja.
Pekerja dengan produktivitas tinggi akan menghasilkan
keuntungan yang lebih banyak. Sehingga pemberi kerja juga akan
bersedia memberikan upah yang lebih tinggi bagi pekerja yang
bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan
keterampilan dan keahlian pekerja akan mampu meningkatkan
hasil pertanian, karena pekerja yang terampil mampu bekerja secara
efisien. Pada akhirnya pekerja yang memiliki produktivitas yang
tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, hal ini
diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsi.
Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh
rendahnya akses mereka untuk memperoleh terhadap pendidikan
(Sinaga, 2004).
2.4.5 Keterkaitan Pengeluaran Perkapita dengan Pekerja
Miskin
Pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat daya beli
(Purchasing Power Parity) masyarakat, sebagai salah satu
37
komponen yang digunakan untuk melihat status pembangunan
manusia di suatu wilayah serta memungkinkan pula dilakukan
perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar
kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat
menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari
konsumsi perkapita yang telah disesuaikan.
Pengeluaran perkapita dapat menjadi ukuran untuk menilai
tingkat kesejahteraan pekerja miskin. Peningkatan pada sektor
pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan
kesejahteraan pekerja miskin.
2.5 Penelitian Terkait
Gangga Anuraga. Tentang hierarchical clustering
multiscale bootstrap untuk pengelompokan kemiskinan di Jawa
Timur. Penggunaan metode hierarki dengan teknik pengukuran
jarak hanya memberikan satu solusi dalam penyelesaiannya, yaitu
didasarkan pada ukuran kemiripan pada teknik jarak yang
digunakan. Hasil dari penelitian ini menampilkan kelompok kelima
yang terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso,
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan
dapat dikatakan sebagai daerah yang masih cukup tinggi persentase
kemiskinannya dibandingkan dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Yulmardi, dkk. Tentang kinerja pembangunan daerah
kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Cluster Analysis digunakan untuk
mengkategorikan kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut
38
indikator pembangunan ekonomi, SDM, dan infrastruktur serta
menguraikan karakteristiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kota Jambi menempati peringkat pertama dalam kinerja
pembangunan secara keseluruhan, diikuti oleh dari Tanjab Barat dan
Kabupaten Batang Hari.
Warnia Nengsih. Tentang descriptive modelling
menggunakan k-means untuk pengclusteran tingkat kemiskinan di
Propinsi Riau. Kesulitan dalam menentukan wilayah mana yang
mengalami tingkat kemiskinan yang paling tinggi dan normal serta
wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah menjadi sebuah alasan
untuk melakukan metode cluster. Hasil cluster yang diperoleh
dimana record 3 dan record 9 berada pada cluster 2. Record
1,2,4,5,6,7,8,10,11,12 berada pada cluster 3. Tidak ada kota atau
kabupaten yang berada pada cluster 1.
Riyana Putri & Edy Widodo. Tentang analisis hierarchical
clustering untuk pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Tengah
berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) tahun
2015. Hasil dari penelitian menunjukkan kelompok 1 terdiri dari 19
kabupaten/kota, kelompok 2 terdiri dari 3 kabupaten/kota, kelompok
3 terdiri dari 10 kabupaten/kota dan kelompok 4 terdiri dari 3
kabupaten/kota dengan variabel yang ditentukan.
Kumalasari. Tentang analisis pengaruh laju pertumbuhan
ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama
sekolah, pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk terhadap
tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini
39
menunjukkan bahwa variabel angka harapan hidup (AHH),
pengeluaran perkapita disesuaikan, dan jumlah penduduk
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah.
Firmansyah. Tentang zakat sebagai instrumen pengentasan
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Penelitian ini membahas
peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada
kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat di
Indonesia, (2) lembaga zakat resmi belum memainkan peran penting
dalam penggalangan dana zakat, karena masih banyak muzakki yang
menggunakan lembaga zakat tidak resmi, dan (3) alokasi anggaran
untuk mendukung zakat produktif masih terbatas karena beberapa
kendala yang dihadapi. Namun, kehadiran program zakat telah
mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan para
mustahik.
Irfan Syauqi Beik. Tentang analisis peran zakat dalam
mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah
zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat
kemiskinan. Peneliti mengambil studi kasus di Lembaga Amil Zakat
Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika. Penelitian ini
menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu : headcount ratio, untuk
mengetahui berapa jumlah dan persentase keluarga miskin; rasio
kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan, yang
40
digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan; dan
indeks Sen serta indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang
digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Hasil
analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan
persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan
keparahan kemiskinan.
Rahmatina A. Kasri. Penelitiannya yang berjudul
Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia
dijelaskan bahwa zakat merupakan suatu institusi dalam ekonomi
Islam yang unik karena hanya menyasar pada delapan asnaf yang
bertujuan untuk redistribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan,
dan mencapai kesejahteraan sosial. Namun, dampak dan efektivitas
penetapan sasaran zakat untuk mengurangi kemiskinan masih jarang
dilakukan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
dan indeks kemiskinan. Hasil penelitian menemukan bahwa insiden,
kedalaman, dan keparahan kemiskinan antar penerima telah
menurun seiring dengan kontribusi yang telah dilakukan oleh
organisasi pengelola zakat. Terdapat indikasi lain bahwa zakat telah
didistribusikan kepada orang yang tidak beruntung seperti orang
yang tidak berpendidikan ataupun tidak memiliki pekerjaan. Hasil
ini memberikan suatu bukti empiris terkait kontribusi positif dan
efektivitas penetapan sasaran zakat dalam pengentasan kemiskinan
di Indonesia. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah bagaimana
meningkatkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan pada
masyarakat muslim.
41
Anggit Yoga Permana. Tentang analisis pengaruh pdrb,
pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di
Jawa Tenggah tahun 2004-2009 yang mana penelitian tersebut
menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data, yang
terdiri dari data times series selama periode 2004-2009 dan data
cross section35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu
pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data
panel adalah dengan menggunakan fixed effect model (FEM). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB,
pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Laju
pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi derajat
pendidikan dan kesehatan maka akan mengurangi tingkat
kemiskinan.
Whisnu Adhi Saputra. Tentang analisis pengaruh jumlah
penduduk, PDRB, IPM, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan
di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Model regresi yang digunakan
adalah metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least
Squares Regression Analysis) dengan menggunakan panel data
dengan menggunakan pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model).
Penelitian ini menggunakan dummy tahun sebagai salah satu
variabelnya. Penggunaan dummy tahun dalam penelitian ini adalah
untuk melihat variasi tingkat kemiskinan antar waktu di
42
Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah,
IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
di Jawa Tengah, dan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
Adit Agus Prastyo. Tentang analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan studi kasus 35
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007. Penelitian ini
menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum,
pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan
di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan
efek tetap (fixed effect model), dan menggunakan jenis data
sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel
pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat
pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat
kemiskinan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum,
pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan
untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Prima Sukmaraga. Tentang analisis pengaruh IPM, PDRB
perkapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk
miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008. Metode analisis dalam
43
penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan
metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data antar
ruang (cross section) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2008 dengan bantuan software Eviews 4.1. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa
Tengah, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan
jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
Tabel 2.1
Penelitian Terkait
No Judul Penelitian Tujuan Hasil
1 Hierarchical
Clustering
Multiscale
Bootstrap untuk
Pengelompokan
Kemiskinan di
Jawa Timur
(Anuraga,
2015)
Tujuannya
penggunaan
metode hierarki
untuk
mengelompokan
daerah
didasarkan pada
ukuran
kemiripan pada
teknik jarak
yang digunakan.
Hasil dari penelitian
ini menampilkan
kelompok kelima
yang terdiri dari
Kabupaten Jember,
Kabupaten
Bondowoso,
Kabupaten
Situbondo,
Kabupaten
Probolinggo,
Kabupaten Pasuruan
dapat dikatakan
sebagai daerah yang
masih cukup tinggi
persentase
kemiskinannya
44
Tabel 2.1-Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Hasil
dibandingkan dengan
kelompok 1, 2, 3,
dan 4.
2 Kinerja
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/Kota
di Provinsi
Jambi
(Yulmardi,
2015)
Cluster Analysis
digunakan untuk
mengkategorika
n kabupaten/
kota di Provinsi
Jambi menurut
indikator
pembangunan
ekonomi, SDM,
dan infrastruktur
serta
menguraikan
karakteristiknya.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
Kota Jambi
menempati peringkat
pertama dalam
kinerja pembangunan
secara keseluruhan,
diikuti oleh dari
Tanjab Barat dan
Kabupaten Batang
Hari.
3 Tentang
Descriptive
Modelling
Menggunakan
K-Means untuk
Pengclusteran
Tingkat
Kemiskinan di
Propinsi Riau
(Nengsih, 2014)
Menentukan
wilayah dengan
metode cluster
yang mengalami
tingkat
kemiskinan yang
paling tinggi dan
normal serta
wilayah dengan
tingkat
kemiskinan
rendah.
Hasil cluster yang
diperoleh dimana
record 3 dan record
9 berada pada cluster
2. Record
1,2,4,5,6,7,8,10,11,1
2 berada pada cluster
3. Tidak ada kota
atau kabupaten yang
berada pada cluster
1.
4 Analisis
Hierarchical
Clustering
untuk
Mengelompokan
kabuapen/kota
di wilayah Jawa
Tengah untuk
Hasil dari penelitian
menunjukkan
kelompok 1 terdiri
dari 19
45
Tabel 2.1-Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Hasil
Pengelompokan
Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah
Berdasarkan
Indikator Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
tahun 2015
(Widodo, 2017)
mengetahui
karakteristik
kabupaten/kota
tersebut dalam
bidang IPM.
kabupaten/kota,
kelompok 2 terdiri
dari 3
kabupaten/kota,
kelompok 3 terdiri
dari 10
kabupaten/kota dan
kelompok 4 terdiri
dari 3
kabupaten/kota
dengan variabel yang
ditentukan.
5 Analisis
Pertumbuhan
Ekonomi,
Angka Harapan
Hidup, Angka
Melek Huruf,
Rata-Rata Lama
Sekolah,
Pengeluaran
Perkapita dan
Jumlah
Penduduk
terhadap tingkat
kemiskinan di
Jawa Tengah
(Kumalasari,
2011)
Menganalisis
pengaruh laju
pertumbuhan
ekonomi, AHH,
AMH, RLS,
Pengeluaran
Perkapita dan
Jumlah
Penduduk
terhadap tingkat
kemiskinan di
Jawa Tengah.
Variabel Angka
Harapan Hidup
(AHH), Pengeluaran
Perkapita
Disesuaikan, dan
Jumlah Penduduk
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap tingkat
kemiskinan di
Provinsi Jawa
Tengah
6 Zakat as An
Instrument for
Poverty and
Inequality
Menganalisis
peran zakat
dalam
mengurangi
Menunjukkan bahwa
zakat telah
mengurangi tingkat
kemiskinan dan
46
Tabel 2.1-Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Hasil
Reduction
(Firmansyah,
2013)
kemiskinan dan
ketimpangan
pendapatan.
ketimpangan
pendapatan para
mustahik.
7 Analisis Peran
Zakat dalam
Mengurangi
Kemiskinan:
Studi Kasus
Dompet Dhuafa
Republika
(Beik, 2009)
Menganalisa
secara empirik
apakah zakat
memiliki
dampak
terhadap upaya
pengurangan
tingkat
kemiskinan.
Zakat mampu
mengurangi jumlah
dan persentase
keluarga miskin,
serta mengurangi
kedalaman dan
keparahan
kemiskinan.
8 Effectiveness of
Zakah
Targeting in
Alleviating
Poverty in
Indonesia
(Kasri, 2016)
Menganalisa
bagaimana
keefektifan
zakat dalam
pengentasan
kemiskinan di
Indonesia
Zakat memiliki
kontribusi positif dan
efektivitas penetapan
sasaran zakat dalam
pengentasan
kemiskinan di
Indonesia.
9 Analisis
Pengaruh
PDRB,
Pengangguran,
Pendidikan, dan
Kesehatan
Terhadap
Kemiskinan di
Jawa Tenggah
Tahun 2004-
2009 (Permana,
2012)
Menganalisis
Pengaruh
PDRB,
Pengangguran,
Pendidikan, dan
Kesehatan
Terhadap
Kemiskinan di
Jawa Tenggah
Tahun 2004-
2009.
Menghasilkan laju
pendidikan dan
kesehatan
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap kemiskinan,
artinya bahwa
semakin tinggi
derajat pendidikan
dan kesehatan maka
akan mengurangi
tingkat kemiskinan
47
Tabel 2.1-Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Hasil
10 Analisis
Pengaruh
Jumlah
Penduduk,
PDRB, IPM,
Pengangguran
Terhadap
Tingkat
Kemiskinan di
Kabupaten/Kota
Jawa Tengah
(Putra, 2011)
Menganalisis
bagaimana dan
seberapa besar
pengaruh
variabel Jumlah
Penduduk,
PDRB, Indeks
Pembangunan
Manusiaj dan
Pengangguran
terhadap tingkat
kemiskinan di
Kabupaten/Kota
Jawa Tengah.
Menghasilkan Indeks
Pembangunan
Manusia
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap tingkat
kemiskinan
11 Analisis Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhi
Tingkat
Kemiskinan
(Studi Kasus 35
Kabupaten/Kota
Di Jawa Tengah
Tahun 2003-
2007) (Prastyo,
2010)
Menganalisis
pengaruh
pertumbuhan
ekonomi, upah
minimum,
pendidikan, dan
tingkat
pengangguran
terhadap tingkat
kemiskinan di
Jawa Tengah
dari tahun 2003
hingga tahun
2007.
Variabel
pertumbuhan
ekonomi, upah
minimum,
pendidikan, dan
tingkat
pengangguran
berpengaruh
signifikan terhadap
variabel tingkat
kemiskinan
12 Analisis
Pengaruh
Indeks
Pembangunan
Manusia, PDRB
Menganalisis
bagaimana dan
seberapa besar
pengaruh
variabel Indeks
Variabel Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
berpengaruh negatif
dan signifikan
48
Tabel 2.1-Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Hasil
Per Kapita, dan
Jumlah
Pengangguran
Terhadap
Jumlah
Penduduk
Miskin di
Provinsi Jawa
Tengah
(Sukmaraga,
2011)
Pembangunan
Manusia, PDRB
per kapita, dan
jumlah
pengangguran
terhadap jumlah
penduduk
miskin di
Provinsi Jawa
Tengah pada
tahun 2008.
terhadap jumlah
penduduk miskin
49
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis kuantitatif yang menekankan analisisnya
pada data numerical atau angka yang diperoleh dengan metode
statistik yang tergolong dalam penelitian eksplanasi yang berusaha
untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini
menganalisis interaksi data jumlah pekerja miskin, realisasi zakat
dan indikator indeks pembangunan manusia yaitu angka harapan
hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah dan
pengeluaran perkapita yang bertujuan untuk mengelompokkan n
satuan pengamatan ke dalam k kelompok, sehingga unit-unit
pengamatan dalam satu kelompok mempunyai ciri-ciri yang lebih
homogen dibandingkan unit pengamatan dalam kelompok lain
(Mattjik, 2002).
3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
data ratio yang diperoleh dalam bentuk angka, yaitu data time series
dan cross section. Data time series periode tahun 2011-2015
sedangkan data cross section adalah 23 kabupaten/kota di Aceh.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi
atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak
50
lain seperti buku-buku literatur, catatan- catatan, data hasil publikasi
pemerintah seperti laporan dari BPS atau sumber yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti. Data pada penelitian ini diperoleh dari
BPS yang terdiri dari data jumlah pekerja miskin, realisasi zakat,