8/15/2019 Skpg Jabar http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 1/524 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga hingga peorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. engingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan meman!aatkan keunggulan komperati! dan kompetiti! dan meman!aatkan teknologi spesi!ik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehinngga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan. Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. "leh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, asyarakat dan Pihak #wasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama$sama membangun ketahanan pangan %asional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, !asilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang meman!aatkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 1/524
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan
konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi
seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga
hingga peorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh
wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis
keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. engingat pangan juga
merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan
peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan meman!aatkan
keunggulan komperati! dan kompetiti! dan meman!aatkan teknologi spesi!ik lokasi.
Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala
usaha kecil di pedesaan, sehinngga pembangunan ketahanan pangan sangat
strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.
Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi
manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. "leh
sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, asyarakat dan Pihak
#wasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk
bersama$sama membangun ketahanan pangan %asional maupun Daerah. Dalam
sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama
pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi
adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator,
!asilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang meman!aatkan
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 2/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 3/524
sumber daya daerah dapat berjalan lancar, e!isien, berkeadilan dan
bertanggungjawab.
Pemerintah Provinsi 'awa (arat sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat yang
telah menyatakan komitmen dan berperan akti!, dalam berbagai hal untuk
melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan
dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut
antara lain tertuang dalam Deklarasi )oma Tahun &**+ pada KTT Pangan Dunia
-orld ood #ummit &**+ dan ditegaskan kembali dalam -orld ood #ummir0 !ive
years later -#0!yl 122&, serta deklarasi illenium Development 3oals D3s
122 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan
ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya padatahun 12&4.
(erdasar kerangka ber!ikir dan komitmen tersebut, (adan Ketahanan Pangan
sebagai "rganisasi Perangkat Daerah Provinsi 'awa (arat, dengan tugas pokoknya
yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan
ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan
membebas masyarakat dari kelaparan dan kerawanan pangan.
Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan
berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya
untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan )encana #trategis
)enstra (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat Tahun 12&5$12&6.
)enstra tersebut merupakan dokumen perencanaan (adan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi 'awa (arat untuk periode 4 lima tahun yang memuat 7isi, isi,
Tujuan, #trategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuaidengan tugas dan !ungsinya.
Penyusunan )enstra (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat
mengacu pada 8ndang$8ndang %omor 14 Tahun 1229 tentang
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 4/524
1
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 5/524
#istem Perencanaan Pembangunan %asional, 8ndang$8ndang %omor 51 Tahun
1229 tentang Pemerintahan Daerah serta mempedomani Peraturan 3ubernur %omor
19 Tahun 1226 tentang )encana Pembangunan 'angka enengah )P' Daerah
Provinsi 'awa (arat Tahun 1226 : 12&5. Pada Peraturan Perundang$undangantersebut diwajibkan bahwa setiap "PD Provinsi D;% Kabupaten/Kota menyusun
)encana #trategis yang memuat 7isi, isi, Tujuan, #trategi, Kebijakan, Program Dan
Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan !ungsinya.
Landasan Hukum.
Dasar hukum penyusunan )enstra (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa
(arat Tahun 12&5$12&6 adalah 0
8ndang$8ndang %omor 6 Tahun &*** tentang Perlindungan Konsumen<
8ndang$undang %omor 14 Tahun 1229 tentang #istem Perencanaan Pembangunan%asional =embaran %egara Tahun 1229 %omor &+9, Tambahan =embaran %egara
%omor 991&<
8ndang$8ndang %omor &> Tahun 122> tentang )encana Pembangunan 'angka
Panjang %asional Tahun 1224$1214 =embaran %egara Tahun 122> %omor 55,
Tambahan =embaran %egara %omor 9>22<
8ndang$undang %omor 1+ Tahun 122> tentang Penataa n )uang =embaran %egara
Tahun 122> %omor +6, Tambahan =embaran %egara %omor 9>14<
8ndang$8ndang %o. &6 Tahun 12&1 tentang Pangan
Peraturan Pemerintah %omor 56 Tahun 122> tentang Pembagian 8rusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota =embaran %egara Tahun 122> %omor 61, Tambahan
=embaran %egara %omor 9>5><
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 6/524
Peraturan Pemerintah %omor + Tahun 1226 tentang Pedoman ?valuasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah =embaran %egara Tahun 1226 %omor &*,
Tambahan =embaran %egara %omor 96&4<
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
5
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 7/524
Peraturan Pemerintah %omor 6 Tahun 1226 tentang Tata @ara Penyusunan,
Pengendahan dan ?valuasi Pelaksanaan )encana Pembangunan Daerah
=embaran %egara Tahun 1226 %omor 1&, Tambahan =embaran %egara %omor
96&><
Peraturan Pemerintah %omor 1+ Tahun 1226 tentang )encana Tata )uang -ilayah
%asional =embaran %egara Tahun 1226 %omor 96, Tambahan =embaran %egara
%omor 9>14<
Peraturan Presiden %omor > Tahun 1224 tentang )encana Pembangunan 'angka
enengah %asional Tahun 1229$122* =embaran %egara Tahun 1224 %omor &&<
Peraturan Presiden %omor 91 Tahun 12&5 Tentang 3erakan %asional Percepatan
Perbaikan 3izi.
Peraturan enteri Pertanian )epublik Andonesia %omor +4 Tahun 12&2 Tentang
#tandar Pelayanan inimal (idang Ketahanan Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Peraturan enteri Kesehatan )epublik Andonesia %omor >4 Tahun 12&5 Tentang
;ngka Kecukupan 3izi Bang Dianjurkan (agi (angsa Andonesia.
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor 1 Tahun 1225 tentang )encana Tata
)uang -ilayah Provinsi 'awa (arat =embaran Daerah %omor 1 Tahun 1225 #eri ?<
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor * Tahun 1226 tentang )encana
Pembangunan 'angka Panjang Daerah )P'PD Provinsi 'awa (arat Tahun 1224$
1214 =embaran Daerah Tahun 1226 %omor 6 #eri ?, Tambahan =embaran Daerah
%omor 94.
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor &2 Tahun 1226 tentang 8rusan
Pemerintah Provinsi =embaran Daerah Tahun 1226 %omor * #eri D, Tambahan
=embaran Daerah %omor 9+<
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 8/524
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor &1 Tahun 1226 tentang Pokok$pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah =embaran Daerah Tahun 1226 %omor && #eri ?,
Tambahan =embaran Daerah %omor 9><
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
9
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 9/524
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor 11 tahun 1226 tentang "rganisasi dan
Tata Kerja Anspektorat, (adan Perencanaan Daerah, =embaga Teknis Daerah dan
#atuan Polisi Pamong Praja Provinsi 'awa (arat
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor 19 Tahun 1226 tentang "rganisasi dan
Tata Kerja =embaga =ain Provinsi 'awa (arat =embaran Daerah Tahun 1226 %omor
15 #eri D, Tambahan =embaran Daerah %omor 46<
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor 1> Tahun 12&2 tentang Perlindungan
=ahan Pertanian Pangan (erkelanjutan
Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor 9 Tahun 12&1 tentang Kemandirian
Pangan Daerah, Tambahan =embaran Daerah Provinsi 'awa (arat %omor &&6.
Peraturan 3ubernur %omor 49 Tahun 1226 tentang )encana Pembangunan 'angka
enengah Daerah Provinsi 'awa (arat Tahun 1226$12&5 (erita Daerah Tahun 1226
%omor 49 #eri ?.
Peraturan 3ubernur 'awa (arat %o +2 tahun 12&2 tentang Percepatan
Peraturan 3ubernur 'awa (arat %omor >* Tahun 12&2 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor + Tahun 122* Tentang
#istem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Peraturan 3ubernur 'awa (arat %omor 44 Tahun 12&5 tentang )encana
Pembangunan 'angka enengah Daerah )P'D Provinsi 'awa (arat
Tahun 12&5$12&6.
Peraturan 3ubernur 'awa (arat %omor +> Tahun 12&5 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor 9 Tahun 12&1 Tentang
Kemandirian Pangan Daerah.
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 10/524
Maksud dan Tujuan
Tujuan dari penyusunan )encana #trategis (adan Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi 'awa (arat adalah 0
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
4
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 11/524
#ebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis (adan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat selama 4 lima tahun 12&5$12&6.
#ebagai pedoman penyusunan )encana Kerja )enja dan penyusunan anggaran
(adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat tahun 12&5$12&6.
Sistematika Penulisan
#istematika penulisan )enstra (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa
(arat Tahun 12&5$12&6 terdiri dari + enam (ab yang dapat dijelaskan sebagai
berikut 0
BAB I. PENDAHULUAN
=atar (elakang
=andasan Cukum
aksud dan Tujuan
#istematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAANAN !PD
Tugas Pokok, ungsi dan #truktur "rganisasi (adan Ketahanan Pangan Daerah
Provnsi 'awa (arat
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 12/524
#umber Daya (adan Ketahanan Pangan
Kinerja Pelayanan (adan Ketahanan Pangan
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan (adan Ketahanan Pangan
BAB III. ISU"ISU STRATEGIS BERDASAR#AN TUGAS DAN $UNGSI
Adenti!ikasi Permasalahan Tugas dan ungsi Pelayanan (KPD
Telaahan 7isi, isi dan Program Kepala Daerah dan -akil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan )enstra K/= dan )enstra Provinsi
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
+
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 13/524
Telaahan )encana Tata )uang -ilayah dan Kajian =ingkungan Cidup #trategis
Penentuan Asu$isu #trategis
BAB I%. %ISI& MISI& TU'UAN DAN SASARAN& STRATEGI
DAN #EBI'A#AN
7isi dan isi (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat
Tujuan dan #asaran 'angka enengah (adan Ketahanan Pangan
#trategi dan Kebijakan (adan Ketahanan Pangan
BAB %. REN(ANA PR!GRAM DAN #EGIATAN& INDI#AT!R #INER'A&
#EL!MP!# SASARAN DAN PENDANAAN INDI#ATI$
BAB %I. INDI#AT!R #INER'A BADAN #ETAHANAN PANGAN ANG
MENGA(U PADA TU'UAN DAN SASARAN RP'MD
BAB %II. PENUTUP
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 14/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
>
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 15/524
BAB II
GAMBARAN PELAANAN !PD
BADAN #ETAHANAN PANGAN DAERAH PR!%INSI 'A)A BARAT
*.+. Tugas P,k,k& $ungsi dan Struktur !rganisasi
(adan Ketahanan Pangan Daerah (KPD Propinsi 'awa (arat dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 'awa (arat %omor 11 tahun 1226 tentang
"rganisasi dan Tata Kerja Anspektorat, (adan Perencanaan Daerah, =embaga Teknis
Daerah dan #atuan Polisi Pamong Praja Provinsi 'awa (arat, berkedudukan sebagai
Pelaksana Pemerintah Provinsi 'awa (arat dalam Penanganan (idang Ketahanan
Pangan.
#ebagaimana diatur dalam Keputusan 3ubernur 'awa (arat %o 9* Tahun 122*
tentang Tugas Pokok, ungsi, )incian Tugas 8nit Dan Tata Kerja (adan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat, (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
'awa (arat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut (adan Ketahanan Pangan Daerah
mempunyai !ungsi 0
penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan
pangan<
penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahbidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan in!rastruktur,
ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta
distribusi dan harga pangan<
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 16/524
penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan 8PT(<
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan !ungsi.
#e-ala Badan
Kepala (adan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
6
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 17/524
memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas
pokok badan serta mengkordinasikan dan membina 8PT(.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ;yat & pasal ini,
Kepala (adan mempunyai !ungsi 0
perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan
pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan in!rastruktur, ketersediaan
dan kerawanan pangan, konsumsi dan
keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan<
penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan<
penyelenggaraan !asilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas$tugas di bidang
ketahanan pangan<
penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan !ungsi
(adan.
penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan 8PT(.
)incian Tugas Kepala (adan 0
memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan !ungsi
(adan<
menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan
umum Pemerintah Provinsi 'awa (arat<
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 18/524
menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas
penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan<
menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan
pangan di Provinsi<
menyelenggarakan !asilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,
kesekretariatan, kelembagaan dan in!rastruktur, ketersediaan dan kerawanan
pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan<
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
*
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 19/524
menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Anstansi Pemerintah, #wasta
dan =embaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan (adan.
menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategik dan =;KAP,
pelaksanaan tugas$tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi
kesekretariatan, kesekretariatan, kelembagaan dan in!rastruktur, ketersediaan dan
kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga
pangan<
menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dibidang ketahanan pangan<
menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan 8PT(<
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait<
menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan !ungsi.
B. Sekretariat
Koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program,
pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
#ekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan
program badan, pengkajian perencanaan dan program pengelolaan keuangan,
kepegawaian, dan umum.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ;yat & pasal
ini, #ekretariat mempunyai !ungsi 0
penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan<
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 20/524
penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan<
penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&2
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 21/524
)incian Tugas #ekretariat
menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program badan<
menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan<
menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan<
menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan<
menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang$
undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat<
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan<
menyelenggarakan pembinaan jabatan !ungsional<
menyelenggarakan telaahan sta! sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan<
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 22/524
menyelenggarakan pengkajian bahan laporan ;kuntabilitas Anstansi Pemerintah
=;KAP badan<
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait<
menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan !ungsi.
Bidang #elemagaan dan In/rastruktur
(idang Kelembagaan dan An!rastruktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengkajian bahan kebijakan operasional dan pembinaan bidang kelembagaan dan
in!rastruktur.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&&
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 23/524
ayat & pasal ini, (idang Kelembagaan dan An!rastruktur mempunyai !ungsi 0
penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan
in!rastruktur<
penyelenggaraan !asilitasi bidang kelembagaan dan in!rastruktur<
)incian Tugas (idang Kelembagaan dan An!rastruktur 0
enyelenggarakan penyusunan program kerja (idang Kelembagaan dan
An!rastruktur.
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan
kelembagaan dan in!rastruktur <
menyelenggarakan pengkajian bahan !asilitasi bidang kelembagaan dan
in!rastruktur<
menyelenggarakan !asilitasi bidang kelembagaan dan in!rastruktur<
menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan bidang kelembagaan dan
in!rastruktur<
menyelenggarakan !asilitasi clan pengembangan kelembagaan dan in!rastruktur<
menyelenggarakan telaahan sta! sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan<
menyelenggarakan pemantauan, evaluasi clan pelaporan yang berkaitan dengan
tugas (idang Kelembagaan dan An!rastruktur<
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 24/524
menyelenggarakan koordinasi dengan (adan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan -ilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota<
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait<
menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan !ungsi.
D. Bidang #etersediaan dan #era0anan Pangan
(idang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok
menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan !asilitasi ketersediaan dan
penanggulangan kerawanan pangan.
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&1
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 25/524
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat & pasal ini,
(idang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai !ungsi 0
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang
ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan<
b. penyelenggaraan !asilitasi bidang ketersediaan, cadangan pangan dan
kerawanan pangan.
)incian Tugas (idang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja (idang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan<
b . menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan
ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pan gan<
c . menyelenggarakan !asilitasi bidang ketersediaan,, cadangan pangan dan
penanggulangan kerawanan
pangan<
d . menyelenggarakan
koordinasi
penyelenggaraa n
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 26/524
di
bidang ketersediaan, cadangan pangan
dan
penanggulangan kerawanan pangan<
e . menyelenggarakan
pengembangan
ketersediaan,
cadangan pangan dan penanggulangan ke rawanan pangan<
! . menyelenggarakan telaahan sta! sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan<
g . menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan
tugas (idang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan<
h . menyelenggarakan koordinasi dengan (a dan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan - ilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota<
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&5
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 27/524
i . menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait<
j . menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan !ungsi.
Bidang #,nsumsi dan #eamanan Pangan
(idang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan !asilitasi peningkatan
konsumsi serta keamanan pangan.
Dalam menyelenggarakan tugus pokok sebagaimana dimaksud ayat & pasal ini,
(idang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai !ungsi 0
a. penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi dan
keamanan pangan<
b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan
konsumsi dan keamanan pangan<
c. penyelenggaraan !asilitasi peningkatan konsumsi dan
keamanan pangan<
)incian Tugas (idang Konsumsi clan Keamanan Pangan
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 28/524
menyelenggarakan penyusunan program kerja (idang Konsumsi dan Keamanan
Pangan<
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan tek nis pembinaan peningkatan
konsumsi clan keamanan pangan<
menyelenggarakan pengkajian bahan !asilitasi tingkat konsumsi clan keamanan
pangan<
menyelenggarakan !asilitasi tingkat konsumsi clan keamanan pangan<
menyelenggarakan koordinasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan<
menyelenggarakan telaahan sta! sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan<
menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&9
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 29/524
berkaitan dengan tugas (idang Konsumsi clan Keamanan Pangan<
menyelenggarakan koordinasi dengan (adan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan -ilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota<
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait<
menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan !ungsi.
$. Bidang Distriusi dan Harga Pangan
(idang Distribusi dan Carga Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
pengkajian bahan kebijakan tekn
i
s dan !asilitasi distribusi dan pengendalian hargapangan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat & pasal ini,
(idang Distribusi dan Carga Pangan mempunyai !ungsi 0
penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi dan pengendalian
harga pangan<
penyelenggaraan !asilitasi distribusi dan pengendalian harga pangan<
penyelenggaraan pelayanan in!ormasi pangan dan harga pangan.
)incian Tugas (idang Distribusi dan Carga Pangan
menyelenggarakan penyusunan program kerja (idang Distribusi dan Carga Pangan<
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 30/524
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
operasional distribusi clan pengendalian harga pangan<
c. menyelenggarakan pengkajian sistem distribusi dan pengendalian harga pangan<
menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan
distribusi dan pengendalian harga pangan<
menyelenggarakan !asilitasi dan supervise kegiatan distribusi dan
pengendalian harga pangan<
!. menyelenggarakan koordinasi kegiatan distribusi dan
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&4
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 31/524
pengendalian harga pangan<
menyelenggarakan telaahan sta! sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan<
menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan
tugas (idang Distribusi dan Carga Pangan<
menyelenggarakan koordinasi dengan (adan Koordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan -ilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota<
menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait<
menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan !ungsi.
;dapun #truktur "rganisasi (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat
adalah sebagaimana terlihat pada 3ambar &.
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 32/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 33/524
&+
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 34/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 35/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 36/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&>
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 37/524
2.2. Sumberdaya Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Jawa Barat
Kekuatan #umberdaya anusia (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa
(arat tahun 12&5 sebanyak >2, dengan komposisi sebagai berikut 0
Tael +. 'umla1 Pega0ai B#PD Berdasarkan Pangkat dan G,l,ngan
No
Jenis Kelamin
Gol.I
Gol.II
Gol.III
Gol.IV
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 38/524
Jumlah
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 39/524
a
b
c
d
a
b
c
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 40/524
d
a
b
c
d
a
b
c
d
e
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 41/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 42/524
1
Laki-laki
1
0
1
0
8
0
0
1
4
9
4
5
3
1
1
0
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 43/524
0
39
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 44/524
2
Perempuan
0
0
0
0
3
0
0
2
4
7
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 45/524
5
6
4
0
-
0
0
31
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 46/524
Jumlah
1
0
1
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 47/524
0
11
0
0
3
8
16
9
11
9
0
1
0
0
70
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 48/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 49/524
;dapun Kuali!ikasi pendidikan dan 'enis Kelamin adalah sebagaimana terlihat pada
Tabel berikut 0
Tael *. #uali/ikasi Pendidikan dan 'enis #elamin
N,
'enis #elamin
SD
SLTP
SLTA
S+
S*
S2
'umla1
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 50/524
&
=aki$laki
1
&
1&
+
*
2
5*
1
Perempuan
2
2
&5
&5
4
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 51/524
2
5&
'umlah
1
&
59
12
&9
2
>2
*.2. #inerja Pela3anan Badan #eta1anan Pangan daera1 Pr,4insi 'a0a Barat
(adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat sebagai lembaga
penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan
mempunyai !ungsi sebagai inisiator, !asilitator dan regulator atas penyelenggaraan
ketahanan pangan di 'awa (arat sesuai arah kebijakan, strategis dan sasaran
ketahan pangan nasional.
#ebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan
pangan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 52/524
&6
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 53/524
Peraturan enteri Pertanian %omor +4/Permentan/"T.&92/&1/12&2 tentang #tandar
Pelayanan inimal (idang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
#tandar Pelayanan inimal #P (idang Ketahanan Pangan bagi Pemerintah
Provinsi terdiri atas 9 empat jenis pelayanan dasar berikut 0
#etersediaan dan (adangan Pangan& dengan Idikat,r Penguatan 5adangan
-angan seesar 678 -ada ta1un *7+9.
@adangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang
perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan
kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan
dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
De/inisi !-erasi,nal :
Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi minimal sebesar 122
ton ekuivalen beras dan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar &22 ton ekuivalen
beras<
Distriusi dan Akses Pangan& dengan indikat,r #etersediaan in/,rmasi
-as,kan& 1arga dan akses -angan di daera1 seesar +778 -ada ta1un *7+9.
An!ormasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga
pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secararutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan
sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan
masalah distribusi pangan.
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 54/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
&*
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 55/524
De/inisi !-erasi,nal 0
Tersedianya data dan An!ormasi mencakup komoditas 0 gabah/beras, jagung, kedele,
daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang
disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.
Penganekaragaman dan #eamanan Pangan& dengan Indikat,r Penga0asan dan
Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu,
merugikan, dan membahayakan manusia.
De/inisi !-erasi,nal 0
Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan segar maka dilakukan pembinaan
dan serti!ikasi oleh =embaga "toritas Kompetensi Keamamanan Pangan Daerah
"KKPD, sehingga tersedia in!ormasi tentang keamanan pangan khususnya pada
produk$produk pangan segar yang terserti!ikasi sehingga aman dikonsumsi
masyarakat. Casil pelaksanaaan tugas dan !ungsinya "KKPD mengeluarkan sertikat
terhadap produk pangan segar dengan kriteria sebagai berikut 0
Serti/ikat Prima Tiga <P"2= adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
Serti/ikat Prima Dua <P"*= adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan
bermutu baik.
Serti/ikat Prima Satu <P"+= adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap
pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu
baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 56/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
12
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 57/524
Penanganan #era0anan Pangan& dengan indikat,r Penanganan daera1 ra0an
-angan seesar 678 -ada ta1un *7+9.
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami
daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi
standar kebutuhan !isiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
(erdasarkan !actor penyebabnya kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu
)awan Pangan Kronis dan Transien
)awan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi
standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karenaketerbatasan kepemilikan lahan, asset produkti! dan kekurangan pendapatan.
)awan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersi!at
mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia penebangan
liar yang menyebabkan banjir atau karena kon!lik sosial, maupun karena alam
berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti0 bencana
alam gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami.
Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan
pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin
dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan
kronis melalui program$progam sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat
tertangani.
;dapun Pencegahan rawan pangan tersebut dilaksanakan melalui pendekatansebagai berikut 0
Pengembangan #istem Kewaspadaan Pangan dan 3izi #KP3 dengan
melaksanakan 5 kegiatan sebagai berikut 0
Peramalan situasi pangan dan gizi melalui #ADA, termasuk peramalan ketersediaan
pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 58/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 59/524
Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus
kebijakan !orum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi.
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Food Security and
Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menngambarkan kondisi
sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin
yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 5 kriteria prosentase angka kecukupan
gizi ;K3 sebesar 1.222 Kalori yaitu0
a
Penduduk sangat rawan
>2E ;K3
b Penduduk pangan resiko sedang
>2E $ 6*,*E ;K3
c
Penduduk tahan pangan
F 6*,*E ;K3
@apaian kinerja (adan Ketahanan Pangan Daerah terhadap #tandar Pelayananinimal Pemerintah Provinsi 'awa (arat sebagaimana terlihat pada Tabel berikut 0
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 60/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
11
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 61/524
Tael 2. Pen5a-aian #inerja Pela3anan Badan #eta1anan Pangan Daera1 Pr,4insi 'a0a Barat Ta1un *7+2
Target !en"ta #P$
!eali"a"i %apaian
!ati& %apaian '()
*&
+ndikat&r ,inera
Target
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 62/524
Target
Tahun ke
Tahun ,e
Tahun ,e
.P/
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 63/524
#P$
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 64/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 65/524
3
4
5
'2015)
'2013)
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 66/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 67/524
1
Penguatan %adangan
60
125
110
110
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 68/524
120
120
125
2722
2322
1709
2171
-
2475
2111
1424
1809
-
Pangan '( dan t&n)
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 69/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 70/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 71/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 72/524
2
,eter"ediaan +n&rma"i
100
100
100
100
100
100
100
667
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 73/524
667
667
667
-
667
667
667
667
-
Pa"&kan arga dan
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 74/524
k"e" Pangan di
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 75/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 76/524
$aerah '()
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 77/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 78/524
3
Pengaa"an dan
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 79/524
Pembinaan ,eamanan
80
70
-
-
60
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 80/524
65
70
-
-
653
774
-
-
-
1088
1191
-
Pangan '()
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 81/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 82/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 83/524
4
Penanganan $aerah
60
60
40
50
60
70
80
454
486
635
743
-
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 84/524
1135
972
1058
1061
-
!aan Pangan '()
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 85/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 86/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 87/524
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 88/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
15
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 89/524
)ealisasi capaian indikator kinerja Penguatan @adangan Pangan Pemerintah Daerah
Provinsi 'awa (arat pada Tahun 12&1 sebesar 1&>,& E, sebesar 1+2,41 Ton (eras
sehingga rasio capaian realisasi terhadap target adalah sebesar &62,* E. )ealisasi
capaian pada Andikator Penguatan @adangan Pangan Pemerintah Provinsi padatahun 12&1 Tahun 12&4 berdasarkan #P sebesar +2E atau sebesar &12 Ton beras
dari total sebesar 122 ton beras setara beras, dan sedangkan Target (KPD sebesar
&14 E. @adangan Pangan Pemerintah Daerah @PPD yang tersisa sebesar 959,&6
ton beras, yang tersimpan di 3udang (8="3. @PPD dimaksudkan untuk
mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan transien maupun kerawaanan pangan
kronis di masyarakat.
Target Andikator Ketersediaan An!ormasi Pasokan, Carga dan ;kses Pangan dengantarget #P dan target "PD sebesar &22E, pada Tahun 12&1 baru mencapai ++,>E
karena dari ketiga komponen An!ormasi tersebut, baru tersedia An!ormasi Pasokan
dan Carga Pangan, sementara untuk An!ormasi akses pangan baru dilaksanakan
pada Tahun 12&5.
Andikator kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, baru
dilaksanakan pada Tahun ;nggaran 12&&, karena Kelembagaan "toritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah "KKPD Provinsi 'awa (arat baru dibentuk Tahun 12&2,melalui Keputusan 3ubernur 'awa (arat %omor 42&/Kep.15+$(KPD/12&2 Tanggal
1+ 'anuari 12&2 tentang Penunjukan (adan Ketahanan Pangan Daerah sebagai
pelaksana "toritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah 'awa (arat, yang
ber!ungsi 0
emberikan serti!ikat kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu
seperti #erti!ikat Prima 1 dan Prima 5, 3;P 3ood ;gricultural Practice, 3CP 3ood
Candling Practice, 3P 3ood anu!acturing Practice
elakukan audit dalam rangka registrasi pangan hasil pertanian dan melaporkannya
ke "KKP$P
Pelayanan registrasi produk pangan segar hasil pertanian
elakukan pengawasan pangan hasil pertanian pada pelaku usaha.
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 90/524
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
19
8/15/2019 Skpg Jabar
http://slidepdf.com/reader/full/skpg-jabar 91/524
'umlah sample pangan segar yang di 8ji =aboratoriun sampai dengan Tahun 12&1
adalah sebanyak &&4 sample, dan 6* sample diantaranya bebas residu pestisida dan
bahan berbahaya lainnya serta memperoleh serti!ikat Prima 1 dan Prima 5. Dengan
demikian capaian kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalahsebesar >>,9 E dari target >2E, dengan rasio capaian sebesar &26,6E pada Tahun
12&1.
(erdasarkan DD)T/#)T bahwa jumlah Desa )awan Pangan di 'awa (arat adalah
sebanyak 1.422 Desa. #ampai dengan Tahun 12&1 jumlah Desa sudah diintervensi
sebanyak &.64> Desa, melalui Program Desa mandiri Pangan sebanyak 121 Desa,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Ketahanan
Pangan
Tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut
pertambahan penduduk, semakin menurunnya sumber daya alam, masih
terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya
persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin.
'umlah penduduk 'awa (arat cukup besar, pada tahun 12&1 sekitar 99,1& jiwa,
dengan laju pertumbuhan penduduk 'awa (arat adalah &,*&E per tahun.
Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnyapendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena
pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan
sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan
peman!aatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.
#ementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawananan
pangan masih cukup tinggi proporsinya yaitu sebesar *,*6 E. Penyebab utama
kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai,sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan
akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. asalah kemiskinan
tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena itu harus ada upaya perbaikan dan
peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Di antaranya melalui pemberdayaan
masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lain lain. 'ika upaya tersebut tidak
dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan
semakin menderita.
#ecara umum potensi dan peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan yang
berkelanjutan, adalah besarnya jumlah penduduk sebagai pasar produk pangan
sekaligus penggerak ekonomi nasional. Di samping itu, perkembangan teknologi
in!ormasi merupakan penunjang bagi e!ektivitas manajemen pembangunan
ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi
dan konsumsi pangan.
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
2.+. Identi/ikasi Permasala1an Berdasarkan Tugas dan $ungsi A. #etersediaan
Pangan
8ntuk mengetahui Tingkat ketersediaan pangan berdasarkan komposisi kalori danprotein digunakan ;ngka Kecukupan 3izi ;K3 yang merupakan acuan kuantitati!
kebutuhan energi bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktivitasnya sehari$
hari. (erdasarkan Peraturan enteri Kesehatan )epublik Andonesia %omor >4 Tahun
12&5 Tentang ;ngka Kecukupan 3izi Bang Dianjurkan (agi (angsa Andonesia, dalam
satuan rata$rata perkapita perhari untuk ketersediaan energi sebesar 1.&42 kkal dan
protein 4> gram.
Kondisi dan perkembangan pencapaian ketersediaan pangan dari tahun 12&2 s.d12&1 berdasarkan %eraca (ahan akanan, adalah sebagai berikut 0
a #etersediaan Energi Tahun 12&1 adalah sebesar 1.4+& kkal/kapita/ hari
terjadi penurunan sebesar +2 kkal/kapita/hari $1,1*E dibandingkan Tahun 12&2
yang mencapai 1.+1& kkal/kapita/hari. Perkembangan rata$rata setiap tahun selama
kurun waktu Tahun 12&2$12&1 adalah sebesar $&,22 E.
8ntuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut, pada beberapa komoditas terjadi
keluar masuk dan masih harus dipasok dari luar daerah atau bahkan impor.
Komoditas pangan yang berasal dari luar daerah yang masuk ke 'awa (arat Tahun
12&1, adalah (eras sebanyak 11,146 ton, Tepung 3andum +62,454 ton, Tepung#agu &,6** ton, 3ula pasir >2,459 ton, Kedelai 9&1,*5* ton, Daging #api &6,4++ ton,
Akan 5>4,419 ton dan inyak #awit 1>9,966 ton.
asih tergantungnya ketersediaan pangan 'awa (arat menunjukkan bahwa semakin
terbatasnya kapasitas produksi pangan di 'awa (arat antara lain disebabkan 0 i
eningkatnya alih !ungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian< ii
menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan< iii semakin
terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakanhutan< iv rusaknya sekitar 52 persen prasarana pengairan< v persaingan
peman!aatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman< vi tidak
adanya jaminan pasokan dan harga gas untuk memproduksi pupuk yang cukup< vii
tidak terealisasinya harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi< viii terbatasnya
!asilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga kredit ketahanan
pangan KKP rata$rata 1 E< iH lambatnya penerapan tekonologi akibat kurangnya
insenti! ekonomi< H rendahnya kemampuan mengelola cadangan pangan< Hi
adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak< Hii anomali iklim
dan menurunnya kualitas lingkungan.
B. Distriusi Pangan
#istem distribusi yang e!isien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah
tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang
waktu, dengan harga yang terjangkau. (ervariasinya kemampuan produksi pangan
antar daerah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi
pangan agar tetap lancar
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
asalah keamanan jalur distribusi pada saat ini masih menjadi hambatan yang
cukup memprihatinkan. (erbagai tindak kriminal, seperti pencurian dan perampokan
masih terus berlangsung di jalur distribusi darat maupun laut, sehingga para pelaku
usaha harus menambah biaya untuk tambahan tenaga pengamanan, atau seringkalimengalami kerugian karena kehilangan barang. (eban ini tentunya akan diteruskan
kepada konsumen, sehingga biaya yang harus dibayar semakin bertambah.
Penurunan pungutan dan perlindungan sistem distribusi dari tindak kriminal
merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar
pasokan dan mem!asilitasi keterjangkauan masyarakat, sekaligus memproteksi
sistem ekonomi dalam negeri/ daerah dari persaingan yang kurang menguntungkankhususnya tekanan perdagangan global. Dalam merumuskan kebijakan tersebut,
pemerintah perlu mengembangkan strategi dengan justi!ikasi yang tepat, sehingga
tidak bertentangan dengan kaidah organisasi perdagangan internasional yang telah
disepakati. (eberapa kiat kebijakan yang telah diterapkan oleh Andonesia antara lain0
konsep strategic product #P untuk beras, jagung, kedelai, gula. #ebagai justi!ikasi
untuk menerapkan instrumen khusus antara lain 0 a penyesuaian tari! bea masuk<
b penerapan hambatan non tari&& tataniaga, karantina, termasuk pelarangan impor
beras pada periode tertentu< c pemberian subsidi pupuk< d penetapan harga
pembelian pemerintah/CPP. Kebijakan tersebut akan mendapat tantangan darinegara lain yang merasa dirugikan kepentingannya, sehingga perlu secara terus
menerus dilakukan pengkajian dan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan
perdagangan yang berlaku.
(. #,nsumsi Pangan
Pemerintah Provinsi 'awa (arat mempunyai Komitmen yang tinggi dalam
meningkatkan Konsumsi asyarakat yang beragam,
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
berigizi seimbang, aman dan halal, yang merupakan salah satu tujuan dari
Pembangunan Ketahanan Pangan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan
diterbitkannya Peraturan 3ubernur 'awa (arat %o. +2 Tahun 12&2, tentang
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (erbasis #umber daya =okal,dan ditindaklanjuti melalui #urat ?daran 3ubernur tanggal &4 'uli 12&& kepada
(upati/-alikota untuk melakukan gerakan penurunan Konsumsi beras yang lebih
dikenal dengan I"ne Day %o )iceJ
3erakan yang di lingkungan Pemerintah 'awa (arat disebut juga
IPoe )ebo Teu %gejoJ karena dilaksanakan setiap hari )abu, memberikan dampakyang signi!ikan terhadap Konsumsi beras masyarakat 'awa (arat yang mengalami
penurunan dari &24,64kg/tahun pada tahun 12&2 menjadi *2,4* kg/kap/tahun pada
tahun 12&1.
-alaupun demikian, penurunan konsumsi beras tersebut belum diikuti dengan
peningkatan konsumsi pangan lokal seperti 'agung, 8mbi$umbian, #ukun, Talas dan
lain$lain, sehingga berdampak pada #kor Pola Pangan Carapan 'awa (arat yang
masih jauh dari skor ideal sebagaimana terlihat pada Tabel berikut 0
Tael @ P,la Pangan Hara-an Penduduk 'a0a Barat Ta1un *7+7"*7+*
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami
daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhistandar kebutuhan !isiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang$ulang pada waktu$waktu tertentu
kronis, dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun
bencana sosial transien.
Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena 0 a tidak adanya akses secaraekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, b tidak
adanya akses secara !isik bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan
yang cukup, c tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produkti!
individu/rumah tangga, d tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah,
mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.
Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan,
karena Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang
ditentukan tingkat pengeluarannya.
Data (P# 12&1 seperti terlihat pada Tabel 6 menunjukkan bahwa berdasarkan
pengeluaran perkapita dan pengeluaran pangsa pangan di atas +2 E, kondisi
Ketahanan Pangan penduduk 'awa (arat dikategorikan sebagai berikut 0
Telaa1an %isi& Misi& dan Pr,gram #e-ala daera1 dan )akil #e-ala Daera1
Ter-ili1
Dalam mewujudkan 7isi 'awa (arat yaitu Jaju dan #ejahtera untuk #emuaJ, (adan
Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi ke
pertama dan kedua.
isi pertama& Memangun Mas3arakat 3ang Berkualitas dan Berda3a Saing, salah
satu sasarannya adalah Pemenuhan hak dasar manusia. Pemenuhan hak dasar
manusia adalah hal mendasar yang menjadi kewajiban dari Pemerintah 'awa (arat,
karena pada hakekatnya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikankehidupan dasar dari warganya berlangsung dengan baik. #alah satu hak dasar tersebut
adalah pemenuhan pangan yang menjadi perhatian bagi Pemerintah 'awa (arat, yang
diimplementasikan melalui program$program yang mendukung bagi terwujudnya Jawa
Barat Bebas Rawan
Pangan.
isi ke dua, Memangun Perek,n,mian 3ang #,k,1 dan Berkeadilan, salah satu
sasarannya adalah memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.
Pembangunan ekonomi perdesaan mensyaratkan kombinasi pendekatan antara
proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah.
Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang akti! secara
ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan
dan melaksanakan usaha ekonomi produkti!. Dukungan pemerintah selain dalam
bentuk akses terhadap prasarana dan sarana lahan, pasar, in!ormasi, sumber
permodalan dan lain$ lain yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti
perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan
kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar,pemberian insenti! dan akses terhadap in!ormasi yang berman!aat.
"leh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan diyakini
merupakan salah satu jalan utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya
Tujuan 0 eningkatkan Kemudahan dan Kemampuan asyarakat Dalam emenuhi
Kebutuhan Pangan
#asaran 0
enyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energy dan proteinmasyarakat 'awa (arat, energy sebesar 1.>22 kkal/kapita /hari dan protein sebesar
62 gram/kapita/hari pada Tahun 12&6.
empertahankan cadangan pangan pemerintah daerah @PPD minimal sebesar
922 ton setiap tahun, serta cadangan pangan masyakat sebanyak 1.422 lumbung
pada Tahun 12&6.
Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis @7 F &2E.
Terjaganya stabilitas harga 3abah di tingkat petani, minimal sama dengan Carga
Pembelian Pemerintah CPP.
Tersedianya An!ormasi pasokan, harga dan akses pangan untuk &2 komoditas
pangan di 1+ Kab/Kota.
'eningkatkan ualitas onsumsi !angan 'asyarakat Berbasis Sumber "aya (okal
Tujuan 0 emenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman
Dalam menyusun program dan kegiatan (adan Ketahanan Pangan berpatokan
kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Andikator Kinerja yang ditetapkan. ;dapun )encana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut 0
A. Pr,gram Peren5anaan& Pengendalian dan Penga0asan Pemangunan
Daera1
+. $asilitasi dan #,,rdinasi Peren5anaan Pemangunan
Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi
pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu
bangsa. "leh sebab itu, Ketahanan Pangan merupakan salah satu prioritas
Pembangunan Daerah Provinsi 'awa (arat.
Dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dan arah kebijakan
kementerian pertanian dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat, maka
sasaran pembangunan ketahanan pangan tahun 12&9 diarahkan pada 0 &
peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis
pangan lokal dengan skor PPC >1 dan berkurangnya konsumsi beras &,4 E
perkapita pertahun, 1 pengurangan jumlah penduduk rawan pangan & persen tiap
tahun dan antisipasi rawan pangan transien, 5 stabilisasi harga pangan pokok di
tingkat produsen dan penguatan cadangan pangan 3apoktan dan cadangan pangan
masyarakat, 9 kawasan rumah pangan lestari K)P= sebagai lumbung pangan
rumah tangga, 4 optimalisasi peman!aatan pekarangan sebagai lumbung hidupbagi keluarga. Pencapaian sasaran pembangunan ketahanan tersebut membutuhkan
mempertahankan dan mengembangkan lahan produkti!< dan
membangun kawasan sentra produksi pangan.
Casil analisis ketersediaan pangan dapat diketahui jumlah pangan yang ada di 'awa
(arat setiap kelompok komoditas bahan pangan yaitu0 padi$padian, kacang$
kacangan, buah biji berminyak, buah dan sayur, gula, protein hewani, protein nabati,
daging dan lainnya.
Ketersediaan kelompok bahan pangan tersebut diketahui kondisinya apakah surplus
atau minus, Terhadap kondisi ketersediaan tersebut dilakukan penanganan mulai dari
peningkatan produksi sendiri sampai perdagangan termasuk manajemen stok.
2. Pengemangan Sistem #e0as-adaan Pangan dan GiCi <S#PG=
(erdasarkan Pasal &&5 8ndang$8ndang nomor &6 Tahun 12&1 tentang Pangan,
bahwa #istem An!ormasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan,
penganalisisan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan in!ormasi
tentang pangan. Kemudian dalam Pasal &&9 dijelaskan, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan #istem
An!ormasi Pangan yang terintegrasi, minimal digunakan untuk perencanaan,pemantauan dan evaluasi, stabilitas pasokan dan harga pangan, sistem peringatan
dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.
Penerapan #KP3 sangat diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan
Pemerintah %omor 56 Tahun 122> tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, dimana sebagian aspek penanganan kerawaanan panganmerupakan urusan daerah. Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban < &
pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan
pangan di daerah karena berbagai sebab, 1 pencegahan dan penanggulangan
maslah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan, 5
peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat, dan 9
penanganan dan pengendalian kerawanan pangan . Cal ini diperkuat denganPeraturan enteri Pertanian nomor +4/Permentan/"T.&92/&1/12&2 tentang #istem
Pelayanan inimal #P bidang ketaahanan pangan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota, bahwa target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai
pada tahun 12&4 sebesar +2 E.
)uang lingkup kegiatan #KP3 terdiri daari pengumpulan, pemrosesan,
penyimpanan, analisis, dan penyebaran in!ormasi situasi pangan dan gizi serta
investigasi mendalam bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangandan gizi. Kegiatan analisis tersebut dilaksanakan secara rutin bulanan dan tahunan,
selanjutnya dari Casil analisis #KP3 tersebut dapat diman!aatkan sebagai bahan
perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan intervensi atau tindakan dalam
penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di
tingkat Provinsi.
;ngka kerawanan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan
masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat yang diukurdari ;ngka Kecukupan 3izi ;K3 kurang dari >2 E ;K3 adalah rawan pangan.
;K3 merupakan tingkat konsumsi zat$zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk
memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat di suatu negara. ;K3 diperoleh
dari data #usenas (P# setiap tahun.
Dalam melaksanakan #KP3, Pemerintah Provinsi membentuk Kelompok Kerja
Pokja Pangan dan 3izi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan
Pangan. Casil analisis #KP3 oleh Pokja Pangan dan 3izi Provinsi dilaporkan kepada3ubernur untuk penentuan langkah$langkah intervensi dan untuk perumusan
kebijakan program pada tahun berikutnya.
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
Pil,ting Penanggulangan #emiskinan Melalui !-timlisasi La1an Pekarangan
8ntuk meningkatkan gizi terutama gizi keluarga di daerah rawan pangan dapat
dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan meman!aatkan sumber daya
yang tersedia di lingkungannya. #alah satu upaya pemberdayaan masyarakat
tersebut adalah dengan peman!aatan pekarangan yang dikelola oleh keluarga
sehingga mudah untuk pemeliharaan dan pemanenan hasilnya.
=ahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki !ungsi multiguna. ungsi
pekarangan adalah untuk menghasilkan bahan makanan, sayur dan buah$buahan,
unggas, ternak dan ikan, dan lain$lain. ;pabila dikelola secara intensi! sesuai denganpotensi pekarangan disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga,
juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga.
(erdasarkan hal tersebut, pada Tahun ;nggaran 12&5$12&6 (adan Ketahanan
Pangan akan melaksanakan kegiatan Piloting Penangulangan Kemiskinan elalui
"ptimalisasi =ahan Pekarangan dengan anggaran yang bersumber dari ;P(D
Provinsi 'awa (arat.
Pengemangan Desa Mandiri Pangan
Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan
masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan
pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan meman!aatkan sumberdaya yang
dimilikinya secara e!isien dan keari!an lokal.
8paya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses
pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari
alternati! peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan
meman!aatkan sumberdaya alam secara e!ekti!, e!isien, dan berkelanjutan.
terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. #trategi yang
digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur
ganda/twin track strategy, yaitu0 & membangun ekonomi berbasis pertanian dan
pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan< dan 1 memenuhipangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui
pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.
;tas pemikiran tersebut, kegiatan Desa andiri Pangan perlu terus didorong dan
ditingkatkan pencapaiannya agar Desa yang sudah dibentuk yaitu mulai Tahapan
Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan kemandirian dapat mencapai sasaran
yang ditetapkan. Cal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja pembinaan dari
tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke pendamping. Tim Teknis yang sudahdibentuk dapat dioptimalkan yaitu dengan melakukan pembinaan, pengendalian dan
evaluasi serta telaahan yang mendalam serta dicarikan solusi dan pemecahan
masalah secara berjenjang.
Pemberdayaan masyarakat perlu diintensi!kan agar berdaya dan memiliki usaha
ekonomi produkti! yang lebih berkembang. asyarakat yang tergabung dalam
kelompok a!initas mampu mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternati!
peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untukmengelola dan meman!aatkan sumberdaya alam secara e!ekti!, e!isien, dan
berkelanjutan.
6. Analisis #etersediaan Pangan di 'a0a Barat
8ndang$undang %omor &6 Tahun 12&1 mengamanatkan hakekat pembangunan
pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama
masyarkat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. 8ndang :
undang ini juga menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen serta
pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. 8ndang$undang
tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
12&5$12&6 adalah peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan.
Kebijakan tersebut dilakukam melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan
dengan sasaran sebagai berikut0 & meningkatnya produksi dan produktivitas
pangan pokok beras, jagung dan kedelai< 1 menurunnya tingkat kehilangan hasilpanen< 5 menurunnya kerawanan pangan masyarakat< 9 tertatanya distribusi dan
perdagangan beras< 4 meningkatnya keaneragaman konsumsi, kualitas pangan
serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan
konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga dan + meningkatnya
pengendalian keamanan pangan.
8ntuk mewujudkan kebijakan diatas, melalui Peraturan Daerah %o. 11 tahun 1226
telah dibentuk (adan Ketahanan Pangan Daerah yang memiliki tugas pokok
menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, dimana dalam
menjalankan tugas pokok tersebut (adan Ketahanan Pangan Daerah memilik !ungsi
& Penyelenggarakan Perumusan dan penetapan kabijakan teknis bidang ketahanan
pangan< 1 pemberian dukungan atas penyelenggaraan kesekretariatan,
kelembagaan dan in!rastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan
keamanan pangan serta distribusi dan harga pangan< 5 penyelenggaraan kordinasi
dan pembinaan 8PT( dan 9 pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok
pada saat tanam maupun panen raya. Dengan kondisi tersebut, petani, kelompoktani
Poktan maupun 3abungan Kelompoktani 3apoktan selalu dihadapkan pada
berbagai masalah antara lain0 i keterbatasan modal usaha untuk melakukan
kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran setelah panen< iirendahnya posisi tawar petani pada saat panen raya yang bersamaan dengan
datangnya hujan, dan iii keterbatasan akses pangan beras untuk dikonsumsi saat
mereka menghadapi paceklik karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.
Dampak dari ketidakberdayaan petani, Poktan dan/atau 3apoktan tersebut yang
tidak dapat melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan dan
pendistribusian/pemasaran hasil produksinya, maka dapat mempengaruhi0 i
ketidakstabilan harga untuk komoditas gabah/beras dan jagung di wilayah sentraproduksi pada saat terjadi panen raya, dan ii kekurangan pangan beras pada saat
musim paceklik ataupun gagal panen.
Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompoktani, dan/atau
3apoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya
dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cL
(adan Ketahanan Pangan, sejak Tahun 122* telah melaksanakan kegiatan
Penguatan =embaga Distribusi Pangan asyarakat Penguatan$=DP. elaluikegiatan Penguatan$=DP, Pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial bansos
dari ;P(% kepada 3apoktan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut
agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian
pangan, serta penyediaan cadangan pangan.
#ampai Tahun 12&5, 'awa (arat telah mempunyai &56 3apoktan =DP terdiri dari
9* =DP tahap pasca kemandirian 122*, 55 =DP tahap pasca kemandirian
12&2, 1& =DP tahap kemandirian, 1> =DP tahap pengembangan serta 63apokan =DP tahap penumbuhan
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan man!aat secara adil, merata,
dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan
ketahanan pangan.
Penyediaan pangan berkaitan dengan !aktor harga dan pasokan pangan itu sendiri.
Carga dan pasokan pangan merupakan indikator$indikator strategis yang saling
terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya
gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Cal itu
mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang dihormati oleh komunitas duniasebagai salah satu hak asasi, karena setiap insan di dunia mempunyai hak untuk
bebas dari kelaparan. Komitmen nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan
didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan dalam
pembangunan nasional. Peran strategis pertama adalah memenuhi hak yang paling
asasi bagi manusia< kedua adalah pentingnya pangan bagi pembentukan sumber
daya manusia yang berkualitas< dan ketiga, ketahanan pangan merupakan salah
satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan
nasional yang berkelanjutan.
Kondisi ketersediaan pangan, berkaitan dengan !aktor harga dan pasokan pangan itu
sendiri. Carga dan pasokan pangan merupakan indikator$indikator strategis yang
saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan.
Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi
pangan. Cal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya
permintaan.
Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak
meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan
rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang dapat disebabkan
dampak perubahan iklim seperti banjir,
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
diakses oleh seluruh keluarga, salah satunya dengan peman!aatan lahan
pekarangan dan !okus mengembangkan pangan hewani yang mudah dibudidayakan
dan terjangkau harganya. #elain itu Pengembangan Pangan =okal #umber
Karbohidrat non beras sebagai upaya menurunkan ketergantungan pada beras danterigu.
+>. $asilitasi De0an #eta1anan Pangan
Dewan Ketahanan Pangan sebagai institusi koordinasi !ungsional bertanggung jawabmem!asilitasi berberbagai pertemuan baik yang bersi!at !ormal maupun in!ormal.
Pertemuan dilaksanakan untuk menggalang keterlibatan pemerintah daerah,
organisasi non pemerintah =#, Pondok Pesantren, PKK, Perusahaan #wasta,
"rganisasi pro!esi dan organisasi pelaku untuk lebih peduli terhadap pentingnya
pemenuhan pangan bagi masyarakat dan ketahanan nasional serta menyadarkan
semua pihak bahwa tanggung jawab mewujudkan masyarakat 'awa (arat yang
sejahtera terbebas dari kemiskinan dan kelaparan terletak pada seluruh komponen
masyarakat Pemerintah Daerah dan asyarakat.
Disadari bahwa koordinasi kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan
masih ditemukan kelemahan maka perlu diperkuat kelembagaan dan manajemen
ketahanan pangan dan gizi melalui (adan Ketahanan Pangan Daerah. #elain itu
juga perlu diperkuat melalui kelembagaan adhoc seperti Dewan Ketahanan Pangan
yang diharapkan dapat mendorong dan mem!asilitasi 3ubernur dalam menetapkan
kebijakan dibidang ketahanan pangan.
Tugas Dewan Ketahanan Pangan diantaranya 0 a erumuskan kebijakan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, b merumuskan kebijakan dalam
rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan
pangan dan c melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan
pangan kabupaten.
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan didukung oleh Kelompok
Kerja Pokja ;hli dan Pokja Teknis. Peran Pokja ;hli di Dewan Ketahanan Pangan
sebagai konseptor, mediator, monitor dan diseminator berperan sebagai penyebar.
#edangkan Tugas Pokok Pokja ;hli diantaranya membantu mempersiapkan bahandan dra!t untuk kegiatan evaluasi dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta
menjadi tenaga ahli dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan
sekretariat DKP.
Pokja ;hli terdiri dari kumpulan orang minimal 9 orang yang berkaitan dengan
keahlian dan keilmuan dibidang ketahanan pangan pertanian dalam arti luas, sosial
ekonomi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan ahli gizi dan bukan mewakili
lembaga yang diangkat dengan #urat Keputusan Ketua Carian Dewan KetahananPangan. #ecara organisasi, kedudukan Pokja ;hli berada di bawah Ketua Carian
yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan sekretariat Dewan
Ketahanan Pangan.
Pengemangan Manajemen #elemagaan dan In/rastruktur Pangan
(erkenaan dengan pengelolaan pangan, peran kelembagaan menjadi sangat penting
karena secara empiris operasionalisasi pengelolaan pangan tidak hanya menjadi
tanggungjawab pemerintah dalam hal ini kelembagaan !ormal yang memiliki
legalisasi hukum, akan tetapi juga melibatkan kelembagaan non !ormal yang
mendasar dan melekat dengan masyarakat yang justru secara signi!ikan
memberikan dampak yang nyata terhadap terwujudnya sebuah masyarakat yang
mandiri. #elanjutnya, jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, tercapainya ketahanan
pangan itu pada dasarnya berkaitan dengan keberhasilan usahatani. #ementara itu
keberhasilan usahatani tidak hanya ditentukan ketersediaan teknologi. aktor
kelembagaan dalam penyiapan dan penerapan teknologi, serta mekanisme
penyiapan dan
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
penerapan teknologi juga memberikan sumbangan yang besar terhadap
keberhasilan usahatani. Anti dari kelembagaan itu sendiri adalah adanya IAnteraksiJ
yang melahirkan bentuk Iakti!itasJ.
;danya kelembagaan menjadi prasyarat teradopsinya inovasi secara sustainable
dalam pengembangan usahatani. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa
adopsi teknologi berakhir seiring dengan berakhirnya proyek< apabila tidak ada
kelembagaan pedesaan yang mampu menyediakan kebutuhan petani seperti
benih/bibt, pupuk, modal kerja dan !asilitas pemasaran. Ketersediaan inovasi
teknologi dinilai penting necessary condition, tetapi belum cukup untuk
menghantarkan petani ke arah ketersediaan pangan yang berkelanjutan. ;dapun
syarat kecukupan #u!!iciency condition dalam pengelolaan pangan adalahkelembagaan yang mencakup semua elemen pendukung pengelolaan pangan dan
keterkaitannya serta kebijakan pendukung pengembangan. Kelembagaan
dibutuhkan untuk menghantarkan inovasi teknologi dalam pengelolaan pangan
secara optimal.
Dari sebuah kajian ilmiah mengenai strategi optimalisasi inovasi kelembagaan dalam
mewujudkan ketahanan pangan daerah diberikan beberapa kesimpulan yaitu 0 &
Keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologisemata, akan tetapi juga ditentukan oleh unsur kelembagaan pendukungnya, baik
bersi!at !ormal maupun non !ormal. Teknologi menjadi syarat keharusan sedangkan
kelembagaan merupakan syarat kecukupan< 1 Keberadaan kelembagaan !ormal
dan non !ormal memiliki peran strategis dan krusial dalam mewujudkan ketahanan
pangan di level nasional maupun daerah dalam perannya mem!asilitasi akses
terhadap teknologimyang telah tersedia maupun yang diperlukan dan belum tersedia,
menyediakan kebutuhan petani, !asilitasi modal kerja dan pemasaran<
5 Kelembagaan ketahanan pangan yang optimal dicirikan oleh konsistensinya
dalam menerapkan prinsip$prinsip kelembagaan yang
Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20!"20#
Pencapaian visi dan misi (adan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi 'awa (arat,
tidak terlepas dari ketersediaan data yang berkesinambungan dalam berbagai
tahapan pembangunan ketahanan pangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan sampai dengan pada evaluasi pembangunan ketahanan pangan.
Data yang disusun secara kon!erhensi!, terstruktur, dan terkompilasi dalam bentuk
bank data ketahanan pangan yang in!ormati!, merupakan hal yang sangat
menentukan terutama dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan. 8ntuk dapatmemenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan kegiatan penyusunan data
dan statistik ketahanan pangan secara berkelanjutan.