SKP - Poin Peraturan Edited 8 11 12

POINT PERATURAN YANG PERLU ADA DALAM SKP

NO HAL HAL PERATURAN KETERANGAN1 Farmasi Halaman 36, Paragraf 3

2 Farmasi Halaman 36, Paragraf 4




SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengadaan, distribusi dan penggunaan kefarmasian dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam bentuk pelayanan kefarmasian.

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi dilakukan oleh pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Teknis Pemenuhan kelengkapan peralatan kesehatan untuk daerah terpencil yang kabupatennya tidak sanggup membeli alat kesehatan dan obat-obatan, serta vaksin , pengadaannya dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pemerintah Propinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolan bufferstock obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, termasuk obat-obat pelayanan rutin, obat khusus dan obat untuk bencana

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan farmasi, alat kesehatan dan makanan skala provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, makanan, reagensia dan vaksin.

6 Lintas Sektor

7 Lintas Sektor Halaman 40, Paragraf 3

8 Pembiayaan Halaman 28, Baris 3

9 Pembiayaan

10 Pembiayaan Halaman 38, Paragraf 5

11 SDM

12 SDM Halaman 35, Paragraf 2


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Upaya kesehatan yang terkait dengan sektor lain (lintas sektoral)

Halaman 39, Lintas Sektoral, Paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan kesehatan di Propinsi Kepulauan Riau

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Jaminan kecukupan anggaran pembangunan kesehatan

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Alokasi anggaran pembiayaan kesehatan penduduk miskin

Halaman 37, Pembiayaan Upaya Pengobatan, Paragraf 4

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Biaya transportasi rujukan untuk pendekatan akses penduduk miskin ke pelayanan kesehatan

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Kebutuhan tenaga kesehatan jangka panjang dan jangka menengah yang menjadi pedoman

Halaman 34, Subsistem Sumber Daya Manusia, Paragraf 3

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Penempatan, pembinaan, pendistribusian dan pemindahan tenaga kesehatan antar Kab/Kota dalam skala Provinsi

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan untuk daerah terpencil




17 SIK

18 SIK

19 SIK

20 SIK

21 SIK

22 SIK Halaman 29, Paragraf 5

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Perlindungan hukum tenaga kesehatan dan imbalan yang layak dan adil bagi tenaga kesehtan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam menjalankan tugasnya

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Regulasi tentang investor kesehatan asing dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pembinaan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi profesi serta asosiasi fasilitas kesehatan

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai mekanisme wajib lapor indikator kesehatan baik dari PKM/RS/Klinik, Dinkes Kota/Kab, maupun Dinkes Prov

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Paragraf 2, Baris 3

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Diseminasi data

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai jenis data yang dikumpulkan dalam SIK agar adanya keseragaman pengumpulan data (Collecting data).

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Paragraf 2, Baris Pertama

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: analisis bank data Skala Provinsi Kepri

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Baris 2

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Jaringan data yang memerlukan data-data yang berasal dari sektor kesehatan (pemerintah dan swasta) dan sektor lain diluar sektor kesehatan (Networking)

Halaman 29, Informasi kesehatan, paragraf terakhir


23 SIK

24 Stewardship BAB 5, Halaman 25 Paragraf 2

25

26 Stewardship

27 Stewardship

28 Stewardship

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: SIK Bank Data

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Paragraf 4

SKP Kerpi memerlukan peraturan mengenai: SKP itu sendiri yang mengikat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peran Serta Masyarakat

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: koordinasi peran swasta dalam pembangunan kesehatan

Halaman 24, Paragraf 4, Baris ke-4

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Perumusan kebijakan ditingkat Kota/Kabupaten dan lintas wilayah melalui Provinsi

Halaman 28, Kebijakan Kesehatan, Paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Monev SKP

Halaman 28, Monitoring dan Evaluasi, Paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Tata kelola administrasi dan manajemen kesehatan di Dinkes Prov dan Dineks Kab/Kota

Halaman 39, Pembiayaan Tata kelola, Paragraf 1

29 Upaya Kesehata Halaman 17, Paragraf 4

30 Upaya Kesehata





SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Penyediaan Puskesmas Perawatan

Peran Serta Masyarakat

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Kemitraan antara Asosiasi Profesi, Masyarakat dan Pemerintah.

Halaman 39, Sub-Sistem Peran Serta Masyarakat dan Swasta, Paragraf 4

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Supervisi/Pembinaan UKM dan UKP

Halaman 29, Supervisi dan Pengendalian, paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pemerataan akses upaya kesehatan secara berkeadilan, efektif dan bermutu

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Mekanisme rujukan antar kota/Kabupaten didalam Provinsi melalui pendekatan kewilayahan

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kab

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengaturan , pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pendirian klinik kesehatan dan Rumah Sakit swasta.

35 Upaya Kesehata SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Penyediaan fasilitas umum yang menunjang kesehatan


POINT PERATURAN YANG PERLU ADA DALAM SKPKALIMAT

Untuk pengadaan, distribusi dan penggunaan dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam bentuk pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dapat berupa apotik, toko obat dan dapat pula terintegrasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan (unit farmasi di RS dan pelayanan farmasi di Puskesmas atau klinik swasta)

Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota. Pengendalian dan pengawasan ini bertujuan menjamin hal-hal sebagai berikut:a. Sediaan farmasi tersebut aman, berkhasiat dan bermutu;b. Tersedia dan distribusinya merata dan terjangkau; danc. Penggunaan sediaan tersebut rasional, sesuai dengan standar baku dan resmi penggunaan obat

Pemenuhan kelengkapan peralatan kesehatan untuk daerah terpencil yang kabupatennya tidak sanggup membeli alat kesehatan dan obat-obatan, serta vaksin , pengadaannya dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi secara bertahap setiap tahunnya.

Pemerintah Propinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolan bufferstock obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, termasuk obat-obat pelayanan rutin, obat khusus dan obat untuk bencana

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan farmasi, alat kesehatan dan makanan skala provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, makanan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Pembangunan kesehatan tidak bisa hanya dibebankan menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Banyak masalah kesehatan yang disebabkan oleh kegiatan sektor lain, dan sebaliknya banyak juga masalah kesehatan yang memerlukan bantuan sektor lain untuk mengatasinya.

Peranan lintas sektor ini merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan Propinsi Kepri dan pelaksanananya disusun dalam rencana masing-masing sektor terkait sesuai kebutuhan.

Rencana anggaran program pembangunan kesehatan menjamin kecukupan anggaran yang dibutuhkan oleh berbagai macam program termasuk program pelayanan individu ( UKP) maupun program upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan anggaran kegiatan administrasi dan manajemen kesehatan. Anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Pembiayaan kesehatan penduduk miskin ini bisa dialokasikan langsung ke Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam bentuk anggaran (budget) yang disebut “supply side approach”. Dalam hal ini pemerintah mengalokasikan anggaran kepada PPK (Puskesmas/Dinas, RS) dan fasilitas PPK tersebut melayani penduduk miskin yang datang berobat.

Dalam hal pelaksanaan rujukan dari PPK I ke PPK 2 dan PPK 3 yang mengakibatkan adanya biaya transpotasi rujukan, pemerintah propinsi dan kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan anggarannya yang dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu, sementara untuk yang mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perorangan.

Dalam SKP disusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan jangka panjang dan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam: (a) pengadaan tenaga, (b) rekruitmen dan penempatan, (c) peningkatan profesionalisme. Rencana kebutuhan (manpower planning) disusun bersama-sama oleh tingkat propinsi (Dinas Kesehatan) dengan tingkat Kab/Kota (Dinas Kesehatan Kab/Kota).

Penyusunan rencana ketenagaan tersebut didasarkan pada prospek pengembangan sistem pelayanan/upaya kesehatan dimasa depan (5 tahun sampai 20 tahun), termasuk prospek perubahan pola penyakit, prospek pengembangan/penambahan sarana kesehatan dan prospek perkembangan teknologi kesehatan. Pemerintah daerah provinsi dapat menempatkan tenaga kesehatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota dalam skala provinsi Kepualauan Riau.

Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan untuk daerah terpencil, pemerintah daerah mendistribusikan tenaga kesehatan sehingga tidak ada Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan.

SDM kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan imbalan yang layak dan adil sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam menjalankan tugasnya sehingga diharapkan dapat meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia didalam Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini.

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan antara NKRI dan negara lain menjadikan wilayahnya sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang memungkinkan sekali adanya sumber daya kesehatan asing yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu regulasi bagi tenaga asing yang akan bekerja di daerah wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan bekerja sama dengan asosiasi profesi.

Pembinaan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi profesi serta asosiasi fasilitas kesehatan berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping itu ada data kesehatan yang wajib disampaikan/dilaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku, termasuk data penyakit yang termasuk dalam IHR (International Health Regulation/WHO).

Jenis data yang dikumpulkan dalam SIK ditentukan sesuai dengan kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi kesehatan di berbagai unit dan jenjang kesehatan (Puskesmas, RSUD, Dinas Kesehatan Kab/Kota, RSU Propinsi dan Dinas Kesehatan Propinsi).

Analisis data dilakukan oleh masing-masing unit tersebut sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit tersebut.

Pelaku-pelaku utama dalam SIK adalah Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, RSUD, Dinkes Propinsi dan RSU Propinsi. Hubungan kerja antara unit-unit tersebut adalah hubungan kerja formal dalam jejaring (network) Sistem Informasi Kesehatan.

Hasil analisis data disebarluaskan kepada unit-unit yang membutuhkan, termasuk unit lain diluar sektor kesehatan apabila diperlukan.

Pengumpulan data, pengelolaan Bank Data dan analisis data dilakukan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, RSUD, Dinas Kesehatan Propinsi dan RSU Propinsi.

Penyelenggaraan SKP Propinsi Kepulauan Riau ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan pembangunan kesehatan daerah untuk dijadikan pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan di tingkat provinsi maupun ditingkat pemerintah Kabupaten/Kota yang sifatnya mengikat dengan mengikutsertakan peran aktif pemerintah, swasta maupun masyarakat yang sinergis.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika pembangunan kepulauan Riau termasuk sistem kemasyarakatan yang merupakan bagian integral dari SKP juga akan mempengaruhi upaya-upaya yang dituangkan dalam SKP ini, karena keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan termasuk peran swasta.

Kebijakan kesehatan adalah pedoman dan arahan umum tentang pelaksanaan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Perumusan kebijakan dilakukan pada tingkat kab/kota yang bersifat spesifik lokal dan oleh propinsi yang bersifat lintas wilayah.

Monitoring SKP dilakukan secara rutin menggunakan indikator-indikator sesuai dengan funsi-fungsi SKP yang meliputi: (1) stewardship dan regulasi, (2) pengadaan SDM, (3) Pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, (4) pengadaan sumberdaya kesehatan lainnya, (5) manajemen dan informasi kesehatan, (6) pembiayaan kesehatan.

Tata kelola sistem kesehatan dilakukan oleh pemerintah. Ini termasuk administrasi dan manajemen kesehatan di tingkat propinsi (Dinas Kesehatan Propinsi) dan manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/kota). Yang termasuk dalam biaya pengelolaan tersebut adalah biaya investasi, biaya operasional (gaji, dll) dan biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kepri seperti erlihat pada tabel dia tas masih harus dimaksimalkan unntuk meningkatkan pelayanan dan pencapaian target pembangunan kesehatan. Lebih dari itu, penignkatan akses untuk rujukan upaya kesehatan perlu menjadi prioritas sehingga perlu ada Puskesmas perawatan yang memiliki kapasitas seperti Rumah Sakit Umum namun tetap menjalankan fungsi promotif dan preventif dari puskesmas itu sendiri.

Prinsip dari peran serta masyarakat adalah kemandirian dan kegotong royongan/solildaritas sosial, berbasis masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat) serta kemitraan.

Supervisi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaksana upaya kesehatan prorangan dan pelaksana upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh dinas kesehatan propinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Mekanisme rujukan dilakukan untuk mengatasi ketidakmampuan unit pelayanan kesehatan pada jenjang tertentu yang memerlukan bantuan unit pelayanan pada jenjang yang lebih tinggi. Ketidakmampuan tersebut bisa karena ketidak cukupan sarana, prasarana, tenaga, ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional yang memadai pada tingkat pelayanan pengobatan primer maupun sekunder. Situasi seperti ini khas ditemukan di wilayah Kepri, khususnya di pulau-pulau terpencil dengan jumlah penduduk terbatas.

Mekanisme rujukan kesehatan diselenggarakan menggunakan prinsip efektif, efisien, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pendekatan kewilayahan mengingat kondisi geografis Propinsi Kepulauan Riau sehingga hal ini sangat vital dan diutamakan untuk kemudahan akses terhadap pelayanan medik dasar, spesialistik dan subspesialistik bermutu.

Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengutamakan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

Pemerintah , Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengaturan , pembinaan, pengawasan dan penegendalian terhadap perizinan pendirian klinik kesehatan dan Rumah Sakit swasta.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan dengan meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat mudah mengakses informasi kesehatan, fasilitas umum yang menunjang kesehatan (toilet bersih, wastafel cuci tangan, pojok ASI, sarana olahraga dll), pengadaan lingkungan sekitar yang sehat dll.

Diskusi Kelompok 1

No Sub-Sistem Regulasi Keterangan

1 Bentuk Hukum SKP

2 Stewardship

3 Stewardship

4 Manajemen Kesehatan

SKP Kerpi memerlukan peraturan mengenai: SKP itu sendiri yang mengikat Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB 5, Halaman 25 Paragraf 2

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Perumusan kebijakan ditingkat Kota/Kabupaten dan lintas wilayah melalui Provinsi

Halaman 28, Kebijakan Kesehatan, Paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Monev SKP

Halaman 28, Monitoring dan Evaluasi, Paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Tata kelola administrasi dan manajemen kesehatan di Dinkes Prov dan Dineks Kab/Kota

Halaman 39, Pembiayaan Tata kelola, Paragraf 1

5 SIK

6 SIK

7 SIK

8 SIK

9 SIK

10 SIK

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai mekanisme wajib lapor indikator kesehatan baik dari PKM/RS/Klinik, Dinkes Kota/Kab, maupun Dinkes Prov

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Paragraf 2, Baris 3

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai jenis data yang dikumpulkan dalam SIK agar adanya keseragaman pengumpulan data (Collecting data).

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Paragraf 2, Baris Pertama

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: analisis bank data Skala Provinsi Kepri

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Baris 2

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Jaringan data yang memerlukan data-data yang berasal dari sektor kesehatan (pemerintah dan swasta) dan sektor lain diluar sektor kesehatan (Networking)

Halaman 29, Informasi kesehatan, paragraf terakhir


Halaman 29, Paragraf 5

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: SIK Bank Data

Halaman 29, Informasi Kesehatan, Paragraf 4

Diskusi Kelompok 1

Kalimat dalam SKP Jenis Peraturan

Perda Provinsi

Pergub/Perbup/Perwako

SK Kadinkes Prov/Kab/Kota


Penyelenggaraan SKP Propinsi Kepulauan Riau ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan pembangunan kesehatan daerah untuk dijadikan pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan di tingkat provinsi maupun ditingkat pemerintah Kabupaten/Kota yang sifatnya mengikat dengan mengikutsertakan peran aktif pemerintah, swasta maupun masyarakat yang sinergis.

Kebijakan kesehatan adalah pedoman dan arahan umum tentang pelaksanaan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Perumusan kebijakan dilakukan pada tingkat kab/kota yang bersifat spesifik lokal dan oleh propinsi yang bersifat lintas wilayah.

Monitoring SKP dilakukan secara rutin menggunakan indikator-indikator sesuai dengan funsi-fungsi SKP yang meliputi: (1) stewardship dan regulasi, (2) pengadaan SDM, (3) Pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, (4) pengadaan sumberdaya kesehatan lainnya, (5) manajemen dan informasi kesehatan, (6) pembiayaan kesehatan.

Tata kelola sistem kesehatan dilakukan oleh pemerintah. Ini termasuk administrasi dan manajemen kesehatan di tingkat propinsi (Dinas Kesehatan Propinsi) dan manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/kota). Yang termasuk dalam biaya pengelolaan tersebut adalah biaya investasi, biaya operasional (gaji, dll) dan biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

SK Kadinkes

Surat Edaran

`SK Kadinkes

SK Kadinkes

SK Kadinkes

SK Kadinkes

Disamping itu ada data kesehatan yang wajib disampaikan/dilaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku, termasuk data penyakit yang termasuk dalam IHR (International Health Regulation/WHO).

Jenis data yang dikumpulkan dalam SIK ditentukan sesuai dengan kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi kesehatan di berbagai unit dan jenjang kesehatan (Puskesmas, RSUD, Dinas Kesehatan Kab/Kota, RSU Propinsi dan Dinas Kesehatan Propinsi).

Analisis data dilakukan oleh masing-masing unit tersebut sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit tersebut.

Pelaku-pelaku utama dalam SIK adalah Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, RSUD, Dinkes Propinsi dan RSU Propinsi. Hubungan kerja antara unit-unit tersebut adalah hubungan kerja formal dalam jejaring (network) Sistem Informasi Kesehatan.

Hasil analisis data disebarluaskan kepada unit-unit yang membutuhkan, termasuk unit lain diluar sektor kesehatan apabila diperlukan.

Pengumpulan data, pengelolaan Bank Data dan analisis data dilakukan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, RSUD, Dinas Kesehatan Propinsi dan RSU Propinsi.

Bahan Diskusi Kelompok 2

No Sub-Sistem Regulasi Keterangan1 SDM

2 SDM

3 SDM

4 SDM

5 SDM

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Kebutuhan tenaga kesehatan jangka panjang dan jangka menengah yang menjadi pedoman

Halaman 34, Subsistem Sumber Daya Manusia, Paragraf 3

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Penempatan, pembinaan, pendistribusian dan pemindahan tenaga kesehatan antar Kab/Kota dalam skala Provinsi


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan untuk daerah terpencil


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Perlindungan hukum tenaga kesehatan dan imbalan yang layak dan adil bagi tenaga kesehtan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam menjalankan tugasnya


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Regulasi tentang investor kesehatan asing dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)


6 SDM

7 Farmasi

8 Farmasi

9 Farmasi

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pembinaan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi profesi serta asosiasi fasilitas kesehatan


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengadaan, distribusi dan penggunaan kefarmasian dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam bentuk pelayanan kefarmasian.


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi dilakukan oleh pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Teknis Pemenuhan kelengkapan peralatan kesehatan untuk daerah terpencil yang kabupatennya tidak sanggup membeli alat kesehatan dan obat-obatan, serta vaksin , pengadaannya dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi


10 Farmasi

11 Farmasi

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pemerintah Propinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolan bufferstock obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, termasuk obat-obat pelayanan rutin, obat khusus dan obat untuk bencana


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan farmasi, alat kesehatan dan makanan skala provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, makanan, reagensia dan vaksin.


Bahan Diskusi Kelompok 2

Kalimat Dalam SKP Jenis Peraturan

Perda SDM

Perda SDM

Perda SDM


Perda SDM

Dalam SKP disusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan jangka panjang dan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam: (a) pengadaan tenaga, (b) rekruitmen dan penempatan, (c) peningkatan profesionalisme. Rencana kebutuhan (manpower planning) disusun bersama-sama oleh tingkat propinsi (Dinas Kesehatan) dengan tingkat Kab/Kota (Dinas Kesehatan Kab/Kota).

Penyusunan rencana ketenagaan tersebut didasarkan pada prospek pengembangan sistem pelayanan/upaya kesehatan dimasa depan (5 tahun sampai 20 tahun), termasuk prospek perubahan pola penyakit, prospek pengembangan/penambahan sarana kesehatan dan prospek perkembangan teknologi kesehatan. Pemerintah daerah provinsi dapat menempatkan tenaga kesehatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota dalam skala provinsi Kepualauan Riau.

Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan untuk daerah terpencil, pemerintah daerah mendistribusikan tenaga kesehatan sehingga tidak ada Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan.

SDM kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan imbalan yang layak dan adil sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam menjalankan tugasnya sehingga diharapkan dapat meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia didalam Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini.

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah perbatasan antara NKRI dan negara lain menjadikan wilayahnya sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang memungkinkan sekali adanya sumber daya kesehatan asing yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu regulasi bagi tenaga asing yang akan bekerja di daerah wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan bekerja sama dengan asosiasi profesi.

Perda SDM

Perbup/Perwako

Perda Provinsi

Pembinaan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi profesi serta asosiasi fasilitas kesehatan berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk pengadaan, distribusi dan penggunaan dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam bentuk pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dapat berupa apotik, toko obat dan dapat pula terintegrasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan (unit farmasi di RS dan pelayanan farmasi di Puskesmas atau klinik swasta)

Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota. Pengendalian dan pengawasan ini bertujuan menjamin hal-hal sebagai berikut:a. Sediaan farmasi tersebut aman, berkhasiat dan bermutu;b. Tersedia dan distribusinya merata dan terjangkau; danc. Penggunaan sediaan tersebut rasional, sesuai dengan standar baku dan resmi penggunaan obat Perda

Provinsi/Perbup/Perwako

Pemenuhan kelengkapan peralatan kesehatan untuk daerah terpencil yang kabupatennya tidak sanggup membeli alat kesehatan dan obat-obatan, serta vaksin , pengadaannya dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi secara bertahap setiap tahunnya.

Pemerintah Propinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolan bufferstock obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin, termasuk obat-obat pelayanan rutin, obat khusus dan obat untuk bencana

Perda Provinsi/Perbup/Perwako

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan farmasi, alat kesehatan dan makanan skala provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, makanan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Perda Provinsi/Perbup/Perwako

Diskusi Kelompok 3

No Sub-Sistem Regulasi Keterangan

1 Upaya Kesehatan

2 Upaya Kesehatan

3 Upaya Kesehatan

4 Upaya Kesehatan

5 Upaya Kesehatan

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Penyediaan Puskesmas Perawatan


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Supervisi/Pembinaan UKM dan UKP

Halaman 29, Supervisi dan Pengendalian, paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pemerataan akses upaya kesehatan secara berkeadilan, efektif dan bermutu


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Mekanisme rujukan antar kota/Kabupaten didalam Provinsi melalui pendekatan kewilayahan


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kab


6 Sarana Prasarana

7 Pembiayaan

8 Pembiayaan

9 Pembiayaan

10 Lintas Sektor

11 Lintas Sektor

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Pengaturan , pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pendirian klinik kesehatan dan Rumah Sakit swasta.


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Jaminan kecukupan anggaran pembangunan kesehatan

Halaman 28, Baris 3

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Alokasi anggaran pembiayaan kesehatan penduduk miskin

Halaman 37, Pembiayaan Upaya Pengobatan, Paragraf 4

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Biaya transportasi rujukan untuk pendekatan akses penduduk miskin ke pelayanan kesehatan


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Upaya kesehatan yang terkait dengan sektor lain (lintas sektoral)

Halaman 39, Lintas Sektoral, Paragraf 1

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan kesehatan di Propinsi Kepulauan Riau


12 Peran Serta Masyarakat



SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Koordinasi peran swasta dalam pembangunan kesehatan

Halaman 24, Paragraf 4, Baris ke-4

SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Kemitraan Masyarakat (Asosiasi Profesi, LSM, Swasta dll) dan Pemerintah.


SKP Kepri memerlukan peraturan mengenai: Penyediaan fasilitas umum yang menunjang kesehatan


Diskusi Kelompok 3

Kalimat dalam SKP Jenis Peraturan

Pergub

Pergub



Fasilitas kesehatan yang ada di Kepri seperti erlihat pada tabel dia tas masih harus dimaksimalkan unntuk meningkatkan pelayanan dan pencapaian target pembangunan kesehatan. Lebih dari itu, penignkatan akses untuk rujukan upaya kesehatan perlu menjadi prioritas sehingga perlu ada Puskesmas perawatan yang memiliki kapasitas seperti Rumah Sakit Umum namun tetap menjalankan fungsi promotif dan preventif dari puskesmas itu sendiri.

Supervisi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaksana upaya kesehatan prorangan dan pelaksana upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh dinas kesehatan propinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Tidak Perlu Peraturan karena melekat dengan Tupoksi

Mekanisme rujukan dilakukan untuk mengatasi ketidakmampuan unit pelayanan kesehatan pada jenjang tertentu yang memerlukan bantuan unit pelayanan pada jenjang yang lebih tinggi. Ketidakmampuan tersebut bisa karena ketidak cukupan sarana, prasarana, tenaga, ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional yang memadai pada tingkat pelayanan pengobatan primer maupun sekunder. Situasi seperti ini khas ditemukan di wilayah Kepri, khususnya di pulau-pulau terpencil dengan jumlah penduduk terbatas.

Mekanisme rujukan kesehatan diselenggarakan menggunakan prinsip efektif, efisien, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pendekatan kewilayahan mengingat kondisi geografis Propinsi Kepulauan Riau sehingga hal ini sangat vital dan diutamakan untuk kemudahan akses terhadap pelayanan medik dasar, spesialistik dan subspesialistik bermutu.

Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengutamakan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

tidak perlu karena sudah ada

Perda Kabupaten/Kota


Pergub

Pemerintah , Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengaturan , pembinaan, pengawasan dan penegendalian terhadap perizinan pendirian klinik kesehatan dan Rumah Sakit swasta.

Rencana anggaran program pembangunan kesehatan menjamin kecukupan anggaran yang dibutuhkan oleh berbagai macam program termasuk program pelayanan individu ( UKP) maupun program upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan anggaran kegiatan administrasi dan manajemen kesehatan. Anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Tidak perlu peraturan karena sudah diatur UU 36/2009

Pembiayaan kesehatan penduduk miskin ini bisa dialokasikan langsung ke Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam bentuk anggaran (budget) yang disebut “supply side approach”. Dalam hal ini pemerintah mengalokasikan anggaran kepada PPK (Puskesmas/Dinas, RS) dan fasilitas PPK tersebut melayani penduduk miskin yang datang berobat.

Dalam hal pelaksanaan rujukan dari PPK I ke PPK 2 dan PPK 3 yang mengakibatkan adanya biaya transpotasi rujukan, pemerintah propinsi dan kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan anggarannya yang dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu, sementara untuk yang mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perorangan.

Pembangunan kesehatan tidak bisa hanya dibebankan menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Banyak masalah kesehatan yang disebabkan oleh kegiatan sektor lain, dan sebaliknya banyak juga masalah kesehatan yang memerlukan bantuan sektor lain untuk mengatasinya.

Peranan lintas sektor ini merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan Propinsi Kepri dan pelaksanananya disusun dalam rencana masing-masing sektor terkait sesuai kebutuhan.

Masuk Dalam Perda SKP diperdalam dalam batang tubuh

Pergub

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika pembangunan kepulauan Riau termasuk sistem kemasyarakatan yang merupakan bagian integral dari SKP juga akan mempengaruhi upaya-upaya yang dituangkan dalam SKP ini, karena keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan termasuk peran swasta.


Prinsip dari peran serta masyarakat adalah kemandirian dan kegotong royongan/solildaritas sosial, berbasis masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat) serta kemitraan.


Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan dengan meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat mudah mengakses informasi kesehatan, fasilitas umum yang menunjang kesehatan (toilet bersih, wastafel cuci tangan, pojok ASI, sarana olahraga dll), pengadaan lingkungan sekitar yang sehat dll.

Masukan dari hasil diskusi selain masukan Peraturan

1

2

3

Masiih ada unsur remang-remang yang belum dapat di simpulkan, di pleno ketiga smoga dapat menjadi terang/jelas (Sub Stansi Secara umum)

Sistem Informasi kesehatan kelompok sepakat adalah perlu diatur kedalam PERDA Prov Kepri yang ada tambahan-tambahan dlm paragraf/isi drpd kalimat didalam SKP ada tambahannya yg sifatnya mengikat sesuai dgn PP 38 Thn 2007 .... lebih di pertegas (dalam sub stansinya sesuai PP38/2007)

SKP harus mampu menggambarkan bedasarkan geografis kependudukan, demografi dan situasi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Berdasarkan Riskesdas gambaran karakteristik penyakit tidak menular di Prov Kepri kedepan semakin tampak, khususnya makin tingginya hipertensi yg akan berakbat pada kasus penyertanya nanti spt jantung dan gagal ginjala, jadi harus mampu digambarkan di SKP ini dan bagaimana penanganan penguatan-penguatan di level desa, puskesmas, dinkes Kab/kota dan dan sistem rujukan penatalaksanaan kasus-kasus harus mampu digambarkan dalam SKP

4

5

Prov dan kab haarus menjadi harmonis, harus dimuatkan misal keroyokan dalam pembiayhaan kesehatan. Ada komitmen2 antara gubernur dan bupati walkot dalam pengentasan kemiskinan didalamnya ada jamkesda. Misal Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebetulnya sudah dilakukan komitmen antara gubernur dgn bupati walkot bahwa STBM ini harus menjadi atau jangan terlupakan karena di Prov Kepri 30% masyarakatnya BAB tidak sehat, ketika masy kita BAB sembarangan maka masyarakat kita termasuk masy primif. Jangan sampai 5 tahun kedepan situasi masih seperti demikian. Nah ini bagaimana SKP ini menjadi acuan bagi kab kota yg pada akhirnya SKD kab kota harus mampu lebih operasional STBM ini kira-kira seperti itu, kemudian penyakit-penyakit menular spt HIV AIDS harus muncul. Jadi Kab/Kota nantinya harus mampu mengatur lebih operasional nantinya. Karena apabila masalah inti tidak masuk kedalam SKP, nanti di khawatirkan SKP tidak mampu memprediksi masalah2 kedepan.

SKP diminta untuk lebih fokus ke masalah inti agar dapat memprediksi masalah-masalah kedepan, misal ttg Kesehatan kerja karena kawasan 3 kawasan Kepri (Batam, karimun, ...) akan kompleks ttg maslah2 kerja , kemudian masalah kesehatan matra dimana kawasan natuna, anambas, lingga adalah sebagai sentra berbasis lautan.

SKP - Poin Peraturan Edited 8 11 12

Documents