Sistem Kesehatan Nasional yang baru telah ditetapkan
menggantikan Sistem Kesehatan Nasional 1982 dengan Keputusan
Menteri Kesehatan No: 131/MENKES/SK/II/2004.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan tidak saja
oleh Departemen Kesehatan, namun oleh semua potensi bangsa termasuk
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta.
Oleh karena itu SKN yang baru perlu disosialisasikan kepada
semua pihak.
Kita sudah memiliki Sistem Kesehatan Nasional, yang telah
ditetapkan pada tahun 1982.
Esensi SKN 1982 telah dipergunakan dalam penyusunan GBHN Bidang
Kesehatan, utamanya GBHN 1988, 1993, dan 1998 dan UU No. 23 tahun
1992 tentang kesehatan.
Lebih operasional, SKN 1982 juga dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan kebijakan dan program pembangunan kesehatan
seperti RPJPK, Indonesia Sehat 2010, Repelita, Propenas, dan
Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan.
Sesuai dengan amanat TAP MPR-RI No. X tahun 1998, reformasi di
bidang kesehatan juga telah dilakukan dengan disusunnya Rencana
Pembanguan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, memuat Visi,
Misi, dan strategi Pembangunan Kesehatan dengan menerapkan
paradigma baru, yaitu Paradigma Sehat.Paradigma Sehat menekankan
pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai
investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan
nasional. Visi pembangunan kesehatan adalah Indonesia Sehat 2010
yaitu masyarakat, bangsa, dan negara yang ditandai oleh penduduknya
hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.Misi
pembangunan kesehatan adalah: 1. Menggerakkan pembangunan nasional
berwawasan kesehatan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata, dan terjangkau4. Memelihara dan meningkatkan
kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta
lingkungannyaStrategi pembangunan kesehatan adalah: (1) pembangunan
nasional berwawasan kesehatan; (2) profesionalisme; (3) Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; (4) dalam rangka melaksanakan
kebijakan otonomi daerah, desentralisasi merupakan salah satu
strategi yang keempat untuk mencapai Visi Indonesia Sehat 2010 dan
misi pembangunan kesehatan.
SKN diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional
1982, khususnya pada bagian bentuk pokoknya yang merupakan struktur
dan wujud penyelenggaraan pembangunan kesehatan hanya
diatur/diuraikan secara ringkas (pokok-pokok) saja, kurang
terinci.
Di samping itu, banyak kebijakan baru yang telah ditetapkan dan
munculnya berbagai tantangan atau perubahan lingkungan yang
dihadapi, baik internal maupun eksternal, seperti: globalisasi,
demokratisasi, desentralisasi, kesehatan sebagai investasi, dan
kesehatan sebagai hak azasi manusia.
Oleh karena itu perlu disusun SKN yang baru. Kita telah berhasil
menyusun SKN yang baru, yang pada kesempatan ini kita telaah dalam
upaya pendalaman bagi kita sekalian.SKN 1982 yang ditetapkan dengan
SK Menkes No. 999/1982 berisikan lengkap tata nilai, proses, serta
struktur dan wujud pembangunan kesehatan.Substansi SKN 1982 ini
telah dimanfaatkan dalam penyusunan UU No.23 tahun 1992 tentang
Kesehatan.Sesuai amanat Tap MPR X/1998 tentang Reformasi, tata
nilai pembangunan kesehatan ini juga telah direformasi, yaitu
dengan ditetapkannya Visi Indonesia sehat 2010 yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia 2010. Dalam dokumen
rencana kebijakan ini memuat pula proses pembangunan kesehatan yang
meliputi kebijakan dan program-program pembangunan kesehatan sampai
dengan tahun 2010.Sesuai Tap MPR No. VII/2001 tentang Visi
Indonesia Masa Depan, yang menetapkan pula visi diantaranya yaitu
Indonesia 2020, maka proses pembangunan kesehatan juga sedang
diperbaharui, dimana dewasa ini kita sedang menyusun RPJPK
2005-2025.Bila RPJPK 2005-2025 telah selesai disusun, maka
diharapkan materi yang meliputi tata nilai, proses, dan struktur
& wujud pembangunan kesehatan menjadi lengkap guna merevisi UU
No. 23/1992 tentang Kesehatan.SKN yang ditetapkan tahun 2004 ini
menyampaikan secara rinci struktur dan wujud pembangunan kesehatan.
Sistem Kesehatan Nasional yang baru telah ditetapkan menggantikan
Sistem Kesehatan Nasional 1982 dengan Keputusan Menteri Kesehatan
No: 131/MENKES/SK/II/2004.Penyelenggaraan pembangunan kesehatan
dilaksanakan tidak saja oleh Departemen Kesehatan, namun oleh semua
potensi bangsa, termasuk Pemerintah Daerah, masyarakat, dan
swasta.Oleh karena itu SKN yang baru perlu diketahui oleh semua
pihak dan disosialisasikanSebagai tindak lanjut dari SKN ini, maka
setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu mengoperasionalkan SKN
menjadi Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) dan sistem Kesehatan
Kabupaten/Kota (SKK) sesuai dengan kondisi setempat (local
specific)
Seperti dalam penyusunan rencana pada umumnya, perlu dilakukan
analisis, untuk mengetahui sejauh mana berjalannya dan keberhasilan
dari sistem kesehatan yang telah kita miliki.
Dari laporan WHO tahun 2000, dengan cara pengukuran keberhasilan
sistem kesehatan di suatu negara (meskipun sampai saat metode ini
masih terus dibahas dan disempurnakan), yang digunakan 2 (dua)
indikator, yaitu indikator pencapaian dan indikator kinerja.
Dari hasil penilaian tersebut, dalam indikator pencapaian Sistem
Kesehatan Indonesia berada pada peringkat 106 dari 191 negara yang
dinilai. Sedangkan dari sisi indikator kinerja, berada pada
peringkat 92 dari 191 negara yang dinilai.
Sudah barang tentu pencapaian dan kinerja sistem kesehatan
tersebut, dipengaruhi oleh sejauh mana berjalannya subsistem
subsistemnya, yaitu: upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan,
sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Meskipun telah
banyak hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai; antara
lain Puskesmas sudah terdapat di semua kecamatan yang ditunjang
oleh 3-4 Puskesmas Pembantu, Tenaga bidan di desa juga sudah ada di
desa yang tidak memiliki fasilitas kesehatan, Rumah Sakit Umum
sudah dimiliki oleh semua kabupaten/kota (kecuali kab.
baru/pemekaran); namun masih dihadapi permasalahan pemerataan,
mutu, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sistem refferal juga belum menggembirakan.
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan
sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan pemerataan, mutu, dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan.
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat seperti Posyandu
berjumlah lebih dari 200.000 buah, disamping berkembangnya
Polindes, Pos Obat Desa, dan sebagainya. Namun akhir-akhir ini
dilaporkan pendayagunaannya menurun, yang antara lain ditunjukkan
dengan meningkatnya angka drop-out kader dan menurunnya persentase
kader Posyandu yang aktif.
Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, baru 2,2% dari
PDB; masih jauh dari standard atau anjuran WHO sebesar 5%
PDB.Pembiayaan kesehatan dari masyarakat cukup besar (70%), namun
pengelolaan pendayagunaannya tidak efisien (antara lain out of
pocket).Sementara itu pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah
yang terbatas, dialokasikan ke semua lini; banyak dialokasikan
kepada private goods, sehingga tidak efektif.Sejalan dengan
perkembangan iptek, biaya kesehatan juga meningkat. Sementara itu
jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Askes, Jamsostek,
Asuransi Kesehatan Swasta, JPKM, dan lain-lain), masih
terbatas.Dapat dijelaskan secara singkat tentang jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat, antara lain dengan adanya
penyebaran risiko, kendali biaya, dan kendali mutu pelayaann
kesehatan.
Masalah SDM kesehatan sangat kompleks, antara lain dapat
dikemukakan:Jumlah, jenis, dan mutu tenaga kesehatan belum memenuhi
kebutuhan untuk pelayanan kesehatan.Ratio tenaga terhadap penduduk
masih rendah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga
(Singapore, Malaysia, Thailand). Yang menarik ratio tenaga
kesehatan terhadap penduduk di KTI lebih baik dari KBI (att: luas
wilayah, jumlah penduduk lebih kecil, letak geografi, dan
sebagainya). Namun bila dilihat ratio tenaga kesehatan terhadap
fasilitas kesehatan keadaan di KTI jauh lebih jelek dibandingkan
dengan KBI.Dapat dikemukakan pula tentang tidak sinkronnya antara
perencanaan kebutuhan, pengadaan (pendidikan & latihan), dan
pendayagunaan tenaga kesehatan.
Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun ketersediaan,
pemerataan, dan keterjangkauan obat masih merupakan masalah
besar.
Harga obat yang mahal disebabkan karena sebagian besar (95%)
bahan baku masih diimport; sementara itu bea masuk juga tinggi.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sudah cukup
berkembang, baik dalam penyelenggaraan upaya kesehatan (misal:
Posyandu), pembiayaan kesehatan (misal: dana sehat) dan kesertaan
dan kemitraan berbagai LSM/NGO dalam berbagai program kesehatan
(TB, malaria, HIV/AIDS, dan sebagainya).
Bentuk pemberdayaan masyarakat masih bersifat mobilisasi.
Perannya dalam memberikan pelayanan, advokasi, dan pengawasan
pembangunan kesehatan belum berkembang.
Masalah pokok dalam manajemen kesehatan dapat dikemukakan
sebagai berikut:
Dalam era desentralisasi, pasokan data SIM kesehatan di berbagai
jenjang administrasi menjadi berkurang, sehingga kurang dapat
menunjang Adminkes (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian).
Iptek kesehatan kurang dapat mengimbangi pesatnya kemajuan ilmu,
teknologi, dan globalisasi. Hasil-hasil penelitian kesehatan kurang
dapat dimanfaatkan oleh Adminkes.
Perkembangan lingkungan strategis pembangunan kesehatan, baik
internal maupun eksternal, menuntut revisi dan penyesuaian dari
berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang
ada.
Dapat dijelaskan secara ringkas tentang pengertian SISTEM;
terdiri dari beberapa komponen/unsur yang saling berinteraksi dan
saling ketergantungan, dan mempunyai suatu tujuan yang sama.
Dalam KBBI salah satu dari arti kata sistem adalah TATANAN.
Oleh karenanya pengertian SKN adalah suatu tatanan yang
menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan
saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan
umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
SKN merupakan wujud dan metode penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.
Sedangkan pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional.
Oleh karenanya landasan SKN adalah sama dengan landasan
pembangunan nasional; yaitu landasan idiil Pancasila dan landasan
konstitusional UUD 1945.
Dua hal penting yang perlu ditekankan adalah: Kesehatan sebagai
hak azasi manusia. Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan.
Prinsip dasar adalah norma, nilai, dan aturan pokok yang
bermakna dari falsafah dan budaya Bangsa Indonesia, yang
dipergunakan sebagai acuan berfikir dan bertindak.
Terdapat 7 (tujuh) Prinsip Dasar SKN, dengan penekanan pada
masing-masing uraian sebagai berikut:Perikemanusiaan; Terabaikannya
pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip
kemanusiaan.Hak Azasi Manusia; Diperolehnya derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah hak azasi manusia,
tanpa membedakan antara golongan, suku, agama, dan status sosial
ekonomi.Adil dan merata; Pelayanan kesehatan harus merata, bermutu,
dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara ekonomi dan
geografi.Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat; Kesehatan
merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat
dan perorangan (individu).Kemitraan; Pembangunan kesehatan
diselenggarakan dengan menggalang kemitran yang dinamis dan
harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk
swasta.Pengutamaan dan manfaat; Dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan
golongan dan perorangan. Pemanfaatan iptek dalam pembangunan
kesehatan.Tata kepemerintahan yang baik; Pembangunan kesehatan
diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka,
rasional/profesional, bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
SKN merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.
SKN bukan pedoman penyelenggaraan kesehatan bagi Departemen
Kesehatan saja, tapi bagi semua potensi bangsa baik pemerintah
(pusat, provinsi, kab/kota), masyarakat, maupun swasta.
Dengan demikian tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan
kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun
pemerintah secara sinergis, berhasil-guna dan berdaya-guna,
sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. SKN merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan negara dan bersama subsistem lainnya, (misal:
pendidikan) diarahkan untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia.
Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi tanggung
jawab berbagai sektor terkait lainnya.
Sebagai subsistem-subsistem dari Sistem Penyelenggaran Negara,
maka SKN berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya
(seperti: pendidikan, perekonomian, ketahanan pangan, hankamnas,
dan lain-lain).
Di daerah perlu dikembangkan SKD. SKD merupakan subsistem dari
SKN dalam wilayah NKRI.
SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan, yang
dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan
lingkungan sehat serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan
kesehatan.
Banyak buku referensi maupun pengalaman di beberapa negara yang
menguraikan tentang subsistem subsistem dari suatu sistem
kesehatan.
Ada yang mengemukakan bahwa dalam sistem kesehatan hanya ada 2
(dua) subsistem, yaitu subsistem upaya/pelayanan kesehatan dan
subsistem pembiayaan kesehatan. Dalam hal ini sumberdaya kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sudah termasuk
dalam subsistem upaya kesehatan.
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi di Indonesia serta
kebutuhan dewasa ini maka diputuskan terdapat 6 (enam) subsistem
dari SKN, yaitu:subsistem upaya kesehatansubsistem pembiayaan
kesehatansubsistem sumberdaya manusia kesehatansubsistem obat dan
perbekalan kesehatansubsistem pemberdayaan masyarakatsubsistem
manajemen kesehatan
Sebagai suatu sistem, maka SKN dengan 6 subsistemnya dapat
digambarkan dalam input-proses-output.
Di sini kelihatan upaya kesehatan merupakan subsistem yang
sentral dalam proses pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai
tujuannya (output). Dalam proses pembangunan kesehatan, subsistem
upaya kesehatan ditunjang dengan subsistem pemberdayaan masyarakat
dan subsistem manajemen kesehatan.
Sebagai input adalah sumberdaya kesehatan yang terdiri dari
subsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistem obat dan
perbekalan kesehatan, dan subsistem pembiayaan kesehatan.
Namun perlu ditekankan bahwa antar ke-enam subsistem tersebut
harus saling berinteraksi secara harmonis dan dinamis dalam
mencapai tujuan pembangunan kesehatan.
UKP diselenggarakan dalam 3 (tiga) strata.
UKP strata I adalah UKP tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan
kepada perorangan.
UKP strata II adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yang
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
spesialistik yang ditujukan kepada perorangan.
UKP strata III adalah UKP tingkat unggulan, yaitu yang
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan.
Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan nasional
telah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan UKP strata
pertama melalui Puskesmas. Penyelenggaraan UKP strata pertama akan
diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep
dokter keluarga, kecuali di daerah yang sangat terpencil masih
dipadukan dengan pelayanan Puskesmas.
Pada dasarnya upaya kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 2
(dua), yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP).
UKM adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan di masyarakat.
UKM merupakan public goods.
UKP adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan. UKP merupakan private goods.
Oleh karenanya pengertian subsistem upaya kesehatan adalah
tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling
mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.
UKM adalah public goods, oleh karenanya tanggung jawab dan
penyelenggara utama adalah pemerintah, namun tetap dengan mendorong
peran aktif masyarakat.
UKP sebagai private goods dapat diselenggarakan oleh pemerintah
maupun masyarakat dan swasta, dengan tetap memperhatikan fungsi
sosial.
Perlu ditekankan batantra dan pengobatan alternatif dikembangkan
dan dibina dan harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
UKM diselenggarakan dalam 3 (tiga) strata; penanggung jawab
strata 1 adalah Puskesmas, strata 2 Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan
strata 3 Dinkes Provinsi dan Departemen Kesehatan.
UKM strata I adalah UKM tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan
kepada masyarakat.
UKM strata II adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yang
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat.
UKM strata III adalah UKM tingkat unggulan, yaitu yang
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
subspesialistik yang ditujukan kepada masyarakat.
Tiga fungsi Puskesmas yang dimaksud adalah: (1) pusat penggerak
pembangunan berwawasan kesehatan, (2) pusat pemberdayaan masyarakat
di bidang kesehatan, (3) pusat pelayanan kesehatan dasar.
Enam jenis pelayanan kesehatan dasar adalah: (1) promkes, (2)
KIA & KB, (3) perbaikan gizi, (4) kesehatan lingkungan, (5)
P2M, dan (6) pengobatan dasar.
Fungsi manajerial Dinkes Kab/Kota yang dimaksud adalah Adminkes,
mencakup perencanaan dan pengendalian, serta pengawasan
pertanggungjawaban pembangunan kesehatan.
Fungsi teknis fungsional Dinkes Kab/Kota yang dimaksud adalah
penyediaan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dalam melayani
rujukan dari Puskesmas.
UKP diselenggarakan dalam 3 (tiga) strata.
UKP strata I adalah UKP tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan
kepada perorangan.
UKP strata II adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yang
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
spesialistik yang ditujukan kepada perorangan.
UKP strata III adalah UKP tingkat unggulan, yaitu yang
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan.
Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan nasional
telah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan UKP strata
pertama melalui Puskesmas. Penyelenggaraan UKP strata pertama akan
diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep
dokter keluarga, kecuali di daerah yang sangat terpencil masih
dipadukan dengan pelayanan Puskesmas.
Dalam gambar ini sekali lagi dapat dijelaskan bahwa:
Unsur subsistem upaya kesehatan adalah UKM & UKP.
UKM dan UKP dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat/swasta.
UKM maupun UKP diselenggarakan dalam 3 (tiga) strata, dengan
masing-masing penanggung-jawab/penyelenggaranya.
Dalam gambar ini sekali lagi dapat dijelaskan dan
ditekankan:
Unsur-unsur subsistem pembiayaan kesehatan adalah penggalian
dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaannya.
Sumber pembiayaan kesehatan dapat dari pemerintah dan
masyarakat.
UKP bagi penduduk miskin dananya bersumber dari pemerintah, dan
diarahkan pengelolaannya melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
wajib.
Di masa mendatang pembiayaan kesehatan utamanya untuk UKP dapat
dikelola dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan (wajib dan
sukarela).
Dalam gambar ini dapat sekali lagi secara ringkas dikemukakan
bahwa unsur dalam subsistem SDM kesehatan adalah: (1) perencanaan,
(2) pendidikan dan pelatihan, dan (3) pendayagunaannya; dengan
memperhatikan jenis, jumlah, dan kualifikasi SDM kesehatan sesuai
kebutuhan upaya kesehatan (UKM & UKP) dalam upaya meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
Dengan gambar ini daapt dikemukakan secara ringkas tentang
unsur-unsur subsistem obat dan perbekalan kesehatan, yaitu:
Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang
diarahkan untuk adanya jaminan jenis dan jumlah obat dan perbekalan
kesehatan yang memenuhi kebutuhan upaya kesehatan (UKM &
UKP).
Jaminan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan yang diarahkan
untuk adanya pemerataan obat dan kesinambungan sesuai kebutuhan
upaya kesehatan (UKM & UKP).
Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan yang diarahkan agar
adanya jaminan khasiat, keamanan, dan keabsahan obat dan perbekalan
kesehatan, NAPZA, dan obat tradisional.
Dalam gambar ini dapat dijelaskan kembali secara ringkas:
Unsur-unsur utama pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan
perorangan, pemberdayaan kelompok, dan pemberdayaan masyarakat
umum.
Sasaran pemberdayaan perorangan adalah individu dan tokoh
masyarakat dengan target maksimal yang bersangkutan dapat menjadi
kader masyarakat yang ber-PHBS.
Sasaran pemberdayaan kelompok adalah kelompok atau lembaga
kemasyarakatan dengan target maksimal terwujudnya kelompok peduli
kesehatan.
Sasaran pemberdayaan masyarakat umum adalah seluruh masyarakat
dalam satu wilayah dengan target maksimal terwujudnya perwakilan
masyarakat yang peduli kesehatan.
Pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat berperan dalam
memberikan pelayanan (to serve), advokasi, dan melakukan pengawasan
dalam pelaksanaan pembangunan/upaya kesehatan.
Dalam gambar ini dapat kembali dijelaskan secara ringkas
bahwa:
Unsur-unsur subsistem manajemen kesehatan adalah administrasi
kesehatan, iptek, dan hukum kesehatan.
Administrasi kesehatan yang didukung infokes, iptek, dan hukum
kesehatan menunjang penyelenggaraan subsistem lainnya dari SKN
(upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia
kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, serta pemberdayaan
masyarakat).
PELAKU SKNPembangunan kesehatan bukan saja tanggung jawab
departemen atau sektor kesehatan saja, namun merupakan tanggung
jawab semua potensi bangsa.Oleh karenanya pelaku SKN adalah
masyarakat termasuk swasta dan penyelenggara negara yang terdiri
dari pemerintah, badan legislatif, dan badan yudikatif.Peran
masyarakat & swasta; advokasi, pengawasan sosial, dan
pelaksanaan pembangunan kesehatan sesuai keahlian dan
kemampuannya.Peran pemerintah; penanggung jawab, penggerak,
pembina, dan pelaksana pembangunan kesehatan. Dapat ditambahkan
pembagian peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Peran Badan
legislatif; budget dan pengawasAN.Peran Badan yudikatif; penegakkan
pelaksana hukum dan perundang-undangan kesehatan.
PROSES PENYELENGGARAAN SKNPendekatan kesisteman dapat diartikan
sebagai cara berpikir dan bertindak yang logis, sistematis,
komprehensif, dan holistik.Sebagai suatu sistem, maka SKN harus
diselenggarakan dengan adanya interaksi yang harmonis dan dinamis
antara subsistem-subsistemnya.KISS harus diterapkan antar pelaku
SKN, antar subsistem-subsistem SKN dan antara SKN dengan
sistem-sistem nasional lainnya.
PENTAHAPAN PENYELENGGARAAN SKN Pada dasarnya pentahapan
penyelenggaraan SKN adalah sebagaimana siklus perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pada umumnya dan
pembangunan kesehatan khususnya, yaitu: perencanaan dan
penetapannya, pelaKsanaan dan pengendaliannya.SKN telah ditetapkan
dengan SK Menteri Kesehatan, yang oleh sementara pihak SK Menteri
dinilai kurang kuat. Dapat saja nanti dasar hukum ini ditingkatkan
menjadi yang lebih tinggi, misalnya PP atau bahkan Undang-undang.
Yang penting adalah materi SKN dapat dimuat dalam revisi atau
perubahan Undang-undang Kesehatan yang baru nanti.Pedoman
penyusunan SKD sudah disusun, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh
daerah dalam penyusunan SKD.Dewasa ini Depkes juga sedang melakukan
pembahasan-pembahasan dalam menyepakati metode atau cara untuk
melakukan penilaian sistem kesehatan.SKN dipergunakan sebagai dasar
dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan arahan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan
kesehatan.
SKN merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai
sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis,
dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu tidak tertutup
terhadap penyesuaian dan penyempurnaan.
Keberhasilan pelaksanaan SKN ini sangat bergantung pada
semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan, dan
ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada
petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa.