Skema Simetris Dinilai Tak Adil bagi Operator TARIF …bigcms.bisnis.com/file-data/1/1437/4cbd9b85_Des15-ModerlandRealtyTbk.pdf · Ba dan Regulasi Telekomunikasi In do - nesia I Ketut

6 T E K N O L O G I I N F O R M A S I Selasa, 22 Maret 2016

Sholahuddin Al Ayyubi & Agnes [email protected]

Pengamat telekomunikasi Ian Jo -seph Matheus Edward mengungkap-kan tarif interkoneksi bisa berbeda-beda tiap operator.

“Seharusnya kalau dilihat untuk tarif interkoneksi, ya berbeda-beda. Ka rena ada operator yang sudah mem bangun coverage-nya luas, biaya investasinya pun berbeda,” ujarnya

kepada Bisnis, Senin (21/3).Dalam praktik industri jasa tele-

komunikasi, tarif interkoneksi itu diatur dalam regulasi berbentuk Peraturan Menteri ini akan menggan-tikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8/2006.

Tarif interkoneksi merupakan ta -rif antar-operator ketika melakukan panggilan telepon yang mengacu kepada hasil perhitungan biaya in -ter koneksi pemerintah, termasuk

keuntungan bagi operator. Formula Perhitungan biaya interkoneksi dite-tapkan oleh pe merintah, dan ope-rator hanya me masukan data yang di perlukan sesuai dengan kondisi ja ringan masing-ma sing operator.

Selanjutnya Hasil perhitungan akan disetujui oleh BRTI. Hal ini un -tuk mencegah operator tu juan mem-berlakukan tarif interkoneksi yang tinggi yang tidak sesuai dengan biaya investasi jaringannya

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengakui skema asimetris secara teknis memang bisa. Namun, dia menambahkan, masih banyak faktor lain yang membuat skema ini sulit diterapkan. Tetapi jika berbicara berkeadilan maka faktor perbedaan luas jangkauan, investasi dan biaya utilisasi harus menjadi pertimbang-an.

“Sebenarnya jika tarif interkoneksi

dipukul rata tidak apa-apa untuk wilayah yang sama. Namun, jika ber bicara telepon antar wilayah itu yang harus dipikirkan lebih lan-jut. Kan jangkauan tiap operator ber-beda-beda” tambahnya.

Ian Joseph mengungkapkan, seca-ra keseluruhan, turunnya tarif inter-koneksi memang bisa meningkatkan ARPU (average revenue per unit) ope-rator karena harga akan relatif sama dan biaya interkoneksi yang rendah.

Sebagai catatan, ARPU menjadi sa -lah satu indikator perhitungan reve-nue operator. Ian Joseph menegaskan perhitungan ulang atau penerapan

tarif interkoneksi yang baru nanti tidak akan mempengaruhi kewajiban operator untuk membangun jaringan terutama di wilayah-wilayah yang tidak financial feasible.

Sebelumnya, wacana tarif inter-koneksi memang diharapkan dapat turun 10% agar berpengaruh terha-dap tarif ritel dan memperkecil jarak antara tarif off net dan on net. Saat ini tarif interkoneksi Rp250/menit dan diharapkan bisa menjadi Rp225/menit atau bahkan lebih rendah lagi.

Menteri Komunikasi dan Infor-ma tika Rudiantara mengungkapkan pihaknya mengharapkan tarif inter-koneksi bisa turun minimal 10% dengan tujuan industri yang semakin efisien.

“Saya bilang minimal turun 10%. Secara agregat dan rata-rata tertim-bang harus signifikan. Tujuannya ada lah membuat industri yang lebih

efisien. Itu yang pertama. Tarif inter-koneksi kan sebuah rujukan.”

Hingga saat ini, perhitungan ulang tarif interkoneksi hampir rampung sejalan dengan selesainya perhitung-an data-data yang berasal dari opera-tor telekomunikasi.

Anggota Komite Bidang Hukum Ba dan Regulasi Telekomunikasi In do -nesia I Ketut Prihadi Kresna mengung-kapkan masih harus mendiskusikan lebih lanjut dari hasil perhitungan yang berbeda-beda tersebut.

“Kami masih perlu mendiskusikan lagi karena tidak mungkin menggu-nakan perhitungan yang berbeda, atau dengan skema asimetris yakni harga yang diterapkan bagi para ope-rator berbeda. Selain itu, perhitungan berbeda tidak mencerminkan apa yang menjadi arah kebijakan kami. Tarif ritel harus turun dan in ter ko-neksinya juga,” paparnya.

JAKARTA — Tarif Interkoneksi yang diberlakukan sama pada semua operator dinilai tidak adil. Pasalnya, masing-masing operator memiliki

luas jangkauan, nilai investasi dan komponen perhitungan lainnya yang berbeda-beda.

TARIF INTERKONEKSI

Skema Simetris Dinilai Tak Adil bagi Operator Penentuan tarif inter-

koneksi harus memper-hatikan perbedaan luas jangkauan, investasi dan biaya utilisasi.