LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT.OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 5 1, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-2 I 39 1,891 7 (Hunting) , 319,02666 Fax. : 62-21 392.4661 Gedung Grobar llarar center, l. Pemuda No. t \1:*i::.j:,_il,li3"i:;rr, - 8358748 (Hunting); Fax.62.251 - 8358747 SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang -Y::YY.1T:r:::Y.:lY-lifl .ii::-. MENIMBANG MENGINGAT Nomor : SK 13/Dir/LPPOM MUI/I[/l3 Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah : : 1. Bahwa untuk lebih mengefektifkan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP pOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Sistem Jaminan Halal. 2. Bahwa ketentuan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan. : l. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SKll/Dir/Lp POM MUVIIV08 tentang Sistem Jaminan Halal sebagai Syarat Memperoleh Sertifikat Halal tertanggal 11 Maret 2008. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK42lDirlLp POM MUVIIIi09 tentang Syarat Minimum Nilai Status Sistem Jaminan Halal untuk Proses Perpanjangan Sertifikat Halal tertanggal2l April 2009. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/Lp POM MUIA//ll tentang Perubahan peraturan Sistem Jaminan Halal tertanggal2 Mei 2011. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/DiTILPPOM }r4UI1IYll2 tentang penetapan Persyaratan Sertfikasi Halal MUI (HAS SERI23000). Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian pangan, Obat- obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LppOM MUI) tertanggal 18 Februari2013 dan 19 Maret 2013. 2. J. 4. 5. Page I of6
6
Embed
SK Direktur LPPOM MUI Tentang Ketentuan Sistem Jaminan Halal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT.OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIAGedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 5 1, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-2 I 39 1,891 7 (Hunting) , 319,02666 Fax. : 62-21 392.4661
Gedung Grobar llarar center, l. Pemuda No. t \1:*i::.j:,_il,li3"i:;rr,
- 8358748 (Hunting); Fax.62.251 - 8358747
SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
-Y::YY.1T:r:::Y.:lY-lifl .ii::-.
MENIMBANG
MENGINGAT
Nomor : SK 13/Dir/LPPOM MUI/I[/l3
Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :
: 1. Bahwa untuk lebih mengefektifkan dan menjagakesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal, makaLembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan KosmetikaMajelis Ulama Indonesia (LP pOM MUI) memandangperlu untuk menetapkan Ketentuan Sistem Jaminan Halal.
2. Bahwa ketentuan yang tersebut didalam surat keputusan inidianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistemadministrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.
: l. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SKll/Dir/LpPOM MUVIIV08 tentang Sistem Jaminan Halal sebagaiSyarat Memperoleh Sertifikat Halal tertanggal 11 Maret2008.
Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK42lDirlLpPOM MUVIIIi09 tentang Syarat Minimum Nilai StatusSistem Jaminan Halal untuk Proses Perpanjangan SertifikatHalal tertanggal2l April 2009.
Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LpPOM MUIA//ll tentang Perubahan peraturan SistemJaminan Halal tertanggal2 Mei 2011.
Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No.SK14/DiTILPPOM }r4UI1IYll2 tentang penetapan
Persyaratan Sertfikasi Halal MUI (HAS SERI23000).
Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LppOMMUI) tertanggal 18 Februari2013 dan 19 Maret 2013.
2.
J.
4.
5.
Page I of6
U;iAf,A'&LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT.OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIAGedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Ji. Proklamasi No. 5 1, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Grobar Harar center, l. Pemuda No , \l::*i::,j1,*ii,li,l,i |l;rt,
- 8358718 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
MEMPERHATIKAN
MENETAPKAN
Pertama
Kedua
: Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan danKosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun2013.
MEMUTUSKAN
Ketentuan Sistem Jaminan Halal, sebagaimana terlampir
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dandiperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan : di JakartaTanggal : 31Maret2013
DEWAN PELAKSANA LPPOM MUIDirektur,
Ir. Lukmanul Ha[l4q,-!!g!
Page 2 of 6
LEMBAGA PENGK,AJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
Gedung Globar Halal center, n. Pemuda No., \H*i:",j*,j.1#,,,1;ill;rr,
-83s8748 (Hunting);Fax. 62-2st-83s8147
2.
Lampiran Surat Keputusan Direktur LPPOM MUINo. SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/I3
tentang
Ketentuan Sistem Jaminan Halal
1. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yarg disusun,
diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya
manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halalsesuai dengan persyaratan LPPOM MUI yang tercantum pada HAS 23000:1 KriteriaSistem Jaminan Halal.
Perusahaan wajib menyusun Manual SJH sebagai dokumen utama yang memuatperencanaan sekaligus panduan bagi perusahaan bersertifikat halal MUI dalam
menerapkan SJH guna memenuhi kriteria HAS 23000. Penyusunan Manual SJH dapat
merujuk pada panduan penyusunan Manual SJH yang sesuai dengan kelompok industriperusahaan (industri pengolahan, restorar/katering, RPH, j asa).
Manual SJH harus disampaikan ke LPPOM untuk aplikasi perusahaan baru dan aplikasiperpanjangan.
Perusahaan wajib menerapkan SJH sesuai dengan Manual SJH yang telah disusun.
Implementasi SJH dinilai oleh LPPOM MUI melalui proses audit. Hasil audit
implementasi SJH dinyatakan dalam status implementasi SJH dan sertifikat SJH.
Syarat perusahaan memperoleh Sertifikat halal yaitu memiliki status SJH minimum B.
Penerbitan status dan sertifikat SJH :
i. Hasil penilaian audit implementasi SJH dinyatakan dalam bentuk status SJH. Adatiga status SJH, yaitu A, B dan C. Untuk status A dan B, kepada perusahaan akan
diterbitkan dokumen status implementasi SJH. Khusus untuk status C, dokumen
status tidak diterbitkan setelah audit. Dalam hal ini perusahaan diberi tenggang waktuuntuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan ketika audit hingga
dianggap cukup untuk diberikan status B. Lamanya masa tenggang mengikutikebijakan masa tenggang penyelesaian sertifikasi pada HAS 23000 yaitu 3 atat 6
bulan.
ii. Sertifikat SJH diterbitkan jika perusahaan telah mendapatkan status A tiga kali secara
berturut-turut. Pada penerbitan sertifikat SJH, dokumen status SJH yang ketiga tidakditerbitkan.
iii. Setiap penerbitan status
rekomendasi perbaikan
kelemahan.
atau sertifikat SJH disertai dengan surat yang memuat
implementasi SJH, kecuali jika tidak ditemukanz:a
J.
4.
5.
6.
7.
Page 3 of6
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT.OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIAGedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 5 1, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 39 L891 7 (Hunting) , 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halar center, r1. Pemuda No. , \1::ii::'jl,_il.l.,,j; llrr,
- 83s8748 (Hunting); Fax. 62-2st "83s8741
8. Informasi yang tercantum pada status dan sertifikat SJH adalah:
i. Industri pengolahan: nama perusahaan, nama dan alamat pabrik (baik milik sendiriatau maklon), nama dan alamat gudang (gudang bahan/produk intermediet), nama
dan alamat fasilitas pra produksi (misalnya pencampuran, pengeringan,penimbangan), nama dan alamat fasilitas pasca produksi (misalnya repacking,pengapsulan).
Restoran: rurma perusahaan, nama dan alamat dapur, nama dan alamat outlet, namadan alamat gudang (gudang bahan/produk intermediet)
Katering: nama perusahaan, nama dan alamat dapur, nama dan alamat gudang(gudang bahan/produk intermediet)
iv. RPH: nama perusahaan, nama dan alamat RPH, nama dan alamat gudang/boningroom fiika terpisah)
Basis penerbitan status atau sertifikat SJH adalah pabrik/fasilitas produksi. Untuk pabrikyang benar-benar baru, maka diterbitkan status baru (pertama). Namun jika suatu pabrikmerupakan pabrik baru yang akan digunakan karena pabrik lama sudah tidak digunakanlagi, maka status/sertifikat SJH yang diberikan meneruskan pabrik yang lama.
Pada industri pengolahan, pemilik status atau sertifikat SJH adalah perusahaan yangmengajukan sertifikasi halal yang diperuntukkan pada fasilitas produksi (pabrik)yang didaftarkan. Ruang lingkup status atau sertifikat SJH berlaku untuk semua liniproduksi dan seluruh produk yang dihasilkan di pabrik tersebut (termasuk jika adapenambahan lini produksi baru atau kelompok produk baru).
Pada restoran/kateringldapur, pemilik status atau sertifikat SJH adalah perusahaan yangmengajukan sertifikasi halal yang diperuntukkan pada seluruh fasilitas produksimencakup outlet, dapur, dan gudang.
Pada RPH, pemilik status atau sertifikat SJH adalah perusahaan yang mengajukansertifikasi halal yang diperuntukkan pada fasilitas produksi yang didaftarkan.Ruang lingkup status atau sertifikat SJH berlaku untuk semua lini produksi.
Masa berlaku status implementasi SJH adalah2tahutdan sertifikat SJH adalah 4 tahun.
Program percepatan untuk mendapatkan status A atau sertifikat SJH dapat diajukan olehperusahaan dengan syarat: (i) Pengajuan dilakukan minimal setelah enam bulan dariaudit yang terakhir, (ii) Perusahaan telah melaksanakan audit internal, dan (iii) Laporanberkala telah dikirimkan.
15. Pada program percepatan, masa berlaku status SJH menyesuaikan dengan masa berlakuSertifikat halal. zfi)
11.
111.
9.
10.
11.
t2.
13.
14.
Page 4 of6
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT.OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIAGedung Majelis Ulama Indonesia Lt. I1l, Jl. Proklamasi No. 5 1 , Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391,89 I 7 (Hunting) , 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Globar Harar center,l. Pemuda No. , T:fli::,jl,,1i,llll;i llrr,
. 8358748 (Hunting); Fax.62-251- 83s8747
16. Pada program percepatan audit SJH yang ketiga dengan status SJH pertama dan kedua A,maka audit SJH dilaksanakan bersamaan dengan audit perpanjangan produk. Terdapatdua alternatif pelaksanaan audit:
i. Audit dilakukan sebelum habisnya masa berlaku Sertifikat halal.ii. Audit dilakukan bersamaan dengan habisnya masa berlaku Sertifikat halal.
Pembiayaan perpanjangan Sertifikat halal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
17. Perusahaall yang memperoleh status SJH atau sertifikat SJH berhak mendapatkan rewardsebagaimana yaflg diatur dalam ketetapan ini. Reward diberikan menurut status dariimplementasi SJH di fasilitas produksi. Dalam kasus satu perusahaan corporate denganbeberapa pabrik, maka sertifikat SJH diberikan ke masing-masing pabrik tanpamenunggu semua pabrik memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat SJH.
18. Matriks reward implementasi SJH di industri pengolahan:
Status/
Sertifikat
Status Registrasi Audit pemantauan(khusus produk very
high risk)Pengembangan
produk Perpanjangan
Status B Audit on site Audit on site 1 tahun sekali
Status A Audit on desk Audit on site 1 tahun sekali
Sertifikat SJH Audit on desk Audit on desk 2 tahun sekali
19. Matriks reward implementasi SJH di restoran/katering/dapur:
Status/Sertifikat
Status Registrasi
Pengembanganmenu
Penambahanoutlet/dapur/
gudang cabang
Penambahandapur/gudang pusat
Perpanjangan
Status B Audit on site Daftar sebelumdibuka, Audit onsite
Daftar sebelumdibuka, Audit onsite
Audit on sitesampling
Status A Audit on desk Daftar per 3 bulan,Audit on sitesampling
Dafrar sebelumdibuka, Audit onsite sampling
Audit on sitesamplingdengan jumlahlebih sedikitdari status B
Sertifikat SJH Audit on desk Daftar per 3 bulan,Audit on desk
Audit on desk Audit on desk
Catatan: Reward implementasi SJH
digunakan bersama dengan pihakpenambahan dapur/gudang pusat
untuk penambahan dapur/gudanglain (sharing facility) mengikuti
cabang yang
reward untuk.-{2
Page 5 of6
UjiA'i\A.ofrLEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT.OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIAGedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No, 5 1, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-2 1 -19 1,891 7 (Hunting), 3 1 9.02666 Fax. . 62-21 392/667
Gedung Globar Harar center, l, Pemuda No. t \T:*i::,J*,fl.li,,i;, fl;rt,
- 8358748 (Hunting); Fax. 62-251- 83s8747
21.
22.
20. Matriks reward implementasi SJH di RPH:
Catatan: Audit on site merupakan audit terhadap penerapan SJH yang dilakukan di lokasipenerapan SJH (fasilitas produksi, kantor pusat jika ada penerapan SJH, dan lain-lain).Audit on desk merupakan audit terhadap dokumen penerapan SJH yang dilakukan dikantor LPPOM MUI.
Perusahaan dengan nilai B dapat dilakukan audit on desk pada registrasi pengembanganproduk/menu dengan catatan:
i. a. Tidak ada bahan baru
b. Tidak ditemukan penggunaan bahan baru tanpa persetujuan LPPOM MUI padaaudit sebelunnya.
c. Audit sebelumnya kurang dari tiga bulan.
ii. Penambahan produk dengan kategori resiko tidak kritis (no risk).
Perusahaan dengan nilai A dapat dilakukan audit on site pada registrasi pengembangan
dengan catatan:
i. Pada audit tak terjadwal (Sidak) ditemukan kelemahan tipe kritis atau perluperbaikan. Audit on site digunakan untuk verifikasi perbaikan untuk menyelesaikankelemahan implementasi SJH.