SK Bidan.pdf

PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1110/MENKES/PB/XII/2008

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 telah di

tetapkan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri

Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan dan Angka

Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2797);


Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),

sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);


Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003



4332);


Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4192);


Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

3

Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia


Indonesia Nomor 4193);


Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil



4019);


Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia


Indonesia Nomor 4263);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

64 Tahun 2005;

15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 01/PER/M.PAN/1/2007 tentang Jabatan Fungsional

Bidan dan Angka Kreditnya;

4

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DAN ANGKA

KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

kebidanan pada sarana pelayanan kebidanan.

2. Bidan tingkat terampil adalah Bidan dengan kualifikasi teknis

atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan

fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di

bidang kebidanan.

3. Bidan tingkat ahli adalah Bidan dengan kualifikasi

profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya

mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

di bidang kebidanan.

4. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan profesional yang

merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang

diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi,

bayi baru lahir, bayi dan balita.

5

5. Sarana pelayanan kebidanan adalah tempat yang digunakan

untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan, yaitu Rumah

Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Pondok Bersalin Desa

(Polindes) dan/atau unit pelayanan kesehatan lainnnya.

6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus

dicapai oleh seorang Bidan dalam rangka pembinaan karier

kepangkatan dan jabatannya.

7. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk

dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas

menilai prestasi kerja Bidan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa

Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana

Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat

struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah

Gubernur.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

adalah Bupati/Walikota.

11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Bidan

bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Bahan penilaian angka kredit Bidan disampaikan pimpinan

unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang

bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui

oleh atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan

kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan

angka kredit.

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka

kredit Bidan menyampaikan usul penetapan angka kredit

kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Usul penetapan angka kredit Bidan dibuat menurut contoh

formulir, sebagai berikut:

a. lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D untuk Bidan

tingkat terampil; dan

b. lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C untuk Bidan

tingkat ahli.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Bidan harus dilampiri

dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan

kebidanan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bersama ini;

7

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas

Bidan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan

d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Bidan harus dinilai

secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian

kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam

Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

01/PER/M.PAN/1/2008.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

(1) Penetapan angka kredit Bidan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan

Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional

BKN, dan tembusan disampaikan kepada:

8

a. Bidan yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Bidan yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian

Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,

setiap Bidan wajib mencatat dan menginventarisir semua

kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil penilaian kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan

angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali

dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Bidan

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Bidan

dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang

bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang

bersangkutan.

9

Pasal 6

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat

mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain

untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/

2008.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka

pengendalian dan tertib administrasi harus membuat

spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit dan disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat

yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak

dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang

ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan

oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional

bertanggung jawab di bidang pelayanan kebidanan setelah

mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit.

10

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 8

(1) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai

berikut:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Bidan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu menilai prestasi kerja

Bidan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali

masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui

tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau

berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim

Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara

definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang

berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai,

maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim

Penilai Pengganti.

(6) Susunan anggota Tim Penilai terdiri dari unsur kepegawaian,

unsur teknis, dan pejabat fungsional Bidan dengan


11

a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang wakil ketua merangkap;

c. seorang sekretaris merangkap anggota anggota dari unsur

kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf d, paling kurang 2 (dua) orang Bidan.

(8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi,

maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain

yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja

Bidan.

(8) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam

melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Bidan.

Pasal 9

(1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah:

a. membantu Direktur yang membina pelayanan kebidanan

Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit

Bidan Madya yang bekerja pada sarana pelayanan

kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan

instansi lain; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Direktur yang membina pelayanan kebidanan Departemen

Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka

kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

12

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:

a. membantu pimpinan unit kerja pelayanan kebidanan

pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan

Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) dalam

menetapkan angka kredit Bidan Pelaksana Pemula

sampai dengan Bidan Penyelia dan Bidan Pertama sampai

dengan Bidan Muda pangkat yang bekerja pada sarana

pelayanan kebidanan di lingkungan Departemen

Kesehatan; dan


Pimpinan Unit Kerja pelayanan kebidanan pada sarana

pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen

Kesehatan (paling rendah eselon II) yang berhubungan

dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud

huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi adalah:

a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam

menetapkan angka kredit kredit Bidan Pelaksana Pemula


dengan Bidan Muda yang bekerja pada sarana pelayanan

kebidanan di lingkungan provinsi; dan


Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan

dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud

huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:

a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dalam menetapkan angka kredit Bidan Pelaksana Pemula


13

dengan Bidan Muda yang bekerja pada sarana pelayanan

kebidanan di lingkungan kabupaten/kota; dan


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang

berhubungan dengan penetapan angka kredit

sebagaimana dimaksud huruf a.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi adalah:

a. membantu pimpinan unit kerja instansi pusat di luar

Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit

Bidan Pelaksana Pemula sampai dengan Bidan Penyelia

dan Bidan Pertama sampai dengan Bidan Muda yang

bekerja pada sarana pelayanan kebidanan di lingkungan

masing - masing; dan


pimpinan unit kerja instansi pusat di luar Depertemen

Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka

kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(6) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian

angka kredit Bidan dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Departemen.

(7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian

angka kredit Bidan dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.

(8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,

penilaian angka kredit Bidan dapat dimintakan kepada Tim

Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai

Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.

14

Pasal 10

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya,

dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di

bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan

keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka

kredit.

Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat

membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari

para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri

Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai

kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran

dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal

memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus

atau kegiatan memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab

kepada Ketua Tim Penilai.

15

BAB IV

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan

kenaikan jabatan dan/atau pangkat Bidan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan

terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk

kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan

jenjang jabatan; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

(2) Kenaikan jabatan dari jenjang Bidan Pelaksana Pemula untuk

menjadi jenjang Bidan Pelaksana sampai dengan jenjang

Bidan Penyelia dan dari jenjang Bidan Pertama untuk

menjadi jenjang Bidan Muda dan jenjang Bidan Muda untuk

menjadi jenjang Bidan Madya ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian instansi masing–masing.

16

Pasal 14

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

dapat dipertimbangkan, apabila:

a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat

terakhir;

b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan


(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir

(2) Kenaikan pangkat bagi Bidan Madya pangkat Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah

mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang

menduduki jabatan:

a. Bidan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan

ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I

golongan ruang II/b sampai dengan Bidan Penyelia

pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

b. Bidan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a

untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/b sampai

dengan Bidan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan

ruang IV/b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala

17

Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

a. Bidan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan

ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I

golongan ruang II/b sampai dengan Bidan Penyelia

pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

b. Bidan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a

untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang

III/b sampai dengan Bidan Madya pangkat Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang


Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang

bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki

jabatan Bidan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda

golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I

golongan ruang II/b sampai dengan Bidan Penyelia pangkat

Penata Tingkat I golongan ruang III/d ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang



bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/

Kota yang menduduki jabatan Bidan Muda pangkat Penata

Tingkat I golongan III/d untuk menjadi Bidan Madya pangkat

18

Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang



bersangkutan.

Pasal 15

(1) Kenaikan pangkat bagi Bidan dalam jenjang jabatan yang

lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya

telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang

ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk

kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

(1) Bidan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam

masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya

wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua

puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal

dari kegiatan tugas pokok.

(2) Bidan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib

mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling

rendah 10 (sepuluh) angka kredit.

19

(3) Bidan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang

IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib

mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling

rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

(4) Bidan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a untuk

menjadi pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan

pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka

kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan

pangkat paling kurang 12 (dua belas) harus berasal dari

unsur pengembangan profesi.

Pasal 17

(1) Bidan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana

(S1)/Diploma IV Kebidanan dapat diangkat dalam jabatan

Bidan Ahli, apabila:

a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat

terakhir;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan


terakhir; dan

c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk

jenjang jabatan/pangkat yang didudukinya.

(2) Bidan terampil yang akan beralih menjadi Bidan ahli

diberikan angka kredit 65% (enam puluh lima persen) dari

angka kredit kumulatif Diklat, Tugas Pokok, dan

Pengembangan Profesi ditambah angka kredit ijazah Bidan

ahli, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur

penunjang.

20

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam

jabatan Bidan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bidan terampil harus memenuhi syarat:

1. berijazah paling rendah Sekolah Bidan/Diploma I

Kebidanan;

2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang

II/a; dan

3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanan

Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.

b. Bidan ahli harus memenuhi syarat:

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

Kebidanan;

2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

III/a; dan





21

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan

formasi jabatan Bidan melalui pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil.

(3) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan

Bidan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut

dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam jabatan Bidan dapat dipertimbangkan dengan


a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

01/PER/M.PAN/1/2008;

b. memiliki pengalaman dalam pelayanan kebidanan paling

singkat 2 (dua) tahun;

c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan



terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Bidan

ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang

diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka

22

kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur

utama dan unsur penunjang.

(3) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari

jabatan lain ke dalam jabatan Bidan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan

Bersama ini.

Pasal 20

Bagi Bidan yang karena perpindahan jabatan, memiliki

pangkat/golongan ruang yang lebih tinggi dari jabatan Bidan yang

diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat

lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan

memenuhi angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan

jabatan.

Pasal 21

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1), Pasal 19 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam jabatan Bidan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Bidan.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 22

(1) Bidan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan

ruang II/a sampai dengan Bidan Penyelia pangkat Penata

golongan ruang III/c dan Bidan Pertama pangkat Penata

Muda golongan ruang III/a sampai dengan Bidan Madya

pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5

(lima) tahun:

23

a. sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; dan

b. sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat

mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi, dalam hal jabatan yang

bersangkutan lebih rendah dari jabatan yang seharusnya

setara dengan pangkat yang dimiliki.

(2) Bidan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang

III/d dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap

tahun sejak diangkat dalam pangkatnya, tidak dapat

mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari

kegiatan tugas pokok.

(3) Bidan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang

IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap

tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat

mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh)

dari kegiatan tugas pokok.

(4) Pembebasan sementara bagi Bidan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didahului dengan Surat

Peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas

waktu pembebasan sementara dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan

Bersama ini.

(5) Bidan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selama pembebasan

sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dari kegiatan

tersebut ditetapkan angka kreditnya.

24

(6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bidan dibebaskan

sementara dari jabatannya, apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Bidan;

d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan

keempat dan seterusnya; atau

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(7) Bidan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman

disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan

tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.

(8) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Bidan

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam

Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 23

(1) Bidan yang dibebaskan sementera karena tidak dapat

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam

jabatan Bidan apabila telah memenuhi angka kredit yang

ditentukan.

25

(2) Bidan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat diangkat

kembali dalam jabatan Bidan, apabila masa berlakunya

hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

(3) Bidan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan

sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat

kembali dalam jabatan Bidan, apabila berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana

percobaan.

(4) Bidan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara

penuh di luar jabatan Bidan sesuai jabatan terakhir yang

diduduki, dapat diangkat kembali dalam jabatan Bidan

apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan

Bidan.

(5) Bidan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar

tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi

semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Bidan.

(6) Bidan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih

dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan

Bidan apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar.

(7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Bidan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan apabila

usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum

mencapai batas usia pensiun.

26

(8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Bidan

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam

Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Bidan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 23, jenjang jabatannya

ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan

dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak

menduduki jabatan Bidan.

Bagian Keempat

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 25

(1) Bidan diberhentikan dari jabatannya karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali jenis

hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan

pangkat; atau

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Bidan dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam

Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

27

BAB VI

PENYESUAIAN / INPASSING

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

01/PER/ M.PAN/1/2008 telah dan masih melaksanakan tugas

pelayanan kebidanan berdasarkan keputusan pejabat yang

berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Bidan melalui

penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bidan terampil harus memenuhi syarat:

1. berijazah paling rendah Sekolah Bidan/Diploma I

Kebidanan;

2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang

II/a; dan





b. Bidan ahli harus memenuhi syarat:

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

Kebidanan;

2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

III/a; dan





28

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan

fungsional Bidan berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/M.PAN/11/2001

yang pada saat ditetapkan peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/

01/2008 telah memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV

Kebidanan di inpassing dalam jabatan fungsional Bidan Ahli.

(3) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/

inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan

pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat

terakhir, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

01/PER/M.PAN/1/2008.

(4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/

inpassing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 dihitung dan ditetapkan

dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun,

dihitung 1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun,

dihitung 2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)

tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; atau

e. 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.

(5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan

angka kredit Bidan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

mengangkat Bidan dibuat menurut contoh formulir

29

sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan

Bersama ini.

(6) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Bidan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memperhitungkan formasi jabatan Bidan.

Pasal 27

(1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Bidan

di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai

tanggal 1 Januari 2009 dan harus sudah selesai ditetapkan

paling lambat tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan

berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung

mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal

penetapan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/

inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya,

maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan

angka kredit Bidan, yang bersangkutan terlebih dahulu

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam

penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah

digunakan pangkat yang terakhir.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Bidan tidak

dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan

fungsional lainnya maupun dengan jabatan struktural.

30

Pasal 29

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah

memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang

dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki

masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir,

kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat

dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya,

apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10%

(sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas

pokok.

Pasal 30

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan

tindakan dalam melaksanakan pembinaan Bidan,

Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan

Bidan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat

yang berkepentingan dan Bidan.

(2) Untuk meningkatkan karier Bidan secara profesional sesuai

kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi

Pembina, antara lain melakukan:

a. penetapan pedoman formasi jabatan Bidan;

b. penetapan standar kompetensi jabatan Bidan;

c. pengusulan tunjangan jabatan Bidan;

d. sosialisasi jabatan Bidan serta petunjuk pelaksanaannya;

e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan

fungsional/ teknis fungsional Bidan;

31

f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/

teknis fungsional Bidan dan penetapan sertifikasi;

g. pengembangan sistem informasi jabatan Bidan;

h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Bidan;

i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan

kode etik Bidan; dan

j. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Bidan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini

akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala BKN

baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan

bidang tugas masing-masing.

Pasal 32

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka

dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional

Bidan dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut dalam

Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

32

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini maka Keputusan

Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 1351/MENKES/SKB/XII/2001 dan Nomor 52 Tahun

2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidan dan

Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2008

KEPALA MENTERI KESEHATAN,

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

33

SK Bidan.pdf

Documents