BAB I PENDAHULUAN Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia . Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York . Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu ) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar anatara lain : 1. Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di Kalimantan dan Irian. 2. Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja masih sangat besar.
35
Embed
Web viewBAB I. PENDAHULUAN. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia . Pulau Jawa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan
negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia . Pulau Jawa
merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa
tinggal di daerah dengan luas sebesar New York .
Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda.
Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu )
menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak
digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis.
Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah
besar anatara lain :
1. Penyebaran penduduk tidak merata, sangat padat di Jawa - sangat jarang di
Kalimantan dan Irian.
2. Piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok balita dan remaja
masih sangat besar.
3. Angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia
tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun.
4. Distribusi Kegiatan Ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di
Jakarta dan kota-kota besar dipulau Jawa.
5. Pembangunan Infrastruktur masih tertinggal; belum mendapat perhatian
serius.
6. Indeks Kesehatan masih rendah; Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi masih tinggi
BAB II
PEMBAHASAN
I. KETENAGAKERJAAN
1. Pengertian/Definisi
Istilah-istilah di Ketenagakerjaan Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-
laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan
nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk yang
bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut.Jaminan Sosial Tenaga Kerja
adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja
berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
2. Klasifikasi Tenaga Kerja
A. Berdasarkan Penduduknya
a. Tenaga kerja (Man Power)
Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat
bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-
Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu
mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
b. Bukan Tenaga kerja
Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak
mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga
Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka
yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok
ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.
B. Berdasarkan batas kerja
a. Angkatan Kerja (Labour Force)
Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun
yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang
sedang aktif mencari pekerjaan.
b. Bukan Angkatan Kerja (Potential Labour Force)
Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang
kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh
kelompok ini adalah:
1. Anak sekolah dan mahasiswa
2. Para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan
3. Para pengangguran sukarela
C. Berdasarkan kualitasnya
a. Tenaga Kerja Terdidik
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian
atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal
dan nonformal. Contohnya: pengacara,dokter, guru, dan lain-lain.
b. Tenaga Kerja Terampil
Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam
bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja.Tenaga kerja terampil ini
dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan
tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.
c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik
Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya
mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga,
dan sebagainya.
3. Kesempatan Kerja
A. Pengertian Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan
ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja.Namun bisa diartikan
juga sebagai permintaan atas tenaga kerja.
Tenaga kerja juga penting dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat.
Adapula masalah yang ditimbulkan dari banyaknya tenaga kerja:
1. Masalah-masalah perluasan kesempatan kerja.
2. Pendidikan yang dimiliki angkatan kerja.
3. Pengangguran.
Tabel 1. Pekerja Tidak Penuh
Penduduk yang Bekerja2013 2014
Februari Agustus Februari Agustus
Pekerja tidak penuh 36,39 37,74 36,97 35,77
Setengah penganggur 13,68 11,00 10,57 9,68
Pekerja paruh waktu 22,71 26,74 26,40 26,09
Pekerja penuh 79,54 75,02 81,20 78,86
Total 115,93 112,76 118,17 114,63
Sumber :BPS, Diolah dari Sakernas 2013, 2014
B. Strategi Peningkatan Kesempatan Kerja
Sebagai strategi peningkatan kesempatan kerja yang diperlukan antara lain :
a. Dari sisi persediaan tenaga kerja:
Pengendalian jumlah penduduk dalam jangka panjang masih perlu
dipertahankan. Pengendalian angkatan kerja dalam jangka pendek melalui
peningkatan pendidikan yaitu dibedakan atas peningkatan kuantitas pendidikan
(perluasan fasilitas pendidikan, peningkatan kondisi perekonomian keluarga yang
mencegah angka putus sekolah dan peningkatan usia sekolah/wajib belajar 9
tahun) serta peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.
Pemerataan pembangunan infrastruktur secara merata sehingga dapat mencegah
migrasi desa-kota.
b. Dari sisi kebutuhan tenaga kerja
Perluasan dan penciptaan kesempatan kerja melalui kebijakan makro
(seperti penyederhanaan mekanisme investasi, pengembangan sistem pajak yang
ramah pengembangan usaha, sistem kredit yang menggerakkan sektor riil),
kebijakan regional (melalui pengalokasian anggaran untuk pembangunan
infrastruktur yang menyerap tenaga kerja), kebijakan sektoral ( di sektor pertanian
dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan (koperasi), membentuk
kelompok yang terdiri dari beberapa usaha kecil (UKM) dalam pengolahan hasil
pertanian, perbaikan teknik usaha tani, hingga pengembangan sistem pengemasan
sesuai dengan kebutuhan pasar di luar komunitas, sedangkan di sektor industri
melalui penyederhanaan mekanisme investasi, penataan sistem keamanan yang
lebih baik, melakukan promosi peluang investasi daerah serta di sektor lainnya
melalui sistem regulasi dan perizinan usaha yang lebih sederhana) dan kebijakan
khusus (usaha kerajinan dan makanan bagi wanita di perdesaan, TKMT (Tenaga
Kerja Muda Terdidik) yaitu program perluasan kesempatan kerja bagi lulusan
SLTA ke perdesaan.
Gambar 1
Untuk lebih jelas dapat dilihat tentang klasifikasi Tenaga Kerja
4. Masalah Ketenagakerjaan
Berikut ini beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Rendahnya kualitas tenaga kerja
Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan denganmelihat
tingkat pendidikan negara tersebut.Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia,
tingkat pendidikannya masih rendah.Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja,
sehingga hal ini akan berpengaruh terhadaprendahnya kualitas hasil produksi
barang dan jasa.
b. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan
kerja
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan
lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan
kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan
pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan
kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.
c. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara
di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian,
perkebunan, dan kehutanan.Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi
pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang
belum dikelola secara maksimal.
d. Pengangguran
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di
Indonesia mengalami gulung tikar.Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang
berhenti bekerja.Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar
mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah
angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin
banyak.
Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka
Jenis Kelamin/Daerah 2011 2012 2013 2014
Laki-laki 6.65 5.76 6.02 5.75
Perempuan 8.86 6.73 6.40 6.26
Perkotaan 9.38 7.74 7.31 7.12
Perdesaan 5.63 4.59 5.08 4.81
Total 7.48 6.13 6.17 5.94 Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2011 – 2014
e. Masih sultnya arus masuk modal asing
f. Lemahnya posisi dalam menghadapi pasar global
5. Cara Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan
1. Memperluas Kesempatan Kerja
a. Pengembangan industri terutama industri padat karya.
b. Penyelenggaraan proyek-proyek pekerjaan umum.
2. Mengurangi Tingkat Pengangguran
a. Pemberdayaan angkatan kerja.
b. Pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil.
c. Pembinaan generasi muda yang masuk angkatan krerja.
d. Mengadakan program transmigrasi.
e. Mendorong badan usaha untuk proaktif mengadakan kerja sama dengan
lembaga pendidikan.
f. Mendirikan tempat latihan kerja.
g. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan life skill.
h. Mengefektifkan pemberian informasi ketenagakejaan.
3. Meningkatkan Kualitas Angkatatan Kerja dan Tenaga Kerja
a. Pelatihan untuk pengembangan keahlian dan ketrampilan kerja.
b. Pemagangan melalui latihan kerja di tempat kerja.
c. Perbaikan gizi dan kesehatan.
d. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja
a. Menetapkan upah munimum regional (UMR).
b. Mengikutkan setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja.
c. Menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan
dan keselamatan kerja.
d. Mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja.
5. Menurunkan Jumlah Angkatan Kerja
a. Program keluarga berenana.
b. Pembatasan usia kerja minimum.
c. Program wajib belajar.
II. KETENAGAKERJAAN INDONESIA
1. Indonesia Sekilas
Indonesia adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis.
Dariaspek legal, sejak 2004 negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di
bidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diundangkan. Ini merupakan satu
dari tiga peraturan yang memayungi persoalan ketenagakerjaan di negeri ini.
Sebelumnya sudah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tak itu saja, Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan
negara ke-lima di dunia yang telah meratifi kasi seluruh konvensi pokok ILO.
Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifi kasi 18
konvensi.Ini terdiri dari delapan konvensi pokok, delapan konvensi umum, dan
dua konvensi lainnya.Kendati demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki
persoalan ketenagakerjaan.Indonesia merupakan sedikit dari negara yang mampu
bertahan menghadapi resesi global, yang terjadi pada akhir 1990-an. Dalam
beberapa tahun terakhir, Indonesia bahkan jauh lebih baik dibandingkan negara-
negara tetangga yang perekonomiannya lebih maju, dengan menjaga pertumbuhan
ekonomi yang positif. Kendati dampak negatif krisis dirasakan di seluruh wilayah,
Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2009
dan 2010 berkat pasar domestik yang besar.
Sayangnya, penciptaan lapangan kerja tidak selalu dihasikan secara
otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami apa yang terjadi di
banyak negara di dunia, yakni apa yang disebut pertumbuhan angka
penggangguran. Dalam banyak hal, pasar tenaga kerja Indonesia tak pernah
sepenuhnya pulih dari krisis keuangan Asia. Persentase pekerjaan informal dan
setengah pengangguran (underemployment)kurang lebih tetap sama sejak 1996,
yakni sebelum krisis terjadi. Peluang kerja untuk kaum muda pun nyaris tidak
berkembang selama dasawarsa terakhir.
Apa yang terjadi sesungguhnya? Indonesia merupakan kepulauan terbesar
di dunia yang membentuk sebuah negara. Jumlah penduduknya, berdasarkan
Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan pada Mei 2010 berjumlah 237,6
jutaorang, terdiri dari 119,5 laki-laki dan 118 juta perempuan. Dibandingkan
Sensus Penduduk tahun 2000, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak
32,5 juta atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun. Angka
laju pertumbuhan pada periode tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan dengan
angka periode 1990 - 2000, yaitu sekitar 1,45 persen. Ini berarti penduduk
Indonesia secara keseluruhan tetap meningkat dengan laju pertumbuhan yang
relatif tak berubah.
Grafik1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009–2011 (persen)
SD SMP SMA SMK Diploma Universitas0
2
4
6
8
10
12
14
16
200920102011
2. Ketenagakerjaan Indonesia Dari Masa Ke Masa
A. Pasca Kemerdekaan
Era ini ditandai dengan diratifi kasinya sejumlah Konvensi ILO oleh
pemerintah Indonesia.Sejumlah undang-undang juga lahir sebagai bentuk ratifi
kasi dari konvensi tersebut.Secara umum, peraturan ketenagakerjaan yang ada
pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada
buruh.Ini dapat dilihat dari beberapaperaturan di bidang perburuhan yang
diundangkan pada masa ini.
Sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan pada masa revolusi
fi sik (1945-1949), menjamin gerakan buruh mendapat tempat atau posisi yang
baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya.Hal ini tampak khususnya
dalam pembuatan kebijakan dan hukum perburuhan di Indonesia.Dengan
demikian, tidaklah mengherankan jika pada masa awal kemerdekaan Indonesia
ada beberapa peraturan hukum perburuhan yang bisa disebut progresif atau maju,
dalam arti sangat protektif atau melindungi kaum buruh.Pada 19 September 1945
terbentuklah Barisan
Buruh Indonesia (BBI) dengan tujuan ikut serta mempertahankan
kemerdekaan Indonesia.Karena tujuannya bersifat umum, semua serikat buruh
dianggap menjadi anggota BBI.Pada kongres di Solo, 17 November 1945, BBI
mengalami perpecahan dalam dua kubu, yang ingin menjadi partai politik dan
yang tetap bergerak di bidang sosial ekonomi.Kubu kedua ini kemudian
mengadakan kongres di Madiun pada 21 Mei 1946.
Pada tahun 1950-an lahir sekitar 150 serikatburuh di tingkat nasional,
ratusan serikat buruh lokal dan tujuh federasi serikat buruh. Dasar dan asasnya
beraneka ragam, tetapi program dan kegiatannya dititikberatkan di bidang politik
sehingga melupakan tugas utamanya membela dan memajukan kepentingan
umum buruh.Dalam masa liberal tersebut, jumlah partai politik berkembang
dengan pesat.
Banyak partai politik ikut mendirikan serikat buruh sebagai onderbouw
dengan maksud mengumpulkan jumlah anggota sebanyak-banyaknya guna
memperoleh suara dalam pemilihan umum 1955.Itu dimungkinkan dengan
keluarnya Peraturan Menteri Perburuhan No. 90 Tahun 1955 tentang Pendaftaran
Serikat Buruh yang sifatnya liberalistik.Menurut peraturan tersebut, pendirian
serikat buruh syaratnya sangat ringan, cukup memiliki anggaran dasar, susunan
pengurus dan daftar nama anggota tanpa ketentuan minimumnya, seperti jumlah
anggota, luas wilayah atau perangkat organisasi.
Pada umumnya tuntutan buruh dalam tahun 1950-an adalah mengenai:
1. Kenaikan upah dan tunjangan-tunjangan;
2. Perbaikan syarat-syarat kerja;
3. Perbaikan jaminan sosial;
4. Gratifi kasi dan hadiah;
5. Pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemindahan kerja;
6. Pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintah;
7. Pengakuan serikat buruh;
8. Pembayaran upah selama mogok;
9. Penghapusan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif; dan
10. Pelaksanaan perjanjian-perjanjian perburuhan.
B. Era Pra Reformasi
Era ini diawali dengan terjadinya perubahan kekuasaan politik pada
pertengahan 1960-an, yang dikenal sebagai era Pemerintahan Orde Baru. Masalah
yang dihadapi Indonesia pada tahun 1966 dan 1967 cukup berat, terutama dalam
hal penciptaan kesempatan kerja. Pada era ini pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahap 1 telah dimulai.Rencana Pembangunan Lima Tahun
(Repelita) I telah dimulai dengan melakukan berbagai usaha jangka pendek di
bidang tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Usaha-usaha jangka
pendek ini, yang sekaligus merupakan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. 28
Tahun 1966, terutama ditujukan
pada sasaran-sasaran kegiatan sebagai berikut:
1. Usaha-usaha untuk menciptakan kesempatan kerja (mengurangi
pengangguran dan menampung pertambahan tenaga kerja);
2. Pembinaan dan penyediaan tenagakerja dalam jumlah yang cukup dan
keahlian yang diperlukan sesuaidengan perkembangan dalam kegiatan
ekonomi dan penyediaankesempatan kerja; dan
3. Peningkatan dan perbaikan hubunganperburuhan serta jaminan social
Sejak 1972/1973, di samping imbalan jasa berupa bahan pangan tersebut,
diberikan pula imbalan jasa berupa uang. Kecuali itu, diberikan pula bantuan
langsung kepada proyek berupa biaya pembelian bahan-bahan dan peralatan kerja
yang sangat dibutuhkan.Program-program semacam ini cukup mampu
menampung angkatan kerja yang saat itu menganggur.Pada 1972, misalnya,
program ini mampu menyerap 435 ribu tenaga kerja.
Peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang disusun dan
diundangkan sepanjang era ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokokmengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,