Siti Nur Astuti_h0413043_pkp 2013_pengaruh Globalisasi Terhadap Koperasi Di Indonesia

1

PAPER KOPERASI DAN KEMITRAAN AGRIBISNIS

Tema: Perkembangan Koperasi Indonesia Saat Ini

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI

DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Siti Nur Astuti

H0413043

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014

1

2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... 1

DAFTAR ISI .................................................................................................. 2

I. PENDAHULUAN ................................................................................... 3

A. Latar Belakang .................................................................................... 3

B. Permasalahan ....................................................................................... 4

C. Tujuan ................................................................................................. 5

II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 6

III. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 8

A. Hasil Kajian Literatur ........................................................................... 8

B. Pembahasan Hasil ................................................................................ 12

IV. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 18

A. Kesimpulan .......................................................................................... 18

B. Saran ..................................................................................................... 18

DAFTAR PUSTAKA

2

3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan ekonomi di Indonesia melibatkan 3 pelaku utama, yaitu sektor

swasta, negara dan salah satunya adalah Koperasi. Koperasi merupakan pelaku

ekonomi, akan tetapi lebih lemah dari dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) danBadan Usaha Milik Swasta (BUMS), karena

modal koperasi sebagian besar berasal dari anggota dan tujuan utamanya adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya bukan semata-mata untuk mencari

keuntungan. Koperasi sangat berarti dalam pencapaian tujuan dari negara. Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta lebih mendapatkan perhatian

dar pemerintah dibandingkan Koperasi yang memiliki peran besar dalam

terwujudnya kemerdekaan. Hal tersebut yang mendasari pertumbuhan koperasi

yang tidak begitu pesat dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Swasta.

Koperasi sudah dikenal sejak masa kolonial sebagai lembaga ekonomi

rakyat yang berseberangan dengan sistem ekonomi kapitalis/kolonialis yang pada

waktu itu mendominasi perekonomian negeri terjajah. Peran koperasi dalam era

kolonial hanya sebatas memberikan bantuan kepada para anggotanya terutama

pegawai rendahan, para pedagang dan petani miskin. Eksistensi koperasi dibatasi

oleh berbagai peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat di negeri jajahan.

Perjalanan panjang perjuangan memajukan koperasi adalah sejalan dengan

perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dalam era

kemerdekaan yang bernuansa demokrasi diharapkan koperasi dapat tumbuh

berkembang sejajar dengan usaha besar. Harapan tersebut ternyata tidak dapat

terwujud dengan baik. Irama pembangunan koperasi diawal kemerdekaan ternyata

juga diwarnai oleh ketidakmapanan sistem politik. Koperasi baru memperlihatkan

eksistensinya pada era orde baru, tetapi pada waktu itu konsepsi pembinaan lebih

diarahkan pada upaya menjadikan koperasi sebagai kepanjangan tangan

3

4

pemerintah dalam mendukung program-program sektoral terutama di pedesaan,

sehingga kemandirian koperasi tidak berkembang dengan baik. Dalam era

reformasi sekarang ini eksistensi koperasi ternyata semakin pudar. Pada satu sisi

koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan salah satu pilar

ekonomi, selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada sisi

lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan

mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program pemberdayaan

ekonomi rakyat. Dengan demikian, melalui pemberdayaan koperasi diharapkan

akan mendukung upaya pemerintah tersebut. Pemerintah dalam hal ini dituntut

untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dapat mendukung

pemberdayaan koperasi.

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan

perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar

yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan

hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi

kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian

internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan

membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara

kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global

ke dalam pasar domestik.

B. Permasalahan

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka permasalahan di dalam paper ini

dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia hingga saat ini?

2. Kemungkinan dampak apa yang akan terjadi terhadap perkembangan koperasi di

Indonesia akibat adanya globalisasi?

5

C. Tujuan

Tujuan dari paper ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di

atas, yakni:

1. Mengetahui prospek perkembangan koperasi di Indonesia..

2. Mengetahui pengaruh globalisasi terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.

6

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin

yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini,

dalam bahasa Inggris dikenal istilah Co dan Operation, yang dalam bahasa Belanda

disebut dengan istilah Cooperatieve Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan

orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain kata koperasi dapat dimaknai

sebagai suatu perkumpulan kerjasama yang beranggotakan orang-orang maupun

badan-badan dimana ia memberi kebebasan untuk keluar dan masuk sebagai

anggotanya (Anoraga, 2002).

Kata Cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai

Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan

istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya

sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefenisikan seperti berikut: Koperasi

adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang

atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota

menurut peraturan yang ada;dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan

suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

(Hadhikusuma, 2002).

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan

usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi

ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjalankan kegiatannya secara

seimbang, jangan sampai kegiatan ekonominya tidak diisi dan hanya dilandasi oleh

nilai-nilai kemasyarakatan saja. Sebagai badan usaha koperasi adalah sebuah

perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya

mendapatkan laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan

jasmani anggota-anggotanya (Sumarsono, 2009).

6

7

Secara formal, menurut undang-undang, koperasi adalah suatu badan usaha

yang berbadan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya

melalui bisnisnya. Oleh karena itu terdapat proses usaha yang mengorganisasikan

input produksi menjadi output apakah dalam bentuk barang atau jasa. Dalam koperasi

sendiri terjadi proses transaksional secara ekonomi dengan ukuran output adalah nilai

penjualan. Analisis menyangkut koperasi sebagai suatu badan usaha yang terukur

secara ekonomi telah banyak terungkap (Watkins, 1986; Wibowo, 2004; Situmorang,

2008). Posisi koperasi dalam bisnis juga mengungkap koperasi sebagai badan usaha

yang berkembang di tengah persaingan dunia usaha (Suyono dkk, 1995; Sinaga dkk,

2006). Dengan demikian, penggunaan indikator ekonomi yang terukur dan

keterkaitannya secara nasional dari sisi koperasi dan perekonomian nasional dapat

sebagai alat untuk mengungkap kemampuan daerah dalam pembangunan koperasi.

Koperasi mempunyai dua aspek yaitu ekonomi dan sosial. Sebagai organisasi

ekonomi maka koperasi tunduk pada hukum, hukum ekonomi dan efisiensi. Sebagai

organisasi sosial maka koperasi perlu mengutamakan dimensi kehidupan sosial yaitu

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat oleh karena itu perlu diingat bahwa

koperasi mempunyai dua tujuan yaitu: tujuan utama adalah peningkatan kualitas

terhadap masyarakat baik anggota koperasi maupun masyarakat lingkungan koperasi

itu dan tujuan antara adalah tujuan ekonomis (Harsoyo dkk, 2006).

Menurut asal katanya, kata "Globalisasi" diambil dari kata global, yang

maknanya ialah universal. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda

atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah

Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja

(working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang

memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah

yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama

lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan

menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

8

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kajian Literatur

1. Koperasi

Ropke (1987) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang

para pemilik atau anggotanya adalah juga pelangggan utama perusahaan

tersebut (kriteria identitas). Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan

dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit

usaha yang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Hendar dan

Kusnadi (2005), kegiatan koperasi secara ekonomis harus mengacu pada

prinsip identitas (hakikat ganda) yaitu anggota sebagai pemilik yang sekaligus

sebagai pelanggan. Organisasi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang

mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan

ekonomi individu para anggotanya. Koperasi adalah organisasi otonom, yang

berada didalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap

anggota, pengurus dan pemimpin dan setiap anggota, pengurus dan pemimpin

merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan

itu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-

sama (Hanel, 1989).

Koperasi merupakan salah satu sektor dalam ekonomi kerakyatan.

Selain orientasi pemerataan koperasi juga menjalankan fungsi lain yang

mendukung pembangunan ekonomi dan mobilitas ekonomi. Koperasi

memiliki definisi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan (Putranto, 2002)

Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan

pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai

diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu

8

9

gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi

di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang

pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian

setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat

tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian

melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi

(Soetrisno, 2003).

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah

diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal

sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok

masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang

merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis

lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi

penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak

kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa

Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama

untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral

lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu

sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa

ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan

diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur

perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Selama ini koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah

dengan basis sektor-sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar

bagi penduduk Indonesia. KUD sebagai koperasi program yang didukung

dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Di sisi lain

pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan

seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik

pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisi ditugasi melanjutkan

10

program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah, seperti

penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan bea pemerintah, TRI

dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh).

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi

usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang.

Sampai dengan bulan November 2001, berdasarkan data Departemen

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh

Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan

ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah

koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat.

Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup

menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per- November 2001, sebanyak

96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang

aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota

(RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir tahun 2006 ada 138.411

unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan

yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

Namun uniknya, kualitas perkembangannya selalu menjadi bahan

perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan

generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan

dengan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),

pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara

mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi

terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Menurut

Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang

sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia

usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa

koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan

11

ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar,

terutama Pemerintah, masih sangat besar.

2. Globalisasi

Tidak ada definisi yang baku atau standar mengenai globalisasi, tetapi

secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di

mana semakin banyak negara yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi

global yang membuat negara-negara tersebut saling tergantung satu dengan

yang lainnya. Jika dalam periode sejak perang dunia kedua berakhir hingga

tahun 1970-an ekonomi dunia didominasi oleh Amerika Serikat (AS),

sekarang ini walaupun PDB AS masih paling besar, peran dari Uni Eropa

(UE), Jepang dan negara-negara industri baru (NICs) di Asia Tenggara dan

Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, serta Cina dan India

sebagai motor penggerak perekonomian dunia jauh lebih besar, terutama

lewat dua jalur yakni perdagangan dan investasi internasional. Selain itu,

peran dari ekonomi-ekonomi ini sebagai sumber pendanaan pembangunan

ekonomi di NSB juga jauh lebih besar dibandingkan 20 tahun yang lalu. Di

Wolf (2004), disebut ada tiga aspek yang saling terkait yang menandakan

sedang berlangsungnya proses globalisasi, yakni semakin terintegrasinya

pasar lintas negara, semakin berkurang-/menghilangnya hambatan-hambatan

yang dikenakan pemerintah terhadap arus internasional dari barang, jasa dan

modal, dan penyebaran global dari kebijakan-kebijakan yang yang semakin

berorientasi pasar di dalam negeri maupun internasional.

Jadi, proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian

dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan proses ini akan berlangsung

terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi

yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola

kebutuhan masyarakat dunia. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar

hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan

antarnegara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam

12

investasi, keuangan, dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan

semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar

secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi satu

proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya

dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi,7perdagangan dan pasar

uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar

pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama

digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan

yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu.

Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-faktor

produksi (seperti tenaga kerja dan modal) lintas negara atau regional akan

selancar lintas kota di dalam suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan.

Pada tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di Kalimantan Barat

setiap saat bisa memindahkan usahanya ke Serawak atau Filipina tanpa

halangan, baik dalam logistik maupun birokrasi yang berkaitan dengan urusan

administrasi seperti izin usaha dan sebagainya.

B. Pembahasan Hasil

Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang

khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada

mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu

misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang

menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka

sendiri. Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang

tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke 19 dengan tujuan utamanya

membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi

menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis (Moene dan Wallerstein,

1993). Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di

dunia. Di Indonesia, baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20.

13

Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-

negara maju (NM) seperti di Uni Eropa (UE) dan AS sudah menjadi perusahaan-

perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan

perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis. Sejarah

kelahiran dan berkembangnya koperasi di NM dan NSB memang sangat

diametral. Di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan

pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar.

Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan

penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan

internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian

sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi

yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan

dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di NSB, baik oleh pemerintah

kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan (Soetrisno,

2001). Dalam kasus Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang (UU)

Dasar 1945 Pasal 33 mengenai sistem perekonomian nasional. Berbagai peraturan

perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dan juga dibentuk departemen

atau kementerian khusus yakni Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah dengan maksud mendukung perkembangan koperasi di dalam negeri.

Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan

melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu

lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula

ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan,

maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya

pesaing-pesaing usaha terutama KUD.

14

Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar

harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia

pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-

60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang

terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau

sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi

dalam pasar Perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa

dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah

cukup gencar dan menimbulka distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi,

tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada

dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3

tahun 1998 2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan terhadap dibukanya

secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya

Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis

pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian

koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan

koperasi sesuai prinsip dasar pendirian koperasi atau insentif terhadap koperasi.

Keadaan ini menimbulkan kesulitan pada pengembangan aliansi bisnis maupun

pengembangan usaha koperasi kearah penyatuan vertical maupun horizontal.

Menurut data dari ICA, di dunia saat ini sekitar 800 juta orang adalah

anggota koperasi dan diestimasi bahwa koperasi-koperasi secara total

mengerjakan lebih dari 100 juta orang, 20% lebih dari jumlah yang diciptakan

oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 1994, Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari hampir 3 miliar

orang, atau setengah dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-

perusahaan koperasi.

Tidak hanya di NSB yang pendapatan per kapitanya rendah, tetapi juga di

NM yang pada uumnya adalah ekonomi kapitalis seperti di Amerika Utara dan

15

Jepang atau yang semi kapitalis seperti di negara-negara Eropa Barat, khususnya

Skandinavia peran koperasi sangat penting.1Suatu studi dari Eurostat (2001) di

tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa pangsa dari koperasi-koperasi dalam

menciptaan kesempatan kerja mencapai sekitar 1 persen di Perancis dan Portugal

hingga 3,5 persen di Swiss. Menurut ICA, di Kanada 1 dari 3 orang (atau sekitar

33% dari jumlah populasinya) adalah anggota koperasi. Koperasi (termasuk

koperasi kredit atau credit union) mengerjakan lebih dari 160 ribu orang. Gerakan

koperasi the Desjardins (koperasi tabungan dan kredit) dengan lebih dari 5 juta

anggota adalah pencipta kesempatan kerja terbesar di Propinsi Qubec. Banyak

koperasi pertanian mendirikan industri pupuk dan banyak koperasi yang terlibat

dalam kegiatan-kegiatan pengeboran minyak bumi. Banyak koperasinya yang

memiliki pangsa yang cukup besar di pasar global. Misalnya koperasi-koperasi

gula menguasai sekitar 35% dari produksi gula dunia.

Perkembangan koperasi yang sangat pesat di NM tersebut membuktikan

bahwa tidak ada suatu korelasi negatif antara masyarakat dan ekonomi modern

dan perkembangan koperasi. Dalam kata lain, koperasi tidak akan mati di tengah-

tengah masyarakat dan perekonomian yang modern, atau pengalaman tersebut

memberi kesan bahwa koperasi tidak bertentangan dengan ekonomi kapitalis.

Sebaliknya, koperasi-koperasi di NM selama ini tidak hanya mampu bersaing

dengan perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi mereka juga

menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-negara kapitalis tersebut.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa koperasi lahir pertama kali di Eropa yang

juga merupakan tempat lahirnya sistem ekonomi kapitalis.

Fenomena diatas menimbulkan pertanyaan mengapa dalam era reformasi,

yang juga sekaligus diwarnai oleh gaung globalisasi perkembangan koperasi

menjadi terhambat. Dalam era globalisasi yang antara lain menyuarakan

demokratisasi idealnya koperasi sebagai lembaga yang berazaskan demokrasi

dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Disini orang dapat

mengeluarkan berbagai pendapat, baik yang memberikan gambaran tentang

16

berbagai kelemahan internal, kendala, dan permasalahan yang dihadapi koperasi,

maupun mereka yang mengemukakan berbagai potensi dan peluang koperasi.

Berbagai hasil kajian maupun penelitian menunjukkan bahwa koperasi

merupakan lembaga perekonomian yang tumbuh dan berkembang dalam system

perekonomian nasional yang secara langsung di pengaruhi oleh suasana politik

dan sosial di dalam negeri, serta kondisi perekonomian dunia. Kesemua faktor

eksternal yang bersifat dinamis tersebut membentuk lingkungan hidup koperasi

yang juga bersifat dinamis. Dalam era globalisasi tantangan dan kecenderungan

yang dihadapi ke depan sejalan dengan derasnya perkembangan arus informasi

adalah demokratisasi dan desentralisasi/otonomisasi. Globalisasi dicirikan oleh

semakin ketatnya persaingan, demokratisasi dicirikan oleh kebebasan berfikir,

berkata, dan bertindak, sehingga para pelaku bisnis dituntut untuk selalu inovatif,

kreatif dan mampu beradaptasi. Namun demikian dalam era efisiensi tidak ada

lagi keberpihakan khusus kepada yang lemah, maka untuk menghadapi perubahan

perekonomian dunia yang mengarah pada persaingan bebas tersebut koperasi

seharusnya dapat menampilkan karakteristiknya sebagai kumpulan orang yang

secara bersama-sama dapat membangun kekuatan yang mengarah pada efisiensi.

Namun demikian terlihat kondisi internal koperasi sendiri masih diwarnai oleh

berbagai kelemahan yang menyebabkan koperasi sulit untuk mampu

mengembangkan daya saingnya.

Statement tersebut diatas memang ada benarnya tetapi juga ada

kekeliruaannya. Kebenaran terletak pada kurangnya kesempatan yang diberikan

oleh koperasi untuk dapat eksis dalam sistem perekonomian nasional yang

mengacu pada efisiensi. Koperasi yang termasuk dalam kelompok usaha UKM

tersebut bukanlah kelompok usaha modern yang padat modal dan bersandar pada

teknologi yang dapat mengembangkan efisiensi dalam waktu cepat. Kekeliruan

disini adalah bahwa berbagai kebijakan makro ekonomi yang dituangkan dalam

berbagai konsepsi pembangunan cenderung mengarah pada upaya mengejar

17

pertumbuhan melalui berbagai usaha yang bersifat padat modal, sehingga mereka

yang bermodal lemah seperti koperasi akan mudah tersingkir.

Masalah pembangunan koperasi selama era kemerdekaan masih terjebak

dalam persoalan-persoalan klasik seperti lemahnya partisipasi anggota, dan

rendahnya akses koperasi terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi.

Memang dari masa kemasa perkembangan koperasi berfluktuatif. Pada era orde

lama sebenarnya banyak koperasi yang bagus-bagus atau koperasi-koperasi yang

dapat melaksanakan berbagai ragam usahanya untuk kepentingan pelayanan bagi

anggotanya. Koperasi-koperasi seperti ini pada waktu itu banyak terlihat di

Kabupaten Tasik malaya, Pekalongan, Cilacap dan Purwokerto. Pada masa orde

baru, koperasi seperti itu kebanyakan sulit dijumpai lagi, padahal frekuensi

pembinaan terhadap koperasi pada masa itu dilakukan sedemikian intensif. Disini

perlu diperhatikan kembali anatomi koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang

dibangun oleh anggotanya, dimiliki oleh anggota dan bekerja untuk kepentingan

anggota. Konsepsi seperti ini jelas tertuang dalam UU Nomor 12 tahun 1967,

tetapi jiwa dari prinsip dasar koperasi tersebut tidak terlihat jelas pada UU Nomor

25 Tahun 1992. Kondisi seperti itu mungkin terkait dengan keinginan pemerintah

pada waktu yang menghendaki koperasi dapat segera difungsikan sebagai

lembaga penghimpun kekuatan ekonomi rakyat, yang dituntut untuk juga dapat

memberikan pelayanan yang lebih luas bagi semua anggota masyarakat (termasuk

yang bukan anggota koperasi), sehingga pada waktu itu ada istilah calon anggota

dan anggota yang dilayani.

Dalam era reformasi sekarang ini dengung pembangunan koperasi

memang sudah sangat jarang terdengar. Demikian juga kecenderungan koperasi

dijadikan kendaraan politik (hidden car for politicians) dari para politisi semakin

berkurang. Kecenderungan tersebut masih mungkin akan terjadi selama unsur

politik masih mendominasi kebijakan dan peraturan perkoperasian, atau selama

pembinaan dari pemerintah masih mendominasi proses pemberdayaan koperasi.

18

Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai

dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat

sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak

26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-

Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi

aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah

koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga

tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 71,50%, sedangkan yang

menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Tahun 2006

tercatat ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif

94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

19

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari

Indonesia. Koperasi berasal dari Inggris dan awalnya merupakan sebuah

organisasi.

2. Dampak dari globalisasi yaitu koperasi berkembang semakin pesat

setiap tahunnya meskipun kualitas koperasi itu sendiri idak berkembang

dengan baik karena adanya berbagai kendala.

B. SARAN

1. Supaya pemerintah lebih menambah fasilitas untuk koperasi agar koperasi

tersebut berkembang.

2. Pemerintah juga memberikan pelatihan untuk para pegawai koperasi agar

kualitas diri yang mereka miliki meningkat.

18

20

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji. Sudantoko, Djoko. 2002. Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha

Kecil. Rineka Cipta. Jakarta.

Hadhikusuma, Sutantya R. 2002. Hukum Koperasi Indonesia. PT. Raja Grafindo

Persada. Jakarta.

Harsoyo, dkk. 2006. Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan. Penerbit Pustaka

Widyatama. Jakarta.

Hendar, Kusnadi, 2005. Ekonomi Koperasi. Lembaga Penerbit Fekon Universitas

Indonesia. Jakarta

Moene, Karl Ove dan Michael Wallerstain (1993), Unions versus Cooperatives, dalam Samuel Bowles, Herbert Gintis, dan Bo Gustafsson (eds.), Markets and

Democracy Participation, Accountability and Efficiency, Cambridge

University Press.

Putranto. 2002. Managemen Koperasi. Universitas Gajah Mada Press. Yogyakarta.

Rozi dan Hendri. 2007. Kapan dan Bilamana Berkoperasi. Unri Press. Riau.

Sinaga, Pariaman; Urip Triyono, Irsyad Muchtar, Zaenal Wafa, Slamet A. W. 2006.

Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan. Koperasi Di Tengah Lingkungan

Yang Berubah. Rajawali Pers, Jakarta.

Situmorang, Johnny W. 2008. Prototipe Model Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan

Membership Dignity Performance Index. Studi Kasus Koperasi di Kabupaten

Bandung. INFOKOP: Media Pengkajian Koperasi dan UKM, No 28 Tahun

XXII, hal 37-47. ISSN: 0126-813X. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya

UKMK, Kemenneg KUKM, Jakarta (1).

Soetrisno, Noer (2001), Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat, Instrans, Jakarta Stiglitz, Joseph (2006), Making Globalization Work, New York: W.W. Norton & Company.

Soetrisno, Noer (2003), Wajah Koperasi Tani dan Nelayan di Indonesia: Sebuah

Tinjauan Kritis, Jurnal Ekonomi Rakyat, II(5), Agustus.

Sumarsono, Sonny. 2009. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan

Ketenagakerjaan. Graha Ilmu. Jogyakarta.

Watkins, W. P. 1986. Co-operative Principles. Today and Tomorrow. Holyoake

Books.

Wibowo, Rudi. 2004. Koperasi dan Korporasi Petani: Kunci Pembuka

Pengembangan Agribisnis Berdayasaing, Berkerakyatan, dan Berkeadilan.

Infokop, Koperasi Dalam Perspektif Masa Depan. Media Pengkajian

21

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Nomor 24 Tahun XX 2004, hal 93-

106, ISSN: 0126-813X, Jakarta.

Wolf, Martin (2004), Why Globalization Works, New Haven dan London: Yale

University Press.