sites.google.com · Web viewseseorang yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan pada satuan

RANCANGAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Tentang

Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal

(SNPPNF)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Standar Nasional Pendidikan2013

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR .. TAHUN 2013

Draf Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal– (versi 300713)

TENTANG

STANDAR NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131).

3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

1


Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal, selanjutnya disingkat

SNPPNF adalah kriteria minimal Program Pendidikan Nonformal, meliputi program pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, kursus dan pelatihan, serta pendidikan kepramukaan, yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

3. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan,

2


serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

4. Program Pendidikan Kesetaraan adalah Program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kecakapan hidup setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.

5. Program pendidikan keaksaraan adalah Program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi upaya peningkatan kualitas hidup dan penghidupan perserta didiknya.

6. Program kursus dan pelatihan adalah program yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

7. Program pendidikan kepramukaan adalah Program Pendidikan Nonformal yang mengembangkan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

8. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan nonformal.

9. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

10. Standar Isi adalah kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada satuan dan/atau program pendidikan nonformal.

11. Standar Proses adalah kriteria minimal mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan dan/atau program pendidikan nonformal untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

12. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal adalah kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi sesuai tugas pokoknya.

13. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal mengenai perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk

3


penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan nonformal.

14. Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan nonformal.

15. Standar Pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan nonformal yang berlaku selama satu tahun.

16. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik pendidikan nonformal.

17. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan nonformal agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Nonformal secara teratur dan berkelanjutan.

18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi, cakupan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nonformal.

19. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu program dan/atau mata pelajaran/diklat atau blok mata pelajaran/diklat yang mencakup kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada satuan pendidikan nonformal.

21. Pendidik Pendidikan Nonformal adalah seseorang yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan pada satuan dan/atau program pendidikan nonformal.

22. Peserta didik atau warga belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan dan/atau program pendidikan nonformal.

23. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar Peserta Didik pendidikan nonformal.

24. Evaluasi Program Pendidikan Nonformal adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan

4


nonformal sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

25. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

26. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh satuan pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.

27. Kwartir Nasional adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkat nasional.

28. Kwartir Wilayah adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkat wilayah.

29. Gugus depan adalah satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan nonformal.

30. Majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.

31. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

32. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IITUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP

STANDAR NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 2

SNPPNF bertujuan untuk:(1) Menjamin penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sesuai

dengan kriteria minimal Program Pendidikan Nonformal.(2) Mendorong pengembangan budaya mutu Program Pendidikan Nonformal;(3) Mendorong percepatan peningkatan dan pemerataan mutu Program

Pendidikan Nonformal;(4) Melindungi warga negara dari praktik Program Pendidikan Nonformal

yang tidak bermutu;

5


(5) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk menganalisis dan memecahkan masalah Program Pendidikan Nonformal bagi pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

Pasal 3

SNPPNF menjadi acuan penyelenggaraan dan penjaminan mutu pemenuhan standar program pendidikan nonformal.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup SNPPNF yang diatur dalam peraturan ini terdiri atas:a. Standar program pendidikan kesetaraan;b. Standar program pendidikan keaksaraan;c. Standar program kursus dan pelatihan; dand. Standar program pendidikan kepramukaan.

(2) SNPPNF sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas:a. Standar kompetensi lulusan;b. Standar isi;c. Standar proses;d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;e. Standar sarana dan prasarana;f. Standar pengelolaan;g. Standar pembiayaan; danh. Standar penilaian pendidikan.

BAB IIISTANDAR NASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL

BAGIAN KESATUPROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

6


(1) Standar kompetensi lulusan program pendidikan kesetaraan mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.

(2) Capaian pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

(3) Capaian pembelajaran lulusan program Paket A dan B setara dengan jenjang kualifikasi 1 KKNI;

(4) Capaian pembelajaran lulusan program Paket C setara dengan jenjang kualifikasi 2 KKNI;

Standar Isi

Pasal 6

(1) Standar isi program pendidikan kesetaraan adalah kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan kesetaraan tertentu.

(2) Ruang lingkup materi program pendidikan kesetaraan dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib keterampilan fungsional, ilmu dasar yang menunjang, serta pendidikan sikap dan kepribdian

(3) Tingkat kompetensi program pendidikan kesetaraan dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik dan penguasaan kompetensi yang berjenjang sesuai KKNI.

(4) Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik program pendidikan kesetaraan yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan nonformal dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam setiap mata pelajaran.

(5) Standar Isi program pendidikan kesetaraan dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang setara dengan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sikap.

(6) Ketiga muatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki proses pemerolehan yang berbeda.a. Sikap diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mencermati, menerima,

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.b. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui,

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.c. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas: mengamati, menanya,

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.(7) Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi

7


program pendidikan kesetaraanditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut.

Pasal 7

(1) Tingkat kompetensi pada program pendidikan kesetaraan mengacu pada bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang setara dengan pendidikan dasar dan menengah.

(2) Penetapan SKK yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktorat yang menangani pendidikan kesetaraan.

(3) Penerapan standar isi program pendidikan kesetaraan senantiasa mempertimbangkan esensi dari jati diri pendidikan nonformal.

Pasal 8

(1) Kerangka dasar kurikulum program pendidikan kesetaraan merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, pedagogis, andragogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada program pendidikan Kesetaraan.

(2) Kurikulum program pendidikan kesetaraan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan ajar, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program Paket A, B dan C.

(3) Kurikulum program Paket A, B dan C ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap satuan PNF penyelenggara layanan dan program pendidikan kesetaraan berdasarkan SNPPNF.

(4) Kurikulum program Paket A, B, dan C dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip:a. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan

peserta didik dan lingkungannya;b. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni;c. relevan dengan kebutuhan kehidupan;d. menyeluruh dan berkesinambungan;e. belajar sepanjang hayat;f. seimbang antara kepentingan nasional dan daerah;g. tematik dan beragam;h. partisipatif.

8


(5) Pelaksanaan kurikulum pada program pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:a. Didasarkan pada potensi, karakteristik, perkembangan dan kondisi

peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

b. Menegakkan lima pilar belajar, yaitu: belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar memahami dan menghayati, belajar berbuat dan melaksanakan secara efektif, belajar hidup dalam kebersamaan dengan saling berbagi dan saling menghargai, dan belajar membangun dan menemukan jati diri, berdasarkan pemaknaan keimanan, pemahaman, perbuatan, dan kebersamaan.

c. Memungkinkan peserta didik mendapat layanan pembelajaran yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.

d. Suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang demokratis, saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat.

e. Menggunakan pendekatan multistrategi dan berbagai media pembelajaran, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).

f. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan layanan pendidikan.

g. Mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar-kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

h. Fleksibel dalam pengelolaan kelas (ruang, waktu dan strategi pembelajaran), serta menghargai pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh dalam kehidupan.

i. Konstruktif yang memberikan pengakuan bahwa peserta didik mempunyai pandangan sendiri terhadap dunia dan alam sekitarnya untuk membangun makna berdasarkan pengalaman individu dalam menghadapi dan menyelesaikan situasi yang tidak tentu.

9


Pasal 9

(1) Struktur Kurikulum program pendidikan kesetaraan merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap program pendidikan kesetaraan.

(2) Kompetensi inti program pendidikan kesetaraan dirancang setara dengan tingkat KKNI.

(3) Kompetensi inti dirumuskan:a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dand. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

(4) Susunan mata pelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C terdiri atas berbagai muatan mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan olahhati, olahpikir, olahrasa, olahraga dan olahkarya, termasuk muatan lokal, keterampilan fungsional, dan pengembangan kepribadian profesional.

(5) Beban belajar program Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, tutorial, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri melalui pengamalan kerja.

(6) SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran.

(7) SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum.

(8) Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap mata pelajaran.

(9) SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, nonformal kursus, keahlian dan kegiatan mandiri.

(10) Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya.

(11) Struktur kurikulum program Paket A, B, dan C dimaksudkan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan orientasi pengembangan keterampilan fungsional, kecakapan hidup atau olahkarya yang menjadi kekhasan program:a. Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup

10


sehari-hari.b. Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.c. Paket C: Memiliki keterampilan memenuhi tuntutan dunia kerja

dan/atau menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri serta berpeluang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

(12) Struktur kurikulum dan kompetensi disosialisasikan kepada peserta didik ketika menyusun kontrak pembelajaran.

(13) Pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan secara terintegrasi dan/atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

(14) Muatan lokal merupakan kajian yang diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau secara tersendiri sebagai mata pelajaran pilihan.

(15) Kemampuan olahhati dan olahrasa termasuk estetika dikembangkan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 10

(1) Uraian tentang kompetensi inti untuk Paket A, B dan C mengacu pada standar isi yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai peserta didik.

(2) Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu ditetapkan berdasarkan kompetensi inti dengan karakteristik Program Pendidikan Kesetaraan.

(3) Beban belajar, mata pelajaran dan alokasi waktu program pendidikan kesetaraan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

Pasal 11

(1) Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. (2) Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan

karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran.

(3) Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti:a. Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka

menjabarkan KI-1;b. Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka

menjabarkan KI-2; (disatukan) poin satu dan 2;

11


c. Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan

d. Kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

(4) Pengelompokkan kompetensi dasar untuk Paket A, B dan C mengacu pada Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang dapat dikembangkan sesuai dengan peluang kerja dunia usaha yang ada di wilayah setempat.

Pasal 12

(1) Peserta didik program pendidikan kesetaraan harus teregistrasi dan mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal yang telah memiliki izin operasional dari dinas pendidikan sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan.

(2) Peserta didik program pendidikan kesetaraan yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. Paket A: peserta didik yang belum pernah sekolah, putus sekolah SD/sederajat, atau pembelajar mandiri yang lulus uji penempatan dan kelayakan setara SD.

b. Paket B: peserta didik lulusan SD/sederajat, putus sekolah SMP/sederajat, atau pembelajar mandiri yang lulus uji penempatan dan kelayakan setara SMP.

c. Paket C: peserta didik lulusan SMP/sederajat, putus sekolah SMA/sederajat, atau pembelajar mandiri yang lulus uji penempatan dan kelayakan setara SMA.

(3) Peserta didik pendidikan kesetaraan memiliki hak untuk pindah jalur pendidikan melalui proses alih kredit.

(4) Proses alih kredit dilakukan dengan menghitung Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah dicapai oleh peserta didik.

(5) Persyaratan alih kredit mempertimbangkan capaian hasil belajar berupa daftar nilai, rapor, portofolio dan sejenisnya atau tes penempatan.

(6) Penempatan peserta didik dapat dilakukan dengan cara:d. Verifikasi hasil pendidikan terakhir yang diperoleh (dibuktikan dengan

ijazah/rapor/laporan capaian kompetensi/laporan kemajuan belajar/laporan jenjang belajar);

e. Seleksi melalui wawancara atau tes tertulis yang dilakukan oleh tutor atau petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara;

f. Apabila cara pertama dapat dibuktikan secara sah, maka peserta didik dapat langsung ditempatkan;

12


g. Tes penempatan digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam kelas sesuai dengan kemampuan yang tidak dapat dibuktikan syarat butir a dan butir b.

(7) Ketentuan untuk alih kredit ini diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Standar Proses

Pasal 13

(1) Standar proses merupakan kriteria minimal proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, dan situasi pembelajaran, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:a. Perencanaan proses pembelajaran;b. Pelaksanaanproses pembelajaran;c. Penilaian hasil proses pembelajaran; d. Pengawasan proses pembelajaran; dane. Tindak lanjut proses pembelajaran.

Pasal 14

(1) Pembelajaran tiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran merupakan upaya pemenuhan capaian pembelajaran mata pelajaran tersebut.

(2) Perencanaan proses pembelajaran tiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dimuat dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

(3) Silabus dan RPP dikembangkan oleh satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI).

(4) Penyusunan silabus dan RPP harus memperhatikan keberadaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, serta dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

13


Pasal 15

(1) Silabus paling sedikit memuat:a. Identitas Satuan Pendidikan Nonformal,b. Identitas mata pelajaran,c. Kompetensi Inti (KI), d. Kompetensi Dasar (KD),e. Tema-tema satuan pertemuan,f. Materi pokok,g. Kegiatan pembelajaran/ Pelatihan,h. Penilaian hasil belajar,i. Alokasi waktu, danj. Sumber belajar.

(2) RPP paling sedikit memuat:a. Identitas Satuan Pendidikan Nonformal, b. Identitas mata pelajaran,c. Tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar,d. Materi pokok dan jalannya acara pengajaran pada satuan pertemuan,e. Tingkat,f. Alokasi waktu,g. Kompetensi Dasar (KD) dan indikator pencapaian kompetensi,h. Materi pembelajaran,i. Metode Pembelajaran,j. Media pembelajaran,k. Sumber belajar,l. Langkah-langkah pembelajaran, danm. Penilaian hasil belajar.

Pasal 16

(1) Setiap peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka, tutorial, praktek keterampilan, maupun mandiri sesuai dengan jumlah SKK yang tercantum dalam Standar Isi Program Paket A, B, dan C.

(2) Pengaturan kegiatan pembelajaran seperti tercantum pada butir ayat (1) adalah tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50%.

(3) Penetapan jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan.

14


(4) Alokasi waktu 1 jam pembelajaran tatap muka minimal pada program kesetaraan antara 35-45 menit.

Pasal 17

(1) Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan pendidik dan pengelola harus menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas:a. Buku teks pelajaran atau modul;b. Buku referensi;c. Buku pengayaan;d. Akses atas informasi; dane. Sumber belajar lain yang relevan.

Pasal 18

(1) Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa, kreativitas, dan kemandirian esuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan dapat ditempuh melalui kegiatan tatap muka, tutorial, mandiri dan/ atau kombinasi ketiganya dapat dilakukan melalui e-learning atau pembelajaran jarak jauh (distance learning).

(3) Proses pembelajaran secara umum dilaksanakan dengan urutan:a . Kegiatan pendahuluan

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

b . Kegiatan inti Kegiatan inti merupakan kegiatan belajar dengan penggunaan

metode pembelajaran yang menjamin tercapainya kemampuan tertentu yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum;

c. Kegiatan penutup

15


Kegiatan penutup merupakan kegiatan refleksi atas suasana dan capaian pembelajaran yang telah dihasilkan, serta informasi tahapan pembelajaran berikutnya.

Pasal 19

(1) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. a. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

b. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

c. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

d. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:1) Penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan

kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan2) Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.(2) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan

Pendidikan Nonformal dan penilik.(3) Sanggar kegiatan belajar menindaklanjuti hasil pengawasan proses

pembelajaran.(4) Ketentuan untuk pengawasan proses pembelajaran ini diatur dengan

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.(5) Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna

peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 20

16


(1) Pendidik pendidikan kesetaraan adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan untuk terselenggaranya program Paket A, Paket B, Paket C.

(2) Pendidik pendidikan kesetaraan terdiri atas guru, tutor, fasilitator, pamong belajar, atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

(3) Pendidik Pendidikan Kesetaraan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan suatu mata pelajaran sesuai kewenangan.

(4) Guru dalam pendidikan kesetaraan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan kepada peserta didik pendidikan kesetaraan.

(5) Tutor Pendidikan Kesetaraan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada peserta didik pendidikan kesetaraan dalam rangka tutorial kelompok dan/atau belajar mandiri.

(6) Fasilitator Pendidikan Kesetaraan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan dalam rangka identifikasi, sosialisasi, motivasi, dan pengorganisasian peserta didik pendidikan kesetaraan.

(7) Pamong Belajar Pendidikan Kesetaraan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta mengembangkan model dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan program pendidikan kesetaraan, sertasatuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Pasal 21

(1) Pendidik pendidikan kesetaraan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai pendidik pendidikan nonformal, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian sesuai dengan

17


ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Kompetensi sebagai pendidik pendidikan nonformal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi andragogik dan pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Pasal 22

(1) Pendidik paling kurang memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan:a. Ijazah sarjana strata satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) yang

diperoleh dari program studi yang terakreditasi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan paket C, atau bukti lain bahwa yang bersangkutan mampu melakukan tugas sebagai pendidik pendidikan kesetaraan;

b. Ijazah serendah-rendahnya Pendidikan Menengah untuk program pendidikan kesetaraan Paket A dan B;

c. Sertifikat keahlian pendidik pendidikan kesetaraan dikeluarkan oleh LPTK bidang pendidikan luar sekolah.

(2) Pendidik pendidikan kesetaraan paling kurang memiliki kompetensi yang meliputi:a. Kompetensi Andragogik dan Pedagogik:

1) Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar peserta didik. 2) Mengembangkan program (kurikulum, Silabus dan RPP) yang

berbasis kecakapan hidup.3) Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik dan

memberdayakan peserta didik;4) Menciptakan situasi pembelajaran yang interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian.

5) Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill peserta didik;

6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;

7) Melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan metode dan teknik yang relevan dan memberdayakan;

8) Melaksanakan pendampingan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik.

b. Kompetensi kepribadian:

18


1) Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;

3) Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;

4) Berperilaku sesuai kode etik pendidik dan/ atau kode etik profesi;5) Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi

pada pengembangan berkelanjutan;6) Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.

c. Kompetensi profesional:1) Menguasai substansi/ materi pembelajaran sesuai standar

kompetensi lulusan dan standar isi;2) Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola

pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;3) Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai

dengan tuntutan pembelajaran;4) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan

mencari alternatif solusi;5) Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu

pengetahuan dan/ atau teknologi, atau profesi;6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

pengembangan diri dan profesi.d. Kompetensi sosial:

1. Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi-budaya;

2. Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi;

3. Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain;

4. Bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, orang tua/ wali peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar.

(3) Selain kompetensi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), berhak mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian.

(4) Pendidik berhak memperoleh layanan pengembangan kompetensi secara

19


berkelanjutan dan mengakses sumber belajar beserta sistem pangkalan data Pendidikan Kesetaraan.

(5) Satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan menyediakan tutor pendidikan kesetaraan sebanyak jumlah mata pelajaran inti sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang.

Pasal 23

(1) Standar tenaga kependidikan adalah standar untuk tenaga yang berfungsi mendukung penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.

(2) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimum yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

(3) Tenaga kependidikan yang harus ada untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paling kurang: pengelola 1 (satu) orang dan tenaga administrasi 1 (satu) orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta administrasi pembelajaran.a. Pengelola adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan

sesuai peraturan perundang-undangan dan bertugas mengelola kegiatan program pendidikan kesetaraan.

b. Tenaga administrasi adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan bertugas menyelenggarakan administrasi pada program pendidikan kesetaraan.

(4) Fungsi tenaga kependidikan dapat dijalankan oleh pendidik.(5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu:a. Kompetensi kepribadian

1. Melaksanakan tugas atas dasar keimanan, akhlak mulia, dan panggilan jiwa;

2. Memiliki jiwa kemandirian dalam mengelola satuan pendidikan nonformal.

b. Kompetensi sosial1. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan pendidik dan tenaga

kependidikan, dan masyarakat;2. Mempunyai tanggungjawab sosial, atas kinerja dan citra program.

c. Kompetensi manajerial1. Memimpin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;

20


2. Memotivasi semua komponen penyelenggaran program pendidikan kesetaraan;

3. Merencanakan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan;4. Mengorganisasikan penyelenggaraan program pendidikan

kesetaraan;5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian

penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.(6) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3.b), harus

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu:a. Kompetensi kepribadian

1. Melaksanakan tugas atas dasar keimanan, akhlak mulia, dan panggilan jiwa;

2. Memiliki jiwa pengabdian, komitmen dan loyalitas terhadap satuan pendidikan nonformal.

b. Kompetensi sosial1. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan sesama tenaga

administrasi, pengelola, pendidik, peserta didik, dan masyarakat;2. Mempunyai tanggungjawab sosial, atas kinerja dan citra program

pendidikan kesetaraan.c. Kompetensi profesional

1. Menyelenggarakan penatausahaan program pembelajaran pendidikan kesetaraan;

2. Menyelenggarakan administrasi peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, dan keuangan program pendidikan kesetaraan.

(7) Selain kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), berhak mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 24

(1) Satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan paling kurang memiliki sarana minimal untuk menunjang proses pembelajaran meliputi:a. Tempat belajar;b. Perabot;c. Peralatan pembelajaran;

21


d. Media pembelajaran;e. Buku dan sumber belajar lain;f. Bahan habis pakai;g. Perlengkapan lain yang diperlukan.

(2) Satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan menyediakan prasarana minimal untuk mendukung proses pembelajaran paling kurang meliputi:a. Tempat;b. Ruang kelas;c. Ruang kantor serbaguna untuk pengelola, tenaga administrasi, dan

pendidik;(3) Satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan

kesetaraan yang belum memiliki kemampuan untuk menyediakan sarana penunjang penyelenggaraan, dapat bermitra dengan pihak lain yang terkait.

Pasal 25

(1) Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio jumlah setiap sarana terhadap peserta didik, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

(2) Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran program pendidikan kesetaraan.

(3) Satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan wajib memiliki:a. Buku dalam bentuk hard copy atau soft copy untuk semua mata

pelajaran sesuai dengan program pendidikan kesetaraan dan judul buku yang relevan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam jumlah yang memadai dengan jumlah peserta didik.

b. Pedoman, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) dalam bentuk hard copy atau soft copy yang terkait dengan program pendidikan kesetaraan paling sedikit memiliki 1 eksemplar.

c. Kelengkapan administrasi pembelajaran program pendidikan kesetaraan paling sedikit buku induk peserta didik, buku induk pendidik dan tenaga kependidikan, daftar hadir peserta didik, daftar hadir pendidik dan tenaga kependidikan, catatan kegiatan pembelajaran, daftar nilai dan catatan hasil pembelajaran, daftar sarana dan prasarana pendidikan, buku keuangan/kas.

22


Pasal 26

(1) Ruang belajar yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan memiliki kelayakan secara ekologis, nyaman dan sehat.

(2) Ruang belajar harus sebanding dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, serta harus memiliki hak pakai yang sah.

Standar Pengelolaan

Pasal 27

(1) Pengelolaan program pendidikan kesetaraan dilakukan oleh satuan program pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, Kelompok Belajar dan satuan pendidikan sejenis.

(2) Pengelolaan program pendidikan kesetaraan dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan program pendidikan kesetaraan didukung oleh sistem pangkalan data yang terpadu dan terpusat di tingkat Kementerian, serta tersedianya pusat asesmen minimal di tingkat kabupaten/kota yang dapat diakses pengelola, pendidik dan peserta didik program pendidikan kesetaraan.

(4) Setiap satuan program pendidikan kesetaraan dipimpin oleh seorang pemimpin sebagai penanggungjawab pengelolaan program pendidikan kesetaraan.

(5) Setiap satuan program pendidikan kesetaraanharus memiliki pedoman yang mengatur:a. Kurikulum;b. Kalender pendidikan/ akademik;c. Struktur organisasi;d. Pembagian tugas di antara pendidik;

23


e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;f. Peraturan akademik;g. Tata tertib;h. Kode etik;i. Biaya operasional.

(6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Program pendidikan kesetaraan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan.

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Urusan peserta didik;b. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;c. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;d. Sarana dan prasarana;e. Keuangan dan pembiayaan;f. Budaya dan lingkungan pendidikan nonformal;g. Peranserta masyarakat dan kemitraan;h. Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan

pengembangan mutukehidupan masyarakat setempat.(3) Rencana kerja tahunan dikembangkan bersama dengan masyarakat

setempat.(4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

harus disetujui oleh pimpinan satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan kesetaraan.

Pasal 29

Pengelolaan program pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 30

(1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh penyelenggara program pendidikan kesetaraan, penilik, dan/ atau dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan kesetaraan

(2) Untuk pembinaan dan pengembangan program pendidikan kesetaraan,

24


pemimpin satuan pendikan penyelenggara program pendidikan kesetaraaan wajib melaporkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada pemerintah kabupaten/ kota.

Standar Pembiayaan

Pasal 31

(1) Pembiayaan meliputi jenis, sumber, dan pemanfaatan, serta pengawasan dan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan nonformal yang dikelola secara baik dan transparan.

(2) Jenis dan Pemanfaatannya:a. Biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana,

pengembangan sumber daya manusia.b. Biaya operasional, digunakan untuk insentif pendidik dan tenaga

kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung.

c. Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaan.

(3) Sumber PembiayaanBiaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan/ atau pihak lain yang tidak mengikat.

Standar Penilaian

Pasal 32

(1) Standar penilaian program pendidikan kesetaraan merupakan kriteria minimal yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian tingkat capaian kompetensi peserta didik.

(2) Penilaian program pendidikan kesetaraan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian capaian kompetensi, penilaian kemajuan belajar, penilaian tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian Satuan pendidikan nonformal, yang diuraikan sebagai berikut. a. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara

25


komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan hasil pembelajaran.

b. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/ atau kelompok khususnya pada sikap/ perilaku dan keterampilan.

d. Penilaian capaian kompetensi merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi standar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Fungsi penilaian ini digunakan dalam penempatan peserta didik pada tingkatan pembelajaran yang akan diikuti.

e. Penilaian kemajuan belajar merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan terhadap capaian peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

f. Penilaian Tingkat Kompetensi merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan/ atau lembaga yang ditunjuk untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan Ujian Tingkat Kompetensi (UTK) meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

g. Ujian Nasional Program Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UNPK merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.

h. UNPK hanya dimungkinkan bagi peserta didik yang sudah memenuhi seluruh SKK yang ada dan dibuktikan melalui portofolio perkembangan peserta didik.

i. Ujian Satuan Pendidikan Nonformal merupakan kegiatan pengukuran reguler pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UNPK.

(3) Penilaian hasil belajar peserta didik program pendidikan kesetaraan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.a. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak

dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.b. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana,

menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.c. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam

26


perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.d. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar

pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.e. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada

pihak internal satuan Pendidikan Nonformal maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.

f. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan pendidik.(4) Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/ kompetensi muatan/ kompetensi program, dan proses.

(5) Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada program pendidikan kesetaraan:a. Penilaian kompetensi sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.

2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.

3) Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik.

4) Jurnal merupakan catatan pendidik yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku WB selama mengikuti beban belajar yg diikuti.

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

27


Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban

singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.

2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.3) Instrumen penugasan berupa tugas dan/ atau projek yang

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

c. Penilaian Kompetensi KeterampilanPendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik.1) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.

2) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.

3) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/ atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.

d. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan:1) Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai;2) Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan

bentuk instrumen yang digunakan; dan3) Penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai

dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Pasal 33

(1) Mekanisme dan prosedur penilaian:

28


a. Penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga yang ditunjuk.

b. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ujian tingkat kompetensi, ujian satuan pendidikan nonformal, dan ujian nasional program pendidikan kesetaraan.1) Penilaian otentik dilakukan oleh pendidik secara berkelanjutan.2) Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum

ulangan harian.3) Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik.4) Ulangan harian dapat dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan

proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan.5) Penilaian tingkat kompetensi dilakukan oleh dinas pendidikan dan

atau satuan PNF yang terakreditasi oleh BAN PNF pada akhir tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 5, yang dapat berfungsi sebagai uji penempatan dan kelayakan. Ujian tingkat kompetensi pada akhir tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 6 dilakukan melalui UNPK.

6) Ujian Satuan program pendidikan kesetaraan dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Ujian Nasional program pendidikan kesetaraan dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Perencanaan ulangan harian dan pemberian projek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

d. Kegiatan ujian program pendidikan kesetaraan dilakukan dengan langkah-langkah:1) Menyusun kisi-kisi ujian;2) Mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen;3) Melaksanakan ujian;4) Mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan

peserta didik; dan5) Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

e. Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS).

f. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) harus mengikuti pembelajaran remedial.

29


g. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada peserta didik, orang tua/ wali dan pemerintah.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan dan pelaporan penilaian:a. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

b. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk:1) Nilai dan/ atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk

hasilpenilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu.

2) Deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritualdan sikap sosial.

3) Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala satuan pendidikan nonformal dan pihak lain yang terkait pada periode yang ditentukan.

4) Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama periode yang ditentukan, hasilnya di akumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi.

c. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan Nonformal. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut:1) Menentukan kriteria minimal pencapaian Tingkat Kompetensi

dengan mengacu pada indikator Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran;

2) Mengoordinasikan ulangan harian, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir satuan pendidikan nonformal;

3) Menyelenggarakan ujian satuan pendidikan nonformal dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian satuan pendidikan nonformal sesuai dengan POS Ujian Satuan Pendidikan Nonformal

4) Menentukan kriteria kenaikan tingkat;5) Melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/ atau tingkat

kompetensi kepada peserta didik dapat berbentuk buku rapor;

30


6) Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas yang bertanggung jawab dibidang pendidikan di kabupaten/ kota.

7) Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat pendidik sesuai dengan kriteria;a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran atau memiliki

pengalaman kerja yang setara dengan seluruh mata pelajaran melalui proses penilain tertentu.

b) Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan;c) Lulus ujian akhir satuan pendidikan nonformal; dand) Lulus ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK).

8) Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional; dan

9) Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi.

d. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pemerintah Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, dengan memperhatikan hal-hal berikut.1) Penilaian hasil belajar dalam bentuk UNPK didukung oleh suatu

sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

2) Hasil UNPK digunakan untuk:a) Salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan;b) Salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang

pendidikan berikutnya;c) Pemetaan mutu; dand) Pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu.

3) Dalam rangka standarisasi UNPK diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah

4) Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria kelulusan UNPK ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah.

5) Dalam rangka penggunaan hasil UNPK untuk pemetaan mutu program dan/ atau satuan pendidikan, pemerintah menganalisis

31


dan membuat peta daya serap UNPK dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

6) Portofolio hasil ujian lokal peserta didik sebelumnya diperiksa pemangku kepentingan (dinas setempat, pemuka masyarakat, wakil pendidikan tinggi, dan ahli yang ditunjuk) untuk di setujui peserta didik mengikuti UNPK.

BAGIAN KEDUAPROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN


Pasal 35

(1)Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program pendidikan keaksaraan adalah kriteria capaian hasil belajar yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(2)Capaian hasil pembelajaran program pendidikan keaksaraan meliputi standar ketuntasan buta aksara, serta pemeliharaan dan pengembangan keberaksaraan.

(3)Capaian pembelajaran penuntasan buta aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi membaca, menulis dan berhitung dalam bahasa Nasional.

(4)Capaian pembelajaran pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi bahasa tulis dan lisan, serta berhitung secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 36

Ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dalam proses pembelajaran pendidikan keaksaraan:

a. Membaca;b. Menulis;c. Mendengar

32


d. Berbicarae. Berhitung;f. Berkomunikasi dalam bahasa Indonesiag. Berketerampilan fungsional;h. Memberdayakan diri;i. Menggunakan dokumen;danj. Berkemampuan analisis dan memecahkan masalahnya sendiri;

Standar Isi

Pasal 37

(1) Standar Isi merupakan kriteria minimal kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh peserta didik program pendidikan keaksaraan.a. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada kelompok belajar atau programpendidikan keaksaraan.

b. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat struktur kurikulum program pendidikan keaksaraan berbasis kebutuhan belajar masyarakat.

Pasal 38

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan keaksaraan.

(2) Kurikulum yang dimaksud pada ayat (1) berupa program pembelajaran pendidikan keaksaraan dengan pendekatan tematik terpadu yang fungsional.

(3) Tematik terpadu yang dimaksud ayat (2), terintegrasi dengan kehidupan keseharian peserta didik, meliputi kesehatan, sosial, budaya, lingkungan

33


dan ekonomi.(4) Kurikulum pendidikankeaksaraan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan

Kab/ Kota dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian.

Pasal 39

Ruang lingkup materi yang dipelajari pada program pendidikan keaksaraan, meliputi:a. Kemampuan membaca dokumen;b. Kemampuan menulis;c. Kemampuan berhitung terkait dengan penjumlahan, pengurangan,

perkalian dan pembagian minimal dalam bilangan ribuan;d. Kemampuan berbicara;e. Kemampuan Komunikasi bahasa Indonesia sederhana yang mampu

menyampaikan ide dan mampu memahami pembicaraan dalam kontek kehidupan keseharian; dan

f. Kemampuan Keterampilan fungsional/berwirausaha dalam skala kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.

Standar Proses

Pasal 40(1) Standar proses merupakan kriteria minimal proses interaksi belajar

antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan pembelajaran, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:a. Perencanaan pembelajaran;b. Pelaksanaan pembelajaran;c. Penilaian hasil pembelajaran; dand. Pengendalian proses pembelajaran.

Pasal 41

Perencanaan pembelajaran pada tingkat pendidikan keaksaraan memuat:a. Kemampuan akhir yang direncanakan setiap kegiatanpembelajaran;

34


b. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap kegiatan pembelajaran;

c. Bahan ajar keaksaraan;d. Kriteria atau indikator penilaian;e. Bobot penilaian;f. Strategi pembelajaran berbasis pengalaman peserta didik; dang. Rincian/deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik;

Pasal 42

(1) Perencanaan program keaksaraan meliputi penetapan kelompok belajar, penyiapan sumber belajar, dan pengelolaan proses pembelajaran serta sarana prasarana.

(2) Rasio layanan pendidikan keaksaraan untuk pendidik dan peserta didik maksimal 1:10.

Pasal 43

Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, pendidik menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas:

a. Modul pembelajaran;b. Akses sumber informasi;c. Media cetak;d. Kejadian/fakta; dane. Pengalaman belajar dari pendidik atau peserta didik.f. Sumber belajar lainnya.

Pasal 44

(1) Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, partisipatif, kreatif dan menyenangkan, serta memberikan kesempatan untuk berprakarsa, berkreasi, dan mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dengan pendekatan pedagogi dan atau andragogi.

(2) Proses pembelajaran secara umum dilaksanakan dengan urutan:a.Kegiatan awal, merupakan pemberian informasi tentang rencana

pembelajaran beserta tahapan pelaksanaannya, serta hasil kebutuhan belajar dan menumbuhkan kenyamanan belajar.

b.Kegiatan pokok, merupakan kegiatan pembelajaran yang menjamin tercapainya kemampuan tertentu yang telah dirancang sesuai dengan

35


kurikulum.c. Kegiatan akhir, merupakan kegiatan refleksi atas suasana dan capaian

pembelajaranyang telah dihasilkan, serta informasi tahapan pembelajaran berikutnya.

(3) Pendekatan pembelajaran program pendidikan keaksaraan dilaksanakan dengan tutorial dan pendampingan.

(4) Pengaturan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan mandiri.


Pasal 45

(1) Standar Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan merupakan standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki.

(2) Status pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan berasal dari Pendidik yang diperbantukan dari pemerintah, dan pemerintah daerah, serta swadaya masyarakat.

Pasal 46

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar pendidik pada pendidikan keaksaraan.

(2) Kualifikasi pendidik pada pendidikan keaksaraan minimal sudah mengikuti program pendidikan keaksaraan atau SMP/sederajat.

(3) Kompetensi yang dimaksud pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan menguasai materi pembelajaaran dan menyampaikan pada peserta didik.

(4) Pendidik pada pendidikan keaksaraan berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengendalikan proses pembelajaran yang mengacu pada tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran pendidikan keaksaraan.

(5) Tenaga kependidikan pada pendidikan keaksaraan bertanggung jawab dalam mendukung dan membantu kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keaksaraan sesuai tujuan pendidikan keaksaraan.


36


Pasal 47

(1) Setiap penyelenggara kelompok belajar dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungannya untuk menunjang proses pembelajaran yang meliputi:a. Perabot belajarb. Peralatan pembelajaran;c. Media pembelajaran; dand. Sumber belajar lainnya.

(2) Setiap penyelenggara kelompok belajar menyediakan prasarana untuk terlaksananya proses pembelajaran yang meliputi: a. Ruang belajar;b. Ruang praktek ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan; danc. Ruang administrasi.

Pasal 48

(1) Standar jumlah perabot pembelajaran, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, dinyatakan sesuai dengan karakteristik program pembelajaran keaksaraan.

(2) Pemilihan jenis dan kelengkapansarana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan keaksaraan.

Standar Pengelolaan

Pasal 49

(1) Pengelolaan program keaksaraan menerapkan otonomi dari kelompok belajar tersebut secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok belajar dipimpin oleh seorang pengelola, sebagai penanggungjawab pengelolaan program keaksaraan.

(3) Setiap kelompok belajar memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola secara kreatif, inovatif, aktivitas terkait dengan implementasi kewirausahaaan yang mengacu pada karakteristik lokal.

(4) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh masing-masing kelompok belajar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 50

37


(1) Pembinaan dan pengembangan kelompok belajar pendidikan keaksaraan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah.

(2) Pengelola kelompok belajar wajib melaporkan data dan informasi tentang implementasi standar nasional yang sudah dilaksanakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

Standar Pembiayaan

Pasal 51

(1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen serta satuan biaya operasional termasuk biaya pendampingan kewirausahaan kelompok belajar program keaksaraan.

(2) Satuan biaya operasional program keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

(3) Sumber pembiayaan pada ayat (2) berasal dari pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

(4) Setiap kelompok belajar program keaksaraan turut berperan serta memberikan dukungan dalam pengembangan program Pendidikan Keaksaraan.

(5) Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk honorarium pendidik pendidikan keaksaraan

Standar Penilaian

Pasal 53

(1) Penilaian pendidikan keaksaraan meliputi perkembangan belajar peserta didik, program keaksaraan, proses pembelajaran dan satuan pendidikan.

(2) Penilaian terhadap keberhasilan program pendidikan keaksaraan dilakukan secara internal oleh pendidik dan pengelola program dan eksternal dilakukan oleh lembaga terkait.

Pasal 54

38


(1) Sasaran penilaian kemampuan peserta didik pendidikan keaksaraan pada kelompok belajar meliputi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, partisipasi peserta didik, dan hasil karya.

(2) Sasaran penilaian kemampuan peserta didik dalam pengerjaan tugas suatu materi/keterampilan meliputi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta pemanfaatannya, isi, bahasa dan urutan/ rasional penulisan, dan hasil kerja berupa keterampilan yang telah dipelajari.

(3) Sasaran penilaian kemampuan peserta didik dalam penyelesaian program keaksaraan meliputi penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya, partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran kelompok, dan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta mampu berwira usaha dalam rangka memberdayakan dirinya sendiri.

Pasal 55

(1) Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik.(2) Teknik penilaian meliputi tes, observasi, penilaian diri, dan penilaian lain

yang diperlukan.(3) Instrumen penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian

pembelajaran dalam program pendidikan keaksaraan.(4) Evaluasi program pendidikanbkeaksaraanbdilakukan oleh Pengelola

Program, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAGIAN KETIGAPROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN


Pasal 56

(1) Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kriteria capaian pembelajaran lulusan kursus dan pelatihan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

(2) SKL digunakan sebagai pedoman pengembangan bahan ajar dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari lembaga kursus dan pelatihan.

(3) SKL kursus dan pelatihan terdiri dari atas vokasi dan nonvokasi.

39


(4) SKL kursus dan pelatihan vokasi merujuk pada kebutuhan lapangan kerja lokal, nasional dan atau internasional.

(5) SKL kursus dan pelatihan nonvokasi disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan diri peserta didik.

(6) SKL untuk tingkat internasional memiliki aturan pengakuan saling kesetaraan (mutual recognition arrangement/MRA) dengan negara mitra diatur melalui keputusan menteri.

(7) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lembaga kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan/ atau dunia kerja mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Ranah sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan penghayatan peserta didik tentang nilai dan norma yang terbentuk dari proses kursus dan pelatihan.

(2) Ranah pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan penguasaan teori dalam bidang keahlian tertentu.

(3)Ranah keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan kemampuan menerapkan sikap serta pengetahuan dalam kehidupan dan/ atau dunia kerja.

Pasal 58

(1) Deskripsi capaian pembelajaran minimal ranah sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan kemampuan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika keagamaan dalam kehidupan kerja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Deskripsi capaian pembelajaran minimal ranah pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) merupakan pengetahuan disesuaikan dengan tingkat keahlian yang dirumuskan oleh konsorsium, sub-konsorsium keahlian atau asosiasi profesi.

(3) Deskripsi capaian pembelajaran minimal ranah keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) untuk kluster, jenjang kualifikasi/KKNI, dan okupasi.

Pasal 59

40


(1) Deskripsi capaian pembelajaran sebagaimana tercakup dalam Pasal 58 menggambarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) lulusan kursus dan pelatihan.

(2) KKNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:a. Jenjang kualifikasi pada KKNI dinyatakan dari jenjang kualifikasi 1

(terendah) sampai dengan 9 (tertinggi).b. Kesetaraan antara capaian pembelajaran minimal dengan jenjang

kualifikasi adalah seperti berikut:1) Capaian pembelajaran minimal lulusan tingkat operator setara

dengan jenjang kualifikasi 1-3 pada KKNI;2) Capaian pembelajaran minimal lulusan tingkat teknisi/supervisor

setara dengan jenjang kualifikasi 4-6 pada KKNI;3) Capaian pembelajaran minimal lulusan tingkat ahli setara dengan

jenjang kualifikasi 7-9 pada KKNI.4) Capaian pembelajaran minimal untuk kursus dan pelatihan

nonvokasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Standar Isi

Pasal 60

(1) Standar Isi merupakan kriteria minimal beban belajar sesuai capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan kursus dan pelatihan;

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kurikulum dan beban pembelajaran pada satuan program kursus dan pelatihan.

Pasal 61

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bahan belajar, dan metode pembelajaran yang dilaksanakan untuk memenuhi capaian pembelajaran.

(2) Kurikulum dikembangkan dan ditetapkan oleh lembaga kursus dan pelatihan dengan mengacu SKL.

41


(3) Kurikulum kursus dan pelatihan memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan, yang terdiri atas mata diklat atau blok mata diklat pokok dan penunjang yang dikembangkan secara terintegrasi.

(4) Penetapan jumlah jam mata diklat atau blok mata diklat didasarkan pada tingkat kedalaman dan keluasan bahan belajar dan metode pembelajaran pada tiap jenjang keterampilan.

Pasal 62(3) Beban Pembelajaran adalah waktu belajar yang digunakan dalam satu

paket program pembelajaran yang terdiri atas:a. Waktu belajar teori maksimal 40%; danb. Waktu belajar praktik termasuk magang minimal 60%.

(2) Beban pembelajaran disesuaikan dengan jenis dan tingkatan kursus dan pelatihan.

Pasal 63

Jenis mata diklat atau blok mata diklat dalam kurikulum kursus dan pelatihan terdiri atas sejumlah mata diklat atau blok mata diklat pokok dan penunjang yang ditujukan untuk membentuk sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.

Standar Proses

Pasal 64

(1) Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan kursus dan pelatihan sehingga terbentuk sikap, penguasaan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan kerja.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:a. Perencanaan pembelajaran;b. Pelaksanaan pembelajaran;c. Penilaian hasil pembelajaran; dand. Pengawasan pembelajaran.

Pasal 65

(1) Pembelajaran tiap mata diklat merupakan upaya pemenuhan capaian pembelajaran mata diklat tersebut.

(2) Pembelajaran dilaksanakan di kelas dan di lingkungan kerja (work place).

42


(3) Perencanaan pembelajaran tiap mata diklat dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

(4) RPP ditetapkan dan dikembangkan oleh pendidik, baik sendiri atau bersama dalam kelompok keterampilan dan keahlian.

(5) RPP paling sedikit memuat:a. Nama program keahlian, nama mata diklat, alokasi waktu, dan

pendidik;b. Kompetensi akhir untuk tiap tahap pembelajaran;c. Bahan dan sumber belajar;d. Strategi penilaian;e. Strategi pembelajaran; danf. Deskripsi tugas yang harus dikerjakan.

Pasal 66

(1) Proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Proses pembelajaran secara umum dilaksanakan dengan urutan:a. Kegiatan pendahuluan; yang merupakan pemberian informasi yang

komprehensif tentang rencana pembelajaran, tahapan pelaksanaan, hasil asesmen proses pembelajaran sebelumnya, dan umpan balik;

b. Kegiatan inti; yang merupakan kegiatan belajar dengan penggunaan metode pembelajaran untuk mencapai kemampuan yang dirancang sesuai dengan kurikulum;

c. Kegiatan penutup; yang merupakan kegiatan penilaian dan refleksi atas suasana dan capaian pembelajaran yang telah dihasilkan, serta pemberian informasi tahapan pembelajaran berikutnya


Pasal 67

(1) Standar pendidik merupakan standar untuk pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur pada program keahlian tertentu dalam satu jenis kursus dan pelatihan.

43


(2) Standar penguji merupakan standar untuk penguji pada program keahlian tertentu dalam satu jenis kursus dan pelatihan.

Pasal 68

(1) Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendidik/ instruktur minimal memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan:a. Ijazah SMA atau yang sederajat;b. Sertifikat keahlian satu tingkatlebih tinggi dari level kompetensi yang

diajarkan; danc. Sertifikat pendidik atau instruktur.

(4) Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai pendidik melalui pengakuan pembelajaran lampau.

(5) Penguji pada kursus dan pelatihan memiliki kualifikasi:a. Kualifikasi akademik S1 atau D4 untuk kursus atau pelatihan berbasis

keilmuan;b. Kualifikasi akademik SMA atau sederajat untuk kursus atau pelatihan

bersifat teknis/ praktis; dan c. Sertifikat Penguji.

Pasal 69

(1) Tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan meliputi pengelola atau penyelenggara, tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, dan laboran.

(2) Pengelola atau penyelenggara pada lembaga kursus dan pelatihan memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat dan sertifikat pengelola.

(3) Tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat.


44


Pasal 70

(1) Setiap lembaga kursus dan pelatihan memiliki sarana penunjang proses pembelajaran yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Setiap lembaga kursus dan pelatihan memiliki prasarana penunjang pembelajaran yang meliputi ruang belajar, ruang kerja (pimpinan, pendidik, tata usaha, ruang pendaftaran), ruang tunggu, perpustakaan, ruang praktik/ unit produksi, ruang ibadah, dan toilet.

(3) Setiap lembaga kursus dan pelatihan menyediakan sarana dan prasarana untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Standar Pengelolaan

Pasal 71

(1) Pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan menerapkan prinsip otonomi secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga kursus dan pelatihan dipimpin oleh seorang pemimpin pengelola sebagai penanggung jawab operasional lembaga.

(3) Lembaga kursus dan pelatihan memiliki:a. Rencana strategis (Renstra) yang meliputi rumusan visi, misi, nilai,

tujuan, sasaran, dan program;b. Struktur organisasi dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab

masing-masing tingkatan dan unsur organisasi;c. Pedoman untuk pelaksanaan pendidikan, pengelolaan sumber daya

manusia, pengelolaan administrasi akademik dan keuangan, dan pengelolaan sarana-prasarana pendidikan; dan

d. Tata tertib yang mengatur hubungan antara sesama warga di lembaga kursus dan pelatihan serta hubungan antara warga lembaga kursus dan pelatihan dengan masyarakat.

Pasal 72

Lembaga kursus dan pelatihan dikelola atas dasar Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan penjabaran rinci dari Renstra.

45


RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Kalender pendidikan;b. Program pemasaran;c. Mata diklat yang ditawarkan pada suatu program keahlian;d. Penugasan pendidik untuk mata diklat dan kegiatan lainnya;e. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pembelajaran;f. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan belajar;g. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang

meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; danh. Jadwal penyusunan laporan tahunan tentang akuntabilitas dan kinerja

lembaga kursus dan pelatihan.Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada lembaga kursus dan pelatihan

dipertanggungjawabkan oleh pemimpin pengelola lembaga kursus dan pelatihan kepada badan hukum yang menaunginya.

Pasal 73

(1) Pengendalian lembaga kursus dan pelatihan dilakukan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Eksternal (SPME).

(2) Untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kursus dan pelatihan, pemimpin lembaga melaporkan perkembangan lembaga ke instansi pembinanya.

Standar Pembiayaan

Pasal 74

(1) Lembaga kursus dan pelatihan memiliki sumber dan pengelolaan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersumber dari penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, peserta didik, dan pihak lain yang tidak melanggar hukum.

(2) Jenis pembiayaan kursus dan pelatihan terdiri atas:a. Biaya investasi:

1) Meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pemasaran, dan modal kerja tetap;

2) Besaran biaya investasi direncanakan pada awal tahun.b. Biaya operasional:

46


1) Meliputi pengadaan alat dan media pembelajaran, gaji atau honor, tunjangan, jasa dan daya (telepon, listrik, dan air), transportasi, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, serta pajak;

2) Besaran biaya operasional direncanakan dan ditetapkan pada awal tahun.

c. Biaya personal:1) Meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;

2) Besaran biaya personal ditetapkan pada awal sebelum program kursus dan pelatihan dilaksanakan;

3) Cara memungut biaya personal ditetapkan secara tertulis;4) Komponen biaya personal terdiri atas biaya pendaftaran, biaya

kursus dan pelatihan, dan biaya ujian.(3) Lembaga kursus dan pelatihan memiliki rencana anggaran belanja yang

disusun secara periodik minimal per satu tahun.(4) Lembaga kursus dan pelatihan memiliki catatan penerimaan dan

pengeluaran biaya pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.

Standar Penilaian

Pasal 75

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada kursus dan pelatihan dilakukan oleh pendidik, lembaga kursus dan pelatihan, dan lembaga uji kompetensi.

(2) Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik berfungsi untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(3) Penilaian hasil belajar oleh lembaga kursus dan pelatihan berfungsi sebagai bagian dari penjaminan mutu kursus dan pelatihan;

(4) Penilaian hasil belajar oleh lembaga uji kompetensi berfungsi sebagai bagian dari proses sertifikasi kompetensi.

47


Pasal 76

Sasaran penilaian kemampuan peserta didik dalam suatu mata diklat atau blok mata diklat meliputi:

a. Perilaku peserta didik sebagai manifestasi penghayatan sikap;

b. Penguasaan pengetahuan; dan c. Hasil kerja sebagai manifestasi penguasaan keterampilan.

Pasal 77

(1) Bentuk penilaian hasil pembelajaran:a. Untuk kepentingan pembelajaran diatur oleh lembaga kursus dan

pelatihan;b. Untuk kepentingan sertifikasi kompetensi diatur oleh lembaga

sertifikasi kompetensi yang diakui oleh pemerintah.(2) Instrumen penilaian untuk kepentingan pembelajaran terkait dengan

mata diklat atau blok mata diklat dirumuskan dalam RPP.(3) Instrumen penilaian untuk kepentingan sertifikasi kompetensi dirancang

untuk mengukur pencapaian kompetensi dan penguasaan keterampilan peserta didik sesuai dengan standar dunia kerja.

(4) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat berbentuk tes atau nontes.

Pasal 78

(1) Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan memakai pendekatan Penilaian Acuan Norma (PAN) dan/ atau Penilaian Acuan Patokan (PAP).

(2) Pendekatan PAN digunakan untuk menilai ranah sikap.(3) Pendekatan PAP digunakan untuk menilai ranah pengetahuan dan

keterampilan.(4) Hasil penilaian menurut ayat (2) dan ayat (3) dipakai untuk menyatakan

kelulusan peserta didik dari lembaga kursus dan pelatihan.

Pasal 79

48


(1) Penjaminan mutu lembaga kursus dan pelatihan secara internal dilakukan melalui evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran.

(2) Penjaminan mutu lembaga kursus dan pelatihan secara eksternal dilakukan oleh badan akreditasi dan atau lembaga sertifikasi kompetensi.

(3) Penjaminan mutu internal disinergikan dengan penjaminan mutu eksternal.

BAGIAN KEEMPATPROGRAM PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN


Pasal 80

(1) Standar kompetensi lulusan dalam pendidikan kepramukaan merupakan kriteria capaian pembelajaran dalam pendidikan kepramukaan yang merupakan internalisasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

(2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan kedalam deskripsi yang mencakup aspek:a. Sikap;b. Penguasaan keterampilan; danc. Penguasaan pengetahuan/ keilmuan.

(3) Capaian pembelajaran kepramukaan di gugus depan yang berpangkalan di satuan pendidikan ditetapkan oleh dinas pendidikan setempat dengan mengacu pada ketentuan Kwartir Nasional.

Standar Isi

Pasal 81

(1) Standar isi merupakan kriteria minimal materi pendidikan dan pelatihan sesuai capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan kepramukaan.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:a. Kurikulum program pendidikan kepramukaan; danb. Beban pembelajaran.

Pasal 82

49


(1)Kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan diwujudkan dalam serangkaian pembelajaran, aktivitas atau kegiatan.

(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) digunakan untuk memenuhi capaian program pendidikan kepramukaan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan setempat dengan mengacu pada ketentuan Kwartir Nasional.

Pasal 83

(1) Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidkan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal .

(2) Pendidikan kepramukaan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal sebagai kegiatan ekstrakulikuler dan pada satuan pendidikan nonformal sebagai program.

(3) Pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif .

(4) Capaian pembelajaran dilakukan secara berjenjang berdasarkan golongan usia peserta didik, yaitu usia 7-10 tahun (Siaga), usia 11-15 tahun (Penggalang), usia 16-20 tahun (Penegak), dan usia 21-25 tahun (Pandega).

(5) Capaian pembelajaran dilakukan dengan berpedoman pada Satya dan Darma Pramuka.

(6) Satya dan Darma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas adalah Dwi Satya dan Dwi Darma untuk peserta didik golongan Siaga serta Tri Satya dan Dasa Darma untuk peserta didik golongan Penggalang, Penegak, Pandega, dan anggota dewasa.

(7) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dengan menggunakan pendekatan sistem among.

(8) Prinsip dasar pendidikan kepramukaan yang dimaksud pada ayat (7) di atas adalah pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan menarik dan menantang di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah putra dan putri, kemitraan dengan anggota dewasa dan kiasan dasar.

Standar Proses

50


Pasal 84

(1) Standar proses merupakan kriteria minimal proses interaksi peserta didik (anggota muda) dengan pembina (anggota dewasa) dalam menanamkan nilai-nilai bagi pembentukan dan pengembangan sikap, peningkatan keterampilan, dan pengetahuan untuk memenuhi capaian pendidikan kepramukaan.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:a. Perencanaan proses

kegiatan;b. Pelaksanaan proses kegiatan;c. Penilaianhasil proses

kegiatan; dand. Pengendalian proses

kegiatan.(3) Sebelum proses kegiatan pelatihan dilaksanakan, seorang pembina harus

menyiapkan bahan kegiatan pelatihan yang terdiri atas:a. Buku panduan;a. Talam Kerja; danb. Alat dan bahan yang digunakan.


Pasal 85

(1) Standar pendidik merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh pendidik meliputi kompetensi pedagogi, andragogi, kepribadian, sosial dan kecakapan kepramukaan.

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan anggota dewasa, yang terdiri atas pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pamong satuan karya, dan instruktur satuan karya.

(3) Anggota Dewasa yang dimaksud pada ayat (2) di atas, merupakan orang dewasa yang sekurang-kurangnya sudah menyelesaikan Kursus Orientasi Kepramukaan.

(4) Pembina Pramuka yang dimaksud pada ayat (2) di atas, merupakan pendidik yang sekurang-kurangnya sudah menyelesaikan Kursus Mahir Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KMD) dan dapat melanjutkan pendidikan ke Kursus Mahir Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KML).

(5) Pelatih Pembina pramuka yang dimaksud ayat (2) di atas, merupakan Pembina pramuka yang telah menyelesaikan Kursus Mahir Pembina

51


Tingkat Lanjutan (KML) dan sekurang-kurangnya menyelesaikan Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD) dan dapat melanjutkan pendidikan ke Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL)

(6) Pamong Satuan Karya atau Pamong Saka yang dimaksud pada ayat (2) di atas, merupakan Pembina Pramuka yang sekurang-kurangnya sudah menyelesaikan Kursus Mahir Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KMD) ditambah materi kesakaan dan wajib melanjutkan pendidikan ke Kursus Mahir Pembina Tingkat Lanjutan (KML) jenjang Penegak atau Pandega.

(7) Instruktur Satuan Karya yang dimaksud pada ayat (2) di atas, merupakan pendidik yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan kesakaannya dan sekurang-kurangnya sudah menyelesaikan Kursus Orientasi Kepramukaan.

(8) Tenaga kependidikan untuk setiap jenis pendidikan kepramukaan diatur oleh satuan pendidikan.

(9) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursus orientasi kepramukaan yang ditunjuk oleh menteri.


Pasal 86

(1) Standar sarana dan prasarana dan atribut berupa: lambang, pakaian seragam, sertifikat, lencana, bendera, panji, buku panduan, buku catatan, penggunaan teknologi informasi, alat dan bahan lainnya ditetapkan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada ketentuan Kwartir Nasional.

(2) Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada efektivitas keberlangsungan kegiatan kepramukaan untuk ketercapaian proses pembelajaran dan tujuan program.

Standar Pengelolaan

Pasal 87

(1) Pengelolaan kelembagaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan nonformal ditetapkan oleh dinas pendidikan setempat dengan mengacu pada kelembagaan gerakan pramuka.

52


(2) Pengelolaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan bagi peserta didik dilakukan pada gugus depan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah.

(3) Pengelolaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan bagi pendidik dan anggota dewasa dilakukan oleh lembaga diklat yang ditunjuk oleh Mentri Pendidikan.

(4) Program pendidikan kepramukaan wajib diadakan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada kurikulum 2013.

Standar Pembiayaan

Pasal 88

(1) Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional dan besarnya biaya pendidikan dan pelatihan kepramukaan per peserta per tahun atau disebut standar satuan biaya operasional pendidikan dan pelatihan.

(2) Biaya operasional pendidikan dan pelatihan kepramukaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari biaya operasional pendidikan dan pelatihan yang diperlukan agar dapat memenuhi standar pembiayaan secara teratur dan berkelanjutan.

(3) Standar satuan pembiayaan operasional pelatihan kepramukaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh dinas pendidikan setempat.

Standar Penilaian

Pasal 89

(1)Standar penilaian merupakan kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan keberhasilan proses pendidikan kepramukaan.

(2)Penilaian pendidikan kepramukaan dilakukan pendidik terhadap peserta didik mengacu pada Syarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan Syarat Pramuka Garuda (SPG).

(3)Penilaian capaian pembelajaran ditandai dengan tanda kecakapan berupa Tanda Kecakapan Umum (TKU) setelah selesai Standar Kecakapan Umum

53


(SKU) dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) setelah menyelesaikan Standar Kecakapan Khusus (SKK).

(4)Penilaian peserta didik dalam pendidikan kepramukaan dilakukan oleh satuan pendidikan atau gugus depan.

(5) Penilaian program pendidikan kepramukaan dalam bentuk akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.

BAB IVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Terhitung mulai tanggal 1 September 2014 pendirian dan

penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dan pelaksanaan program pembelajaran wajib memenuhi SNPPNF.

b. Bagi satuan pendidikan nonformal yang sudah didirikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih berlaku ketentuan lama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

c. Pemenuhan SNPPNF oleh satuan pendidikan nonformal melalui sistem penjaminan mutu internal, dan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal

54


MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakartapada tanggal ………….MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR...

55

sites.google.com · Web viewseseorang yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan pada satuan

Documents