-
1Selasa, 10 November 2020
Sistem Perlindungan Sosial Indonesia ke Depan: Perlindungan
Sosial Sepanjang Hayat Bagi Semua
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Disampaikan pada Lokakarya IndusriAll Indonesia Council, “Dialog
Sosial Jaminan Sosial Nasional - Perspektif SJSN di Masa Depan”
-
2
Kerangka Paparan
1. Latar Belakang2. Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Bagi
Semua3. Kelompok Lansia
v Situasi dan Kondisiv Perlindungan Sosial bagi Kelompok Lansia
dan Tantangan
v Rekomendasi Bantuan/Tunjangan Sosial bagi Lansia
3. Kelompok Usia Produktif: v Situasi dan Kondisi
v Perlindungan Sosial bagi Kelompok Usia Produktif dan Tantangan
Perluasan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan
v Rekomendasi Perluasan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan
v Rekomendasi Peranan Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP)
dalam Perluasan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan
-
3
Latar Belakang
1
-
4
Apa ituPerlindungan Sosial?
• Perlindungan Sosial didefinisikan sebagai seluruh upaya yang
bertujuanuntuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan
tantangansepanjang hayat (siklus hidup) dari guncangan dan
kerentanan sosial yang dihadapi semua warga negara.
• Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial:
Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
mencegahdan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan
sosial.
• Skema Perlindungan Sosial di Indonesia saat ini terdiri dari:•
Bantuan Sosial (skema nonkontribusi) yang didanai oleh anggaran
pemerintah
(dari pajak dan lainnya) tanpa memerlukan kontribusi dari
penerima manfaat.
• Jaminan Sosial (skema kontribusi) merupakan kontribusi
daripeserta/penerima manfaat: Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan
SosialKetenagakerjaan.
Penyandang Disabilitas
Lansia60+ tahun
Usia Kerja19-59 tahun
Usia Sekolah7-18 tahun
Usia Anak0-6 tahun
-
5
Dalam kehidupannya di sepanjang hayat, setiap individu memiliki
risiko dan tantangan...
USIA SEKOLAH• Pekerja anak• Tidak ada akses ke sekolah•
Malnutrisi• Kehilangan perawatan dari orang tua
karena migrasi dan kematian• Terbatasnya akses ke pelatihan•
Pernikahan dini dan terlalu muda
dalam mengasuh anak
USIA KERJA• Tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) maupun
setengah menganggur• Pendapatan yang tidak memadai• Hutang•
Harus merawat anak dan orang tua• Tidak memiliki akses ke penitipan
anak maupun TK• Diskriminasi gender• Perceraian atau kekerasan
domestik
LANSIA• Meningkatnya ketidakmampuan menjalani
hidup sehari-hari• Ketidakmampuan dalam bekerja• Tidak
memperoleh perawatan dari keluarga• Diskriminasi dalam angkatan
kerja• Terbatasnya akses ke kredit
USIA ANAK• Berkurangnya pertumbuhan kognitif karena kurang gizi•
Stunting• Tidak mendapatkan imunisasi• Tidak ada akses ke perawatan
sebelum dan setelah kelahiran• Kehilangan perawatan dari orang tua
karena migrasi
atau kematian
TANTANGANLINTAS USIA
(GUNCANGANEKONOMI.
BENCANA ALAM.ISU KESEHATAN
DAN DISABILITAS
-
6
…tingkat kesejahteraannya pun sangat dinamis…
Pergerakan rumah tangga antarkuantil pendapatan antara
2007-2014
Pergerakan rumah tangga diseluruh konsumsiantar kuantil
pendapatan antara 2014 dan 2015
Sumber Data: Susenas Panel 2014-2015Sumber data: Sakerti/IFLS.
2007 - 2014
Dinamika Peringkat Kesejahteraan Dinamika Peringkat
Kesejahteraan
2007 2014 2014 2015
Kuantiltertinggi
Kuantiltertinggi
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantilterendah
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantilterendah
Kuantiltertinggi
Kuantiltertinggi
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantilterendah
Kuantil 4
Kuantil 3
Kuantil 2
Kuantilterendah
-
7
Jaminan sosial
Bantuan sosial
Kelompokmenengah
Kaya
“Missing Middle”kelompok menengahyang belum memiliki
akses/belum terjangkau
Perlidungan Sosial
Kelompokrentan
Kelompokberkembang
(emerging middle income group)
Kelompokmiskin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pro
po
rsi P
op
ula
si
Program Perlindungan Sosial, terutama bagikelompok “Missing
Middle” di Indonesia masih terbatas…
Program bantuan sosial saat ini. baru menyasar kelompok
miskin.Kelompok terkaya umumnya telah memiliki akses ke Jaminan
Sosial.
-
8
Program-Program Perlindungan Sosial Saat ini
PROGRES LU/BANTU-LU
ASPD
-
9
PKH10 jutaKPM
Sembako15,2 juta
KPMRp200.000Per bulan
Banpres Jabodetabek
BST 9 jutaKPM
Di luarJabode-
tabek
Diskon50%
TagihanTarif
Listrik900 VA7,2 juta
keluarga
Gratis Tagihan
Tarif Listrik
450 VA24 juta
keluarga
PBI JKN96,4 juta
jiwa
Cakupan Program Perlindungan Sosial masa Pandemi Covid-19
(2020)
BANTUAN SOSIAL JAMINAN SOSIALDesil
6
5
4
3
2
1
Juta
28
28
27
26
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TambahanSembako4,8 juta KPM
Subsidi JKN Kelas 3
(38 juta pesertaJKN)
BLT DD
12 bulan 12 bulan 6 bulan 9 bulan 9 bulan 6 bulan 9 bulan
Kartu PraKerja
5,6 jutaindividu/
KPM
4 bulan
Rp600.000 3 bulan (April-Juni)Rp300.000 6 bulan (Juli-Desember)
dan 3 bulan untuk BLTDD (Juli-Sept)
Relaksasi IuranJamsos (bagi
seluruh pesertaBPJS), dan
Subsidi GajiPeserta BPJS
Ketenaga-kerjaan denganUpah < Rp5 juta
per bulan(bagi 15,7 juta
pekerja)
4 bulan
-
10
Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat bagi Semua
2
-
11
Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Ke DepanPerlindungan Sosial
Sepanjang Hayat Bagi Semua
(Jangka Panjang)
1. Tepat sasaran untukmelindungi mereka yang miskin dan
rentan.
2. Melindungi masyarakatyang rentan agar tidakterjatuh kembali
ke bawahgaris kemiskinan.
3. Mendorong investasisumber daya manusiautamanya
terkaitpendidikan dan kesehatan.
1. Jaminan sosial baikkesehatan maupunketenagakerjaan
harusmelindungi dari usia kerjasampai lanjut usia.
2. Idealnya fully funded oleh peserta yang
mampuberkontribusi.
Bantuan Sosial(Skema non-kontribusi)
Jaminan Sosial(Skema Kontribusi)
Melindungimasyarakat
pada seluruhsiklus
kehidupan
“”
-
12
Menuju Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Bagi Semua(Jangka
Panjang)
-
13
Kelompok Lanjut Usia
2
-
14
Situasi dan Kondisi
-
15
Populasi Penduduk Indonesia 2019
Sumber: Kalkulasi TNP2K 2020, menggunakan Susenas Maret 2019
KelompokUsia
Dibawah 40% Seluruh populasi
Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %0-6 7,609,270 49 7,976,850 51
16,196,101 49 16,952,453 517-18 12,012,699 49 12,621,116 51
27,061,663 49 28,535,475 51
19-59 28,164,216 51 27,297,963 49 76,241,785 50 76,669,802 5060+
6,114,144 54 5,129,564 46 13,426,243 52 12,223,042 48
Total 53,900,329 50 53,025,493 50 132,925,792 50 134,380,772
50
Pada 2019, sekitar 152 juta jiwa (57% dari populasi) berusia
19-59 Tahun (KelompokUsia Kerja/Produktif) dan sekitar 9,6% (25.6
juta penduduk) berusia 60 tahun ke atas.
-
16
Tingkat kemiskinan tertinggi ditemukan pada kelompok lansia
Catatan: Garis Kemiskinan Nasional per 2019 adalah 9,41% (BPS
2019)Sumber: Susenas 2019 diolah TNP2K 2020
0
5
10
15
20
25
0-4 tahun
5-9 tahun
10-14 tahun
15-19 tahun
20-24 tahun
25-29 tahun
30-34 tahun
35-39 tahun
40-44 tahun
45-49 tahun
50-54 tahun
55-59 tahun
60-64 tahun
65-69 tahun
70-74 tahun
75-79 tahun
80-84 tahun
85+
Laki-laki Perempuan Garis kemiskinan
Pe
rse
nta
seK
em
iski
na
n
ü Lansia perempuan memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi
dibandingkan laki-lakipada umur 60-74 tahun.
ü Sementara tingkat kemiskinan lansia laki-laki lebih tinggi
dibandingkan perempuanpada umur 75+ tahun.
-
17
Populasi Lansia 2019
No Kelompok LansiaJumlah(Juta)
Persentase(%)
1. Lansia Muda (60-69 Tahun) 16,38 Juta 63,82
2. Lansia Madya (70-79 Tahun) 7,10 Juta 27,68
3. Lansia Tua (80 Plus) 2,18 Juta 8,50
Total Populasi Lansia 25,66 Juta 100
• Total Penduduk Lansia 60 tahun keatas adalah 25,6 juta jiwa,
atau 9,6% total populasi Indonesia.
• 52% penduduk lansia adalah perempuan dan 48% laki laki.• 13,4%
penduduk lansia perempuan hidup sendiri.• Rasio Ketergantungan
Penduduk Lansia pada 2019 adalah sekitar 15% atau
setiap 100 penduduk usia produktif (15-59 Tahun) menanggung 15
orang lansia.
Sumber: BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia - Susenas 2019
-
18
Indonesia Secara PerlahanMenuju Menjadi Negara yang Menua
Sumber: BPS 2018
• Saat ini, Indonesia memiliki 25,6 juta penduduk lansia
(sekitar 9,6%) (BPS 2019).• Pada 2050, 25% penduduk Indonesia akan
memasuki usia lanjut (sekitar 74 juta individu)
(UN 2017).
20
15
10
5
0
25
Lansia(60+tahun)
Anak(0-4 tahun)
16,4%
19,8%
10,7%9,8%
9%8,9%
16,1%
4,5%
6,8%
8,6%7,8%
6,9%
1971 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2025 2030 2035 2040 2045
-
19
Jaminan Pensiun kebanyakan dimiliki oleh Lansia dari Kelas
Menengah Atas
Grafik Persentase Rumah Tangga dengan minimal 1 anggota dengan
jaminan pensiun
• Idealnya, seluruh populasi perlu memiliki simpanan
pensiun/masa tua, terlepas dari status ekonominya.
• Lonjakan terbesar kepemilikan pensiun hanya dapat ditemukan di
rumah tangga dari desil 8 hingga 10 status sosio-ekonomi à Hal itu
dapat diartikan bahwa memiliki simpanan pensiun adalah hal yang
mahal, karena persentase kepemilikan lebih banyak pada golongan
kelas menengah.
Sumber: Susenas 2019, diolah TNP2K 2020
0
4
8
12
16
20
Termiskin Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 5 Desil 6 Desil 7 Desil
8 Desil 9 Terkaya
Pers
enta
se ru
mah
tang
ga (%
)
Status ekonomi
-
20
Dukungan Keluarga Penting, Tetapi Apakah Cukup bagi Lansia dan
Keluarga Mampu?
Hampir 76% lansia tinggal bersama cucu dan anak-anak mereka.
Definisi Lansia: populasi dengan usia di atas 60 tahun; Sumber:
Susenas 2019 dihitung oleh TNP2K 2020
0
10
20
30
40
50
Tinggal sendiri Tinggal bersamapasangan
Tinggal bersamakeluarga
Tiga generasi Lainnya
Pers
enta
se
Perempuan Laki-laki Total
0
20
40
60
Tinggal Sendiri BersamaPasangan
BersamaKeluarga
Tiga Generasi Lainnya
Perempuan Laki-laki Total
Seluruh Populasi 40% terbawah
• Rumah tangga miskin dengan lansia, pengeluaran rata-ratanya
mencapai Rp1.856.422/bulan. Diperkirakan pengeluaran rumah tangga
dengan lansia 3% lebih tinggi daripada RT tanpa lansia.
• Ada asumsi kearifan lokal bahwa kaum lansia seharusnya diurus
oleh keluarga, tetapi realitanya hal itu merupakan tantangan
tersendiri.
Hampir 51% lansia tinggal bersama cucu dan anak-anak mereka.
-
21
Perlindungan Sosial bagi Kelompok Lansia dan Tantangan
-
22
Perlindungan Sosial bagi Lansiayang ada sangatlah terbatas
Sumber: Publikasi TNP2K 2018
• Termasuk jaminan pensiunPNS/ASN dan skemakontribusi, dapat
terlihatsekitar 12% lansia memilikiperlindungan sosial(Susenas,
2017).
• Untuk skema non-kontribusi,terlihat bahwa hanya kurangdari 2%
lansia memilkiperlindungan sosial(walaupun sejak 2019,jumlah
cakupan sedikit lebihtinggi, sekitar 1.1 juta lansiadengan
bertambahnya KPMpenerima PKH).
Sumber:Susenas 2018 & Data Administratif Program 2018,
diolah TNP2K 2018Catatan:§ Untuk program kontribusi pada kelompok
usia produktif, jangkauan berdasarkan
jumlah peserta aktif pada 2018. Untuk usia lansia, jumlah
pensiunan dari PT. TASPEN dan PT. ASABRI pada 2018 dari berbagai
sumber
-
23
Perlindungan Sosial yang Sudah Ada dengan Penerima Manfaat
Kelompok Lansia
No Program Perlindungan Sosial Jumlah Penerima Manfaat
Lansia
Bantuan Sosial/Skema Non-Kontribusi
1. Program Keluarga Harapan (PKH) 1.100.000
2 Program Bantu LU/Progres LU 30.000
Jaminan Sosial/Skema Kontribusi
1. Jaminan Pensiun untuk ASN dan Militer 3.000.000
2. Jaminan Pensiun melalui Ketenagakerjaan BPJS(Angka merupakan
anggota yang aktif yang membayar iuran -belum masuk usia pensiun
per bulan September 2019)
17.964.544
Jaminan Kesehatan Nasional/JKN
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN) per Desember 2018
13.696.937
2. Peserta Mandiri per Desember 2018 7.733.993
Sumber: Data Administratif Program 2018 dan 2019
-
24
Rekomendasi Bantuan/Tunjangan SosialBagi Lansia
-
25
Rekomendasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia untuk Lansia Ke
Depan (3 Pillar)
Sumber: Publikasi TNP2K 2018
Argentina, Brazil, Cabo Verde, China, Kyrgyzstan, Maldives,
Afrika Selatan, Thailand, Trinidad dan Tobago telah100% memberikan
perlindungan sosial bagi lansia baik melalui skema kontribusi
maupun skema non-kontribusi
(ILO, 2018).
-
26
Update Usulan Bantuan Sosial/Tunjangan Lansia(Pension-tested)
Menurut Usia 2020-2024
NoJumlah Lansia 70 Tahun ke Atas***
Nilai Manfaat per bulan
(dalam Rupiah)
Estimasi Anggaran
% PDB**Dalam Rupiah -Triliun
Dalam US$ -Miliar*
1.
7,9 juta individu200.000 18.9T 1.3 0,12
2. 300.000 28,4T 1.7 0,17
Sumber: Usulan TNP2K 2020 menggunakan Susenas 2019.Nilai Tukar
US$ 1 = Rp14.855 per 1 Okt 2020.** BPS PDB Indonesia 2019 Rp15.883
T.***Proyeksi Susenas 2019, Penerima Bantuan Lansia 7,9 juta lansia
usia 70 tahun diluar penerima bantuan komponen PKH (sekitar 1,3
jt).
Program Target Penerima Opsi Nilai Manfaat
Bantuan/Tunjangan Lansia(Non-Kontribusi)
Setiap warga negara yang berumur70 tahun ke atas dan belum
menerima jaminan pensiun lain
Rp200.000 atauRp300.000 per bulanper individu penerima
-
27
Perluasan cakupan pada kelompok lansia dan penyandang
disabilitasdapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan
nasional
dari 9,41% menjadi 6,8% hingga 7,6%*.
Perluasan cakupan pada kelompok lansia dan penyandang
disabilitas juga dapatberkontribusi pada penurunan tingkat
kemiskinan di seluruh kelompok usia.
* Catatan:
• Simulasi dilakukan TNP2K (2020) menggunakan Susenas Maret
2019..• Bansos lansia diproyeksikan menjangkau sekitar 7,9 juta
lansia di atas 70 tahun (pension tested).• Bansos penyandang
disabilitas (spesifik bagi PD di 40% terbawah usia 2-69 tahun)
diproyeksikan mencapai 7,7 juta jiwa..
8,9
7,6
8,8
7,1
8,7
6,8
0
2
4
6
8
10
Bansos lansia Bansos lansia + disabilitas di bawah 40%
Rp200.000/bulan Rp300.000/bulan Rp400.000/bulan
-
28
Kelompok Usia Produktif
3
-
29
Situasi dan Kondisi
-
30
Kelompok Usia ProduktifSusenas 2019
Sumber: Kalkulasi TNP2K 2020, menggunakan Susenas Maret 2019
Sekitar 34% penduduk usia produktif merupakan penduduk dengan
kondisikesejahteraan sosial ekonomi 40% terbawah (atau sekitar 52
juta jiwa),
51% diantaranya adalah perempuan.
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %19-29 Tahun 8.089.713 51
7.689.176 49 15.778.889 23.185.496 49 23.779.964 51 46.965.459
30-39 Tahun 7.658.244 52 7.179.760 48 14.838.004 20.536.641 50
20.441.033 50 40.977.674 40-49 Tahun 6.046.969 49 6.304.601 51
12.351.570 18.384.314 50 18.487.336 50 36.871.649 50-59 Tahun
4.708.932 52 4.417.043 48 9.125.975 14.135.335 50 13.961.469 50
28.096.804 Total 26.503.858 51 25.590.580 49 52.094.438 76.241.786
50 76.669.802 50 152.911.586
Kelompok Usia Produktif
4o% Terbawah Seluruh populasiPerempuan Laki-laki
TotalPerempuan Laki-laki
Total
-
31
Jumlah Kelompok Usia Produktif (19-59 tahun) DTKS SK 71
Sumber: DTKS-Kemensos SK 71, 2018, dikalkulasi TNP2K 2020
• Kelompok Usia Produktif (19-59 Tahun) 40% terbawah sekitar
56,3 juta jiwa.• Dari 56,3 juta jiwa tersebut, sekitar 29,8 juta
jiwa (53%) statusnya bekerja dan 26,4 juta
jiwa (47%) tidak bekerja. .
• Dari total yang bekerja, hanya 34% perempuan bekerja dibanding
dengan 66% laki-laki.
Jumlah % Perempuan % Jumlah % Perempuan %19-30 Tahun 3.669.391
67 1.834.418 33 5.503.809 6.998.122 50 6.955.040 50 13.953.162
19.456.971 31-40 Tahun 5.471.360 68 2.529.820 32 8.001.180
1.241.027 25 3.794.012 75 5.035.039 13.036.219 41-50 Tahun
6.152.272 65 3.263.995 35 9.416.267 649.301 15 3.601.847 85
4.251.148 13.667.415 51-59 Tahun 4.397.870 63 2.566.011 37
6.963.881 564.856 18 2.633.913 82 3.198.769 10.162.650 Total
19.690.893 66 10.194.244 34 29.885.137 9.453.306 36 16.984.812 64
26.438.118 56.323.255
Kelompok Usia Produktif
TotalStatus Bekerja Status Tidak Bekerja
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
-
32
Populasi Penduduk Usia Kerja Di Indonesia
Angkatan Kerja* (133,6 Juta)
Bekerja94,7%
(126,5 juta)
Formal44,3%
Informal55,7%
Pengangguran5,3%
(7,1 juta)
Bukan Angkatan Kerja** (64,4 Juta)
Sekolah(16 Juta)
Mengurus Rumah Tangga
(40,2 Juta)
Lainnya (8,1 Juta)
Sumber: BPS-Sakernas Agustus 2019, dikalkulasi TNP2K
2020Catatan: * Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun
dan lebih) yang bekerja,
atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan
pengangguran.** Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15
tahun dan lebih) yang
masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan
lainnyaselain kegiatan pribadi.
• Dari total Angkatan Kerja sebanyak 133,6 juta jiwa, sekitar
94,7% memiliki status bekerja.Ø Sekitar 5,3% (7,1 juta jiwa) tidak
bekerja/menganggur.
• Dari total Angkatan kerja yang bekerja, sekitar 55,7% bekerja
di Sektor Informal dan 44,3 % di Sektor Formal.
-
33
Mayoritas Angkatan Kerja di Indonesia Lulusan SD
• Mayoritas Angkatan Kerja (AK) hanya lulusan SD (38%), diikuti
lulusan SMA/SMK (31%), dan
lulusan Diploma dan Sarjana hanya sebanyak 12%.
• Mayoritas AK di Perkotaan memiliki ijazah SMA/SMK (38%).
• AK di pedesaan didominasilulusan SD (51%).
• Tingkat pendidikan angkatan kerja, baik di antara kelompok
laki-laki maupun perempuan didominasi lulusan SD (37% dan 40%).
• Proporsi AK perempuan yang memiliki ijazah diploma/sarjana
lebih tinggi dibandingkan laki-laki (15,8% vs 10,4%).
Tabel Kondisi Angkatan Kerja dengan Ijazah Tertinggi
0
15
30
45
60
Total Perkotaan Pedesaan Laki Perempuan
Pers
en
SD SMP SMA/K Diploma+Sarjana
Sumber: Statistik Angkatan Kerja 2019, BPS
-
34
Perlindungan Sosial Kelompok Usia Produktif dan Tantangan
Perluasan Kepesertaan
Jamsos Ketenagakerjaan
-
35
Prinsip Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
1. Menjadi hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia.
2. Mampu dan ingin membayar/berkontribusi (Ability and
willingness to pay).
3. Keberlanjutan (sustainability) dan kecukupan iuran dan
manfaat (adequacy).
4. Membuka akses pembiayaan lebih luas kepada seluruh rakyat
Indonesia.
5. Pekerja dijamin ketika mengalami kecelakaan kerja
ataumeninggal.
6. Pekerja dijamin tingkat pendapatannya pada saat bekerja
maupun pasca bekerja.
7. Berbasis gotong royong.
8. Mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
-
36
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Program JHT
• PPU: 5.7% total upah (3.7% pemberi kerja, 2% pekerja)
• PBPU: 2% sesuai kemampuanpenghasilan
• Manfaat Uang tunai lump sum (akumulasi nilai iuran +
hasilpengembangan) diberikansaat mencapai usia pensiun(termasuk
yang mengundurkan diri, PHK, tidak aktif bekerja, meninggalkan
Indonesia selamanya), meninggal, ataucacat total tetap
Program JKK
• PPU oleh pemberikerjar: 0.24%-1.74% sesuai kelp. Usaha
• PBPU: 1% sesuaikemampuanpenghasilan
• Manfaat: Santunantunai, program return to work
Program JKM
• PPU oleh pemberikerja: 0.3% total upah,
• PBPU: Rp. 6,800/ bulan
• Manfaat: Jaminan 24 juta (santunan 16.2 juta, biaya pemakaman
3 juta, santuan berkala4,8 juta) & bilameninggal bukanakibat
kecelakaankerja & telah mengiurmin 5 tahun makajaminan 12 juta
bagibeasiswa anak
Program Jaminan Pensiun
• PPU: 3% upah (2% pemberikerja, 1% pekerja)• Manfaat: Jaminan
dibayarkan
per bulan ketika memasukiusia pension, mengalamicacat total
tetap atau kepadaahli waris bagi peserta yang meninggal
v Rencana Program baru dalam Jamsos Ketenagakerjaan (UU No. 11
Tahun 2020/UU CiptaKerja): Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
v Plafon upah maximal (sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan
Pensiun/JP): Rp. 8.939.700 per 2020
v Usia Pensiun: Per 1 Jan 2019: 57 tahun dan 1 Jan 2022 menjadi
58 tahun, dst naik 1 tahun usia per 3 tahun hingga mencapai max 65
tahun
-
37
Hanya 38,5% pekerja formal (PPU-Pekerja Penerima Upah) dan hanya
0,2% pekerja informal (PBPU-Pekerja Bukan Penerima Upah)
menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
v Hanya
-
38
Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
PP 44/2015 Penyelenggaraan Program JKK dan
JKM
PP 45/2015 Penyelenggaraan
Program JP
PP 46/2015 Penyelenggaraan
Program JHT
PP 60/2015 Perubahan
Penyelenggaraan Program JHT
PP 82/2019 Perubahan
Penyelenggaraan Program JKK dan
JKM
UUD 1945Pasal 28H dan 34
UU 40/2004Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN)
UU 24/2011Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
-
39
Lima Kategori Pekerja dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Pekerja Penerima Upah
Permenaker 26/2015Permenaker 29/2015
Program JKK, JKM, JHT, JP
Pekerja Harian Lepas, Borongan dan PKWT
Sektor Usaha Jasa Konstruksi
Permenaker 44/2015
Program JKK dan JKM
Pekerja Bukan Penerima Upah
Permenaker 1/2016Permenaker 21/2017
Program JKK, JKM, JHT
Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
Permen-KP No. 18/Permen-KP/2016
Jaminan Perlindungan atas Risiko
Pekerja Migran Indonesia
Permenaker 18/2018
Jaminan Sosial bagi
(JKK, JKM, JHT)
Pekerja Penerima Upah (PPU) memiliki cakupan program jaminan
sosial ketenagakerjaan terlengkap (JKK, JKM, JHT, dan JP).
-
40
Tantangan Perluasan KepesertaanJaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1. Terlalu banyak regulasi dan inkonsistensi antar regulasi yang
ada.
2. Program Jaminan Pensiun masih belum dapat diakses oleh semua
kategori pekerja, terutama Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),
pekerja harian lepas/borongan/musiman di Jasa Konstruksi, dan
pekerja migran.
3. Sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial
ketenagakerjaan belum optimal, terutama ke segmen PBPU.
4. Ketidakpatuhan (non-compliance) pemberi kerja dalam
pendaftaran PPU ke dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan.
5. Penjangkauan kepesertaan di sektor informal masih terbatas,
padahal jumlah pekerja informal lebih banyak dibandingkan pekerja
formal.
6. Skema manfaat pasti program JP dan penarikan dini JHT yang
memiliki resiko defisit serta tidak berkelanjutan (unsustain) dalam
jangka panjang.
-
41
Tantangan Perluasan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dari
Perspektif Regulasi (1)
PPU(Pekerja
PenerimaUpah)
• PPU di skala usaha besar dan menengah memiliki cakupan program
jaminan sosial ketenagakerjaan terlengkap (JKK, JKM, JHT, dan
JP).
• PPU di skala usaha kecil dan mikro belum bisa mengakses
program JP. Pemberi kerja pada skala usaha ini tidak diwajibkan
mengikutsertakan pekerjanya pada program JP.
• PPU di semua skala usaha dapat mendaftarkan dirinya sendiri
untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi
kontribusi iuran berasal dari pekerja dan pemberi kerja.
PBPU(PekerjaBukan
PenerimaUpah)
• PBPU hanya diwajibkan menjadi peserta program JKK dan JKM.
Kepesertaan program JHT bersifat sukarela.
• PBPU belum bisa mengakses pada program JP, karena PP 45/2015
hanya mengatur kepesertaan program JP bagi PPU.
-
42
Tantangan Perluasan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dari
Perspektif Regulasi (2)
Pekerja Harian Lepas
di Jasa Konstruksi
Pekerja Migran
• Pekerja harian lepas/borongan dan/atau musiman di bidang jasa
konstruksi belum bisa mengakses program JHT dan JP.
• Pemberi kerja di bidang jasa konstruksi hanya diwajibkan
mendaftarkan pekerja harian lepasnya pada program JKK dan JKM.
• Pekerja migran belum bisa mengakses program JP. • Pekerja
migran hanya diwajibkan menjadi peserta program JKK
dan JKM. Kepesertaan program JHT bersifat sukarela.
-
43
Rencana Perluasan Cakupan Kepesertaan PBI (Penerima Bantuan
Iuran)
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ü UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memungkinkan
perluasan cakupan pembayaran iuran oleh pemerintah bagi penerima
bantuan iuran (PBI) untuk program jaminan sosial
ketenagakerjaan.
ü RPJMN 2020-2024 telah mencantumkan cakupan PBI jaminan sosial
ketenagakerjaan sebanyak 20 juta peserta.
ü Saat ini hanya ada regulasi yang mengatur PBI jaminan
kesehatan (PP 76/2015), perlu ada regulasi yang mengatur PBI
jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
44
Rekomendasi Perluasan KepesertaanJaminan Sosial
Ketenagakerjaan
-
45
Rekomendasi Perluasan KepesertaanJaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1. Menyederhanakan dan menjaga konsistensi regulasi diawali
dengan peninjauan kembali UU SJSN dan UU BPJS.
2. Meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan peserta dalam
menjalankan regulasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan
3. Mendorong dan meningkatkan kepesertaan program JHT dan JP
untuk PPU.
4. Mengembalikan mandat JHT sebagai perlindungan pada usia
pensiun sehingga tidak bisa dicairkan dini dan melakukan peninjauan
terhadap kemungkinan integrasi JHT dan JP.
5. Memperluas kepesertaan Jaminan Pensiun untuk semua kategori
peserta (PPU dan PBPU), termasuk pekerja informal dengan melakukan
revisi sejumlah peraturan yang ada.
6. Mendorong dan memperluas kepesertaan program Jamsos
Ketenagakerjaan untuk PBPU.
7. Melaksanakan mandat RPJMN 2020-2024 mengenai PBI Jamsos
Ketenagakerjaan sebanyak 20 juta peserta yang dimulai dengan kajian
dan penyusunan Rancangan PP PBI Jamsos Ketenagakerjaan.
8. Meninjau pembatasan usia hanya hingga 60 tahun bagi PBPU
untuk kepesertaan JKK, JKM, dan JHT.
-
46
Rekomendasi Umum Perluasan Kepesertaan JaminanSosial
Ketenagakerjaan Skema Hybrid 3 Pillar
100%
80%
40%• Penerima
Bantuan Iuran(PBI) JamsosKetenagakerjaan, dimulai denganPBI JKK
& JKM;
Matching Defined Contribution (MDC)/ Tambahan Kontribusi)
Target: Pekerja BPU SektorInformal (40%-80%)
Peserta Mandiri JKK, JKM, JHT dan Jaminan Pensiun
Target: Pekerja PU & PekerjaBPU yang mampu berkontribusi
(80% plus)
Bantuan/Tunjangan Lansia bagi Lansia Usia 70+ (Pension
Tested)
Pillar 1: 40% Terbawah Pillar 2: Missing Middle Pillar 3:
Mandiri (80% Teratas)
Sumber: Usulan TNP2K 2018 dan Modifikasi 2020
-
47
Rekomendasi Umum Perluasan KepesertaanJaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Skema Hybrid 3 Pillar
ü Pilar 1 à PBI Jamsos Ketenagakerjaan (dimulai dengan PBI JKK
dan JKm) sebagai insentif mengiur JHT.
Ø Target: kelompok usia produktif miskin dan rentan.
ü Pilar 2 à Tambahan Kontribusi (Matching Defined
Contribution/MDC), misalnya jika orang tua (lansia) dari usia
produktif memperoleh BansosLansia, menjadi insentif agar mengiur
JKK-JKm dan JHT.
Ø Target: kelompok usia produktif Bukan Penerima Upah (BPU)
sektor informal yang mampu dan ingin berkontribusi.
ü Pilar 3 à Perluasan Peserta Mandiri Jamsos Ketenagekerjaan
(JKK, JKm, JHT dan JP.
Ø Target: kelompok usia produktif Penerima Upah (PU) dan BPU
sektor formal dan informal yang mampu dan ingin berkontribusi.
-
48
PBI-Jamsos Ketenagakerjaan (Program JKK dan JKm)
Ilustrasi Perhitungan
1. Pekerja miskin dan rentan sekitar 29,8 juta orang (DTKS SK
71/2018).
2. Estimasi Pembiayaan PBI JKK dan JKm à 29,8 juta x Rp16.800 x
12 = Rp6T.
3. Target RPJMN 2020 – 2024 untuk PBI JKK dan JKm sebesar 20
juta pekerja miskin dan rentan.
4. Pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap di 2021 hingga
2024 à misalnya 2021 menjangkau 5 juta peserta = 5 juta x Rp16.800
x 12 bulan = Rp1 T.
-
49
Rekomendasi Peranan Serikat Buruh/SerikatPekerja dalam Perluasan
Kepesertaan
Jamsos Ketenagakerjaan
-
50
Mendorong and Meningkatkan Partisipasi SerikatBuruh/Serikat
Pekerja (SB/SP) dalam Perluasan Kepesertaan
Jamsos Ketenagakerjaan
1. Berperan aktif dalam upaya revisi beberapa regulasi untuk
perluasankepesertaan jamsos ketenagakerjaan.
2. Mendorong upaya memastikan kepatuhan (compliance) dan
penegakanhukum terkait kepesertaan jamsos ketenagakerjaan di
tingkatperusahaan, termasuk perusahaan outsourcing.
3. Bekerjasama dengan pihak terkait (BPJS Ketenagakerjaan)
dalamsosialisasi dan edukasi kepada publik dan seluruh anggota
SP/SB tentang Jamsos Ketenagakerjaan.
4. Mendorong upaya Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Program
JamsosKetenagakerjaan bagi pekerja miskin dan rentan di sektor
informal.
5. Mendorong penyederhanaan proses administrasi kepesertaan
jamsosmulai dari proses pendaftaran, pembayaran iuran, dan akses
peserta kepenerimaan manfaat.
6. Merekomendasikan terobosan perluasan kepesertaan
JamsosKetenagakerjaan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja miskin
dan rentan.
-
51
Terima kasih
Dyah LarasatiEmail: [email protected]
mailto:[email protected]