Sistematika Penulisan Karya Ilmiah

Sistematika Penulisan Karya Ilmiah

JUDUL

ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BABI. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

2. Manfaat Penulisan

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN METODOLOGI PENULISAN

A. Kajian Teoretis

B. Kerangka Berpikir

C. Metodologi Penulisan

BAB III. PEMBAHASAN (judul sesuai topik masalah yang dibahas)

A. Deskripsi Kasus

B. Analisis Kasus

BAB IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN (termasuk sinopsis gambaran umum perusahaan yang ditulis)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memuat fakta-fakta atau sebab yang relevan sebagai titik tolak dalammerumuskan masalah penulisan dan mengemukakan alasan penentuan masalah. Penulis dapat mengutip/mengemukakan pendapat para ahli, berita melalui media massa, peraturan perundang-undangan yang mendukung terhadap fakta atau fenomena yang akan ditulis. Setiap peraturan dan perundang-undangan yang dikutip tidak ada catatan kaki, sedangkan pendapat para ahli, berita melalui media massa harusdisertai catatan kaki.

B. Perumusan Masalah

Menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin dicari jawabannya. Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang dibahas, diakhir pertanyaan harus memberikan tanda tanya (?).

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan : Menyebutkan secara spesifik maksud yang ingin dicapai dalam penulisan.

2. Manfaat Penulisan : Kontribusi hasil penulisan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN METODOLOGI PENULISAN

A. Kajian Teoretis

Pemaparan beberapa teori ilmiah dan temuan-temuan lain yang dianggapperlu dan relevan dengan pokok masalah Setiap teori yang dikutip harus disertai penjelasan dan komentar penulis tentang kaitan teori tersebut dangan masalah. Sedangkan pada akhir dari semua teori-teoriyang dikutip, penulis harus memunculkan sebuah kesimpulan terkait dengan permasalahan.

B. Kerangka Berpikir

Argumentasi penulis yang didasari pada teori-teori ilmiah yang telahdikemukakan dimuka. Penelitis harus menjelaskan suatu alur kerja atau saling keterkaitan antar indikator dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti dapat untuk mengungkapkannya dapat menggunakan bantuan skema atau bagan penjelasan.

C. Metodologi Penulisan

1. Tempat dan waktu : jelaskan tempat/lokasi observasi dengan menyebutkan nama perusahaan serta alamatnya, kemudian sebutkan waktuobservasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

2. Metode :

a. Sebutkan nama metode yang digunakan (misalnya: metode deskriptif analisis).

b. Teknik pengumpulan data (misalnya: wawancara, observasi, menggunakan kuesioner).

c. Teknik Analisis Data (misalnya: memakai rumus statistik, rumus keuangan, atau model analisis lain

seperti SWOT, EOQ, EVA, ABC).

BAB III

PEMBAHASAN (judul bab ini harus sesui dengan topik yang diangkat)

A. Deskripsi Kasus

Mengidentifikasi kasus-kasus yang terdapat pada perusahaan (sesuai dengan kekhususan bidang ilmu penulis). Kasus yang diidentiftkasi dimulai dengan kasus sederhana sampai pada kasus kompleks dan rumit sesuai dengan urgensi fenomena yang diangkat pada perumusan masalah.Kasus yang diangkat merupakan kasus yang ditemukan di perusahaan danpenulis terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan pihak perusahaan(guna menjamin kesahihan kasus). Kasus-kasus yang bersifat rahasia tidak disarankan untuk dibahas oleh penulis. Kasus yang diangkat dapat berupa point-point uraian penjelasan atau berupa tabel, diagram dan sebagainya.

B. Analisis Kasus

Penulis melakukan pengkajian terhadap kasus yang dipilih sesuai urgensi permasalahan dan berusaha mengkaitkan dengan konsep teori dan temuan-temuan lain yang dianggap perlu. Untuk mendapatkan solusi/pemecahan terhadap kasus yang dibahas, penulis dapat juga menggunakan model-model analisis seperti analisis SWOT, EOQ dan sebagainya sesuai kebutuhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti harus meyimpulkan hasil temuan dari analisis kasus dalam bentuk point-point penting secara jelas dan tepat (tidak boleh menulis simpulan diluar kasus yang dianalisis). Berangkat dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran-saran yang berguna terkait dengan kasus yang telah dianalisis (untuk jangka pendek, menengah dan panjang) terutama ditujukan kepada perusahaan yang ditulis dan kegunaannya bagi perkembangan IPTEK. Pada bab ini antaraKesimpulan dan Saran masing-masing dijadikan sub-bab tersendiri.

ATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T. yang telah mencurahkan segala karunia dan hidayah-Nya dan tak lupa Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammmad S.A.W. sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian kualitatif yang berjudul “STRATEGI RUMAHTANGGA NELAYAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN (Studi Kasus Nelayan Desa Teluk Setibul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.)”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................ i

DAFTAR ISI............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULAN.............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah ...................................................................... 5

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..................................... 5

1.3.1 Tujuan Penelitian................................................................. 5

1.3.2 Manfaat Penelitian.............................................................. 5

1.4 Kerangka Teoretis......................................................................... 6

1.5 Metode Penelitian......................................................................... 24

1.5.1 Lokasi Penelitian ................................................................ 24

1.5.2 Subyek Penelitian................................................................ 25

1.5.3 Jenis dan Sumber Data........................................................25

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.................................................. 26

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.......................27

BAB III HASIL PENELITIAN................................................................. 29

BAB IV PENUTUP..................................................................................... 32

DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 35

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya pesisir dan kelautan adalah asset yang penting bagi Indonesia. Dengan luas laut 5,8 juta Km2, Indonesia sesungguhnya memiliki sumberdaya perikanan laut yang besar dan beragam. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut di Indonesia adalah 6,7 juta ton pertahun dari berbagai jenis ikan, udang dan cumi-cumi. Apabila potensi ini diperkirakan kedalam nilai ekonomi berdasarkan harga satuan komoditi perikanan, maka akan diperoleh nilai sebesar US $ 15Miliar (Dahuri, 1996).

Jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 juta jiwa. Pada saat ini setidaknya terdapat 2 juta rumahtangga yang menggantungkan hidupnya pada sector perikanan. Dengan asumsi tiap rumahtangga nelayan memiliki 6 jiwa maka sekurang-kurangnya terdapat 12 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya seharihari pada sumberdaya laut termasuk pesisir. Mereka pada umumnya mendiami daerah kepulauan, sepanjang pesisir termasuk danau dan sepanjang aliran sungai. Penduduk tersebut tidak seluruhnya menggantungkan hidupnya dari kegiatan menangkap ikan akan tetapi masih ada bidang-bidang lain seperti usaha pariwisata bahari, pengangkutan antar pulau, danau dan penyeberangan, pedagang perantara atau eceran hasil tangkapan nelayan, penjaga keamanan laut , penambangan lepas pantai dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan laut dan pesisir.

Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan kata lain, masyarakat nelayan adalah masyarakat paling miskin dibanding anggotamasyarakat subsisten lainnya (Kusnadi, 2002). Suatu ironi bagi sebuah Negara Maritim seperti Indonesia bahwa ditengah kekayaan lautyang begitu besar masyarakat nelayan merupakan golongan masyarakat yang paling miskin.

Pemandangan yang sering dijumpai di perkampungan nelayan adalah lingkungan hidup yang kumuh serta rumah-rumah yang sangat sederhana.Kalaupun ada rumah-rumah yang menunjukkan tanda-tanda kemakmuran (misalnya rumah yang megah dan berantena parabola), rumah-rumah tersebut umumnya dipunyai oleh pemilik kapal, pemodal, atau renteniryang jumlahnya tidak signifikan dan sumbangannya kepada kesejahteraan komunitas sangat tergantung kepada individu yang bersangkutan. Disamping itu, karena lokasi geografisnya yang banyak berada di muara sungai, lingkungan nelayan sering kali juga sudah sangat terpolusi.

Sejak dahulu sampai sekarang nelayan telah hidup dalam suatu organisasi kerja secara turun-temurun tidak mengalami perubahan yangberarti. Kelas pemilik sebagai juragan relatif kesejahteraannya lebih baik karena menguasai faktor produksi seperti kapal, mesin alat tangkap maupun faktor pendukungnya seperti es, garam dan lainnya. Kelas lainnya yang merupakan mayoritas adalah pekerja atau penerima upah dari pemilik faktor produksi dan kalaupun mereka mengusahakan sendiri faktor atau alat produksinya masih sangat konvensional, sehingga produktivitasnya tidak berkembang, kelompok inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan (Pangemanan dkk, 2003). Rumahtangga nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang lebih komplek dibandingkan dengan rumahtangga pertanian.

Rumahtangga nelayan memiliki ciri-ciri khusus seperti pengunaan wilayah pesisir dan lautan ( common property ) sebagai faktor produksi, adanya ketidakpastian penghasilan, jam kerja yang harus mengikuti siklus bulan yaitu dalam 30 hari satu bulan yang dapat dimanfaatkan untuk melaut hanya 20 hari sisanya mereka relatif menganggur. Selainitu pekerjaan menangkap ikan adalah merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan umumnya karena itu hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki,hal ini mengandung arti anggota keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh.

Kemiskinan bukanlah masalah yang baru, namun pada akhir-akhir ini kembali muncul ke permukaan sebagai akibat dari laju pertumbuhan ekonomi yang mendorong terjadinya kesenjangan yang semakin melebar antara “si kaya” dan “si miskin” (Hermanto, 1995). Problem kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari pembangunan suatu bangsa. Kemiskinan merupakan side effect dari lajunya

pembangunan nasional tanpa ada maksud untuk menciptakannya (Dahuri, 1994).

Berbagai usaha penanggulangan telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Misalnya masalah pengelolaan dalam pemanfaatan sumberdaya laut, pemerintah telah membuat peraturan yangtercantum dalam perundangan yang ada, seperti UU No.9 Tahun 1985, Keputusan Menteri Pertanian No.185, Kepres 23 Tahun 1982, peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya mengatur tentang pembatasan alat-alat tangkap yang merusak sumberdaya laut, pembatasan dan pengaturanzona penangkapan ikan berdasarkan skala usaha dan alat tangkap yang digunakan, pengaturan izin usaha kepada nelayan-nelayan asing, izin pembudidayaan laut, dan pengaturan system pemasaran ikan (Hermanto, 1995). Selain itu, pemerintah telah membentuk Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan serta masalah kemiskinan nelayan. Keberadaan DKP diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat kelautan dan perikanan, terutama masyarakat nelayan. yang selama ini menjadi korban pembangunan. Namun dalam perjalanannya, ternyata keberadaan DKP dengan program-programnya, khususnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) hingga saat ini belum mampu menciptakan nelayannelayan tangguh dan sejahtera. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan yang digunakan oleh para akademisi, LSM dan birokrat dalam melaksanakan program pembangunan, terlebih program yang hanya bersifat proyek jangka pendek (Solihin, 2005).

Dari permasalahan di atas, maka pertanyaan pokok yang diajukan dalampenelitian ini adalah “Bagaimana masyarakat nelayan bertahan hidup ditengah keadaan yang serba miskin?”. Hal inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu mengetahui kondisi kemiskinan padamasyarakat nelayan dan mengidentifikasi usaha-usaha rumahtangga nelayan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah mengenai kemiskinan pada masyarakat nelayan dan strategi yang

dilakukan oleh rumahtangga nelayan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut. Secara lebih rinci permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan?

2. Bagaimana strategi rumahtangga nelayan dalam berusaha mengatasi factor-faktor penyebab kemiskinan tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan dan mengidentifikasi usaha-usaha rumahtangga nelayan dalam mengatasi faktorfaktor penyebab kemiskinan tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak akademisi yang tertarik pada masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi rumahtangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan. Bagi penulis, kegunaan penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan dan usaha-usaha untuk memberdayakannya. Selain itu, bagi pembuat kebijakan (pemerintah, khususnya pemerintah daerah) penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mempertimbangkan pendekatan yang tepat dalam usaha penanggulangan kemiskinan nelayan, sehingga programprogram atau proyek-proyek yang ditawarkan bagi masyarakat nelayan benarbenar efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sedangkan bagi masyarakat nelayan sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam usaha memperbaiki kesejahteraan hidup para nelayan.

1.4 Kerangka Teoretis

1.4.1 Pendekatan Teoritis

1.4.1.1Karakteristik Umum Masyarakat Nelayan

Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Menurut Setyohadi (1998), nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulaidari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu ataujukung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peralatan tangkapnya yang sekarang dikenal sebagai anak buah kapal (ABK). Di samping itu juga nelayan dapat diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di tambakdan keramba-keramba di pantai.

1.4.1.2 Stratifikasi Masyarakat Nelayan

Menurut Soekanto (2002), setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yangbersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, misalnya, maka mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihakpihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda secara vertikal.

Menurut Kusnadi (2000), dengan mengamati pola-pola penguasaan asset produksi, seperti modal, peralatan tangkap, dan pasar, akan mudah mengidentifikasi adanya pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan. Perbedaan-perbedaan kemampuan ekonomi diantara lapisan-lapisan sosial itu diwujudkan dalam ketimpangan pemilikan barang-barang kekayaan. Di bagianbagian tertentu dari kampung nelayan, biasanya ada satu-dua rumah yang dibangun megah. Sementara itu, kondisi rumah-rumah disekitarnya adalah sebaliknya. Jenis rumah pertama dapat diidentifikasi sebagai rumah pemilik perahu, pedagang ikan, sedangkan jenis rumah yang terakhir adalah milik nelayan

miskin. Gejala demikian merupakan gejala yang paling kasat mata dalam kehidupan di kampung-kampung nelayan.

Rumah-rumah yang megah dan perhiasan emas yang dikenakan dalam penampilan sehari-hari adalah harta kekayaan yang biasa diperlihatkan orangorang kaya. Sebaliknya, rumah yang sederhana, tidak adanya perhiasan dan banyaknya hutang ke berbagai pihak adalahbentuk dari ketiadaan harta yang bisa diperlihatkan oleh orang-orangmiskin kepada masyarakat.

1.4.1.3 Tipologi Nelayan

Tipologi dapat diartikan sebagai pembagian masyarakat ke dalam golongan-golongan menurut kriteria-kriteria tertentu. Mengacu kepadaSatria (2001), kriteria dalam tipologi masyarakat nelayan dapat dilihat berdasarkan kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada) maupun budaya. Dua hal tersebut (teknologi dan orientasi budaya) sangat terkait satu sama lain. Nelayan kecil mencakup barbagai karakteristik, ketika seorang nelayan belum menggunakan alat tangkapyang maju, pada umumnya diiringi oleh beberapa karakteristik budaya seperti lebih berorientasi subsistensi. Sementara itu, nelayan besardicirikan oleh skala usaha yang besar, baik kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armadanya, mereka berorientasi pada keuntungan (profit oriented), dan umumnya melibatkan sejumlah buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan organisasi kerja yang semakin kompleks. Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi tersebut juga semakin hierarkhis. Wilayah operasinya pun semakin beragam.

Satria (2002), menggolongkan nelayan menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi. Keempat tingkatan nelayan terbut adalah:

1. Peasant-fisher atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Umumnya nelayan golongan ini masih menggunakan alat tangkap tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.

2. Post-peasant fisher dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapannya karena mempunyai daya tangkap lebih besar. Umunya, nelayan jenis ini masih beroperasi diwilayah pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan sudahmeluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja.

3. Commercial fisher, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dariburuh hingga manajer. Teknologi yang digunakan pun lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya.

4. Industrial fisher, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri dinegara-negara maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatanyang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu, dan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan bekuyang berorientasi ekspor.

Menurut Mubyarto, et al (1984), berdasarkan stratifikasi yang ada pada masyarakat nelayan, dapat diketahui berbagai tipologi nelayan, yaitu:

1) Nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain tanpa ia sendiri harus ikut bekerja.

2) Nelayan kaya B, yaitu nelayan yang memiliki kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal.

3) Nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekarjakan tenaga dari luar keluarga.

4) Nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan

bekerja lain baik untuk ia sendiri atau untuk isteri dan anak-anaknya.

5) Nelayan pandega atau tukang kiteng.

1.4.1.4 Hubungan Antar Tipe Nelayan

Menurut Satria (2002), hubungan antar tipe nelayan dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron-klien merupakan institusi jaminan ekonomi. Hal ini terjadi karena nelayan belum menemukan alternatif institusi yang menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka. Masyhuri (2001), menggambarkan bahwa pada saat hasiltangkapan kurang baik, nelayan kekurangan uang. Pada akhirnya, ia melepas barang-barang yang mudah dijual dengan harga lebih murah kepada patron. Selanjutnya, nelayan akan mencari hutang kepada patron dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan yang hanya akan dijual kepada patron dengan harga lebih rendah dari hargapasar.

Selain itu Kusnadi (2002), menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berupa penangkapan ikan oleh berbagai tipe nelayan tidak jarang menimbulkan konflik sosial antar kelompok masyarakat nelayan dalam memperebutkan sumberdaya perikanan di daerah perairan mereka. Konflik sosial, baik terbuka maupun laten antar kelompok masyarakat nelayan dalam memperebutkan sumberdaya perikanan dapat berlangsung di berbagai daerah pesisir.

1.4.2 Kemiskinan Nelayan

1.4.2.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa pengertian. Menurut Hermanto dkk. (1995), kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan akan pangan. Sedangkan Mangkuprawira (1993) menjelaskan bahwa kemiskinan sering disebut pula sebagai ketidak berdayaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok baik materi maupun bukan materi. Materi dapat berupa pangan, pakaian, kesehatan dan papan. Sedangkan bukan materi berbentuk kemerdekaan, kebebasan hak asasi, kasih sayang, solidaritas, sikap hidup pesimistik, rasa syukur dan sebagainya.

Menurut Setiadi (2006), kemiskinan merupakan masalah struktural dan multi dimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, asset danlain-lain. Dimensi-dimensi kemiskinan pun muncul dalam berbagai bentuk, seperti (a) tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan hidup mereka secara layak, termasukakses informasi. (b) tidak terintegrasinya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, sehingga mereka teralinasi dari dinamika masyarakat; (c) rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak dan (d) rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk asset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, perumahan, pemukiman dan sebagainya.

Ellis (1983) dalam Darwin (2002), menyebutkan bahwa dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, dan politik. Kemiskinan ekonomi adalah kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ekonomi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum. Sedangkan kemiskinan relatif adalah seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu.

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan akibat kekurangan jaringan social dan struktur yang tidak mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Penyebabnya antara lain karena factor internal yaitu hambatan budayasehingga disebut kemiskinan kultural. Sedangkan factor eksternal diakibatkan oleh birokrasi dan peraturan resmi yang berakibat mencegah seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang di derita masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatanyang sebenarnya tersedia bagi mereka, seperti kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, pendidikan, komunikasi, perlindungan hukum dari pemerintah, dan lain-lain. Sedangkan kemiskinan politik adalah kurangnya akses kekuasaan yang dapat menentukan alokasi sumberdaya untuk kepentingan sekelompok orang atau sistem sosial.

Menurut Soemardjan (1997), ditinjau dari sudut sosiologi kemiskinan dapat dilihat dari pola-polanya, yaitu:

1. Kemiskinan Individual, kemiskinan ini terjadi karena adanya kekurangankekurangan yang disandang oleh seorang individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari lembahkemiskinan. Mungkin individu itu sakit-sakitan saja, sehingga tidak dapat bekerja yang memberi penghasilan. Mungkin juga ia tidak mempunyai modal financial atau modal keterampilan (skill) untuk berusaha. Mungkin juga ia tidak mempunyai jiwa usaha atau semangat juang untuk maju di dalam kehidupan. Individu demikian itu dapat mederita hidup miskin dalam lingkungan yang kaya. Namun bagaimanapun, kalau individu itu dikaruniai jiwa usaha yang kuat atau semangat juang yang tinggi niscaya ia akan menemukan jalan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif, untuk mengetahui kemiskinan relatif ini perlu diadakan perbandingan antara taraf kekayaan material dari keluarga-keluarga atau rumahtangga-rumahtangga di dalam suatu komunitas tertentu. Dengan perbandingan itu dapat disusun pandangan masyarakat mengenai mereka yang tergolong kaya dan relatif miskin didalam komunitas tersebut. Ukuran yang dipakai adalah ukuran pada masyarakat setempat (lokal). Dengan demikian suatu keluarga yang di suatu daerah komunitas dianggap relative miskin dapat saja termasuk golongan kaya apabila diukur dengan kriteria di tempat lain yang

secara keseluruhan dapat dianggap komunitas atau daerah yang lebih miskin.

3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan ini dinamakan struktural karena disandang oleh suatu golongan yang ”built in” atau menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat. Di dalam konsep kemiskinan struktural ada suatu golongan sosial yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa usaha yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan. Salah satu contoh dari golongan yang menderita kemiskinan struktural yaitu nelayan yang tidak memiliki perahu. Di dalam golongan ini banyak terdapat orang-orang yang tidak mungkin hidup wajar hanya dari penghasilan kerjanya, akibatnya mereka harus pinjam dan selama hidup terbelit hutang yang tak kunjung lunas.

4. Kemiskinan Budaya, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatumasyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup banyak sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kemiskinan ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi, jiwa usaha dan dorongan social yang diperlukan untuk menggali kekayaan alam di lingkungannya dan menggunakannya untuk keperluan masyarakat.

Lewis (1966), memahami kemiskinan dan ciri-cirinya sebagai suatu kebudayaan, atau lebih tepat sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga. Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan juga sekaligus merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis dan berciri kapitalisme. Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Kurang efektifnyapartisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utamamasyarakat, merupakan salah satu ciri terpenting kebudayaan kemiskinan. Ini merupakan masalah yang rumit dan merupakan akibat dari berbagai faktor termasuk langkanya sumberdaya-sumberdaya ekonomi, segregasi dan diskriminasi, ketakutan, kecurigaan atau

apati, serta berkembangnya pemecahan-pemecahan masalah secara setempat. Rendahnya upah, parahnya pengangguran dan setengah pengangguran menjurus pada rendahnya pendapatan, langkanya harta milik yang berharga, tidak adanya tabungan, tidak adanya persediaan makanan di rumah dan terbatasnya jumlah uang tunai. Semua kondisi ini tidak memungkinkan adanya partisipasi yang efektif di dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Sebagai respon terhadapnya, kita temui di dalam kebudayaan kemiskinan tingginya hal gadai menggadaikan barang-barang pribadi, hidup dibelit hutang kepada lintah darat setempat dengan bunga yang mencekik leher, munculnya sarana kredit informal yang secara spontan diorganisasikan dalam ruang lingkup tetangga, penggunaan pakaian dan mebel bekas, dan adanya pola untuk sering membeli dalam jumlah kecil-kecilan sehari-harinya sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan.

1.4.2.2 Ciri Kemiskinan Nelayan

Menurut Hermanto (1995), kemiskinan pada masyarakat nelayan dapat dicirikan oleh pendapatan yang berfluktuasi, pengeluaran yang konsumtif, tingkat pendidikan keluarga rendah, kelembagaan yang ada belum mendukung terjadinya pemerataan pendapatan, potensi tenaga kerja keluarga (istri dan anak) belum dapat dimanfaatkan dengan baik, dan akses terhadap permodalan yang rendah.

Menurut Kusnadi (2002), ciri umum yang dapat dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat

nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas pemukiman. Kampung-kampung nelayan miskin akan mudah diidentifikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana,berdinding anyaman bambu, berlantai tanah berpasir, beratap daun rumbia, dan keterbatasan pemilikan perabotan rumahtangga adalah tempat tinggal para nelayan buruh atau nelayan tradisional. Sebaliknya, rumah-rumah yang megah dengan segenap fasilitas yang memadai akan mudah dikenali sebagai tempat tinggal pemilik perahu, pedagang perantara atau pedagang berskala besar dan pemilik toko. Selain gambaran fisik, kehidupan nelayan miskin dapat dilihat dari tingkat pendidikan anak-anak mereka, pola konsumsi sehari-hari dan tingkat pendapatannya. Karena tingkat pendapatan nelayan rendah, maka adalah logis jika tingkat pendidikan anak-anaknya juga rendah.

Banyak anak nelayan yang harus berhenti sebelum lulus sekolah dasar atau kalaupun lulus, ia tidak akan melanjutkan pendidikannya ke sekolah lanjutan pertama. Disamping itu, kebutuhan hidup yang palingmendasar bagi rumahtangga nelayan miskin adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Kebutuhan dasar yang lain, seperti kelayakan perumahan dan sandang dijadikan sebagai kebutuhan sekunder. Kebutuhan akan pangan merupakan prasyarat utama agar rumahtangga nelayan dapat bertahan hidup.

1.4.2.3. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan

Menurut Pangemanan dkk. (2003), ada banyak penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan, seperti kurangnya akses kepada sumbersumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdayaalam. Selain itu dapat pula disebabkan karena faktor-faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan-alasan lainnya seperti kurangnya prasarana umum di wilayah pesisir, lemahnya perencanaan spasial yang mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor pada satu kawasan, polusi dan kerusakan lingkungan.

Menurut Kusnadi (2000), faktor-faktor yang menyebabkan semakin terpuruknya kesejahteraan nelayan sangat kompleks, yaitu:

1. Faktor alam yang berkaitan dengan fluktuasi musim ikan. Jikamusim ikan atau ada potensi ikan yang relatif baik, perolehan pendapatan bisa lebih terjamin, sedangkan pada saat tidak musim ikannelayan akan menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor alamiah ini selalu berulang setiap tahun.

2. Faktor non alam, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketimpangan dalam pranata bagi hasil, ketiadaan jaminan sosial awak perahu, dan jaringan pemasaran ikan yang rawan terhadap fluktuasi harga, keterbatasan teknologi pengolahan hasil ikan, dampak negatif modernisasi, serta terbatasnya peluang-peluang kerja yang bisa di akses oleh rumahtangga nelayan. Kondisi-kondisi aktual yang demikiandan pengaruh terhadap kelangkaan sumberdaya akan senantiasa menghadapkan rumahtangga nelayan ke dalam jebakan kekurangan.

Menurut Suyanto (2003), faktor yang menyebabkan kondisi kesejahteraan nelayan tidak pernah beranjak membaik, yaitu : Pertama, berkaitan dengan sifat hasil produksi nelayan yang sering kali rentan waktu atau cepat busuk. Bagi nelayan tradisional yang tidak memiliki dana dan kemampuan cukup untuk mengolah hasil tangkapan mereka, maka satu-satunya jalan keluar untuk menyiasati kebutuhan hidup adalah bagaimana mereka menjual secepat mungkin ikanhasil tangkapannya ke pasar. Bagi nelayan miskin, persoalan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa memperoleh uang dalam waktu cepat, meski seringkali kemudian mereka harus rela menerima pembayaran yang kurang memuaskan dari para tengkulak terhadap ikan hasil tangkapan mereka. Di komunitas nelayan manapun, jarang terjadinelayan bisa menang dalam tawarmenawar harga dengan tengkulak karenasecara struktural posisi nelayan selalu kalah akibat sifat hasil produksi mereka yang sangat rentan waktu. Kedua, karena perangkap hutang. Akibat irama musim ikan yang tidak menentu dan kondisi perairan yang overfishing, maka sering terjadi keluarga nelayan miskin kemudian harus menjual sebagian atau bahkan semua asset produksi yang mereka miliki untuk menutupi hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tak kunjung usai.

1.4.3 Strategi Rumahtangga Nelayan

Konsep strategi dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenaisuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara harfiah pengertian strategi adalah berbagai kombinasi dari aktivitas dan pilihan-pilihan yang harus dilakukan orang agar supaya dapat mencapai kebutuhan dan tujuan kehidupannya (Barret, et all. dalam Aristiyani, 2001). Crow dalam Dharmawan (2003) mengartikan strategi sebagai seperangkat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Konsep strategi ini merupakan bagian dari pilihan rasional, dimana dalam teori tersebut dikatakan bahwa setiap pilihan yang dibuat individu, termasuk pemilihan suatu strategi dibuat berdasarkan perimbangan rasional dengan mempertimbangkan untung rugi yang akan diperoleh. Rumahtangga menunjuk pada sekumpulan orang yang hidup satu atap, tetapi tidak selalu memiliki hubungan darah. Setiap anggota dalam rumahtangga memiliki kesepakatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya secara bersama-sama. Hal ini senada

dengan apa yang diungkapkan Manig dalam Dharmawan seperti dikutip Lestari (2005), bahwa rumahtangga adalah grup dimana orang-orang tinggal bersama dalam satu atap dan menggunakan dapur yang sama, berkontribusi dalam pengumpulan pendapatan serta memanfaatkan pendapatan tersebut untuk kepentingan bersama. Dalam rumahtangga, semua modal dan barang diatur oleh kepala rumahtangga yang bertindaktanpa pamrih demi kepentingan bersama. Meskipun ada pembagian pekerjaan yang berdasarkan jenis kelamin dan umur, namun, semuanya bekerja untuk kepentingan bersama. Masing-masing anggota rumahtanggaakan berkontribusi sesuai dengan peran, tanggungjawab dan kemampuannya.

Menurut Sitorus (1999) dalam Ihromi (1999), strategi ekonomi keluarganelayan miskin menunjuk pada alokasi potensi sumberdaya rumahtangga secara rasional kedua sektor kegiatan sekaligus, yaitu sektor produksi dan sektor non produksi. Di bidang produksi, rumahtangga nelayan miskin menerapkan pola nafkah ganda, yaitu melibatkan sebanyak mungkin potensi tenaga kerja rumahtangga di berbagai kegiatan ekonomi pertanian dan luar pertanian, baik dalam status berusaha sendiri maupun status memburuh. Sektor non produksi atau lembaga kesejahteraan asli merupakan bagian penting dalam strategi ekonomi rumahtangga nelayan miskin. Sekalipun sifatnya tidak rutin, keterlibatan anggota rumahtangga di lembaga kesejahteraan asli dapatmemberikan manfaat ekonomi yang penting bagi rumahtangga, secara langsung maupun tidak langsung. Penerimaan dari lembaga arisan, memungkinkan rumahtangga nelayan miskin untuk dapat membiayai kebutuhan yang memerlukan biaya cukup besar, antara lain perbaikan rumah, biaya sekolah anak, pesta (ritus), dan modal usaha. Penerimaan tersebut tidak saja membantu rumahtangga nelayan miskin dalam mengatasi konsekuensi kemiskinan (berupa kekurangan konsumsi) tetapi pada tingkat tertentu juga dapat mengatasi penyebab kemiskinan berupa kekurangan modal produksi.

Menurut Kusnadi (2000), strategi nelayan dalam menghadapi kemiskinana dapat dilakukan melalui:

1. Peranan Anggota Keluarga Nelayan (istri dan anak). Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota rumahtangga nelayan (istri dan anak) merupakan salah satu dari strategi adaptasi yang harus ditempuh untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

2. Diversifikasi Pekerjaan Dalam menghadapi ketidakpastian penghasilan, keluarga nelayan dapat melakukan kombinasi pekerjaan.

3. Jaringan Sosial Melalui jaringan sosial, individu-individu rumahtangga akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai atau memperoleh akses terhadap sumberdaya yang tersedia di lingkungannya.Jaringan sosial memberikan rasa aman bagi rumahtangga nelayan miskindalam menghadapi setiap kesulitan hidup sehingga dapat mengarungi kehidupan dengan baik. Jaringan sosial secara alamiah bisa ditemukandalam segala bentuk masyarakat dan manifestasi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Tindakan sosial-budaya yang bersifat kreatifini mencerminkan bahwa tekanan tekanan atau kesulitankesulitan ekonomi yang di hadapi nelayan tidak direspon dengan sikap yang pasrah. Secara umum, bagi rumahtangga nelayan yang pendapatan setiapharinya bergantung sepenuhnya pada penghasilan melaut, jaringan social berfungsi sangat strategis dalam menjaga kelangsungan kehidupan mereka.

4. Migrasi,Migrasi ini dilakukan ketika di daerah nelayan tertentu tidak sedang musim ikan dan nelayan pergi untuk bergabung dengan unit penangkapan ikan yang ada di daerah tujuan yang sedang musim ikan. Maksud migrasi adalah untuk memperoleh penghasilan yang tinggi dan agar kebutuhan hidup keluarga terjamin.

Dalam waktu-waktu tertentu, penghasilan yang telah diperoleh, merekabawa pulang kampung untuk diserahkan kepada keluarganya, tetapi kadang kala penghasilan itu dititipkan kepada teman-temannya yang sedang pulang kampung. Apabila di daerahnya sendiri telah musim ikan, atau keadaan hasil tangkapan nelayan setempat mulai membaik, merekapun akan kembali ke kampung halaman dan mencari ikan didaerah asalnya.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif,yang berusaha menggambarkan usaha-usaha masyarakat nelayan dalam mengatasi kemiskinan melalui metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman yang berkembang diantara orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menggambarkan kompleksitas permasalahan penelitian dan untuk menghindari keterbatasan pembentukan pemahaman yang diikat oleh suatu teori tertentu dan yanghanya berdasar pada penafsiran peneliti. Melalui metode studi kasus,peneliti berusaha menangkap realitas sosial secara holistik dan mendalam tentang permasalahan penelitian.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di daerah di Desa Teluk Setimbul Kecamatan Meral Provinsi Kepulauan Riau.

Dimana Kecamatan Meral berbatasan dengan :

ü Sebelah utara berbatas dengan : Selat Melaka

ü Sebelah barat berbatas dengan :Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis

ü Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Karimun

ü Sebelah timur berbatas dengan : Kecamatan Tebing

1.5.2 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan key informan untuk mendapatkan informasi yang akurat.Key informan disini adalah :

1. Ketua atau Kepala keluarga.

2. Anggota pelaksana atau unit-unit keluarga :

1) Seluruh jumlah anggota keluarga.

2) Berakal sehat.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan sosiologis, dengan metode kualitatif dimana data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui wawancara mendalam, wawancara sambil lalu, dan pengamatan.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dalam wawancara di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder adalah data yang sudah diolah oleh instansi terkait dalam hal ini Kantor Camat Meral, Kantor Lurah Kecamatan Meral, Desa, serta data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian tentang :

- Biodata responden

- Jumlah penduduk yang ada di lokasi penelitian

- Batas-batas wilayah penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Hal yang di observasi yaitu keadaan pemukiman danaktivitas-aktivitas yang dilakukan dan sistem sosial yang terdapat di dalamnya.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan observasi penelitian yakni masyarakat desa Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Meral pada umumnya terdiri dari dataran sebesar 80% dan berbukit besar 20% dengan ketinggian rata-rata 3 meter diatas permukaan laut, dimana kecamatan Meral terletak di Kabupaten KarimunProvinsi Kepulauan Riau.

Dimana Kecamatan Meral berbatasan dengan :

ü Sebelah utara berbatas dengan : Selat Melaka

ü Sebelah barat berbatas dengan : Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis

ü Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Karimun

ü Sebelah timur berbatas dengan : Kecamatan Tebing

2.2 Luas Kecamatan

Luas wilayah Kecamatan Meral Seluas kurang lebih 760 Km2 dan terdiridari beberapa pulau kecil yang belum berpenghuni yang berjumlah 22 pulau.

2.3 Jumlah kelurahan

Kecamatan Meral terbagi atas 4 kelurahan dan satu desa yang terdiri dari 40 RW dan 153 RT, yaitu sebagai berikut :

No Kelurahan/ desa RW RT

1 Kelurahan Baran 10 44

2 Kelurahan Meral Kota 11 50

3 Kelurahan Sungai Raya 8 25

4 Kelurahan pasir Panjang 7 22

5 Desa pangke 4 12

Jumlah 40 153

2.4 Data / Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sampai dengan sekarang ini adalah sebanyak : 55.482 Jiwa yang terdiri dari :

ü Laki-laki = 29.093 Jiwa

ü Perempuan = 26.389 Jiwa

Dengan jumlah KK 7.926 KK

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Identitas Responden

Tema penelitian ini adalah “STRATEGI RUMAHTANGGA NELAYAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN (Studi Kasus Nelayan Desa Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.)”Kecamatan Meral yang mempunyai berbacam etnis, yaitu melayu, cina, plores, minang, jawa. Etnis yang diminan didesa ini adalah etnis Melayu.

1. Responden Berdasarkan Umur

Responden yang diteliti yaitu penduduk desa teluk setimbul yang terletak di kecamatan meral kabupaten Karimun Kepulauan Riau, dimanaumur 17 tahun keatas sudah berumah tangga dan mempunyai anak rata-rata lebih dari dua.

2. Responden Berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk desa teluk setimbul memiliki bermacam ragam agamayaitu agama islam, Kristen, budha dan banyak berpenduduk asli yaitu penganut agama budha.

3. Responden Bedasarkan Pendidikan

Masyarakat teluk setimbul kecamatan meral rata-rata tidak bersekolahkarena menurut sejarah desa tersebut dahulu mereka menghabiskan banyak waktu dilautan dan sudah menerima perubahan atau untuk mendapatkan pendidikan yang layak apalagi dahulu belum ada prasaranapendidikan yang lengkap seperti sekarang ini.

4. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Mayoritas masyarakat teluk setimbul kecamatan Meral bekerja sebagai nelayan dan hanya sebagian kecil yang bekerja di perusahaaan-perusahaan swasta seperti PT pembuatan kapal-kapal, hanya dapat bagian buruh skill.

5. Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Masyarakat desa teluk setimbul kebanyakan memiliki anak lebih dari dua dan mayoritas anaknya tidak berpendidikan dan hanya tamat SMA yang paling tinggi jarang sekali mngenyam bangku perkuliahan dan kebanyakan anaknya bekerja dibawah usia dini.

6. Responden Bedasarkan lama Menetap

Mayoritas masyarakat desa teluk setimbul adalah masyarakat pribumi yaitu orang asli yaitu orang mantang/ orang laut dimana sudah lama menetapa didaerah tersebut dari turun menurun.

7. Responden berdasarkan Alat tangkap dan Armada yang di miliki

Masyarakat desa teluk setimbul menggunakan alat tangkap ikan yaitu berupa jarring, bubu atau pento (alat untuk menangkap kepiting) dan alat tranfortasi yang dugunakannya adalah perahu dan hanya sebagian menggunakan pompon (kapal yang menggunakan mesin).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Teluk Setimbul tidak terlepas dari adanya berbagai faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan tersebut berupa fluktuasi musim tangkapan, factor ini telah menyebabkan ketidakpastian hasil tangkapan para nelayan, sehingga pada saat sedang tidak musim menangkap ikan para nelayan sangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Rendahnya sumberdaya manusia nelayanyang dicirikan dengan rendahnya tingkat pendidikan keluarga nelayan menyebabkan susahnya nelayan untuk mengakses peluang-peluang kerja yang tersedia, khususnya peluang kerja di luar sektor perikanan.

Eksploitasi pemodal berupa ikatan penjualan kepada bakul tertentu dengan harga jauh di bawah harga pasar menyebabkan semakin kecilnya hasil pendapatan nelayan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Ketimpangan sistem bagi hasil juga telah menyebabkan nelayan semakinterpuruk karena sistem bagi hasil yang berlaku hanya menguntungkan pihak juragan saja, sehingga menambah kesenjangan ekonomi antara pemilik perahu dan buruh nelayan.

Selain itu, penerapan motorisasi pada perahu-perahu nelayan, di satusisi memiliki keuntungan yaitu dapat menghemat waktu, energi, dan kegiatan penangkapan ikan tidak lagi bergantung pada arah angin, sehingga para nelayan dapat lebih intensif untuk pergi melaut. Namundi sisi lain, penerapan motorisasi tersebut telah menyebabkan tersisihnya kelembagaan ekonomi (TPI), sehingga para nelayan yang dulunya dapat melakukan kegiatan lelang terbuka di TPI, kini tidak dapat lagi melaksanakannya karena mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada para bakul yang menjadi langgannya. Hal ini telah menyebabkan semakin tingginya ketergantungan para nelayan terhadap para pemodal (bakul). Faktor ini sangat dominan dalam menyebabkan kemiskinan nelayan di Desa Teluk setambul kerena selain menyebabkan tersisihnya kelembagaan ekonomi, motorisasi juga erat kaitannya dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga BBM tidakdi di barengi dengan kenaikan harga hasil produksi nelayan, sehinggamenyebabkan semakin susahnya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa hal yang dapat diusulkan sebagai saran adalah:

1) Perlu dibangun pelabuhan kecil agar perahu-perahu dari daerah lain dapat mendaratkan dan menjual ikannya di daerah Limbangan. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjang kemajuan ekonomi Desa.

2) Perlu dibentuk kelompok-kelompok nelayan dan kegiatan pendampingan, baik oleh petugas penyuluhan, LSM, dan lain-lain, agarnelayan dapat dikoordinir dalam wadah organisasi.

Contoh Makalah Karya Tulis Tentang Pasar Tradisional dan Pasar Modern

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman menuntut keefisienan dan keefektifan dalam semua bidang. Keberadaan modernisasi yang tentu dipahami juga akibat desakan kekuatan kapitalis modern mendorong berdirinya pasar modern di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Dalam jangka waktu singkat,para pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa memanjakan konsumen dengan berbagai hal positif terkait kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yangkian beragam, kualitas produk yang makin meningkat, dan harga yang makin murah karena adanya persaingan.

Tetapi, meskipun kontribusi pasar modern terhadap pertumbuhan industri ritel di Indonesia menguntungkan konsumen, pertumbuhan ritel modern ternyata mendatangkan persoalan tersendiri berupa kian tersingkirnya hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dalam negeri dari meja makan masyarakat Indonesia. Pasar modern memiliki standar kualitas yang tak mampu dipenuhi oleh hasil pertanian Indonesia, sehingga untuk kebutuhan pangan yang sebenarnya sudah adadi Indonesia, seperti daging, sayur, dan buah pun, harus didatangkandari luar negeri agar mampu memenuhi standar kualitas mereka.

Di sisi lain, nasib pasar tradisional yang menjadi saluran distribusi utama hasil pertanian rakyat Indonesia, saat ini berada di ujung tanduk karena tak mampu bersaing dengan pasar modern. Padahal tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepadapasar tradional. Ketika dilanda krisis ekonomi, pasar tradisional

mampu menjadi penopang hidup sebagian masyarakat Indonesia, baik yang berprofesi sebagai pedagang, maupun para petani yang hanya mampu memasarkan hasil pertaniannya lewat pasar rakyat ini. Dengan semakin tergerusnya pasar tradisional berimbas pada para pemasok lokal yang pada umumnya tidak bisa masuk ke pengecer besar.

Pertumbuhan pasar modern terbukti membahayakan posisi pasar tradisional dan ritel-ritel tradisional lain di sekitarnya.. Sebagaiakibat kebijakan Pemda yang mengijinkan pembangunan banyak pasar modern, menurut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), sejak tahun 2004, delapan pasar di Jakarta tutup karena ditinggalkanpembelinya dan overhead cost cukup tinggi, yaitu pasar Blora, Cilincing, Cipinang Baru, Kramat Jaya, Muncang, Prumpung Tengah, Sinar Utara dan Karet Pedurenan. Pedagang yang menganggur diperkirakan sedikitnya mencapai 2.100 pedagang. Pedagang yang bertahan sampai saat ini mengalami penurunan omzet hingga 75 persen.Sedangkan pasar-pasar tradisional lain di wilayah Jakarta, tingkat huniannya hanya 40-60% serta ditinggalkan pembelinya. Catatan APPSI menyebutkan, dari keseluruhan 151 pasar tradisional di Jakarta, terdapat 51 pasar yang berdekatan dengan pasar modern dan yang berdekatan dengan hipermarket ada 45 pasar, dengan rata-rata radius kedekatan kurang dari 2,5 km. Contohnya pasar Mede dan Pasar Pondok Pinang, Pondok Indah berdekatan dengan Carrefour dan Giant Lebak Bulus. Di Cempaka Mas, Carrefour berdekatan dengan Pasar Cempaka Putih, Pasar Gembrong dan Pasar Sumur Batu. Di Depok, dalam radius lima kilometer dari terminal Depok terdapat tiga pasar tradisional (Pasar Kemiri Muka, Pasar Depok Jaya dan Pasar Lama) dan disekitar itu pula di bangun 5 pasar modern (Margocity, Depok Town Square, Plaza Depok, Mall Depok, dan ITC Depok ).

Banyak kasus yang terjadi bukan hanya di Jakarta, tetapi hampir seluruh wilayah di Indonesia pasar tradisional dan pasar modern mengalami hal serupa. Hingga tahun 2006, berdasarkan data AC Nielsenpasar di Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 31,4 % per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut hingga 8,1 % per tahun. Hasil penelitian TN. Sofres di Hongkong, meskipun pasar tradisional tetap bertahan tetapi terjadi penurunan jumlah pelanggan. Ini diakibatkan adanya promosi yang dilakukan pasar modern yang sangat gencar.

Padahal Hongkong telah menerapkan regulasi tata wilayah pendirian pasar modern tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional.

Sangatlah mengenaskan ketika pasar tradisional harus dihadapkan padapasar modern “face to face” dan lebih tragis lagi hampir tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada pasar tradisional, berakibat pada kian menajamnya kesenjangan sosial. Pemerataan pendapatan takkan tercapai jika media utama aktivitas perekonomian rakyat ekonomi lemah, dibiarkan tersisih. Pemberdayaan pasar tradisional sebagai wadah ekonomi mikro mutlak diperlukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, fenomena perkembangan dan dampak pasar modern di Indonesia perlu diangkat menjadi sebuah karya tulis untuk mendeskripsikan konsep pasar tradisional ke depan untuk melawan arus perkembangan pasar modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yangakan diangkat adalah :

1. Mendeskripsikan dampak pasar modern terhadap kondisi pasar tradisional dan perekonomian Indonesia.

2. Menjelaskan model pengembangan pasar tradisional ditengah merebaknya pasar modern di Indonesia.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional dan kondisi perekonomian Indonesia.

2. Memberikan solusi model pengembangan pasar tradisional ditengah merebaknya pasar modern di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Manfaat praktis

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan serta memperbanyak informasi mengenai fenomena pertumbuhan pasar modern serta pengaruhnya terhadap pasar tradisional dan perekonomianIndonesia.

2. Manfaat teoritis

Bagi kalangan akademisi, karya tulis ini diharapkan dapat memperkayadan memberikan sumbangan wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori dan kebijakan ekonomi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu :

a. BAB I terdiri atas pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II mengkaji telaah pustaka yang berisi tentang pasar tradisional, pasar modern, dan regulasi yang mengatur tentang keduanya.

c. BAB III terdiri atas pendekatan penulisan, sasaran penulisan, sumber kajian, prosedur penulisan, dan sistematika penilisan karya ilmiah.

d. BAB IV membahas mengenai analisis dampak perkembangan pasar modern serta model pengembangan pasar tradisional agar mampu bertahan dalam persaingan dengan pasar modern.

e. BAB V merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Perkembangan Pasar

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Seiring dengan perkembangan jaman, pasar mengalami perkembangan baik secara fisik (bangunan) dan non fisik (pelayanan).Pasar berkembang menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi karenafaktor modernisasi. Istilah pasar tradisional dan pasar modern pun muncul kepermukaan. Keberadaan pasar yang kumuh, becek dan sempit mulai terlupakan dengan kehadiran pasar modern di tengah – tengah masyarakat.

Pasar modern adalah pasar yang dikelola oleh manajemen modern, umumnya terdapat di perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Di pasar modern, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan, dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar modern antara lain supermarket, mall, mini market, shopping centre, department store, dan sebagainya. Barang yang di jual memiliki variasi jenis yang beragam dan mempunyai kualitas yang relatif lebihterjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai barang persediaan di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki labelharga yang pasti ( tercantum harga sebelum dan setelah pajak). Pasar

modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya alat pendingin udara. (jurnal pengkajian koperasi dan ukm, 2006)

B. Kondisi Pasar Tradisional dan Kondisi Pasar Modern

1) Kondisi Pasar Tradisional.

Saat ini ada lebih dari 13.000 pasar tradisional di Indonesia. Disana berkumpul lebih dari 12,6 juta pedagang setiap harinya. Jika setiap pedagang memiliki empat anggota keluarga, maka ada sekitar 50juta orang terkait pasar tradisional. Itu belum termasuk pemasok dankonsumen yang bertransaksi di pasar tradisional itu. Umumnya pasar tradisional dikunjungi oleh konsumen golongan menengah ke bawah. Berbeda dengan supermarket, kebanyakan pasar tradisional merupakan milik pemda. Pemda di Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasar yang menangani dan mengelola pasar tradisional. Dinas ini mengelola pasarmiliknya sendiri atau bekerja sama dengan swasta.

Sudah menjadi kebiasaan bagi Dinas Pasar untuk menentukan target penerimaan tahunan untuk setiap pengelola pasar, yang lazimnya meningkat setiap tahun. Kegagalan untuk memenuhi target umumnya berdampak pada pergantian kepala pengelola pasar. Karena itu, tidaklah mengherankan bila didapati banyak kepala pasar yang lebih mencurahkan perhatian pada tugas untuk memenuhi target pemungutan retribusi daripada upaya pengelolaan pasar dengan baik.

Pemerintah seyogianya menyediakan dan memelihara infrastruktur layanan yang memadai bagi para pengguna jasa, yakni kenyamanan berdagang dan kebersihan lingkungan pasar. Namun seperti banyak dikeluhkan pedagang, kasus pencurian barang dagangan di kios dan kondisi pasar yang kotor dan kurang sirkulasi udara telah menjadi kendala sehari-hari di pasar tradisional. Keberadaan kumpulan PKL yang menjadi ”pasar saingan” bagi pasar tradisional terdapat di hampir setiap lokasi pasar tradisional. Para PKL yang menggelar dagangan di depan pasar sampai bahu jalan seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas dan turut menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyaman berbelanja di pasar tradisional.

Pembenahan pasar tradisional perlu dilakukan, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Pasar sehat telah diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand bekerjasama dengan swastasejak tahun 2002. Dengan tujuan memberi kewenangan kepada pihak swasta dalam hal ini badan pengembangan kota metropolitan Bangkok membangun secara bertahap ribuan pasar tradisional menjadi pasar yang sehat. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pasar sesuaidengan undang-undang kesehatan. Berdasarkan standar dari Departemen Kesehatan Thailand, pasar sehat mempunyai tiga kelompok indikator yaitu: lingkungan sehat, makanan yang aman dan perlindungan konsumen. Dan pada tahun 2004, 75 % pasar di Kota Bangkok telah memenuhi syarat sebagai pasar sehat ( 1.138 dari 1.505 pasar).

Salah satu model pasar sehat yang sudah memperoleh pengakuan dari Departemen Kesehatan Thailand adalah Rangsit Healthy Market. Sejak berdirinya pasar Rangsit Market pada tahun 1973 merupakan pasar tradisional, dan walaupun dikelola dengan manajemen modern, sifat tradisional masih dipertahankan mulai dari bentuk bangunan, produk makanan tradisional, buah dan sayur produk lokal. Pengelolaan ditangani sepenuhnya oleh swasta dibawah pengawasan Departemen Kesehatan Thailand. Setiap pasar harus memenuhi kriteria manajemen lingkungan sehat, perlindungan konsumen, serta setiap pedagang mendapatkan fasilitas air bersih dan pencegahan kecelakaan dan kebakaran hanya dengan membayar 50 bath sehari.

Diantara berbagai kendala yang dihadapinya, pasar tradisional tetap memiliki keunggulan dibanding pasar modern. Yaitu adanya kepuasan psikologis yang didapat konsumen pasar tradisional melalui proses tawar menawar dan potongan harga pada pelanggan setia serta rasa kekeluargaan dengan saling bertegur sapa. Selain itu juga terdapat item-item produk khas pasar tradisional yang tak dapat disajikan di pasar modern, seperti jajanan khas dan produk-produk agro yang masihfresh langsung dari petani.

2) Kondisi Pasar Modern

Dimulai pada era 90-an, pertumbuhan pasar modern berkembang pesat. Bahkan berkembang semakin tidak terkendali pada 2000-an. Pasar modern tidak hanya merambah masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Mereka kini mulai ekspansi ke masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi ini mengakibatkan ruang bersaing pedagang pasar tradisional terus menyempit.

Pasar modern didirikan di tempat-tempat strategis di tengah kota, didekat pasar tradisional atau bahkan menempel pasar tradisional, serta memberikan berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja bagi para pembelinya. Pasar modern memberikan nilai lebihbagi pembeli, tak hanya mendapatkan barang kebutuhan, melainkan jugamenciptakan kebutuhan itu sendiri, melalui konsep wisata belanja danprestise sebagai trademark. Apalagi kini pengecer modern sudah mampumenyaingi harga pasar tradisional yang sebelumnya dikenal murah. Akses langsung terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan, sehingga pasar modern mampu menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, pedagang pasar tradisional dengan skala kecil dan mata rantai pemasaran yang panjang.

Kemampuan menarik konsumen tersebut, dalam perkembangannya telah menjadi kekuatan sendiri bagi para pelaku usaha ritel modern. Pemasok menjadi sangat tergantung kepadanya. Sehingga para peritel modern membuat banyak persyaratan perdagangan yang terkesan dipaksakan (Lampiran I). Karena posisi pemasok lemah, maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dalam perpektif persaingan usaha, selama persyaratan perdagangan diberlakukan sama terhadap semua pelaku usaha pemasok (tidak diskriminatif), tidak berdampak terhadap pelaku usaha ritel modern pesaing yang dipasok, dan tidak mengganggu mekanisme pasar (mendistorsi pasar) secara keseluruhan, maka persyaratan perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1999. Dari gambaran ini, maka sekali lagi tampak bahwa permasalahan hubungan pemasok-ritel modern lebih menyangkut kepada munculnya ketidaksebandingan posisi tawar antara pemasok dan peritel modern.

Kondisi yang kompleks akibat ritel modern ini, sesungguhnya telah terjadi di berbagai Negara dunia. Dan mereka memilih pendekatan perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil ritel. Misalnya Thailand yang memberlakukan undang-undang ritel Royal Decree for Retail Act yang berisi aturan zona, jam buka, harga barang, dan jenis ritel. Thailand memberlakukan UU ini setelah berlangsung lima tahun, para pengusaha hipermarket di negara Gajah Putih itu mengklaim bahwa bisnisnya berhasil memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat mencapai sedikitnya 20.000 orang tenaga kerja. Tetapi pada periode yang sama, sebanyak 20 pasar tradisional yang ada di Bangkokdan sekitarnya hanya tersisa dua gerai karena nasibnya sama dengan sejumlah usaha ritel kecil, menengah dan koperasi yang tergilas olehritel raksasa, dan pengangguran yang ditimbulkan mencapai 300.000 orang.

Dengan adanya UU tersebut maka Bangkok memiliki zona perdagangan eceran. Misalnya southwest zone [zona barat daya], southeast zone [zona tenggara], northeast zone [zona timur laut] sehingga dapat ditarik garis vertikal dan horizontal untuk menentukan zona satu, dua, tiga, empat dan lima. Setiap zona diperuntukkan bagi format ritel tertentu agar tidak terjadi ketimpangan persaingan usaha ritel. Salah satu isi dari UU ritel Thailand yakni penerapan zona atau tempat usaha satu jenis ritel, seperti hipermarket berada pada zona empat atau lima, sedangkan zona satu hingga tiga hanya diperuntukkan untuk warung tradisional, grosir dan supermarket. Aturan zona juga melarang pusat perbelanjaan atau toko berskala besar pada daerah padat arus lalu lintas.

Model pemberdayaan usaha kecil ritel di Thailand dilakukan antara lain dengan mendirikan perusahaan negara atau BUMN nonprofit Allied Retail Trade Co.(ART Co) dengan modal kerja sekitar US$9,1 juta. Perusahaan tersebut bertugas melakukan pembelian barang dari pabrikan dan kemudian disalurkan kepada jaringan toko-toko kecil danwarung tradisional lainnya. Sehingga harga barang di pasar tradisional bisa lebih murah daripada di pasar modern. Bank di Thailand juga memberi kemudahan kredit bagi toko tradisional yang memodernisasi toko.

Di beberapa Negara lain pun model perlindungan dan pemberdayaan tersebut juga terus dilakukan misalnya saja Perancis yang membuat peraturan melarang lokasi hipermarket di tengah kota, untuk mengatasi semakin tergusurnya warung kecil di negara itu karena keberadaan ritel yang besar. Di Perancis, hanya ada satu Carrefour di luar kota. Malaysia juga membuat peraturan distribution fair trade guna melindungi pasar tradisional. Dengan regulasi-regulasi tersebut, maka akan dapat mengendalikan ekspansi pasar modern.

C. Kebijakan Pemerintah Mengenai Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Dalam sidang UNCTAD (United Nation Conference On Trade Distribution)telah dibahas masalah pendirian bisnis ritel kelas kakap. Dalam sidangnya menyebutkan bahwa negara berkembang harus berhati – hati dan selektif dalam pendirian bisnis ritel besar. Juga harus mempersiapkan terlebih dahulu lokasi ritel lokal (pasar tradisional)dengan pembukaan atau pembangunan ritel luar negeri (pasar modern).

Thailand telah mengeluarkan Royal Degree for Retail Act dan memilikiBUMN yang menjadi fasilitator antara bisnis ritel kelas teri hingga kelas kakap. Dan masih banyak negara – negara lain yang telah memberikan keberpihakan terhadap pasar tradisional di negaranya (Jepang, Australia, Singapura. Prancis, Kanada, AS, Selandia Baru). Sedangkan di Indonesia, Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern belum mengakomodasi kepentingan pasar tradisional. Malah, isi pasal-pasalnya rancu serta cenderung melegitimasi tumbuh suburnya pasar modern.

Salah satu peraturan yang rancu dapat dilihat dalam pasal 3 ayat (1)yang menyebutkan “Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.” serta ayat (2) yang mengatur batasan luas lantai

penjualan Toko Modern. Padahal dalam era otonomi daerah, dimana masing-masing daerah menginginkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) instan bagi daerahnya, tak jarang pemerintah daerah mengambil jalan pintas untuk menambah pendapatan dengan menjual perijinan. Aturan ini juga masih kurang memadai untuk melindungi zona pasar tradisional.. Dalam pasal 18 menyebutkan, pasar modern yang sudah berdiri tidak perlu dibongkar. Padahal kalaupun sudah berdiri, seharusnya direlokasi ke border city (di luar kota) dan harus jauh dari pasar tradisional yang ada.

Terlebih lagi, jauh sebelumnya pada tahun 2000, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan liberalisasi ritel dengan mengeluarkan bisnisritel dari daftar terlarang Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Keputusan Presiden No 96/2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup DanBidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi PenanamanModal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Kebijakan ini ditunjang oleh kebijakan lainnya, yakni Keputusan Menkeu No. 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, yang di dalamnya antara lain mencabut ketentuan pembatasan pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal dan bursa efek, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menkeu No. 1055/KMK.013/1989. Melalui kebijakan ini, maka seluruh saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, termasuk perusahaan ritel, boleh dimiliki oleh pihak asing. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya pembatasan kepemilikan dalam ritel skala besar oleh perusahaan asing.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dampak Perkembangan Pasar Modern

1) Pasar Modern Memberikan Kenyamanan dan Prestise Bagi Konsumen

Keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Tidak hanya di kota metropolitan tetapisudah merambah sampai kota kecil setingkat kecamatan di tanah air. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman denganberbagai fasilitas dan harga yang menarik. Pasar-pasar modern menyediakan barang-barang bermutu tinggi dengan harga pasti, dan kadang-kadang menawarkan diskon. Terlebih lagi, mereka menawarkan aneka pilihan sistem pembayaran, mulai dari kartu kredit hingga pendanaan untuk barang-barang yang lebih besar. Tempat pembelanjaan juga bersih, terang, dan memiliki fasilitas yang berfungsi dengan baik seperti toilet, tempat makan, dan tempat parkir yang luas.

2) Keunggulan Kompetitif Pasar Modern Merebut Pelanggan Pasar Tradisional.

Pasar modern dan pasar tradisional bersaing di sektor yang sama yaitu industri ritel. Di satu sisi, pasar modern dikelola dengan tangan profesional dan fasilitas yang serba lengkap. Sedangkan di sisi yang lain pasar tradisional masih terkungkung pada masalah klasik, pengelolaan yang masih jauh dari profesional, hingga ketidaknyamanan dalam berbelanja.

Ritel modern mampu menyediakan segala kebutuhan dengan harga yang relatif tidak kalah dengan pasar tradisional dari segala jenis barang, dengan kualitas bisa lebih baik. Kalau selama ini pasar tradisional dianggap unggul dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk banyak komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang jauhlebih baik skala ekonomis pengecer modern yang cukup luas dan akses langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya para pedagang pasar tradisional, mereka umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai terkikis.

Dulu, keunggulan pasar tradisional juga didapat dari lokasi. Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat. Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang memburu lokasi-lokasi potensial. Dengan semakin marak dantersebarnya lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan lokasi juga akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber keunggulan yang berkelanjutan.

Hasil riset AC Nielsen menyatakan bahwa pada tahun 2005 penjualan produk kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional kembali mengalami penurunan sebesar 2 % sehingga pangsa pasarnya pada tahun 2005 menjadi hanya 67,6 %. Survei atas 51 kategori produk barang kebutuhan sehari-hari menunjukkan pangsa pasar tradisional termakan ritel modern berformat minimarket. Sedangkan hasil survei Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) menyebutkan bahwa satu pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, serta sejenisnya membunuh 20 warung disekitarnya. Sementara untuk hipermarket jika jaraknya 2 km dari pasar tradisional bisa menurunkan omset antara 20% hingga 40%. Di Bandung, APPSI Jawa Barat mengeluhkan bahwa omzet pedagang pasar tradisional menurun rata-rata 40%, sejak hypermarket hadir di kota Bandung.

3) Pasar Modern Mengeksploitasi Pemasok (Supplier)

Persoalan berikutnya dari industri ritel terkait dengan ketidakseimbangan posisi antara pemasok dengan pelaku usaha ritel. Ritel modern telah menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Dalam manajemen rantai pasokan produk sampai ke konsumen, ritel modern kini menjadi bagian yang sangat menentukan, karena kemampuannya mendatangkan konsumen sangat besar. Kekuatan pemasok semakin bertambah lemah karena persaingan antar mereka sendiri juga terjadi dengan sangat ketat, sementara peritel modern di satu wilayah tidak memiliki banyak pesaing. Akibatnya, peritel modern dapat dengan leluasa menggunakan kekuatan pasarnya.

Pertama, barang yang dijual di pasar modern perlu melewati seleksi yang ketat, dimana pemasok kecil yang tidak mampu memenuhi standar

kualitas, biaya penyimpanan barang, dan tidak dapat menyanggupi jangka waktu pembayaran yang lebih panjang daripada pengusaha ritel tradisional, akan ditolak. Di titik ini saja, banyak pemasok lokal tak memenuhi syarat untuk masuk ke pasar modern. Sementara itu, pasar tradisional mulai ditinggalkan pembelinya, sehingga para pemasok lokal ini dengan sendirinya kehilangan konsumen.

Jika para pemasok tersebut telah lolos persyaratan standar kualitas,mulailah para peritel modern tersebut menerapkan berbagai persyaratan perdagangan (trading terms), sehingga pemasok berpotensimenjadi lahan eksploitasi bagi peritel modern. Maka muncullah kemudian yang dikenal sebagai listing fee, minus margin, fixed rebate, term of payment, regular discount, common assortment cost, opening cost/new store dan penalty (Tabel 2). Bahkan dalam perkembangannya, trading terms tersebut telah berubah menjadi sebuahbagian pemasukan sendiri bagi para peritel. Hasil penelusuran KPPU dalam kasus Carrefour Indonesia, misalnya memperlihatkan bahwa hipermarket asal Prancis itu sepanjang 2004 mampu meraih pendapatan lain-lain (other income) hingga Rp 40,19 miliar. Perolehan dari listing fee terbesar, mencapai Rp 25,68 miliar. Sedangkan dana dari kepesertaan minus margin (jaminan pemasok bahwa harga jual produk paling murah) Rp1,98 miliar, dan sisanya Rp12,53 miliar berasal daripembayaran syarat dagang.

4) Pasar Modern Meningkatkan PDB, tetapi Menyebabkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ritel merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Pada tahun 2003, potensi pasar bisnis ritel mencapai sekitar Rp. 600 Trilyun. Kontribusi sektor ritel terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 20%. Dilihat dari kuantitas, dari sekitar 22, 7 juta jumlah usaha di Indonesia sebanyak 10.3 juta atau sekitar 45% merupakan usaha perdagangan besar dan eceran. Aprindo menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua setelah sektor pertanian, yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan menyerap sebesar 18,9 juta orang.

Adapun perkembangan terakhir komposisi industri ritel Indonesia digambarkan dalam survey yang dilakukan oleh AC Nielsen dalam tahun 2004-2005 (Lampiran I). Data survey ini memperlihatkan bahwa secara kuantitas, jumlah pelaku usaha ritel tradisional jauh diatas jumlah pelaku usaha ritel modern dengan selisih kuantitas yang sangat signifikan. Namun, omset ritel modern berada di kisaran Rp 50-60 triliun per tahun, dengan omset sisanya sekitar Rp 550-600 triliun dari ritel tradisional, maka sangat jelas bahwa omset ritel modern tersebut jauh diatas ritel tradisional (KPPU:2007).

Berbagai jenis ritel modern telah memusatkan kekuatan modal besar pada satu orang atau kelompok dagang. Hal ini membuat persaingan menjadi tidak seimbang dengan pasar-pasar tradisional yang selama ini menjadi salah satu penggerak roda kegiatan perekonomian di suatuwilayah serta merupakan salah satu sarana publik yang mendukung dan membangun kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penguasaan pasar oleh ritel modern lambat laun akan meningkatkan penumpukan kapital pada golongan ekonomi menengah keatas, sehingga pemerataan ekonomi tidak tercapai. Penyebab utama ketimpangan distribusi pendapatan adalah sangat tidak meratanya kepemilikan aset(kekayaan, sumber daya, atau faktor produksi).

5) Investasi Asing dalam Pasar Modern Dapat Mengurangi Devisa

Terdapat banyak penyebab dari pesatnya pertumbuhan pasar modern di Indonesia. Dorongan pertama lahir dari munculnya kebijakan yang pro terhadap liberalisasi ritel, antara lain diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya lagi pembatasan kepemilikan dalam industri ritel. Akibatnya, pelaku usaha di industri ini terus bermunculan. Bahkan perkembangan terakhir memperlihatkan munculnya sinyal akan masuknya peritel asing dalam segmen ritel yang selama ini terlarang bagi penanaman modal asing (PMA) seperti di minimarketdan convenience store. (KPPU:2007)

Padahal, dampak investasi asing dalam jangka panjang dapat mengurangi penghasilan devisa, baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal. Neraca transaksi berjalan bisa memburuk karena adanya impor besar-besaran atas barang-barang setengah jadi dan barang modal, sedangkan neraca modal makin memburuk dikarenakan adanya pengiriman kembali keuntungan, hasil bunga, royalti, biaya-biaya jasa manajemen, dan dana-dana lainnya kenegara asalnya. (Todaro & Smith,2003: 173)

Sebaliknya, bila pasar tradisional sanggup berjaya di Indonesia, maka akan berpengaruh positif bagi neraca pembayaran Indonesia. Apabila mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanja di pasar tradisional, maka invasi pasar modern akan mampu ditahan. Produk-produk lokal berkualitas tinggi yang saat ini dijual di pasarmodern bisa dialihkan menjadi komoditas ekspor. Sedangkan kebocoran akibat pelarian dana-dana dalam negeri ke luar negeri dapat ditekan.

B. Model Pengembangan Pasar Tradisional

Setelah usaha ritel kelas kakap saling tidak mau kalah dalam mengembangkan bisnisnya di berbagai tempat, termasuk ke wilayah permukiman melalui minimarket, tidak sedikit pengecer atau toko kelontong yang omset penjualannya menurun dan banyak pasar tradisional mati karena ditinggalkan pembelinya. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan solusi bagi seluruh stakeholders yang eksistensinya terancam oleh perkembangan pasar modern, agar kepemilikan aset tidak lagi terpusat pada segelintir orang. Solusi tersebut dapat digambarkan melalui model berikut.

Gambar I. Model Pengembangan Pasar Tradisional

1) Pemerintah

Pemihakan pemerintah kepada pedagang pasar tradisional dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pedagang pasar tradisional untuk turut memetik keuntungan dari peluang pertumbuhan permintaan masyarakat dan membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan mengancam eksistensi mereka, serta melibatkan pelaku ekonomi golongan ekonomi lemah. Pemihakan kepada pedagang pasar tradisional ini juga dapat dilakukan dengan membantu memperbaiki akses mereka kepada informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau supplier (pemasok). Karena sifat pedagang pasartradisional yang umumnya lemah dalam banyak hal, maka peran pemerintah lah untuk secara aktif memberdayakan pedagang tradisional. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang secara tegasmemihak pasar tradisional dan mengendalikan pertumbuhan pasar modern(retailer besar).

Kondisi yang tersingkap dalam studi penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian Smeru yang dipublikasikan pada November 2007 menunjukkan perlunya regulasi yang sistematis mengenai pasar modern,termasuk yang menyangkut isu hak dan tanggung jawab pengelola pasar dan pemda, dan juga sanksi atas pelanggaran aturan tersebut. Baik pemerintah pusat maupun daerah seyogianya bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Terlebih lagi, yang terpenting adalah menjamin bahwa aturan tersebut dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki mekanisme kontrol dan sistem pemantauan untuk menjamin kompetisi yang sehat antara pengusaha ritel modern dan pengusaha ritel tradisional.

Regulasi yang memihak pasar tradisional hendaknya mengandung unsur-unsur pembagian zona usaha, jam buka, harga barang, dan jenis retailer. Zona usaha antara pasar modern dan pasar tradisional perluditentukan dalam jarak yang tidak merugikan pasar tradisional. Ini tidak cukup hanya dengan menentukan jalan mana yang boleh atau tidakboleh dijadikan lokasi pasar modern, melainkan juga harus memperhitungkan jaraknya dengan pasar tradisional yang sudah ada. Aprindo pernah mengusulkan pembagian zona untuk pendirian ritel. Zona ini mengambil titik tertentu sebagai pusat. Misalnya, untuk zona pusat adalah Jembatan Semanggi, Istana, dan Glodok, tergantung kesepakatan. Di zona satu, misalnya, yang jaraknya 25 km dari pusat hanya boleh berdiri ritel dengan luas maksimum 2.500 meter persegi; sedang zona dua, 25-40 km dari pusat, hanya boleh berdiri ritel dengan luas 5.000 meter persegi. Di luar zona satu dan dua baru boleh berdiri ritel raksasa, hipermarket, yang luas lantainya lebih dari 5.000 meter persegi. Dengan demikian, dengan sendirinya pendirian pasar modern baru perlu memperhitungkan banyak hal terkaitperaturan zonasi ini.

Akan tetapi usulan itu kurang didengar para penentu kebijakan di daerah. Akibatnya, pasar modern kini meruyak di mana-mana tanpa mengindahkan ketentuan lokasi dan zona tadi. Adanya Keppres yang mengatur pasar modern memang lebih memiliki daya tekan dibandingkan dengan SK Menteri dan Perda. Namun, Keppres tidak memuat sanksi pidana bagi pasar modern bila terjadi pelanggaran terhadap peraturantersebut karena pemberlakuan sanksi dalam peraturan presiden dianggap melanggar perundang-undangan nasional. Dengan demikian, dibutuhkan undang-undang di tingkat nasional yang lebih memiliki kekuatan hukum dan ketegasan penegakan hukum dalam pelaksanakannya.

Jam buka pasar modern dan jenis usaha pasar modern juga perlu ditentukan, agar keberadaannya tidak menyebabkan perpindahan pembelidari pasar tradisional ke pasar modern. Selain itu, yang terpenting

adalah harus ada perbedaan harga barang antara pasar tradisional danpasar modern.

Selama ini, harga-harga di pasar modern, terutama untuk barang kebutuhan pokok, tidak jauh berbeda dengan harga-harga di pasar tradisional dan dengan kualitas yang tak jarang jauh lebih tinggi. Bahkan harga beberapa barang di pasar modern, seperti gula pasir danminyak goreng kemasan malah cenderung lebih murah daripada di pasar tradisional, karena pasar modern memperoleh barang dari distributor yang tingkatannya lebih tinggi daripada distributor yang menyalurkanbarang yang sama ke pasar tradisional. Hal ini menyebabkan konsumen dengan sendirinya lebih memilih berbelanja di pasar modern daripada di pasar tradisional. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang mengatur harga barang di pasar tradisional dan pasar modern. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatur harga barang antara lain dengan mewajibkan selisih harga dan peraturan perpajakan.

Dengan harga yang relatif sama dan produk yang seragam, maka terjadirebutan konsumen antara pasar modern dan pasar tradisional. Karenanya, dalam peraturan perpajakan perlu disusun regulasi yang lebih ketat. Harga produk di pasar modern tidak boleh sama atau lebih murah daripada harga barang sejenis di pasar tradisional, sehingga pasar modern tidak bisa menekan harga di tingkat pemasok lokal maupun menarik konsumen dari kalangan menengah kebawah. Untuk mempertahankan agar harga di pasar modern tetap tinggi, dapat digunakan instrumen pajak pertambahan nilai bagi barang-barang di pasar modern. Sedangkan retribusi di pasar tradisional harus lebih efisien dan berdaya guna.

Dengan membayar berbagai retribusi di pasar tradisional, sudah sewajarnya apabila para pedagang mendapatkan imbalan nyata, yakni kenyamanan berdagang dan kebersihan lingkungan pasar. Seperti banyakdinyatakan para pedagang, kasus pencopetan, pencurian barang dagangan di kios dan kondisi pasar yang kotor dan becek merupakan kejadian dan potret sehari-hari. Keadaan ini boleh jadi dipicu oleh minimnya dana perangsang peningkatan pelayanan. Di Depok, misalnya, dari total retribusi yang diterima dan disetor ke pemda, hanya 5%

saja yang dikembalikan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan. Dana perangsang itu tidak memadai untuk peningkatan pelayanan, termasuk perawatan infrastruktur pasar. Perda yang menjadi acuan penting sistem pengelolaan retribusi seyogianya tidak hanya mengaturjumlah dan proses penarikan retribusi, tapi juga mengatur secara tegas penyediaan layanan bagi para pedagang. Dengan demikian, selainmenjadi acuan hukum, perda tersebut akan menjamin bahwa penanganan retribusi menjadi bersifat integral dengan pengelolaan infrastrukturpasar dan penyediaan layanan imbal balik bagi pedagang.

2) Pengelolaan Pasar

Seiring dengan pembentukan regulasi-regulasi ini, pemerintah perlu mendukung strategi pemasaran pasar tradisional dengan membenahi aspek fisik dan manajemen pengelolaan pasar tradisional secara lebihprofesional, karena dengan meningkatnya persaingan di bisnis ritel, ada beberapa hal yang harus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional. Masalah keterbatasan dana dapat diatasi dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta seperti pasar tradisional di Bumi Serpong Damai. Konsepbangunan pasar harus diperhatikan, sehingga permasalahan seperti konsep bangunan yang tidak sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli dan kurangnya sirkulasi udara tidak terulang kembali. Kedua,melakukan pembenahan total pada manajemen pasar. Kepala pasar yang ditunjuk harus memiliki kemampuan dan kepandaian manajerial. Ketiga,mencari solusi jangka panjang mengenai PKL yang salah satunya adalahmenyediakan tempat bagi PKL di dalam lingkungan pasar. (KPPU: 2007)

Sedangkan temuan studi penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Smeru (November 2007) merekomendasikan kebijakan dalam rangka menjamin berkembangnya pasar tradisional, berkisar pada upaya peningkatan daya saing pasar tradisional. Salah satu rekomendasinya adalah perbaikan infrastruktur yang mencakup terjaminnya kesehatan yang layak, kebersihan yang memadai, cahaya yang cukup, dan

keseluruhan kenyamanan lingkungan pasar. Pemda dan pengelola pasar tradisional harus secara nyata berinvestasi pada perbaikan pasar tradisional dan menetapkan standar layanan minimum. Ini tentu juga berimplikasi pada penunjukkan orang-orang yang tepat sebagai pengelola dan memberikan kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan sehingga mereka tidak hanya bertindak sebagai pengumpul retribusi. Juga penting untuk meningkatkan kinerja pengelola pasar melalui pelatihan atau evaluasi berkala. Lebih lanjut, pengelola pasar harus secara konsisten melakukan koordinasi dengan para pedagang untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih baik.

Hal yang tidak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusiapengelola pasar tradisional. Konsep manajemen pasar tradisional saatini yang mengedepankan income-sentris oleh para kepala pasar, harus diubah dengan menyeimbangkan antara pemberian pelayanan yang baik kepada komunitas pasar, baik itu pemasok, pedagang, pembeli maupun pihak-pihak lain yang memanfaatkan jasa pasar. Kepala pasar selain sebagai penarik retribusi, harus mampu sebagai konsultan bisnis. Artinya, ketika para pedagang mengalami kesulitan dalam usaha, ia dapat memberikan bantuan pemikiran.

3) Supplier

Ditinjau dari sisi lain, keberadaan ritel modern sebenarnya telah mematikan usaha kecil, baik petani kecil, peternak atau usaha-usaha kecil lainnya. Karena memakai logika pasar dalam kapitalisme maka persaingan menjadi hal yang wajib hukumnya. Petani kecil akan tergantung (kalau tidak mau terlindas) oleh tengkulak atau bandar yang menjadi pemasok retail tersebut untuk hasil-hasil pertanian. Demikian juga di usaha-usaha kecil lainnya mengalami hal serupa. Karena tergantung maka nilai harganya tidak memiliki harga tawar danlebih dipatok oleh pemasok tersebut. Usaha-usaha kecil yang tidak bisa masuk dalam retail modern akan mati dengan sendirinya, karena tidak ada ruang untuk pasar tradisional.

Terkait dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisional perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk

menghubungkan pedagang pasar tradisional secara kolektif kepada industri untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah.

Alternatif lain adalah memajukan kerjasama untuk membangun pola hubungan saling menguntungkan antara organisasi massa petani atau penghasil produksi kecil bekerja sama dengan pengelola pasar tradisional. Organisasi petani atau penghasil produksi bisa menjual hasil produksi dengan harga yang relatif lebih rendah dari harga pasar modern, sementara pasar tradisional bisa mendapatkan harga lebih murah yang dapat dinikmati anggotanya bahkan masyarakat sekitar. Keuntungan ini didapat dari hasil memangkas biaya yang selama ini dipakai untuk tengkulak, bandar maupun pemasok-pemasok. Hal lainnya adalah transportasi akan lebih murah dan kepastian konsumennya terjamin. Untuk itu tingkat rutinitas dan kualitas penyediaan barang kebutuhan serta tata kelola manajemen di masing-masing organisasi harus disiapkan dengan matang. Konsep ekonomi inilah yang merupakan cikal-bakal dari ekonomi kerakyatan yang disandarkan pada kekuatan masing-masing kelompok dan kebutuhannya, sehingga nafsu serakah dan produksi yang berlomba tidak akan lagi terjadi.

4) Konsumen

Perlu dipahami bahwa pasar (market) selalu akan terbagi atas beberapa segmen baik secara geografis, demografis, psikologis, psikografis, maupun sosiokultural. Setiap segmen pelanggan memiliki pola perilaku yang berbeda satu sama lain. Dari perspektif ini, pasar tradisional memiliki berbagai keunggulan yang tak kalah denganpasar modern. Pasar tradisional merupakan gambaran sosial, ekonomi, teknologi, politik, agama, struktur sosial, kekerabatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Budaya dan perilaku konsumen Indonesia yang gemar tawar-menawar adalah faktor penting yang bahkan bisa dikatakan sebagai keunggulan kompetitif dari pasar tradisional, sebab hal ini hampir tidak mungkin diterapkan oleh ritel-ritel modern. Keunggulan lain adalah kedekatan antara penjual dan pembeli yang biasanya ada di ritel

tradisional jarang ditemukan pada ritel modern sekalipun mereka seringkali mengatasi dengan database pelanggan namun tidak terasa alami sebagaimana hubungan yang dibangun antara penjual-pembeli di pasar tradisional. Persepsi pelanggan mengenai harga pasar tradisional yang lebih murah juga menjadi faktor lain, belum lagi dipasar tradisional pelanggan bisa membeli sesuai jumlah (minimum) yang diperlukan sementara di ritel modern sudah dikemas dengan ukuran-ukuran standar.

Lebih lanjut, jika pembedaan produk dan harga antara pasar modern dan pasar tradisional telah dilakukan, maka masyarakat akan memilikipilihan antara berbelanja di pasar modern yang berkualitas impor danberprestise tinggi tapi mahal, atau berbelanja di pasar tradisional yang murah. Dilihat dari psikologi, pendapatan, dan kebiasaan berbelanja masyarakat, masyarakat kalangan menengah keatas akan memilih berbelanja di pasar modern, sedangkan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang berekonomi lemah tersedia pasar tradisional. Tentu saja kebijakan ini harus pula disertai dengan upaya untuk meningkatkan kualitas produk lokal dan pengembangan teknologi dalam negeri, agar kualitas produk yang dijual di pasar tradisional bisa bersaing dengan produk yang dijual di pasar modern.

Pasar tradisional yang dikelola dengan baik juga bisa memiliki daya tarik sebagai tempat tujuan wisata, karena memiliki unsur alam, budaya, dan sifatnya yang unik dan khas. Daya tarik wisata ini juga bisa diperoleh dari makanan dan cinderamata khas daerah. Beberapa pasar tradisional yang berhasil eksis dengan memanfaatkan daya tarikwisatanya antara lain Pasar Kuin (pasar apung) di Banjarmasin, PasarKlewer di Solo, dan Pasar Sukawati di Bali.

Tujuan akhir dari penyusunan model pengembangan pasar tradisional ini diharapkan dapat memperkuat pasar tradisional untuk bertahan dalam persaingan dengan pasar modern. Dengan image harga barang yanglebih murah, kualitas produk yang tak kalah, manajemen pengelolaan yang profesional, dan pendekatan psikologis, pasar tradisional akan memiliki bargaining position yang seimbang dengan pasar modern di mata masyarakat serta memperbesar potensinya sebagai roda penggerak perekonomian Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Keberadaan pasar modern berpengaruh positif bagi konsumen dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi PDB. Namun, perkembangan pasar modern saat ini berpengaruh negatif terhadap eksistensi pasar tradisional dan pemasok mikro, dengan mengambil alih pelanggan pasartradisional dan mengeksploitasi pemasok, yang mengakibatkan penumpukan kapital pada golongan ekonomi menengah keatas, sehingga pemerataan ekonomi tidak tercapai. Dalam jangka panjang, penguasaan pasar modern yang berasal dari investasi asing juga akan merugikan neraca pembayaran Indonesia.

2. Untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan potensi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat kecil, diperlukan sebuah model pengembangan pasar tradisional, dimana pemerintah berperan sebagai pengatur alokasi peran para stakeholders dan penyusun regulasi. Regulasi mengenai pasar tradisional dan pasar modern harus mengatur tentang pembagian zona usaha, jam buka, harga barang, dan jenis retailer. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatur harga barang yaitu dengan melakukan pembedaan produk dan harga, serta melalui peraturan perpajakan dan pengelolaan retribusi yang efisien. Disamping itu juga diperlukan sumber daya manusia pengelola pasar tradisional yang bermanajemen modern namun tetap mempertahankan cita rasa khas pasar tradisional.

B. Saran

1) Bagi Pemerintah

Adanya regulasi akan memberikan angin segar bagi pasar tradisional yang saat ini kian terpuruk.

2) Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran yang lebih kritis mengenai modernisasi tanpa meninggalkan budaya dan karakteristik Indonesia serta tetap memihak rakyat kecil.

3) Bagi Peneliti

Memberikan wacana untuk mendalami masalah publik dan permasalahan disekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA

.

id.wikipedia.org/wiki/pasar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2007. Saran Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern. www.kppu.go.id [27 Maret 2008].

Napitupulu, Albert. Masa Depan Pasar Tradisional. www.google.com [27Maret 2008].

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Sinaga, Pariaman. 2006. Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM: nomor 1 tahun 1-2006: 85-99.

Suryadarma, Daniel, dan kawan-kawan. 2007. Laporan Penelitian DampakSupermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. www.smeru.or.id.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid Satu. Edisi Kedelapan. Munandar Haris, Penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: Economic DevelopmentEigth Edition.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid Dua. Edisi Kedelapan. Munandar Haris, Penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: Economic DevelopmentEigth Edition.

www.bisnis.com

www.prakarsa-rakyat.org

www.republika.co.id

www.sinergi-indonesia.com

www.smeru.or.id

www.tempointeraktif.com

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kitaberbagai macam nikmat, sehingga aktifitas hidup yang kita jalani iniakan selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat.

Terima kasih sebelum dan sesudahnya kami ucapkan kepada Dosen sertateman-teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan berupa moriilmaupun materil, sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu yangtelah ditentukan.

Kami menyadari sekali, didalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan-kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal pengkonsolidasian kepada dosen serta teman-teman sekalian, yang kadangkala hanya menturuti egoismepribadi, untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah-makah kami dilain waktu.

Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun ini penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari judul ini ( Pertumbuhan, kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan ) sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada.

Jambi, 21 Maret 2012

Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiBAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………………….. 11.2. Rumusan Masalah ……………………………………………………………………….. 31.3. Maksud dan Tujuan Penulisan ……………………………………………………… 3 BAB II PEMBAHASAN2.1. Kinerja Perekonomian Indonesia …………………………………………….. 42.2. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Negara sedang berkembang…… 82.3. Permasalah – Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi yang di hadapi………………………………………………………………………………………. 92.4. Kemiskinan di Negara Berkembang………………………………………………. 132.5. Faktor – faktor Penyebab Kemiskinan yang Berkembang…………….. 142.6. Konsep – Konsep tentang Kemiskinan………………………………………….. 152.7. Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Distribusi Pendapatan………………………………………………………………………………. 162.8. Konsep yang digunakan untuk Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan………………………………………………………………… 182.9. Beberapa Indikator dan Kesenjangan Kemiskinan………………………… 182.10. Kebijakan yang di ambil oleh Negara untuk mengatasi Hal

tersebut…………………………………………………………………………………….. 232.11. Kondisi Pertumbuhan di Indonesia dengan cara Mengatasi Permasalahannya………………………………………………………………………. 25 BAB III PENUTUP3.1. Kesimpulan………………………………………………………………………………… 293.2. Saran – Saran……………………………………………………………………………. 29 DAFTAR PUSTAKA 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah Distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Dalam distribusi pendapatan baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antar kawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalahyang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Pada awal pemerintahan orde baru,

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.

Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, Oleh karena itu strategi pembangunan diterapkan oleh pemerintah padaawal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut makapusat pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa Barat, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi

Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya, sector primer dan industri berat, merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosialdan perekonomian negara bersangkutan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya.

Selama 350 tahun rakyat Indonesia hidup dalam lingkungan kolonialisme penjajah, tidak pernah merasakan keadilan dalam segala bidang. Pada masa penjajahan, ekonomi Indonesia berorientasi untuk menyediakan bahan mentah bagi Belanda. Sektor pertanian selain menyediakan beras sebagai makanan pokok, bangsa Indonesia juga memproduksi rempah-rempah yang dapat dijual mahal di pasaran Eropa. Sektor industri tidak berkembang, dikarenakan Belanda tidak mau hasil industri Indonesia bersaing dengan industri yang ada di Belanda.

Sebagai bagian dari dunia internasional, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan bangsa agar setara dengan negara-negara lainnya di dunia. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang diambil dan dilaksanakan “sejatinya” diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut telah banyak dilakukan, termasuk “menjalin hubungan”dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

1.2. Rumusan Masalah

Kondisi pertumbuhan ekonomi di negara – negara berkembang;

Permasalahan-permasalahan pertumbuhan ekonomi;

Kemiskinan di negara berkembang;

Faktor-faktor menyebabkan kemiskinan;

Konsep2 tentang kemiskinan;

Kebijakan yang diambil oleh negarauntuk mengatasi permasalahantersebut.

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan

Tulisan ini untuk mendapatkan gambaran tentang profil kemiskinan di Indonesia, melalui pengkajian berbagai jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian terkait. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang Distribusi pendapatan nasional dan tingkat kemiskinan di Indonesia, serta menentukan langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dalam upaya penanggulangannya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Kinerja Perekonomian Indonesia

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia setelah merdeka, adalah Demokrasi Terpimpin, yaitu era dimana “politik menjadi panglima”. Presiden Soekarno memfokuskan pembangunan pada upaya peningkatan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Fokus ini membuat perekonomian di Indonesia tidak tertata dengan rapi (miss management). Sebagai akibatnya perekonomian menjadi semakin hancur. Disebabkan oleh

Politik Isolasi Nasional dan menumpuknya defisit APBN dari tahun ke tahun sejak tahun 50-an hingga penggalan pertama tahun 1960-an, makadi tahun 1965-66 terjadi suatu krisis ekonomi nasional yang sangat merisaukan, dan puncaknya Presiden Soekarno harus turun dari pucuk pimpinan Indonesia. Keadaan ini telah menumbangkan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) dan terbentuknya Orde Baru.

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memfokuskan diri pada pembangunan di “bidang perekonomian”. Ini ditandai dengan adanya grand planning pembangunan yaitu Repelita yang dimulai tahun 1969. Pada masa ini pembangunan perekonomian fokus pada upaya meningkatkan investasi luar negeri dan perdagangan. Perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan terlihat mengesankan. Secara umum, indikator makroekonomi menunjukkan perkembangan angka dan kondisi mutakhir yang sangat baik. Tidak ada pertanda yang membuat khawatir banyak pihak, terutama bagi pemerintah dan otoritasmoneter. Indikator makroekonomi yang dimaksud adalah: pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar rupiah, cadangan devisa dan neraca pembayaran. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an perekonomian Indonesia mengalami kenaikan pesat. Kenaikan ini sebagian besar ditopang dari kontribusi eksploitasi sumber daya alam. Antara tahun 1985 – 1995 GDP Indonesiatumbuh 95% sementara inflasi dapat ditekan dibawah 10%. Pertumbuhan ekonom meningkatnya karena konsumsi masyarakat serta kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA serta beberapa sektor kegiatan perekonomian lainnya.

Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tinggi ini ternyata dibarengi oleh ketimpangan yang sangat besar antara Indonesia Bagian Barat danIndonesia Bagian Timur, antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis lainnya. Pembangunan ekonomi dibarengi dengan tumbuh kembangnya KKN, dengan utang pemerintah yang meningkatterus sampai pemerintah tidak mempunyai kekuatan dana untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, pertahanan / keamanan dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi selama Orde Baru juga tidak mampu menghapus adanya ekonomi dualistik yang membuat tidak adanya hubungan sama sekali antara ekonomi perkotaan dan perdesaan. Masing-masing bekerja

sendiri-sendiri dimana ekonomi perdesaan dan rakyat kecil tidak pernah disentuh oleh kebijakan maupun bantuan pemerintah dalam memakmurkan mereka, Ekonomi rakyat/ekonomi tradisional dan ekonomi modern tidak perlu diadakan dikhotomi. “Dual economy” nya Prof. Boeke, adalah suatu kenyataan dan merupakan dua kekuatan ekonomi yang perlu diintegrasikan menjadi sokoguru dari bangunan ekonomi nasional yang modern.

Pada pertengahan tahun 1997 dimana negara-negara di Asia terserang krisis, Indonesia juga mengalami dampaknya. Bahkan diantara Negara-negara di Asia yang paling parah terkena dampak krisis adalah Indonesia. Ini dibuktikan tidak hanya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, tetapi juga berimbas pada masalah lain seperti sosial danpolitik. Sehingga dikatakan bahwa Indonesia saat itu mengalami krisis multidimensional. Masalah sosial ditandai dengan timbulnya gerakan anti China dan juga konflik antar suku dan agama, sementara krisis politik ditandai dengan munculnya gerakan reformasi dan mundurnya Soeharto dari pucuk pimpinan Indonesia. Sebagai akibat dari krisis tersebut, pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesiasangat merosot dari pertumbuhan di tahun sebelumnya (1997), atau jatuh dalam kurun waktu setahun setahun.

Banyak pengamat menilai bahwa terjadinya dampak krisis yang begitu besar disebabkan karena rapuhnya fundamental perekonomian Indonesia.Sistem ekonomi yang berlaku sekarang ini nyata-nyata telah mendorongperilaku konsumtif masyarakat dan telah menyeret begitu jauh perekonomian nasional untuk tumbuh secara instant. Hanya negara-negara kaya dengan perangkat kelembagaan ekonomi politik yang mantaplah yang bisa mengeliminasikan dampak-dampak negatif dari gelombang pergerakan finansial global ini.

Pemerintahan pasca Soeharto, terutama era Habibie (yang seterusnya dinamakan era reformasi), menjalankan program stabilisasi makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Program awal difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendesak pada saat krisis, yaitu: meredam tekanan laju inflasi dan gejolak nilai tukar.

Pemerintah berupaya agar keadaan moneter menjadi stabil dengan pertanda suku bunga yang normal dan nilai tukar rupiah yang realistis, sehingga dapat membantu kebangkitan kembali dunia usaha. Secara bersamaan, pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi

di bidang fiskal melalui peningkatan disiplin anggaran dengan melakukan penghematan atas berbagai pengeluaran pemerintah. Pemerintah juga terpaksa melakukan penjadwalan dan penyesuaian terhadap beberapa proyek pembangunan. Dalam keseluruhan langkah tersebut, upaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan menjadi prioritas yang sangat penting. Pengeluaran biaya yang amat besar untuk itu juga dianggap wajar. Perbankan dan „non-ekonomi-rakyat‟ yang notabene menjadi penyebab krisis berusaha „diselamatkan‟ denganmenggunakan dana trilyunan rupiah dari sumberdaya negara yang telah sangat terbatas. Pertimbangan utamanya, stabilitas moneter menjadi prasyarat bagi pemulihan ekonomi, dan itu memerlukan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan mensyaratkan pembenahan sektor perbankan, termasuk BI sebagai Bank Sentral.

Kegiatan perekonomian yang diharapkan akan bergairah dengan munculnya rezim pernerintahan baru ternyata tidak terbukti, keadaan perekonomian yang rnemburuk pada saat bersamaan dengan negara-negaralain seperti, Malaysia, Thailand, Korea, Brazil, dan lain-lain tidakdapat ditingkatkan, di lain pihak perekonomian dunia, bahkan negara-negara tetangga seperti yang disebutkan di atas telah mampu keluar dari kemelut krisis moneter namun di pihak Indonesia hal tersebut tidak semakin membaik namun para elit dan kelompok partai-partai politik terus saja berpacu dan bergelut dengan perebutan kekuasaan sehingga lupa pada apa yang berhubungan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin menimbulkan gejolak sosial, pengangguran semakin bertambah, tingkat kemiskinan semakin besar, keluarnya investor-investor asing, pencucian uang, tingkat korupsi semakin merajalela mulai dari tingkat desa sampai ke pemerintah pusat tidak terkecuali para anggota legislatif yang dikenal dengan money politiknya semakin tidak dapat dibendung sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup nomor 3 (tiga) di dunia dan nomor 1 (satu) di Asia.

Dampak krisis ini telah menernpatkan Indonesia sebagai negara yang mengalami penurunan dalam GNP maupun pertumbuhan ekonomi paling parah di dunia. Krisis moneter telah membuyarkan “buaian” Indonesia dengan GNP dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita yang rnengagumkan dan cukup “fantatis” untuk ukuran sebuah negara sedang berkembang telah hilang, kondisi perekonomian Indonesia menjadi terpuruk yakni mengalami kemunduran.

Merosotnya kondisi perekonomian ini dalam jangka waktu yang sangat pendek menunjukkan indikasi bahwa sendi-sendi atau fondasi perekonomian Indonesia yang dibangun selama ini tidak memperlihatkankekuatannya. Terbukti GNP Indonesia atas dasar harga konstan tahun 1993 mengalami penurunan pada tahun 1998 sekitar 374.718,8 milyar dari sekitar 434.095,5 milyar, dan penurunan nilai ini hampir terjadi di semua sektor kegiatan perekonomian

2.2. Kondisi pertumbuhan ekonomi di negara – negara sedang berkembang

Berawal dari permasalahan kegagalan pembayaran kredit perumahan (subprime mortgage default) di Amerika Serikat (AS), krisis kemudianmenggelembung merusak sistem perbankan bukan hanya di AS namun meluas hingga ke Eropa lalu ke Asia. Secara beruntun menyebabkan effect domino terhadap solvabilitas dan likuiditas lembaga-lembaga keuangan di negara negara tersebut, yang antara lain menyebabkan kebangkrutan ratusan bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Krisis kemudian merambat ke belahan Asia terutama negara-negara seperti Jepang, Korea, China, Singapura, Hongkong, Malaysia, Thailand termasuk Indonesia yang kebetulan sudahlama memiliki surat-surat beharga perusahaan-perusahaan tersebut.

Dari berbagai kritik para ahli, bahwa problem tersebut dipicu maraknya penggelembungan harga perumahan di AS yang didorong kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika (the Fed) yang kurang pruden untuk menstabilkan sistem keuangan sejak bertahun-tahun. Kondisi ini didorong oleh keinginan untuk memelihara permintaan properti perumahan agar tetap tinggi, maka bank-bank di Amerika Serikat banyak mengucurkan kredit perumahan terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang memadai (ninja loan yaitu pinjaman terhadap nasabah yang no income, no job, & no asset). Kredit perumahan ini kemudian disekuritisasi secara hibrid agar lebih menarik bagi investor yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Celakanya, banyak kredit tak terbayar dalam jumlah besar dan merata.Akibatnya, bank-bank kesulitan untuk membayar dan investor dengan cepat menarik dananya dari produk-produk perbankan disaat harga masih tinggi sehingga hal ini memacetkan perputaran uang di pasar hipotik. Hal ini menyebabkan pula struktur pasar uang yang produknyasaling terkait satu sama lain menjadi terganggu. Termasuk juga

jaminan obligasi utang (collaterlaised debt obligation/CDO) sebagai bentuk investasi kolektif dari sub-prime mortgage.

Lehman Brothers mengumumkan kerugian bertahap sebelum akhirnya bangkrut. Pada 16 Juni 2008, perusahan itu mengumumkan kerugian senilai 2,8 miliar dolar AS untuk paruh ke-dua 2008. Dilanjutkan dengan kerugian sebesar 3,9 miliar dolar AS pada paruh ke-tiga 2008 (10 September) dan berujung pada pengumuman kepailitannya pada 15 September 2008. Keguncangan serupa juga dialami secara hampir bersamaan oleh Merryl Linch, Citigroup, AIG dan berbagai lembaga keuangan besar lain.

2.3. Permasalahan – permasalahan pertumbuhan ekonomi yang di hadapi

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang. Seperti juga negaraberkembang lainnya, Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang sama. Kemiskinan terjadi di mana-mana, jumlah pengangguran meningkat, tingkat kecerdasan masyarakat masih rendah, dan distribusi pendapatan tidak merata.

Di kota besar seperti Jakarta, keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan umum. Banyak orang yang hidup kurang beruntung terpaksahidup sebagai pemulung sampah. Oleh karena pendapatan yang diperolehsangat rendah, anaknya tidak dapat disekolahkan sehingga tingkat kecerdasan anak tersebut tidak berkembang.

Hal ini juga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang tajam antara orang yang berpenghasilan tinggi dan orang yang berpenghasilan rendah.

- Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Kemiskinan

Kemiskinan merupakan perwujudan keadaan serta kekurangan. Setiap negara memilik ukuran batas kemiskinan yang berbeda dengan negara lain. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Dari tahunke tahun pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin dengan berbagai cara, antara lain subsidi silang. Subsidi silang yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan harga BBM untuk minyak tanah lebih rendah daripada bensin. Subsidi untuk bensin sedikit demi sedikit dikurangi dan nantinya dihilangkan sama sekali. Subsidi untuk minyak tanah masih

dipertahankan agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli minyak tanah.

- Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Keterbelakangan

Masalah keterbelakangan sangat berhubungan dengan masalah kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, masalah keterlebakangan sangat erat hubungannya dengan rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilatas-fasilitas umum, dan rendahnya disiplin masyarakat.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintahan Indonesia berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Persentase alokasi dana untukpendidikan pada anggaran APBN setiap tahunnya ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana belajar, seperti gedung sekolah yang rusak, buku-buku pelajaran yang kurang dan murid-murid yang memerlukan bantuan biaya sekolah.

- Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Pengangguran

Masalah lain yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunan ekonomi adalah masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran timbul karena ada ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini biasa terjadi karena negara yang bersangkutan sedang mengalami masa transisi perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industry.

Negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk lebih cepat daripadapertumbuhan kesempatan kerja. Untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintahan melakukan pelatihan kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Pelatihan kerja biasanya diselenggarakan oleh balai latihan kerja (BLK). Melalui program ini diharapkan peserta pelatihan dapat mengembangkan bakat dan keahlian untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri.

- Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Kekurangan Modal

Kekurangan modal adalah satu cirri setiap negara yang sedang mengalami proses pembangunan ekonomi. Kekurangan modal tidak hanya

menghambat percepatan pembangunan, tetapi juga menyebabkan kesukaran negara tersebut keluar dari kemiskinan.

Perkembangan zaman dan modernisasi perekonomian memerlukan modal yang besar. Negara berkembang mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal. Hal ini disebabkan tingkat tabungan dan tingkat pembentukan modal yang rendah.

Untuk mengatasi kekurangan modal, pemerintah menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Misalnya BUMN menawarkan saham kepadainvestor agar bersedia bekerjasama. Dengan meningkatkan investasi, diharapkan tabungan permintahan juga meningkat. Jika tabungan pemerintah meningkat, modal yang dikumpulkan pun akan lebih banyak.

- Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Ketidakmerataan hasil pembangunan

Masalah lain yang dihadapi negara berkembang adalah melaksanakan pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan pendapatan. Contohnya di Indonesia, perekonomian terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di pulau jawa. Sementara itu, dilihat dari hak penguasaan sector industry, perekonomian didominasi oleh kurang lebih 200 konglomerat. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang terlau terpusat kepada negara sehingga potensi daerah kurang diperhatikan.

Melalui perubahan sistem perundang-undangan pemerintah Indonesia mulai memperbaiki sistem perekonomian negara. Sistem perundang-undangan yang memihak praktik monopoli mulai dihapus. Di samping itu, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, diberlakukan undang-undang otonomi daerah. Daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi dan pemerintah pusat tidak lagi terlalu campur tangan dalam urusan rumah tangga pemerintah daerah.

Secara ringkas permasalah – permasalahan utama dari ekonomi makro dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1. Masalah pertumbuhan : ekonomipertumbuhan ekonomi berarti perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyediakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

http://www.masbied.com/2011/07/19/masalah-ekonomi-di-negara-berkembang-negara-maju/

2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi : perekonomian suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur atau dengan katalain kegiatan perekonomian mengalami naik turun. Adakalanya perekonomian berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode yang lainnya perekonomian mengalami kemunduran dan adakalanya mengalami kemerosotan dan berada pada titik terendah. Pergerakan naik turun kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan tidak stabilnya kegiatan ekonomi dalam jangka panjang dinamakan konjungtur.

3. Masalah pengangguran dan inflasi : Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Di sisi lain kondisi ekonomi suatu negara mengalamikenaikan harga yang terus menerus, sehingga terjadi inflasi yang sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat golonganekonomi lemah.

4. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran : perekonomian terbuka berarti sesuatu perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain, dan terutama dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor, yang nantinya akan menentukan besarnya neraca perdagangan. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan negara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke negara lain.

2.4. Kemiskinan di Negara Berkembang

Upaya memerangi kemiskinan bisa terhambat jika negara-negara berkembang dipaksa untuk memotong investasi produktif dan sumber daya manusia. Sehingga menyebabkan bantuan pembangunan yang rendah dan pajak penghasilan yang berkurang.

Bank Dunia juga menyatakan adanya potensi peningkatan masyarakat sangat miskin di negara berkembang sebesar 26 juta pada 2020 karena terhambatnya bantuan. Selain itu jika bantuan bilateral untuk pembangunan menurun, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, dapat mempengaruhi rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara berkembang dan berpotensi meningkatkan masyarakat sangat miskin sampai 26 juta jiwa pada 2020. Sebab Bank Dunia menilai di negara berkembang saat ini terjadi kesenjangan pembiayaan pembangunan.

Kesenjangan pembiayaan di negara berembang secara keseluruhan diperkirakan mencapai 210 miliar dollar AS pada 2010 dan menurun menjadi 180 miliar dollar AS pada 2011. Bank Dunia memperkirakan laju modal dari sektor swasta untuk negara berkembang pada 2009 mencapai 454 miliar dollar AS, dan 2012 diperkirakan meningkat tipis771 miliar dollar AS atau 3,2 peren dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan pertumbuhan di negara berkembang, Bank Dunia memperkirakan sekitar enam persen setiap tahun pada 2010,2011 dan 2012 naik dari 2009 sebesar 1,7 persen. Hal ini didasarkan pada antisipasi perlambatan pertumbuhan di China sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar pada dua tahun mendatang dari 9,5 pada 2010 menjadi 8,5 persen pada 2011.

2.5. Faktor – faktor penyebab kemiskinan yang berkembang

Kemiskinan identik dengan negara berkembang, dari sisi individu bahwa penyebab dari faktor kemiskinan dan pengangguran adalah kemalasan untuk mencarinya, kemiskinan merupakan sebuah masalah yangsudah umum, di setiap negara merupakan masalah dalam mengetas kemiskinan, ada beberapa faktor individu yang menyebabkan kemiskinan, mulai dari masalah individu sampai masalah struktural ;

1. Di lihat dari Faktor Individu => Penyebab individual yakni kemiskinan akibat dari perilaku atau kemampuan dari orang tersebut, misalnya : malas, atau menunggu yang sifat nya spekulasi.

2. Di lihat dari Faktor Keluarga => Faktor keluarga bukanlah faktor individu yang di keluarkan/ di lontarkan oleh sekelompok orang yang mengatakankemiskinan tidak akan timbul jika ada kemauan yang kuat dari diri sendiri. Faktor ini menghubungkan kemiskinan karena keadaan dan pendidikan keluarga.

3. Di lihat dari Faktor Subkultural => Penyebab sub-kebudayaan atau kebiasaan yang menghubungkan faktor kemiskinan di sebabkan oleh kehidupan sehari-hari yang di pelajari ataudi jalankan dalam lingkungan.

4. Di lihat dari Faktor Agensi => Penyebab agensi sosial melihat kemiskinan di sebabkan dari orang lain, termasuk perang, Pemrintah, dan ekonomi.

5. Di lihat dari Faktor Struktur => Penyebab struktural sering menimbulkan pertanyaan, faktor ini erat kaitannya dengan struktur sosial baik dalam masyarakat maupun dalam sosial.

2.6. Konsep – Konsep Tentang Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan purba. Ia bersifat laten dan aktual sekaligus. Ia telah ada sejak peradaban manusia adadan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun.

Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan, beragam kebijakan dan program telah disebar-terapkan, berjumlah dana telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan.

Menurut John Friedman

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial, meliputi modal yang produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik (Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial saja, tapi juga aspek natural material).

Menurut Wolf Scott

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan (Dalam jumlah uang) ditambah dengan keuntungan non-material yang diterima seseorang, cukup tidaknya memiliki aset seperti tanah, rumah, uang,emas dan lain-lain dimana kemiskinan non-material yang meliputikekebebasan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Menurut Bank Dunia

Bahwa aspek kemiskinan yaitu pendapatan yang rendah, kekurangan giziatau keadaan kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah.

2.7. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Distribusi Pendapatan

http://www.google.co.id/search?q=konsep+-+konsep+tentang+kemiskinan&hl=id&newwindow=1&biw=1024&bih=581&prmd=imvns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+concept+-+the+concept+of+poverty&sa=X&psj=1&ei=rDlhT-KtHJHjrAeY3tibBg&ved=0CGIQ_wEwCg

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu ;

1. pembangunan ekonomi subagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru;

2. usaha meningkatkan pendapatan perkapita;

3. kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Namun sebagai upaya meperbaiki tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat luas, tujuan dasar pembangunan ekonomi tidaklah semata-mata hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB atau PDRB, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat. Karena ketidakmerataan distribusi pendapata.

Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang.

Banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi masyaraka juga merupakan permasalahan pembangunan tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Karena apa yang disebut dengan proses ”trickle down effect” dari manfaat pertumbuhan ekonomibagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan.

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan

secara menyeluruh, adalah jika laju pertambahan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertambahan pendapatan golongan kaya.

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, tujuan pembangunan ekonomi daerah juga dimaksud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah sebagai institusi pelaksana pembangunan di daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.8. Konsep yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dan distribusi pendapatan

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskian relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. DiNegara-negara maju, kemiskinan relative diukur sebagai suatu proporsi dari tingakt pendapatan rata-rata per kapita. Sebagi suatu ukuran relative, kemiskinan relative dapat berbeda menurut Negara atau periode di suatu Negara. Kemiskinan absolute adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

2.9. Beberapa indikator kesenjangan dan kemiskinan

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Yang sering digunakan yaitu:

1. Kurva Lorenz

Menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan-kalangan lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva ini terletakdi dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri “ditempatkan” pada diagonal utama bujur sangkar tersebut.Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika

kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk

2. Koefisien Gini

Adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Begitu pula untuk sebaliknya, semakin besar koefisiennya, menyiratkan distribusi yang ada semakin buruk atau tidak merata . Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya aksesterhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasibagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Mengukur Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu

Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah ygcukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang. Kemiskinan dipelajari oleh banyak ilmu, seperti ilmu sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam ekonomi, dua jenis kemiskinan dipertimbangkan: kemiskinan absolut dan relatif. Dalam politik, perlawanan terhadap kemiskinan biasanya dianggap sebagai tujuan sosial dan banyak pemerintahan telah berupaya mendirikan institusi atau departemen. Pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan ini kebanyakan terbatas hanya dalam sensus dan pengidentifikasian tingkat pendapatan di bawah di mana warga negara dianggap miskin. Penanggulangan aktif termasuk rencana perumahan, pensiun sosial, kesempatan kerja khusus,dll. Beberapa ideologi seperti Marxisme menyatakan bahwa para ekonomis dan politisi bekerja aktif untuk menciptakan kemiskinan. Teori lainnya menganggap kemiskinan sebagai tanda sistem ekonomi yang gagal dan salah satu penyebab utama kejahatan.

Dalam hukum, telah ada gerakan yang mencari pendirian “hak manusia” universal yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan.

Dalam pendidikan, kemiskinan mempengaruhi kemampuan murid untuk belajar secara efektif dalam sebuah lingkungan belajar.

Dalam lingkungan pendidikan ada istilah untuk menggambarkan fenomen “yang kaya akan tambah kaya dan yang miskin bertambah miskin” (karena berhubungan dengan pendidikan, tetapi beralih ke kemiskinan pada umumnya) yaitu efek.

Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan capital manusia dan capital individual seseorang cenderung untuk memfokuskan kepada

akses capital instructional dan capital social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal.

penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan, Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orangmiskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yangdijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin,seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Bakal Melebar, Kesenjangan pendapatan masyarakat ke depan bakal makin meningkat akibat terjadinya “decoupling” sektor finansial dan riil. “Ada kecenderungan makin melebarnya gap antara kaya-miskin.

Dari sektor riil yang diharapkan bisa menolong masyarakat ekonomi menengah-bawah masih terkendala ekonomi biaya tinggi. “Orang kan inginnya dapat penghasilan tinggi. Ketika sektor riil terkendala, sedang finansial menarik karena penghasilan tinggi, ya orang pilih finansial dibanding sektor riil. Tinggal taruh uang di deposito, dapat bunga tinggi,” Sedangkan kelompok bisnis cenderung hampir tidak ada karena lebih banyak diinvestasikan dalam bentuk surat utang.

Dari pasar modal, yang banyak menikmati profit adalah para pelaku pasar yang berjumlah sedikit. Para pelaku pasar ini mayoritas kalangan pengusaha asing. Pertumbuhan ekonomi bisa lebih bernilai bagi masyarakat, maka pemerintah seharusnya menggenjot investasi terutama di sektor industri manufaktur.

2.10. Kebijakan yang di ambil oleh negara untuk mengatasi hal tersebut

Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:

ü Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya

ü Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

ü Tetap mempertahankan program lama seperti:

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

RASKIN (Beras Miskin)

BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Asuransi Miskin, dsb

ü Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.6500- per Kg)

ü Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan

ü Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan

ü Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah

ü Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan

ü Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin

ü Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list

ü Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness

ü PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga

ü Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan

ü Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.

ü Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.

ü Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

ü Percepatan pembangunan infrastruktur

ü Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir

ü Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan

ü Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik

ü Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

ü Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)

2.11. Kondisi Pertumbuhan di Indonesia dan cara mengatasi permasalahannya

Jumlah penduduk Indonesia

Besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat di lihat dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk di Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Peningkatan penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia Lebih kecil dibandingkan Laos, Brunei, dan Filipina.

Kepadatan penduduk Indonesia

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlsh penduduk setiap satu km2 atau setiap 1mil2. permasalahan dalamkepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh dsb.

Susunan penduduk Indonesia

Sejak sensesus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada periode tersebut, jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Susunan penduduk yang seperti itu memberikan konsekuensi terhadap hal-hal berikut.

v Penyediaan fasilitas kesehatan.

v Penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah

v Penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja

v Penyediaan fasilitas social lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda.

Upaya-upaya Pemecahan Permasalahan Kuantitas Penduduk Indonesia

Upaya pemerintah mengatasi permasalahan kuantitas penduduk antara lain, dengan pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk serta pemerataan persebaran penduduk. Melakukan Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk dan dilakukan dengan cara menekan angka kelahiran melalui pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan.

Pemerataan Persebaran Penduduk di lakukan dengan cara transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya. Untuk mencegah migrasi penduduk dari desa kekota, pemerintah mengupayakan berbagai program berupa pemerataan pembangunan hingga ke pelosok, perbaikan sarana dan prasarana pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi dipedesaan.

Kondisi Kemiskinan di Indonesia dan cara mengatasi permasalahannya

o Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negaraASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebihtinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besardibanding negara ASEAN lainnya.keren.web.id

o Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk

mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaanpemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakatke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya latendalam skala Nasional

Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagaiberikut:

Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan;

i. Penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langkasumber air bersih.

ii. Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggaL..

iii. Redistribusi sumber dana kepadadaerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .

Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasiindustri.

Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain:

i. Pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu;

ii. Jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Diambil kesimpulan bahwa Masalah Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapat bisa terjadi di Negara maju maupun Negara sedangberkembang. Selain itu juga manjadi masalah dunia sejak berabad-abadlalu. hingga kini masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Seiring berkembangnya pemikiran bahwa, maka upaya untuk mengatasi Masalah Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapat pun kini dikaitkan dengan perbaikan sistem dan struktur, tidak semata-mata bertumpu pada aksi sesaat berupa crash program. Namun kini pemerintahan Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dengan mengatasi Masalah Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapat yang terjadi di Indonesia. Sekarang ini pemerintahan Indonesia telah melakukan program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat menengah kebawah. Kebijakan pemberantasan Masalah Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapat harus menyentuh akar masalah. Untuk itu, kebijakan strategis yang harus ditempuh adalah perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan perumahan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar transaksi ekonomi dan perdagangan, serta pembangunan daerah untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah

3.2. Saran

Pemerintah Indonesia harus jeli melihat masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu pemerintah Indonesia juga hgarus memberantas kemiskinan untuk menyejahterakan rakyatnya

menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera dan juga segala kebuthanya tercukupi.

PENYEBAB KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN & CARA MENGATASINYA

Oleh Nugroho SBM

Pembagian atau distribusi pendapatan di Indonesia kian timpang. Hal tersebut tampak dari makin menngkatnya Indeks Gini Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indeks Gini mengukur distribusi pendapatan suatu negara. Besarnya Indeks Gini antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Indeks Gini sama dengan 0 (nol) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merata sempurna, sementara Indeks Gini sama dengan 1(satu) menunjukkan distribusi pendapatan sama sekali tidak merata. Berdasarkan data, Indeks Gini Indonesia terus meningkat daritahun ke tahun. Jika pada tahun 2005 besarnya Indeks Gini adalah 0,32, maka pada tahun 2008 meningkat menjadi 0,37, dan kembali meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2011.

Ada beberapa sebab mengapa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia kian parah. Pertama, ketimpangan dalam distribusi asset. Ketimpangan tersebut terlihat sangat parah terutama di sektorpertanian. Berdasarkan data dari sensus pertanian, 57,8 persen petani hanya memiliki lahan rata-rata 0,018 Ha, 38 persen tidak memiliki lahan, dan hanya 4,2 persen yang memiliki lahan 0,5 Ha ataulebih. Lahan yang sempit tentu tidak mencukupi bagi petani untuk memperoleh tingkat pendapatan yang layak. Untuk sektor yang lain, bisa terlihat dengan jelas bagaimana perusahaan atau pengusaha sedang dan besar dengan mudah mendapatkan kredit dengan agunan hanyanama baik, sementara Usaha Menengah, Koperasi, dan Mikro (UMKM) setengah mati untuk mendapatkan kredit.

Kedua, masih besarnya pekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tiadanya jaminan kepastian usahadi masa depan. Berdasarkan data, jumlah pekerja di sektor informal saat ini di Indonesia masih sekitar 62,7 persen dari total pekerja di Indonesia. Tingginya pekerja di sektor informal disebabkan makin padat modalnya teknologi produksi yang digunakan oleh para pengusaha. Hal tersebut terlihat dari makin kecilnya kesempatan

kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dahulu setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 400.000 pekerja baru, kini pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya menyerap 200.000 orangtenaga kerja baru. Hal tersebut terlihat jelas misalnya di Industri rokok dimana rata-rata pabrik rokok sekarang hanya mempertahankan para pekerjha lama yang rata-rata sudah lanjut usia. Sementara untukproses produksecara bertahap akan digantikan oleh mesin. Sebab lainlagi adalah justru tumbuhnya sektor-sektor jasa (yang sering disebutnon-tradable) seperti perdagangan dan jasa keunagan (bank dan lembaga keuangan lain) yang menyerap sedikit tenaga kerja melebihi pertumbuhan sektor produksi seperti manufaktur dan pertanian. Kondisi ini diperparah dengan masih berlakunya sistem alih daya (out sourcing) dalam perekrutan tenaga kerja dimana pengusaha bisa sewaktu-waktu memecat pekerja.

Akibat Kebijakan

Sebab ketiga dari makin memburuknya distribusi pendapatan di Indonesia adalah akibat kesalahan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang memperburuk distribusi pendapatan adalah pemberian subsidi BBM dan listrik. Kepala Badab Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Bambang Brojonegoro, mengatakan bahwa untuk APBNP 2012 dibutuhkan tambahan untuk subsidi BBM sebesar 79,4 triliun rupiah. Tambahan itu diperlukan karena dalam APBNP subsidi BBM hanya dianggarkan Rp 137,4 triliun tetapi hingga akhir tahun 2012 diperkirakan subsidi membengkak hingga Rp 216,8 triliun. Demikian juga subsidi listrik, menurut Bambang, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 103,5 triliun. Jadi tambahan subsidi BBM plus listrik untuk APBNP 2012 sebesar Rp 305,9 triliun. (SM, 6/10/2012). Padahal subsidi BBM dan listrik yang kian besar itu sebagian besar dinikmati oleh golongan menengah ke atas.

Kebijakan subsidi lain yang kurang mengena pada sasaran adalahsubsidi pupuk. Studi yang dilakukan oleh Osario, Abriningrum, Armas,dan Fidaus (2011) menunjukkan bahwa 65 persen petani termiskin hanyamenerima subsidi pupuk sebesar 3 persen dari total subsidi pupuk yang diberikan pemerintah. Sedangkan 5 persen petani terkaya menerima 90 persen subsidi pupuk. Hal tersebut ditengarai disebabkanoleh akses petani kaya kepada oknum pemerintah dan distributor pupukyang lebih besar dibanding petani miskin dan juga modal yang besar

dari petani kaya memungkinkan mereka menumpuk pupuk dalam jumlah besar di gudangnya.

Ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM, Listrik, dan pupuk mempertimpang distribusi pendapatan lewat dua jalur. Jalur pertama, memperkuat daya ekonomi (daya usaha dan pendapatan) golongan kaya karena pengeluaran mereka bisa ditekan lewat subsidi yang mereka nikmati. Dan jalur kedua, lewat pengeluaran dalam APBN yang sebenarnya bisa untuk program pengentasan kemiskinan atau program lain yang pro rakyat miskin tetapi salah alokasi untuk subsidi bagi golongan yang seharusnya tidak menerima.

Bagaimana Memperbaiki?

Lalu bagaimana memperbaiki distribusi pendapatan Indonesia yang kian timpang? Pertama, harus ada kebijakan untuk meredistribusi asset agar golongan tidak mampu bisa memperoleh assetsebagai modalnya untuk berusaha. Redistribusi lahan yang merupakan asset utama di sektor pertanian sebenarnya sudah ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tinggal bagaimana pemerintah mulai berani menerapkannya. Cara lain adalah dengan membentuk pertanian kolektif seperti di RRC dimana lahan-lahan pertanian yang sempit dijadikan satu (dikonsolidasikan) lalu dikerjakan secara bersama dan hasilnya dibagi bersama. Pada sektor yang lain, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan membentuk Badan asuransi Kredit bagi UMKM bisa dicontohpemerintah daerah yang lain. Dengan adanya badan tersebut maka akan meningkatkan akses UMKM terhadap kredit usaha yang diberikan oleh bank.

Kedua, meminimalkan bertambahnya pekerja di sektor informal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian dan industri) sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Untuk sektor pertanian misalnya dengan mendorong petani beralih ke tanaman yang nilai ekonomisnya lebih tinggi misalnya ke tanaman hortikultura. Pembatasan atau penghapusansistem alihdaya (outsourcing) bisa pula dipertimbangkan agar tidak mudah terjadi PHK yang kemudian mendorong orang bekerja di sektor informal.

Ketiga, penghapusan subsidi BBM dan listrik dan diganti denganprogram lain yang lebih tepat sasaran bagi rakyat miskin perlu dilakukan. Pemerintah harus berani melakukan hal ini meskipun ini langkah yang secara politik tidak populer., toh Presiden SBY tidak mungkin terplih lagi di tahun 2014. Inilah kesempatan membuktikan bahwa ia berani mengambil langkahtidak populer demi kepentingan lebih besar.

(Dr. Nugroho SBM, MSi, Staf Pengajar Jurusan IESP Fakultas Ekonomikadan Bisnis serta Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunanatau MIESP Undip Semarang)

Sistematika Penulisan Karya Ilmiah

Documents