Sistem Presidensial yang Efektif

Sistem Presidensial yang Efektif

Oleh :Kukuh Napaki Muttaqin - 125120501111005

Pengertian

• Sistem presidensial (presidensial), merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

• Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat- pejabat pemerintahan yang terkait.

• Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

• Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

• Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukankepada kekuasaan legislatif).

• Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

• Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Dilema Sistem Presidensial dan Multipartai di Indonesia

• Secara kelembagaan, Indonesia tidak murni menganut sistem presidensial. Di satu sisi, presiden memiliki otoritas dan kekuasaan cukup substansial. Di sisi lain, dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, presiden masih sangat bergantung kepada parlemen.

• Sistem presidensial kita memang dibangun di atas bayang-banyang sistem parlementer sehingga perlu penataan ulang. Sistem multipartai secara teori sulit cocok dengan dengan sisitem presidensial

• Undang-Undang Dasar (UUD) secara substansial juga cenderung mendorong sistem parlementer. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia dikatakan menganut sistem presidensial semi parlementer.

• Berbagai studi menunjukkan, paduan sistem presidensial dengan multipartai memang problematik. Juan Linz dan Arturo Velenzuela (1994) berpendapat, sistem presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai (presidensial-multipartai) cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen serta menghadirkan demokrasi yang tidak stabil.

• Pandangan ini diperkuat Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart (1997) bahwa presidensial-multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah (divided government), kondisi di mana presiden sangat sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen.

Penyederhanaan Sistem Kepartaian;Antara Solusi dan Polemik Baru

• Untuk mencapai sistem presidensial yang murni, setidaknya partai yang bertarung dalam pemilu harus berjumlah kurang dari 10 partai, sebab partai dalam jumlah yang banyak tidak akan pernah mampu memenuhi 50 persen plus satu "Presidential Threshold" dan akhirnya harus berkoalisi

• Upaya semacam ini bisa lebih mungkin dilakukan kalau threshold yang diberlakukan di atas kisaran 10 persen atau bahkan 15 persen. Namun, upaya semacam ini sering dianggap tidak ramah terhadap demokrasi karena mengabaikan fakta tentang kemajemukan masyarakat yang memang kuat di Indonesia sehingga tingkat keterwakilan politik sangat berkurang.

• Permasalahan semacam itu semakin mengemuka karena, secara politik, Indonesia pasca-Orde Baru memang telah mengarah pada situasi ”fragmented state”. Di dalam negara demikian, kekuasaan menyebar ke banyak kelompok dan aktor, termasuk adanya penyebaran kekuasaan ke daerah-daerah.

5 Paket Strategi Penyederhanaan Sistem Parlemen• Pertama, menerapkan sistem pemilu distrik (plurality/majority system) atau sistem

campuran (mixed member proportional). Penerapan sistem distrik, tepatnya sistem First Past The Post (FPTP)—satu wakil dipilih dari setiap daerah pemilihan—berdasarkan pengalaman beberapa negara terbukti ampuh mengurangi jumlah partai.

• Kedua, memperkecil besaran daerah pemilihan (district magnitude). Strategi memperkecil daerah pemilihan (dapil) secara evolutif juga akan menjadi katalisator menuju penyederhanaan parpol. Semakin kecil besaran dapil dan semakin sedikit jumlah kursi yang diperebutkan, semakin kecil pula peluang bagi partai gurem mendapatkan kursi.

• Ketiga, menaikkan ambang batas kursi di parlemen (parliamentary threshold). Peningkatan angka parliamentary threshold di Pemilu 2014 juga akan semakin menyederhanakan parlemen. Jika parliamentary threshold diterapkan secara konsisten, jumlah parpol akan terus berkurang secara alamiah sampai dengan jumlah yang ideal, sekitar lima partai di parlemen. Keempat, selanjutnya perlu penyederhanaan jumlah fraksi melalui pengetatan persyaratan ambang batas minimal pembentukan fraksi (fractional threshold). Idealnya hanya sekitar 3 atau 4, bahkan 2 fraksi saja di DPR agar pemerintahan berjalan lebih efektif.

• Kelima, tahapan selanjutnya, jika fraksi di parlemen masih lebih dari dua, fraksi di

DPR perlu direkayasa dan ”dipaksa” secara konstitusional menjadi dua blok politik

melalui regulasi koalisi permanen. Model dua kekuatan politik inilah strategi kita

menuju sistem ”dwipartai” di parlemen, yaitu hanya ada dua blok koalisi besar

permanen di parlemen: pendukung pemerintah dan di luar pemerintahan.

• Tujuan utama menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen menjadi

”dwipartai” agar proses politik lebih efisien dan stabil. Di luar itu pemerintahan

juga perlu didukung personalitas serta gaya kepemimpinan presiden yang kuat.

Dengan konstruksi presidensial seperti ini, harapannya proporsi energi politik

presiden untuk mengurus kesejahteraan rakyat jauh lebih besar ketimbang

disibukkan urusan bernegosiasi dengan partai, dengan begitu demokrasi akan lebih

bermanfaat bagi rakyat.

Daftar Pustaka

• Kerentanan Presidensial-Multipartai, Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute. Kompas, 28 Juli 2010.

• Sistem Presidensial, Bermasalah? Kacung Marijan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga. Kompas.com, 28 Juli 2010.

• Multipartai dalam sistem presidensial, Budi Setiawanto. Antaranews.com, 18 November 2013.

• Sistem presidensial murni masih sulit diwujudkan, Luqman Hakim. Antaranews.com, 16 Mei 2014