Sistem prajab pola baru

DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU

GOLONGAN .III

KABUPATeN BANGKA KABUPATeN BANGKA seLATANseLATAN

RABU 2-3 sePTemBeR 2015

AKUNTABILITAs

Nip : 196209081987012003

Golongan : Pembina TK.I /IV-b

Jabatan / Pddk : Widyaiswara Madya (S2)

Karir : a. Kepala SKB ,b. Kabid diklat

c. Sekretaris BLH kota Pkpinang

Diklat yg diikuti : Pim IV & pim III .

: TOF PRAJAB, TOF PIM IV & III

: Dilat Wi Berjenjang Madya & Utama

Pertimbangan Perubahan

Bentuk Kebijakan

Ham

bata

n Im

plem

enta

si

Bentuk Kebijakan Pola Minimal

Ma

ta D

ikla

tM

ata

Dik

lat

Aktualisasi Nilai-nilai Dasar

Profesi PNS

Karakteristik Prajab Pola Baru

DASAR HUKUMDASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Kepala Lan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III3. Peraturan Kepala Lan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II

DESAIN KURIKULUM

PNS YANG KARAKTERNYA DIBENTUK OLEH NILAI-NILAI DASAR

STRUKTUR KURIKULUMSTRUKTUR KURIKULUMDIKLAT PRAJABATANDIKLAT PRAJABATAN

1. Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSTahap pembelajaran ini membekali peserta dengan Nilai-nilai dasar meliputi: ANEKA.

2. Tahap Pembentukan Sikap dan Perilaku Displin PNSTahap pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan meningkatkan sikap perilaku disiplin, kesehatan jasmani dan rohani sebagai pelayan masy

3. Tahap Pembentukan Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS sebagai Pilar Kesatuan Bangsa dan sebagai Penyelenggara Pemerintahan.

4. Tahap AktualisasiTahap pembelajaran ini memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan nilai dasar Profesi PNS, Sikap dan Perilaku Displin PNS, dan Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam (NKRI)

TAHAP INTERNALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS

Mata Diklat untuk tahap ini adalah:1.A kuntabilitas PNS;2.N asionalisme;3.E tika Publik;4.K omitmen Mutu; dan5.A nti Korupsi.

TAHAP AKTUALISASI NILAI–NILAI DASAR PROFESI PNS

Mata Diklat untuk Tahap ini adalah:

1.Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS;2.Rencana Kerja Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS;3.Pembimbingan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS di tempat tugas/tempat magang; dan4.Evaluasi Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS

AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNSSetelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas/tempat magang masing-masing1.Menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;2.Mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;3.Mengobservasi aktualisasi nilai dasar profesi PNS di lingkungannya;4.Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS;5.menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS;6.Mempresentasikan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS; dan7.Menerima masukan untuk penyempurnaan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS

GOLONGAN IIINo Mata Diklat/Kegiatan Jumlah JP

1 Pembukaan 3 JP2 Pengarahan Program:

1.Pengarahan administratif2.Pengarahan akademik:Penjelasan Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS.

3 JP3 JP

3 Dinamika Kelompok 6 JP4

Kesehatan Mental dan Kesehatan Jasmani 3 JP

5Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif 2 JP

6 Penjelasan Aktualisasi 6 JP7 Akuntabilitas PNS 18 JP8 Nasionalisme 18 JP9 Etika Publik 18 JP10 Komitmen Mutu 18 JP11 Anti Korupsi 27 JP12 Evaluasi Pemahaman 3 JP13 Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi 72 JP*

14 Aktualisasi 15 Evaluasi Aktualisasi 60 JP**16 Penutupan 3 JP

Jumlah 263 JPTotal 263 JP atau setara dengan 18 hari efektif pembelajaran secara klasikal dan 13 hari kerja pembelajaran secara non klasikal di tempat tugas/tempat magang.

SISTEM EVALUASI SISTEM EVALUASI PESERTAPESERTA

mewujudkan AKUNTABI

LITAS

KOMPETENSI PADA GOLONGAN I DAN II

Mewujudkan AKUNTABILITAS

mengedepankan KEPENTINGAN NASIONAL

Menjunjung tinggi standar ETIKA PUBLIK

GOLONGAN III:kemampuan menganalisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan

Berinovasi untuk PENINGKATAN

MUTU

TIDAK KORUPSI dan mendorong percepatan

PEMBERANTASAN KORUPSI

Kompetensi PNKompetensi PNSSsebagai pelayan masyarakat yang sebagai pelayan masyarakat yang professional professional

AKTUALIASASI70%

30%

SISTEM EVALUASI PESERTASISTEM EVALUASI PESERTA PEMAHAMAN

ANEKA

Rancangan Aktualisasi 15

Aktualisasi 55

JUMLAH KEGIATANLevel Uraian

4Terdapat lebih dari 6 kegiatan.

3Terdapat 5 – 6 kegiatan.

2Terdapat 3 – 4 kegiatan.

1Terdapat 2 kegiatan.

KUALITAS CAPAIAN AKTUALISASILevel Uraian

4Mampu melaksanakan lebih dari 6 kegiatan.

3Mampu melaksanakan 5 – 6 kegiatan.

2Mampu melaksanakan 3 – 4 kegiatan.

1Mampu melaksanakan 2 kegiatan.

RENTANG PENILAIAN

Level Nilai4 80,1 – 100 3 60,1 – 80 2 40,1 – 60 1 0 – 40

Tujuan Mata Diklat

1.Memahami nilai-nilai dasar dan konsep Akuntabilias serta mengaktualisasikannya

2.Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konplik kepentingan dlm msy

3.Memahami tugas yg harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja tuk organisasi

4.Melayani masyarakat secara adil dan merata

5.Menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu

6.Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten

7.Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas

KOMPETENSI

METODE PEMBELAJARAN

Ceramah tanya jawab

Ceramah tanya jawab Brounstorming

Penyajian film pendek

Diskusi persentasi

ENNY HABIBAH

I. KONSEP AKUNTABILITAS

Apa yang di maksud

dengan akuntabilitas

Aspek-aspek penting

dalam

akuntabilitas

Mengapa akuntabilitas

penting Bagaimana tingkatan

dalam akuntabilitas

AKUNTABILTAS ?

RESPONSABILITAS

APA YANG DIMAKSUD DENGAN AKUNTABILITAS

Adalah merujuk pada kewajiban setiap individu , kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yg menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, nilai publik tsb antara lain:

a.mampu mengambil pilihan yg tepat ketika terjadi konplik kepentingan

b.Memahami dan menghindari serta mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis

c.Memperlakukan warga secara adil dlm penyel.pem

d.Menunjukkan sikap dan prilaku yang konsisten

Responsibilitas

Akuntabilitas

Kewajiban untuk bertanggung jawab

Kewajiban

pertanggungjawa

ban yang harus

dicapai

Akuntabilitas adalah sebuah hubungan 2 pihak Individu/klp/institusi dgn negara dan masyarakat

Akuntabilitas berorientasi pada hasil. prilaku aparat pem yg bertgj,adil ,inov

Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan(lakip) sbg perwujudan dr akuntabily

Akuntabilitas memerlukan konsekwensi(sansi)

Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Lima aspek penting dlm akuntabilitas

Mengapa akuntabilitas penting

Untuk

menyediak

an kontrol

demokrasi

Untuk mencegah

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

fungsi

AKUNTABILITAS PUBLIK TERDIRI ATAS 2 MACAM

AKUNTABILITAS VERTIKAL AKUNTABILITAS HORIZONTAL

ADALAH PERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN DANA KEPADA OTORITAS YANG LEBIH TINGGI

ADALAH PERTANGGUNGJAWAB

AN KEPADA MASYARAKAT LUAS

II. MEKANISME AKUNTABILITAS

Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung 4 Dimensi:

Perencanaan Strategis(Strategic plans) :RPJP,RPJM

Perencanaan Strategis(Strategic plans) :RPJP,RPJM

Kontrak Kerja(PP 46/2011,

Ttg Penilaian Prestasi Kinerja PNSk.Bkn no.1 th 2013

Juklak penilaian prestasi kerja PNS)

Kontrak Kerja(PP 46/2011,

Ttg Penilaian Prestasi Kinerja PNSk.Bkn no.1 th 2013

Juklak penilaian prestasi kerja PNS)

Laporan Kinerja(LAKIP, Lap Realisasi Anggaran)

Laporan Kinerja(LAKIP, Lap Realisasi Anggaran)

A. Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi

ALAT ALAT AKUNTABIAKUNTABI

LITAS LITAS MEKANISMEKANIS

ME ME BIROKRASBIROKRAS

I I INDONESIINDONESI

AA

ALAT ALAT AKUNTABIAKUNTABI

LITAS LITAS MEKANISMEKANIS

ME ME BIROKRASBIROKRAS

I I INDONESIINDONESI

AA

B. Menciptakan lingkungan kerja yg akuntabel

1. Kepemimpinan

2. Transparan

3. Integritas

4. Tanggung jawab (resposibilitas)

5. Keadilan

6. Kepercayaan

7. Keseimbangan

8. Kejelasan

9. Konsisten

c.Langkah yg harus dilakukan dlm menciptakan Framework Akuntabilitas

III. AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS

A. Transparansi dan akses informasi

Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif

untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan

(UU.NO.14 tahun 2008) tentang keterbukaan informasi

fublik.@ pada prinsifnya semua informasi bersifat terbuka dan

bisa diakses masyarakat.

@ Mekanisme yang sederhana, murah dan cepat

@ Informasi harus utuh dan benar

@ Informasi proaktif

@ Perlindungan pejabat yang beritikat baik

B. Praktek kecurangan dan perlakuan korup

Terjadi karena anatara lain:

@ Adanya peluang,

@ Insentif atau tekanan untuk melakukan

@ sikap rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud.

C. Penggunaan sumber daya milik negara

@ penggunaan diatur sesuai prosedur yg berlaku

@ Penggunaan dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien

@ Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab

D. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah

Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan

Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan

E. Konplik kepentingan

ke uang(Penggunaan sumber daya

lembaga termasuk dana

Non keuanganPenggunaan

posisi / kewenangan

IV. MENJADI PNS YG AKUNTABEL

Unadang-Undang No.5 tahun 2014 ttg ASNA.apa yg diharapkan dari seorang PNS

@ PNS bertindak sesuai dgn persyaratan legislatif@ Pns tidak diskriminatif terhadap rekan/masyarakat@ kebiasaan kerja PNS,aman dan produktif@ PNS memperlakukan masyarakat dengan hormat@ PNS membuat keputusan yang adil@PNS melayani dengan tepat waktu

B.Prilaku berkaitan dgn

transparan dan akses

informasi

@ PNS tidak menyalagunakan informasi

@ PNS memberikan informasi sesuai aturan

@ PNS mematuhi persyaratan legislatif

C. Menghindari prilaku curang dan korup

PNS dilarang melakukan penipuan

PNS dilarang menyalagunakan wewenang

PNS akan melapor setiap pelanggaran kode etik

PNS akan memahami dan menerapakan akuntabilitas

D. Prilaku terhadap penggunaan sumber daya negara@ menggunakan sumber dana dgn teliti dan efisien

@ mengeluarkan sumber daya yg berhub dgn pekerjaan@ tidak menggunakan waktu kantor dan sdy tuk pribadi

@ mematuhi kebijakan

@ berhati-hati dlm penggunaan uang sppd

@ menggunakan kekayaan neg secara efektif& ef eftanggungjwb

@ mengambil keputusan secara transparan

@ mematuhi perencanaan yg telah ditetapkan

@ memberikan informasi yang benar

@ tidak menyalahgunakan informasi

@ menjaga rahasia kebijakan negara

F.Prilaku berkaitan dgn konplik kepentingan

memastikan kepentingan pribadi tidak bertentangan dgn kemampuan

harus berhati-hati terhadap kepentingan umum

dapat menjaga agar tidak terjadi konplik

jika terjadi konplik harus melapor keatasan

G. Bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS ?

Tindakan dan keputusan yg berimbang dan tak bias

Bertindak adil

Akuntabel dan tarnsparan

Melakukan pekerjaan dgn penuh, efektif dan efisien

Berprilaku sesuai dengan standar kode etik instansi

Mendeklarasikan secara terbuka bila adanya

potensi konplik kepentingan

NILAI DASAR PNSNILAI DASAR PNS

1.memegang teguh idiologi Pancasila1.memegang teguh idiologi Pancasila2.setia & mempertahankan UUD 1945 & pemt yg sah.2.setia & mempertahankan UUD 1945 & pemt yg sah.3.mengabdi pd negara dan rakyat Indonesia3.mengabdi pd negara dan rakyat Indonesia4.menjalankan tugas dgn profesional tak berpihak4.menjalankan tugas dgn profesional tak berpihak5.membuat keputusan dgn prinsif keahlian5.membuat keputusan dgn prinsif keahlian6.menciptakan lingkungan kerja yg nondiskriminatif6.menciptakan lingkungan kerja yg nondiskriminatif7.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika7.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika8.mempertjwb tindakan dan kinerja pd publik8.mempertjwb tindakan dan kinerja pd publik9.memiliki kemampuan dlm melak kebijakan program9.memiliki kemampuan dlm melak kebijakan program

10. Memberikan layanan pd publik secara jujur, tanggap, cepat tepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna,santun

11.Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi12.Menghargai komunikasi, konsultasi & kerjasama13.utamakan pencapaian hasil & mendorong kinerja14.Mendorong kesetaraan dlm pekerjaan15.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yg

demokratis sbg prangkat sistem karir.

Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseoarang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yg dipercayakan pdnya dlm rangka pencapaian tujuan yg telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara priodik.

--------------kesuliatan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal.

Metode tuk menegakkan Akuntabilitas@ Kontrol legislatif (pengawasan jalannya pemerintahan@ Akuntabilitas Legal( Berdasarkan aturan hukum)@ Ombudman (berfungsi sebagai pemebela hak msy)@ Desentralisasi & partisifasi (otonomi tingkat lokal)@ Kontrol Administratif Internal (konrtol hirarkis)@ Media masa dan Opini Publik (sangat berpengaruh)

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIKYg dimaksud dgn sistem kebijakan publik adalah

keseluruhan pola kelembagaan dlm pembuatan kebijakan publik yg melibatkan hubungan diantara 4 elemen/unsur :

1. Imput (masalah kebijakan)2.Proese (pembuatan kebijakan)3.output (kebijakan publik)4. Infact ( dampak terhadap target bgroup)

Siklus kebijakan publikPerumusan kebijakanImplementasi kebijakanMonitoring kebijakanEvaluasi kebijakan

Bentuk kebijakan di lihat dari implementasikan1.kebijakan langsung2.kebijakan tak langsung3.kebijakan campuran

Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh isi kebijakan1.kepentingan yg dipengaruhi2.bentuk manfaat yg diberikan3.luas perubahan yg diinginkan4.letak pembuatan keputusan5.perluasan program6.sumber-sumber yg dipergunakan

4 tujuan monitoring kebijakan1. complence/ kesesuaian2.auditing / pemeriksaan3.accounting / akuntansi4.explanation / penjelasan

7 langkah perumusan kebijakan1. merumuskan masalah2.penentuan tujuan3.perumusan alternatif4.perumusan model5.penyusunan kriteria6.penilaian alterntif7.perumusan rekomendasi

Faktor-faktor strategis yg berpengaruh dlm perumusan kebijakan1. Faktor politik2. Faktor ekonomi/finansial3. Faktor admnistrasi/ organisasi4.Faktor teknologi5.Faktor sosial/ budaya/agama6.Faktor pelaksanaan keamanan