SISTEM POLITIK INDONESIA UU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU DPR, DPD, DPRD • Amalia Nisa Ristiyana (F1B014047) • Angki Hendiana (F1B011010) • Leni Lukitasari (F1B014033)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SISTEM POLITIK INDONESIA
UU NOMOR 10 TAHUN 2008TENTANG PEMILU DPR, DPD, DPRD
• Amalia Nisa Ristiyana (F1B014047)• Angki Hendiana
(F1B011010)• Leni Lukitasari
(F1B014033)• Nyayu Dwi
(F1B014066)• Resti Agus
(F1B014008)
UU No. 10 tahun 2008 adalah UU
yang mengatur tentang Pemilihan
Umum DPR, DPRD, DPD didalam UU
tersebut terdapat 23 Bab dan 320
Pasal.
BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM UU NO. 10 TAHUN 2008
• Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Bahwa untuk memilih anggota DPR dan DPRD sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota DPD sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, diselenggarakan pemilihan umum.
Pemilu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dilaksanakan secara LUBER JURDIL dalam Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(Bab 1 Pasal 1 UU No.10 tahun 2008)
Pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD, DPD
Penyelenggara Pemilu DPR, DPRD, DPD
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS)
TEMPAT PENYELENGGARAAN PEMILU DPR, DPRD, DPD
1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. (Bab 1 Pasal 1 UU No. 10 tahun 2008)
2. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. (Bab 1 Pasal 1 UU No. 10 tahun 2008)
PENGAWAS PEMILU DPR, DPRD, DPD
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tahap Penyelenggaraan Pemilu: Bab 2 Pasal 4 UU No.10 tahun 2008
1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
2. Pendaftaran Peserta Pemilu.3. Penetapan Peserta Pemilu.4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah
pemilihan.5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.6. Masa kampanye.7. Masa tenang.8. Pemungutan dan penghitungan suara.9. Penetapan hasil Pemilu.10. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD
Waktu Pemilu DPR, DPRD, DPD
(Bab 2 Pasal 4 UU No. 10 tahun 2008)
Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.Pemungutan suara dilaksanakan
pada hari libur atau hari yang diliburkan.
Sistem Pemilihan dalam Pemilu DPR, DPRD, DPD
(Bab 2 Pasal 5 UU No.10 tahun 2008)
1. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
2. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.
PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU DPR, DPRD, DPD
Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan
(Bab 3 Pasal 8 UU No. 10 tahun 2008)
1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.
2. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi.3. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan.4. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat.5. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau dari jumlah
Penduduk pada setiap kepengurusan partai yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
6. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan.7. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
Syarat Peserta Pemilu Anggota DPD (Bab 3 Pasal 11 UU No. 10 tahun 2008)
• Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa• Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia• Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia• Berpendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, Madrasah Aliyah
(MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara• Sehat jasmani dan rohani.• Terdaftar sebagai pemilih.• Bersedia bekerja penuh waktu.
• Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian, pengurus pada BUMN atau BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
• Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan.
• Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, pengurus pada BUMN atau BUMD, serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
• Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
• Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan
• Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah
pemilihan yang bersangkutan.
HAK MEMILIH (Bab 4 Pasal 19 UU No. 10 tahun 2008)
1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih
Jumlah Kursi yang Diperebutkan
1. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560. (Bab 5 Pasal 21 UU No. 10 tahun 2008)
2. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100. (Bab 5 Pasal 23 UU No. 10 tahun 2008)
3. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50. (Bab 5 Pasal 26 UU No. 10 tahun 2008)
4. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4. (Bab 5 Pasal 26 UU No. 10 tahun 2008)
Persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD, DPD
Sehat jasmani dan rohani.Terdaftar sebagai pemilih.Bersedia bekerja penuh waktu.Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri
sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian, pengurus pada BUMN atau BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali.
Kampanye Pemilu DPD, DPRD, DPD
(Bab 8 Pasal 81 UU No. 10 tahun 2008)
Saat Pelaksanaan Pemilu :Pertemuan terbatas.Pertemuan tatap muka.Media massa cetak dan media massa elektronik.Penyebaran bahan kampanye kepada umum.Pemasangan alat peraga di tempat umum.Rapat umum.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
kampanye dan peraturan perundang undangan.
Larangan Dalam Pemilu
Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau Peserta Pemilu yang lain.
Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
Mengganggu ketertiban umum
Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, atau Peserta Pemilu yang lain.
Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.
Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut lain selain dari tanda gambar atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.
Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
Seseorang yang Dilarang Mengikuti Kampanye
• Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
• Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
• Pejabat BUMN atau BUMD
• Pegawai negeri sipil.
• Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
• Kepala desa.
• Perangkat desa.
• Anggota badan permusyaratan desa.
• Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak
memilih.
UU NO. 10 TAHUN 2008
UU NO. 8 TAHUN 2012
1. Tahapan Pemilu
2. Peserta Dan Persyaratan Mengikuti Pemilu
3. Sistem Pemilu
4. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
5. Penyusunan Daftar Pemilih
6. Pencalonan
7. Kampanye
8. Dana Kampanye
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10.Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, dan Calon Terpilih
11.Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu
12.Ketentuan Pidana
Related Documents
