Sistem politik indonesia

MAX FERNANDEZ

Oleh:

SEJARAH POLITIK INDONESIA

•PROSES POLITIK DI

INDONESIASejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses

politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

- Masa prakolonial

- Masa kolonial (penjajahan)

- Masa Demokrasi Liberal

- Masa Demokrasi terpimpin

- Masa Demokrasi Pancasila

- Masa Reformasi

Sistem politik Indonesia:

Indonesia menganut sistempemerintahan presidensil, di manaPresiden berkedudukan sebagaikepala negara sekaligus kepalapemerintahan.

Indonesia adalah sebuah negarahukum yang berbentuk kesatuandengan pemerintahan berbentukrepublik dan sistem pemerintahanpresidensial dengan sifatParlementer. penduduknyaberagama islam, Indonesia bukanlah sebuah negara islam.

Kekuasaan legislatif dibagi diantara dua di dalam MajelisPermusyawarata rakyat/MPR yaitu,

Dewan Pewakilan Rakyat/DPR

dan

Dewan Perwakilan Daerah/DPD

Cabang yudikatif terdiri dari

Mahkamah Agung/MA yang dansebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-samamemegang kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Inspektifdikendalikan

oleh Badan Pemeriksa Keuanganyang memiliki perwakilan disetiapProvinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh wilayah RepublikIndonesia

Cabang eksekutif dipimpin olehseorang Presiden yang merupakankepala negara sekaligus kepalapemerintahan yang dibantu olehseorang Wakil Presiden yang kedudukannya sebagai pembantupresiden diatas para menteri yang juga pembantu presiden.

Undang-undang Dasar 1945

Konstitusi Negara Indonesia adalahUndang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawabpenyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaganegara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Fungsi pokok MPR selaku lembagatertinggi negara adalah menyusunkonstitusi negara; mengangkat danmemberhentikan presiden/wakilpresiden; dan menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama dengan pemerintahmenyusun Undang-undang. Jumlahanggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiaplima tahunsekali.

Presiden/Wakil PresidenPresiden Republik Indonesia memegangpemerintahan menurut UUD 1945 dan dalammelaksanakan kewajibannya, presiden dibantuoleh seorang wakil presiden. Dalam sistempolitik Indonesia, Presiden adalah KepalaNegara sekaligus Kepala Pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tingginegara lainnya.

Mahkmah Agung

Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksanafungsi yudikatif, yang kedudukannyasejajar dengan lembaga tinggi negaralainnya. MA bersifat independen dariintervensi pemerintah dalam menjalankantugasnya menegakkan hukum dankeadilan, meski penunjukan para hakim agung dilakukan Presiden.

Lembaga Tinggi Negara LainnyaLembaga tinggi negara lainnya adalahBadan Pengawas Keuangan (BPK) danDewan Pertimbangan Agung (DPA). Fungsi utama BPK adalah melakukanpemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Daerah

Di tingkat daerah, sebuah provinsidikepalai oleh seorang gubernursedangkan kabupaten/kotamadyadikepalai oleh seorangbupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan 360 kabupaten/kotamadya.

Secara etimologis, sistem politik adalah “suatu

keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian

yang berkaitan dengan urusan negara”. Dengan kata

lain, sistem politik adalah kumpulan elemen/unsure

yang satu sama lain saling terkait dalam urusan negara

yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Indonesia-Jepang Fokuskan Kerjasama di 3

Bidang

Politik indonesia - Pemerintah Indonesia dan Jepang

mencapai kesepakatan. Kedua negara ini akan fokus

untuk meningkatkan kerja sama ekonomi pada tiga

bidang utama. Yakni :

• infrastruktur transportasi,

• listrik,

• air

ISI dari ke 3 bidang tersebut

• Bidang utama itu pertama, penyediaan infrastruktur

transportasi seperti percepatan pembangunan jalan kereta api,

pelabuhan, bandara, jalan-jalan, dan pengembangan koridor

ekonomi di Jawa.

• Kedua, pengembangan penyediaan listrik dengan sumber

energi terbarukan seperti panas bumi dan batu bara dengan

emisi karbon rendah.

• Ketiga, bidang yang terkait dengan perluasan kawasan

industri khususnya di luar Pulau Jawa sehingga terhubung

dengan pelabuhan. Keempat, bidang pengembangan air bersih

dan kelima, terkait dengan pengembangan energi minyak dan

gas.

TEMPO Interaktif, Jakarta - PresidenSusilo BambangYudhoyonomengatakanperlunya dilakukanpenyelesaian damaidalam konflik diLibya. Penyelesaiandamai ini dilakukandengan genjatansenjata dan solusipolitik melaluiperundingan.

Presiden SBY (tengah) didampingi MenluMarty Natalegawa (kiri) dan MenhanPurnomo Yusgiantoro (kanan). ANTARA/Widodo S. Jusuf

Indonesia Usulkan PenyelesaianDamai di Libya

SEKIN

SEKIAN