Top Banner
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEPTIAN ROMLAH PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKOLAH VOKASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2020
7

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

Oct 19, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA

PERJALANAN DINAS JABATAN PADA INSPEKTORAT

JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SEPTIAN ROMLAH

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH VOKASI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2020

Page 2: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir “Sitem Pertanggung Jawaban

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan pada Inspektorat Jenderal Kementerian

Ketenagakerjaan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan

belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber

informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak

diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam

Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2020

Septian Romlah

J3N117032

Page 3: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

RINGKASAN

SEPTIAN ROMLAH. Sistem Pertanggung Jawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan . Accountability System of Business Trip Position Cost at Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO.

Pemerintah baik daerah maupun pusat memiliki berbagai kegiatan setiap

tahunnya, tidak terkecuali Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perjalanan Dinas Jabatan ,

Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu

perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik

Indonesia untuk kepentingan negara. Dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan

suatu prosedur yang bertujuan untuk mengatur kegiatan agar kegiatan tersebut

dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan..

Tujuan laporan tugas akhir ini diantaranya adalah Menerangkan kebijakan-

kebijakan perjalanan dinas jabatan, Menguraikan fungsi yang terkait perjalanan

dinas jabatan, Menerangkan dokumen yang terkait perjalanan dinas

jabatan,Menguraikan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan-

LS,Menguraikan pertanggung jawaban perjalanan dinas jabatan –LS, dan

Menerangkan pengendalian internal perjalanan dinas jabatan. Praktik kerja lapangan

dilaksanakan selama 8 minggu dimulai dari 20 Januari-16 Maret 2020 di Inspektorat

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot

Subroto Kav.51, Jakarta Selatan. Data yang diperlukan dalam laporan tugas akhir ini

diperoleh dengan beberapa metode diantaranya, observasi pada bagian-bagian

terkait, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dokumentasi data terkait yang

mendukung dan studi pustaka.

Pembayaran biaya perjalanan dinas di Inspektorat Jenderal Kementerian

Ketenagakerjaan dilakukan oleh pihak terakit yaitu pelaksana SPD, bagian

kepegawaian, pengadministrasi keuangan,pejabat pembuat komitmen,operator

spp, operator spm, dan bendahara pengeluaran. Dokumen yang digunakan dalam

sistem pembayaran biaya dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas jabatan ls

yaitu daftar nominatif, surat tugas, surat perjalanan dinas, daftar rincian biaya,

daftar pengeluaran riil, surat permintaan pembayaran(SPP), surat perintah

membayar(SPM), dan surat perintah pencairan dana (SP2D). Pengendalian

internal yang diterapkan dalam sistem pembayaran biaya dan pertanggungjawaban

perjalanan dinas jabatan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan

SOP yang baik dalam proses pembayaran biaya dan pertanggungjawaban

perjalanan dinas jabatan yang dilakukan.

Kata Kunci : Perjalanan Dinas Jabatan, Sistem Pertanggungjawaban

Page 4: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

1. Hak Cipta milik IPB, tahun 2020 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Page 5: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN PADA INSPEKTORAT

JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SEPTIAN ROMLAH

Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya pada

Program Studi Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH VOKASI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Page 6: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

Penguji pada ujian laporan akhir: 16 Juli 2020. Ali Masjono

Page 7: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS …

Judul Laporan Akhir

: Sistem Pertanggung Jawaban Biaya Perjalanan Dinas

Jabatan pada Inspektorat Jenderal Kementerian

Ketenagakerjaan

Nama : Septian Romlah

NIM : J3N117032

Disetujui Oleh

Pembimbing : Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak.

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.

NIP. 196203011988031001

Dekan

: Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.

NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 13 Juli 2020 Tanggal Lulus: Tanggal Lulus:

8 Agustus 2020